PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSlI!S IBUKOTA JAKARTA NOMOR 12 TAHUN
2011
TENTANG PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAIiARTA,
Menimbcmg
Mengingat
a.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomtr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Re lame suclah tidak sesuai lagi;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam tentang Pajak huruf a, perlu membentuk Peraturan Daera Reklame;
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara R publik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beb rapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahu 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474
2.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang enagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repu:,:ik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Re ublik Indonesia
o
J.
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3987);
egara Repubiik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
engadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tamban·M Lembaran Negara Republik Indonesia
02 Nomor 27, mor 4189);
-2-
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 entang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo sia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon ia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diuba terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Ta bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent ng Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Perr rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tenta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebag Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4744);
ang Pemeriksaan egara (Lembaran r 66, Tambahan 0);
9 Pemerintahan i Ibukota Negara egara Republik mbaran Negara
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentan~ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenta~o Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta Pembentukan gara Republik Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); "
-3-
13, Peraturan Pemer:ntah Nomor 135 Tahun 200 Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak d (Lemba'ran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
tentang Tata Cara ngan Surat Paksa 2000 Nomor 247, Nomor 4049);
14, Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan da Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak de (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
entang Tata Cara Penjualan Secara gan Surat Paksa 2000 Nomor 248, Nomor 4050);
IS, Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 200 dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nam Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangk Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republi 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051);
tentang Tempat Baik Penanggung Pena9ihan Pajak Indonesia Tahun epublik Indonesia
16, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten~ang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 4578); 17, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t~tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia T hun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 4593); 18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahtn 2006 tentang Pedoman Penge10laan Keuangan Daerah se agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri om6r 21 Tahun 2011 ; 19, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tenta~g Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerahl Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 20, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi baerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang ~tentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Le baran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);
- 4Dengan Persetujuan Bersam DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Df-ERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTt JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IEtUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLA.ME. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud deng n: I.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibuko a Jakarta.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur da Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan aerah.
3.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi D Jakarta.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang elanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dil rah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.
Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas PelaJtanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.
Kepala Dinas Pelayi:lnan Pajak adalah Kept1a Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakart
7.
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Paj wajib kepada Daerah yang terutang oleh ora yang bersifat memaksa berdasarkan Undangmendapatkan imbalan secara lang sung d keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kem
8.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau m dal yang merupakan au pun yang tidak kesatuan, baik yang melakukan usaha melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha ilik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) den n nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koper dana pensiun, perseklltuan, perkumplllan, yayasan, organis .. i massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembag dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan entuk usaha tetap.
rah Khusus Ibukota
k, adalah kontribusi pribadi atau badan ndang, dengan tidak n digunakan untuk kmuran rakyat.
-59. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggar an reklame. 10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau edia yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk juan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromo kan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, j sa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, di sakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 11. Reklame papan/billboard adalah reklame yang i'rbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pad a bangunan, halaman, di atas bangunan. 12. Reklame megatronlvideotronllarge electroni display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar mon tor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan ambar dan atau tulisan berwarna yang dapal berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
1
13. Reklame kain adalah reklame yang diselen~garakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, f~astik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. 14. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan ara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditemp kan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda d ngan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm 2 (dua ratus c timeter persegi) per lembar. 15. Reklame selebaran adalah reklame yang ber lepas, diselenggarakan dengan cara disebarka dapat diminta dengan ketenluan tidak un dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu b
entuk lembaran , diberikan atau k ditempelkan, nda lain.
16. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame y ng dilempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselen garakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara di awa oleh orang. 17. Reklame udara adalah reklame yang diseleng arakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat ud a atau alai lain yang sejenis. 18. Reklame suara adalah reklame yang diseleng~arakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dehgan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 19. Reklame film/slide adalah reklame yang diselen garakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca alau film, a au bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksi an dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam uangan.
'"
-6-
20. Reklame peragaan adalah reklame yang disel cara memperagakan suatu barang dengan suara.
ggarakan dengan au tanpa disertai
21. Reklame apung adalah adalah reklame ya dengan cara terapung dipermukaan air.
diselenggarakan
BAB II
NAMA PAJAK Pasal2 (I)
Dengan
nama
Pajak
Reklame
dipungul
~ajak
alas
semua
penyelenggaraan reklame. (2)
Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaanJpemungutan Pajak Reklame dilakukan berdasarkan Peraturan Da rah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PA1K Bagian Kesatu Objek Pajak Pasal 3
'~
(1)
Objek Pajak Reklame adalah semua penye,enigaraan reklame.
