SALINAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan
Perguruan
Tinggi,
dalam
rangka
menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu mengembangkan dan mengelola sistem informasi pendidikan tinggi nasional yang memuat basis data pendidikan tinggi yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi berupa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
-2-
Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2012
tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN PENDIDIKAN
MENTERI TINGGI
RISET, TENTANG
TEKNOLOGI,
DAN
PANGKALAN
DATA
PENDIDIKAN TINGGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud: 1.
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
-3-
2.
Data
Pendidikan
mengenai
Tinggi
adalah
penyelenggaraan
kumpulan
pendidikan
tinggi
fakta yang
dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi. 3.
Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.
4.
Entitas Data Pendidikan Tinggi adalah objek Data Pendidikan Tinggi.
5.
Data Pokok Pendidikan Tinggi adalah variabel minimal yang merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi atau
objek
sebagai
syarat
untuk
penyelenggaraan
pendidikan tinggi. 6.
Data Referensi Pendidikan Tinggi adalah kisaran nilai dan/atau isian yang digunakan untuk menyusun data lain
agar
terdapat
keseragaman
makna
atau
interpretasi. 7.
Data
Transaksional
Pendidikan
Tinggi
adalah
representasi perubahan data mengenai orang, unit organisasi atau objek yang termasuk kategori Data Pokok Pendidikan Tinggi. 8.
Perguruan
Tinggi
adalah
satuan
pendidikan
yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi. 9.
Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Satuan
Manajemen
Sumberdaya
adalah
kelompok
program studi, lembaga penelitian dan/atau lembaga pengabdian masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran,
penelitian
dan/atau
pengabdian
masyarakat pada Perguruan Tinggi. 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
-4-
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri
dan
diangkat
untuk
menunjang
penyelenggaraan pendidikan tinggi. 13. Mahasiswa
adalah
peserta
didik
pada
jenjang
pendidikan tinggi. 14. PDDikti
Feeder
adalah
perangkat
lunak
yang
ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis
data
digunakan
replika
dari
sebagai
basis
data
sarana
PDDikti
pelaporan
yang resmi
penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi. 15. Webservice adalah perangkat lunak berbasis web untuk mendukung
interoperabilitas
interaksi
data
antar
Informasi
Ilmu
sistem. 16. Pusat
adalah
Pengetahuan,
Pusat
Data
Teknologi,
dan
dan
Pendidikan
Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 17. Unit Utama adalah satuan kerja setingkat eselon I di lingkungan
Kementerian
Riset,
Teknologi,
dan
Pendidikan Tinggi. 18. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut L2Dikti adalah satuan kerja di wilayah yang berfungsi
membantu
peningkatan
mutu
penyelenggaraan pendidikan tinggi. 19. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 20. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. BAB II TUJUAN Pasal 2 PDDikti bertujuan untuk: a.
mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;
-5-
b.
mewadahi pertukaran Data Pendidikan Tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis;
c.
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan
data
yang
terintegrasi
dalam
satu
pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan; d.
menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
e.
menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh
Badan
Akreditasi
Nasional
Perguruan
Tinggi
dan/atau lembaga akreditasi mandiri; f.
menyediakan melakukan
informasi pengaturan,
bagi
Kementerian
perencanaan,
dalam
pengawasan,
pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi; g.
menyediakan
informasi
bagi
masyarakat
mengenai
kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan h.
menyediakan data bagi peningkatan standar Perguruan Tinggi secara nasional. BAB III RUANG LINGKUP DATA Pasal 3
(1)
PDDikti menghimpun Data Pendidikan Tinggi yang dikelola dengan kaidah basis data terintegrasi.
(2)
Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat hubungan antar entitas data dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengolahan data secara langsung tanpa melakukan
-6-
pemadanan/pemetaan
antar
entitas
data
secara
manual. (3)
Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
Data Pokok Pendidikan Tinggi;
b.
Data Referensi Pendidikan Tinggi; dan
c.
Data Transaksional Pendidikan Tinggi. Bagian Kesatu Data Pokok Pendidikan Tinggi Pasal 4
(1)
Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat individual, relasional, dan longitudinal.
(2)
Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan setiap Entitas Data Pendidikan Tinggi secara rinci.
(3)
Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling mengaitkan antara Entitas Data Pendidikan Tinggi.
