PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PAPUA GRACIA AIRLINES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI PAPUA Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya, perlu melakukan penyertaan modal daerah Provinsi Papua; b. bahwa dalam rangka membuka isolasi daerah, mengembangkan sektor pariwisata, meningkatkan mobilitas penduduk, perlu dilakukan pengembangan jaringan transportasi udara, baik intra Papua, Nasional maupun Internasional; c. bahwa Papua memiliki produk-produk unggulan di bidang pertanian dan kelautan yang sangat dibutuhkan di pasar global dan untuk mengangkut komoditi dari daerah pedalaman diperlukan transportasi udara; d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c perlu mendirikan Perseroan Terbatas; e. bahwa untuk maksud tersebut huruf d, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4387); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan 1
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PROVINSI PAPUA MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PAPUA GRACIA AIRLINES. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Provinsi Papua; b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua; c. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua; d. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua; e. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama-sama dengan PT. Tradevest Gracia Indonesia; f. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesinmesin, inventaris, surat-surat berharga, dan fasilitas lainnya; g. Penyertaan modal Daerah adalah penyertaan modal Daerah dalam Perseroan; h. Divestasi saham adalah penjualan/pelepasan atau pembelian kembali sejumlah saham; i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan; j. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan; k. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. BAB II PEMBENTUKAN PERSEROAN Pasal 2 (1) Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan PT. Tradevest Gracia Indonesia mendirikan Perseroan dengan nama PT. Papua Gracia Airlines. 2
(2) Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Akta Notaris dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. (3) Gubernur menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi dalam mendirikan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB III TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jayapura. (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang di luar Jayapura yang ditetapkan oleh Direksi. BAB IV BIDANG USAHA Pasal 4 (1) Perseroan melakukan usaha-usaha dalam bidang usaha jasa transportasi udara. (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. angkutan udara niaga; b. penyewaan angkutan udara; c. penunjang dan pembelian pesawat/angkutan udara niaga; d. perawatan angkutan udara; e. konsultasi, pendidikan dan pelatihan (pengangkutan udara); f. kebersihan dan jasa boga; g. perwakilan dan agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing. BAB V MODAL PERSEROAN
(1) (2) (3) (4)
(5)
Pasal 5 Modal dasar yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pendirian perseroan, sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enambelas milyar rupiah). Struktur modal perseroan terdiri atas 49% modal Daerah dan 51% modal PT. Tradevest Gracia Indonesia. Modal yang ditempatkan 50 % dari modal dasar yaitu sebesar Rp. 8.000.000.000,(delapan milyar rupiah). Penyertaan modal Daerah dari jumlah modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 49 % (empat puluh sembilan persen) dari Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang besarnya Rp. 3.920.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan modal disetor sebanyak 60 % dari modal ditempatkan yaitu sebesar Rp. 2.352.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Penyertaan modal PT. Tradevest Gracia Indonesia dari jumlah modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 51% (lima puluh satu persen) dari Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang besarnya Rp. 4.080.000.000,- (empat milyar delapan puluh juta rupiah) dan modal disetor sebanyak 60 % dari modal yang ditempatkan yaitu sebesar Rp. 2.448.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
3
(6) Jumlah saham beredar sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) lembar dengan nilai nominal per lembar saham Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Pasal 6 Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Penyertaan Modal Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua. (2) Pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur . BAB VI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Pasal 8 (1) Gubernur menunjuk orang atau pejabat Pemerintah Provinsi Papua untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi pada perseroan. (2) Penunjukan orang atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kelayakan. (3) Penunjukan sebagai anggota dewan komisaris dan direksi yang mewakili Pemerintah Provinsi Papua ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB VII LABA DAN DIVESTASI Pasal 9 (1) Laba perseroan ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaaan atas laporan keuangan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan komisaris. (2) Laba yang diperoleh perseroan dibagi kepada masing-masing persero sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. (3) Bagian laba untuk Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah. (4) Laba yang diperoleh Pemerintah Provinsi dapat didivestasikan atau diinvestasikan kembali sebagai modal. Pasal 10 (1) Saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi dapat didivestasikan. (2) Jumlah saham yang didivestasikan maksimum 60% dari total 49% saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi. (3) Harga per lembar saham disesuaikan dengan fluktuasi pasar pada saat transaksi. BAB VIII RESIKO DAN KOMPENSASI Pasal 11 (1) Resiko yang timbul dalam menjalankan usaha menjadi tanggung jawab perseroan. (2) Apabila terjadi kerugian sebagai akibat menjalankan usaha dibebankan pada harta kekayaan perseroan. (3) Resiko yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian anggota direksi menjadi tanggung jawab anggota direksi secara pribadi.