(2)
Objek Pajak sebagaimana dimaksud pad a ay t (1), me!iputi : a.
reklame papan/bil1board/videotron/ megatr n dan sejenisnya;
b.
reklame kain;
c.
reklame meIekat, stiker;
d.
reklame selebaran;
e.
reklame berjalan, termasuk pad a kendarailn;
f.
reklame udara;
g.
reklame apung;
h.
reklame suara;
i.
reklame film/slide; dan
j.
reklame peragaan.
-7-
(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adlalah : oleh
emerintah
atau
a.
reklame yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
b.
penyelenggaraan Reklame melalui intern t, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulan a , dan sejenisnya;
c.
labelfmerek praduk yang melekat pa a barang yang embedakan dari diperdagangkan, yang berfungsi untuk produk sejenis lainnya;
d.
nama pengenal usaha atau profesi yang pad a bangunan tempat usaha atau prafe sesuai dengan ketentuan yang mengat usaha atau prafesi tersebut yang luasnya, (satu meter persegi), ketinggian maksim meter dengan jumlah reklame terpasang (satu) buah;
e.
penyelenggaraaan reklame yang semata-n1ata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
f.
penyelenggaraan reklame yang sema~_mata mengenal pemilikan danfatau peruntukan tanah, engan ketentuan 2 luasnya tidak melebihi 1 m (satu me er persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebu kecuali reklame
dipasang melekat i diselenggarakan nama pengenal dak melebihi 1 m 2 m 15 (lima belas) tidak lebih dari 1
produk; g.
diselenggarakan oleh perwakilan diPlo1atik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi nternasional paJa lokasi badan-badan dimaksud.
Bagian Kedua Subjek Pajak Pasal4 Subjek Pajak
Reklame adalah
menggunakan reklame.
orang
pribadi latau badan yang
-8Bagian Ketiga Wajib Pajak
Pasal 5 (1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi menyelenggarakan reklame.
a~u
badan yang
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri seca~a lang sung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Rekla~e adalah orang pribadi atau badan tersebut. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
pi~ak
ketiga, pihak
BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH FkMUNGUTAN Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak
Pasal6 (1)
Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nil
Sewa Reklame
(NSR). (2)
NSR sebagaiman<1 dimaksud pada ayat (1)
diatur sebagai
berikut : a.
reklame yang diselenggarakan oleh pi ditetapkan berdasarkan Nilai ~ontrak rekla
b.
reklame yang diselenggarakan sendiri, NS memperhatikan faktor-faktar :
dihitung dengan
1. jenis; 2. bahan yang digunakan; 3. lakasi penempatan; 4. waktu; 5. jangka waktu penyelenggaraan; 6. jumlah, dan 7. ukuran media reklame.
"
-9c.
(3)
Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud Pia huruf a, tidak diketahui danfatau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunc:kan faktor-faktor sebaga mana dimaksud pada huruf b.
Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) turuf b angka 1 adalah jenis reklame sebagaimana dimaksud d
(4)
Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pa~a ayat (2) huruf b angka 3, adalah lokasi peletakan reklame m~nurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut : a.
Protokol A;
b.
Protokol B;
c.
Plotokol C;
d.
Ekonomi Kelas I;
e.
Ekonomi Kelas II;
f.
Ekonomi Kelas III;
g.
Lingkungan.
(5)
Waktu adalah waktu penyelenggaraan yangl dihitung dalam satuan detik.
(6)
Jangka waktu penyelenggaraan sebagaiman~ dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 adalah jangka wa~tu sebagaimana ditetapkan pada ayat (5).
(7)
Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklamel yang terpasang dalam satuan lembar;
(8)
Ukuran media reklame sebagaimana dimaksJd pad a ayat (2) 2 2 huru7 b angka 7 adalah ukuran dalam satuan luasfm atau cm media reklame yang terpasang.
Pasal7 (1)
Lokasi penempatan Reklame menurut kelas jJlan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dihitung bJdasarkan satuan Rupiah.
(2)
Besaran Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimak!ud pada ayat (1), ditetapkan dalam tabel Hasil Perhitungan NilJi Sewa Reklame sebagai berikut.
.",
- 10 untuk jenis reklame Papan / Billboard / VidE otron/LED dan sejenisnya, sebagai berikut :
a.
HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA RE LAME (NSR)
Jen;s Reklame
Lokasi Penempatan
Ukuran Media Reklame/Luas Reklame (m 2 )
Prolokol A
1 m'
Protokol B
Besaran
Jangka Waktu
Nirai Keias Jalan (Rp)
Penyelenggaraan
1 hari
25.000
1 m'
1 buah 1 buah
1 hari
20000
1 m'
1 buah
1 hari
15.000
Ekonomi Kelas I
1 m'
1 buah
1 hari
10.000
Ekonomi Kelas II
1 m'
1 buah
1 hari
5000
Ekonomi Kelas III
1 m'
1 buah
1 hari
3.000
Lingkungan
1 m'
1 buah
1 hari
Prolokol C Papan/Billboardl VideotronlLED dan Sejenisnya
Jumlah Reklame
2.000
b. untuk jenis reklame Kain berupa Umbul-umb I, Spanduk dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut : HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA RE
Jenis
R-?klane
lokasi Penempatan
I
Uku,," l.1.d" RekiameiLu8S
Reklame 1m'}
Reklame Kain berupa
Umbulumbul, Spanduk dan sejenisnya
Reklame
I~!SR)
Jan'J~ J. IfJ3~
1 hari
15.000
1 harj
10.000
1 hari
5.000
1 hari
3000
1 m'
1 bua
1 m'
1 bua
1 m'
1 bua
1 m'
1 bua
1 m'
1 bua
1 hari
U ltuk jenis reklame lainnya: a Reklame melekat (sliker) Rp 5,00/cm' (lima rupiah per centimeter pE segi) (sekurangkurangnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu ~piah) setiap kali penyelenggaraan. b
Reklame selebaran : Rp 500,00/lembar (lima ratus rupiah) per embar sekurangkurangnya Rp 5.000.000,00 (lima juta r piah) seliap kali penyelenggaraan.
c
Reklame berjalan/kendaraan : Rp 5.000,OO/m'/hari (lima ribu rupiah) per meter persegi per hari.
<~
(Ro)
20000
1 m'
Ekonomi Kelas III
'J:"ll
Jaian
1 hari
Protokol B
Ekonomi Kelas II
K~las
25000
1 bua 1 bua
Ekonomi Kelas I
8e,'-:H.3n
1 hari
1 m'
Prolokol C
tu
Penyelenggaraan
Prolokol A
Linokunoan
(3)
JumTah
LAME
2.000
- 11 d. Reklame udara : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sekali Iperagaan, paling lama satu bulan. e. Reklame Apung : Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ~ekali peragaan, paling lama satu bulan.
f.
Reklame suara : Rp 2.000,00/15 detik (dua ribu rupiah) pet lima belas detik baglan waktu yang kurang dari 15 (lima betas) detik dihitung menjadi 15 (lima belas) detik.
g. Reklame film/slide: Rp 10.000,00/15 detik (sepuluh ribu rL!piat) per lima belas detik, bag ian waktu yang kurang dari 15 tlima belas) detik dihitung menjadi 15 (lima belas) detik. h.
Reklame peragaan : Rp 400.000,00 (empat penyelenggaraan.
,
ratus
ribu
ruPIah)
per
setiap
(4)
NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indool) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima p lL!h persen) dari NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ay (2).
(5)
NSR untuk penyelenggaraan reklame roko dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua pll LJh lima persen) dari Hasil Pel'hitungan NSR sebagaimana dim ksud pad a ayat (2) dan ayat (3).
(6)
NSR untuk setiap penambahan ketinggian Sa[pai dengan 15 (lima belas) meter, dikenakan tambahan 20% (d a puluh persen) dari Hasil Perhitungan NSR sebagaimana dim ksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(7)
Penambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan mulai dari ketinggian di atas 15 m (I~a belas meter) yang pertama.
(8)
Penetapan Nama-nama jalan pada masing-mJsing kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(9)
Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksut pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan atall dievalua i setiap 2 (dua) tahun sekali atall lebih dengan Peraturan Guber 1Ir.
I
- 12 Bagian Kedua Tarif Pajak Pasal 8 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua pul+h lima persen).
Bagian Ketiga Cara Penghitungan Pajak Pasal 9 (1)
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang [ihitun g dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana imaksud dalam Pasal6.
(2)
Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksudl dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan GubernuL
Bagian Keempat Wilayah Pemungutan Pasal10 Pajak Reklame yang terutang dipungut di Reklame tersebut diselenggarakan.
Wilaya~
daerah tempat
BAB V MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PkJAK Bagian Kesatu Masa Pajak Pasal 11 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya bam a dengan 1 (satu) bulan takwim.
- 13 -
Bagian Kedu<1 Saat Terutang Pajak Pasal12 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saal penyelenggaraan reklame atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Dae$h (SKPD).
BABVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal13 (1)
Terhadap Pajak Reklame yang terutang dala masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daer ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 004 tentang Pajak Reklame.