(4)
Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan
dari
pendeskripsian
atau
pencatatan
berulang atas Entitas Data Pendidikan Tinggi yang sama dalam periode semester akademik yang berbeda. Pasal 5 (1)
Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat Entitas Data Pendidikan Tinggi yang terdiri atas: a.
perguruan tinggi;
b.
program studi;
c.
satuan manajemen sumberdaya;
d.
dosen;
e.
tenaga kependidikan;
f.
mahasiswa;
g.
substansi pendidikan tinggi; dan
-7-
h. (2)
aktivitas tridharma perguruan tinggi.
Substansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang diajarkan dan dikembangkan dalam Perguruan Tinggi.
(3)
Aktivitas
tridharma
perguruan
tinggi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat data proses pembelajaran,
penelitian,
dan
pengabdian
kepada
masyarakat. Pasal 6 (1)
Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki atribut.
(2)
Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan elemen data yang melekat pada Entitas Data Pendidikan Tinggi.
(3)
Atribut Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana.
(4)
Atribut Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, jenjang pendidikan, bidang ilmu pendidikan, gelar, kapasitas, kompetensi, capaian pembelajaran, lokasi, pelengkap, spasial, dan citra, sarana dan prasarana.
(5)
Atribut Satuan Manajemen Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, sumber daya, struktur organisasi, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana.
(6)
Atribut Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, alamat, kepegawaian, riwayat pendidikan,
publikasi,
kompetensi,
kualifikasi,
sertifikasi, dan penghargaan. (7)
Atribut Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, keluarga, pembiayaan, kepesertaan pada prodi dan prestasi.
-8-
(8)
Atribut
substansi
pendidikan
tinggi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi data kompetensi, materi dan capaian pembelajaran, penilaian, kurikulum, bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (9)
Atribut
aktivitas
tridharma
perguruan
tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses pembelajaran,
pembimbingan,
penilaian,
penelitian,
kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat. Bagian Kedua Data Referensi Pendidikan Tinggi Pasal 7 (1)
Data
Referensi
Pendidikan
Tinggi
diverifikasi
dan
divalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan. (2)
Data
Referensi
Pendidikan
Tinggi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional, dan referensi nomor identitas. (3)
Kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan identitas tunggal.
(4)
Referensi data wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
(5)
Referensi data operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Data Pokok Pendidikan Tinggi.
(6)
Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a.
Kode
Perguruan
Tinggi
yang
merupakan
pengkodean referensi Perguruan Tinggi; b.
Kode Program Studi yang merupakan pengkodean referensi Program Studi;
-9-
c.
Kode
Satuan
merupakan
Manajemen
Sumberdaya
pengkodean
referensi
yang Satuan
Manajemen Sumberdaya; d.
Nomor Induk Dosen Nasional, Nomor Induk Dosen Khusus, dan Nomor Urut Pengajar yang merupakan pengkodean referensi pendidik;
e.
Nomor Ijazah Nasional;
f.
Nomor
pokok
merupakan
badan
penyelenggara
pengkodean
referensi
yang badan
penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi swasta; dan g.
Kode bidang ilmu yang merupakan penyatuan referensi
bidang
ilmu
Program
Studi,
bidang
kompetensi pendidik, bidang kompetensi tenaga kependidikan,
bidang
penelitian,
bidang
pengabdian kepada masyarakat dan bidang kerja sama dalam satu struktur. (7)
Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Unit Utama.
(8)
Pusat mengelola Data Referensi Pendidikan Tinggi untuk menjamin integritas data. Bagian Ketiga Data Transaksional Pendidikan Tinggi Pasal 8
(1)
Data Transaksional Pendidikan Tinggi merupakan data untuk mencatat atau mengelola perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang melibatkan entitas pokok pendidikan tinggi secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban.
(2)
Data Transaksional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan oleh sistem informasi transaksional yang berada di Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.
- 10 -
(3)
PDDikti menyimpan semua data transaksional yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. BAB IV PENGELOLAAN PDDikti Bagian Kesatu Umum Pasal 9
(1)
Untuk menjamin ketersediaan Data Pendidikan Tinggi, dilaksanakan pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui PDDikti.
(2)
Pendataan
penyelenggaraan
pendidikan
tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(3)
a.
pengumpulan;
b.
pengolahan; dan
c.
penyajian data.
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
(4)
a.
pelaporan Perguruan Tinggi;
b.
Unit Utama; dan
c.
sumber data eksternal.
Data hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan untuk diolah dan disajikan oleh Pusat.
