BUPATI MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RK PD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG KOTA MUNGKID 2015
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................. 1.1. Latar Belakang ...................................................... 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan .............................................. 1.5. Sistematika Penyusunan RKPD
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .. ................ 2.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah .. 2.1.1. Aspek Geografi .. 2.1.2. Aspek Demografi . . 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 . 2.3. Lingkungan Strategis . 2.4. Permasalahan Pembangunan 2.5. Isu Strategis Pembangunan Daerah BAB III
BAB IV
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
. ..
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 ............................................................ 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan . 4.2. Program Pembangunan Daerah 4.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang ...
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VI
PENUTUP
I I I I I I-
1 1 2 4 4 5
II - 1 II 1 II 1 II 19 II 24 II - 46
II 102 II - 132 II 136 II - 140
III III III
1 1 2
IV IV IV IV
1 1 5 16
. V-I ....
VI - I
______________________________________________________________________________ i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Luas Daerah, Jarak Terdekat/termudah dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut, Tahun 2013 ..............................................................
Tabel 2.2
II
2
.. II
3
.
. II
4
.
. II
5
Jarak antara Ibukota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid) ke Beberapa Ibukota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
.
Tabel 2.3
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang
Tabel 2.4
Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya
Tabel 2.5
Sungai yang melintas di Kabupaten Magelang
.
. II
7
Tabel 2.6
Tipe Iklim di Kabupaten Magelang
.
.. II
8
Tabel 2.7
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang
..
. II
Tahun 2010-2014 (Ha) Tabel 2.8
Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai di Kabupaten Magelang
. II - 12
Tabel 2.9
Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Magelang
Tabel 2.10
Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten
II
13
II
14
.. II
19
II
20
. II
21
.. II
22
II
23
Magelang Tabel 2.11
Data Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2013
Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014 (Jiwa)
Tabel 2.13
..
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)
Tabel 2.14
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014
Tabel 2.15
..
Rasio Ketergantungan Dependensi rasio (Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2012)
Tabel 2.16
10
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur Tahun 2010-2013
II - 24
______________________________________________________________________________ ii
Tabel 2.17
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2013
Tabel 2.18
. II
24
II
25
II
25
.... II
26
II
27
II
28
. II
29
.
II
29
II
30
II
31
..
II
33
....
II
34
. II
36
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Menurut Sektor Tahun 2010-2014
Tabel 2.19
PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013
Tabel 2.20
PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2009-2013( Rp )
Tabel 2.21
Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013 ( % )
Tabel 2.22
.
PDRB Kabupaten Magelang Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014
Tabel 2.23
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.24
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 (%)
Tabel 2.25
PDRB per kapita Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.26
PDRB Perkapita Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2010-2013 (Rp)
Tabel 2.27
Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Bank Dunia 2010-2014
Tabel 2.28
Indeks Ketimpangan Williamson 2010-2014
Tabel 2.29
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.30
Jumlah Desa yang Tergolong Dalam Tingkat Kemisikinan Tinggi Kabupaten Magelang Tahun 2012
Tabel 2.31
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.32
II - 36
. II
37
. II
38
Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2010-2012
______________________________________________________________________________ iii
Tabel 2.33
Nilai dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, Tahun 2012
Tabel 2.34
.
II
42
II - 42
Perkembangan APM Kabupaten Magelang Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2014
Tabel 2.37
38
Perkembangan APK Kabupaten Magelang Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2014
Tabel 2.36
II
Nilai Komponen-komponen IPM Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013
Tabel 2.35
.
II - 43
Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.38
. II
44
Jumlah dan Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2009-2013
Tabel 2.40
44
Prosentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.39
II
..
II
45
II
45
... II
46
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013
Tabel 2.41
Pembangunan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2010-2013
Tabel 2.42
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014
Tabel 2.43
.
. II
47
. II
48
II
50
II
50
..
II
51
.
