PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEGAL, Menimbang

:

a. bahwa untuk mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. .............

-25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. ..............

-315. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3); 25. …….

-425. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6); 29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14); 30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3); 31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9); 32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10); 33. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11); 34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);

35. ……

-535. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13); 36. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 37. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17); 38. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009-2014. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Tegal. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Jawa Tengah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan RPJM Nasional.

7. ……….

-67. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut: a. BAB I : Pendahuluan b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan d. BAB IV : Isu-Isu Strategis e. BAB V : Visi dan Misi f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan g. BAB VII : Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah j. BAB X : Kaidah Pelaksanaan Pasal 3 RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 (1) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Daerah. (2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap tahun dituangkan dalam RKPD. Pasal 5 RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2009-2014.

BAB III …….

-7BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2014, dan dapat diberlakukan sebagai pedoman sementara dalam penyusunan RKPD tahun 2015.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pasal 8 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka: 1. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 1); 2. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 4); dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. Ditetapkan di Tegal pada tanggal 19 Oktober 2009 WALIKOTA TEGAL, ttd IKMAL JAYA Diundangkan di Tegal Pada tanggal 19 Oktober 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd EDY PRANOWO LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 6

-8PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009-2014

I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tegal kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD Kota Tegal Tahun 2009-2014 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Tengah serta RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disertai rencana kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kota Tegal Tahun 2009-2014 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kota Tegal Tahun 2009-2014 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dan RKPD Kota Tegal pada setiap tahun anggaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 .............

-9Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, sehubungan pada tahun 2014 terjadi pergantian kepala daerah sebagai hasil pemilihan kepala daerah. Maka RPJM Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014 sementara menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2015. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. A. B. C. D. E.

1

Latar Belakang..................................................................................................... Tujuan ................................................................................................................ Landasan Hukum ................................................................................................. Hubungan RPJMD Kota Tegal Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.................... Sistematika..........................................................................................................

1 2 2 4 4

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..........................................

6

A. Kondisi Kewilayahan............................................................................................. B. Kondisi Perekonomian .......................................................................................... 1. Pertumbuhan Ekonomi ................................................................................... 2. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi ................................................................ 3. Struktur Perekonomian Kota Tegal .................................................................. 4. PDRB Per kapita............................................................................................. C. Kondisi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..................................................... 1. Sosial Budaya ................................................................................................ a.Pendidikan.................................................................................................. b.Kesehatan .................................................................................................. c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera................................................. d.Ketenagakerjaan......................................................................................... e.Kependudukan dan Pencatatan Sipil............................................................. f. Sosial ......................................................................................................... g.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ....................................... h.Pemberdayaan Masyarakat Desa.................................................................. i. Pemuda dan Olah Raga ............................................................................... j. Pariwisata................................................................................................... k. Ketransmigrasian ........................................................................................ l. Perpustakaan.............................................................................................. 2. Ekonomi ........................................................................................................ a.Perdagangan .............................................................................................. b.Industri ...................................................................................................... c. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ............................................................ d.Penanaman Modal....................................................................................... e.Kelautan dan Perikanan............................................................................... f. Pertanian.................................................................................................... g.Ketahanan Pangan ...................................................................................... 3. Tata Ruang.................................................................................................... a.Penataan Ruang ......................................................................................... b.Pertanahan................................................................................................. 4. Sarana dan Prasarana .................................................................................... a.Pekerjaan Umum ........................................................................................ b.Perhubungan .............................................................................................. c. Perumahan ................................................................................................. d.Komunikasi dan Informatika ........................................................................

6 6 7 7 7 7 8 8 8 11 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 25 26 26 27 29 30 31 32 32 35 35 35 37 38 39

5. Politik dan Tata Pemerintahan ........................................................................ a.Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. ......................................... b.Perencanaan Pembangunan......................................................................... c. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................................................... d.Statistik ...................................................................................................... e.Kearsipan ................................................................................................... 6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...................................................... a.Lingkungan Hidup ....................................................................................... b.Energi dan Sumberdaya Mineral...................................................................

40 40 44 45 46 47 48 48 53

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ............................................................................................

54

A. Pengelolaan Keuangan Daerah .............................................................................

54

B. Kerangka Pendanaan ...........................................................................................

56

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ....................................................

66

A. Sosial Budaya ...................................................................................................... 1. Pendidikan..................................................................................................... 2. Kesehatan ..................................................................................................... 3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.................................................... 4. Ketenagakerjaan............................................................................................ 5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil................................................................ 6. Sosial ............................................................................................................ 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .......................................... 8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .............................................................. 9. Kepemudaan dan Olah Raga........................................................................... 10. Pariwisata...................................................................................................... 11. Kebudayaan .................................................................................................. 12. Ketransmigrasian ........................................................................................... 13. Perpustakaan................................................................................................. B. Ekonomi .............................................................................................................. 1. Perdagangan ................................................................................................. 2. Industri ......................................................................................................... 3. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ............................................................... 4. Penanaman Modal.......................................................................................... 5. Kelautan dan Perikanan.................................................................................. 6. Pertanian....................................................................................................... 7. Ketahanan Pangan ......................................................................................... C. Tata Ruang, Sarana dan Prasarana ....................................................................... 1. Penataan Ruang ............................................................................................ 2. Perhubungan ................................................................................................. 3. Perumahan .................................................................................................... 4. Pekerjaan Umum ........................................................................................... 5. Pertanahan.................................................................................................... 6. Komunikasi dan Informatika ........................................................................... D. Politik dan Tata Pemerintahan .............................................................................. 1. Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ............................................................. 2. Perencanaan Pembangunan............................................................................ 3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ...................................................... 4. Statistik ......................................................................................................... 5. Kearsipan ...................................................................................................... E. Sumber Daya Alam dan Lingkungan ...................................................................... 1. Lingkungan Hidup ..........................................................................................

66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..............................................

74

A. Visi...................................................................................................................... B. Misi ..................................................................................................................... C. Tujuan dan Sasaran ............................................................................................

74 75 76

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...............................................

80

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH....

82

A. Kebijakan Umum.................................................................................................. a. Sosial Budaya ................................................................................................ 1. Pendidikan............................................................................................... 2. Kesehatan ............................................................................................... 3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.............................................. 4. Ketenagakerjaan...................................................................................... 5. Kependudukan dan Catatan Sipil............................................................... 6. Sosial ...................................................................................................... 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .................................... 8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................................................ 9. Kepemudaan dan Olah Raga.....................................................................

82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83

A. Strategi ............................................................................................................... B. Arah Kebijakan ....................................................................................................

80 80

10. Pariwisata................................................................................................ 11. Kebudayaan ............................................................................................ 12. Ketransmigrasian ..................................................................................... b. Ekonomi ........................................................................................................ 1. Perdagangan ........................................................................................... 2. Industri ................................................................................................... 3. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ......................................................... 4. Penanaman Modal.................................................................................... 5. Kelautan dan Perikanan............................................................................ 6. Pertanian................................................................................................. 7. Ketahanan Pangan ................................................................................... c. Tata Ruang, Sarana dan Prasarana ................................................................. 1. Penataan Ruang ...................................................................................... 2. Perhubungan ........................................................................................... 3. Perumahan .............................................................................................. 4. Pekerjaan Umum ..................................................................................... 5. Pertanahan.............................................................................................. 6. Komunikasi dan Informatika ..................................................................... d. Politik dan Tata Pemerintahan ........................................................................ 1. Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian........................................ 2. Perencanaan Pembangunan...................................................................... 3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................................................ 4. Statistik ................................................................................................... 5. Kearsipan ………………………………………………………………………………………….. e. Sumber Daya Alam dan Lingkungan ................................................................ 1. Lingkungan Hidup .................................................................................... B. Program Pembangunan Daerah ............................................................................ a. Sosial Budaya ................................................................................................ 1. Pendidikan............................................................................................... 2. Kesehatan ............................................................................................... 3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.............................................. 4. Tenaga Kerja ........................................................................................... 5. Kependudukan dan Catatan Sipil............................................................... 6. Sosial ...................................................................................................... 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .................................... 8. Pemberdayaan Masyarakat Desa............................................................... 9. Pemuda dan Olah Raga ............................................................................ 10. Pariwisata................................................................................................ 11. Kebudayaan ............................................................................................ 12. Ketransmigrasian ..................................................................................... 13. Perpustakaan........................................................................................... b. Ekonomi ........................................................................................................ 1. Perdagangan ........................................................................................... 2. Industri ................................................................................................... 3. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ......................................................... 4. Penanaman Modal.................................................................................... 5. Kelautan dan Perikanan............................................................................ 6. Pertanian................................................................................................. 7. Ketahanan Pangan ................................................................................... c. Tata Ruang, Sarana dan Prasarana ................................................................. 1. Penataan Ruang ...................................................................................... 2. Perhubungan ........................................................................................... 3. Perumahan .............................................................................................. 4. Pekerjaan Umum ..................................................................................... 5. Pertanahan.............................................................................................. 6. Komunikasi dan Informatika ..................................................................... d. Politik dan Tata Pemerintahan ........................................................................ 1. Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian........................................ 2. Perencanaan Pembangunan...................................................................... 3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................................................ 4. Statistik ................................................................................................... 5. Kearsipan ................................................................................................ e. Sumber Daya Alam dan Lingkungan ................................................................

84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 95 95 95 96 96 96 96

1. Lingkungan Hidup ........................................................................

96

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN ............................................................................................

97

A. Rencana Program Prioritas ................................................................................... B. Kebutuhan Pendanaan .........................................................................................

97 105

BAB IX KAIDAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ..................

106

A. Indikator Agregatif Pembangunan Kota Tegal Tahun 2009-2014 ............................. B. Indikator Pencapaian............................................................................................

106 107

BAB X KAIDAH PELAKSANAAN DAN KETENTUAN PERALIHAN.................

122

A. Kaidah Pelaksanaan ............................................................................................. B. Ketentuan Peralihan .............................................................................................

122 122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 9.1.

Tabel Tabel Tabel Tabel

9.2. 9.3. 9.4. 9.5.

Angka Kelahiran Kasar (CBR) dan Angka Kematian Kasar (CDR) Di Kota Tegal Tahun 2004-2007 ....................................................................................... Jumlah Keluarga Sejahtera di Kota Tegal tahun 2004-2007 .......................... Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Tegal Tahun 2004 - 2008 ............................. Jumlah Penyandang Masalah-Masalah Sosial ................................................ Perkembangan Investasi IKM Dan Industri Besar Di Kota Tegal ..................... Jenis Pemanfaatan Ruang Kota Tegal Lima Tahun Terakhir ........................... Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan di Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2008..... Banyaknya Rumah Berdasarkan Jenis, Penyedia perumahan dan Kebutuhan Perumahan di Kota Tegal Tahun 2004-2008 ................................................. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan ............................................... Banyaknya Aparatur Pada Pemerintah Kota Tegal ......................................... Ratio Jumlah Penduduk Dibanding Jumlah PNS di Kota Tegal ........................ Konsentrasi NO2 di Kota Tegal Tahun 2006-2008 ......................................... Konsentrasi SO3 di Kota Tegal Tahun 2006-2008.......................................... Konsentrasi SO2 di Kota Tegal Tahun 2006 – 2008 ....................................... Kondisi Sungai Gung Tahun 2004-2007 ........................................................ Kondisi Sungai Kemiri Tahun 2004-2006....................................................... Kondisi Sungai Sibelis Tahun 2004-2006....................................................... Kondisi Perusahaan yang Berpotensi Mencemari Sumber Air.......................... Jumlah PAD dan Proporsinya terhadap Total Pendapatan .............................. Struktur Pendapatan Kota Tegal Tahun 2004 – 2008.................................... Kontribusi Masing-masing Jenis Pendapatan Dalam PAD................................ Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Total Pendapatan ....... Struktur Belanja Kota Tegal Tahun 2004 – 2006 (Rupiah) ............................ Struktur Belanja Kota Tegal Tahun 2007 – 2008 Rupiah ............................... Struktur Pembiayaan APBD Kota Tegal ........................................................ Pertumbuhan Pembiayaan dalam APBD Kota Tegal ...................................... Proporsi Pembiayaan Penerimaan Kota Tegal............................................... Proporsi Pembiayaan Pengeluaran Kota Tegal............................................... Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2008 (%) ... Target capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tegal Tahun 2009-2014 ....................................................................................... Target capaian Indeks Gini Kota Tegal Tahun 2009-2014 .............................. Target Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Tahun 2009-2014................... Target Capaian IPG dan IDG Kota Tegal Tahun 2009-2014............................ Persentase Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka Tahun 2009-2014 ...

14 15 15 17 27 32 37 39 43 44 44 49 49 49 50 51 51 52 57 57 58 58 60 62 62 63 64 64 65 106 106 107 107 107

Tabel 3.12. Prediksi Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun 2009 – 2014 (%) ............................................................................. Tabel 3.13. Prediksi Pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Tegal Tahun 2009 – 2014 (%) ............................................................................. Tabel 3.14. Prediksi Pertumbuhan Belanja Kota Tegal Tahun 2009 – 2014 (%) .............. Tabel 3.15. Prediksi Perbandingan antara Total Pendapatn dan Total Belanja...................

86 86 87 87

Lampiran Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Sehubungan dengan amanat tersebut, Pemerintah Kota Tegal telah menyusun RPJPD tahun 2005-2025, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008. Selanjutnya RPJPD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif yang dimaksudkan adalah bahwa informasi, baik sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RPJMD hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Ketentuan ini termuat dalam pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Terkait dengan hal tersebut pasal 150 ayat (3) huruf c Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sejalan dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, dan jangka waktu penetapannya paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dan dengan telah ditetapkannya hasil Pilkada Kota Tegal tanggal 4 November 2008, dan telah dilantiknya Pasangan Walikota dan Wakil Walikota periode 2009–2014 pada tanggal 23 Maret 2009, maka disusunlah RPJMD Kota Tegal 2009–2014. RPJMD ini akan menjadi dasar dalam menyusun RKPD dan menjadi 1

pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota Tegal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2009 -2014. B. Tujuan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai tahun 2014, ditetapkan dengan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen

pelaku

pembangunan

akan

menjadi

lebih

efektif,

efisien,

terpadu,

berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu kesatuan pola sikap serta pola tindak. Tujuan berikutnya adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD dimana RKPD ini merupakan rencana kerja tahunan yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan. C. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Tegal 2009-2014 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 6. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional; 7. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah

beberapa kali, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005 - 2025; 9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 2

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 16. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Pemerintah

Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 18. Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional; 19. Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota

Tegal dengan Kota Brebes Provinsi Jawa Tengah di muara Sungai Gangsa; 20. Peraturan Pemerintah Antara

Pemerintah,

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 22. Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah; 26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanan

Pembangunan

Wilayah

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Propinsi Jawa Tengah; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Provinsi

Jawa

Tengah

Tahun

2005–2025; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; 29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Dearah Tingkat II Tegal; 30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004–2014; 31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tegal; 32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal;

3

33. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal; 34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal; 35. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Tegal; 36. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal; 37. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal; 38. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 39. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 40. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal tahun 2005-2025. D. Hubungan RPJMD Kota Tegal Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJMD

Kota

Tegal

merupakan

satu

sub

sistem

dalam

sistem

perencanaan

pembangunan nasional, sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kota Tegal Tahun 2009–2014 disusun mengacu pada RPJP Kota Tegal Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dan RPJM Nasional Tahun 2004-2009. RPJMD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD tahunan dan Renstra SKPD. Pelaksanaan pembangunan di Kota Tegal Tahun 2009–2014 agar tidak bertentangan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang telah ada, maka dalam menyusun RPJMD Kota Tegal Tahun 2009–2014 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal 2004–2014. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan/sektor, penyusunan RPJMD Kota Tegal Tahun 2009–2014 memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD),

Rencana

Induk

Pemberdayaan

Perempuan

(RIPP),

dan

Rencana

Induk

Pengembangan Pariwisata. E. Sistematika RPJMD Kota Tegal Tahun 2009–2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

:

Pendahuluan

BAB II

:

Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III

:

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

BAB IV

:

Analisis Isu-isu Strategis; 4

BAB V

:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI

:

Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VII

:

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

BAB VIII

:

Indikasi Rencana Program Prioritas Dan

Kebutuhan

Pendanaan BAB IX

:

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X

:

Kaidah Pelaksanaan dan Ketentuan Peralihan

5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A.

Kondisi Kewilayahan Kota Tegal merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, terletak antara 109°8' - 109°10' Bujur Timur dan 6°50' - 6°53' Lintang Selatan. Kota Tegal berada pada posisi strategis yaitu berada pada segitiga jalur kota besar yaitu Yogyakarta-TegalJakarta dan Semarang-Tegal Jakarta, membentang pada jalur pantai utara (Pantura) Jawa Tengah. Luas wilayah Kota Tegal relatif sempit jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota di sekitarnya yaitu 39,68 km2. Secara administratif Kota Tegal, terbagi dalam 4 wilayah Kecamatan dan 27 Kelurahan. Kecamatan Tegal Barat memiliki wilayah seluas 15,13 km2. Kecamatan Margadana seluas 11,76 km2, Kecamatan Tegal Selatan 6,43 km2, dan Kecamatan Tegal Timur memiliki luas 6,36 km2. Batas wilayah Kota Tegal adalah sebagai berikut: Sebelah Utara

:

Laut Jawa

Sebelah Barat

:

Kabupaten Brebes

Sebelah Timur

:

Kabupaten Tegal

Sebelah Selatan

:

Kabupaten Tegal

Iklim Kota Tegal adalah tropis, dalam setahun hanya ada dua musim yaitu kemarau dan musim penghujan, dengan temperatur udara rata-rata per bulan minimum 24,2° C, maksimum 31,7° C, jadi secara umum suhu udara Kota Tegal tergolong panas. Jumlah hari hujan pada tahun 2008 adalah 10,7 hari perbulan dengan curah hujan 114,22 mm. Topografi Kota Tegal adalah dataran rendah, dengan tinggi dari permukaan air laut lebih kurang 3 meter. B.

Kondisi Perekonomian 1. Pertumbuhan Ekonomi Stabilitas politik dalam negeri yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, antara lain didukung oleh stabilnya kurs nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (US $), menurunnya suku bunga

kredit dan turunnya harga bahan bakar

minyak (BBM) di pasar internasional. Membaiknya kondisi perekonomian nasional akan berpengaruh pula terhadap perekonomian daerah. Kondisi perekonomian Kota Tegal dapat digambarkan melalui pertumbuhan PDRB baik atas dasar harga konstan 2000 maupun atas dasar harga berlaku. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 disebut juga pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB berdasarkan atas dasar harga konstan pada tahun 2004 sampai 2008 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 – 2008 berkisar 4 – 5%.

6

Diprediksikan kondisi pertumbuhan sektor ekonomi riil ini menjadi semakin baik setelah tahun 2008, karena perekonomian

Kota Tegal semakin tumbuh dan juga

karena kondisi stabilitas inflasi yang terjaga. Bila dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku, pertumbuhannya untuk semua lapangan usaha mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 tingkat pertumbuhan PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) sebesar 11,53% dengan pertumbuhan lapangan usaha paling tinggi adalah listrik, dan air bersih sebesar 17,83%. Sedangkan pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan PDRB ADHB sebesar 14,37%. Pada tahun 2008 ini pertumbuhan lapangan usaha bergeser ke sektor perdagangan yaitu 18,96%. 2. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Perkembangan indeks harga konsumen (IHK) di Kota Tegal pada tahun 20042008 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. IHK terbesar terjadi pada transportasi dan komunikasi disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di tingkat dunia. Komponen IHK berikutnya yang dominan adalah bahan makanan, makanan jadi dan perumahan. Pada tahun 2008 IHK bahan makanan mencapai sebesar 159,48, perumahan mencapai sebesar 164,03 dan makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 159,79. Dari hasil IHK maka dapat diketahui tingkat inflasi di Kota Tegal. Selama kurun waktu 2004 – 2008, laju inflasi di Kota Tegal cenderung fluktuatif. Inflasi pada tahun 2005 sebesar 18,39% dan pada tahun 2006 turun menjadi sebesar 6,08%. Namun demikian inflasi pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 8,89% dan turun pada 2008 menjadi sebesar 8,52%. Komoditas yang mengalami inflasi cukup tinggi adalah bahan makanan. Transportasi pada tahun 2005 dan 2006 memiliki inflasi yang tinggi namun menurun pada tahun 2007 dan 2008. 3. Struktur Perekonomian Kota Tegal Berdasarkan kontribusi masing-masing lapangan usaha sampai tahun 2008, struktur perekonomian Kota Tegal didominasi oleh lapangan usaha/sektor

industri

(21.28%) dan perdagangan (22,53%). Sektor industri dan perdagangan secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB (dengan kontribusi lebih besar dari 20%), kondisi ini menunjukkan bahwa sampai saat ini kedua sektor merupakan andalan perekonomian Kota Tegal. Selanjutnya adalah sektor angkutan (11,74%), bangunan (12,18%), jasa-jasa (10,46%), pertanian (9,18), dan keuangan (9,84%). 4. PDRB Per kapita

7

Besarnya PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Selama kurun waktu 2004–2008 PDRB Per Kapita Kota Tegal menunjukkan kecenderungan meningkat. PDRB perkapita pada tahun 2008 atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp. 8.656.092,00. Sedangkan PDRB per kapita pada tahun 2004 sebesar 5.214.780,00. Peningkatan besarnya PDRB per kapita tersebut

menggambarkan

bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Tegal mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan distribusi pendapatan masyarakat di Kota Tegal, dapat diketahui berdasarkan Indeks Gini (Gini Ratio) dapat diketahui tingkat pemerataan pendapatan,

jika berada di bawah 0,30 dapat dinyatakan bahwa

pemerataan pendapatan di wilayah tersebut cukup baik. Besarnya Indeks Gini di kota Tegal pada

tahun 2005 diketahui sebesar 0,23 dan pada tahun 2006 meningkat

menjadi sebesar 0,24. Hal ini menggambarkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Tegal relatif cukup baik. C.

Kondisi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. Sosial Budaya a. Pendidikan Gambaran keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Tegal antara lain dapat dilihat dari kondisi tiga pilar utama pembangunan pendidikan yaitu pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan, mutu relevansi dan daya saing serta tata kelola dan pencitraan publik lembaga pengelola pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan dapat diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Transisi (AT). APK pada jenjang PAUD selama kurun waktu lima tahun terakhir meningkat dari 46,0% pada tahun 2004 menjadi 56,72% pada tahun 2008. APK dari jenjang pendidikan SD sampai dengan SLTP selama kurun waktu 2004-2008 menunjukkan angka diatas 100% sedangkan APK SLTA mampu mendekati angka 100%. Perkembangan PAUD di Kota Tegal dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana PAUD. Sarana prasarana PAUD yang layak di Kota Tegal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 40,0% pada tahun 2004 menjadi 60,0% pada tahun 2008. Sementara itu, rasio jumlah tenaga pendidik dengan peserta didik PAUD semakin baik dari 1 berbanding 27 siswa pada tahun 2004 menjadi 1 berbanding 20 siswa pada tahun 2008. Selama kurun waktu 2004-2008 jumlah SD/MI konstan, yaitu sebanyak 154 unit. Jumlah murid SD dalam kurun waktu yang sama cenderung fluktuatif. Pada tahun 2004 jumlah murid SD/MI sebesar 31.792 murid, dan pada tahun 2008 menjadi sebesar 31.158 orang murid. Rasio sekolah terhadap murid mengalami penurunan dari sebesar 204 murid per sekolah pada tahun 2004, menjadi 202 murid per sekolah pada tahun 2008.

8

Ketersediaan guru SD/MI di Kota Tegal cukup memadai. Rasio guru terhadap murid SD/MI tahun 2004 sebesar 1 : 24 dan pada tahun 2008 adalah 1:22, artinya satu orang guru rata-rata mengajar 22 orang murid. Jumlah guru selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan, rata-rata sebesar 0,01% pertahun. Rasio sekolah terhadap murid untuk jenjang pendidikan SD/MI cukup baik. Pada tahun 2004 rasio sekolah terhadap murid sebesar 1 : 204 dan pada tahun 2008 rasio sekolah terhadap jumlah murid sebesar 1 : 202 siswa. Dengan jumlah murid satu sekolah sebesar tersebut, artinya rata-rata satu kelas SD berisi 33 siswa. Jumlah tersebut merupakan jumlah ideal dalam proses belajar mengajar. Pada tahun 2004–2008 jumlah sekolah jenjang SLTP (SMP dan MTs) di Kota Tegal tetap. Sementara itu jumlah murid SLTP pada periode yang sama mengalami fluktuasi. Jumlah guru SLTP juga menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2008 Rasio jumlah sekolah terhadap jumlah murid sebesar 1:432 lebih rendah dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 1:453. Jumlah guru SLTP di Kota Tegal cukup memadai, pada tahun 2008 dengan rasio 1 berbanding 19 siswa. Rasio ini menunjukkan kondisi yang ideal, karena seorang guru hanya membina 19 siswa. Pada tingkat SLTA (SMA, SMK dan MA), jumlah sekolah selama kurun waktu 2004-2008 mengalami penurunan. Sementara itu, jumlah murid SLTA selama kurun waktu yang sama cederung mengalami peningkatan. Jumlah guru SLTA selama kurun waktu tersebut juga cenderung meningkat. Pada tahun 2004 jumlah guru SLTA sebanyak 940 orang dan pada tahun 2008 jumlah guru SLTA meningkat menjadi 974 orang. Ketersediaan guru SLTA selama kurun waktu tersebut memadai, dengan rata-rata rasio sebesar 1:15. Artinya satu orang guru SLTA membina kurang lebih 15 siswa. Walaupun demikian, hal ini belum mencerminkan kebutuhan akan guru, karena guru pada jenjang SMA/MA/SMK adalah guru mata pelajaran. Jumlah murid per sekolah selama kurun waktu 2004 – 2008 fluktuatif. Rasio jumlah sekolah terhadap murid untuk SLTA cenderung meningkat, yaitu dari 1:523 pada tahun 2004 menjadi 1:550 pada tahun 2008. Jika diasumsikan jumlah siswa setiap kelas sebanyak 40 orang, maka satu sekolah rata-rata memiliki 15 kelas, kondisi ini merupakan kondisi yang ideal. Namun pada kenyataannya jumlah siswa per sekolah tidak merata. Sekolah favorit memiliki jumlah murid dan kelas yang banyak, sementara sekolah yang tidak favorit hanya memiliki jumlah siswa dan kelas terbatas. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah murid sekolah dengan penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan. Selama tahun 2004 – 2008 APK PAUD, SD, SLTP dan SLTA menunjukkan angka yang fluktuatif. APK SD terlihat cukup besar mengingat Kota Tegal adalah kota yang memiliki daya tarik cukup besar, sehingga banyak menarik orang di sekitar Kota Tegal untuk bersekolah di Kota Tegal. APK PAUD dari tahun 2004 – 2008 mengalami peningkatan meskipun APK PAUD masih dibawah 60%. Rata-rata selama kurun waktu 2004 – 2008 APK SD sebesar 116,08%.

9

APK SLTP tahun 2004 sebesar 113,91% dan sampai dengan tahun 2008 terjadi peningkatan 6,38% sehingga menjadi 114,67%. Rata-rata APK SLTA selama kurun waktu 2004-2008 sebesar 111,21%. Pada jenjang SLTA, APK pada tahun 2004 sebesar 104,45%, walaupun sempat menurun menjadi 93,66% tahun 2005 namun sampai dengan tahun 2007 APK SLTA naik menjadi 99,54%. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah murid usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan. APM untuk semua jenjang pendidikan selama kurun waktu 2004-2008 menunjukkan angka yang cukup baik. Antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 terjadi penurunan yang fluktuatif, namun kembali meningkat menjadi 99,00% pada tahun 2008. Rata-rata APM SD pada jangka waktu tahun 2004 – 2008 sebesar 98,16%. Pada jenjang SLTP APM dalam jangka waktu 2004-2008 mengalami fluktuasi dengan rata-rata APM sebesar 83,80%. Pada tahun 2004 nilai APM sebesar 84,73%, dan pada tahun 2008 menjadi 82,00%. Pada jenjang SLTA, rata-rata APM sebesar 70,28%. APM tahun 2004 sebesar 76,73%. Pada tahun 2005 menurun menjadi sebesar 65,78% dan kembali naik sebesar 71,02% pada tahun 2007 dan menjadi 72,00% pada tahun 2008. Angka Transisi (AT) adalah persentase lulusan melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Transisi (AT) pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA tahun 2004-2008 menunjukkan nilai yang sangat tinggi, yaitu diatas 100% dengan rata-rata sebesar 118,43%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kemampuan masyarakat Kota Tegal untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi. Pada satuan pendidikan SLTP, Angka transisi tahun 2004 sebesar 114,82%. Namun beberapa tahun berikutnya AT SLTP pada tahun 2008 menjadi 111,50%. Angka Transisi pada jenjang SLTA dari tahun ketahun selama kurun waktu 2004-2008 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 118,52%. Pada tahun 2004 AT sebesar 117,64%, dan pada tahun 2007 AT menjadi 112,00%. Angka mengulang dan putus sekolah pada tahun 2008 untuk tingkat SD adalah sebesar 5,33% dan 0,58%, sedangkan untuk tingkat SLTP angka mengulang sebesar 0,70% dan angka putus sekolah sebesar 1,04%. Pada tingkat SLTA (SMA, SMK, dan MA) angka mengulang sebesar 0,52% dan angka putus sekolah sebesar 1,10%. Mutu pendidikan juga dapat dilihat dari angka kelulusan ujian nasional. Angka kelulusan SD/MI selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kondisi fluktuatif. Namun pada tahun 2008 semua siswa SD berhasil lulus Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas pendidikan SD/MI di Kota Tegal baik. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, angka kelulusan cenderung fluktuatif. Angka kelulusan relatif kurang karena berada pada angka di bawah 90%. Pada jenjang pendidikan SMA/MA angka kelulusan menunjukkan fluktuasi. Angka kelulusan ada tahun 2008 hanya sebesar 93,97%, lebih rendah dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 97,51%. 10

Perkembangan perguruan tinggi di Kota Tegal juga terlihat baik. Di Kota Tegal terdapat 6 perguruan Tinggi yaitu Universitas Pancasakti, Politeknik Harapan Bangsa, STIMIK YMI, AMIK YMI, Akademi Perawat Pemerintah Kota Tegal dan Akademi Kebidanan. Jumlah mahasiswa untuk seluruh perguruan tinggi tersebut mencapai 3.442 orang. Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal tahun 2008 adalah Kelompok Belajar sebanyak 28 buah, Tempat Penitipan Anak 3 buah, dan Tempat Penitipan sejenis sebanyak 11 buah. b. Kesehatan Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undangundang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Kesehatan merupakan hak asasi bagi seluruh masyarakat, selain itu kesehatan juga merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Derajat kesehatan ditunjukkan oleh besar kecilnya Umur Harapan Hidup (UHH) yang merupakan salah satu indikator dalam menentukan besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Kota Tegal selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar 72,42 meningkat menjadi 74,35 pada tahun 2007. Meningkatnya IPM ini menunjukkan adanya peningkatan kesehatan masyarakat Kota Tegal. Hal ini dapat dilihat dari indeks kesehatan yang meningkat dari 75,63 di tahun 2005 menjadi 75,68 di tahun 2007. Selain indikator diatas, derajat kesehatan di Kota Tegal juga dapat dilihat dari angka harapan hidup, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita dan angka kesakitan. Secara umum semua indikator kesehatan tersebut di Kota Tegal mengalami perbaikan yang cukup berarti. Angka harapan hidup di Kota Tegal mulai tahun 2005 mengalami peningkatan. Usia harapan hidup masyarakat Kota Tegal pada tahun 2005 adalah 70,38 tahun meningkat pada tahun 2007 menjadi 71,07 tahun. Angka kematian ibu melahirkan juga mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2008. Program percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan di Kota Tegal berhasil dilaksanakan. Pada tahun 2008 angka kematian ibu menurun menjadi 58 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan tahun 2007 (165,30 per 100.000 kelahiran hidup). Menurunnya angka kematian ibu melahirkan disebabkan oleh meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya dan dalam proses persalinan memilih untuk ditolong oleh tenaga kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil 4 kali pada tahun 2008. Pada tahun 2008 cakupan kunjungan ibu hamil K4 mencapai 90,97%. Sedangkan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2008 mencapai 98,96%.

11

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan juga diikuti oleh menurunnya angka kematian bayi. Angka kematian bayi pada tahun 2008 turun menjadi 2 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan angka kematian bayi pada tahun 2007 (2,36 per 1.000 kelahiran hidup). Sedangkan Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Tegal pada tahun 2008 mencapai 92,59%. Dibandingkan dengan tahun 2007 (88,89%) cakupan kelurahan UCI tahun 2008 mengalami peningkatan. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2008 sebesar 1,54% menurun dibandingkan dengan tahun 2007 (1,91%), sedangkan jumlah gizi kurang selama 4 tahun

terakhir

mengalami

peningkatan

sebesar

0,13%.