4
(4) Apabila terjadi pembubaran perseroan yang memperoleh prioritas pemberesan adalah para kreditur dan sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukan bagi para pemegang saham. Pasal 12 Pemegang saham yang didivestasikan berhak menerima kompensasi sesuai jumlah saham yang dijual, dilepas atau dibeli kembali. BAB IX ANGGARAN DASAR Pasal 13 (1) Perseroan menyusun Anggaran Dasar. (2) Anggaran Dasar memuat hal-hal : a. nama perseroan; b. tempat dan kedudukan; c. maksud dan tujuan; d. kegiatan usaha-usaha yang dijalankan; e. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; f. struktur modal; g. jumlah dan nilai nominal saham; h. pendiri; i. susunan, jumlah dan nama anggota dewan komisaris dan direksi; j. RUPS. Pasal 14 Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB X PENGAWASAN Pasal 15 (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada perseroan. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah. Pasal 16 Dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah pada Perseroan, maka orang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 : a. bertanggung jawab kepada Gubernur; b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala (per triwulan). BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur atau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 26 April 2006 PENJABAT GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD DR. SODJUANGON SITUMORANG, M.Si
Diundangkan di Jayapura pada tanggal 27 April 2006 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TTD ANDI BASO BASSALENG LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2006 NOMOR 6
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
W. TURNIP, SH.MM
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PAPUA GRACIA AIRLINES I. UMUM Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain usaha yang sah. Dalam kenyataannya salah satu dari keempat sumber pendapatan asli daerah tersebut yaitu lain-lain usaha yang sah belum digali dan dikembangkan secara maksimal. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Papua memandang perlu melakukan upaya penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal Daerah pada pendirian Perseroan Terbatas bersama PT. Tradevest Gracia Indonesia yang dipandang memiliki kemampuan dalam usaha jasa transportasi udara untuk membuka isolasi Daerah sekaligus menunjang perekonomian dan kepariwisataan di Papua. Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 1 Tahun 1991 ditetapkan bahwa salah satu bentuk penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga adalah penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Di Provinsi Papua, transportasi udara mempunyai peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian terutama di daerah-daerah pedalaman dan terpencil. Di daerah-daerah pedalaman dan terpencil tersebut mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi kepada daerah perkotaan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Di lain pihak, di daerah-daerah pedalaman dan terpencil tersebut mempunyai potensi di bidang pertanian dan kepariwisataan yang memerlukan pengembangan secara maksimal. Pelayanan transportasi udara ke daerah-daerah saat ini belum lancar, karena adanya keterbatasan pesawat yang melayani penerbangan ke daerah tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi udara, Pemerintah Provinsi Papua sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Tradevest Gracia Indonesia. Kerjasama dimaksud ditetapkan dalam perjanjian dasar tanggal 20 Agustus 2004, dengan tujuan untuk bersama-sama mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang akan melayani penerbangan intra Papua, Nasional dan Internasional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Pemerintah Provinsi Papua melalui Nota Kesepahaman Nomor 553.3/ 1144/ SET dan Nomor DC2/05/05/05 tanggal 20 Agustus 2004 dengan PT. Tradevest Gracia Indonesia bersama-sama mendirikan Perseroan Terbatas (PT) untuk mengembangkan pelayanan transportasi udara di Papua. 7
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) - Angkutan udara niaga yaitu menjalankan usaha menggunakan pesawat/ angkutan udara untuk mengangkut penumpang, barang muatan (padat, cair, benda pos, hewan dan lain-lain) di dalam negeri dan luar negeri untuk satu perjalanan atau lebih dengan penerbangan berjadwal tetap atau tidak tetap; - Penyewaan angkutan udara yaitu penyewaan pesawat udara ke pihak lain atau menyewakan ke pihak lain untuk menunjang jasa angkutan udara, perwakilan/owner representatif perusahaan penerbangan luar negeri; - Penunjang dan pembelian pesawat/angkutan udara niaga yaitu untuk menunjang dan membeli pesawat/ angkutan udara untuk memenuhi kebutuhan transportasi dalam negeri dan di luar negeri; - Perawatan angkutan udara yaitu untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan serta pengadaan suku cadang dan kelengkapan lainnya; - Konsultasi, pendidikan dan pelatihan (pengangkutan udara) yaitu jasa konsultasi, pendidikan, pelatihan dan simulator serta kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengangkutan udara; - Perwakilan dan agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing yaitu kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia untuk mewakili kepentingan perusahaan angkutan udara asing dalam melaksanakan pemasaran dan penjualan jasa angkuta udara asing. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas
8
Ayat (2) Uji kelayakan dilakukan melalui fit and propertest oleh lembaga yang berwenang. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Fluktuasi pasar pada saat terjadi transaksi adalah naik turunnya harga saham yang terjadi pada saat penjualan/pelepasan atau pembelian kembali saham. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas
9