II
51
Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014
Tabel 2.47
47
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2009-2013
Tabel 2.46
.. II
Perkembangan Rasio Guru dan Murid Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014
Tabel 2.45
46
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014
Tabel 2.44
II
...
Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2010-2014
Tabel 2.48
Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni.
Tabel 2.49
Tabel Kebutuhan Rumah Menurut Kecamatan
Tabel 2.50
Tabel Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci/
______________________________________________________________________________ iv
Rencana Detail Tata Ruang Tabel 2.51
..
II
52
. II
53
Tahun 2010-2014
II
53
Kinerja Makro Urusan Perhubungan
II
54
. II
55
. II
56
. II
56
. II
57
..
II
57
.
II
58
.. II
59
II
60
..
II
61
..
II
62
. II
62
II
63
. II
63
Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2010-2014
Tabel 2.52
Tabel 2.53
Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2010-2014 Tabel 2.54
.
Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014
Tabel 2.55
Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.56
Jumlah Tanah Bersertifikat Tanah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.57
Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2010-2014
Tabel 2.58
Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2014
Tabel 2.59
Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2014
Tabel 2.60
Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010-2014
Tabel 2.61
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2010-2014
Tabel 2.62
Banyaknya Sarana Pendidikan Keagamaan Islam, Murid dan Guru Tahun 2012
Tabel 2.63
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2009-2013
Tabel 2.64
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.65
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.66
..
Rasio Rata-Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
______________________________________________________________________________ v
Tabel 2.67
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan II
64
.. II
64
Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja) di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013 Tabel 2.68
Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013
Tabel 2.69
.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2013
Tabel 2.70
65
. II
66
. II
66
. II
67
II
67
.
II
68
.
II
69
.
II
69
..
II
70
.
II
71
... II
74
Kinerja Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010-2014
Tabel 2.74
Data Jumlah Kasus Gangguan Kamtibmas
Tabel 2.75
Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010-2014
Tabel 2.76
II
Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2010-2014
Tabel 2.73
..
Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2010-2014
Tabel 2.72
65
Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2013
Tabel 2.71
. II
Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010-2014
Tabel 2.77
Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2010 2014 (1 Januari 2014) (orang)
Tabel 2.78
Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang Tahun 2010
2014 (orang)
Tabel 2.79
Pembentukan Keluarga Sadar Hukum
Tabel 2.80
Rekomendasi LHP dari Tahun 2010 s/d 2014 yang Menimbulkan Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah serta Perkembangan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Tersebut
______________________________________________________________________________ vi
Tabel 2.81
Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural (orang)
..
II
74
..
II
75
..
II
76
.
II
77
..
II
77
.. II
78
.
II
78
II
79
Tahun 2010-2014
. II
79
Tabel 2.90
Perkembangan Perpustakaan Tahun 2009-2013
.
II
80
Tabel 2.91
Produksi Hortikultura Tahun 2010-2014
II
81
Tabel 2.92
Produksi Tanaman Perkebunan Utama . II
81
II
81
II
82
II
82
. II
83
Tabel 2.82
Rekapitulasi Peserta Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek, Lokakarya, Seminar Tahun 2009-2013 (orang)
Tabel 2.83
Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Tahun 2010 2014
Tabel 2.84
Target Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan
Tabel 2.85
Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan
Tabel 2.86
Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
..
Tabel 2.87
Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2009-2013
Tabel 2.88
Pengelolaan Kearsipan Tahun 2010-2014
Tabel 2.89
Pelayanan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2010-2014 Tabel 2.93
Populasi Ternak Tahun 2010-2014
Table 2.94
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
.
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 Tabel 2.95
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014
Tabel 2.96
Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2010-2013
Tabel 2.97
Produksi Hasil Hutan (Kayu) Tahun 2010-2014 (m3)
Tabel 2.98
..
II
83
..
II
84
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB Tahun 2010-2014
Tabel 2.99
..