(5)
Data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disimpan
pada
infrastruktur
yang
dikuasai
Kementerian. Bagian Kedua Pengumpulan Data dari Perguruan Tinggi Pasal 10 (1)
Perguruan
Tinggi
harus
menyampaikan
laporan
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara
- 11 -
berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara. (2)
Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pembelajaran; b. penelitian; dan c. pengabdian masyarakat.
(3)
Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. rencana studi; dan b. hasil studi.
(4)
Pelaporan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai.
(5)
Pelaporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai.
(6)
Pelaporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan selesai.
(7)
Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(8)
Pembaharuan
data
semester
lampau
hanya
dapat
dilakukan atas persetujuan Pusat. Pasal 11 (1)
Penyampaian
laporan
sebagaimana
dimaksud
oleh dalam
Perguruan pasal
10
Tinggi ayat
(1)
dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen aplikasi PDDikti Feeder. (2)
Pengisian PDDikti Feeder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola PDDikti.
(3)
Pengelola PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
- 12 -
(4)
Pengiriman
data
dari
PDDikti
Feeder
ke
PDDikti
dilaksanakan melalui mekanisme sinkronisasi. (5)
Pusat
memberikan
akun
PDDikti
Feeder
kepada
Perguruan Tinggi. (6)
Pusat melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran
PDDikti
Feeder
dan
mekanisme
sinkronisasi. Pasal 12 (1)
Perguruan
Tinggi
penyelenggaraan
wajib
pendidikan
menyampaikan tinggi
yang
data
valid
ke
PDDikti. (2)
Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti.
(3)
Perguruan
Tinggi
yang
memasukkan
data
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti
dikenai
sanksi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1)
Data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dan telah dilaporkan ke PDDikti tidak dapat dihapus, namun dapat diperbaiki melalui mekanisme validasi nasional.
(2)
Kesalahan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan oleh Perguruan Tinggi dan perbaikannya merupakan rekam jejak pelaporan Perguruan Tinggi. Pasal 14
(1)
Pusat
mengumpulkan
data
pokok
dan
data
transaksional pendidikan dari semua sumber data pendidikan yang terdapat pada Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.
- 13 -
(2)
Pusat melakukan interkoneksi data melalui webservice atau mekanisme lainnya dengan Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.
(3)
Pusat
menjaga
kerahasiaan
data
individual
yang
dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Bagian Ketiga Pengolahan Data Pendidikan Tinggi Pasal 15 (1)
Pusat melakukan Pengolahan Data Pendidikan Tinggi berdasarkan
hasil
pengumpulan
data
sebagaimana
Tinggi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14. (2)
Pengolahan
Data
Pendidikan
dimaksud pada ayat (1) melalui validasi dan verifikasi. (3)
Validasi
dan
verifikasi
melibatkan
pemangku
kepentingan. (4)
Proses validasi menggunakan aplikasi validator nasional yang terdiri atas berbagai fungsi assessment Data Pendidikan Tinggi. Bagian Keempat Penyajian Data Pendidikan Tinggi Pasal 16
(1)
Hasil pengumpulan data melalui PDDikti menjadi dasar penerbitan
data
memberikan
statistik
informasi
pendidikan kepada
tinggi
para
yang
pemangku
kepentingan. (2)
Pusat mendistribusikan hasil pengolahan data PDDikti kepada seluruh Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.
(3)
Pusat
menyajikan
informasi
dan
melaksanakan
diseminasi informasi kepada masyarakat. (4)
Publikasi
data
PDDikti
secara
daring
menggunakan domain resmi Kementerian.
harus
- 14 -
BAB V PEMANFAATAN PDDikti Pasal 17 (1)
Pengumpulan Data Pokok Pendidikan Tinggi hanya dapat dilakukan melalui PDDikti.
(2)
Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain dapat mengusulkan tambahan atribut Data Pokok Pendidikan Tinggi kepada Pusat. Pasal 18
(1)
Data PDDikti merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan
kegiatan,
kajian,
dan
pengambilan
keputusan terkait entitas pendidikan tinggi yang didata (2)
Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain dapat membangun sistem untuk mengumpulkan data transaksional.
(3)
Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang melibatkan entitas pokok pendidikan secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawabannya.
(4)
Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan atribut data tambahan yang tidak terdapat pada PDDikti.
(5)
Data transaksional harus mengacu data pokok PDDikti secara daring dengan menggunakan data yang paling mutakhir.
(6)
Setiap sistem transaksional berkontribusi memperkaya informasi PDDikti dengan memberikan variabel output sistem transaksional tersebut menjadi bagian PDDikti.