(2)
Selama peraturan pelaksanaan Peraturan aerah ini belum dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yan ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peratura Daerah ini.
BABVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 31), dicabu! dan dinyatakan tidak berlaku.
"'.
- 14 -
Pasal15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu~dangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk n pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya alam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan dl Jakarta
pada~nggal 28 Desembei 2011 GUBERNUR PROVINSI DA RAH KHUSUS IBUKOTA JAKA TA,
F
o
Diundangkan dl Jakarta pada tanggal 29 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
k FADJAR PANJAITNJ NIP 195508261976011001 LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAfHA TAHUN 2011 NOMOR 12
"
f
- 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHU1US IBUKOTA JAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
I.
UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provi si Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah sa unSllr pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi engan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat di eroleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui peneri aan Pajak Daerah antara lain Pajak Reklame. Selama ini pelaksanaan pemllnglltan Pajak Reklame udah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 beserta peratura pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 te tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dal hal pemunglltan objek Pajak Reklame, perlu dilakukan penyempurnaan terhada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 melalui Peraturan Daerah juga yang dal m penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaa pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Reklame dapat optimal dalam angka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibuk ta Jakarta, Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam m daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkann tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapa kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Prov Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya me pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
etapkan tarif pajak a tarif pajak yang menambah beban erhadap pelayanan si Daerah Khusus ingkatkan kinerja
Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak 0 erah maka didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan P jak Reklame te!ah diamanatkan agar sebagian hasil peneriman pajak dialokasika untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pel ksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarak untuk membayar '" pajak, khusLlsnya Pajak Reklame semakin meningkat dan ba i aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada rinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- 16 Substansi materi yang diatur dalam Peraturan oaerf ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subj k pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.
II.
PASAL OEMI PASAL. Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Yang dimaksud dengan "tidak mendapatkan imbalan ecara langsung" adalah bahwa atas pembayaran Pajak Oaerah tidak dapat diberikan imbalan lang sung secara kontra prestasi terhadap orang tau badan, tetapi I diberikan secara kolektif. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13
Cukup Jelas.
- 17 -
Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup je/as. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Cukup Jelas Angka 21 CUkup jelas. Pasal2 Cukup Jelas. Pasal 3 Ayat(1) Penye/enggaraan reklame atau reklame sudah ter$;lenggara adalah secara visual atau teks reklame sudah tertayang / terpa~ang. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "rek/ame kain" adalah re~ame berupa kain, antara lain dalam bentuk umbu/-umbul dan spandLk. Huruf c CUkup jelas. Huruf d Cukup je/as. Huruf e Cukup jelas.
-.:"
- 18 Huruf f Cukup Jelas. Hurul 9 Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Hurul b Cukup jelas. Huruf c Cukup Jelas. Hurul d Jika ketentuan yang mengatur nama pengenal u menetapkan batasan ukuran reklame, maka batasan ukuran reklame yang ditetapkan dimaksud dikecualikan dari objek Pajak Re maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah tidak lebih dari 1 (satu) buah.
aha atau prolesi sampai dengan alam ketentuan ame, ketinggian klame terpasang
Jika ketentuan yang mengatur nama pengenal aha atau prolesi tidak menetapkan batasan ukuran reklame, ma batasan ukuran reklame yang dikecualikan dari objek Pajak Rekl me, luasnya tidak melebihi dari 1 m 2 (satu meter persegi), keting an maksimum 15 (lima bel as) meter dengan jumlah reklame ter asang tidak lebih dari 1 (satu) buah. Ketinggian reklame cihitung dari permukaan tan&h sampai dengan ambang bawah bidang reklame. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
Huruf 9 Cukup jelas.
"
- 19 Pasal4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal6 Ayat(1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "Nilai kontrak reklame" Jdalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame anlara pihak ketiga dengan pemesan reklame. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Faktor waktu untuk reklame Suara, Slide/Film dan sejenlSnya. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Faktor jumlah untuk reklame Selebaran, Melekat, Ayat (8) Cukup jelas. Pasal7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3,~
Cukup jelas,
Stiker~an sejenisnya
- 20 Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Penyesuaian dan evaluasi in; perlu dilakukan dengan ptrtimbangan dari
aspek tata ruang, pertumbuhan reklame, ketertiban umJrn dan arsitektur dan estetika kota. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal11 Cukup jelas. Pasal12 Yang dimaksud dengan"saat penyelenggaraan reklame" aJalah sa at visual atau leks reklame tertayang/terpasang. Pasal13 Cukup jelas. Pasal14 Cukup jelas. Pasal15 Cukup jelas.
TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBlIIKOTA JAKARTA NOMOR
25