Kinerja Makro Urusan Pariwisata
______________________________________________________________________________ vii
Tahun 2008-2014 Tabel 2.100
84
II
84
II
85
. II
86
. II
86
. II
86
. II
87
. II
87
.. II
89
. II
90
. II
91
Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Destinasi Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014
Tabel 2.101
. II
..
Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Tahun 2010-2014 (hari)
Tabel 2.102
Kinerja Makro Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014
Tabel 2.103
Produksi Benih Ikan Air Tawar (x 1000 ekor) Tahun 2010-2014
Tabel 2.104
Produksi Ikan Konsumsi Air Tawar (ton) Tahun 2010-2014
Tabel 2.105
Kinerja Makro Urusan Perdagangan Tahun 2009-2014
Tabel 2.106
Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.107
Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2009-2014
Tabel 2.108
Data Transmigrasi Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013
Tabel 2.109
Kinerja Makro Urusan Ketransmigrasian Tahun 2010-2014
Tabel 2.110
Asumsi Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2010-2014
II
92
Tabel 2.111
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010-2014
II
93
Tabel 2.112
Persentase Konsumsi RT Non Pangan . II
93
II
93
. II
94
PDAM Kabupaten Magelang Tahun 2010-2013
II
95
Tabel 2.116
Sumber/ Air Minum PDAM Kabupaten Magelang
II
96
Tabel 2.117
Banyaknya Pelanggan Listrik, Kwh dan Nilai
Tahun 2009-2013 .....................................................
II
96
Tabel 2.118
Jumlah Hotel dan Homestay
II
97
Tabel 2.119
Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kabupaten . II
97
Tahun 2010-2014 Tabel 2.113
Produktivitas Per Sektor Tahun 2009-2014
Tabel 2.114
Aksesbilitas Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014
Tabel 2.115
Perkembangan Pelanggan Air Minum
Disalurkan Kabupaten Magelang
Magelang Tahun 2009-2014
______________________________________________________________________________ viii
Tabel 2.120
Jenis Perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan II
99
II
101
..
II
102
..
II
104
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010-2014
..
II
105
Tabel 2.125
Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat
.
II
106
Tabel 2.126
Capaian Kinerja Aspek Daya Saing
II
106
Tabel 2.127
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
.
II
107
Tabel 2.128
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
..
II
109
Tabel 2.129
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
.
II
110
Tabel 2.130
Capaian Kinerja Urusan Perumahan
II
111
Tabel 2.131
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
II
111
Tabel 2.132
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
II
112
Tabel 2.133
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
II
113
Tabel 2.134
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup
II
114
Tabel 2.135
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
II
115
Tabel 2.136
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan ..
II
115
.
II
116
..
II
116
II
117
II
118
II
119
pada BPMPPT
.
Tabel 2.121
Perkembangan Investasi PMA dan PMDN
Tabel 2.122
Data Pelayanan Perijinan
Tabel 2.123
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2010
Tabel 2.124
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
2014
.
.
Catatan Sipil Tabel 2.137
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.138
..
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tabel 2.139
Capaian Kinerja Urusan Sosial
Tabel 2.140
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Tabel 2.141
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan
.
Usaha Kecil Menengah Tabel 2.142
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
..
II
120
Tabel 2.143
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
..
II
120
Tabel 2.144
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga
II
121
Tabel 2.145
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan
______________________________________________________________________________ ix
Politik Dalam Negeri
..
II
122
Tabel 2.146
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah
..
II
123
Tabel 2.147
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
.
II
123
Tabel 2.148
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
.
II
124
Tabel 2.149
Capaian Kinerja Urusan Statistik
..
II
125
Tabel 2.150
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
II
125
Tabel 2.151
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi . II
126
dan Informatika Tabel 2.152
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
II
126
Tabel 2.153
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
II
127
Tabel 2.154
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
II
128
Tabel 2.155
Capaian Kinerja Urusan Energi dan II
129
II
129
II
130
.. II
131
II
132
.
Sumberdaya Mineral Tabel 2.156
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
..