(7)
Mekanisme
integrasi
sistem
PDDikti ditentukan oleh Pusat.
transaksional
dengan
- 15 -
BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 19 Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab: a.
merancang basis data PDDikti;
b.
merancang,
mengembangkan,
dan
memutakhirkan
instrumen pendataan yang diperlukan PDDikti; c.
membangun dan memelihara pusat data Kementerian untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data;
d.
membangun dan memelihara sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk dipakai satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan/atau otoritas sebagai validator;
e.
menetapkan struktur standar dan mekanisme standar bagi sistem/aplikasi lain dalam berintegrasi dengan PDDikti dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut;
f.
memastikan komitmen institusi lain pengguna data dalam
ikut
menjaga
kerahasiaan
Data
Pendidikan
Tinggi; g.
mengoordinasikan Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain yang terlibat dalam pengumpulan data PDDikti guna terciptanya kegiatan pengumpulan data PDDikti yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan yang efektif dan efisien;
h.
menyediakan sistem layanan helpdesk terpusat kepada seluruh pemangku kepentingan PDDikti; dan
i.
mendukung sistem identitas tunggal kependudukan. Pasal 20
Unit Utama memiliki tugas dan tanggung jawab: a.
menggunakan data dan informasi yang tersedia di PDDikti;
b.
melakukan pengumpulan data transaksional sesuai dengan kebutuhan;
- 16 -
c.
melakukan verifikasi dan validasi entitas data sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
d.
menyampaikan dan memastikan kesesuaian sistem PDDikti dengan proses bisnis Unit Utama yang berlaku;
e.
menerbitkan nomor identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7);
f.
menetapkan pengelola PDDikti pada setiap Unit Utama;
g.
mengkontribusikan
output
sistem
transaksional
ke
dalam PDDikti; h.
mengelola secara bersama sistem layanan helpdesk terpusat yang diatur oleh Pusat; dan
i.
mendukung sistem identitas tunggal kependudukan. Pasal 21
L2Dikti memiliki tugas dan tanggung jawab: a.
membantu Sekretariat Jenderal melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Perguruan Tinggi pada PDDikti sesuai dengan wilayah masing-masing;
b.
memanfaatkan data yang dihasilkan dari PDDikti untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di wilayah masing-masing;
c.
mengalokasikan
anggaran
untuk
mendukung
kebutuhan operasional pendataan PDDikti di daerah; d.
memfasilitasi
dan
menegur
kepada
semua
satuan
pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala; e.
menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di wilayah masing-masing;
f.
mengelola
secara
bersama-sama
sistem
layanan
helpdesk terpusat yang diatur oleh Pusat; g.
menggunakan/memfasilitasi
validasi
data
pelaporan
hanya dengan aplikasi PDDikti Feeder dan Validator Nasional kepada Perguruan Tinggi di wilayah masingmasing; dan h.
mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.
- 17 -
Pasal 22 Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab: a.
melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti Feeder;
b.
menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke
PDDikti
secara
berkala
sesuai
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); c.
melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang
jelas
dan
diketahui
oleh
para
pemangku
kepentingan; d.
menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi;
e.
memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDikti
Feeder
di
sejumlah
sistem
transaksional
Kementerian; f.
menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan; dan
g.
mendukung sistem identitas tunggal kependudukan. BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Pasal 23
(1)
Pengendalian hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi, dan validasi, serta integrasi Data Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Pusat.
(2)
Pusat menyusun dan menerapkan standar pengelolaan PDDikti.
(3)
Pedoman
mengenai
standar
pengelolaan
PDDikti
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. Pasal 24 (1)
Setiap personil, unit, institusi dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan PDDikti wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
- 18 -
(2)
Setiap
pelanggaran
terhadap
kerahasiaan
dan
keamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3)
Seluruh Unit Utama bersama-sama mensosialisasikan PDDikti dan sistem transaksionalnya yang mengacu pada PDDikti.
(4)
Pusat
melakukan
evaluasi
secara
berkala
untuk
perbaikan sistem PDDikti dan proses bisnis. Pasal 25 Pusat melaporkan secara berkala hasil pengelolaan PDDikti kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. BAB VIII KETENTUAN LAIN Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan mengenai pelaporan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Dalam hal L2Dikti belum terbentuk, tugas dan tanggung jawab L2Dikti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. BAB X PENUTUP Pasal 28 Peraturan
Menteri
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
- 19 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1461 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001