Kondisi

ini

jika

dibandingkan dengan kondisi Jawa Tengah jauh lebih baik. Sarana pelayanan kesehatan di Kota Tegal sudah cukup memadai. Ini dapat dilihat dari banyaknya sarana pelayanan ksehatan

yaitu adanya rumah sakit

pemerintah (1 unit) dan swasta (1 unit), rumah sakit khusus (1 unit), puskesmas (8 unit), puskesmas pembantu (21 unit), puskesmas keliling (8 unit), apotek (44 unit), produksi jamu tradisional sebanyak 4 unit dan gudang farmasi (1 unit). Kota Tegal pada tahun 2008

memiliki jumlah penduduk sebesar 247.134

jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut dapat dihutung jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang ideal bagi Kota Tegal dengan menggunakan standar yang tertuang dalam dokumen “Indonesia Sehat 2010”. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di kota Tegal dipersandingkan dengan standar idealnya dapat digambarkan sebagai berikut: 1)

Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah sebesar 19, kondisi ini memiliki kategori

sangat baik karena berdasarkan standar rasio dokter

spesialis per 100.000 penduduk adalah 6 dokter spesialis. 2)

Rasio dokter umum per 100.000 penduduk adalah sebesar 34, kondisi ini belum sesuai dengan standar

rasio dokter umum dalam Indonesia Sehat

2010, per 100.000 penduduk adalah 40 dokter umum. 3)

Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk adalah sebesar 14, kondisi ini memiliki kategori sangat baik, karena berdasarkan standar per 100.000 penduduk adalah 11 dokter gigi.

4)

Rasio perawat per 100.000 penduduk dalah sebesar 101, kondisi ini memiliki kategori belum memadai, dikarenakan berdasarkan standar per 100.000 penduduk adalah 117,5 perawat.

5)

Rasio bidan per 100.000 penduduk adalah sebesar 19, kondisi ini memiliki kategori sangat kurang, karena dalam standar setiap 100.000 penduduk adalah 100 bidan.

6)

Rasio tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk adalah sebesar 16, kondisi ini memiliki kategori kurang, karena dalam standar per 100.000 penduduk adalah 40 tenaga kesehatan masyarakat

7)

Rasio tenaga apoteker per 100.000 penduduk adalah sebesar 15, kondisi ini memiliki kategori baik, diatas standar yaitu per 100.000 penduduk adalah 10 apoteker. 12

8)

Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk adalah sebesar 8, kondisi ini memiliki kategori kurang karena berdasarkan standar per 100.000 penduduk adalah 20 ahli gizi.

9)

Rasio ahli sanitasi lingkungan per 100.000 penduduk adalah sebesar 6, kondisi ini memiliki kategori kurang karena berdasarkan standar per 100.000 penduduk adalah 40 ahli sanitasi lingkungan. Dalam hal penyakit menular, demam berdarah memiliki angka kematian yang

tinggi, sejak tahun 2004 – 2008 demam berdarah merupakan masalah utama di Kota Tegal. Jumlah penduduk yang meninggal karena demam berdarah secara umum mengalami penurunan, demikian juga dengan jumlah kasus demam berdarah. Pada tahun 2008 jumlah kasus demam berdarah adalah 238 kasus dengan kejadian meninggal sejumlah

7 orang. Penyakit menular lain yang

ditemukan kasusnya pada tahun 2008 adalah HIV sebanyak 5 kasus. Pada tahun sebelumnya tidak ditemukan kasus ini. Inilah yang dinamakan fenomena gunung es, di permukaan kasus ini tidak tampak, namun kasus ini kemungkinan banyak terjadi, dan suatu saat dapat meledak. Untuk itu survailance penyakit HIV akan ditingkatkan. Kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2008. Jumlah kasus ini banyak dikarenakan kondisi udara yang kurang baik di Kota Tegal. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan tahun 2007 (dalam dokumen RPJPD Kota Tegal) beberapa titik untuk paramater partikel dan debu melebih ambang batas. Begitu pula kasus diare di Kota Tegal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh perilaku hidup sehat yang kurang baik. Kasus penyakit tidak menular untuk kasus diabetes melitus dan penyakit jantung mengalami peningkatan. Kasus Diabetes melitus meningkat pada tahun 2008 menjadi 485 kasus dibandingkan pada tahun tahun 2005 yang hanya 295 kasus. Sedangkan untuk neoplasma yang mengalami peningkatan adalah Ca Mamae. Kasus penyakit Ca Mamae mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dalam waktu 4 tahun. Kondisi perilaku hidup sehat di Kota Tegal dapat dilihat dari indikator cakupan pemanfaatan jamban keluarga, cakupan rumah sehat dan cakupan penggunaan SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah). Berdasarkan data dari hasil evaluasi SPM Kota Tegal pada tahun 2007 cakupan penggunaan jamban keluarga sebanyak 83,65% pada tahun 2008 meningkat menjadi 93,42%. Sedangkan cakupan rumah sehat mengalami penurunan dari 73,50% (tahun 2007) menjadi 66,67% pada tahun 2008. Kondisi cakupan rumah tangga yang memiliki SPAL meningkat dari 80,65% menjadi 85,01%. Pelayanan kesehatan pada penduduk miskin dilaksanakan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Cakupan penduduk yang dilayani oleh Jamkesmas pada tahun 2008 sebesar 95,77%. c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13

1) Keluarga Berencana Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali membawa dampak pada pelaksanaan pembangunan secara keselurahan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia telah melaksanakan program keluarga berencana. Program ini dirasa cukup efektif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Namun demikian pada saat sekarang program keluarga berencana tidak dilakukan secara ideal, sehingga berakibat pada laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kelahiran setelah tahun 2004.

Angka kelahiran kasar atau CBR selama 4 tahun terakhir

cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,18% pertahun. Pada tahun 2008 CBR sebesar 3,31. Tabel 2.1 Angka Kelahiran Kasar (CBR) dan Angka Kematian Kasar (CDR) Di Kota Tegal Tahun 2004-2007 Tahun

Kelahiran

r (%)

Kematian

r (%)

CBR

(%)

r (%)

2.675

2005

2.557

4,12%

403

-77,00%

12,27

4,12%

1,64

-77,13%

2006

3.039

3,21%

957

137,47%

12,37

3,21%

3,89

137,20%

2007

2.818

-7,27%

463

-51,62%

3,31

-7,27%

1,88

-51,67%

2,39%

10,94

CDR

2004

Rata-rata

1.752

r

2,98%

7,17

2,18%

2,52%

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, series 2004-2007 keterangan : CBR = Crude Birth Rate; CDR = Crude Death Rate

Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kota Tegal pada tahun 2004 sebanyak 46.405 pasangan, meningkat pada tahun 2008 menjadi 46.877 pasangan. Kenaikan rata-rata pertahun pertumbuhan PUS adalah 0,18%. Jumlah PUS yang mengikuti program KB pada tahun 2008 sebesar 70,55%. Jumlah peserta KB baru selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 20,20%. Jumlah peserta KB baru pada tahun 2008 sebesar 9.718 orang dengan jenis alat kontrasepsi yang diminati adalah suntik (6.364 orang atau 65,49%). Sedangkan jumlah peserta KB Mandiri dan KB aktif selama 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Jumlah peserta KB Mandiri pada tahun 2004 sebesar 33.998 orang meningkat pada tahun 2008 menjadi 21.819 orang. Jumlah peserta KB aktif pada tahun 2004 sebesar 33.998 orang meningkat pada tahun 2008 menjadi 33.071 orang. Sebagian besar peserta KB aktif (59,16%) dan KB mandiri (80,81%) berminat menggunakan alat kontrasepsi jenis suntik. Sedangkan penggunaan alat kontrasepsi MOP (Medis Operasi Pria) masih sangat terbatas.

14

Keluarga Berencana di Kota Tegal dilayani oleh rumah sakit (swasta dan pemerintah), dan poliklinik pelayanan KB. Jumlah poliklinik yang melayani Keluarga Berencana pada tahun 2008 berjumlah 34 unit.

Peningkatan

kesadaran masyarakat dalam mengikuti program KB dilaksanakan oleh petugas KB dan Kader

KB. Jumlah Kader

KB di Kota Tegal mengalami

kenaikan, pada tahun 2004 sebanyak 1.203 orang meningkat jumlahnya pada tahun 2008 menjadi 1.265 orang.

2) Keluarga Sejahtera Pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin. Adapun tahapan keluarga sejahtera terdiri dari; keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus. Berdasarkan data yang ada jumlah Keluarga Pra Sejahtera dari tahun 2004 sampai 2007 mengalami peningkatan, sedangkan jumlah keluarga sejahtera I sampai dengan III plus cenderung mengalami penurunan. Tabel 2.2 Jumlah Keluarga Sejahtera di Kota Tegal tahun 2004-2007

1. 2.

Uraian

2004

2005

r (%)

Jumlah keluarga Miskin Pra Sejahtera (KK) Sejahtera

4.183

7.724

0,85

7.528

0,025

9.216

0,22

r ratarata (%) 0,35

17.964

15.628

0,13

16.267

0,041

15.863

0,02

-0,04

2006

r (%)

2007

r (%)

Sumber: Profil Daerah Kota Tegal

d. Ketenagakerjaan Perkembangan dan pertumbuhan sektor perdagangan, jasa dan industri di Kota Tegal

lebih menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya. Meningkatnya

perkembangan dan pertumbuhan pada sektor tersebut berdampak secara langsung pada penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani, nelayan, buruh industri, dan buruh bangunan mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk Kota Tegal yang paling banyak bekerja sebagai pedagang (26.360 orang) dan yang paling kecil adalah pengusaha (2.387 orang). Selama 5 tahun terakhir penduduk yang bekerja sebagai pedagang mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,075%. Tabel 2.3 Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Tegal Tahun 2004 - 2008 15

2004

2005

Petani

4.610

4.571

r (%) -0,01

3.739

r (%) -0,18

2.844

r (%) -0,24

Buruh Tani

7.309

7.247

-0,01

6.457

-0,11

6.337

-0,02

7.054

0,11

-0,005

Pedagang

19.994

18.790

-0,06

21.887

0,16

23.882

0,09

26.360

0,10

0,075

Nelayan

12.148

12.045

-0,01

12.013

0,00

12.046

0,00

12.113

0,01

-0,001

Buruh Industri

21.335

21.154

-0,01

20.310

-0,04

18.963

-0,07

19.618

0,03

-0,020

Buruh Bangunan

21.313

21.133

-0,01

18.704

-0,11

18.967

0,01

19.634

0,02

-0,022

PNS + TNI

10.176

10.090

-0,01

9.223

-0,09

8.393

-0,09

8.458

0,01

-0,044

Pensiunan

6.388

6.334

-0,01

4.473

-0,29

5.324

0,19

5.424

0,02

-0,05

Pengusaha

3.131

3.105

-0,01

2.303

-0,26

2.852

0,24

2.387

-0.16

-0,04

Lainnya

9.779

9.696

-0,01

11.930

0,23

11.628

-0,03

17.098

0.47

0,04

Pekerjaan

2006

2007

2.949

r (%) 0,04

r ratarata -0,0098

2008

Sumber: Eksekutif summary Kota Tegal Dalam Angka, 2008

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Tegal dalam jangka waktu 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata 1,02%. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2004 sebesar 128.289 orang meningkat pada tahun 2008 menjadi 133.448 orang. Sedangkan angka pengangguran di Kota Tegal selama kurun waktu 2004-2008 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004 jumlah pengangguran sebanyak 13.092 orang menurun pada tahun 2008 menjadi 12.368 orang. Jumlah tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL) tahun 2005 sebanyak 129 orang, naik menjadi 288 orang pada tahun 2006, namun turun menjadi 104 orang pada tahun 2007 dan tetap 104 orang pada tahun 2008. Jumlah peserta Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) pada tahun 2006 sebanyak 29 orang, meningkat menjadi 80 orang pada tahun 2007 dan tahun 2008 tercatat sebanyak 70 orang. Jumlah peserta Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 3 orang pada tahun 2007, sedangkan tahun 2004 s/d 2006 dan tahun 2008 tidak ada AKAN. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pada tahun 2005 sebanyak 20 orang, tahun 2006 sebanyak 80 orang, tahun 2007 sebanyak 60 orang dan tahun 2008 sebanyak 40 orang. Jumlah peserta magang di perusahaan sebanyak 135 orang pada tahun 2004, 108 orang pada tahun 2005, 60 orang pada tahun 2006, 125 orang pada tahun 2007 dan 100 orang pada tahun 2008. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pada tahun 2004 sebanyak 170 orang, tahun 2005 sebanyak 150 orang, tahun 2006, 2007 dan 2008 masingmasing tercatat sebanyak 160 orang. Bursa Kerja Khusus (BKK) di Kota Tegal tercatat sebanyak 8 buah pada tahun 2004, pada tahun 2005 naik menjadi 10 buah, tahun 2006 tetap 10 buah dan naik menjadi 14 buah pada tahun 2007. Sedangkan tahun 2008 tetap 14 buah. Sedangkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja pada tahun 2004 sebanyak 19 lembaga, tahun 2005 ada 19 lembaga. Pada tahun 2006 turun menjadi 17 lembaga dan turun lagi menjadi 14 lembaga pada tahun 2007 dan 2008.

16

Kebutuhan Hidup Layak di Kota Tegal pada tahun 2004 adalah Rp. 533.637,50

tahun 2005 sebesar Rp. 581.895,00. Tahun 2006 naik menjadi

Rp. 597.615,00 dan tahun 2007 mencapai Rp. 660.000,00, sedangkan tahun 2007 naik menjadi Rp. 721.512,85. Apabila dibandingkan dengan Upah Minimun Kota Tegal tahun 2007 masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Upah Minimum Kota Tegal tahun 2007 sebesar Rp. 520.000,00. e. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk di Kota Tegal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan

pertumbuhan

rata-rata

sebesar

0,29%.

Peningkatan

jumlah

penduduk terbanyak terjadi pada tahun 2004 untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 0,7%, dan pada tahun 2008 untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 0,76%. Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2006 ratarata sebanyak 0,02%. Untuk kepadatan penduduk mengikuti besaran jumlah penduduk tiap tahunnya. Kepadatan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 6.228 jiwa/km2. Jumlah penduduk pada tahun 2004 sebesar 245.234 orang meningkat pada tahun 2008 menjadi 247.134 orang. Sedangkan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2004 sebesar 122.313 orang, laki-laki 122.921 orang meningkat pada tahun 2008 perempuan menjadi 123.561 orang dan laki-laki menjadi 123.573 orang. Sedangkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur selama jangka waktu 5 tahun terakhir masih didominasi kelompok umur 30-34 tahun keatas. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kelompok umur 65-69 tahun. Hal ini merupakan permasalahan apabila dikaitkan dengan banyaknya tanggungan keluarga per orang. Sedangkan pertumbuhan kelompok umur dibawah 25-29 tahun cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan penduduk di pengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, migrasi keluar dan migrasi masuk. Untuk Kota Tegal faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir adalah faktor migrasi masuk.

Rata-rata

pertumbuhan

migrasi

masuk

pertahun

sebesar

0,47%.

Sedangkan rata-rata kelahiran sebesar 0,01% dan kematian sebesar 0,01%. Jumlah migrasi masuk pada tahun 2004 sebesar 8.272 orang meningkat pada tahun 2008 menjadi 3.441 orang, jumlah migrasi keluar pada tahun 2004 sebanyak 4.160 orang meningkat pada tahun 2008 menjadi 3.269 orang. Data selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2006 yang mencapai angka tertinggi yaitu 2.943 lembar dan turun pada tahun 2007 menjadi 1.745 lembar. f.

Sosial

17

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2004 jumlah PMKS sebanyak 23.080 orang turun pada tahun 2008 menjadi 17.642 orang. Rata-rata penurunan jumlah PMKS setiap tahunnya adalah sebanyak 6,48%. Berikut ini rincian jumlah PMKS di Kota Tegal: Tabel 2.4 Jumlah Penyandang Masalah-Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Tegal Tahun 2004 - 2008 Variabel

2004

2005

2006

2007

2008

1

Jumlah penyandang cacat

1.116

1.115

1.117

1.120

1.118

r ratarata (%) 0,04

2

Jumlah anak terlantar

586

441

382

296

294

-15,33

3

Jumlah anak nakal

87

85

89

92

96

2,53

4

Anak Balita Terlantar

247

255

261

272

276

2,82

5

Anak korban tindak kekerasan

91

87

84

86

82

-2,53

6

wanita rawan sosial ekonomi

1.203

1.225

1.305

1.297

1.312

2,23

7

Anak Jalanan

306

329

335

341

346

3,15

8

Wanita Korban Tindak Kekerasan

87

89

92

93

96

2,50

9

Lanjut Usia Terlantar

2.752

2.632

2.411

2.253

2.148

-5,99

10

Tuna Susila

79

82

84

86

92

3,90

11

Pengemis

138

144

152

164

178

6,58

12

Gelandangan

49

56

58

67

74

10,96

13

Korban

213

178

194

152

111

-14,02

12.794

12.316

11.218

10.556

9.071

-8,16

No

penyalahgunaan

Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) 14

Keluarga Fakir Miskin

15

Keluarga Berumah Tak Layak Huni

1.746

1.537

1.304

1.211

982

-13,29

16

Keluarga Rentan

1.522

1418

1.333

1.294

1.285

-4,11

17

Jumlah eks Napza Jumlah

64

68

72

77

81

6,07

23.080

22.057

20.491

19.457

17.642

-6,48

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

Jumlah PMKS yang telah ditangani selama 5 tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2004 penanganan PMKS sebesar 663 orang meningkat pada tahun 2008 menjadi 884 orang. Rata-rata PMKS yang ditangani dari tahun 2004 – 2008 hanya sebesar 5,1% - 6,5% saja. Potensi dalam bidang kesejahteraan sosial di Kota Tegal antara lain banyaknya panti-panti sosial terutama yang dikelola swasta. Jumlah panti asuhan pada tahun 2008 adalah sebanyak 8 buah. Selain itu terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial dalam penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain Komite Perempuan Indonesia (KPI), Pusat Kajian Wanita Universitas Panca Sakti (UPS) Tegal dan lembaga-lembaga Amil Zakat seperti Badan Amal Zakat Kota Tegal , LAZIS Muhammadiyah dan PKPU. g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

18

Untuk mengukur pembangunan responsif gender adalah menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan nilai komposit dari Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf, Rata-rata lama sekolah dan angkatan kerja, dimana masing-masing komposit dibedakan laki-laki dan perempuan, sedangkan IDG merupakan komposit dari persentase perempuan sebagai anggota DPRD, persentase perempuan pekerja profesional, persentase perempuan dalam angkatan kerja, dan persentase perempuan dalam upah pekerjaan non pertanian. Besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tegal tahun 2006 sebesar 59,3, lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 63,7. Rendahnya IPG Kota Tegal disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan, dan rendahnya sumbangan

perempuan terhadap ekonomi rumah

tangga. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota disekitarnya

IPG Kota Tegal

masih lebih tinggi, Kabupaten Tegal (56,8), dan Brebes (50,2). Sedangkan apabila dibandingkan Kota Pekalongan (59,6) dan Kabupaten Pemalang (60,5), Kota Tegal lebih rendah. Jika dilihat dari peringkat nasional, Indeks Pembangunan Gender di Kota Tegal

(tahun 2006) menduduki peringkat 267 dari 452 kabupaten/kota di

Indonesia dan di tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat 24 dari 35 kabupaten/kota. Sehingga dapat dikatakan IPG Kota Tegal termasuk kategori rendah. Besarnya nilai IDG Kota Tegal tahun 2006 sebesar 61,2 termasuk kategori menengah. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama dua tahun terakhir menunjukkan kenaikan, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik; kualitas SDM perempuan dan perbedaan upah DPRD (periode 2004–2009)

perempuan dengan laki-laki. Jumlah anggota

perempuan hanya 16,7% (5 orang), jumlah

perempuan pekerja profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan sebesar 47,54%, persentase angkatan kerja perempuan adalah 36,1%. Upah perempuan pekerja sektor non pertanian tahun 2006 adalah Rp.518.100,00 (lima ratus delapan belas ribu seratus rupiah) tiap bulan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2008 berjumlah 91 kasus dimana 78 kasus ditangani oleh Rumah Sakit Kardinah, 12 kasus ditangani oleh Polres

dan 1 kasus ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, dan KB melalui Pusat Pelayanan Terpadu. Sedangkan kekerasan pada anak belum ada di Kota Tegal. h. Pemberdayaan Masyarakat Desa

19

Keberadaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan seperti RT, RW ataupun LPMK di Kota Tegal setiap tahunnya menunjukkan peningkatan kuantitasnya. Pada tahun 2008 jumlah RT sebanyak 1.057 meningkat dibandingkan tahun 2007 (1.037 RT) sedangkan jumlah RW pada tahun 2008 sebanyak 157 meningkat dibandingkan tahun 2007 yaitu 156 RW. Rata-rata 1 RW melingkupi antara 6 – 7 RT. Kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan baik RT/RW, LPMK, BKM, PKK, Karang Taruna dan kelompok sosial lainnya belum optimal meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hal itu dikarenakan oleh belum optimalnya kinerja pengurus kelembagaan masyarakat. Masalah lain adalah belum optimalnya kelembagaan sosial ekonomi di tingkat kelurahan, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Simpan Pinjam (UED-SP/Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) dan peningkatan keterampilan (life skills) serta penggunaan teknologi tepat guna dalam usaha ekonomi keluarga. Program–program

penanggulangan

kemiskinan

dan

pemberdayaan

masyarakat selalu bertumpu pada peran kelembagaan di tingkat kelurahan, baik melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, pengembangan ekonomi masyarakat nelayan maupun pengembangan UKM/ koperasi. Pembentukan lembaga keuangan mikro baik yang dikelola oleh koperasi maupun swadaya masyarakat telah dirasakan manfaatnya bagi kelompok rentan dalam masyarakat, antara lain

buruh, nelayan kecil, pengolah ikan dan usaha

mikro dan sektor informal. Selain itu dalam rangka pengguliran modal usaha terdapat UED-SP, koperasi simpan pinjam, Badan Kredit Kecamatan (BKK), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Baitul Mal Wa`Tamwil (BMT) yang dikelola dengan prinsip-prinsip Syariah belum dapat optimal membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

i.

Pemuda dan Olah Raga Jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2004-2005 sebanyak 19 organisasi, tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 5% (menjadi 20 organisasi kepemudaan) dan tahun 2007-2008 meningkat menjadi 36 organisasi kepemudaan yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan. Khusus organisasi kepemudaan karang taruna sejak 5 (lima) tahun terakhir secara kuantitas

tidak mengalami

peningkatan.

20

Hal ini terbukti sejak tahun 2004 – 2008 jumlah organisasi karang taruna di Kota Tegal tidak berubah yaitu sebanyak 27 organisasi dengan kualifikasi organisasi karang taruna yang cukup bervariasi yaitu kualifikasi tumbuh/pasif, berkembang aktif, maju dan percontohan/aktif kreatif mandiri. Pada tahun 2004 jumlah organisasi karang taruna yang masuk kategori aktif sebesar 81,48% (22 karang taruna), kategori maju sebesar 7,41% (2 karang taruna) dan 11,11% (3 karang taruna) masuk kategori percontohan/aktif kreatif mandiri. Selanjutnya mulai tahun 2005-2008 organisasi karang taruna tidak ada yang masuk kategori percontohan/aktif rekreatif mandiri dan hanya ada 29,69% (8 karang taruna) masuk dalam kategori maju. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikemukakan bahwa perkembangan dan peran organisasi kepemudaan karang taruna di Kota Tegal belum optimal. Belum optimalnya perkembangan dan peran organisasi kepemudaan karang taruna dalam meningkatkan kapasitas generasi muda, berpengaruh terhadap rendahnya minat dan motivasi generasi muda untuk bergabung dan mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelembagaan organisasi kepemudaan. Rendahnya peran serta generasi muda dalam kelembagaan tersebut kerena kurang optimalnya kegiatan pemberdayaan kelembagaan organisasi kepemudaan. Hal ini dikarenakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan organisasi kepemudaan yang selama ini dilaksanakan masih bersifat sporadis dan belum berkelanjutan. Dalam pembangunan di bidang olah raga secara kuantitas kelembagaan organisasi olah raga menunjukkan peningkatan, jumlah cabang olah raga di Kota Tegal berdasarkan data Tahun 2008 sebanyak 24 cabang olah raga, dengan cabang olah raga unggulan sebanyak 8 cabang olah raga yaitu tenis lapangan, wushu, renang, balap sepeda, tinju, tarung drajat, menembak dan panjat tebing. Prestasi atlet yang pernah diraih oleh Kota Tegal dalam kejuaraan olah raga antara lain tenis lapangan (Sea Games), wushu dan menembak (PON), catur, tinju dan balap sepeda (Tingkat Provinsi). Peningkatan jumlah organisasi olah raga belum diimbangi dengan peningkatan prestasi yang dicapai, sehingga pembinaan olah raga di Kota Tegal dirasakan belum optimal. Kondisi ini dapat ditingkatkan melalui pembibitan, pembinaan, dan pemanduan bakat yang terarah dan berkesinambungan, yang disertai dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana olahraga yang memadai berstandar internasional yang dimiliki Kota Tegal sebanyak 2 fasilitas olah raga dan peningkatan profesionalisme manajemen organisasi olah raga daerah serta peningkatan partisipasi

masyarakat. Namun demikian masalah pembibitan,

pembinaan dan pemanduan atlet olah raga masih menghadapi permasalahan, antara lain minat masyarakat khususnya generasi muda untuk mengembangkan prestasi olah raga masih rendah, kualitas atlet masih rendah serta terbatasnya pemandu bakat olah raga.

21

Potensi yang dimiliki oleh Kota Tegal dalam mengembangakan peran pemuda

adalah

tersedianya

kelembagaan organisasi

komitmen pemerintah Kota Tegal

kepemudaan,

adanya

untuk mengembangkan peran karang taruna

dan organisasi kepemudaan di Kota Tegal, adanya sarana dan prasarana olahraga walaupun masih berskala lokal, dan dimilikinya klub-klub olah raga. j.

Pariwisata Obyek wisata di Kota Tegal, ada dua obyek wisata yaitu wisata Pantai Alam Indah (PAI) dan wisata kuliner. Obyek wisata PAI memiliki beberapa prasarana pendukung yaitu anjungan, wisata monumen bahari dan waterboom. Sedangkan wisata kuliner antara lain adalah pondok makan jalan teri atau terkenal dengan nama ”Pokanjari”,

dan

“Tegal Laka-Laka”. Tegal Laka-Laka adalah salah satu

tujuan wisata kuliner malam hari yang terletak di pusat Kota Tegal, tepatnya di sepenjang jalan Ahmad Yani. Pada malam hari, tempat ini selalu ramai pengunjung yang mencari berbagai makanan khas Kota Tegal antara lain adalah teh poci sekaligus menikmati keindahan suasana Kota Tegal di malam hari. Jumlah pengunjung wisata mancanegara dan nusantara sejak tahun 20042008 cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata sebesar 6,53%. Jumlah wisatawan di Kota Tegal didominasi wisatawan domestik dengan rata-rata mencapai 99,98%. Jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Tegal Tahun 2008 sebanyak 303.861 orang. Keberhasilan Kota Tegal sebagai kota kunjungan wisata tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana baik sarana infrastruktur jalan/akses jalan, penginapan/hotel dan sarana penunjang lainnya. Kota Tegal memiliki prasarana dan sarana penginapan/hotel pada tahun 2008 sebanyak 25 hotel/penginapan, dengan perincian Hotel Berbintang Satu sebanyak 4 hotel, Hotel Berbintang Tiga sebanyak 3 hotel, Hotel Melati Satu sebanyak 16 hotel dan Hotel Melati Dua sebanyak 2 hotel. Jumlah keseluruhan kamar mencapai 902 kamar, terdiri dari hotel berbintang sebanyak 491 kamar dan hotel non bintang (melati) sebanyak 411 kamar. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel di Kota Tegal selama kurun waktu tahun 2004-2008 sebanyak 507.377 orang, terdiri dari 2.429 wisatawan mancanegara dan 506.948 wisatawan nusantara. Rata-rata jumlah wisatawan mancanegara

yang

menginap

di

hotel/penginapan

hanya

sebanyak

404

orang/tahun, sedangkan wisatawan nusantara yang menginap rata-rata 84.896 orang/tahun. Selama tahun 2004-2008, sebagian besar wisatawan menginap di hotel melati sebanyak 303.064 orang, sedangkan yang menginap di hotel berbintang hanya sebanyak 206.313 orang.

22

Keberadaan hotel/penginapan disamping menunjang kegiatan pariwisata di Kota Tegal juga dapat menyerap tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang terserap berdasarkan data tahun 2008 sebanyak 918 orang, terdiri dari 771 laki-laki dan 147 perempuan. Penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan dari obyek wisata selama tahun 2004-2008 rata-rata sebesar Rp. 269.143.680,-. Kota Tegal memiliki karekteristik masyarakat yang beragam yaitu masyarakat pantai dan masyarakat perkotaan. Dengan karakteristik masyarakat yang majemuk, Kota Tegal mempunyai potensi budaya yang beragam. Beberapa potensi budaya yang tumbuh di masyarakat Kota Tegal antara lain : upacara sedekah laut, festival balo-balo, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengandung unsur budaya masyarakat Kota Tegal seperti kegiatan ziarah ke makam Mbah Panggung, Syech Muchyi Padmanegara (Mbah Kraton), Mbah Mintaragen, acara Khaul di makam Hadad Jl. Salak, Khaul Mbah Kramat Jambu, Khaul Mbah Ragasela dan Khaul Mbah Imam Khambali dan budaya Cina yang tumbuh di Kota Tegal melalui kegiatan di Klenteng Tri Darma. Klenteng tersebut merupakan salah satu budaya cina yang berkembang di Kota Tegal sejak jaman dahulu. Masyarakat Kota Tegal, memiliki budaya dan tradisi yaitu "Tradisi Jawa Tegalan" yang dikembangkan menjadi keunikan budaya yang dapat menjadi obyek wisata budaya di masa mendatang. Obyek wisata tersebut antara lain sintren, kuda lumping, sedekah laut, ruwahan, dan tradisi lain dalam dalam masyarakat. Kesenian di Kota Tegal juga berkembang cukup pesat. Berbagai macam diskusi budaya digelar dengan menghadirkan budayawan nasional dan lokal. Kesenian asli Kota Tegal adalah tari endel dan balo-balo, Selain itu, seni sastra juga juga merupakan andalan Kota Tegal. Penyair Tegal yang termasuk dalam angkatan 66 adalah Piek Ardijanto Suprijadi, sedangkan Widjati digolongkan ke dalam penyair angkatan 2000. Kota Tegal tercatat memiliki dua tokoh perfilman nasional yang cukup produktif yaitu Imam Tantowi (sutradara dan penulis skenario), dan Chaerul Umam (sutradara). Di Kota Tegal juga terdapat beberapa kelompok teater. Beberapa teater yang kiprahnya menjadi konsumsi berita nasional adalah teater RSPD, teater Puber, teater Wong, teater Hisbuma, Teater Q dan lain-lain. Keberadaan Gedung kesenian menjadi wahana ekspresi para seniman Kota Tegal. Di bidang musik tercatat beberapa nama yang menjadi cikal bakal lahirnya musik Tegalan yaitu Hadi Utomo, Nurngudiono, dan Lanang Setiawan. Keberadaan Gedung kesenian (bekas Gedung Wanita) di jalan Setiabudi menjadi wahana ekspresi para seniman kota Tegal. Kesenian di kota ini cukup menarik perhatian para peneliti dari luar negeri, antara lain Richard Curtis (Australia), dan Anton Lucas (Australia, penulis buku Peristiwa

Tiga Daerah).

23

Pelestarian nila-nilai budaya yang berkembang di Kota Tegal sudah berkembang sejak dahulu antara lain sedekah laut yang dilaksanakan setiap tahun, festival balo-balo, sintren, kuda lumping dan budaya cina. Selain potensi budaya yang cukup baik, Kota Tegal merupakan salah satu basis kebudayaan di Jawa Tengah. Apresiasi seni berkembang baik, bahkan masyarakat di wilayah hinterland turut menikmati apresiasi budaya yang ada di Kota Tegal. Disamping potensi yang dimiliki tersebut, Kota Tegal menghadapi beberapa masalah dan tantangan antara lain berkembangnya sisitem informasi dan teknologi yang semakin terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat mengancam keberadaan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada. Selain itu generasi muda belum sepenuhnya terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Selain teknologi informasi yang berkembang pesat, faktor pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya yang kurang optimal serta sosialisasi nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas yang belum sepenuhnya dilakukan menjadikan upaya pelestarian ini mengalami hambatan. Keanekaragaman budaya Kota Tegal menuntut pemerintah daerah semakin peka terhadap perubahan global dan melakukan upaya yang serius dalam penanganan mewujudkan

budaya.

Identifikasi

pelestarian

nilai

potensi

budaya

budaya

yang

menjadi

berpihak

langkah

pada

untuk

kepentingan

penyelamatan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dahulu kala. k. Ketransmigrasian Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, paradigma penyelenggaraan pembangunan transmigrasi mengalami perubahan dari supply approach yang ditangani secara sentralistik menjadi demand approach yang perencanaan dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah kabupeten/kota difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Konsekuensi perubahan kebijakan semacam ini adalah pembangunan transmigrasi tidak lagi diposisikan sebagai program pemerintah pusat, tetapi sepenuhnya menjadi program pemerintah daerah bersama masyarakat. Pendekatan pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian adalah adanya kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah provinsi atau kabupaten untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Target jumlah transmigran Kota Tegal yang diberangkatkan ke beberapa provinsi di luar Pulau Jawa sejak tahun 2004-2008 sebanyak 85 KK, sedangkan realisasi

jumlah

transmigran

yang

diberangkatkan

sebanyak

25

KK.