Tabel 2.157
Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tabel 2.158
Capaian kinerja Urusan Perdagangan
Tabel 2.159
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Tabel 3.1
PDRB Kabupaten magelang Tahun 2010-2015 ..
..
III
2
Tabel 3.2
Kontribusi Sektor dalam PDRB
..
III
3
Tabel 3.3
PDRB Perkapita Kabupaten Magelang .. III
4
.
III
5
..
III
7
..
III
8
..
III
11
.
III
12
.
III
12
Tahun 2010-2015 Tabel 3.4
..
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015
Tabel 3.5
Target Indikator Makro Ekonomi
...
Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan TA 2013-2014, Target 2015 dan Prediksi Tahun 2016
Tabel 3.7
Belanja APBD Kabupaten Magelang Tahun 20132016
Tabel 3.8
.
..
..
Realisasi Pembiayaan 2013-2014, Target 2015 dan Prediksi 2016
Tabel 3.9
Realisasi APBD TA 2013-2014, Target 2015 dan Prediksi Tahun 2016
..
______________________________________________________________________________ x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Magelang ....................
II
1
Gambar 2.2
Posisi Kabupaten Magelang diantara Jalur II
3
Magelang Tahun 2013 ..............................................
II
10
Gambar 2.4
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang ..........
II
18
Gambar 2.5
Peta Kedalaman Tanah di Kabupaten Magelang .......
II
19
Gambar 2.6
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan II
20
Gambar 2.7
PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2010-2014 ......... II
28
Gambar 2.8
PDRB Perkapita Menurut Menurut Kecamatan
Transportasi Strategis Provinsi Jawa Tengah ............ Gambar 2.3
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten
Tahun 2013 ..............................................................
Tahun 2013 .............................................................. Gambar 2.9
II
30
II
35
Peta Desa dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Tahun 2012 ..............................................................
______________________________________________________________________________ xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Keja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Dalam tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang, tahun 2016 merupakan tahap aktualisasi. Tahap ini merupakan upaya nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah baik program utama maupun program pendukung untuk pencapaian visi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah) . Tema pembangunan tahun 2016 adalah Infrastruktur untuk Pengembangan Keunggulan dan Kemitraan. Pemilihan tema ini mengandung maksud, bahwa pengembangan infrastruktur akan berdampak positif terhadap pengembangan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan daya saing produk ekonomi, dan upaya penanggulangan kemiskinan. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2016. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Hal ini juga diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 265 ayat 3 yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS. RKPD Kabupaten Magelang tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, Rapat Teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD, dan Musrenbang Kabupaten. Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, bottom up planning, top down planning, politik dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan melalui pentahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan Rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD.
I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016 ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I-2
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28 ); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang I-3
2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 2011 Nomor 5).
Tahun
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 1.3. Hubungan antar Dokumen Dokumen RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, Provinsi maupun Kabupaten, terutama keberlanjutan terhadap RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan multi sektor di tingkat kabupaten juga menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016, antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Grand Design Reformasi Birokrasi.
1.4. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Magelang tahun 2016 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2016. Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah : 1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016; 2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016; 3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; 4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2016.
I-4
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD 1. BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD. 2. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah serta permasalahan pembangunan daerah. 3. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015; tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah. 4. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
Memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD. 5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 menurut urusan wajib dan urusan pilihan. 6. BAB VI PENUTUP Memuat harapan pelaksanaan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016.
I-5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah 2.1.1. Aspek Geografi a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41km 2), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km 2).
Sumber : RTRW Kabupaten Magelang, 2010-2030
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Magelang Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, yaitu: • Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, • Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, • Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta, • Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.
