PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 103 TAHUN 2007 TENTANG POLA TRANSPORTASI MAKRO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pola Transportasi Makro di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pola Transportasi Makro secara menyeluruh, keberadaan Keputusan Gubernur Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana tersebut pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran pelaksanaanya di lapangan, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pola Transportasi Makro.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor Perundang-undangan;
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan
Peraturan
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 21. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengeluaran Daerah; 27. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TRANSPORTASI MAKRO.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Pemerintah Daerah Sekitar adalah Pemerintah Daerah Bodetabek yang terkait dengan perencanaan pengembangan Sistem Transportasi Daerah. 6. Angkutan Umum Bus adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor berbentuk mobil bus yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 7. Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum dengan karakteristik pelayanan cepat dan berkapasitas tinggi. 8. Jaringan Jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum dan terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. 9. Angkutan Jalan Rel adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan atau sedang bergerak di jalan rel. 10. Transportasi alternatif adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan moda angkutan sungai. 11. Kebijakan pendukung adalah kebijakan dan/atau pengaturan yang dilaksanakan dalam mendukung sistem transportasi. 12. Jaringan Pengumpan yang selanjutnya disebut Feeder Service adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang yang mendukung jaringan angkutan umum massal. 13. Bus Rapid Transit yang seianjutnya disebut Bus Priority adalah angkutan umum massal cepat dengan menggunakan bus pada jalur khusus. 14. Light Rail Transit yang seianjutnya disingkat LRT adalah angkutan umum massal cepat dengan menggunakan kereta ringan. 15. Mass Rapid Transit yang seianjutnya disingkat MRT adalah angkutan umum massal cepat dengan menggunakan kereta berat. 16. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan atau sedang bergerak di jalan rel. 17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum. 18.
Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
19. Pihak ketiga adalah mitra kerja sama Pemerintah Daerah dalam rangka. pengembangan Sistem Transportasi di Daerah antara lain: BUMN, BUMD, Swasta Murni dan badan usaha lainnya.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Maksud disusunnya pengaturan Pola Transportasi Makro adalah untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis, efisien, efektif, dan terjangkau oleh masyarakat, yang bertujuan untuk menetapkan Rencana Induk Sistem Jaringan Transportasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai perwujudan Tatanan Transportasi Wilayah.
BAB III ARAHAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI Pasal 3
Arahan Pengembangan Sistem Transportasi adalah : a.
Mengoptimalkan penggunaan angkutan umum sebagai tulang punggung sistem dan menerapkan kebijakan manajemen permintaan (Transport Demand Management/TDM) serta penyediaan jaringan jalan sebagai pendukungnya;
b.
Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di daerah dan sekitarnya, serta menata ulang moda transportasi secara terpadu;
c.
Memasyarakatkan sistem angkutan umum massal;
d.
Meningkatkan jaringan jalan;
e.
Menggalakkan penggunaan angkutan umum;
f.
Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
BAB IV PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 4 (1)
Perencanaan Pengembangan sistem transportasi terdiri dari : a. b. c. d. e. f.
(2)
pengembangan sistem angkutan umum bus pengembangan sistem angkutan umum massal; pengembangan sistem jaringan jalan; pengembangan sistem angkutan jalan rel; pengembangan sistem transportasi alternatif; pengembangan kebijakan pendukung.
Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berjkut : a. b. c.
tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 5
(1). Pengembangan sistem angkutan umum bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari: a. b.
penataan trayek; rasionalisasi angkutan umum bus.
(2). Penataan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. b.
restrukturisasi trayek akibat pembangunan Busway; pengembangan angkutan pengumpan (feeder service) untuk menunjang Busway.
(3). Rasionalisasi angkutan umum bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rasionalisasi terhadap jumlah angkutan umum yang beroperasi di Daerah. Pasal 6 (1)
Untuk pelaksanaan pengembangan sistem angkutan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. b. c.
(2)
umum missal sebagaimana
Jaringan Bus Priority; LRT; MRT.
Pengembangan sistem angkutan umum massal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2004 s.d tahun 2020. Pasal 7
(1). Pengembangan sistem angkutan umum massal Jaringan Bus Priority sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. I. m. n. o. (2)
Koridor Blok M—Kota; Koridor Pulogadung - Harmoni; Koridor Kalideres - Harmoni; Koridor Pulogadung - Dukuh Atas; Koridor Kampung Melayu - Ancol; Koridor Ragunan - Kuningan; Koridor Kampung Rambutan - Kampung Melayu; Koridor Lebak Bulus - Harmoni; Koridor Pinang Ranti - Grogol - Pluit; Koridor Cililitan - Tanjung Priok; Koridor Pulo Gebang - Kampung Melayu; Koridor Pluit - Tanjung Priok; Koridor Pondok Kelapa - Blok M; Koridor Ul - Pasar Minggu - Manggarai; Koridor Ciledug - Blok M.