Pemberangkatan transmigran terbanyak terjadi pada tahun 2004, yaitu 15 KK, sedangkan pada tahun 2008 belum ada trasmigran yang diberangkatkan dari target 10 KK. l.

Perpustakaan

24

Jumlah perpustakaan di Kota Tegal sampai dengan tahun 2008 sebanyak 215 buah dengan rincian sebagai berikut: perpustakaan SD sampai tahun 2008 sebanyak 155 buah, perpustakaan SMP/MTs sebanyak 33 buah, SMA/MA/SMK sebanyak 27 buah, dan perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 5 buah. Sedangkan perpustakaan kelurahan baru ada pada tahun 2008 dengan jumlah 4 buah sedangkan perpustakaan keliling baru ada pada tahun 2007 dengan jumlah 1 buah, dengan anggota 291 orang. Tenaga perpustakaan di Kantor Perpustakaan Kota Tegal pada tahun 2008 berjumlah 6 orang dan jumlah pustakawan 2 orang. Jumlah koleksi buku fiksi di perpustakaan Kota Tegal mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,95% koleksi buku fiksi di Perpustakaan Daerah Kota Tegal sebanyak 1.332 judul, jauh meningkat dibandingkan tahun 2004 yaitu sebesar 700 judul, sedangkan koleksi non fiksi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,28%. Koleksi buku non fiksi di Perpustakaan Daerah Kota Tegal

pada tahun 2008

sebanyak 8.802 judul buku. Jauh meningkat dibandingkan tahun 2004 yaitu sebanyak 3.137 judul buku. Demikian juga jumlah majalah mengalami peningkatan yaitu rata-rata 4,65%, pada tahun 2004 jumlah majalah diperpustakaan daerah sebesar 51 judul dan pada tahun 2008 jumlah majalah menjadi sebanyak 112 judul. Jumlah anggota perpustakaan juga meningkat. Pada tahun 2004 jumlah anggota perpustakaan daerah

sebesar 1.496 orang dan pada tahun 2008

meningkat menjadi 3.822 orang. Peningkatan anggota perpustakaan rata-rata 1,02% per tahun. Minat masyarakat membaca di perpustakaan dapat dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan, rata-rata pengunjung perpustakaan meningkat sebesar 20% selama 5 tahun terakhir, dengan jumlah buku yang dipinjam meningkat sebesar 27,2%. Pada tahun 2004 jumlah pengunjung perpustakaan daerah sebanyak 12.934 orang dan pada tahun 2008 menjadi 15.126 orang. Pada tahun 2004 jumlah buku yang dipinjam sebanyak 9.910 eksemplar dan pada tahun 2008 jumlah buku yang dipinjam sebanyak 25.988 eksemplar. Penyelenggaraan pembangunan bidang perpustakaan di daerah belum optimal baik dalam pembangunan fisik, pengembangan SDM, maupun peningkaan minat baca masyarakat. Tuntutan masyarakat modern saat ini adalah memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. Untuk itu ke depan perpustakaan harus lebih profesional dan lebih modern dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan informasi. 2. Ekonomi a. Perdagangan

25

Meskipun wilayah Kota Tegal tidak begitu luas, tetapi Kota Tegal menjadi tujuan banyak investor dalam menanamkan modalnya. Hal ini dikarenakan Kota Tegal memiliki daya tarik (magnet) ekonomi bagi kabupaten/Kota di sekitarnya. Kondisi ini mempunyai pengaruh positif bagi pengembangan perdagangan di Kota Tegal. Kota Tegal selain sebagai bagian dari jalur perdagangan Jakarta - Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga sebagai pusat perbelanjaan, banyak supermarket, mall, minimarket bahkan pasar tradisional banyak berdiri. Di Kota Tegal perusahaan perdagangan menengah

meningkat setiap tahunnya. Jumlah unit

usaha perdagangan di Kota Tegal pada tahun 2004 sebanyak 493 unit dan pada tahun 2008 turun menjadi 457 unit usaha. Perdagangan di Kota Tegal masih terkendala oleh rendahnya kualitas produk yang dihasilkan sehingga kurang dapat bersaing dengan produk dari daerah lain maupun negara lain. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini yaitu rendahnya kemampuan

sumber

daya

manusia.

Hal

ini

tentunya

berpengaruh

pada

perkembangan ekspor. Ekspor non migas Kota Tegal menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada 2004 terjadi lonjakan nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$ 631.883,43 dan meningkat pada 2005 menjadi US$.12.321.685,92 Namun kondisi ini tidak dapat dipertahankan, sebab terjadi penurunan sebesar 38,92% pada tahun 2006 menjadi US$ 7.525.100,75 dan kembali menurun pada tahun 2007 sebesar 66,10% menjadi sebesar US$ 2.550.750,25 pada tahun 2008 turun drastis menjadi hanya sebesar US$ 567.572,22. Mengingat krisis global yang terjadi dewasa ini, dan telah memukul negara-negara mitra dagang Indonesia, maka kemungkinan besar sampai dengan 2014, ekspor non migas Kota Tegal belum pulih kembali pada kondisi semula. Aktivitas perdagangan di Kota Tegal diprediksikan akan meningkat, mengingat Kota Tegal memiliki fasilitas perdagangan yang relatif lengkap. Namun demikian perkembangan jumlah Badan Usaha di Kota Tegal masih rendah. Dari tahun 2006 hingga tahun 2007 terjadi penurunan jumlah penerbitan tanda daftar (TDP) perusahaan, yaitu sebesar 20,54% pada tahun 2006 dan 13,57% pada tahun 2007. Pada tahun 2006 jumlah penerbitan tanda daftar perusahaan sebesar 325 buah menurun pada tahun 2007 menjadi 281 buah. Kondisi ini menunjukkan adanya akselerasi dan fasilitasi bagi pengusaha untuk mendirikan badan usaha di Kota Tegal. Selain itu, selama ini dalam upaya pengembangan perdagangan perlindungan terhadap konsumen belum memperoleh porsi yang memuaskan. Masih banyak pula produk-produk perdagangan yang belum sesuai standar nasional sehingga merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam mendorong pelaku usaha untuk memproduksi barang sesuai standar mengingat potensi usaha di Kota Tegal cukup besar. Kota Tegal sebagai kota jasa telah mampu menjadi magnet bagi daerah sekitarnya untuk memasarkan produknya di Kota Tegal.

b. Industri 26

Seiring dengan kondisi perekonomian global yang semakin membaik, peluang bidang industri di masa yang akan datang khususnya produk-produk industri besar, menengah dan kecil dari Kota Tegal mampu bersaing dan diterima oleh pasar. Ancaman yang dihadapi bidang industri di masa datang antara lain semakin kerasnya persaingan dengan industri sejenis dari kabupaten/kota lain, sehingga membutuhkan keseriusan dalam menjaga dan meningkatkan mutu produk industri dari Kota Tegal ini. Industri di Kota Tegal dibagi menjadi 5 kategori yaitu industri perdagangan kecil, industri kecil jenis kerajinan, industri perdagangan besar, industri rumah tangga, dan industri besar.

Berdasarkan data profil daerah Kota Tegal 2008,

jumlah industri mengalami kenaikan dari tahun 2004–2008. Meningkatnya jumlah industri berpengaruh juga pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan nilai produksi industri. Jumlah industri perdagangan kecil pada tahun 2004 adalah 2.570 unit usaha meningkat pada tahun 2008 menjadi 2.674 unit usaha. Jumlah industri perdagangan kecil ini mampu menyerap tenaga kerja pada tahun 2008 sebesar 11.515 orang dengan nilai produksi Rp. 98.843.000.000,00 Jumlah industri kecil dilihat dari jenisnya yang paling banyak adalah makanan yaitu 1.004 unit pada tahun 2008. Pertumbuhan kerajinan yang paling baik adalah kain tenun dan kayu. Sedangkan Jumlah industri pedagang besar adalah 37 unit dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 3.768 orang. Pertumbuhan rata-rata industri besar di Kota Tegal dari tahun 2004-2007 adalah 9,52%, sedangkan pertumbuhan rata-rata industri kecil sebesar 6,42%. Agro industri dan industri non agro di Kota Tegal hampir seimbang jumlahnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi industri yang berbasis kekayaan alam di Kota Tegal yang dapat diandalkan. c. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan jumlah koperasi di Kota Tegal rata-rata sebesar 10,71%. Perkembangan ini cukup menggembirakan, mengingat koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Walaupun demikian dilihat dari permodalan dan jumlah anggotanya, perkembangan koperasi anggota sangat lamban. Hal ini disebabkan oleh

kurang

dapat

bersaingnya

koperasi

dibandingkan

lembaga-lembaga

perekonomian lainnya. Kendala ini lebih banyak disebabkan kemampuan para pengurus/manajemen yang biasanya bersifat apa adanya tanpa ada upaya inovasi.

27

Selama kurun waktu lima tahun ke depan (2009-2014) memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan di Kota Tegal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya potensi sumber daya manusia dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti civil society, yakni sebuah masyarakat yang mandiri, partisipatif dan mampu menolong dirinya sendiri. Untuk menjawab tantangan kedepan, maka harus diwujudkan profesionalitas dan sikap business

like; yaitu mampu mengelola koperasi menggunakan sistem manajemen yang profesional. Dengan demikian, koperasi tidak semata-mata hanya menjadi alat sosial, tapi juga menjadi komponen perekonomian yang mampu terjaga kelangsungan hidupnya (viability) di masa yang akan datang. Jumlah Koperasi di Kota Tegal pada tahun 2008 adalah sejumlah 186 unit.Sedangkan pada sector informal yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), sector ini merupakan sector yang mampu bertahan pada berbagai kondisi perekonomian dengan perkembangannya sampai tahun 2008 berjumlah 415 unit usaha. d. Penanaman Modal Investasi di Kota Tegal selama beberapa tahun mengalami penurunan baik jumlah maupun permodalannya. Kondisi ini tentu berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian daerah. Selama ini jiwa kewirausahaan (entrepreneuship) dan peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keamanan serta pembangunan sarana dan prasarana daerah juga masih kurang. Akumulasi modal lebih banyak ditentukan oleh tabungan agregat daerah yang berperan sebagai pendorong investasi terutama investasi PMDN. Akumulasi modal dapat juga dilakukan dengan mendapatkan foreign loan atau hutang luar negeri, namun hal ini sulit dilakukan oleh daerah karena harus seijin oleh pemerintah pusat. Obligasi daerah juga dalam implementasinya harus seijin pemerintah pusat. Oleh karena itu, hal yang paling realistis dapat dilakukan adalah mendatangkan investor dari luar daerah dan luar negeri untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Tabel 2.5 Perkembangan Investasi IKM Dan Industri Besar Di Kota Tegal

Tahun 2004 2005 2006 2007* 2008*

Nilai investasi industri kecil 75.943,00 77.426,00 75.970,00 76.526,98 77.088,04

Nilai investasi industri besar

Pertumbuhan investasi IKM (%)

564.685,00 565.269,00 494.774,00 495.063,14 495.352,46

1,95 1,95 -1,88 0,73 0,73

Pertumbuhan investasi IB (%) 0,09 0,10 -12,47 0,06 0,06

Perbandingan IKM/IB (%) 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka * = angka prediksi berdasarkan rata-rata pertumbuhan

28

Dalam kurun waktu 2002-2006 investasi yang masuk ke Kota Tegal seluruhnya termasuk kategori PMDN. Dalam kurun waktu tersebut terdapat perubahan struktur investasi dari industri kecil dan menengah mengarah pada industri besar. Fenomena ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu, pertama industri besar semakin

mengalami

kemajuan

pesat,

sehingga

menarik

investor

untuk

menanamkan modalnya, atau sebaliknya yang kedua, komitmen terhadap pengembangan industri kecil menengah mengalami penurunan. Hal ini dapat dipandang sebagai sinyal positif, namun dilihat dari sisi lain, harus ada upaya pemerintah untuk senantiasa memberikan perhatian kepada IKM sehingga lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Tegal pada bidang IKM. Dari sisi pertumbuhan, terlihat kecenderungan pertumbuhan nilai PMDN industri besar relatif lebih stabil dibandingkan industri kecil menengah. Kondisi ini sangat umum terjadi, sebab permasalahan permodalan sering dihadapi oleh IKM yang berdampak pada fluktuasi nilai investasi. Sementara itu, industri besar memiliki permodalan yang kuat sehingga relatif stabil. Struktur PMDN sampai dengan tahun 2014 diperkirakan tidak mengalami perubahan yang berarti. Nilai Investasi Industri Besar tetap akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi Industri Kecil Menengah. Sampai dengan tahun 2014 pertumbuhan nilai PMDN IKM rata-rata akan mencapai 0,73%, sedangkan nilai PMDN untuk Industri Besar rata-rata hanya sebesar 0,06%. Hal

lain

yang

juga

harus

diperhatikan

dalam

menumbuhkan

dan

mendatangkan investor dalam negeri ke Kota Tegal antara lain pengembangan fasilitas infrastruktur (transportasi, pelabuhan, komunikasi dsb), dan penyediaan

skilled workers sesuai dengan jenis industri yang direncanakan. Selain itu, juga pelayanan pada investor melalui One Stop Service (OSS) yang pada saat ini melayani 49 perijinan dan 6 non perijinan telah

menyediakan sarana informasi

berupa Investment Information Center yang memberikan fasilitas data base (basis data) tentang ketersediaan semua aspek yang terkait dengan dunia usaha, seperti: potensi daerah, produk/jasa unggulan, ketersediaan mitra untuk kerja sama, potensi sumber daya manusia, perijinan, insentif bagi investor, perpajakan daerah, peraturan perburuhan/ ketenagakerjaan, tarif perijinan, distribusi barang dan logistik, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perijinan dan sebagainya. Perlu diperhatikan pula aspek promosi yang perlu dilakukan secara intensif, baik bersifat langsung melalui pameran investasi atau cyber promotion melalui website, maupun secara tidak langsung melalui publikasi di media massa.

29

Ancaman yang harus dihadapi oleh Kota Tegal dalam upaya menarik minat investor adalah kondisi ekonomi makro dan faktor-faktor lainnya yang tidak menentu. Badai krisis tersebut sewaktu-waktu dapat melanda Indonesia yang dapat berdampak pada semakin lesunya iklim investasi lokal. Masih ditemui pula peraturan tentang ketenagakerjaan yang tidak pro bisnis misalnya terkait dengan PHK karyawan. Selain itu, masih ditemui pula ekonomi biaya tinggi yang dipicu adanya pungutan tidak resmi, dan kelangkaan bahan bakar minyak sebab Indonesia adalah negara net importer BBM. Tantangan lain dalam penanaman modal di Kota Tegal dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah meningkatnya persaingan dengan kabupaten lainnya dalam memperebutkan investor untuk menanamkan modal. Saat ini, penanaman modal untuk kegiatan industri sudah melebar ke Kabupaten Tegal, Brebes dan Pemalang sebagai limpahan dari Kota Tegal yang sudah kewalahan menampung aktivitas industri. Di samping itu, kabupaten/kota sekitar juga memiliki ambisi yang sama dalam hal pengembangan diri sebagai pusat perdagangan. e. Kelautan dan Perikanan Perikanan laut di Kota Tegal merupakan sektor andalan, karena memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian Kota Tegal. Namun demikian, kondisi cuaca yang tidak menentu,

kondisi sumberdaya perairan pantai yang sudah

overfishing, rusaknya habitat ikan serta tingginya biaya operasional nelayan menjadikan produksi perikanan laut Kota Tegal cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2004, produksi perikanan laut Kota Tegal mencapai 27.117,3 ton, namun pada tahun 2008 turun menjadi hanya 19.538,4 ton, atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,63% per tahun. Walaupun produksinya mengalami penurunan, nilai produksi perikanan laut menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 9,09% pertahun. Dengan jumlah produksi sebesar 27.117,3 ton pada tahun 2004, nilai produksinya mencapai Rp.89.914.814.500,00 kemudian naik menjadi Rp.124.899.612.000,00 pada tahun 2008. Produksi perikanan budidaya di Kota Tegal masih rendah dibandingkan perikanan tangkap. Hal ini disebabkan luas lahan perikanan umum, kolam, dan tambak di Kota Tegal hanya sekitar 11 ha dengan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) hanya 11 RTP. Produksi terbesar sektor ini didapat dari tambak bandeng dan udang, 175,9 ton dengan nilai produksi Rp 2.339.399.000,00 pada tahun 2008. Dalam kurun waktu lima tahun (2004-2008) produksi perikanan tambak tersebut mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,62% per tahun, walaupun nilai produksinya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,75% per tahun. Produksi perikanan kolam pada tahun 2008 hanya sebanyak 29,8 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 260.500.000,00. Berbeda dengan perikanan tambak, produksi perikanan kolam dalam kurun waktu 2004-2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 53,38% setiap tahunnya.

30

Dalam kurun waktu 2004-2008 terjadi sedikit peningkatan produksi perikanan perairan umum sebesar 1,84% per tahun, yaitu dari 2,9 ton atau senilai Rp 17.712.000,00 pada tahun 2004 menjadi 3,0 ton atau Rp 19.052.000,00 pada tahun 2008. Seiring dengan semakin rusaknya lingkungan di darat, produksi perikanan dari perairan umum diprediksikan juga akan menurun. Kebutuhan penangkapan ikan harus selalu terpenuhi karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap, yaitu sebanyak 816 orang nelayan juragan dan 12.074 orang nelayan pandega. Jumlah kapal yang beroperasi pada tahun 2008 mencapai 941 unit, terdiri dari kapal motor, perahu motor tempel dan perahu tanpa motor. Sampai dengan tahun 2008, alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan adalah cantrang sebanyak 325 unit, selanjutnya mini trawl sebanyak 301 unit, dan mini purseine sebanyak 115 unit. Dalam upaya memberi kesempatan ikan untuk re-stocking, maka perlu dilakukan pembatasan alat tangkap dan waktu tangkap, sehingga kelestarian sumberdaya perikanan dapat terjaga dengan baik. Sumbangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga cukup berarti bagi PAD Kota Tegal. Hal tersebut terbukti dari nilai kontribusi TPI di Kota Tegal yang mencapai Rp.

1.186.546.314,-

pada

tahun

2008

dengan

nilai

kontribusi

Rp.124.899.612.000,00. Di Kota Tegal terdapat potensi kelompok-kelompok nelayan yang berusaha di berbagai bidang, seperti nelayan tangkap (10 kelompok), petani tambak (2 kelompok) dan pengolahan ikan (13 kelompok). Hingga tahun 2008, tercatat sebanyak 25 kelompok nelayan yang tersebar di seluruh kelurahan pantai kota ini. Dengan kegiatan-kegiatan padat karya yang akhir-akhir ini dilakukan pemerintah, diprediksikan kesejahteraan nelayan akan membaik, karena nelayannelayan yang berhenti melaut (terutama ABK) akan banyak terserap dalam kegiatan tersebut. Suatu hal yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Tegal adalah meningkatnya jumlah pengangguran akibat banyaknya nelayan yang berhenti melaut karena keterbatasan modal. Oleh karena itu perlu diambil langkahlangkah pencegahan dalam lima tahun kedepan, terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri nelayan dalam meningkatkan produksinya. f.

Pertanian Produksi

padi

Kota

Tegal

selama

tahun

2004–2008

menunjukkan

kecenderungan penurunan, baik luas panen maupun produksinya. Secara umum produksi padi tersebut masih cukup baik, yaitu berkisar antara 7.124 – 9.281 ton/tahun, dengan produktivitas sekitar 59,24 – 63,27 kw/ha dan luas panen antara 1.191 - 1.552 ha. Produksi bawang merah di Kota Tegal selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari sebanyak 4.358 kw pada tahun 2004 menjadi 26.843 kw pada tahun 2008. Begitu pula dengan kangkung yang meningkat produksinya dari 1.312 kw di tahun 2004 menjadi 2.690 kw di tahun 2008 .

31

Hasil peternakan yang menjadi andalan Kota Tegal adalah telur itik. Produksi telur itik Kota Tegal tahun 2004–2008 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata sebesar 12,97%, namun pada tahun 2008 mengalami penurunan cukup tajam, yaitu dari 20.278.180 butir menjadi 18.146.193 butir pada tahun 2007. Produksi telur ayam buras dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 32,35% pertahun, sehingga pada tahun 2008 produksinya menjadi 663.480 butir. Sementara itu, produksi telur puyuh pada tahun 2008 hanya sebanyak 497.760 butir. Hasil peternakan lainnya dari Kota Tegal adalah susu sapi. Dalam kurun waktu lima tahun (2004-2008) produksi susu sapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 48,08% per tahun. Pada tahun 2004 produksi susu sebanyak 37.661 liter meningkat produksinya mencapai 112.786 liter di tahun 2008. Sementara itu, produksi daging sapi dan kambing sejak tahun 2004 hingga 2008 mengalami penurunan rata-rata sebesar 29.55% pertahun, sedangkan daging kambing mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,29% pertahun. Jumlah produksi daging sapi pada tahun 2004 adalah 193.336 kg menurun pada tahun 2008 menjadi 15.619 kg. Sedangkan produksi daging kambing pada tahun 2004 sebanyak 561.229 kg meningkat pada tahun 2008 menjadi 778.386 kg. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi daging sapi rata-rata 4,5 kg per tahun per kapita, produksi daging sapi belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tegal. Pada tahun 2008, tercatat setidaknya ada 16 kasus kematian ternak yang sebagian besar penyebabnya diduga penyakit H5N1. Dari keseluruhan kasus tersebut, ternak yang diserang adalah ayam kampung. Dalam bidang pertanian, diprediksikan kondisinya masih akan stagnan selama lima tahun kedepan. Kondisi ini terjadi jika tidak segera dilakukan pemuliaan bibit-bibit unggul pertanian di Kota Tegal. Misalnya harus segera ditemukan tanaman dengan umur pendek namun produksinya tinggi, perawatan mudah dan tahan penyakit. Hal tersebut akan meningkatkan efisiensi produksi pertanian Kota Tegal, mengingat keterbatasan lahan pertanian. g. Ketahanan Pangan Ketersediaan beras di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Ketersediaan beras pada tahun 2004 adalah 5.537 ton, tahun 2005 meningkat menjadi 5.866 ton, pada tahun 2006 menurun tajam menjadi 4.422 ton, pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 5.228, dan pada tahun 2008 menurun lagi menjadi 4.813 ton. Sementara kebutuhan beras selama 5 tahun terakhir dari tahun 2004 sampai tahun 2008 berturut-turut adalah 27,711 ton, 27,722 ton, 27,767 ton, 27,920 ton dan 28,106 ton; sehingga dalam 5 tahun tersebut terdapat kekurangan beras sebanyak 22,174 ton, 21,855 ton, 23,345 ton, 22,691 ton, dan 23,292 secara berturut-turut dari tahun 2004 sampai tahun 2008.

32

Tingkat produksi dan ketersediaan bahan pangan lain sumber karbohidrat seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar hampir tidak berarti, sementara tingkat kebutuhan bahan pangan tersebut cukup tinggi, sehingga setiap tahun terjadi kekurangan akan bahan pangan tersebut. Dari tahun 2004 sampai tahun 2008 secara berturut-turut jagung mengalami kekurangan sebanyak 4,025 ton, 4,044 ton, 4,057 ton, 4,079 ton, dan 4,106 ton. Ubi kayu mengalami kekurangan 1,299 ton, 1,300 ton, 1,302 ton, 1,309 ton, dan 1,318 ton. Ubi jalar mengalami kekurangan sebanyak 1,569 ton, 1,570 ton, 1,572 ton, 1,581 ton, dan 1,591 ton secara berturut-turut dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Ketersediaan daging di Kota Tegal cukup tinggi, yaitu 369 ton pada tahun 2006. Jenis daging yang paling banyak tersedia adalah daging itik, yang menempati

52,72%

dari

seluruh

ketersediaan

daging.

Kemudian

diikuti

ketersediaan daging ayam sebanyak 71,4 ton (19,36%) dan kambing sebanyak 55 ton (14,92%), sementara ketersediaan daging sapi, kambing, domba dan babi relatif kecil, masing-masing di bawah 25 ton atau kurang dari 5%. Meskipun populasi ternak semakin meningkat dari tahun ke tahun, ketersediaannya sebagai bahan pangan masih relatif kecil, karena jumlah ternak yang ada masih terfokus untuk pengembangan usaha peternakan, bukan untuk dikonsumsi. Ketersediaan daging itik dan ayam buras relatif tinggi dan terus meningkat, karena perputaran ekonomi kedua ternak unggas ini memang relatif cepat. Ketersediaan susu, baik susu sapi maupun susu kambing, masih relatif kecil, yaitu rata-rata 373.527 liter/tahun, atau apabila dihitung dengan seluruh penduduk, tingkat ketersediaan per kapita hanya sebesar 1,52 liter/kapita/tahun. Ketersediaan telur di Kota Tegal memang relatif rendah, yaitu rata-rata 1.578.361 kg per tahun. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2006, sebesar 245.728 jiwa, maka ketersediaan konsumsi protein hewani sebesar 4,06 gram/kapita/hari, yang berarti di bawah angka kekurangan gizi Pola Pangan Harapan sebesar 16 gram/kapita/hari. 3. Tata Ruang a. Penataan Ruang Aspek yang menjadi perhatian dalam pembangunan tata ruang di Kota Tegal adalah aspek pemanfaatan ruang, yakni kawasan budidaya yang berupa kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan kumuh perkotaan dan

kawasan lahan

produktif. Jenis pemanfaatan ruang di Kota Tegal dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.6 : Tabel 2.6 Jenis Pemanfaatan Ruang Kota Tegal Lima Tahun Terakhir Uraian  Penggunaan Lahan a. Luas kawasan Lindung 1) Hutan 2) Bukan Hutan b. Luas Kawasan Permukiman c. Luas Kawasan Tambak d. Luas Kawasan Industri

Satuan

Ha Ha Ha Ha Ha

2004

2005

Tahun 2006

354 1.674,67 1.068,41

354 1.526,74 1.068,41

354 1.674,36 1.068,41

2007

2008

354 1.894,83 894,55 39,08

33

354 39,08

Uraian

Satuan

e. Luas Penggunaan lainnya (jalan, Ha sungai, tanah kosong) f. Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Ha g. Luas lahan produktif Ha h. Luas lahan kritis Ha  Jumlah Bangunan Unit  Ketaatan Terhadap RTRW a. Luas wilayah produktif % b. Luas wilayah industri % c. Luas wilayah kebanjiran % d. Luas wilayah kekeringan % e. Luas wilayah perkotaan %  Jumlah daerah mitigasi bencana  Luas Rehabilitasi kawasan kritis Ha  Jenis Dokumen perencanaan tata ruang yang dimiliki RTRW Buah RDTR Buah Ketaatan terhadap RTRW Sumber: Profil Daerah Kota Tegal, 2008

Tahun 2006 259,2

2007 259,2

50.376

1.068,41 50.405

894,55 50.773

-

-

-

-

0-20 % -

0-20 % -

1 -

-

-

-

2 -

2004 259,2

2005 259,2

1.068,41 50.343

1.068,41

Luas wilayah Kota Tegal sebesar 39,68 km2, sebagian besar dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman 43,69%, tambak 20,62%, dan kawasan lindung 8,16%. Selain ketiga kawasan tersebut Kota Tegal juga memiliki kawasan budidaya pertanian, kawasan industri, kawasan rekreasi/pariwisata dan taman/pemakaman. 1) Pemanfaatan Ruang Arahan pemanfaatan ruang Kota Tegal meliputi : a). Kawasan Lindung. Termasuk kawasan ini adalah kawasan sempadan sungai dan pantai. b). Kawasan Tambak. Kawasan tambak sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Tegal Barat dan Margadana. c). Area Tangkapan air. Area tangkapan air direncanakan berada pada wilayah-wilayah kota sebagai berikut : 

Kelurahan Kalinyamat Kulon di Kecamatan Margadana



Kelurahan Kaligangsa di Kecamatan Margadana



Kelurahan Muarareja di Kecamatan Tegal Barat



Kelurahan Mintaragen di Kecamatan Tegal Timur

d). Kawasan Budidaya 

Kawasan Pertanian Meliputi pertanian tanaman pangan lahan basah dan pertanian lahan kering. Meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tegal Selatan, meliputi kelurahan Debong Tengah, Kelurahan Bandung, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kelurahan Keturen, dan Kelurahan Debong Kulon, serta sebagian Kecamatan Margadana, meliputi Kelurahan Kalinyamat Kulon, sebagian Kelurahan Sumurpanggang, sebagian Kelurahan Margadana



Kawasan Peternakan

34

2008 -

Kawasan

peternakan

peternakan

tidak

menempati

itik yang terpusat

lahan

khusus

kecuali

di Kecamatan Margadana

Kecamatan Tegal Barat. Rencana

dan

kawasan peternakan akan

direlokasi di Kelurahan Pesurungan Lor dengan luas lahan 2 ha. 

Kawasan Perikanan Perikanan darat : Kawasan tambak di Kecamatan Tegal Barat, Tegal Timur dan Margadana. Perairan umum laut dengan sarana dan prasarananya yaitu Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), tempat pelelangan ikan (TPI), dan galangan kapal yang terletak di Kecamatan Tegal Barat.

e). Kawasan Industri 

Industri pengolahan Kegiatan industri pengolahan dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu industri polutif dan non polutif. Dalam perencanaan tata guna lahan, industri polutif direncanakan menempati wilayah sebelah barat kota (di daerah perluasan dan kawasan industri non polutif dierencanakan terletak

dibagian

wilayah

timur

Kota

Tegal,

yaitu

Kelurahan

Panggung) 

Industri non pengolahan Termasuk dalam kegiatan industri ini adalah kegiatan pertanian dan perikanan. Wilayah yang termasuk kawasan ini adalah di bagian barat dan selatan Kota Tegal

f).

Kawasan Perkotaan Kawasan perkotaan di Kota Tegal berada pada wilayah pusat kota, yaitu pada sepanjang jalan Ahmad Yani, jalan MT Haryono, jalan Gajahmada, jalan Sudirman, dan sekitar alun-alun Kota Tegal.

g). Kawasan Permukiman Pengembangan

kawasan

permukiman

dan

perumahan

dilakukan

berdasarkan pada pola sistem unit lingkungan. Rencana pengembangan kawasan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan pada sekitar pusat kota di wilayah kota lama. h). Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat perdagangan dengan skala pelayanan kota dan regional diarahkan pada wilayah kota lama, yaitu dengan mengembangkan kawasan perdagangan kota lama. Sub pusat perdagangannya dengan skala pelayanan Bagian Wilayah Kota (BWK) akan diarahkan pada masingmasing sub pusat pengembangan. i).

Kawasan Rekreasi/ Pariwisata Rencana pengembangan kawasan rekreasi Kota Tegal diarahkan dalam dua jenis, yaitu rekreasi alam terbuka dan rekreasi tertutup.

35

Rekreasi alam direncanakan di wilayah Pantai Utara yang berupa rekreasi Pantai Alam Indah (PAI) di Kelurahan Mintaragen dan rekreasi pantai terbuka

di

Kelurahan

Muarareja.

Rekreasi

tertutup

direncanakan

berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena bermain, dan sebagainya. Fasilitas tersebut berada di pusat kota dan sub pusat kota, serta

kawasan

perdagangan

terutama

berupa

di

pusat-pusat

perbelanjaan (mall). j).