II-1
Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisi Kabupaten Magelang yang terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan SemarangMagelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang. Adapun luas masing-masing kecamatan, luas daerah, jarak terdekat/termudah dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut di Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel 2.1. berikut : Tabel 2.1. Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut, Tahun 2013 Ketinggian Jarak dari dari Luas Persentase Ibu Kota No. Kecamatan Permukaan (km2) Luas Kabupaten Laut (km) (mdpl) 1. Salaman 68,87 6,34 15 208 2. Borobudur 54,55 5,02 4 235 3. Ngluwar 22,44 2,07 22 202 4. S a l a m 31,63 2,91 19 336 5. Srumbung 53,18 4,90 19 501 6. D u k u n 53,40 4,92 21 578 7. Muntilan 28,61 2,64 17 348 8. Mungkid 37,40 3,44 7 320 9. Sawangan 72,37 6,67 15 575 10. Candimulyo 46,95 4,32 17 437 11. Mertoyudan 45,35 4,18 6 347 12. Tempuran 49,04 4,52 8 210 13. Kajoran 83,41 7,68 31 578 14. Kaliangkrik 57,34 5,28 34 823 15. Bandongan 45,79 4,22 20 431 16. Windusari 61,65 5,68 25 525 17. Secang 47,34 4,36 22 470 18. Tegalrejo 35,89 3,31 22 478 19. Pakis 69,56 6,41 29 841 20. Grabag 77,16 7,11 33 680 21. Ngablak 43,80 4,03 37 1.378 Total 1.085,73 100.00 360 Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014
b. Letak dan Kondisi Geografis Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 51 -110026 58 Bujur Timur dan 7 019 13 -7042 16 Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata 110001
II-2
antara Semarang-Magelang-Yogyakarta Temanggung.
dan
Purworejo-Magelang-
KAB MAGELANG Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang, 2011
Gambar 2.2. Posisi Kabupaten Magelang Diantara Jalur Transportasi Strategis Provinsi Jawa Tengah Jarak antara ibu kota Kabupaten Magelang dengan beberapa ibu kota kabupaten/kota lain di Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 2.2. berikut: Tabel 2.2. Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid) ke Beberapa Ibu Kota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Ibu Kota Jarak Ibu Kota Jarak Kabupaten/Kota (km) Kabupaten/Kota (km) Kab. Cilacap 182,0 Kab. Kudus 141,0 Kab. Banyumas 163,0 Kab. Jepara 161,0 Kab. Purbalingga 149,0 Kab. Demak 116,0 Kab. Bajarnegara 117,0 Kab. Semarang 64,5 Kab. Kebumen 92,7 Kab. Temanggung 33,7 Kab. Purworejo 53,3 Kab. Kendal 91,0
II-3
Ibu Kota Kabupaten/Kota Kab. Wonosobo Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati
Jarak (km) 77,3 48,4 62,0 94,5 134,0 114,0 124,0 154,0 204,0 219,0 164,0
Ibu Kota Kabupaten/Kota Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal
Jarak (km) 108,0 148,0 181,0 210,0 220,0 13,2 94,1 67,4 95,4 148,0 210,0
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014
c. Topografi Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk basin (cekungan) dengan dikelilingi gununggunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Dua sungai besar mengalir di tengahnya, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi datar 8.599 ha, bergelombang 44.784 ha, curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut: Tabel 2.3. Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang No Kemiringan Klasifikasi Wilayah 1 0-2% Datar Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan dan Salaman (kurang lebih 1,5% dari luas wilayah). 2. 2 - 15 % Bergelombang Sebagian besar kecamatan (17 sampai kecamatan) atau 55% dari berombak seluruh wilayah. 3. 15 - 40 % Bergelombang Kecamatan Windusari, sampai Kaliangkrik, Kajoran, berbukit Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah). 4. > 40 % Berbukit Kecamatan Windusari, sampai Kaliangkrik, Srumbung, bergunungNgablak, Pakis, Sawangan dan gunung Dukun (18% dari luas wilayah). Sumber : RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030
Variasi wilayah dengan kemiringan lereng seperti yang ada di Kabupaten Magelang tersebut memberikan dampak positif dan dampak
II-4
