PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2000 T E N TAN G RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang :
a. bahwa penerimaan daerah dari penjualan produksi usaha daerah merupakan pendapatan asli daerah yang cukup potensial; b. bahwa ditetapkannnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penerimaan Daerah dari Dinas pertanian ( Lembaran Daerah Seri B Nomor 3 Tahun 1995) sudah tidak sesuai lagi. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685); 3. Undang-undang Noor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 6. Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksan di Bidang Retribusi Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 1
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomorv 147 TAHUN 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarif Rteribusi. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lainlain; 10. Peraturan Dearah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul ( Lembaran Daerah tahun 1987 seri D Nomor 7). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah. 4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah unsure pelaksana Pemerintah daerah di bidang
pertanian tanaman pangan. 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan
komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,persekutuan, perkumpulan,firma,kongsi,koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis ,lembaga.dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain. 6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah
dengan menganut prnsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah yang selanjutnya disebut rertibusi adalah
pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
2
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 10.
Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah. 11.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik,untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya. BAB II NAMA,OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2 Nama retribusi adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah Pasal 3
1) Obyek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah. 2) Obyek retribusi sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini disediakan dari penjualan : a. Hasil perikanan b. Hasil perekbunan c. Hasil pertanian tanaman pangan
Pasal 4 1)
Subyek retribusi adalah pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha
daerah. 2)
Apabila subyek retribusi adalah badan maka yang bertanggungjawab atas
pembayaran retribusi adalah pengusaha/kuasanya. Pasal 5 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian hasil produksi usaha daerah kepada Pemerintah Daerah. 3
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah di golongkan Retribusi Jasa Usaha BAB IV Kuraaaaaaaaaaaaaaaaang………….. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Rertibusi yang terutang yang dipungut di daerah tempat penjualan dilakukan BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Saat retribusi terutang adalah pada saat di tetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 1)
Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan
2)
Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka 2)
Tata cara pembayaran,penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Keputusan Bupati BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 15 1) 2)
Bupati dapat memberikan keringanan , pengurangan dan pembebasan retribusi
Keringanan ,pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi 4
3)
Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 16 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat i) kali jumlah retribusi yang terutang. 2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17 1) Pejabat Peegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana 2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini berwenang a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan. c.
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka, d. Melakukan penyitaan benda atau surat ; e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan
perkara ;
5
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi
Republik Indonesia,bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pedana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi
Republik Indonesia
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya; i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangggungjawabkan. BAB XIV PELAKSANAAN, PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 18
1) Pelaksanaan peraturan Daerah ini di laksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan untuk tenpat khusus parker tertentu bekerjsama dengan instansi terkait. 2) Teknis pembinaan ,pengawasan dan pengendalian Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bekerja sama dengan instansi terkait. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlkaunya Peraturan Daerah ini maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Bantul Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penerimaan Daerah dari Dinas pertanian ( lembaran daerah Seri B nomor 3 Tahun 1995) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaanya akan di atur kemudian oleh Bupati Pasal 21 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 2)
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Di sahkan di Bantul Pada tangggal 3 Februari 2000 BUPATI BANTUL
6
M.IDHAM SAMAWI Di undangkan di Bantul Pada tanggal 4 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 08 TAHUN 2000
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2000 T E N TAN G RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH I.
PENJELASAN UMUM
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah,mendapatkan hasilhasil yang dapat dijual belikan kepadamasyarakat sebagi roduksi usaha daerah. Hasil-hasil produksi usaha daerah dimaksud antara lain, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 taentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah,,penjualan produksi usaha daerah salah atu bentuk retribusi daerah, sehingga perlu diatur dalam peratuan Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini merupakan salah satu sarana untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daeah sehigga elaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan beratnggungjawab, sbagaiman diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah dapat dilaksankan sebagaimana mestinya. Disamping itu PeRaturan Daerah juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh hasil-hasil produksi daerah dengan kualitas yag dapat dipertanggungjawabkan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 11 Cukup jelas Pasal 12 Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal yang lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang. Pasal 13 ayat (1)
8
Yang dimaksud tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan tidak berarti Pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan fihak etiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang Karena profesionalismenya layak dipercaaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi dengan persetujun DPRD . Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi Pasal 13 ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 ayat (1) Cukup jelas Pasal 15 ayat (2) Wajib retribusi yng dimaksud adlh wajib retribusi yang melakukan kegitan yang bersifat social dalam rangka menunjang pembanguanan antara lain kuliah Kerja Nyata (KKN), TNI masuk desa (TMD), hadiah lomba,pramuka,karang taruna, pencinta lingkungan hidup dan HKTI. Pasal 15 zyzt (3) Cukup jelas Pasal 16 s/d 21 Cukup jelas
9