Taman dan Pemakaman Taman kota yang berada di pusat kota diarahkan sebagai landmark kota yang memberikan dukungan terhadap terbentuknya citra Kota Tegal. Dalam hal ini alun-alun diarahkan sebagai ruang terbuka hijau

yang

mengakomodasi berbagai kegiatan sosial masyarakat. Pengembangan areal pemakaman direncanakan berada di Kelurahan Muarareja sebagai tempat

pemakaman

umum

dengan

lokasi

berada

di

kawasan

Bokongsemar dengan luas kurang lebih 10 ha. b. Pertanahan Status kepemilikan tanah di Kota Tegal dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan perubahan. Perubahan yang menggembirakan adalah semakin

menurunnya jumlah tanah yang belum bersertifikat. Hal ini sejalan

dengan penyederhanaan pelayanan administrasi pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilaksanakan secara terpadu. Pada tahun 2007 banyaknya warga yang telah menerima sertifikat Hak Milik (HM) sebanyak 1.830 unit, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 27 unit, sertifikat hak pakai sebanyak 5 unit dan tanah wakaf sebanyak 23 unit. Sampai dengan tahun 2008 berdasarkan data dari BPN banyaknya Setifikat Hak Milik (HM) sebanyak 50.500 unit dan paling sedikit adalah Hak Penggunaan Lahan (HPL) sebanyak 28 unit. Permasalahan pemanfaatan lahan masih perlu mendapatkan perhatian, antara lain

masih terdapat masyarakat yang menempati tanah-tanah negara,

tanah penguasaan pemerintah daerah, bantaran sungai, kawasan sabuk hijau di pantai dan pemukiman tidak resmi. Keterbatasan lahan pemukiman, lahan untuk kegiatan industri, dan fasilitas umum di Kota Tegal yang sangat terbatas. 4. Sarana dan Prasarana a. Pekerjaan Umum

36

Urusan wajib pekerjaan umum merupakan salah satu pilar

utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menangani program pembangunan/ pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan/pemeliharaan saluran drainase serta pembangunan/pemeliharaan prasarana dan sarana lainnya. Kondisi jalan dan jembatan di Kota Tegal di atas 85% dalam kondisi baik. Namun demikian, untuk mempertahankan umur teknis konstruksi perlu selalu dilakukan pemeliharaan secara berkala, sedangkan untuk rencana-rencana jalan penghubung kota-kota besar di Pantura maupun sekitarnya diperlukan penanganan yang serius, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Prasarana jalan di Kota Tegal meliputi jalan negara dan jalan kota. Panjang jalan kota pada tahun 2005 adalah 171,014 km menjadi 175,383 km pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 187,193 km. Sedangkan panjang jalan negara pada tahun 2005 – 2007 adalah 12,905 km. Kondisi jalan dalam kategori baik di Kota Tegal tahun 2008 sepanjang 152,35 km, rusak sedang sepanjang 30,06 km, serta yang rusak 17,69 km, dan rusak berat 0 km. Jumlah dan panjang jembatan di Kota Tegal pada tahun 2008 menurut status kewenangan pengelolaan, terdiri atas milik negara sebanyak 7 buah dengan panjang total 144,23 m, dan milik kota sebanyak 53 buah dengan panjang total 298,03 m. Jaringan drainase yang terdapat di Kota Tegal meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Jaringan primer berupa sungai atau jaringan yang menampung air dari jaringan sekunder, jaringan sekunder berupa jaringan drainase yang terdapat di pinggir jalan raya dan mengikuti pola jalan raya di kanan atau kirinya yang menampung air dari jaringan tersier (perumahan) dan jaringan tersier berupa jaringan drainase yang terdapat di dalam lokasi jalan dalam permukiman penduduk. Sehubungan dengan kondisi geografi Kota Tegal yang relatif datar dari permukaan air laut,

maka kondisi saluran drainase kota dan saluran drainase

lingkungan memiliki beda tinggi yang kecil (hampir datar) sehingga cepat mengalami pendangkalan apabila terjadi sedimentasi. Maka hal ini perlu secara rutin dipelihara sehingga saluran tersebut tidak terjadi pendangkalan, agar aliran air menjadi tetap lancar, guna mengantisipasi terjadi genangan di musim hujan. Berdasarkan data tahun 2008 saluran yang sudah ada di Kota Tegal terdiri dari saluran tersier 13.579 km, saluran sekunder 7,43 km. Kebutuhan air minum masyarakat Kota Tegal selama ini sebagian besar dipenuhi sendiri oleh masyarakat, yaitu berasal dari air sumur (kebanyakan sumur dangkal dan sebagai kecil sumur dalam). PDAM Kota Tegal berdasarkan data Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2005 baru mampu melayani kebutuhan air minum sebanyak 2.990.287 m3, yang meliputi rumah tangga sebesar 2.394.724 m3, kegiatan usaha sebanyak 370.533 m3, kegiatan sosial 184.631 m3 dan kegiatan industri 40.399 m3.

37

Prasarana perkotaan yang ada di Wilayah Kota Tegal diantaranya adalah Taman Kota. Dari tahun 2004 sampai tahun 2008 terdapat 3 unit taman kota. Prasarana perkotaan yang lain adalah persampahan, dimana volume sampah Kota Tegal adalah 700 m3 per hari dengan volume sampah yang terangkut adalah 400 m3 per hari. Sehingga permasalahan persampahan yang timbul di wilayah Kota Tegal adalah kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan, dimana masih adanya volume sampah yang belum terangkut sebanyak 300 m3. Dalam perkembangan prasarana pengairan/irigasi di Kota Tegal merupakan jenis prasarana irigasi yang tergolong dalam non teknis. Perkembangan prasarana irigasi tidak mengalami perubahan baik peningkatan ataupun penurunan kuantitas. Lebih jelasnya mengenai perkembangan prasarana irigasi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7 Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan di Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2008 Jenis Prasarana

Satuan

Tahun 2004

2005

2006

2007

2008

Non teknis - semi teknis

M

5.489

5.489

5.489

5.489

5.489

- sederhana

M

8.450

8.450

8.450

8.450

8.450

Sumber: Sumber Profil Daerah Kota Tegal 2008

38

b. Perhubungan Jenis transportasi yang ada di Kota Tegal meliputi transportasi darat dan laut. Secara umum sarana dan prasarana transportasi yang ada berupa; bus, angkutan kota, taxi, becak, kereta api, kapal, terminal dan pelabuhan. Untuk melayani kegiatan angkutan darat bagi masyarakat maka telah tersedia berbagai jenis kendaraan umum dan terminal. Secara umum jenis kendaraan angkutan yang sering digunakan adalah bus, taxi dan angkutan kota. Bus umum disediakan untuk melayani angkutan antar kota dengan berbagai jurusan/trayek. Pada tahun 2005 dan 2006, jumlah bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebanyak 271 unit. Letak Kota Tegal yang berada di jalur Pantai Utara Jawa merupakan salah satu kondisi yang mendukung. Fasilitas prasarana transportasi yang ada di Kota Tegal saat ini antara lain adalah: -

Keberadaan Terminal Bus dengan Tipe A

-

Stasiun Kereta Api Penumpang dan Barang yang sekaligus stasiun transit

-

Pelabuhan kelas IV, yang sedang diupayakan statusnya menjadi kelas III

Angkutan umum darat yang beroperasi didalam kota Tegal maupun melewati Kota Tegal dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu : -

Angkutan Nasional (Bus Antar Kota) Angkutan umum nasional yang melewati Kota Tegal secara umum berupa angkutan bus, seperti lintasan Jakarta-Semarang, Jakarta-Surabaya, dan lainnya yang menggunakan jalur Pantura sebagai lintasan atau trayek angkutan.

-

Angkutan Nasional (Kereta Api) Selain bus Kota Tegal juga dilewati Kereta Api, Kota Tegal merupakan stasiun transit bagi kereta dari jalur Jakarta, semarang, maupun Surabaya.

-

Angkutan Regional Angkutan umum dengan skala regional saat ini dilayani oleh kendaraan bus dan minibus dengan rute luar kota seperti lintasan Semarang-Cirebon, SemarangTegal, Tegal-Purwokerto dan dalam skala antar kota seperti lintasan TegalPemalang, Tegal-Slawi, Tegal-Brebes dan lain-lain.

-

Angkutan Kota Jenis angkutan kota yang saat ini beroperasi di Kota Tegal adalah non bus melayani lintasan seperti Tegal-Banjaran, Tegal-Slawi, Tegal-Kemantran, TegalDukuhturi. Selain itu banyak pula becak saat ini masih bebas beroperasi khususnya di Kota Tegal, bangunan infrastruktur perhubungan sangat diperlukan dalam rangka memperlancar roda perekonomian dan industri jasa.

39

Jumlah angkutan kota pada tahun 2004 – 2008 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 47 unit. Mulai tahun 2004 angkutan kota juga dilayani oleh taxi. Tahun 2004 jumlah taxi hanya berjumlah 10 unit, meningkat menjadi 42 armada pada tahun 2008 Transportasi laut dilakukan dengan menggunakan kapal yang didukung dengan adanya pelabuhan. Penggunaan kapal sebagai sarana transportasi laut masih terbatas sebagai alat pengangkut barang dan alat penangkapan ikan. Sedangkan kapal sebagai alat pengangkut penumpang belum tersedia. Terkait dengan transporatasi laut ini, Kota Tegal juga memiliki menara mercusuar sebanyak 2 buah. c. Perumahan Luas keseluruhan permukiman di Kota Tegal dari tahun 2004-2008 banyak mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 luas permukiman sebesar 164,69 ha meningkat pada tahun 2005 sebesar 1.839,36 ha. Perkembangan yang ada sangat berpengaruh pada berkurangnya lahan produktif yang digunakan sebagai lahan perumahan. Rumah type B, C mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata per tahun untuk type B 0,57%, type C sebesar 0,22%. Sedangkan rumah type A mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 0,012%, Untuk rumah type B mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan type lainnya. Sedangkan Pertumbuhan terbanyak terjadi pada tahun 2005, dimana pertumbuhan jumlah rumah untuk semua type mengalami pertumbuhan yang relatif besar. Pada tahun 2004 umah type A sebesar 27.394 unit meningkat sebesar 29.358 unit tahun 2008, type B tahun 2004 sebanyak 14.967 unit meningkat sebanyak 23.869 unit tahun 2008 dan type C tahun 2007 sebanyak 4.957 meningkat tahun 2008 menjadi 9.058 unit. Realisasi pembangunan perumahan di Kota Tegal yang dilakukan oleh Perum Perumnas selama jangka tahun 2007 dan 2008 , sebanyak 326 unit. Hal ini tentunya masih jauh dari target rencana kebutuhan rumah yang harus dibangun tiap tahun yang selalu mengalami peningkatan. Sedangkan pembangunan perumahan lainnnya banyak dilakukan oleh sektor swasta maupun perorangan dengan tipe yang lebih banyak pada tipe menengah dan tipe besar. Hal ini tentunya menjadikan usaha pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat menjadi semakin sulit. Dari jumlah rumah yang ada selama jangka waktu 4 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan rata-rata 0,009% per tahunnya. Hal ini apabila dibandingkan dengan kebutuhan rumah yang harus dibangun setiap tahunnya masih kurang. Realisasi rata-rata kekurangan rumah yang harus disediakan mencapai 0,102% per tahunnya. Untuk mengetahui kondisi jumlah perumahan di Kota Tegal selama jangka waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

40

Tabel 2.8 Banyaknya Rumah Berdasarkan Jenis, Penyedia perumahan dan Kebutuhan Perumahan di Kota Tegal Tahun 2004-2008 r Jumah Rumah

2004

r (%)

2005

r (%)

2006

r (%)

2007

r (%)

2008

r (%)

ratarata (%)

1. jumlah rumah berdasa-rkan Jenis dan penyedia Perumahan a. Perumnas

0

-

0

b. KPR/BTN

246

0

246

-

246

-

246

c. Real Estate

45

0

45

-

45

-

d. Perorangan

370

0,057

370

-

370

50.289

0,019

50.689

0,008

51.089

Jumlah rumah (2+3)

50.950

0,019

51.350

0,008

3. Perkiraan kebutuhan Kebutuhan

51.000

0,020

51.500

-50

0,92

-150

2. Jumlah rumah yg. Dibangun oleh perorangan

diluar

-

0

-

161

-

165

0,025

-

-

246

-

-

45

-

45

-

-

-

370

-

370

-

0,008

51.315

0,004

51.488

0,003

0,008

51.750

0,008

52.137

0,007

52.314

0,003

0,009

0,010

52.000

0,010

53.000

0,019

54.500

0,028

0,017

2,00

-250

0,67

-863

2,45

-2.186

1,53

0,102

-

perumnas,

KPR/BTN.

Rumah Kekurangan kebutuhan rumah

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2004-2008

Perkembangan kebutuhan rumah bagi masyarakat di Kota Tegal untuk 5 tahun kedepan tidak berbeda banyak

dengan kondisi sekarang ini. Walaupun

demikian perlu dilakukan pengendalian pembangunan perumahan-perumahan baru pada lahan-lahan produktif. d. Komunikasi dan Informatika Perkembangan pembangunan bidang komunikasi dan informatika selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari berbagai hal seperti kegiatan pelayanan pos dan telekomunikasi, perkembangan bidang penyiaran, informasi dan media massa. Terkait dengan kegiatan pelayanan pos, di Kota Tegal terdapat 4 kantor pos yang melayani masyarakat dalam pengiriman surat menyurat maupun paket pos. Jumlah kantor pos di Kota Tegal tersebut selama 5 tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan. Kondisi saat ini tampak bahwa perkembangan jumlah pengiriman surat melalui Kantor Pos Kota Tegal dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, namun umumnya terus mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir untuk pengiriman surat biasa sejak tahun 2004 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2004 surat biasa yang terkirim sebanyak 347.500 surat, namun jumlah tersebut dari tahun ke tahun terus menurun, sampai dengan tahun 2008 menjadi 307.848 surat. Walaupun kadang mengalami kenaikan, namun jika dihitung selama 5 tahun terakhir sesungguhnya rata-rata pengiriman surat biasa menurun sebesar 3,89% setiap tahunnya.

41

Terkait dengan kegiatan penyiaran, di Kota Tegal banyak terdapat stasiun radio yang dipancarkan melalui gelombang AM dan FM. Jumlah stasiun radio AM pada tahun 2004 sebanyak 2 stasiun dan beberapa tahun berikutnya sampai dengan tahun 2008 sudah tidak ada lagi stasiun radio AM, sedangkan untuk radio FM pada tahun 2004 sebanyak 11 stasiun

dan 1 tahun berikutnya berkurang

menjadi 9 radio, jumlah tersebut terus bertahan sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2004, jumlah wartel di Kota Tegal sebanyak 4.364 unit, hingga melewati tahun 2005 dan 2006 jumlah wartel bertambah menjadi 5.704 unit atau meningkat sebesar 0,15%, sedangkan pada tahun 2007 terjadi penurunan 0,09% dibanding tahun sebelumnya sehingga menjadi 5.24 unit. Hingga tahun 2008 jumlah wartel di Kota Tegal mencapai 5.724 unit. Terkait dengan kapasitas sambungan telepon, pada Tahun 2008 kapasitas sentral yang tersedia sebanyak 21.120 SST dan kapasitas yang terpasang dan terpakai sebanyak 17.765 SST, sedangkan jumlah pemilik telepon seluler sebanyak 615.000 SST. Sesuai dengan perkembangan teknologi, komunikasi juga dapat dilakukan melalui internet. Di Kota Tegal jumlah warung internet pada tahun 2008 sebanyak 18 buah. Perkembangan informasi melalui media massa sangat mudah diakses dengan tersedianya beberapa surat kabar yang beredar di Kota Tegal. Dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi serta memberikan akses yang luas kepada masyarakat terhadap informasi publik, pada tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan terbitnya undang-undang ini, maka kesempatan

masyarakat

untuk

memperoleh

informasi

terkait

dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin terbuka luas. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 juga menjamin hak warga negara untuk dapat mengetahui rencana pembuatan program, kebijakan serta proses pengambilan keputusan publik. Dengan semakin terbukanya akses informasi publik ini maka diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 5.

Politik dan Tata Pemerintahan a. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

42

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah diatur menurut Undang−Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang−Undang No. 33 tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelimpahan urusan kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota diatur dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP tersebut, Pemerintah Kota Tegal harus melaksanakan urusan yang telah dilimpahkan dari pemerintah pusat yaitu sebanyak 26 kewenangan urusan wajib dan 7 urusan pilihan.Hal ini dikarenakan 1 urusan urusan pilihan yaitu kehutanan tidak ditetapkan menjadi urusan pilihan Kota Tegal karena di Kota Tegal tidak memiliki potensi Kehutanan. Pelimpahan urusan tersebut diatur dalam Perda Kota Tegal No 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal . Penyelenggaraan urusan tersebut, pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah

provinsi

Penyelenggaraan

dan

pusat

serta

Pemerintahan

masyarakat

Daerah

dalam

(LPPD),

bentuk Laporan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) seperti yang disebut dalam PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Penyelenggaraan urusan tersebut tidak terlepas dari kapasitas daerah dalam mengelola urusan kewenangan wajib dan urusan pilihan serta pelaksanaan tugas pelimpahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melalui dekonsentrasi dan

tugas

pembantuan.

Kemampuan

pembiayaan,

sumberdaya

aparatur,

kelembagaan daerah dan potensi lain yang dimiliki Kota Tegal merupakan faktor yang mempengaruhi kapasitas daerah. Perkembangan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan

yang

cukup

baik.

Tahun

2007

pendapatan

daerah

sebesar

Rp.342.986.695.355,00. dengan perincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp.62.259.146.681,00 Rp.276.955.557.674,00

(21,50%) dan

lain-lain

dana

perimbangan

pendapatan

yang

sah

sebesar sebesar

Rp.3.771.991.000,00. Pada tahun 2008, pendapatan daerah turun dibandingkan tahun 2007 yaitu menjadi sebesar Rp. 262.439.524.547,00 (turun -23,48%). Pendapatan

Daerah

Rp50.904.606.177,00

juga (turun

mengalami sebesar

penurunan -18,24%).

yaitu Dana

menjadi

sebesar

perimbangan

juga

mengalami penurunan cukup besar yaitu menjadi sebesar Rp.199.916.391.123,00 (turun sebesar -27,82%). Di masa mendatang diharapkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah akan lebih besar daripada dana perimbangan.

43

Pengelolaan administrasi keuangan daerah, melalui desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Tegal

berupaya melakukan pengelolaan secara akuntabel dan

transparan berdasarkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditentukan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Tegal berkewajiban mengelola sumber keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan efisien, mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan nasional serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD (LPJ) kepada Pemerintah Pusat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada masyarakat melalui DPRD. Seiring dengan semakin luasnya kewenangan daerah, pemerintah Kota Tegal berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang amanah, telah disusun peraturan berupa Peraturan

Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal). Perda dan

Perwal yang telah disusun dalam rangka pembaruan hukum menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru, setiap tahun rata-rata disahkan sebanyak 6–12 Peraturan Daerah dan sebanyak 5–12 Peraturan Walikota dalam rangka pemantapan peraturan hukum dan penyesuaian dengan kebijakan otonomi daerah yang baru. Peran aparatur pemerintah daerah semakin ditingkatkan terutama bagi pelayanan publik, promosi dan fasilitasi penananaman modal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, transparan mencerminkan citra pemerintah yang semakin baik menuju perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (good governance). Meskipun pelaksanaan pelayanan umum di Kota Tegal belum sepenuhnya mengacu pada SK Menpan tentang Pedoman Pelayanan Umum, yaitu SK No. 63/SK/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan SK. Menpan No. 26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas

dalam

menunjukkan

pelayanan

mencerminkan

citra

Penyelenggaraan yang

pemerintah

baik. yang

Pelayanan Pelayanan semakin

Publik, publik baik

namun yang

menuju

sudah

berkualitas perwujudan

penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (good governance) dan demokratis Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan kesadaran hukum dan penegakkan

hukum

(law

enforcement)

masih

rendah

untuk

mendukung

pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab. Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kota Tegal dengan kabupaten/kota terdekat, dengan

tujuan,

antara

lain

mengoptimalkan

pengelolaan

sumberdaya,

memecahkan permasalahan lintas daerah dan meningkatkan kemitraan serta daya saing daerah. Kerjasama antar daerah yang telah dilakukan adalah Kota Tegal menjadi salah satu anggota kelompok Sapta Mitra Pantura (SAMPAN), yang merupakan kerjasama tujuh kabupaten/kota di Pantai Utara bagian barat terkait dengan pengelolaan sumber daya pantai dan kelautan dalam pengelolaan terpadu.

44

Kerjasama melalui SAMPAN yang merupakan kerjasama secara terkoordinasi dalam peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi dan promosi daerah dalam rangka investasi, penatan ruang antar daerah, pengembangan kawasan perbatasan dan penanganan potensi konflik. Penyelenggaraan urusan tersebut tidak terlepas dari kapasitas daerah dalam mengelola urusan kewenangan wajib dan urusan pilihan. Kemampuan pembiayaan, sumberdaya aparatur, kelembagaan daerah dan potensi lain yang dimiliki Kota Tegal merupakan faktor yang mempengaruhi kapasitas daerah. Penyelenggaraan urusan kewenangan tersebut dilaksanakan oleh sebanyak 4.393 orang aparatur. Pelaksanaan

pelayanan

publik

yang

berkualitas

dilakukan

dengan

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain pelayanan perijinan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan persampahan dan lain sebagainya.

kesehatan, pelayanan

Kendala yang dihadapi dalam

optimalisasi

pelayanan publik adalah keterbatasan peralatan dan prasarana pendukung, kemampuan aparatur yang terbatas sehingga menyebabkan pelayanan publik terhambat. Tingkat kecepatan, ketepatan layanan perlu ditingkatkan agar dapat optimal. Pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia dalam era otonomi daerah merupakan bagian integral daripada pembangunan hukum nasional. Dalam era

globalisasi

Pemerintah

Indonesia

sangat

terikat

dengan

kesepakatan

internasional baik melalui perjanjian maupun ratifikasi konvensi internasional dalam bidang hukum dan HAM. Kewenangan pemerintah Kota Tegal dalam pembangunan hukum dan HAM adalah dalam pemenuhan hak-hak sosial ekonomi, perlindungan ketenagakerjaan, kesetaraan dan keadilan gender dan lain-lain. Produk hukum Kota Tegal sebagai wujud pengaturan tata kehidupan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang dihasikan DPRD pada tahun 2008 adalah sebanyak 18 buah untuk peraturan daerah dan 42 buah dalam bentuk peraturan Walikota. Upaya penegakkan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dirasakan akan semakin baik sejalan dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN mendorong pemerintah semakin peduli terhadap penegakkan hukum dalam masyarakat. Jumlah aparat penegak hukum di masa mendatang semakin ditingkatkan sehingga rasio penengak hukum dengan masyarakat semakin kecil, demikian pula sarana dan prasarana penunjang semakin diperbaiki sejalan dengan profesionalisme aparatur penegak hukum. Jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2008

sebanyak

4.393 orang. Sebagian besar pegawai adalah pegawai Golongan III. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar pegawai Kota Tegal memiliki pengalaman dan pendidikan yang baik, diharapkan tingkat profesionalitasnya semakin baik. Distribusi pegawai negeri sipil Kota Tegal menurut golongan dan menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini: 45

Tabel 2.9 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2008 (orang) Jenis pegawai

SD

PNS

SLTA

D1

D2

156

193

1.074

35

6

16

74

-

162

209

1.148

35

CPNS Jumlah

SLTP

D3

746

746

D4

S1

S2

441

26

1.533

43

4

-

46

-

445

26

1.579

43

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal

Tabel 2.10 Banyaknya Aparatur Pada Pemerintah Kota Tegal Per 31 Desember 2008 (orang) No

Golongan

A

B

C

D

Jumlah

Pegawai Negeri Sipil 1

Golongan I

33

0

45

18

99

2

Golongan II

402

149

246

271

979

3

Golongan III

476

500

348

459

2.201

4

Golongan IV

1220

64

12

31

1.300

Jumlah (1)

4.247

Calon Pegawai Negeri Sipil 1

Golongan I

5

-

22

-

27

2

Golongan II

73

-

4

-

77

3

Golongan III

42

-

-

-

42

Jumlah (2)

146

Jumlah (1) dan (2)

4.393

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal

Sedangkan pada tahun 2008 jumlah pegawai purna tugas dan meninggal diketahui sebanyak 121 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil laki-laki di Kota Tegal lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai perempuan. Jumlah pegawai laki-laki sebesar 2.251 orang dan pegawai perempuan sebanyak 1.952 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil selama sepuluh tahun terakhir 2004-2008 cenderung meningkat dengan peningkatan rata-rata 1,92% per tahun. Sedangkan ratio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Secara rinci terlihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.11 Ratio Jumlah Penduduk Dibanding Jumlah PNS di Kota Tegal Tahun 2004 -2008 Jumlah

Jumlah Penduduk

PNS

Kota Tegal

2004

4.004

245.234

1 : 61,25

2005

4.105

245.324

1 : 59,76

2006

4.115

245.728

1 : 59,14

2007

4.452

247.076

1 : 55,50

2008

4.393

247.134

1 : 56,26

Tahun

Ratio PNS : Penduduk

46

Sumber: Kota Tegal dalam Angka (2004 - 2008)

Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk relatif memadai, sehingga pelayanan PNS terhadap masyarakat dirasakan semakin baik, hal ini sejalan dengan peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat dan adil. b. Perencanaan Pembangunan Keterpaduan

perencanaan

pembangunan

daerah

dengan

nasional

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, mewajibkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyusun RPJPD (untuk perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun); RPJMD (untuk perencanaan jangka menengah waktu 5 tahun) dan RKPD (untuk perencanaan pembangunan satu tahun). Tuntutan perencanaan pembangunan daerah ke depan semakin komplek, karena perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan masyarakat serta keterpaduan perencanaan antar bidang pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan harus didukung data yang komprehensif dan akurat serta kemampuan aparat perencana yang semakin baik agar kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan dan perubahan jaman. Partisipasi masyarakat dan stakeholder pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah telah diatur dalam mekanisme peraturan perundangan yang ada. Secara normatif perencanaan pembangunan daerah disusun

secara

partisipatif,

transparan,

responsif

dan

akuntanbel.

Proses

penyusunan rencana pembangunan menghadapi kendala, antara lain masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha, masih kurangnya koordinasi antar bidang pembangunan, kerjasama perencanaan antar daerah dan koordinasi secara vertikal dengan provinsi dan nasional. c. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Perkembangan demokrasi di daerah sejak berlakunya otonomi daerah tahun 2000 berkembang cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan Pemilihan Umum (1999, 2004 dan 2009) dan Pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2004 yang lalu dan Pilpres 2009 mendatang. Demikian pula dengan keberhasilnan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Tegal tahun 2008 yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik horisontal di Kota Tegal, sehingga Pilgub dan Pilkada tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 mencapai 75 %, menunjukkan partisipasi politik yang cukup baik.

47

Masyarakat Kota Tegal telah melaksanakan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Pilkada Kota Tegal pertama kali pada tahun 2008 secara langsung. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Pada Pilgub tahun 2008, dari 188.451 pemilih, 62,12% pemilih menggunakan hak pilih dan 37,88% pemilih tidak menggunakan hak pilih. Demikian pula, Pilkada Kota Tegal tahun 2008 sebagian besar pemilih 66,19% menggunakan hak pilih dan hanya sebanyak 33,81% yang tidak menggunakan hak pilih. Pengembangan

kelembagaan

dalam

masyarakat

menunjukkan

peningkatan yang cukup baik, terutama organisasi kemasyarakatan (orkesmas) berdasarkan profesi sebanyak 24 unit, orkesmas berdasarkan agama sebanyak 23 unit, orkesmas berdasarkan fungsi sebanyak 24 unit dan orkesmas berdasarkan kegiatan sebanyak 42 unit. Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Tegal sebanyak 15 unit dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terdapat di 27 kelurahan yang dibentuk berdasarkan keswadayaan masyarakat dan terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan. Dilihat secara geografis Kota Tegal terletak di jalur utama di Pulau Jawa, sehingga menjadi salah satu penyebab cukup banyaknya kejadian kriminal, pada tahun 2008. Jumlah tindak kriminal di Kota Tegal pada tahun 2008 sebanyak 31 kasus antara lain adalah pencurian kendaraan bermotor, kejadian unjuk rasa sebanyak 4 kasus, terutama terkait dengan tuntutan dari para pekerja. Dengan banyaknya jumlah kasus, diimbangi dengan jumlah aparat keamanan. Tahun 2008 jumlah aparat kepolisian sebanyak 529 orang dan jumlah pos keamanan sebanyak 9 unit. Peningkatan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat dilakukan dengan cara penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan kemitraan polisi dengan masyarakat. Secara topografis Kota Tegal terletak di wilayah pantai dengan rata-rata ketinggian kurang dari 3 meter di atas permukaan laut (DPL) sehingga menjadi wilayah yang rawan bencana alam khususnya banjir, abrasi di kawasan pantai dan rob dan kekeringan. Pada musim kemarau masyarakat mengalami kekurangan supply air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri. d. Statistik

48

Data statistik yang komprehensif dan up to date sangat penting bagi perencanaan pembangunan, pengkajian dan perkembangan dunia usaha di Kota Tegal. Data yang disediakan oleh bidang statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah, meliputi : (1) penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; (3) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS daerah; (4) keuangan daerah; (5) potensi sumberdaya daerah; (6) produk hukum daerah; (7) kependudukan; (8) informasi dasar kewilayahan; dan (9) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyediaan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menentukan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Tegal bekerjasama dengan lembaga yang berwenang dalam bidang statistik dan BPS Kota Tegal secara rutin telah melaksanakan kegiatan– kegiatan baik kegiatan bersifat sensus maupun survei, antara lain: Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi; survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Potensi Desa (PODES), dan kegiatan statistik dasar lainnya. BPS Kota Tegal bersama Pemerintah Kota Tegal berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait secara terpadu dan berkesinambungan telah menyusun publikasi Tegal Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan beberapa publikasi statistik lainnya guna memenuhi kebutuhan data bagi perencanaan pembangunan nasional dan Kota Tegal khususnya. Kemudahan dalam memperoleh data/informasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik terutama pasal 6 poin (b) dan pasal 20. Pasal 6 point b menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik secara khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang. Sementara itu, dalam pasal 20 disebutkan bahwa penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudahan dalam memperoleh data/informasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun

1997

tentang

Statistik,

menyebutkan

bahwa

segenap

stakeholder

pembangunan, baik SKPD, kalangan dunia usaha dan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan data statistik untuk berbagai kepentingan. e. Kearsipan Pembangunan bidang kearsipan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan amanah. Berbagai aktiftas pembangunan daerah senantiasa menuntut tersedianya dokumen-dokumen penting yang memuat informasi yang akurat serta terjamin kerahasiaanya.

49

Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan bidang kearsipan antara lain adalah menyusun pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan dinamis maupun statis di lingkungan pemerintah daerah, termasuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang relevan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan kearsipan maka pemerintah daerah juga menetapkan kebijakan tentang penyempurnaan sistem administrasi kearsipan sekaligus meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia bidang kearsipan melalui pelatihan-pelatihan, diklat, bintek dan kursus-kursus yang relevan dengan pembangunan bidang kearsipan. Untuk memperkuat kerjasama dengan

berbagai

badan/kantor/dinas

maka

pemerintah

daerah

wajib

mengembangkan kemitraan dan jaringan kearsipan di berbagai instansi di lingkungan pemerintah daerah. Sejalan

dengan

hal-hal

yang

dapat

mendukung

penyelenggaraan

pemerintahan daerah maka peningkatan sarana dan prasarana kearsipan merupakan salah satu tuntutan yang perlu diwujudkan dalam pembangunan bidang kearsipan sehingga arah dan kebijakan pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Terkait

dengan

pembangunan

bidang

kearsipan,

pemerintah

telah

melakukan fasilitasi peningkatan sarana prasarana bidang kearsipan melalui pengadaan perangkat kearsipan elektronik. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan, telah dilaksanakan pula fasilitasi peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan, pembinaan dalam penyelenggaraan kearsipan pada semua satuan kerja dan sampai ke tingkat kecamatan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis (Bintek) dengan sasaran pemasyarakatan arsip, penyadaran pentingnya

pengelolaan

dokumen/arsip

daerah

dan

penyusunan

database

informasi kearsipan. 6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

dan

makhluk

hidup

termasuk

manusia

dan

perilakunya

yang

mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

pengembangan,

pemeliharaan,

pemulihan,

pengawasan

dan

pengendalian.

50

Berdasarkan peraturan daerah Kota Tegal No. 5 tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal, kewenangan urusan lingkungan hidup meliputi: pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumberdaya alam. Kota Tegal tidak memiliki hutan yang berfungsi sebagai catchment area, sehingga tidak memiliki sumber air tanah yang bisa diandalkan. Selama ini kebutuhan akan air minum Kota Tegal dipenuhi dari PDAB Jawa Tengah (Perusahaan Daerah Air Bersih) yang bersumber di wilayah Kabupaten Brebes dan sumber air di Bumijawa Kabupaten Tegal. Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, bahwa sumber air bawah tanah Kota Tegal berasal dari cekungan air “Tegal – Brebes”, dengan luas 1.356 ha. Cadangan Air Bawah Tanah yang tersedia pada cekungan air tersebut sebesar 259 juta m 3. Letak Kota Tegal yang strategis (sebagai jalur utama Jakarta-Surabaya) memberikan kontribusi atas tingginya kasus pencemaran udara. Berdasarkan hasil penelitian kualitas udara di Kota Tegal apabila dilihat dari kandungan SO2, O3, dan NO2 masih dalam keadaan cukup baik. Dari hasil pengukuran semua parameter masih dibawah nilai ambang batas.