negatif bagi Kabupaten Magelang. Dampak positifnya adalah variasi tersebut merupakan faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam di Kabupaten Magelang seperti kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah variasi kemiringan lereng tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang yaitu gerakan tanah (tanah longsor). d. Geologi Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis. Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Magelang adalah: • Alluvial kelabu, alluvial coklat, regosol coklat kelabu dan coklat tua yang banyak terdapat di daerah dataran seperti, Kecamatan Mertoyudan, Mungkid, Candimulyo, Salaman, Secang, Tegalrejo, Muntilan, Srumbung, Salam dan Ngluwar. • Regosol kelabu dan coklat tua, andosol coklat, lithosol latosol coklat, banyak terdapat di daerah lereng pegunungan seperti, Kecamatan Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabag, Pakis, dan Bandongan. • Latosol coklat kemerahan ada di Kecamatan Grabag dan Ngablak. • Latosol coklat tua kemerahan ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan dan Windusari. • Latosol merah kekuningan ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur. Kondisi fisiografi Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Pegunungan Bukit Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang seperti berlimpahnya bahan tambang galian B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Hanya saja jenis bahan tambang di Kabupaten Magelang yang menghasilkan produk dengan jumlah relatif banyak adalah sirtu dan marmer. Marmer selama ini hanya ditambang saja tetapi pengolahan menjadi barang lain tidak dilakukan di Kabupaten Magelang. Padahal apabila bisa diolah menjadi produk lain bisa mendatangkan tambahan PAD bagi Kabupaten Magelang dan juga akan mengurangi frekuensi kegiatan pertambangan marmer tersebut sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan.
No
Tabel 2.4. Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya Jenis Bahan Kegunaan Lokasi Galian
II-5
No 1.
Jenis Bahan Galian Trass
Kegunaan Bahan baku pembuatan semen puzolan, bahan baku pembuatan batako, bahan bangunan konstruksi ringan/berat, semen alam, dan tanah urug.
2.
Tanah Liat
Bahan baku pembuatan batu bata, gerabah, genteng, semen, dan keramik.
3.
Batu gamping
4.
Marmer
Digunakan dalam berbagai macam bidang seperti aneka industri kimia, industri bangunan dan pertanian Untuk pembuatan tegel, meja, patung, pilar dan perangkat toilet
5.
Andesit
6
7.
8.
9.
Lokasi • Kecamatan Salaman • Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur • Desa Bawang Kecamatan Tempuran • Kecamatan Salaman • Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur • Desa Sidoagung dan Somoketro Kecamatan Salam • Kecamatan Salaman • Kecamatan Borobudur
• Kecamatan Salaman • Kecamatan Borobudur • Desa Gripurno
Bahan pondasi: bangunan gedung, jalan raya, dan dam. Selain itu bisa Kecamatan Borobudur digunakan sebagai batu split, • Desa Bawang pasir, dan abu batu sebagai bahan Kecamatan Tempuran utama pembuatan beton Sirtu Bahan bangunan perumahan, • Kecamatan Windusari jalan dan saluran air • Kecamatan Bandongan • Kecamatan Borobudur • Kecamatan Srumbung • Kecamatan Dukun • Kecamatan Sawangan • Kecamatan Pakis • Kecamatan Salam • Kecamatan Candimulyo Kaolin Bahan baku industri keramik, filler • Desa Karanganyar dalam industri kertas, karet, cat, Kecamatan Borobudur dan plastik Oker Sebagai pigmen dan serbuk poles, • Desa Salamkanci bahan pewarna cat, pembuatan Kecamatan Bandongan semen, plester, campuran karet • Desa Giripurno dan campuran plastik Kecamatan Borobudur Mangaan Menjadi bahan baku industri • Desa Giripurno metalurgi maupun non metalurgi. Kecamatan Borobudur Bahan non metalurgi bisa menjadi • Desa Ngargoretno produksi baterai, kimia, keramik Kecamatan Salaman dan gelas, glasir dan frit, pertanian, dan proses produksi uranium
Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030
e. Hidrologi Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan tinggi dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya.