Untuk pelaksanaan pengembangan sistem angkutan Bus Priority (Busway) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu : a. b.
tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, pembangunan dengan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g. tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, pembangunan dengan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf o.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan koridor setiap tahun bagi pelaksanaan pengembangan sistem angkutan Bus Priority (Busway) akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
(4)
Gubernur berwenang untuk menetapkan kembali, apabila terjadi perubahan terhadap salah satu atau lebih koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Pertimbangan dilakukan perubahan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain didasarkan atas : a. b.
kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam kajian teknis; dinamika di lapangan;
c. (6)
kemampuan keuangan daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penetapan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 8
(1)
Pengembangan sistem angkutan Umum Massal LRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. b.
(2)
jaringan LRT Monorail Green Line; jaringan LRT Monorail Blue Line.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan sistem angkutan umum Massal LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 9
(1)
Pengembangan sistem Angkutan Massal MRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari: a. b.
(2)
tahap 1 Jaringan MRT Lebak Bulus - Dukuh Atas; tahap 2 Jaringan MRT Dukuh Atas - Kampung Bandan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan sistem angkutan umum Massal MRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 10
Peta Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, sesuai dengan gambar yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Pasal 11 (1)
Untuk pelaksanaan pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara : a. b. c.
(2)
menambah dan meningkatkan kapasitas ruas jalan; meningkatkan kapasitas simpang; membangun dan menyelesaikan jalan tol yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Pelaksanaan pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2020.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 12 (1)
Penambahan dan Peningkatan kapasitas ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk : a. b.
peningkatan jalan dengan prioritas pengembangan Timur-Barat pengembangan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan- komersial baru dan peningkatan aksesibilitas angkutan barang dan jasa.
(2)
Peningkatan kapasitas ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)
Dalam hal peningkatan kapasitas ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah maka keikutsertaan Pemerintah Daerah hanya sebatas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 13 (1)
Peningkatan kapasitas simpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pembangunan simpang tak sebidang dan peningkatan kapasitas simpang lainnya.
(2)
Peningkatan kapasitas simpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)
Dalam hal peningkatan kapasitas simpang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keikutsertaan Pemerintah Daerah hanya sebatas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pasal 14
(1)
Pembangunan dan Penyelesaian jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan antara lain terhadap: a. b. c. d.
jalan tol Lingkar Luar; jalan tol Dalam Kota; jalan tpl Akses Priok; jalan tol lainnya.
(2)
Pembangunan dan Penyelesaian jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)
Dalam hal pembangunan dan penyelesaian jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, maka keikutsertaan Pemerintah Daerah hanya sebatas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pasal 15
Peta Pengembangan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 sesuai dengan gambar yang tercantum pada lampiran II dan III peraturan Gubernur ini.
(1)
(2)
Pasal 16 Untuk pelaksanaan pengembangan sistem jaringan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari: a.
pengembangan kereta rel Jabodetabek;
b.
pengembangan infrastruktur kereta api berupa peningkatan kapasitas dengan double tracking;
c.
pembangunan lintasan tidak sebidang pada persilangan dengan jalan raya.
Pelaksanaan pengembangan sistem angkutan jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2020. Pasal 17
Peta Pengembangan Sistem Jaringan Rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sesuai dengan gambar yang tercantum pada lampiran IV peraturan Gubernur ini. Pasal 18 (1)
Untuk pelaksanaan pengembangan sistem trasportasi alternative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan pengembangan angkutan sungai dengan memanfaatkan kanal/sungai.
(2)
Pelaksanaan pengembangan sistem transportasi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2020.
Pasal 19 Peta Pengembangan Sistem Transportasi Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan gambar yang tercantum pada lampiran I Peraturan Gubernur ini. Pasal 20 (1)
Untuk pelaksanaan pengembangan kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan kegiatan yang terdiri dari : a. b. c.
(2)
penerapan Transportation Demand Management (manajemen permintaan Lalu Lintas); pengembangan sistem informasi dan kendali lalu lintas (pembatasan lalu lintas); pengembangan fasilitas pejalan kaki (pedestrianisasi).
Pelaksanaan pengembangan kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2020.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 21 Peta Pengembangan Kebijakan Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sesuai gambar yang tercantum pada lampiran V peraturan Gubernur ini.
BAB V PELAKSANA Pasal 22 (1)
Pelaksanaan program Pola Transportasi Makro dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(2)
Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi dalam program Pola Transportasi Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, implementasi dan pengendalian.
BAB VI KERJA SAMA Pasal 23 (1)
Dalam melaksanakan Pengembangan Sistem Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sekitar dan Pihak Ketiga.
(2) Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah sekitar dan/atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII KOORDINASI Pasal 24 Koordinasi pelaksanaan program Pola Transportasi Makro dilakukan oleh Asisten yang membidangi masalah transportasi.
BAB VI11 PEMBIAYAAN Pasal, 25 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program Pola Transportasi Makro dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 26 (1)
Pengendalian terhadap pelaksanaan program Pola Transportasi Makro dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)
Terhadap hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Terhadap peraturan pelaksanaan yang sudah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Gubernur ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 84 Tahun 2004 tentang Penetapan Pola Transportasi Makro di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Jul i 2007
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2007
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 105.