Tabel 2.12 Konsentrasi NO2 di Kota Tegal Tahun 2006-2008 No

Lokasi

Satuan

1

Area terminal Kota Tegal

µ g / m3

2

Perempatan Kejambon

3

Area Pacific Mall

4

Tahun 2006

Baku

2007/2008

Mutu

7,39

-

150

µ g / m3

9,34

5,66

150

µ g / m3

20,11

5,91

150

Area Rita Mall

µ g / m3

3,47

-

150

5

Perempatan Jl. Gajah Mada

µ g / m3

14,15

14,07

150

6

Area Pasar Martoloyo

µ g / m3

10,57

11,48

150

7

Area Pasar Pagi

µ g / m3

14,64

-

150

8

Depan Depo Pertamina

µ g / m3

5,41

7,50

150

9

Area Pasar Langon

µ g / m3

4,14

-

150

Sumber:

- Laporan akhir Kegiatan Pengujian Kualitas Udara Kota Tegal Tahun 2006 - Laporan akhir Pengujian Kegiatan Koordinasi Penilaian Langit Biru tahun 2007 - Laporan akhir Kegiatan koordinasi penilaian Langit Biru tahun 2008

Tabel 2.13 Konsentrasi SO3 di Kota Tegal Tahun 2006-2008 No

Lokasi

Satuan

Tahun 2006

Baku Mutu

2007/2008

1

Area terminal Kota Tegal

µ g / m3

2,52

-

200

2

Perempatan Kejambon

µ g / m3

35,50

20,13

200

3

Area Pacific Mall

µ g / m3

3,36

2,45

200

4

Area Rita Mall

µ g / m3

2,50

-

200

51

No

Lokasi

Satuan

Tahun 2006

Baku Mutu

2007/2008

5

Perempatan Jl. Gajah Mada

µ g / m3

5,02

7,71

200

6

Area Pasar Martoloyo

µ g / m3

82,65

11,56

200

7

Area Pasar Pagi

µ g / m3

83,36

-

200

8

Depan Depo Pertamina

µ g / m3

41,55

21,11

200

9

Area Pasar Langon

µ g / m3

14,16

-

200

Sumber:

- Laporan akhir Kegiatan Pengujian Kualitas Udara Kota Tegal Tahun 2006 - Laporan akhir Pengujian Kegiatan Koordinasi Penilaian Langit Biru tahun 2007 - Laporan akhir Kegiatan koordinasi penilaian Langit Biru tahun 2008

Tabel 2.14 Konsentrasi SO2 di Kota Tegal Tahun 2006 – 2008 No

Lokasi

Satuan

Tahun 2006

Baku Mutu

2007/2008

1

Area terminal Kota Tegal

µ g / m3

7,48

-

365

2

Perempatan Kejambon

µ g / m3

8,82

2,23

365

3

Area Pacific Mall

µ g / m3

23,78

1,10

365

4

Area Rita Mall

µ g / m3

2,56

-

365

5

Perempatan Jl. Gajah Mada

µ g / m3

4,10

1,69

365

6

Area Pasar Martoloyo

µ g / m3

2,52

1,66

365

7

Area Pasar Pagi

µ g / m3

4,76

-

365

8

Depan Depo Pertamina

µ g / m3

5,17

1,93

365

9

Area Pasar Langon

µ g / m3

8,16

-

365

Sumber:

- Laporan akhir Kegiatan Pengujian Kualitas Udara Kota Tegal Tahun 2006 - Laporan akhir Pengujian Kegiatan Koordinasi Penilaian Langit Biru tahun 2007 - Laporan akhir Kegiatan koordinasi penilaian Langit Biru tahun 2008

Sedangkan untuk indikator atau parameter PM10 (partikel) kondisi udara diatas nilai ambang batas terutama berada di area Mall Pasifik, Depan Depo Pertamina dan area Pasar Langon. Sedangkan di daerah Tegal Timur PM10 yang konsentrasinya diatas ambang batas berada didaerah Jl.MT Haryono, dan Jl. Martoloyo. Wilayah Kota Tegal dilalui oleh 5 (lima) sungai yaitu : 1. Melewati Kota Tegal : a. Sungai Kemiri b. Sungai Gung c.

Sungai Sibelis

2. Melewati Perbatasan Kota Tegal dengan wilayah lain : a. Sungai Kali Gangsa di sebelah barat b. Sungai Ketiwon di sebelah timur Kondisi sungai Gung di Kota Tegal selama 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut: jumlah residu terlarut diatas nilai baku mutu terjadi pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 mengalamai penurunan, sedangkan kadar BOD, COD, DO Total Fosfat sebagai P dan Amonia melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk bakteri coli di Sungai Gung melebihi nilai baku mutu. 52

Tabel 2.15 Kondisi Sungai Gung Tahun 2004-2007

No

Parameter

Satuan

1

I. FISIKA Residu Terlarut

mg/l

1 2 3 4

II. KIMIA BOD COD DO Total Fosfat sbg P

5

Amonia (NH3)

1 2

1 2

mg/l mg/l mg/l

2004

14,28 99,12 6,78 30,45

mg/l

2005

2006

Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas Kadar Maks, (PP No, 82/2001)

2007

1.860

320

1.000

16,71 4,86 4,86 0,814

56,45 117,2 3,86 1,55

10,89 65,85 1,00 1,05

6 50 3 0,2

3,480

< 0,100

0,522

-

III. KIMIA ORGANIK Detergen sbg MBAS µg/l 117,0 Seny, Phenol sbg µg/l 64,0 7,0 phenol IV. MIKROBIOLOGI 9.000 Fecal Coliform Jml/100 ml 26.000 18.000 9.000 53.000 Total Coliform Jml/100 ml 29.000 16.000 53.000 Sumber: Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Sungai Prokasih, Kantor Lingkungan Hidup, 2008

200 1

2.000 10.000

Sedangkan kondisi Sungai Kemiri berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2004 – 2007 parameter yang melebihi nilai ambang batas adalah Residu terlarut, BOD, COD dan DO. Kondisi bakteorologi di Sungai Kemiri juga melebihi nilai baku mutu.

Tabel 2.16 Kondisi Sungai Kemiri Tahun 2004-2006 Kriteria Mutu Air No

Parameter

Satuan

2004

2005

2006

Berdasarkan Kelas Kadar

Maks,

No, 82/2001) I. FISIKA 1

Residu Terlarut

mg/l

738

2.331

3.722

1.000

II. KIMIA 1

BOD

mg/l

12,67

14,89

9,446

6

2

CO D

mg/l

84,52

21,31

12,82

50

3

DO

mg/l

4,18

7,76

7,11

3

III. MIKROBIOLOGI 1

Fecal Coliform

Jml/100 ml

9,000

0

27,000

2,000

2

Total Coliform

Jml/100 ml

15,000

0

35,000

10,000

Sumber: Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Sungai Prokasih, Kantor Lingkungan Hidu, 2008.

53

(PP

Sungai Kemiri mendapat beban pencemar yang berasal dari industri dan limbah rumah tangga. Sedangkan Sungai Sibelis tercemar oleh industri-industri, rumah sakit dan rumah tangga. Dari hasil pantauan kondisi sungai Sibelis, parameter yang melebihi nilai ambang batas adalah BOD, residu terlarut, COD, fecal coliform, kadmium, deterjen, dan total coliform. Tabel 2.17 Kondisi Sungai Sibelis Tahun 2004-2006 Tahun Parameter

Satuan

I. FISIKA Residu Terlarut II. KIMIA BOD COD DO Total Fosfat sbg P Amonia (NH3-N) III. KIMIA ORGANIK Detergen sbg MBAS Seny. Fenol sbg Fenol IV. MIKROBIOLOGI Fecal coliform Total coliform

Baku Mutu berdasarkan PP No. 82 / 2001

2004

2005

2006

mg/l

41.334

28.944

30.444

1.000

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

10,88 119,30 8,22 1,84 1,400

47,58 110,2 5,41 0,928 12,80

26,50 97,24 4,44 1,012 7,050

6 50 3 1 -

µg/l µg/l

27

161,0

0,24 0,049

200 1

16.000 42.000

29.000 35.000

26.000 35.000

2.000 10.000

Jml/100 ml Jml/100 ml

Sumber: Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Sungai Prokasih, Kantor Lingkungan Hidup, 2008

Tingginya beban pencemaran sungai di Kota Tegal adalah akibat aktivitas manusia dan industri. Banyak perusahaan/industri yang tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), sehingga limbah industri langsung dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Dari 305 perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah cair, hanya 8 yang memiliki IPAL, 39 industri yang memiliki UPL (Unit Pengolah Limbah) dan 35 perusahaan/industri yang memiliki resapan. Selain dari beban kegiatan industri, Sungai di Kota Tegal juga terbebani oleh aktivitas rumah tangga yaitu pembuangan air besar/kakus dan sampah. Berdasarkan data dari Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Tegal jumlah perusahan yang berpotensi mencemari badan air dari tahun 2004 – 2008 mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 sebanyak 116 unit meningkat pada tahun 2008 menjadi 119 unit. Sementara itu jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati teknis pengendalian pencemaran air baru berkisar 15% saja. Tabel 2.18 Kondisi Perusahaan yang Berpotensi Mencemari Sumber Air No 1 2

Variabel Jumlah usaha dan atau kegiatan yang berpotensi mencemari badan air Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah menaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air

Satuan Unit (%)

2004 116

2005 116

2006 117

2007 118

2008 119

15 (12,9 %)

15 (12,9 %)

16 (13,7 %)

17 (14,4 %)

18 (15,1 %)

54

Sumber : Kantor LingkunganHidup, 2008

Potensi air tanah di Kota Tegal, mengalir menuju ke pantai dengan potensi akuifer dalam di daerah bagian timur berkisar antara 1-25 liter/detik, daerah tengah 1-16 liter/detik sedangkan pada daerah barat 1-15 liter/detik. Akuifer dangkal sebagian sudah terintrusi air laut, terutama di bagian Barat. Interusi air laut pada Sungai Ketiwon mencapai 4.500 m dari garis pantai, Sungai Kemiri 7.100 m dari garis pantai dan sungai Gangsa mencapai 9.700 m dari garis pantai. Sedangkan interusi air laut pada air tanah mempunyai kedalaman bervariasi. Pada daerah timur Kota Tegal interusi air laut terletak pada kedalaman antara 3,2 m sampai 8,3 m, pada daerah tengah intrusi terletak pada kedalaman antara 6 m sampai 28 m, sedangkan daerah barat intrusi terletak pada kedalaman 1,8 m sampai 19 m (Laporan Studi Interusi Air Laut, 2004). Panjang pantai Kota Tegal kurang lebih 7 Km yang terbentang dari Kelurahan Panggung, Mintaragen, Tegalsari dan Muarareja. Abrasi di pantai Kota Tegal terjadi sejak tahun 1980 an. Luasan daerah yang terabrasi adalah 48,03 ha. Penyebab terjadinya abrasi di Kota Tegal adalah alam dan manusia. Penyebab alam berupa arus/arah angin dan gelombang. Sedangkan penyebab dari manusia adalah rusaknya hutan bakau akibat pembabatan liar. Penebangan hutan bakau dilakukan dengan dalih untuk meningkatkan perekonomian. Kayu bakau digunakan untuk arang yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Saat ini Kota Tegal bersama Provinsi Jawa Tengah, sedang berusaha untuk mengatasi abrasi di Kota Tegal baik dengan cara fisik maupun dengan cara vegetasi (penanaman kembali hutan bakau).

b. Energi dan Sumberdaya Mineral Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan, industri dan rumah tangga semakin meningkat di Kota Tegal sejalan dengan meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Pelayanan penyaluran BBM di Kota Tegal dilayani melalui 5 (lima) stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan1 stasiun pengisian diesel nelayan (SPDN). Untuk penyalur minyak tanah yang dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industri di Kota Tegal terdapat 3 unit agen. Banyaknya penyalur LPG untuk bahan bakar sebanyak 1 unit dengan jumlah penggunaan LPG sebanyak 2.584 bulk tabung (berbagai ukuran tabung mulai dari 3 kg, 12 kg sampai dengan 50 Kg) dan pemakaiannya cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

55

Pada bidang ketenagalistrikan di seluruh kelurahan (27 kelurahan) di Kota Tegal telah mendapatkan pelayanan listrik dari PT PLN (Persero) dengan jumlah pelanggan sebanyak 63.299 pelanggan. Sebagian besar pelanggan adalah rumah tangga kecil (R1) dengan besarnya daya antara 450 – 1.300 VA. Jumlah pelanggan terbanyak dari Kecamatan Tegal Selatan (24.075 pelanggan) dan paling sedikit di Kecamatan Margadana (9.958 pelanggan). Besarnya daya listrik tersambung sebanyak 72.220.930 VA dan banyaknya listrik tersalurkan sebanyak 141.736.931 Kwh. Jumlah tenaga listrik yang dipergunakan oleh pelanggan, sebagaian besar untuk rumah tangga sebesar 70.886.548 Mwh; industri sebanyak 10.669.684 Mwh dan bisnis sebanyak 26.678.276 Mwh. Sedangkan

penggunaan lainnya adalah

untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar 6.192.408 MWH; sosial sebesar 2.631.364 Mwh dan kantor pemerintah terkecil, yaitu

sebesar 1.455.242 Mwh.

Meningkatnya jumlah penggunaan listrik bagi kegiatan industri kecil dan menengah; mall dan perhotelan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan.

56

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

A. Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah Kota Tegal dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Beberapa prinsip dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain adalah: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Siklus pengelolaan keuangan daerah dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: 1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan atau implementasi 3. Tahap pelaporan dan evaluasi kinerja. 1. Tahap Perencanaan Dalam

perencanaan penganggaran perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu

efisiensi, efektivitas dan prioritas. Tahap perencanaan dalam penyusunan anggaran diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah menggunakan pedoman Undang - Undang

Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam RKPD disusun melalui pendekatan partisipatif, yaitu sebesar mungkin mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Tegal disalurkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pambangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang dan hasil

54

reses Anggota DPRD. Musrenbang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat Kota. Penyusunan

RKPD

tersebut

memperhatikan

dan

mengacu

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2009–2014. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA ditetapkan bersama antara eksekutif dengan legislatif sebagai kebijakan bersama untuk pedoman penyusunan APBD. KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Proses penyusunan anggaran diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan pedoman KUA dan PPAS. RKA selanjutnya dikumpulkan kepada panitia anggaran untuk digabungkan dengan RKA-RKA SKPD lainnya dan disusun menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama dalam Panitia Anggaran di DPRD. RAPBD tersebut apabila sudah disepakati oleh DPRD selanjutnya dikonsultasikan kepada gubernur untuk mendapatkan koreksi dan persetujuan dari gubernur. Setelah memperoleh tanggapan dari gubernur apabila ada perubahan dilakukan revisi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. 2. Tahap Pelaksanaan atau Implementasi Tahap pelaksanaan atau implementasi anggaran adalah pelaksanaan APBD yang telah disahkan oleh DPRD. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat proses yang harus dilaksanakan yaitu penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Tegal dalam tahap implementasi ini telah

menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini dilaksanakan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan menghindarkan atau mengurangi terjadinya kebocoran anggaran. Selain sistem akuntansi, dalam tahap implementasi anggaran yang penting dilakukan adalah proses pelaksanaan APBD itu sendiri. Proses pelaksanaan APBD di Kota Tegal diawali dengan penjabaran APBD dituangkan dalam DPA-SKPD. DPA-SKPD tersebut disusun oleh masing-masing SKPD diverifikasi oleh TAPD Kota Tegal menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). DPA ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pada semester pertama pelaksanaan APBD disusun laporan realisasi APBD semester I. Laporan ini digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya paling lambat pada akhir bulan September tahun yang bersangkutan ditetapkan Perda tentang APBD Perubahan. Penjabaran ke dalam kegiatan melalui proses yang sama yaitu dengan menjabarkannya ke dalam DPPASKPD. 3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pada akhir pelaksanaan program atau pada akhir tahun anggaran yaitu bulan Desember selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran pemerintah Kota Tegal 55

menyusun laporan pelaksanaan anggaran. Laporan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari tiga macam, yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan kepada masyarakat yang disebut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD). Dalam laporan tersebut termasuk laporan akuntansi yang berupa neraca pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah selanjutnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan APBD selama tahun berjalan. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 evaluasi pelaksanaan anggaran dan pembangunan dilakukan dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing urusan. Evaluasi dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal. Hasil evaluasi merupakan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban, berupa: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). B. Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan pembangunan daerah di Kota Tegal mengacu pada RKPD, KUA dan PPAS yang telah disusun. Pendanaan pembangunan di Kota Tegal disusun oleh TAPD dengan memperhatikan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dan prediksi pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah maupun dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kerangka anggaran selain berpedoman RKPD, KUA dan PPAS juga berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Kerangka anggaran Kota Tegal dituangkan dalam bentuk APBD Kota Tegal. Struktur APBD terdiri dari : 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaan Daerah Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah, terdiri dari tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Proporsi PAD terhadap APBD Kota Tegal menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Kondisi ini memberikan sinyal positif bagi kondisi keuangan daerah. Kenaikan proporsi PAD terhadap APBD menunjukkan bahwa daerah meningkat kemampuannya membiayai dirinya sendiri. Pada tahun 2004, proporsi PAD dibandingkan APBD adalah sebesar 16,61%, dan meningkat terus sehingga pada tahun 2006 menjadi 22,02 %. Proporsi PAD terhadap APBD pada tahun 2007 mengalami penurunan sehingga menjadi 18,15 % dan 56

akhirnya menjadi 17,98% pada tahun 2008. Kondisi ini sejalan dengan fluktuasi ekonomi secara regional maupun nasional. Kenaikan harga minyak, disusul kemudian oleh perubahan iklim ekonomi nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Semakin stabil suatu perekonomian daerah, maka PAD memiliki kecenderungan mengalami kenaikan yang terus menerus. Kondisi ini akan menjadi titik perhatian

pemerintah Kota Tegal untuk

mengupayakan intensifikasi pendapatan asli daerah. Tabel 3.1. Jumlah PAD dan Proporsinya terhadap Total Pendapatan Kota Tegal Tahun 2004 – 2008 Nomor

Tahun

1.

2004

42.359.747.437

Total Pendapatan (Rp) 255.045.396.124

2.

2005

50.342.156.523

261.568.923.609

19,25

3.

2006

63.725.637.475

289.459.851.330

22,02

4.

2007

62.259.146.681

342.986.695.355

18,15

5.

2008

69.567.243.716

386.753.820.659

17,98

PAD (Rp)

Proporsi PAD thd Total Pendapatan (%) 16,61

Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008.

Dari tiga jenis sumber pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, terlihat bahwa dana perimbangan memiliki proporsi terbesar dalam APBD Kota Tegal. Pada tahun 2004, proporsi dana perimbangan adalah sebesar 79,16%, kemudian menurun pada tahun 2005 dan 2006, namun sempat menurun kembali pada tahun 2007 menjadi 78,06% dari APBD. Pada tahun 2008, proporsi dana perimbangan terhadap APBD mengalami penurunan lagi menjadi 75,36%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah proporsinya rata-rata hanya di bawah 5% pada tahun 2004 – 2007 sedangkan pada tahun 2008 adalah sebesar 6,65%.

Nomor 1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 3.2. Struktur Pendapatan Kota Tegal Tahun 2004 – 2008 Lain-lain Dana Total PAD Pendapatan Tahun Perimbangan Pendapatan (Rp) yang sah (Rp) (Rp) (Rp) 2004 42.359.747.437 201.900.895.013 10.784.753.674 255.045.396.124 (16,61)* (79,16)* (4,23)* 2005 50.342.156.523 204.383.922.086 6.842.845.000 261.568.923.609 (19,25)* (78,14)* (2,62)* 2006 63.725.637.475 224.106.177.855 1.628.036.000 289.459.851.330 (22,02)* (77,42)* (0,56)* 2007 62.259.146.681 267.742.567.259 12.984.981.415 342.986.695.355 (18,15)* (78,06)* (3,78)* 2008 69.567.243.716 291.459.720.946 25.726.855.997 386.753.820.659 (75,36)* (6,65)* (17,98)*

Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008. Keterangan: * : angka dalam kurung adalah proporsi terhadap total pendapatan (dalam %)

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan struktur. Sejak

tahun

2004, pendapatan asli daerah didominasi oleh retribusi daerah sebesar 49,47%, kondisi ini 57

cenderung menaik pada tahun 2007 retribusi daerah mencapai 55,44% sedangkan pada tahun 2008 mencapai 57,56%. Dari sisi pajak daerah pada tahun 2004 sebesar 15,57%, kisaran pajak daerah cenderung tetap dan tahun 2008 adalah 15,75%. Namun pada tahun 2006 pajak daerah sempat mengalami penurunan sehingga kontribusinya hanya sekitar 12,76% dari total PAD. Pendapatan yang diperoleh dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung kecil. Setiap tahunnya pendapatan jenis ini kurang dari 2%, hanya pada tahun 2005, mencapai 3,13%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dan pendapatan BUMD belum berkembang secara optimal. Di sisi lain lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 mengalami kondisi fluktuatif. Bila tahun 2004, kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 34,06% maka pada tahun 2008 tinggal mencapai 26,01%. Tabel 3.3. Kontribusi Masing-masing Jenis Pendapatan Dalam PAD Kota Tegal 2004 – 2008 (%) Jenis Pendapatan Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2004 15,71

2005 15,01

2006 12,76

2007 14,67

2008 15,37

49,47

50,71

49,97

55,44

57,56

0,76

3,13

2,05

0,90

1,04

34,06

31,14

35,22

28,99

26,01

Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008.

b. Dana Perimbangan Proporsi dana perimbangan terhadap Total Pendapatan Kota Tegal sangat besar, dana perimbangan ini memiliki arti yang sangat besar bagi pelaksanaan pembangunan Kota Tegal. Proporsi dana perimbangan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 berkisar diantara angka 79,16 - 75,36% seperti diperlihatkan oleh tabel 3.4. Pada tahun 2004, proporsi dana perimbangan

terhadap APBD mencapai 79,16 kondisi ini terus menurun sehinggan pada

tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 75,36% dari Total Pendapatan. Tabel 3.4. Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Total Pendapatan Kota Tegal Tahun 2004 – 2008 Dana Total Proporsi dana Perimbangan Nomor Tahun Perimbangan Pendapatan thd Total Pendapatan (%) (Rp) (Rp) 1. 2004 201.900.895.013 255.045.396.124 79,16 2.

2005

204.383.922.086

261.568.923.609

78,14

3.

2006

224.106.177.855

289.459.851.330

77,42

4.

2007

267.742.567.259

342.986.695.355

78,06

5.

2008

291.459.720.946

386.753.820.659

75,36

Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

58

Jenis lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup : 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2. Jasa giro; 3. Pendapatan bunga; 4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain dari akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 7. Pendapatan denda pajak; 8. Pendapatan denda retribusi; 9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 10. Pendapatan dari pengembalian; 11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 12. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 2. Belanja Daerah Struktur belanja dalam APBD Kota Tegal terdiri dari Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada struktur anggaran 2004 – 2006 (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002), sedangkan pada tahun anggaran 2007 – 2008 struktur belanja berubah menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Pada tahun 2004 – 2005 proporsi belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja pelayanan publik, sedangkan tahun

2006 sedangkan proporsi belanja aparatur lebih kecil dibandingkan dengan belanja

pelayanan publik. Pada tahun 2007 dan 2008 proporsi belanja tidak langsung lebih kecil daripada belanja langsung. a. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi: 1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lain PNS yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangan-undangan, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang. 3) Belanja subsidi, adalah digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 4) Belanja hibah, bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan layanan dasar umum yang bersifat tidak mengikat/tidak terus menerus dan harus digunakan sesuai yang dipersyaratkan. 59

5) Bantuan sosial, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diberikan secara tidak terus menerus/tidak berulang setiap tahunnya, selektif dan memiliki peruntukan penggunaannya. 6) Belanja bagi hasil, digunakan untuk mengganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada desa/kelurahan atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya. 7) Belanja tidak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang, seperti bencana alam dan bencana sosial. b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi : 1)

Belanja pegawai, untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah

2)

Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3)

Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangkan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. Tabel 3.5. Struktur Belanja Kota Tegal Tahun 2004 – 2006 (Rupiah)

No 1.

2.

BELANJA Belanja Aparatur Daerah a. Belanja Administrasi Umum 1. Belanja Pegawai/Personalia 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Perjalanan Dinas 4. Belanja Pemeliharaan b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 1. Belanja Pegawai/Personalia 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Perjalanan Dinas 4. Belanja Pemeliharaan c. Belanja Modal 1. Belanja Modal Tanah 2. Belanja Modal Jalan & Jembatan 3. Belanja Modal Jaringan 4. Belanja Modal Bangunan Gedung 5. Belanja Modal Bangunan Bukan Gedung 6. Belanja Modal Alat-alat Besar 7. Belanja Modal Alat-alat angkutan 8. Belanja Modal Alat-alat bengkel 9. Belanja Modal Alat Kantor & Rumah Tangga 10. Belanja Modal Alat Studio & Komunikasi 11. Belanja Modal Buku / Perpustakaan Belanja Pelayanan Publik a. Belanja Administrasi Umum 1. Belanja Pegawai / Personalia 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Perjalanan Dinas 4. Belanja Pemeliharaan

2004

2005

2006

128.803.984.196 95.236.047.574 84.178.505.946 8.096.292.939 1.116.736.740 1.844.511.949 26.020.165.912

137.045.207.273 98.082.040.762 85.232.927.326 9.075.931.424 1.800.802.660 1.972.379.352 27.608.054.586

94.648.265.154 64.373.579.390 48.733.714.751 10.879.523.561 2.371.631.207 2.388.709.871 21.343.066.844

18.904.540.280 5.568.604.327 294.605.540 1.252.415.765 7.547.770.710 -

19.426.531.789 6.987.821.497 25.983.100 1.167.718.200 11.355.111.925 464.970.000 48.400.000

15.066.373.668 6.208.435.176 19.705.000 48.553.000 8.931.618.920 47.450.000

15.632.000 1.905.893.880

117.530.000 5.607.422.900

5.092.907.920

78.846.730 2.516.520.000

12.500.000

2.739.990.000

7.000.000

2.157.166.000 547.800.000

2.462.465.300

2.021.931.525

925.767.000

540.987.800

334.690.000

133.893.000

20.425.000

20.177.500

14.135.000

123.260.903.114 8.382.292.775 6.881.764.584 10.742.500 1.489.785.691

110.543.214.384 13.096.699.132 10.501.596.540 10.712.000 2.584.390.592

197.163.891.806 71.903.323.017 58.438.748.645 9.971.574.731 3.492.999.641

60

No

BELANJA b.

c.

d.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan 1. Belanja Pegawai/Personalia 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Perjalanan Dinas 4. Belanja Pemeliharaan Belanja Modal 1. Belanja Modal Tanah 2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3. Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi) 4. Belanja Modal Instalasi 5. Belanja Modal Jaringan 6. Belanja Modal Bangunan Gedung 7. Belanja Modal Bangunan Bukan Gedung 8. Belanja Modal Alat-alat Besar 9. Belanja Modal Monumen 10. Belanja Modal Alat-alat Angkutan 11. Belanja Modal Alat-alat Bengkel 12. Belanja Modal Alat-alat Pertanian 13. Belanja Modal Alat Kantor & Rumah Tangga 14. Belanja Modal Alat Studio & Komunikasi 15. Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 16. Belanja Modal Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Buku/Perpustakaan 17. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 18. Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 1. Bantuan Keuangan kpd Pemerintah Kota/Pendidikan 2. Bantuan Keuangan kpd Pemerintah Kelurahan 3. Bantuan Keuangan kpd Organisasi Kemasyarakatan 4. Bantuan Keuangan kpd Organisasi Profesi 5. Bantuan Keuangan kpd Partai Politik Belanja Tidak Tersangka

2004

2005

2006

33.459.555.709

41.257.669.351

46.880.112.114

2.549.804.150 18.620.303.609 177.421.750 12.112.026.200 66.082.884.908 40.548.533.555 8.691.503.980

1.770.883.500 23.160.843.681 191.077.000 16.134.865.170 38.773.979.862 2.194.693.300 13.440.769.490

4.135.522.950 32.213.586.051 99.280.000 10.431.723.113 63.455.929.575 95.997.000 7.850.625.510

717.145.840

2.147.741.460

1.781.095.800

1.330.808.000 8.245.490.330

203.677.800 417.330.000 9.137.723.408

609.701.500 1.228.953.000 41.597.583.379

611.835.900

1.101.416.900

1.176.684.700

340.000.000 546.217.000

568.128.000 890.134.000

560.607.000

256.317.500

978.691.000

690.578.000

42.389.000

7.700.000

246.185.200

1.200.271.805

2.133.841.454

2.843.461.826

236.477.500

116.702.500

83.794.250

697.450.000

2.097.633.350

1.084.403.760

1.988.686.000

908.600.000

571.864.000

463.498.698

2.149.357.200

2.963.024.650

96.920.000

279.840.000

-

69.339.800

71.370.000

14.234.334.560

17.275.639.489

14.869.941.100

6.454.138.560

8.143.696.589

6.739.021.100

1.240.990.000

2.277.000.000

2.779.440.000

5.595.448.100

6.371.090.900

4.496.555.000

943.757.900

483.852.000

221.225.000

-

-

633.700.000

1.101.835.162

139.226.550

54.586.000

JUMLAH BELANJA 252.064.887.310 247.588.421.657 Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun 2004, 2005, dan 2006.

291.812.156.960

e.

Struktur Belanja Kota Tegal pada tahun 2007-2008 menunjukkan bahwa Belanja Langsung jauh lebih besar dibandingkan Belanja Tidak Langsung. Pada tahun 2007, belanja tidak langsung memiliki proporsi 39,50% dari total belanja, sedangkan pada tahun 2008, meningkat menjadi 43,35%. Diantara belanja tidak langsung, belanja pegawai memiliki porsi yang paling besar yaitu 38,87% (2007) dan 40,95% (2008) dari seluruh belanja yang dikeluarkan. Sedangkan belanja bantuan sosial hanya mencapai 0,38% (2007) dan 0,66% (2008). Sedangkan dari sisi Belanja Langsung, yang memiliki porsi

sebesar 60,50% (2007) dan 56,65% (2008) dari total belanja, sebagian besar

digunakan untuk belanja modal serta barang dan jasa. Pada tahun 2007 belanja pegawai pada belanja langsung mencapai 10,03% dan pada tahun 2008 mencapai 12,12% dari total belanja yang 61

dikeluarkan. Sedangkan belanja barang dan jasa pada tahun 2007 mencapai 24,79%, dan 2008 mencapai 20,60% dari total belanja Kota Tegal. Belanja barang modal pada tahun 2007 mencapai 25,68% dan pada 2008 mencapai 23,93% dari total belanja Kota Tegal. Belanja barang dan jasa dan belanja modal sangat diperlukan untuk suatu proses pembangunan regional terutama dari sisi infrastruktur. Penurunan belanja modal pada tahun 2008, seharusnya disikapi dengan adanya program-program yang mampu mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur di Kota Tegal. Tabel 3.6. Struktur Belanja Kota Tegal Tahun 2007 – 2008 Rupiah No 1.

2.

Nilai Belanja (rupiah)

Belanja Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal Jumlah

Proporsi Terhadap Total Belanja (%) 2007 2008 39,50 43,35

2007 131.780.062.902,00

2008 170.442.126.598,00

129.674.725.774,00 381.267.128,00 319.610.000,00 1.279.460.000,00

161.029.598.494,00 173.856.854,00 6.660.964.250,00 2.577.707.000,00

38,87 0,11 0,10 0,38

40,95 0,04 1,69 0,66

125.000.000,00

-

0,04

-

201.801.684.630,00 33.451.537.595,00 82.684.940.535,00

222.757.917.304,00 47.652.555.091,00 80.995.519.368,00

60,50 10,03 24,79

56,65 12,12 20,60

85.665.206.500,00 333.581.747.532,00

94.109.842.845,00 393.200.043.902.00

25,68

23,93

Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun 2007 dan 2008.

3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), b. pencairan dana cadangan c.

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. penerimaan pinjaman daerah e. penerimaan kembali pemberian pinjaman f.

penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. pembentukan dana cadangan b. penyertaan modal (nvestasi) pemerintah daerah c.

pembayaran pokok utang

d. pemberian pinjaman daerah. Gambaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 2004 – 2008 adalah sebagai berikut: Tabel 3.7. Struktur Pembiayaan APBD Kota Tegal Tahun 2004 – 2008 (Rupiah) 62

Pembiayaan Pembiayaan Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer SILPA untuk Proyek Lanjutan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Lainnya Penerimaan Piutang Piutang PPh Pasal 21

2004 185.986.349.367

2005 187.383.568.293

2006 200.210.191.913

2007 193.911.563.009

2008 201.463.966.969

185.986.349.367

186.251.014.907

200.210.191.913

193.911.563.009

201.463.966.969

-

-

-

-

-

-

-

1.132.553.386 1.132.553.386

-

Pembiayaan Pengeluaran Penyertaan Modal BPR BKK

188.966.858.181

201.364.070.245

197.857.886.283

2.350.000.000 2.000.000.000

764.000.000

1.000.000.000

BPR Bank Pasar Bank Pembangunan Daerah Biaya Premi Saham BPD Jateng Saham PRPP

350.000.000 -

474.000.000

-

290.000.000

-

-

1.852.543.862,17

145.018.921.638 144.836.000.000

-

PDAM 1.000.000.000 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Permanen) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi non Permanen) Pembayaran Utang 365.843.274 365.843.274 365.843.274 365.843.329,17 Pokok yang Jatuh Tempo Pembayaran Utang 365.843.274 365.843.274 365.843.274 365.843.329,17 Pokok yang Jatuh Tempo Sisa Lebih 186.251.014.907 200.234.226.971 196.492.043.009 201.463.966.969 Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Jumlah Pembiayaan (2.980.508.814) (13.980.501.952) 2.352.305.630 192.059.019,146,83 Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008.

42.000.000

144.794.000.000

182.921.638 182.921.638 49.998.822.088

56.445.045.331

Dari tahun 2005 sampai dengan 2006, pembiayaan penerimaan mengalami kenaikan yang cukup baik dan pada tahun 2007 mengalami penurunan sehingga mencapai -3,15%. Tabel pertumbuhan pembiayaan menunjukkan bahwa pembiayaan penerimaan pada tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,89%. Kondisi ini sejalan dengan kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada tingkat regional dan dunia, serta naiknya harga minyak dunia. Sedangkan dari pembiayaan pengeluaran, pada tahun 2005 terjadi pertumbuhan sebesar 6,56%, dan menurun drastis pada 2007 sebesar -99,06%, namun meningkat tajam pada 2008 sebesar 77,28%. Perbedaan pertumbuhan antara pembiayaan pengeluarn dan penerimaan tentunya membutuhkan kebijakan dan strategi yang tepat dari pemerintah Kota Tegal, agar kondisi ekonomi daerah dapat segera pulih kembali. Tabel 3.8. Pertumbuhan Pembiayaan dalam APBD Kota Tegal Tahun 2004 – 2008 (%) Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer SILPA untuk Proyek Lanjutan

2005 0,75 0,14

2006 6,85 7,49

2007 -3,15 -3,15

2008 3,89 3,89

Penerimaan Piutang

63

Pembiayaan Penerimaan

2005

2006

2007

2008

Piutang PPh Pasal 21 Pembiayaan Pengeluaran 6,56 -1,74 -99,06 Penyertaan Modal -67,49 30,89 -48,67 BPR BKK -100,00 BPR Bank Pasar -100,00 Bank Pembangunan Daerah Biaya Premi Saham BPD Jateng Saham PRPP PDAM  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Permanen)  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi non Permanen) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo 0,00 0,00 0,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan 7,51 -1,87 2,5 Jumlah Pembiayaan 369,06 -116,83 8.064 Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008.