II-6
Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran. Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai 10 (sepuluh) sungai besar/sedang dengan jumlah debit maksimum 2.314 m3/detik dan minimum 110,5 m3/detik, serta 52 (lima puluh dua) mata air dengan jumlah debit 8.284 liter/detik. Wilayah Kabupaten Magelang sebagai daerah yang dikelilingi gunung-gunung merupakan daerah tangkapan air hujan. Dalam neraca air Tahun 2000, cadangan air tanah dangkal/bebas yang dimanfaatkan 1.492,99 juta m3/tahun, dan untuk air tanah sedang/semi artesis 3.732,48 juta m 3/tahun. Curah hujan potensial 4.067,14 juta m 3/tahun atau dengan intensitas 3.746 mm/tahun. Dan air hujan tertampung 78,32 juta m3/tahun. Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah: • Air Permukaan Yaitu air yang mengalir di sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai yang melintas di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut: Tabel 2.5. Sungai yang Melintas di Kabupaten Magelang Debit (m3/detik) No Sungai Maksimum Minimum 1 Progo 120 30,0 2 Elo 113 7,0 3 Pabelan 140 12,0 4 Blongkeng 120 10,0 5 Lamat 66 5,5 6 Putih 125 8,0 7 Bebeng 225 15,0 8 Batang 55 5,5 9 Krasak 145 9,5 10 Tangsi 125 8,0 • Air Tanah Air Tanah di Kabupaten Magelang berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu: 1) Mandala Air Tanah Gunung Api Strato Air tanah jenis ini terletak diantara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi dan Sumbing. 2) Mandala Air Tanah Antar Pegunungan Air tanah jenis ini berada diantara Gunung Api Merbabu, Merapi dan Sumbing yang terletak diketinggian berkisar antara 300-500 meter di atas permukaan air laut. Air tanah didaerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas aquifer yang tinggi dan
II-7
muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik. Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Jumlah mata air di Kabupaten Magelang sebanyak 185 mata air. Mata air tersebut berada di sekitar kaki gunung api yang ada di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2014, jumlah mata air yang digunakan oleh PDAM adalah 18 mata air. Selain itu, ketiga gunung api yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan recharge area bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan discharge area. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa recharge area dan discharge area di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumberdaya air sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik. Potensi sumberdaya air yang ada di Kabupaten Magelang selain mata air adalah sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Data LP2B Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai 261 sungai baik sungai besar maupun sungai kecil dengan jumlah debit maksimum 2.314 m3/detik pada musim penghujan dan minimum 110,3/detik pada musim kemarau. Berdasarkan sebaran akuifer bisa menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang mempunyai akuifer dengan produktifitas sedang sampai dengan tinggi. Akuifer adalah suatu unit geologi yang dapat menyimpan dan melalukan air dalam jumlah banyak (Sudarmadji, 2012). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai banyak ketersediaan air tanah. Hal tersebut dibuktikan dari struktur geologinya yang mampu menyimpan dan melalukan air dalam jumlah cukup banyak sehingga sumber daya air memang merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial untuk dikelola dengan baik. Sudarmadji (2013) menyebutkan bahwa mata air yang muncul di sekitar gunung api pada umumnya mempunyai kualitas sangat baik, airnya jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mengandung unsur kimia yang berbahaya sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku air minum. f. Klimatologi Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62 0 C, dengan kelembaban udara 82%. Sedangkan curah hujan rata-rata 2.589 mm/th, dengan rata-rata hari hujan 121 hari, dan kecepatan angin 1,8 knot. Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang juga mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2014, rata-rata curah hujan pada Tahun 2012 berkisar antara 3-394 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi. Kabupaten Magelang terbagi menjadi beberapa tipe iklim sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.6. berikut:
