PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2006 TENTANG JABATAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu menciptakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Jabatan Wajib Lapor Kekayaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas; Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2006
1
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG JABATAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
Pasal 1 Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, wajib melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2006 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBDYO
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2006
2
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 48 TAHUN2006 TANGGAL 22 NOVEMBER 2006
ESELON I NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
NAMA JABATAN Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Dirjen Manajemen Dikdasmen Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Pendidikan Tinggi Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Kepala Balitbang Staf Ahli Bidang Iptek Pendidikan Staf Ahli Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan Staf Ahli Bidang Hukum dan Sosial Staf Ahli Bidang Mutu Pendidikan Staf Ahli Bidang Desentralisasi Pendidikan
SEKRETARIAT JENDERAL
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
NAMA JABATAN Kepala Biro Umum Kepala Biro Perencanaan dan K.LN Kepala Biro Kepegawaian Kepala Biro Keuangan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Depdiknas Kepala Pusat Grafika Indonesia Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kepala Pusat Bahasa Kepala Pusat Perbukuan Kepala Pusat Informasi dan Humas
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2006
3
INSPEKTORAT JENDERAL NO. 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA JAB AT AN Sekretaris Inspektorat Jenderal Inspektur I Inspektur II Inspektur III Inspektur IV
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN DIKDASMEN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
NAMA JABATAN Sekretaris Direktorat Jenderal Direktur Pembinaan TK. & SD Direktur Pembinaan SMP Direktur Pembinaan SMA Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NO. 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA JABATAN Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktur Kelembagaan Direktur Akademik Direktur Ketenagaan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH NO. 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA JAB AT AN Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Direktur Pendidikan Masyarakat Direktur Pendidikan Kesetaraan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2006
4
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NO. 1 2. 3. 4. 5.
NAMA JAB AT AN Sekretaris Ditjen PMPTK Direktur Tenaga Kependidikan Direktur Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Direktur Profesi Pendidik Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN NO. 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA JABATAN Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Kepala Pusat Kurikulum Kepala Pusat Statistik Pendidikan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan
UPT DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NO.
NAMA JABATAN
1.
Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Medan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Keguruan Jakarta Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan Jakarta Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa Jakarta Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Malang Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS/PMP Malang Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika Yogyakarta Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Kesenian Yogyakarta Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Pertanian Cianjur Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA Bandung Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis Bandung
12.
Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2006
5
KOORDINATOR PERGURU TINGGI SWASTA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
NAMA JABATAN Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung Pandang Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung Pandang Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
PERGURUAN TINGGI NEGERI NO. NAMA JABATAN
1. 2.
Rektor Semua Wakil/Pembantu Rektor
3. 4. 5. 6.
Dekan Semua Wakil/Pembantu Dekan Ketua Sekolah Tinggi Semua Pembantu Ketua Sekolah Tinggi
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2006
6
PEJABAT PERBENDAHARAAN
NO.
NAMA JABATAN
1.
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2.
Pejabat Pembuat Komitmen
3.
Atasan Langsung Bendahara/Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
4.
Pejabat Penanda Tangan SPM
5.
Bendahara Penerimaan
6.
Bendahara Pengeluaran
7.
Pemegang Dang Muka Kegiatan (PUMK)
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2006
7