7.728

-50 -50 75,18 -70,61

Dari tabel proporsi pembiayaan penerimaan, pada setiap tahun ternyata yang terbesar berasal dari sisa lebih penerimaan anggaran tahun sebelumnya, dan hanya pada tahun 2005 terdapat piutang PPh pasal 21 sebesar 0,60% dari total pembiayaan penerimaan.

Tabel 3.9. Proporsi Pembiayaan Penerimaan Kota Tegal Tahun 2004 – 2008 (%) Proporsi Pembiyaan Penerimaan

2004

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

2005

2006

2007

2008

100,00

99,40

100,00

100,00

100,00

0

0,60

0

0

0

Piutang PPh Pasal 21 Sumber : Hasil pengolahan tim

Proporsi pembiayaan pengeluaran sebagian besar masih berasal penyertaan modal (investasi pemerintah daerah). Proporsi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada tahun 2004 terlihat penyertaan modal sebesar 1,24% kepada BPR BKK dan BPR bank pasar. Komposisi ini berubah pada 2005, yaitu mengalami penurunan, sehingga penyertaan modal hanya sebesar 0,38% dari total pembiayaan pengeluaran. Komponen penyertaan modalnya berubah yaitu Bank Pembangunan Daerah dan untuk Biaya Premi saham BPD Jawa Tengah. Pada tahun 2006 melakukan investasi kepada PDAM sebesar 0,51% dari total pembiayaan pengeluaran. Kondisi yang sangat berbeda terjadi pada 2007, karena tidak terdapat komponen penyertaan modal. Dari sisi pembayaran utang pokok yang jatuh tempo pada tahun 2004 sebesar 0,19% mengalami penurunan pada tahun 2005 dan 2006, namun meningkat sebesar 19,74% pada 2007 dan kembali menurun pada 2008 sebesar 0,13%. Tabel 3.10. Proporsi Pembiayaan Pengeluaran Kota Tegal Tahun 2004 – 2008 (%) Pembiayaan Pengeluaran Penyertaan Modal BPR BKK BPR Bank Pasar Bank Pembangunan Daerah Biaya Premi Saham BPD Jateng PDAM Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Permanen) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi non Permanen)

2004 1,24 1,06 0,18

2005 0,38

2006 0,51

2007

2008 99,87

0,24 0,14 0,51 0,03 99,84

64

Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

0,19

0,18

0,18

19,74

0,13

Sumber : Hasil Olah Ahli

4. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan data PAD tersebut diatas, maka terlihat bahwa pertumbuhan PAD terbesar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 26,59%, namun kondisi ini sempat mengalami penurunan yang drastis pada tahun

2007, sehingga PAD mengalami penurunan sebesar -2,30%, namun

kembali meningkat pada tahun 2008 yaitu 11,73% dari total pendapatan daerah. Berdasarkan realisasi perkembangan pendapatan daerah 5 tahun sebelumnya diprediksi rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2009-2014 dengan skenario optimis akan mampu mencapai 13,72%. Skenario optimis adalah suatu kondisi yang apabila terjadi akan mampu mendorong pembangunan ekonomi di Kota Tegal sangat optimal. Sedangkan apabila kondisi ekonomi secara keseluruhan bersifat konstan dan sedikit mengalami fluktuasi, maka pertumbuhan rata-rata PAD 2009-2014 diprediksikan akan berkisar pada angka 5,76%. Pertumbuhan dana perimbangan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar

19,47% Berdasarkan data

historis, maka diperkirakan pada

tahun 2009-2014

pertumbuhan dana perimbangan akan mencapai 8,23%, pada skenario kondisi perekonomian optimis, dan tidak ada gejolak yang berarti. Namun apabila perekonomian hanya bersifat konstan dan sedikit mengalami fluktuasi, maka pertumbuhan dana perimbangan diperkirakan sekitar 6,86%. Demikian juga diperkirakan pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah. Tabel 3.11. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2008 (%) Tahun 2005 2006 2007 2008 rata-rata pertumbuhan optimistis 20092014 rata-rata pertumbuhan moderat 2009-2014

18,84 26,59 -2,30 11,73 13,72

1,23 9,65 19,47 8,86 9,80

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang sah (36,55) (76,21) 697,58 98,13 4,80

8,23

6,86

3,84

Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Dana Perimbangan

Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2,56 10,66 18,49 12,76 11,12

8,89

Dengan demikian apabila kondisi stabil maka diperkirakan pertumbuhan PAD akan berkisar 8,23%, sedangkan apabila pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dapat berjalan secara optimis maka pertumbuhan PAD akan mencapai 13,72%. Total pendapatan asli daerah

Kota

Tegal diprediksikan akan tumbuh sebesar 8,89% pada kondisi perekonomian stabil, sedangkan apabila diprediksikan ekonomi berkembang baik (optimistis) maka pertumbuhan total pendapatan sebesar 11,12%. Secara keseluruhan Prediksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009–2014 diasumsikan terjadi peningkatan diperkirakan antara 8 - 10% pertahun, dari pertumbuhan rata-rata PAD sebelumnya selama kurun waktu 2004 – 2008 sebesar 12%. Sedangkan untuk pajak daerah

65

diprediksi akan mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 7% pertahun, dengan syarat kondisi perekonomian stabil. Asumsi pertumbuhan PAD adalah rata-rata 8,23% per tahun. Dengan berdasarkan asumsi-asumsi diatas maka strujtur APBD Kota Tegal dihadapkan pada kondisi yang cukup berat karena kenaikan belanja tidak langsung khususnya pemenuhan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil tidak sebanding dengan kenaikan penerimaan dana perimbangan ( Dana Alokasi Umum).

66

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan uraian kondisi umum tersebut pada bab 2 di depan, dapat dirumuskan isu-isu strategis atau permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Tegal tahun 2009-2014, sesuai dengan kelompok isu dan urusan sebagai berikut : A.

Sosial Budaya 1. Pendidikan a) Belum optimalnya penerapan standar nasional pendidikan; b) Masih adanya anak putus sekolah pada semua jenjang pendidikan; c) Masih rendahnya daya serap lulusan sekolah menengah kejuruan di dunia kerja dan angka melanjutkan keperguruan tinggi; d) Masih rendahnya, kompetensi dan profesionalisme guru; e) Masih terbatasnya anggaran pendidikan khususnya kebijakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan 12 tahun; f)

Masih kurangnya peranserta masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan;

g) Masih rendahnya kualitas perpustakaan sekolah; h) Masih kurangnya sarana dan prasarana penyelenggaraan PAUD; i)

Belum optimalnya peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan;

j)

Belum optimalnya sertifikasi guru;

k) Belum optimalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. l)

Belum optimalnya penerapan ICT.

2. Kesehatan a) Masih tingginya kasus penyakit menular (DBD, HIV, dan TB) disebabkan oleh masih kurangnya sanitasi lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat yang masih kurang baik pada masyarakat Kota Tegal; b) Masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, hal ini dikarenakan organisasi atau kelompok masyarakat di tingkat kelurahan belum berperan secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat; c) Status gizi masyarakat terutama pada bayi dan balita selama kurun waktu 5 tahun masih diatas angka yang diharapkan kurang dari (0,82 %)

akibat kondisi sosial ekonomi

masyarakat yang semakin rendah; d) Ada Kecenderungan meningkatnya angka kesakitan penyakit tidak menular tertentu (diabetes militus dan stroke) karena masih kurangnya perilaku hidup sehat pada masyarakat; e) Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan sarana kesehatan; f)

Belum optimalnya pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 66

a) Masih rendahnya minat PUS untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang; b) Masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi; c) Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja; d) Belum optimalnya pelaksanaan model integrasi BKB, Posyandu dan PAUD. 4. Ketenagakerjaan a) Tingginya angka pengangguran; b) Rendahnya tingkat pendidikan, kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja; c) Rendahnya kompetensi pencari kerja dibandingkan dengan tuntutan pasar kerja yang ada; d) Belum optimalnya peran lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; e) Tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendah; f)

Belum optimalnya sistem informasi bursa pasar kerja di Kota Tegal;

g) Belum efektifnya pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja; h) Masih banyaknya perselisihan hubungan industrial; i)

Masih banyaknya kasus PHK;

j)

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan (keadaan).

5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Belum optimalnya pelaksanaan administrasi kependudukan; b) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus/memenuhi persyaratan adminstrasi kependudukan; c) Belum optimalnya validasi data kependudukan untuk berbagai kepentingan program pembangunan. 6. Sosial a) Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b) Masih banyaknya penduduk miskin; c) Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); d) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); e) Masih

terbatasnya

lembaga/organisasi

yang

menangani

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS); f)

Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola lembaga/ organisasi pelayanan kesejahteraan sosial;

g) Masih rendahnya peran serta dunia usaha dalam pengembangan usaha kesejahteraan sosial. 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; b) Masih cukup tingginya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) Masih kurangnya perlindungan anak dan remaja;

67

d) Belum terwujud data pilah sebagai bahan pengambilan keputusan penting dalam perencanaan pembangunan; e) Belum optimalnya peran serta perempauan dalam pembangunan; f)

Lemahnya kemampuan pengelolaan lembaga penanganan krisis terpadu (Woman Crisis Center).

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a) Masih rendahnya kemampuan kelembagaan masyarakat; b) Belum optimal pemanfaatan teknologi tepat guna; c) Belum optimalnya kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan dan mendukung keberhasilan pembangunan; d) Belum optimalnya program pembangunan kelurahan berbasis partisipatif. 9. Kepemudaan dan Olah Raga a) Masih rendahnya tingkat keterampilan pemuda; b) Masih rendahnya kegiatan pemberdayaan kelembagaan organisasi kepemudaan; c) Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan kelembagaan organisasi kepemudaan; d) Masih rendahnya kepedulian pemuda dan terbatasnya akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah; e) Kurangnya daya tangkal di kalangan pemuda terhadap pengaruh negatif dari pengaruh asing yang tidak sesuai kepribadian nasional; f)

Masih rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan dan olahraga;

g) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pembibitan, pembinaan dan pemanduan serta pemasyarakatan olah raga; h) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas prasarana sarana serta kemitraan kepemudaan dan keolahragaan; i)

Belum optimalnya harmonisasi olah raga masyarakat, olah raga pendidikan dan olah raga prestasi;

j)

Kurangnya pelatih,juri/wasit yang bersertifikat daerah/nasional.

10. Pariwisata a) Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan; b) Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan; c) Belum optimalnya promosi dan publikasi potensi wisata; d) Rendahnya dukungan dan kerjasama stakeholder yang terkait dengan pengembangan pariwisata; e) Terbatasnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pembangunan pariwisata. 11. Kebudayaan a) Rendahnya minat generasi muda dalam mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya; 68

b) Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya; c) Belum optimalnya sosialisasi nilai-nilai budaya; d) Masih kurangnya event kesenian dan kebudayaan yang bersifat apresiatif dan mencerahkan bagi generasi muda; e) Masih sempitnya apresiasi terhadap kesenian sehingga tidak mengintegrasikan (ideas, activities dan peninggalan sejarah) yang kesemuanya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 12. Ketransmigrasian a) Rendahnya minat dan motivasi masyarakat mengikuti program transmigrasi; b) Belum optimalnya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) ketransmigrasian kepada masyarakat; c) Terbatasnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian; d) Rendahnya manajemen pengelolaan transmigrasi karena kemampuan dan kinerja SDM penyelenggara pelayanan transmigrasi belum optimal; e) Lemahnya komunikasi dan koordinasi antar daerah dalam penyelenggaraan pelayanan transmigrasi. 13. Perpustakaan a) Masih rendahnya budaya baca masyarakat (masih didominasi budaya lisan); b) Keberadaan perpustakaan masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat; c) Sarana dan prasarana perpustakaan juga belum memadai; d) Kemampuan pustakawan dalam melakukan manajemen perpustakaan belum memadai; e) Belum optimalnya kualitas pelayanan yang berbasis teknologi dan kuantitas pelayanan di bidang perpustakaan; f) Masih lemahnya managemen perpustakaan; g) Masih kurangnya koleksi buku yang tersedia. B.

Ekonomi 1. Perdagangan a) Lemahnya daya saing di bidang perdagangan; b) Belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merek dagang beberapa produk ekspor; c) Terbatasnya jaringan usaha perdagangan di dalam negeri dan luar negeri; d) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang perdagangan; e) Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; f) Menurunnya nilai ekspor non migas; g) Lemahnya koordinasi penyaluran dan pengawasan distribusi bahan bakar; h) Belum tersedianya regulasi pemanfaatan sumber daya energi. 2. Industri a) Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia industri yang memiliki kompetensi, etos kerja tinggi dan profesional; 69

b) Terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan bahan baku; c) Terbatasnya infrastruktur pada sentra-sentra industri; d) Terbatasnya penguasaan teknologi serta Research and Development; e) Rendahnya akses permodalan usaha bagi industri rumah tangga dengan lembaga keuangan; f) Masih lemahnya jaringan pemasaran hasil produksi. 3. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a) Rendahnya kompetensi pengurus dan pengelola koperasi; b) Belum berkembangnya usaha kecil menengah; c) kurangnya akses permodalan; d) Kurangnya peran koperasi sebagai pelaku ekonomi dalam dunia usaha; e) Terbatasnya akses pasar bagi koperasi usaha kecil dan menengah. 4. Penanaman Modal a) Rendahnya pertumbuhan investasi di Kota Tegal; b) Terbatasnya fasilitas infrastruktur pendukung untuk pengembangan investasi; c) Kurang optimalnya promosi yang dilakukan untuk menarik minat investor. 5. Kelautan dan Perikanan a) Masih rendahya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir; b) Meningkatnya kerusakan sumberdaya kelautan yang berdampak pada penurunan hasil dan kualitas tangkapan ikan; c) Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya laut; d) Masih rendahnya jumlah produksi dan nilai produksi perikanan; e) Tingginya kerusakan wilayah pesisir dan laut yang berdampak pada terjadinya bencana alam; f) Belum optimalnya penanganan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan. 6. Pertanian a) Masih rendahya tingkat kesejahteraan petani; b) Berkurangnya luasan lahan pertanian; c) Belum optimalnya penyediaan pupuk bagi petani; d) Belum optimalnya pemasaran hasil produksi peternakan; e) Masih rendahnya keterampilan peternak dalam mengolah hasil-hasil peternakan; f) Masih ditemukannya penyakit hewan menular strategis/zoonosis. 7. Ketahanan Pangan a) Belum optimalnya cadangan pangan, terutama beras, untuk menghadapi rawan pangan dan gejolak harga pangan; b) Belum optimalnya alur distribusi pangan; c) Masih banyaknya penduduk miskin yang berpotensi mengalami kerawanan pangan; 70

d) Belum terbiasanya penduduk melakukan diversifikasi dalam mengkonsumsi pangan sumber energi/karbohidrat; e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan sumber protein. C.

Tata Ruang, Sarana dan Prasarana 1. Penataan Ruang a) Belum tersusunnya rencana detail tata ruang kota; b) Masih adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian; c) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya; d) Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; e) Belum optimalnya kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). 2. Perhubungan a) Kurangnya regulasi/aturan tentang transportasi darat; b) Kurangnya perlengkapan jalan baik secara kuantitas maupun kualitas untuk menunjang manajemen lalu lintas; c) Kurangnya keterpaduan pelayanan angkutan jalan dengan moda lain; d) Belum tersedianya pedoman penataan angkutan penumpang umum. 3. Perumahan a) Terbatasnya

kemampuan

pemerintah

menyediakan

rumah

type

sederhana

bagi

masyarakat menengah dan kurang mampu; b) Masih banyaknya rumah dan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan dan layak huni; c) Pengelolaan dan pengolahan sampah belum memenuhi standar; d) Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah; e) Belum optimalnya penyediaan lahan pemakaman umum; f) Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau. 4. Pekerjaan Umum a) Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan jalan dan jembatan. b) Belum optimalnya pemeliharaan jalan dan jembatan; c) Belum terintegrasinya Sistem informasi/data base jalan/jembatan dalam perencanaan pembangunan jalan/jembatan dan pemanfaatan ruang kota; d) Belum optimalnya keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase kota dengan perencanaan penataan ruang kota; e) Relevansi faktor kondisi kontur dalam perencanaan saluran drainase/gorong-gorong masih kurang optimal; f) Belum adanya keterpaduan sistem jaringan pengelolaan sumber daya air; g) Masih minimnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat; h) Belum adanya penanganan sistem pengendalian banjir/genangan di Kota Tegal; 71

i) Belum meratanya pembangunan prasarana dan sarana drainase kota Tegal; j) Kerusakan sarana dan prasarana lingkungan akibat rob semakin meningkat; k) Belum adanya keterpaduan sistem jaringan dan manajemen pengolahan air; l) Masih kurangnya integrasi dalam pembangunan sistem sanitasi; m) Masih kurangnya sarana dan prasarana serta SDM pemadam kebakaran; n) Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang tata bangunan dan gedung serta pengembangan lingkungan; o) Belum optimalnya penanganan system LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum). 5. Pertanahan a) Belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan perijinan lokasi; b) Belum optimalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum; c) Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan perencanaan penggunaan tanah; d) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum pertanahan dalam masyarakat serta zonasi penggunaan lahan. 6. Komunikasi dan Informatika a) Belum memadainya sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika; b) Belum memadainya sistem informasi manajemen yang terintegrasi; c) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia bidang komunikasi dan informatika; d) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang berbasis IT. D.

Politik dan Tata Pemerintahan 1. Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian a) Belum optimalnya pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah; b) Terbatasnya kemampuan sumberdaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; c) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang amanah; d) Terbatasnya SDM aparatur yang sesuai kompetensi; e) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan potensi sumber pendapatan daerah; f)

Kurangnya pemahaman aparatur tentang sistem akuntabilitas kinerja aparatur;

g) Belum optimalnya kerjasama antar daerah; h) Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal penyelenggaran pemerintahan; i)

Belum optimalnya peran persandian dalam menunjang kebijakan daerah;

j)

Belum tersedianya data indeks kepuasan masyarakat;

k) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. 2. Perencanaan Pembangunan a) Rendahnya ketersedian dan pengelolaan

data dan informasi yang berkualitas

untuk

mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lengkap dan pilah gender; b) Belum optimalnya koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 72

c) Rendahnya pemanfaatan kerjasama antar daerah terkait dengan meningkatkan pemanfaatan

dan

kelestarian

lingkungan,

pelayanan

publik

dan

peningkatan

kesejahteraan; d) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. 3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a) Meningkatnya pelanggaran hukum; b) Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan kesatuan bangsa; c) Rendahnya kesadaran politik warga negara; d) Belum optimalnya peran dan fungsi partai politik dalam pendidikan politik; e) Belum optimalnya pembinaan dan kapasitas aparat dalam membina keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; f)

Rendahnya kapasitas masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana.

4. Statistik a) Belum optimalnya penyelenggaran statistik khusus dan sektoral; b) Belum optimalnya jejaring pemanfaatan statistik khusus dan sektoral. 5. Kearsipan a) Belum optimalnya penataaan dokumen/arsip daerah; b) Kurang memadainya sarana dan prasarana bidang kearsipan daerah; c) Kurang optimalnya penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dalam mendukung otomasi penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; d) Kurang memadainya SDM yang menangani dokumen/arsip daerah; e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penyelematan dan pelestarian arsip. E.

Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1. Lingkungan Hidup a) Masih tingginya pencemaran udara; b) Menurunnya kualitas lingkungan perairan sungai, pantai dan tanah; c) Masih adanya luasan kerusakan mangrove/bakau di sebagian kawasan pesisir dan menurunnya daya tampung sungai; d) Belum optimalnya pemberdayaan LSM lingkungan; e) Belum memadainya dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu; f) Kurang terintegrasinya pembangunan dan kerja sama serta komitmen antar lembaga dan antar daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup; g) Kurangnya komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam membiayai pemulihan kerusakan/pencemaran lingkungan; h) Belum optimalnya alih teknologi dan implementasi teknologi lingkungan; i) Kurangnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang memadai.

73

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A.

Visi Visi adalah rumusan umum yang merupakan suatu pemikiran atau pandangan ke depan, tentang keadaan yag diinginkan pada akhir periode perencanaan. Maka guna mewujudkan visi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pelibatan masyarakat melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat (GERBANG MAS) Kota Bahari menjadi faktor kunci yaitu suatu gerakan moral dan aksi nyata seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu visi pembangunan jangka menengah Kota Tegal 2009-2014, dengan mendasarkan pada situasi, kondisi, potensi dan tantangan Kota Tegal dimasa mendatang sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan berdaya saing untuk memperkuat Kota Tegal sebagai pusat perdagangan, jasa, industri dan maritim menuju masyarakat yang partisipatif dan sejahtera”. Rumusan visi tersebut diatas terdiri dari tiga frase pembentuk kalimat yang mengandung makna sangat dalam. Frase pertama terkait dengan cita-cita terwujudnya kondisi masyarakat Kota Tegal yaitu masyarakat yang bermoral, berbudaya dan berdaya saing. Frase kedua mengandung arti cita-cita kondisi Kota Tegal yang diinginkan yaitu menuju Kota Tegal sebagai pusat perdagangan, jasa, industri dan maritim. Sedangkan frase ketiga mengandung tujuan yang diinginkan yaitu masyarakat yang partisipatif dan sejahtera. Secara rinci pengertian atas visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Terwujudnya masyarakat yang bermoral : masyarakat yang bermoral adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki budi pekerti luhur dilandasi oleh penghayatan tinggi terhadap agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya. Budi perkerti atau moral yang luhur ini menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya :

masyarakat

yang berbudaya adalah

masyarakat yang memiliki adat istiadat, kebiasaan, kultur, yang menunjukkan ciri-ciri masyarakat beradab, atau menghormati

norma-norma

yang berlaku umum dalam menjalankan kehidupan

sehari, dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terwujudnya Masyarakat yang berdaya saing : masyarakat yang berdayasaing adalah masyarakat yang memiliki potensi, kemampuan dan keunggulan sesuai dengan bidang keahliannya Memperkuat Kota Tegal sebagai pusat perdagangan dan jasa : memperkuat Kota Tegal sebagai pusat perdagangan adalah bahwa Kota Tegal dikuatkan sebagai pusat transaksi baik barang

74

maupun jasa untuk wilayah Jawa Tengah bagian barat, dan dikuatkan menjadi pusat perdagangan dan jasa bagi daerah-daerah kabupaten/kota sekitarnya. Memperkuat Kota Tegal sebagai kota industri : Memperkuat Kota Tegal sebagai kota industri adalah menguatkan Kota Tegal sebagai sentra industri logam dan mesin, predikat ini perlu terus dipertahankan dengan mengembangkan tidak hanya terbatas pada logam dan mesin saja namun juga produk-produk

lainnya misalnya tekstil dan produk tenun, industri kerajinan, batik

tegalan maupun industri lainnya. Memperkuat Kota Tegal sebagai kota maritim : Memperkuat Kota Tegal sebagai kota maritim adalah menguatkan Kota Tegal kota yang didukung oleh potensi sumberdaya pesisir dan laut sehingga semakin mampu memanfaatkannya secara optimal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah. Terwujudnya masyarakat yang partisipatif : masyarakat yang partisipatif adalah masyarakat yang memiliki kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dan peduli dalam pembangunan guna mewujudkan kondisi lingkungan dan taraf kehidupan yang lebih baik. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera : Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin secara layak dengan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

B.

Misi Untuk mencapai visi jangka menengah 2009–2014 Kota Tegal, misi yang dilaksanakan Kota Tegal adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu, kreatif, inovatif yang

bertumpu pada nilai-nilai agama serta budaya sebagai sumber inspirasi dan

motivasi. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). 4. Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan menegakkan supremasi hukum. 5. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan serta harmonisasi seluruh komponen pelaku pembangunan. 6. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 7. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan penciptaan peluang usaha guna mendorong tumbuhnya usaha baru. 8. Meningkatkan kapasitas manajemen dan akses permodalan bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. 9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum daerah serta mengembangkan citra kota yang berwawasan lingkungan. 10. Meningkatkan infrastruktur dan jasa pelayanan perikanan kelautan sesuai kewenangan pemerintah kota serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi bahari (maritim) dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah.

75

C.

Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2009 – 2014 adalah sebagai berikut : 1. Misi “Meningkatkan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu, kreatif, inovatif yang bertumpu pada nilai-nilai agama serta budaya sebagai sumber inspirasi dan motivasi” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan : 1) Peningkatan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan 3) Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan 4) Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap agama. 5) Peningkatan apresiasi dan pelestarian budaya lokal. 6) Peningkatan peran serta masyarakat dan pelayanan perpustakaan yang berbasis teknologi. b. Sasaran : 1) Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. 2) Terselenggaranya pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar 9 tahun dan jenjang menengah bagi keluarga miskin. 3) Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan 4) Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan 5) Meningkatnya pemahaman dan penghayatan terhadap agama. 6) Meningkatnya apresiasi dan pelestarian budaya lokal. 7) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pelayanan perpustakaan yang berbasis teknologi. 2. Misi “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan : 1) Penurunan tingkat angka kesakitan 2) Penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi 3) Penurunan prevalensi gizi buruk 4) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan 5) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat b. Sasaran : 1) Menurunnya angka kesakitan 2) Menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi 3) Menurunnya prevalensi gizi buruk 4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan 5) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 6) Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat

76

3. Misi “Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance)” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan : 1) Peningkatan kompetensi aparatur 2) Peningkatan kesejahteraan aparatur 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik 4) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 5) Peningkatan pengelolaan arsip-arsip daerah 6) Peningkatan kualitas data statistik sesuai perkembangan b. Sasaran : 1) Meningkatnya kompetensi aparatur 2) Meningkatnya loyalitas pegawai 3) Meningkatnya kinerja pegawai 4) Meningkatnya kesejahteraan aparatur 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik 6) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 7) Meningkatnya pengelolaan arsip-arsip daerah 8) Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan daerah 9) Meningkatnya kualitas data statistik sesuai perkembangan 4. Misi ”meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan menegakkan supremasi hukum” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan : 1) Peningkatan penegakan dan kepastian hukum 2) Peningkatan keamanan, dan ketenteraman 3) Peningkatan mitigasi bencana b. Sasaran : 1) Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum 2) Meningkatnya keamanan, dan ketenteraman 3) Menurunnya intensitas penyakit masyarakat 4) Meningkatnya mitigasi bencana 5. Misi “meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan serta harmonisasi seluruh komponen pelaku pembangunan” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan : 1) Peningkatan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang responsif gender, 2) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembangunan daerah. 3) Peningkatan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak 4) Peningkatan kesetiakawanan sosial dalam mengatasi masalah kependudukan. 5) Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga. 6) Peningkatan sistem administrasi kependudukan 7) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera

77

b. Sasaran : 1) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat yang responsif gender, 2) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembangunan daerah. 3) Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak 4) Meningkatnya kesetiakawanan sosial 5) Meningkatnya prestasi generasi muda 6) Meningkatnya prestasi olahraga. 7) Meningkatnya sistem administrasi kependudukan 8) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera 6. Misi ”meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan : 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi program penanggulangan kemiskinan 2) Peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja 3) Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja 4) Peningkatan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 5) Peningkatan kemitraan dunia usaha dalam “Corporate Social Responsibility” (CSR) b. Sasaran : 1) Menurunnya jumlah penduduk miskin 2) Menurunnya angka pengangguran 3) Meningkatnya kesempatan kerja 4) Meningkatnya penanganan PMKS 5) Meningkatnya pengusaha yang terlibat dalam CSR. 7. Misi “meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan penciptaan peluang usaha guna mendorong tumbuhnya usaha baru” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan : 1)

Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi investor;

2)

Peningkatan nilai tambah produk Industri Kecil dan Menengah (IKM).

3)

Perluasan akses pasar dan distribusi barang /jasa.

4)

Peningkatan ketersediaan, keamanan dan distribusi pangan

5)

Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan

b. Sasaran : 1)

Meningkatnya investasi

2)

Meningkatnya nilai tambah produk Industri Kecil dan Menengah (IKM).

3)

Meningkatnya nilai ekspor

4)

Meningkatnya akses pasar dan distribusi barang /jasa.

5)

Meningkatnya ketersediaan, keamanan dan distribusi pangan

6)

Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan

8. Misi “Meningkatkan kapasitas manajemen dan akses permodalan bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan : 1)

Peningkatan manajemen usaha koperasi dan UMKM

2)

Peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM 78

3)

Peningkatan produktivitas, mutu dan distribusi produk UMKM.

b. Sasaran: 1) Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM 2) Meningkatnya permodalan bagi koperasi dan UMKM 3) Meningkatnya produktivitas, mutu dan distribusi produk UMKM. 9. Misi “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum daerah serta mengembangkan citra kota yang berwawasan lingkungan” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan : 1)

Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum perkotaan

2)

Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana permukiman

3)

Penurunan pencemaran lingkungan

4)

Peningkatan kualitas manajemen tata ruang dan pelestarian lingkungan

5)

Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata

6)

Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi

b. Sasaran: 1)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum perkotaan .

2)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana permukiman .

3)

Meningkatnya kualitas lingkungan.

4)

Meningkatnya kualitas manajemen tata ruang dan pelestarian lingkungan.

5)

Meningkatnya sarana dan prasarana obyek wisata.

6)

Meningkatnya pelayanan, sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi

10. Misi “meningkatkan infrastruktur dan jasa pelayanan perikanan kelautan sesuai kewenangan pemerintah kota serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi bahari (maritim) dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : a. Tujuan : 1)

Peningkatan aktivitas perekonomian yang berbasis pada potensi pesisir dan kelautan (maritim),

2)

Peningkatan kelestarian ekosistem pantai dan pesisir.

3)

Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana tempat pelelangan serta pengolahan ikan

b. Sasaran: 1)

Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Tempat Pelabuhan Ikan (TPI) maupun Pelabuhan Niaga.

2)

Meningkatnya pemanfaatan potensi pantai untuk kepentingan komersial.

3)

Meningkatnya produktivitas perikanan.

4)

Terjaganya kelestarian fungsi sabuk hijau Kota Tegal.

5)

Meningkatnya pemanfaatan perairan pantai (eskploitasi) yang ramah lingkungan.

6)

Meningkatnya infrastruktur, sarana dan prasarana tempat pelelangan serta pengolahan ikan

79

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi I.

Sosial Budaya 1. Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar, Menengah, dan Non Formal. 2. Meningkatkan mutu pelayanan, pemberdayaan masyarakat, sistem surveilans dan monitoring informasi . 3. Memanfaatkan Peluang Pendanaan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi maupun dari banyak pihak yang peduli. 4. Membebaskan Biaya Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu/ Miskin.

II. Ekonomi 1. Memanfaatkan Potensi Ekonomi Lokal Khususnya Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi 2. Memfasilitasi Iklim Kondusif Untuk Investasi. 3. Memfasilitasi Kegiatan Ekonomi Kerakyatan Yang Produktif. III. Sarana dan Prasarana 1. Memelihara Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik. 2. Mengoptimalkan Potensi Hubungan Kerjasama Antar Daerah Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Untuk Peningkatan Pelayanan Publik. IV. Politik, Hukum dan Tata Pemerintahan 1. Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) 2. Memfasilitasi Peran Serta/Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik, Penegakan Hukum dan HAM.

B. Arah Kebijakan I.

Sosial Budaya 1. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan Pada Seluruh Jenjang Pendidikan. 2. Mengurangi Angka Putus Sekolah (Drop Out). 3. Menurunkan Angka Kesakitan DBD, Gizi buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Meningkatkan case detection rate TB (Angka Penemuan Kasus TB) . 4. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan lokal. 5. Meningkatkan Kualitas Moral dan Budi Pekerti Serta Kondisi Jasmani dan Rohani Masyarakat. 6. Menurunkan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Pengangguran.

80

II. Ekonomi 1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Daerah. 2. Meningkatkan Jumlah Investor dan Nilai Investasi. III. Sarana dan Prasarana Meningkatkan Fungsi Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan Dalam Mendukung Daya Saing Daerah. IV. Politik, Hukum dan Tata Pemerintahan 1. Meningkatkan Kualitas dan Pendidikan Pegawai Sesuai Dengan Persyaratan Jabatan atau Fungsinya. 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

81

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kebijakan Umum a. Sosial Budaya 1. Pendidikan Kebijakan dalam urusan pendidikan diarahkan pada: 1) Mewujudkan pemerataan dan mutu pendidikan disemua jenjang baik formal, non formal maupun informal 2) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Formal dan Non Formal; 3) Meningkatkan

tata

kelola,

akuntabilitas

dan

pencitraan

publik

dalam

penyelenggaraan pendidikan; 4) Meningkatkan wawasan kebangsaan pendidikan nasional, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan. 5) Meningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Kesehatan Kebijakan dalam urusan kesehatan diarahkan pada: 1) Meningkatkan upaya lingkungan yang sehat dan perilaku hidup bersih serta sehat; 2) Memanfaatkan potensi lokal dalam perbaikan gizi masyarakat; 3) Meningkatkan kapasitas sistem, organisasi dan individu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Tegal; 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan, sehingga masyarakat mampu, dapat mensubsidi masyarakat yang kurang mampu; 6) Meningkatkan sistem surveilen dan monitoring dan informasi kesehatan. 3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kebijakan dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada : 1) Menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) yang baik dan mendorong peran serta masyarakat dalam KB Mandiri; 2) Mewujudkan pengembangan BKB Posyandu, PAUD, Bina Remaja dan Bina Lansia untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera; 3) Menurunnya korban penyalahgunaan NAPZA, PMS termasuk HIV/ AIDS serta meningkatkan kualitas pelayanan korban penyalahgunaan NAPZA, PMS dan HIV/ AIDS . 4. Ketenagakerjaan Kebijakan dalam urusan ketenagakerjaan diarahkan pada: 82

1) Meningkatkan dan perluasan lapangan pekerjaan di berbagai sektor; 2) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 3) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 5. Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil diarahkan pada: 1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 2) Meningkatkan sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Peningkatan kualitas SDM aparat. 6. Sosial Kebijakan dalam urusan sosial diarahkan pada : 1) Memantapkan manajemen pelayanan sosial yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

serta

koordinasi

atau

keterpaduan, sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan dan perlindungan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabel; 2) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil bagi masyarakat miskin untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar dan santunan kematian ; 3) Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, termasuk masyarakat mampu , dunia usaha dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada : 1) Meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan ; 2) Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan, anak dan remaja ; 3) Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik serta lembagalembaga sosial kemasyarakatan. 8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebijakan dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada : 1) Menfasilitasi

pengembangan

masyarakat

dan

lembaga

kelurahan

dalam

melaksanakan pembangunan; 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kelurahan; 3) Meningkatkan fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat menunjang pemberdayaan masyarakat; 4) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan; 5) Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan kelurahan. 9. Kepemudaan dan Olah Raga Kebijakan dalam urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada: 83

1) Meningkatkan peran serta pemuda secara aktif dalam bidang organisasi dan kegiatan kepemudaan dan terlibat dalam pembangunan di segala bidang ; 2) Meningkatkan

kerjasama

dan

kemitraan

dengan

berbagai

pihak

untuk

mengembangkan program pemberdayaan kelembagaan organisasi kepemudaan secara integratif dan berkelanjutan; 3) Meningkatkan partispasi masyarakat pada bidang olah raga yang bermuara pada terwujudnya prestasi olah raga ; 4) Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dengan peningkatan daya dukung sarana dan prasarana olahraga serta sumberdaya manusia yang kompeten 10. Pariwisata Kebijakan dalam urusan pariwisata diarahkan pada : 1) Mengembangkan obyek wisata, kapasitas aparatur dan kunjungan wisata; 2) Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengembangan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha pariwisata . 11. Kebudayaan Kebijakan dalam urusan kebudayaan diarahkan pada : 1) Mewujudkan pembinaan, perlindungan, pelestarian budaya dan kesenian daerah, serta pelestarian peninggalan sejarah.

12. Ketransmigrasian Kebijakan dalam urusan ketransmigrasian diarahkan pada : 1) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan dan pengembangan wilayah transmigrasi; 2) Meningkatkan media Komunikasi, informasi dan edukasi ketransmigrasian untuk menumbuhkan minat masyarakat; 3) Meningkatkan kompetensi calon transmigran melalui pelatihan; 4) Meningkatkan SDM penyelenggara pelayanan transmigrasi. 13. Perpustakaan Kebijakan dalam urusan keperpustakaan diarahkan pada : 1) Meningkatkan minat baca masyarakat melalui berbagai macam aktivitas; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana perpustakaan; 3) Meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas. b. Ekonomi 1. Perdagangan Kebijakan dalam urusan perdagangan diarahkan pada : 1) Meningkatkan akses dan perluasan pasar produk ekspor serta pengembangan kerjasama perdagangan internasional yang saling menguntungkan; 2) Meningkatkan daya saing produk ekspor melalui standarisasi produk ; 84

3) Menguatkan kelembagaan usaha perdagangan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas sistem distribusi serta perlindungan usaha; 4) Meningkatkan promosi, prasarana produksi, distribusi dan jaringan informasi pemasaran ; 5) Menciptkaan budaya penggunaan produk dalam negeri ; 2. Industri Kebijakan dalam urusan industri diarahkan pada : 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi industri untuk lebih produktif dan efisien; 2) Menyediakan bahan baku untuk mendukung pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Tegal dan mendorong penggunaan bahan baku lokal; 3) Meningkatkan infrastruktur sentra industri ; 4) Meningkatkan kualitas produksi industri sehingga bersaing di pasar global; 5) Meningkatkan

kemampuan

industri

kecil

dan

menengah

untuk

mengakses

permodalan pada lembaga keuangan; 6) Meningkatkan jaringan pemasaran hasil produksi; 7) Meningkatkan kesadaran pengusaha untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan. 3. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kebijakan dalam urusan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diarahkan pada: 1) Meningkatkan

profesionalitas

para

pengurus

koperasi

dan

mengembangkan

kelembagaan ekonomi masyarakat; 2) Meningkatkan akses Koperasi dan UMKM terhadap lembaga pembiayaan dan penguatan kelembagaan keuangan yang dimiliki dan dikelola masyarakat (KSP/USP, KJKS dll); 3) Mengembangkan jaringan usaha dan perluasan akses dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM. 4. Penanaman Modal Kebijakan dalam urusan penanaman modal diarahkan pada: 1) Meningkatkan pertumbuhan investasi dengan realisasinya; 2) Meningkatkan dukungan dari sisi SDM maupun infrastruktur; 3) Meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi . 5. Kelautan dan Perikanan Kebijakan dalam urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada : 1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir ; 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan; 3) Meningkatkan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. 85

6. Pertanian Kebijakan dalam urusan pertanian diarahkan pada : 1) Meningkatkan

kesejahteraan

petani

melalui

pengembangan

agribisnis

dan

pemanfaatan lahan tidur; 2) Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian/perkebunan potensial; 3) Meningkatkan produksi pertanian/perkebunan melalui pencegahan alih fungsi lahan dan pengembangan bibit unggul; 4) Meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan secara optimal. 7. Ketahanan Pangan Kebijakan dalam urusan ketahanan pangan diarahkan pada: 1) Meningkatkan daya beli masyarakat dan persediaan pangan; 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi konsumsi sumber karbohidrat dan protein . c. Tata Ruang, Sarana dan Prasarana 1. Penataan Ruang Kebijakan dalam urusan penataan ruang diarahkan pada: 1) Mewujudkan penyusunan rencana rinci kawasan strategis kota Tegal ; 2) Mewujudkan kesesuaian perubahan ruang terhadap rencana pemanfaatan ruang; 3) Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan rencana peruntukkannya ; 4) Mempertahankan lahan produktif sebagai ruang terbuka pertanian dan kawasan resapan air; 5) Meningkatkan

keterlibatan

para

pelaksana

pembangunan

dalam

rencana

pemanfaatan tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ; 6) Mewujudkan sistem informasi perencanaan pemanfaatan ruang yang bersinergi dengan pelaksanaan perencanaan ; 7) Meningkatkan

keterlibatan

masyarakat

dalam

rencana

pemanfaatan

ruang

Penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang ; 8) Meningkatkan kinerja BKPRD guna dapat memfasilitasi pemecahan permasalahan perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Perhubungan Kebijakan dalam urusan perhubungan diarahkan pada : 1) Mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, lancar, tertib dan teratur dengan meningkatkan perlengkapan jalan; 2) Meningkatkan pelayanan angkutan umum; 3) Menyusun pedoman penataan angkutan penumpang umum di Kota Tegal; 4) Meningkatkan keterpaduan angkutan jalan dengan moda lain. 86

3. Perumahan Kebijakan dalam urusan perumahan diarahkan pada: 1) Mewujudkan pembangunan perumahan baru untuk masyarakat menengah dan kurang mampu; 2) Meningkatkan penataan lingkungan kawasan kumuh perumahan di Kota Tegal. 4. Pekerjaan Umum Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada: 1) Mewujudkan sistem informasi/data base jalan/jembatan yang integrasi dalam perencanaan pembangunan jalan/jembatan dengan pemanfaatan ruang kota; 2) Meningkatkan kondisi kualitas dan kuantitas jaringan jalan di Kota Tegal; 3) Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase kota dengan perencanaan penataan ruang kota; 4) Meningkatkan dan memperhatikan relevansi kondisi kontur dalam perencanaan saluran drainase/gorong yang masih kurang diperhatikan; 5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan saluran drainase/gorong-gorong perkotaan dengan meningkatkan ketegasan sanksi dalam mengoptimalkan fungsi saluran drainase; 6)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran drainase perkotaan di wilayah Kota Tegal;

7)

Mewujudkan sistem jaringan dan manajeman pengolahan air baku secara terpadu;

8)

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana air minum;

9)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kota melalui rencana induk sistem sanitasi kota Tegal;

10) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas; 11) Meningkatkan kualitas SDM dibidang bangunan dan gedung; 12) Mewujudkan sistem proteksi kebakaran padan bangunan dan gedung; 13) Mewujudkan

penataan

lingkungan

permukiman

perkotaan

yang

layak

dan

memperhatikan ekologi perkotaan; 14) Meningkatkan upaya kesiagaan dan pencegahan kebakaran dengan mewujudkan NSPM RISPK; 15) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kota Tegal; 16) Mewujudkan penataan

lingkungan permukiman penduduk yang berwawasan

lingkungan; 17) Mewujudkan NSPM pencegahan bahaya kebakaran di wilayah perkotaan; 18) Meningkatkan proteksi kebakaran Kota Tegal melalui Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) ; 19) Meningkatkan kapasitas Air Minum; 20) Mewujudkan NSPM pencegahan bahaya kebakaran di wilayah perkotaan dalam meningkatkan pemantapan kehandalan gedung dan lingkungan. 87

5. Pertanahan Kebijakan dalam urusan pertanahan diarahkan pada : 1) Menguatkan fasilitasi dan pelayanan perijinan lokasi pembukaan tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 2) Menguatkan fasilitasi dan penyelesaian permasalahan perijinan, penyelesaian sengketa dan pengaturan pertanahan yang semakin baik; 3) Menguatkan fasilitasi dan pelayanan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi kelebihan maksimum dan tanah absentee; 4) Menguatkan tertib administrasi dan perencanaan penggunaan tanah; 5) Menguatkan penegakkan hukum pertanahan dan mantapnya perencanaan tata ruang yang semakin baik. 6. Komunikasi dan Informatika Kebijakan dalam urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada: 1) Meningkatkan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika; 2) Meningkatkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; 3) Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mass media dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah. d. Politik dan Tata Pemerintahan 1. Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan

daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Kebijakan dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian diarahkan pada : 1) Meningkatkan sinergitas dalam penyusunan peraturan daerah dengan peraturan perundangan Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan otonomi daerah; 2) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik, dan peningkatan kapasitas aparatur; 3) Mengoptimalkan administrasi Kelurahan dan Kecamatan; 4) Meningkatkan pemanfaatan akses teknologi informasi, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah Kota dan pelayanan kepada masyarakat; 5) Meningkatkan kinerja pemerintah dengan menetapkan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk berbagai urusan wajib; 6) Meningkatkan kerjasama antar daerah melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah kota; 7) Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka implementasi dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah; 8) Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 9) Mengoptimalkan manajemen pengelolaan aset daerah; 88

10) Mengoptimalkan

sistem

pengawasan internal

dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan Kepala Daerah; 11) Mengoptimalkan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui dukungan peraturan perundangan serta kesadaran hukum masyarakat; 12) Meningkatkan peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 13) Mengoptimalkan pelayanan kedinasan terhadap KDH/WKDH; 14) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan kelurahan, melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan, serta melengkapi peraturan daerah tentang kelurahan; 15) Mengoptimalkan penyelenggaraan kepegawaian daerah dan perangkat daerah dengan melaksanakan reformasi secara bertahap; 16) Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 17) Meningkatkan kapasitas kinerja aparatur selaras dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Perencanaan Pembangunan Kebijakan dalam urusan pembangunan diarahkan pada : 1) Meningkatkan

kerjasama

dan

sinergitas

perencanaan

pembangunan

dengan

Kabupaten di sekitar Kota Tegal; 2) Mengembangkan perencanaan wilayah kecamatan strategis dan cepat tumbuh; 3) Meningkatkan pengendalian perencanaan pengembangan tata ruang kota; 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; 5) Mengoptimalkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 6) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. 3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kebijakan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada: 1) Menguatkan dan fasilitasi kesadaran hukum dan HAM melalui pengembangan kelembagaan kesadaran hukum dan perundang-undangan; 2) Menguatkan wawasan kebangsaan dan kesatuan bangsa bagi warga masyarakat; 3) Menguatkan kesadaran politik masyarakat bagi perempuan dan pemilih pemula; 4) Menguatkan peran dan fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik dan meningkatkan komunikasi politik dengan masyarakat; 5) Meningkatkan

pembinaan

profesionalisme

dan

kapasitas

aparatur

dalam

pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6) Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana. 7) Meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

89

4. Statistik Kebijakan dalam urusan statistik diarahkan pada : 1) Mengembangkan data statistik sektoral secara pilah gender; 2) Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kestatistikan; 3) Menguatkan dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus; 4) Menguatkan jejaring kerja sama penerbitan statistik khusus. 5. Kearsipan Kebijakan dalam urusan kearsipan diarahkan pada : 1) Meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen kearsipan guna mendukung otomatisasi arsip daerah. 2) Mewujudkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah secara optimal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang kearsipan 3) Mewujudkan penataan dokumen/arsip daerah secara optimal 4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui penyadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. e. Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1. Lingkungan Hidup Kebijakan dalam urusan lingkungan hidup diarahkan pada: 1) Meningkatkan

rehabilitasi/pemulihan

dan

konservasi

sumberdaya

alam

dan

lingkungan. 2) Meningkatkan aktivitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. 3) Meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dan LSM. 4) Meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan. 5) Meningkatkan perhatian dan komitmen berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup. 6) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi pegelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 7) Meningkatkan ketersediaan basis data informasi lingkungan. B. Program Pembangunan Daerah a. Sosial Budaya 1. Pendidikan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Pendidikan Dasar; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan Non Formal ; 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 2. Kesehatan 90

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakir Menular; 7) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 8) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Paru/Rumah Sakit Mata; 9) Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 10) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 11) Program Peningkatan pelayanan Kesehatan anak balita 12) Program Peningkatan pelayanan Kesehatan lansia 13) Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Program Keluarga Berencana; 2) Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); 3) Program Pelayanan Kontrasepsi; 4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; 5) Program Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di masyarakat; 6) Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; 4. Tenaga Kerja 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 5. Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan; 2) Program Peningkatan kualitas SDM penyelenggara Administrasi Kependudukan dan catatan sipil. 6. Sosial 1) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 3) Program pembinaan anak terlantar; 4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 91

5) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; 6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); 7) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan; 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak; 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan; 4) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan; 5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak. 8. Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 2) Program Peningkatan partispasi masyarakat dalam membangun desa ; 3) Program penguatan kelembagaan pemerintah kelurahan dan swadaya masyarakat; 4) Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; 5) Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. 9. Pemuda dan Olah Raga 1) Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda; 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda; 4) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; 5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajeman Olah Raga; 6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; 7) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga. 10. Pariwisata 1) Program Pengembangan Pemasaran pariwisata; 2) Program Pengembangan destinasi pariwisata; 3) Program Pengembangan Kemitraan. 11. Kebudayaan 1) Program pengembangan nilai budaya; 2) Program pengelolaan kekayaan budaya; 3) Program pengelolaan keragaman budaya; 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 12. Ketransmigrasian 1) Program pengembangan wilayah transmigrasi; 92

13. Perpustakaan 1) Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan b. Ekonomi 1. Perdagangan 1) Program peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 2) Program peningkatan dan pengembangan ekspor; 3) Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 4) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 5) Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional; 2. Industri 1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 2) Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah ; 3) Program peningkatan kemampuan Teknologi Industri; 4) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial.

3. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1) Program Penciptaan Iklim tentang Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif; 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil; 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 5) Program Peningkatan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 4. Penanaman Modal 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 5. Kelautan dan Perikanan 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2) Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut. 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 4) Program Pengembangan perikanan tangkap; 5) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut; 6) Program Optimalisasi dan Pemasaran Produksi Perikanan; 7) Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

93

6. Pertanian 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Peternakan; 4) Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7) Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan. 7. Ketahanan Pangan 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 2) Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; 3) Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. c. Tata Ruang, Sarana dan Prasarana 1. Penataan Ruang 1) Program Perencanaan Tata Ruang; 2) Program Pemanfaatan Ruang ; 3) Program Pengendalian Pemanfatan Ruang.

2. Perhubungan 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ; 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas; 5) Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 3. Perumahan 1) Program Pengembangan Perumahan. 2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 4. Pekerjaan Umum 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan; 3) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; 4) Program Pembangunan turap/talud/bronjong; 5) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya; 6) Program Pengendalian Banjir; 7) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 94

8) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; 9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 10) Program Pengendalian Banjir; 11) Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 12) Program Pembangunan infrastruktur perdesaan; 13) Program Pengaturan Jasa Konstruksi; 14) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi; 15) Program Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan; 16) Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan dan Gedung; 17) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan; 18) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 19) Program Peningkatan Sarpras Kebinamargaan. 5. Pertanahan 1) Program pembangunan sistem pendaftaran tanah; 2) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 3) Program pengembangan sistem informasi pertanahan; 6. Komunikasi dan Informatika 1) Program pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa; 2) Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi; 3) Program kerjasama Informasi Dengan Mass Media. d. Politik dan Tata Pemerintahan 1. Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan

daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1) Program penataan Peraturan Perundang-undangan; 2) Program penyelenggaraan Pemerintahan Umum; 3) Program peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah; 4) Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 5) Program peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah; 6) Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Program peningkatan pengelolaan Aset Daerah; 8) Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah; 9) Program peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 10) Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 11) Program peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH; 12) Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 13) Program penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah; 95

14) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah; 15) Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah. 16) Program peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah. 17) Program Pembangunan Kecamatan; 18) Program Pembangunan Kelurahan; 19) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 20) Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur; 21) Program Peningkatan disiplin aparatur; 22) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 23) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Perencanaan Pembangunan 1) Program peningkatan Kerjasama Pembangunan; 2) Program perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan; 3) Program perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh; 4) Program perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; 5) Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) Program perencanaan Pembangunan Daerah; 7) Program perencanaan Pembangunan Ekonomi; 8) Program perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; 9) Program perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam; 10) Program perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib hukum; 2) Program pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (kantrantibmas) dan pencegahan tindak kriminal secara swadaya; 3) Program pengembangan wawasan kebangsaan dan kenegaraan ; 4) Program pengembangan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan wawasan kebangsaan; 5) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat); 6) Program peningkatan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat; 7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana sosial dan alam. 4. Statistik Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. 5. Kearsipan 1) Program perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 96

2) Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah; 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan; 4) Program peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. e. Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1. Lingkungan Hidup 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam; 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; 6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 7) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem pesisir dan laut; 8) Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam.

97

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

RPJMD Kota Tegal Tahun 2009–2014 ini merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Tegal Tahun 2010-2025, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008. Dalam Bab V RPJPD tersebut khususnya Sub Bab 2 telah dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan, mencerminkan permasalahan pokok yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Tahapan kedua pembangunan Kota Tegal (2010-2014) diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas, dan pengelolaan sumber daya alam. Prioritas program pada RPJMD Kota Tegal tahun 2009–2014 dan kebutuhan pendanaan sebagaimana diuraikan di bawah ini. A. Rencana Program Prioritas 1. Meningkatkan

system

manajemen

pendidikan yang

berorientasi

pada

peningkatan mutu, kreativitas, daya inovatif yang bertumpu pada nilai-nilai agama serta budaya sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Dalam rangka mencapai misi tersebut program prioritas meliputi bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan dilaksanakan dengan target pencapaian sebagai berikut: a. Penguatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. b. Penguatan mutu sekolah kejuruan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar kerja. c. Penguatan pendidikan non formal serta informal d. Penguatan relevansi daya saing dan manajemen pendidikan serta pencitraan pendidikan. e. Penguatan

kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dalam upaya

pemenuhan standar nasional dan internasional. f. Penguatan perluasan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. g. Penguatan sistem informasi potensi budaya Kota Tegal. h. Penguatan peran serta masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang berkembang di Kota Tegal. i. Penguatan pengetahuan dan pemahaman generasi muda tentang arti pentingnya nilai-nilai agama dan pelestarian budaya. j. Penguatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan. k. Penguatan peran serta masyarakat dalam pengembangan perpustakaan. l. Penguatan kualitas dan kuantitas koleksi di perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. m. Penguatan kualitas SDM di bidang perpustakaan. 97

n. Penguatan kualitas pelayanan yang berbasis teknologi dan kuantitas pelayanan di bidang perpustakaan 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat. Dalam rangka mencapai misi tersebut program prioritas di bidang kesehatan dengan target pencapaian sebagai berikut: a. Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. b. Penguatan surveilens epidemiologi dan deteksi dini penyakit untuk menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular. c.

Penguatan penanggulangan KLB dan Wabah.

d. Penguatan pelayanan pemberian imunisasi. e. Penguatan manajemen mutu pelayanan kesehatan serta operasional jaringan SIM kesehatan. f.

Penguatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan kompetensi.

g. Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan. h. Penguatan pengawasan obat dan makanan. i.

Penguatan status gizi masyarakat ditandai menurunnya prevalensi gizi buruk pada Bayi & Balita.

j.

Penguatan keluarga sadar gizi.

k.

Penguatan Kelurahan Siaga dengan Strata II.

l.

Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga.

m. Penguatan kualitas kesehatan lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) Untuk

mencapai misi tersebut program prioritas meliputi bidang otonomi daerah,

pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, perencanaan pembangunan, kearsipan dan statistik yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan dengan target pencapaian sebagai berikut: a. Penguatan Legislasi daerah sebagai upaya perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yang makin nyata. b. Penguatan hubungan koordinasi antar lembaga-lembaga daerah baik antar SKPD, instansi vertikal dan DPRD. c. Penguatan pendidikan PNS untuk studi lanjut dan diklat teknis/fungsional aparatur. d. Penguatan pelaksanaan pola pengaturan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah. e. Penguatan pelaksanaan pola reward dan punishment bagi aparatur pemerinth daerah dalam rangka peningkatan kinerja. f. Penguatan mekanisme penempatan pejabat baik fungsional maupun struktural di setiap SKPD berdasarkan kompetensi dan keahlian.

98

g. Penguatan

sistem

penerimaan

daerah,

melalui

intensifikasi

sumber-sumber

pendapatan, penyempurnaan regulasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. h. Penguatan pelaksanaan sistem transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di semua SKPD. i. Penguatan pelaksanaan pola pelayanan prima dalam bidang pembangunan. j. Penguatan kapasitas kelembagaan DPRD. k. Penguatan fasilitasi DPRD sebagai representasi dalam mengelola aspirasi dan kepentingan rakyat. l. Penguatan peran Kota Tegal dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui optimalisasi potensi sumber daya yang ada serta penyedaan sarana dan prasarana publik. m. Penguatan sumber daya manusia, sistem dan sarana prasarana persandian. n. Penguatan

koordinasi

kerjasama

pembangunan

antar

wilayah

dan

dunia

usaha/lembaga lainnya. o. Penguatan penelitian potensi sumber daya daerah untuk peningkatan pembangunan daerah. p. Penguatan partisipasi

masyarakat dalam

pelibatan

penyusunan perencanaan

pembangunan daerah. q. Penguatan kapasitas lembaga perencana pembangunan daerah. r. Penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku pembangunan dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan daerah. s. Penguatan sistem manajemen

data dan informasi yang akurat sebagai dasar

penyusunan perencanaan pembangunan t. Penguatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya arsip. u. Penguatan sarana dan prasarana pendukung kearsipan daerah. v. Penguatan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan guna mendukung otomasi arsip daerah. w. Penguatan kualitas dan kuantitas SDM yang menangani arsip daerah. x. Penguatan penataan arsip-arsip daerah secara bertahap y. Penguatan

data

meningkatkan

statistik

pelayanan

sektoral

dalam

kebutuhan

data

perencanaan kepada

pembangunan

pihak-pihak

terkait

dan dan

masyarakat. z. Penguatan SDM yang menguasai kestatistikan. aa. Penguatan dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey antar sensus bb. Penguatan jejaring statistik khusus. . 4. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan menegakkan supremasi hukum. Untuk mencapai misi tersebut program prioritas yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan target pencapaian sebagai berikut: a. Penguatan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dengan melibatkan stakeholder untuk meningkatkan kesadaran hukum.

99

b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam. c.

Penguatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

d. Penguatan kesadaran politik masyarakat. e. Penguatan peran dan fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik dan meningkatkan komunikasi politik dengan masyarakat. f.

Penguatan Profesionalisme dan kapasitas Aparat dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

5. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan serta harmonisasi seluruh komponen pelaku pembangunan Untuk mewujudkan misi tersebut program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan meliputi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olahraga dengan target pencapaian sebagai berikut : a. Penguatan kapasitas bagi aktivis perempuan lembaga-lembaga di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. b. Penguatan pemahaman PUG dalam pembangunan bagi SKPD maupun lembaga kemasyarakatan. c.

Penguatan partisipasi perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan.

d. Penguatan pelaksanaan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan. e. Penguatan mekanisme

perlindungan anak

dan remaja oleh keluarga

dan

masyarakat serta pemerintah. f.

Penguatan pola pengelolaan data pilah gender sebagai pedoman semua SKPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan responsif gender.

g. Penguatan lembaga krisis center yang menangani segala persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. h. Penguatan peran perempuan dalam lembaga-lembaga publik. i.

Penguatan kelembagaan di kelurahan (LPMK, RT/RW dan lain-lain) dalam penanggulangan kemiskinan dan menunjang keberhasilan pembangunan di tingkat kelurahan.

j.

Penguatan kemampuan masyarakat dalam manajemen usaha dan penguatan kelompok usaha ekonomi produktif.

k.

Penguatan keterampilan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna dalam berbagai usaha ekonomi produktif secara efisien.

l.

Penguatan jaringan akses modal usaha, dana bergulir baik melalui perbankan dan lembaga non bank termasuk lembaga keuangan yang dikelola secara swadaya.

m. Penguatan partisipasi masyarakat sesuai tahap pembangunan melalui LPMK, RT/RW dan lembaga lainnya dalam pengembangan usaha mandiri di tingkat kelurahan.

100

n. Penguatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat usaha ekonomi, akses permodalan usaha,

sumberdaya produktif

lainnya. o. Penguatan pelayanan prima dan tertib administrasi kependudukan p. Penguatan fasilitas pelayanan KB sampai tingkat posyandu. q. Penguatan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja (PIK KRR). r.

Penguatan partisipasi akseptor KB pada kaum pria.

s.

Penguatan profesionalitas penyuluh KB dalam mewujudkan visi dan misi program KB.

t.

Penguatan kualitas dan kuantitas TOGA, TOMA yang melakukan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB.

u. Penguatan partisipasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam pengembangan Program KB Nasional. v.

Penguatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan bina keluarga lingkungan.

w. Penguatan sistem data base program KB dan keluarga sejahtera secara maksimal dan dinamis sebagai data pendukung perencanaan Prgram KB dan Keluarga Sejahtera. x.

Penguatan data keluarga yang berkualitas melalui pendataan keluarga sehingga diperoleh data keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera (KS) 1, Keluarga Sejahtera (KS) 2, Keluarga Sejahtera (KS) 3 plus

y.

Penguatan dan pemasyarakatan berbagai cabang olah raga prestasi.

z.

Pengembangan kewirausahaan pemuda.

aa. Penguatan sarana dan prasarana olah raga pada setiap cabang olah raga. bb. Penguatan peran dan fungsi penyelenggara/pengurus olah raga. cc. Penguatan akses potensi dan aktualisasi pemuda dalam kepeloporan pembangunan. dd. Penguatan potensi olah raga prestasi 6. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran Untuk mewujudkan misi tersebut program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan adalah: a. Pengurangan angka kemiskinan. b. Penguatan jangkauan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. c.

Penguatan lembaga-lembaga sosial dalam penanganan PMKS.

d. Penguatan kualitas prasarana dan sarana PMKS. e. Penguatan upaya mendorong partisipasi masyarakat dan pendayagunaan potensi serta sumber kesejahteraan sosial. f.

Penguatan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor pembangunan.

g. Penguatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja. h. Penguatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

101

i.

Penguatan sistem informasi bursa kerja dan peran lembaga penempatan tenaga kerja.

j.

Penguatan perlindungan dan jaminan kesehatan serta keselamatan kerja.

k.

Penguatan peran serta lembaga-lembaga penyelenggaran pendidikan dan latihan tenaga kerja

l.

Penguatan kualitas dan kuantitas kegiatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program transmigrasi kepada masyarakat luas.

m. Penguatan penyelenggaraan pelayanan transmigrasi yang berkualitas. n. Penguatan kerjasama antar daerah dalam penyelengaraan pelayanan transmigrasi 7. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan penciptaan peluang usaha guna mendorong tumbuhnya usaha baru. Untuk mewujudkan misi tersebut program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan melalui bidang penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, industri dan perdagangan dengan target pencapaian sebagai berikut: a. Penguatan promosi investasi. b. Penguatan fasilitas infrastruktur pendukung pengembangan investasi. c.

Penguatan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tegal yang berkualitas.

d. Pengembangan investasi pada akhir lima tahun tahun kedua. e. Penguatan ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata dan adil. f.

Penguatan pemenuhan kebutuhan pangan setara dengan 2.100 gram/Kalori per kapita.

g. Penguatan ketersediaan pangan pokok, protein hewani dan nabati bagi seluruh lapisan masyarakat. h. Penguatan kesadaran masyarakat tentang

keamanan pangan baik untuk bahan

pokok maupun bahan tambahan makanan. i.

Penguatan produk pertanian, pangan non beras dan holtikultural.

j.

Penguatan usaha budidaya ternak yang ditandai dengan meningkatkan produksi hasil peternakan.

k.

Penguatan ketrampilan peternak dalam mengolah hasil-hasil peternakan.

l.

Penguatan kemampuan SDM dan teknologi industri untuk lebih produktif dan efisien.

m. Penguatan jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah. n. Penguatan kemampuan industri kecil dan menengah untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan. o. Penguatan kualitas produksi sehingga produksi industri mikro, kecil dan menengah di Kota Tegal dapat bersaing di pasar global. p. Penguatan akses ketersediaan bahan baku untuk mendukung pengembangan industri mikro, kecil dan menengah di Kota Tegal. q. Penguatan sistem perlindungan konsumen.

102

r.

Penguatan iklim usaha perdagangan yang kondusif.

s.

Penguatan pasar dan distribusi komoditas perdagangan serta penguatan kualitas dan desain produk

8. Meningkatkan

kapasitas

manajemen

dan

akses

permodalan

bagi

pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi Untuk mewujudkan misi tersebut program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dibidang koperasi dan UKM dengan target pencapaian sebagai berikut : a. Penguatan profesionalitas dan “bussines like”

para pengurus koperasi sehingga

koperasi dapat bersaing dengan usaha lain di luar koperasi. b. Penguatan kualitas dan kuantitas koperasi. c.

Penguatan iklim usaha yang kondusif KUKM.

d. Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan ketrampilan dalam melakukan usaha dan akses permodalan. 9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum daerah serta mengembangkan citra kota yang berwawasan lingkungan. Untuk mencapai misi tersebut program kegiatan yang dilaksanakan meliputi bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, pariwisata, perumahan, penataan

ruang,

perhubungan, pertanahan serta komunikasi dan informatika dengan target pencapaian sebagai berikut: a. Penguatan perbaikan kerusakan jalan dan jembatan dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas. b. Penguatan basis data dan informasi ke PU an. c.

Penguatan berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana drainase dan air limbah perkotaan dan penguatan sarana dan prasarana pengendali rob.

d. Penguatan perbaikan dan pembangunan kembali gedung perkantoran. e. Penguatan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan air bersih yang baik. f.

Penguatan manejemen jalan kota.

g. Penguatan kualitas dan kuantitas sarana perkotaan serta pencegahan/pengendalian sarana publik/masyarakat. h. Penguatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak. i.

Penguatan aktivitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan melalui penerapan manajemen produksi limbah, teknologi ramah lingkungan, pengolahan limbah dan penerapan ruang terbuka hijau.

j.

Penguatan peran serta masyarakat dan LSM dalam rangka memperkuat mediasi untuk memecahkan permasalahan lingkungan dengan melibatkan dan kerjasama kemitraan berbagai pihak.

k.

Penguatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan daerah.

103

l.

Penguatan profesionalisme SDM aparatur dalam pengelolaan lingkungan.

m. Penguatan perhatian dan komitmen berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup. n. Penguatan kemampuan masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. o. Penguatan basis data informasi lingkungan yang memadai dan mudah diakses masyarakat p. Penguatan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan obyek wisata. q. Penguatan penanganan kerusakan lingkungan terutama untuk wilayah pantai merupakan ancaman pengembangan wisata pantai di Kota Tegal. r.

Penguatan kemampuan SDM dalam mengelola pariwisata.

s.

Penguatan peyediaan pelayanan informasi dan promosi kepariwisataan di Kota Tegal.

t. u.

Penguatan pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata di Kota Tegal Penguatan pemenuhan kebutuhan perumahan melalui partisipasi pemerintah, masyarakat serta swasta.

v.

Penguatan data base dan sisten informasi perumahan.

w.

Penguatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman.

x.

Penguatan dan sosialisasi kebijakan penyusunan rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan tersosialisasinya kebijakan tersebut.

y.

Penguatan pembangunan rusunami dan rusunawa.

z.

Penguatan implementasi pengelolaan sampah dengan 3 R (reuse, reduse, dan

recycle). aa.

Penguatan koordinasi dengan daerah sekitar dalam rangka mewujudkan kerja sama antar daerah dalam penyediaan dan manajemen pengelolaan sampah.

bb.

Penguatan SDM dan sarana prasara pamadam kebakaran yang memadai.

cc.

Penguatan pengembangan sarana pemakaman

dd.

Penguatan sistem informasi produk tata ruang

dalam rangka memudahkan

masyarakat mengakses informasi tata ruang. ee.

Penguatan peraturan daerah tata ruang terbuka hijau dan tersosialisasikannya perda tata ruang terbuka hijau serta terimplementasinya ruang terbuka hijau.

ff.

Penguatan evaluasi dan sosialisasi dengan baik peraturan daerah tentang tata ruang dan tumbuhnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam penataan ruang serta rencana detail tata ruang RTRWK

gg.

Penguatan integrasi kinerja jalur jalan dan jalan kerata api.

hh.

Penguatan kinerja jaringan jalan.

ii.

Penguatan kualitas sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas.

jj.

Penguatan sarana prasarana transportasi lokal

kk.

Penguatan fasilitasi dan pelayanan perijinan lokasi pembukaan tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

104

ll.

Penguatan fasilitasi dan penyelesaian permasalahan perijinan, penyelesaian sengketa dan pengaturan pertanahan yang semakin baik.

mm. Penguatan fasilitasi dan pelayanan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi kelebihan maksimum dan tanah absentee. nn.

Penguatan tertib administrasi dan perencanaan penggunaan tanah.

oo.

Penguatan penegakkan hukum pertanahan dan mantabnya perencanaan tata ruang yang semakin baik.

pp.

Penguatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi

qq.

Penguatan sistem informasi manajemen guna penyelengaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik.

rr.

Penguatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang teknologi informasi.

ss.

Penguatan penertiban jasa titipan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

tt.

Penguatan diseminasi informasi publik.

uu.

Penguatan kerjasama pemerintah dengan media massa.

vv.

Penguatan jaringan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

10. Meningkatkan infrastruktur dan jasa pelayanan perikanan kelautan sesuai kewenangan pemerintah kota serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi bahari (maritim) dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah. Untuk mencapai misi tersebut program kegiatan yang dilaksanakan dibidang kelautan dan perikanan dengan target pencapaian sebagai berikut: a. Penguatan sarana dan prasarana penangkapan dan perdagangan ikan. b. Penguatan kualitas produksi hasil perikanan tangkap. c. Penguatan hasil budidaya tambak. d. Penguatan industri pengolahan ikan tangkapan baik skala besar, menengah, maupun skala kecil. e. Penguatan kesejahteraan nelayan. B. Kebutuhan Pendanaan Kebutuhan pendanaan untuk pembiayaan prioritas diupayakan melalui berbagai sumber. Sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan prioritas tersebut diupayakan melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pembiayaan program-program prioritas dialokasikan sebesar 60% dari total belanja langsung dan program-program bukan prioritas dialokasikan sebanyak 40% dari total belanja langsung. Program prioritas memperoleh alokasi lebih besar karena merupakan program dan kegiatan yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemecahan isu strategis di Kota Tegal. Pembiayaan untuk pembangunan diupayakan tidak semata-mata bersumber dari pemerintah namun diupayakan juga menggali potensi swadaya masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam rangka mewujudkan good governance and corporate.

105

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

A. Indikator Agregatif Pembangunan Kota Tegal Tahun 2009-2014 Target Agregat ditetapkan terhadap beberapa indikator utama meliputi : Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Pengangguran Terbuka. Pembangunan di Kota Tegal berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang dibaik, kondisi ini akan minimal akan dipertahankan dan dipediksikan meningkat 0,2 point setiap tahunnya. Tabel 9.1. Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tegal Tahun 2009-2014 Indeks Pembangunan Manusia No Tahun (IPM) 1 2009 74, 55 2 2010 74,75 3 2011 74,95 4 2012 75,15 5 2013 75,35 6 2014 75,55

Kondisi baik yang telah dicapai pada 5 tahun terakhir tentang kesenjangan antar kelompok pendapatan (yang ditunjukkan oleh Indeks Gini dibawah 0,19) harus tetap dipertahankan. Tabel 9.2. Target Capaian Indeks Gini Kota Tegal Tahun 2009-2014 Indeks Gini No Tahun (IG) 1 2009 0,21 2 2010 0,20 3 2011 0,19 4 2012 0,19 5 2013 0,18 6 2014 0,17

Meskipun pada saat RPJMD ini disusun sedang terjadi krisis ekonomi Global dan dampaknya mulai dirasakan oleh seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia namun Kota Tegal tetap optimis bahwa krisis tersebut tidak menyebabkan terpuruknya ekonomi. Inflasi diperkirakan tetap cukup tinggi, berkisar pada angka satu digit, hal ini antara lain disebabkan oleh menurunya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Target pertumbuhan ekonomi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 9.3.

106

Tabel 9.3. Target Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Tahun 2009-2014 Laju Inflasi Pertumbuhan Ekonomi No Tahun (%) (%) 1

2009

5,24-5,34

7,40

2

2010

5,28 – 5,38

7,32

3

2011

5,32 – 5,42

7,25

4

2012

5,36 – 5,46

7,17

5

2013

5,40 – 5,50

6,90

6

2014

5,44 – 5,54

6,52

Untuk tolok ukur IPG dan IDG, target IPG tahun 2014 ditetapkan sebesar 63,9 sementara untuk IDG sebesar 62,6. Tabel 9.4. Target Capaian IPG dan IDG Kota Tegal Tahun 2009-2014 Indeks Indeks No Tahun Pembangunan Pemberdayaan Gender (IPG) Gender (IDG) 1 2009 62,3 61,3 2

2010

62,7

61,6

3

2011

63,1

61,9

4

2012

63,4

62,2

5

2013

63,7

62,4

6

2014

63,9

62,6

Pengurangan jumlah penduduk misikin dan penganggur merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh Kota Tegal Tahun 2009 - 2014. Persentase penduduk miskin ditargetkan terus menerus menurun pada tahun 2014 menjadi 20,1%. Persentase pengangguran di Kota Tegal menurun menjadi 8,88% pada tahun 2014. Target ini disusun dengan memperhatikan amanat kesepakatan MDG’s. Sedangkan presentase penduduk miskin dan pengangguran (Tabel 9.5). Tabel 9.5. Persentase Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka Tahun 2009-2014 Jumlah Persentase Jumlah Persentase Penduduk Penduduk Penganggur Penganggur No Tahun Miskin Miskin Terbuka Terbuka (%) (%) 1 2009 62.467 23,6% 12.316 9,04 2 2010 62.165 23,1% 12.214 8,99 3 2011 61.774 22,6% 12.112 8,94 4 2012 61.383 22,1% 12.010 8,92 5 2013 60.992 21,6 % 11.908 8,90 6 2014 60.601 20,1 % 11.806 8,88 B. Indikator Capaian a. Sosial Budaya 1. Pendidikan 107

Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan pendidikan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan indikator : a). APK PAUD 60% b). Prosentase sarana Prasarana PAUD layak sebesar 50%; c). Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD. 1 :20 2) Program Pendidikan Dasar, dengan indikator : a). APM-SD/MI 99% b). APK SMP 112% c). APK Wajar Dikdas 98% d). Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tingkat SD/MI; 7,0 e). Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs 6,9 f). Angka Naik Kelas SD/MI 99% g). Angka Putus Sekolah SD/MI 0,22% dan SMP/MTs 0,12%; h). Angka lulus SD/MI 98% dan SMP/MTs 99%; i). 70% ruang kelas SD sesuai standar sarana prasarana; j). 60% ruang kelas SMP sesuai standar sarana prasarana; k). 75% SD memiliki laboratorium IPA dan komputer; l). 80% SMP memiliki laboratorium IPA, Bahasa, komputer (ICT); m). 80% SD memiliki perpustakaan; n). 90% SMP memiliki perpustakaan; o). 100% SD/MI terakreditasi; p). 100% SMP/MTs terakreditasi; q). 100% SD melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); r). 100% SMP melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); s). 100% SD melaksanakan Pembinaan Kesiswaan dengan Baik; t). 100% SMP melaksanakan Pembinaan Kesiswaan dengan Baik; u). 1 Sekolah Standar Nasional Bertaraf Internasional (SSNBI) tingkat SD; v). 2 Sekolah Standar Nasional Bertaraf Internasional (SSNBI) SMP. 3) Program Pendidikan Menengah, dengan indikator : a). APK SMA/SMK/MA sebesar 90% b). Rasio siswa SMK : SMA; 60:40 c). 100% Ruang Kelas SMA/SMK sesuai standar; d). Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0,20 e). 100% SMA/SMK memiliki Perpustakaan; f). 100% SMA/SMK memiliki Laboratorium; g). 1 Sekolah Standar Nasional Bertaraf Internasional (SSNBI) SMA; h). 1 Sekolah Standar Nasional Bertaraf Internasional (SSNBI) SMK; i). 80% SMA/SMK menerapkan ICT Based Learning; j). Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/ SMK 7,1% k). 100% SMK memiliki Bengkel/laboratorium kerja;

108

l). 30 Mata Pelajaran SMK yang memiliki Buku Teks Layak menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP); m). 100% SMA/SMK menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); n). 100% SMA/SMK/MA terakreditasi; o). 100% SMA/SMK melaksanakan MBS (Manjemen Berbasis Sekolah) dengan baik; p). 1 SMA menerapkan ISO (International Standart Organization) 9001-2008; q). 4 SMK menerapkan ISO 9001-2008; r). 100% SMA/SMK melaksanakan Pembinaan Kesiswaan dengan Baik. 4) Program Pendidikan Non Formal dan Informal, dengan indikator : a). Pendidikan Kesetaraan  Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 75%;  Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 80%;  Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 80%;  60% usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan. b). Pendidikan Masyarakat (Dikmas)  1% Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas;  100% Kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM). c). Kursus dan Kelembagaan  50% pengangguran usia 15-44 tahun memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup;  100% lembaga PNF (Pendidikan Non Formal) terakreditasi; 5) Program Pendidikan Khusus (SDLB), dengan indikator : a). APK Pendidikan Khusus 40%; b). Angka Naik Kelas 100% c). Angka lulus pendidikan khusus 100%; d). 80% Ruang Kelas sesuai Standar; e). 90% sarana dan prasarana pendidikan khusus terpenuhi; f). 100% Pendidikan Khusus Terakreditasi. 6) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan indikator : a). Prosentase Pendidik Kota Tegal berkualifikasi S.1/D.4 pada jenjang pendidikan:  60% Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  65% Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI;  90% Satuan Pendidikan SMP/MTs;  90% Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK;  90% Pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C. b). Prosentase Pendidik Kota Tegal bersertifikat pendidik pada jenjang pendidikan:  30% Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  60% Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI;  40% Satuan Pendidikan SMP/MTs;  50% Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK. c). Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Tegal bersertifikat sesuai bidang keahlian :  100% Pengawas TK/RA/SD/SDLB/MI bersertifikat pengawas; 109

 100% Pengawas SMP/MTs bersertifikat pengawas;  100% Pengawas SMA/SMK/MA bersertifikat pengawas;  25% laboran pada Satuan Pendidikan SMP/MTs bersertifikat laboran;  25% laboran pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA bersertifikat laboran;  100% instruktur Kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian;  25% pustakawan pada SMP/MTs bersertifikat pustakawan;  25% pustakawan pada SMA/SMK/MA bersertifikat pustakawan;  100% Pendidik/Instruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian. 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan indikator: a). 100% lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik; b). 100% SD/MI dan SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); c). 100% SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik; d). 17% Sistem Manajemen Mutu (SSM) ISO 9001-2008. 8) Program Pendidikan Berkelanjutan, dengan indikator : a). 100% sekolah di Kota Tegal melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan; b). 100% sekolah di Kota Tegal melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa 2. Kesehatan Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan kesehatan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1)

Usia Harapan Hidup 72.5 tahun

2)

Angka Kematian Ibu 120 per 100.000 kelahiran hidup;

3)

Angka Kematian Bayi 15 per 1000 kelahiran hidup;

4)

Prevalensi gizi buruk <1% ;

5)

Cakupan kelurahan UCI (Universal Child Immunization) 100%;

6)

Surveillance epidemiologi dan system kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa 100%;

7)

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit (AFP, DBD, Pneumonia, TB, Diare dan HIV) 100%;

8)

Cakupan penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 100%;

9)

Cakupan kelurahan siaga aktif 80%;

10) Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga strata utama dan paripurna >80%. 3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya peserta KB baru 2) Meningkatnya peserta KB laki-laki 3) Melembaganya KB mandiri pada masyarakat; 4) Meningkatnya peserta KB aktif

110

5) Meningkatnya jumlah keluarga balita yang menjadi anggota BKB (Bina Keluarga Balita) aktif 6) Meningkatnya jumlah keluarga remaja yang menjadi

anggota aktif BKR (Bina

Keluarga Remaja) aktif 7) Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera I dan KS I yang menjadi anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang aktif berusaha; 8) Menurunnya tingkat drop out peserta KB 9) Menurunnya angka Unmet Need ( persentase perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB) 10) Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) 11) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat dalam program KB; 12) Meningkatnya peran kelompok KRR

(Kesehatan Reproduksi

Remaja)

dalam

penyebarluasan kesehatan reproduksi remaja. 13) Cakupan KB aktif 75% 4. Tenaga Kerja Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan ketenagakerjaan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 25%; 2) Meningkatnya Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 80%; 3) Meningkatnya Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 75% 4) Meningkatnya jumlah bursa kerja melalui Bursa Kerja Khusus sebanyak 25% Terselenggaranya bursa kerja melalui Bursa Kerja Kursus (BKK); 5) Tersebarnya informasi pasar kerja sampai di tingkat kelurahan; 6) Meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan sebanyak 25% 7) Meningkatnya lembaga pelatihan yang terakreditasi sebanyak 25% 8) Meningkatnya kesejahteraan pekerja sebesar 40% pada akhir perencanaan (tahun 2014) dan meningkatnya peserta program Jamsostek untuk pekerja informal. 5. Kependudukan dan Catatan Sipil Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Tercapainya peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil; 2) Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan; 3)

Meningkatnya sarana dan prasarana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

4)

Meningkatnya profesionalisme sumberdaya manusia penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

5)

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan pencatatan sipil (KTP dan akte kelahiran 100%)

111

6)

Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

7)

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

6. Sosial Indikator kinerja dan target urusan sosial pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 30%;

2)

PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 30%;

3)

Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 40%;

4)

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial 30%;

5)

Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social sebesar 80%

6)

Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 20%;

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1)

Meningkatnya kualitas

kebijakan pengarusutamaan gender sebagai upaya peningkatan

perlindungan

anak

dan

peningkatan

partisipasi

perempuan

dalam

pembangunan; 2)

Meningkatnya kegiatan

fasilitasi dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak; 3)

Semakin baiknya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dalam peningkatan sumberdaya manusia;

4)

Meningkatnya partisipasi perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan

5)

Meningkatnya peran kelembagaan tim pelayanan terpadu penanganan kekerasan, kelompok kerja pengkajian gender, dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan.

8.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indikator kinerja dan target urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Desa, dengan indikator sebagai berikut: a). Meningkatnya jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat di setiap kelurahan; b). Meningkatnya kualitas pemerintahan kelurahan dalam

peningkatan pelayanan

publik;

112

c). Seluruh

kelurahan

(100%)

telah

melaksanakan

tertib

administrasi

kepemerintahan; d). Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh tiap kelurahan untuk penanganan pemerintahan, pembangunan dan swadaya masyarakat. 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dengan indikator sebagai berikut: a) Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di tiap Kelurahan; b) Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh tiap kelurahan untuk penanganan pemerintahan, pembangunan dan swadaya masyarakat; c) Meningkatnya penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di setiap Kelurahan; d) Terlaksananya TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa); 3) Program penguatan kelembagaan masyarakat, indikator capaiannya adalah : a). Meningkatnya peran dan fungsi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dalam penanggulangan kemiskinan; b). Meningkatnya

peran

serta

Badan

Keswadayaan

Masyarakat

dalam

pembangunan Kelurahan; c). Meningkatnya prasarana dan sarana air bersih

sesuai dengan prioritas

kebutuhan masyarakat; d). meningkatnya kinerja kelembagaan sosial masyarakat di tingkat Kelurahan; 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan dengan indikator capaian: a).

Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan Pemerintah Kelurahan;

b).

Meningkatnya kualitas pelayanan publik .

9. Kepemudaan dan Olah Raga Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan kepemudaan dan olah raga tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1)

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dalam pemberdayaan kelembagaan organisasi kepemudaan secara integratif dan berkelanjutan;

2)

Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi produktif dikalangan pemuda;

3)

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kelembagaan organisasi dan kegiatan kepemudaan;

4)

Menurunnya angka kriminal dan penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda;

5)

Meningkatnya prestasi pemuda diberbagai even kegiatan kepemudaan baik tingkat regional maupun nasional;

6)

Meningkatnya partisipasi masyarakat diberbagai cabang olah raga;

7)

Meningkatnya prestasi olah raga ditingkat regional maupun nasional;

8)

Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga.

10. Pariwisata Indikator kinerja dan target urusan pariwisata pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara. 2) Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin meningkat; 113

3) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata semakin meningkat; 4) Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku pariwisata lainnya meningkat; 5) Sinergi pengembangan pariwisata antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat semakin meningkat; 6) Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian potensi pariwisata semakin meningkat; 7) Forum dan klaster pariwisata, lembaga/asosiasi/paguyuban pelaku pariwisata dan kelompok masyarakat peduli pariwisata semakin kuat dan mandiri. 11. Kebudayaan Indikator kinerja dan target

urusan kebudayaan pada tahun 2014 adalah sebagai

berikut : 1)

Meningkatnya

pembinaan nilai–nilai etika, moral,

keagamaan dan budaya lokal

kepada masyarakat khususnya generasi muda melalui berbagai media; 2)

Meningkatnya penanaman nilai–nilai etika, moral, budaya dan keagamaan melalui organisasi sosial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media;

3)

Tersusunnya data base kekayaan ragam budaya daerah;

4)

Meningkatnya upaya–upaya perlindungan, pelestarian dan promosi budaya daerah.

12. Ketransmigrasian Indikator kinerja dan target urusan Ketransmigrasian pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat bertransmigrasi; 2) Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan dan pelayanan transmigran; 3) Tercapainya calon transmigran mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU). 4) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi. 13. Perpustakaan Indikator kinerja dan target urusan keperpustakaan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya koleksi buku perpustakaan; 2) Meningkatnya pelayanan perpustakaan; 3) Terwujudnya SIM (Sistem Informasi Manajemen) perpustakaan yang berbasis Teknologi Informasi; 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang perpustakaan; 5) Meningkatnya sosialisasi perpustakaan; 6) Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan. b. Ekonomi 114

1. Perdagangan Indikator kinerja dan target urusan perdagangan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya volume dan nilai Ekspor; 2) Meningkatnya iklim usaha perdagangan yang kondusif ; 3) Meningkatnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kelancaran distribusi; 4) Meningkatnya jumlah sarana penunjang perdagangan; 5) Meningkatnya jumlah pelaku usaha di bidang perdagangan; 6) Berkembangnya sentra-sentra ekonomi–perdagangan ; 7) Meningkatnya pengawasan terhadap komoditas perdagangan ; 8) Meningkatnya jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) ; 9) Terbinanya kelembagaan UDKM; 10) Terlaksananya penataan tempat usaha bagi UDKM. 2. Industri Indikator kinerja dan target urusan industri pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1)

Meningkatnya kemampuan dan keahlian SDM di bidang industri ;

2)

Meningkatnya produktivitas usaha Industri Kecil Menengah (IKM);

3)

Berkembangnya IKM yang mampu menghasilkan produk unggulan dan dapat bersaing;

4)

Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri;

5)

Meningkatnya jumlah produk yang terstandarisasi oleh pemerintah;

6)

Meningkatnya kemampuan bersaing di pasar;

7)

Terwujudnya jejaring kerjasama antara IKM dengan industri skala besar;

8)

Meningkatnya akses permodalan bagi IKM;

9)

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi hijau bagi IKM;

10) Berkurangnya dampak lingkungan dari kegiatan industri; 11) Tersedianya jejaring penyediaan bahan baku industri bagi IKM. 3. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya kemampuan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk bersaing dengan lembaga sejenis; 2) Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas; 3) Meningkatnya Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSP/USP/KJKS) menuju Koperasi yang sehat; 4) Naiknya tingkat pendidikan pengelola dan pengurus koperasi dan UMKM; 5) Semakin sesuainya standar pembukuan yang dilakukan oleh koperasi dan UKM; 6) Semakin transparannya manajemen koperasi yang tercermin dalam rapat umum anggota; 7) Akses yang lebih mudah untuk mendapatkan dana; 115

8) Revitalisasi Koperasi Unit Desa/Koperasi Petani (KUD/KOPTAN). 4. Penanaman Modal Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan penanaman modal tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1)

Naiknya jumlah investasi;

2)

Naiknya nilai investasi;

3)

Meningkatnya persetujuan dan realisasi investasi;

4)

Meningkatnya kondisi yang kondusif dari sisi hukum;

5)

Bertambahnya jejaring investasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah lain;

6)

Tersusunnya

sebuah

Perda

tentang

penanaman

modal

dan

peraturan

pelaksanaannya; 7)

Tersedianya layanan informasi yang semakin mudah diakses baik secara online maupun secara langsung;

8)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan ke calon investor.

9)

Meningkatnya jumlah kerjasama investasi.

5. Kelautan dan Perikanan Indikator kinerja dan target urusan perikanan dan kelautan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat pesisir; 2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan; 3) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya laut; 4) Meningkatnya ketersediaan bibit ikan unggul dan meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya; 5) Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam laut; 6) Semakin meningkatnya nilai jual hasil produksi perikanan; 7) Meningkatnya investasi di bidang perikanan; 8) Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan. 6. Pertanian Indikator kinerja dan target urusan pertanian pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Semakin meningkatnya tingkat pendapatan petani; 2) Meningkatnya ketersediaan suplai pupuk; 3) Meningkatkan produktivitas komoditi pertanian; 4) Meningkatnya nilai jual hasil produksi peternakan; 5) Meningkatnya jumlah produksi hasil peternakan; 6) Menurunnya jumlah ternak yang terjangkit penyakit.

116

7. Ketahanan Pangan Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan ketahanan pangan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; 2) Efisiensi distribusi pangan; 3) Berkembangnya usaha, dan kelembagaan petani; 4) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.

c. Tata Ruang, Sarana dan Prasarana 1.

Penataan Ruang Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan penataan ruang tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Tersusunnya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)

dan RTBL (Rencana Tata

Bangunan Lingkungan) kota; 2) Tersusunnya inventarisasi pemanfaatan ruang; 3) Tersusunnya sistem informasi tata ruang; 4) Meningkatnya partisipasi tokoh masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan ruang kota dan sosialisasi perencanaannya; 5) Meningkatnya penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang kota; 6) Terkendalinya pengembangan kota ; 7) Meningkatnya partisipasi aktif anggota BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

dalam

memfasilitasi

pemecahan

permasalahan

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang Kota. 2.

Perhubungan Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan perhubungan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

3.

1)

Tersusunnya regulasi/aturan tentang transportasi darat;

2)

Tersusunnya pedoman penataan angkutan umum;

3)

Meningkatnya perlengkapan jalan baik kuantitatif maupun kualitatif;

4)

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat.

Perumahan Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan perumahan

tahun 2014

adalah sebagai berikut : 1) Program pembangunan perumahan, dengan capaian :

117

a).

Tersedianya rumah layak huni dan terjangkau dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 88% dan cakupan layanan rumah layak huni sebesar 35%;

b).

Terfasilitasinya masyarakat menengah kebawah untuk memiliki rumah yang layak;

c).

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan lahan kawasan perumahan/permukiman.

2) Program pemberdayaan komunitas perumahan. a).

Meningkatnya

pengetahuan

kesadaran,

partisipasi

masyarakat

dalam

peningkatan kualitas hunian; b).

Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;

c).

Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan/permukiman;

d).

Meningkatnya sinergitas komunitas perumahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan.

4.

Pekerjaan Umum Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan pekerjaan umum tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan (Bina Marga). a). Tersusunnya master plan jaringan jalan kota; b). Panjang jalan yang mengalami kerusakan tingkat ringan; c). Meningkatnya jumlah panjang jalan aspal; d). Tersusunnya data base jaringan jalan Kota Tegal secara keseluruhan; e). Terpasangnya jaringan PAL JTR/JTM; f). Terpeliharanya lampu penerangan jalan umum; g). Terpenuhinya sarana dan prasarana LPJU yang efisien. 2) Bidang Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. a). Tersusunnya masterplan drainase; b). Tersusunnya studi pengendalian banjir/genangan; c). Terbangunnya dan terpeliharanya Saluran Drainase; d). Terlaksananya studi dan penanganan Rob. 3) Bidang Perkotaan. a). Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan; b). Terlengkapinya

lingkungan

permukiman

yang

memadai

pada

kawasan

permukiman; c). Tersusunnya rencana implementasi NSPM Pencegahan Bahaya Kebakaran; d). Tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). 4) Bidang Air Minum/Air Baku. a). Tersusunnya studi air baku/air bawah tanah; b). Tersusunnya studi instalasi pengolahan air (IPA-IPAS); c). Tersusunnya program pengembangan prasarana dan sarana air bersih. 5) Bidang Permukiman. 118

a). Peningkatan jalan lingkungan; b). Pembangunan saluran drainase kawasan permukiman; c). Peningkatan prasarana umum Sanitasi; d). Perencanaan pembangunan RUSUNAWA (Rumah Susun Sewa) / RUSUNAMI (Rumah Susun Sederhana Milik); e). Bantuan teknis dalam peningkatan kualitas permukiman (RP4D). f). Terlaksananya pengembangan sarana pemakaman 6) Bidang Persampahan. Tersedianya TPA yang memenuhi standard teknis. 7) Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan. a). Pelatihan teknis tenaga pendata bangunan gedung; b). Dilakukannya BANTEK Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK); c). Tersusunya pendataan bangunan gedung; d). Revisi peraturan daerah tentang gedung dan izin mendirikan bangunan; e). Tersusunnya BANTEK jasa konstruksi.

5.

Pertanahan Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan pertanahan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan sistem pendaftaran tanah; 2) Semakin

mantapnya

penataan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah; 3) Pelayanan fasilitasi dan

berkurangnya permasalahan ganti kerugian dan santunan

tanah dalam pembangunan prasarana dan sarana; 4) Tersedianya sistem informasi pertanahan yang mutakhir dan mudah diakses; 5) Meningkatnya penegakkan hukum pertanahan dan perencanaan tata ruang kota. 6.

Komunikasi dan Informatika Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana urusan komunikasi dan informatika; 2) Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM bidang Komunikasi dan informatika; 3) Terjalinnya

kerjasama

penyebarluasan

informasi

tentang

penyelenggaraan

pemerintahan daerah melalui media massa nasional dan lokal. d. Politik dan Tata Pemerintahan 1.

Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Indikator kinerja dan target

urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

119

1) Meningkatnya Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda); 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan DPRD sebagai representasi dalam mengelola aspirasi dan kepentingan rakyat; 3) Meningkatnya kedisiplinan PNS; 4) Meningkatnya unit pelayanan yang memiliki IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 5) Meningkatnya SKPD yang menyusun Laporan evaluasi penyelenggaraan urusan kewenangan; 6) Terwujudnya SKPD on line; 7) Meningkatnya kerjasama yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal; 8) Meningkatnya penerimaan PAD setiap tahun; 9) Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah; 10) Menurunnya temuan penyimpangan setiap tahun; 11) Meningkatnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang professional; 12) Meningkatnya SKPD yang memiliki tertib administrasi; 13) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah; 14) Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

yang

memadai

untuk

mendukung

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 15) Meningkatnya aparatur pemerintah daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya; 16) Terpenuhinya jabatan struktural dan fungsional. 17) Meningkatnya SDM, sistem dan sarana prasarana persandian. 2.

Perencanaan Pembangunan Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan perencanaan pembangunan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Terselenggaranya forum kerjasama antar kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan; 2) Terwujudnya akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan; 3) Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan; 4) Tersedianya Sumber Daya Aparatur perencanaan pembangunan daerah; 5) Tersusun

dan

terlaksananya

kebijakan

daerah

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan; 6) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan; 7) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. 3.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Indikator kinerja dan target urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

pada

tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya

rasa

aman, kenyamanan lingkungan dalam masyarakat yang

berlandaskan penegakkan hukum;

120

2) Semakin

terpeliharanya

keamanan,

ketentraman,

ketertiban

(kamtramtibmas) dan munculnya pencegahan tindak kriminal

masyarakat

secara swadaya

masyarakat; 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam wawasan kebangsaan dan bernegara; 4) Meningkatnya fasilitasi dan pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan; 5) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik; 6) Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam pencegahan dini, penanggulangan dan penanganan korban bencana alam dan sosial. 4.

Statistik Indikator kinerja dan target

urusan statistik pada tahun 2014 adalah Meningkatnya

ketersediaan data/ informasi/ statistik daerah yang lebih komprehensif dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. 5.

Kearsipan Indikator kinerja dan target urusan kearsipan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya pengolahan dan penataan arsip; 2) Meningkatnya pelayanan arsip secara optimal; 3) Meningkatnya SIM kearsipan berbasisi teknologi kearsipan; 4) Meningkatnya SDM kearsipan; 5) Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan.

e. Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1.

Lingkungan Hidup Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan lingkungan hidup tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Semua jenis usaha dan/atau kegiatan memenuhi persyaratan administratif dan teknik pengendalian pencemaran lingkungan ; 2) Tercapainya 10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi permukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas ; 3) Terpantaunya Kualitas udara ambient ; 4) Meningkatnya sarana pengolah sampah di sumbernya ; 5) Ditindaklanjutinya

semua

laporan

masyarakat

akibat

pencemaran

dan/atau

kerusakan lingkungan; 6) Meningkatnya penanganan Pencegahan abrasi pantai ; 7) Terpantaunya kualitas air sungai .

121

BAB X KAIDAH PELAKSANAAN DAN KETENTUAN PERALIHAN

A. Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJM-D Kota Tegal tahun 2009-2014 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota terpilih, yang telah dipresentasikan dan dipromosikan pada saat kampanye. Dalam penyusunan RPJM-D ini telah memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundangan. Dalam penyusunan program-program dalam RPJM-D ini mengacu sejumlah program yang secara hirarki berada pada tingkat yang lebih tinggi yaitu RPJMNasional, RPJM-D Provinsi Jawa Tengah, RPJP-D Kota Tegal dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, dalam hal ini yang dimaksud adalah RTRW Kota Tegal Tahun 2004–2014. Idealnya dalam menyusun dokumen RPJM-D ini dapat sepenuhnya memuat programprogram atau rencana kerja seluruh tugas seorang Walikota meliputi tugas-tugas desentralisasi dan tugas pembantuan

dan tugas-tugas pemerintahan umum. Namun demikian dalam

menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat yaitu dalam menjalankan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak sepenuhnya dapat direncanakan sejak awal, karena tugas-tugas tersebut diterima dari pemerintah pusat seperti apa adanya (given). RPJM-D ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan time frame yang sama yaitu 2009-2014. Disamping itu RPJM-D ini akan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun anggaran. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pada tahun 2014 yang merupakan tahun terakhir penyusunan RKPD untuk tahun 2015 sebagai RKPD Transisi. Sedangkan Penyusunan RPJM-D ini telah melalui tahap konsultasi publik yaitu melalui forum musrenbang, dengan harapan program-progam yang ada di dalam RPJM-D ini sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. RPJM-D ini nantinya akan menjadi dasar bagi Walikota dalam menyusun LKPJ dan LKPJAMJ di akhir periode masa jabatan Walikota dan dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan penilaian. RPJM-D ini merupakan suatu dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap stakeholder di Kota Tegal dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tegal tahun 2009-2014.

B. Ketentuan Peralihan Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota terpilih dilantik. Pada saat transisi kepemerintahan Walikota lama periode 2009 – 2014 dengan Walikota baru periode 2014 – 2019, sesuai dengan penjelasan pasal 40 PP No 8 tahun 2008 pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru 122

terpilih selama belum ada RPJMD baru. Dengan demikian penyusunan RKPD dan anggaran tahun 2015 menggunakan pedoman RPJMD 2009 – 2014.

WALIKOTA TEGAL Ttd IKMAL JAYA Diundangkan di Tegal Pada tanggal 19 Oktober 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd EDY PRANOWO LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 6

123