II-8
Kecamatan Bandongan Borobudur Candimulyo Dukun Grabag Kajoran Kaliangkrik Mertoyudan Mungkid Muntilan Ngablak Ngluwar Pakis Salam Salaman Sawangan Secang Srumbung Tegalrejo Tempuran Windusari
Tipe Iklim Ketinggian (dpl) 431 325 437 578 682 578 823 343 325 358 1.362 202 841 336 208 575 407 501 478 310 534
Tabel 2.6. di Kabupaten Magelang Sc. Mohr Ferguson B I C III B I C I B I B I B I B I B II C I C I C I B I B I B I B II B I B I B I B I
Oldeman C2 C3 B2 B3 B2 B1 B2 B2 C3 C3 C2 B3 B3 B2 C3 C2 B1 B2 B2 C2
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang, 2014
g. Penggunaan Lahan Berdasarkan data BPS Tahun 2014, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 86,410 ha lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah (wetland) seluas 36,892 ha dan lahan kering seluas 41,923 ha, adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 28,801 ha dan tadah hujan (reservation) seluas 8,091 ha. Sedangkan peruntukan lahan kering adalah tegal kebun seluas 32,679 ha, perkebunan seluas 394 ha, ditanami pohon/hutan rakyat seluas 6,312 ha, padang penggembalaan seluas 2 ha, sementara tidak ditanami/diusahakan seluas 107 ha, dan lainnya (kolam/empang/ hutan negara, dan lain-lain) seluas 10,024 ha. Sedangkan lahan bukan pertanian mencakup area seluas 22,163 ha. Komposisi penggunaan lahan pada Tahun 2014 disajikan dalam Gambar 2.3.
II-9
Gambar 2.3. Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Magelang Tahun 2014 Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah lahan pertanian (80 persen). Oleh karena itu sektor pertanian dijadikan unggulan, karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan. Berdasarkan profil penggunaan lahan tersebut maka lahan sawah merupakan sumber daya lahan paling besar (35 persen) di Kabupaten Magelang yang berarti menandakan bahwa kegiatan pertanian yang dominan berkembang adalah kegiatan usaha tani padi. Apabila diperbandingkan antara luasan lahan pertanian lahan basah dengan luasan lahan pertanian lahan kering, luasan lahan pertanian lahan kering lebih sempit dibandingkan luasan lahan pertanian lahan basah. Perkembangan penggunaan lahan selama kurun waktu 20102014 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.7. sebagai berikut: Tabel 2.7. Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 (ha) 2010 79.287 37.221 28.965
2011 79.284 37.219 28.964
Tahun 2012 78.748 36.974 29.254
8.256
8.255
7.720
8.091
8.854
Lahan Bukan Sawah 1. Kebun 2. Perkebunan 3. Hutan Rakyat 4. Padang Rumput 5. Sementara tidak ditanami 6. Kolam, Tambak, Empang
42.066 36.234 256 2.971 2 NA
42.065 36.033 276 3.171 2 8
41.774 35.493 296 3.665 2 107
49.518 32.679 394 6.312 2 107
49.523 32.437 399 6.562 2 107
2.603
2.575
2.211
10.024
10.016
B. Lahan Bukan
29.286
29.289
29.825
22.163
22.168
Penggunaan Lahan
A. Lahan Pertanian Lahan Sawah 1. Berpengairan beririgasi 2. Tadah Hujan
II-10
2013 86.410 36.892 28.801
2014 86.405 36.882 28.028
Penggunaan Lahan Pertanian 1. Jalan, Pemukiman, Kantor, dll 2. Lahan Bukan Pertanian Jumlah
2010
2011
Tahun 2012
29.286
29.289
29.825
2013
2014 22.168
22.163 108.573
108.573
108.573
108.573
108.573
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014
h.
Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, menyebutkan bahwa Kabupaten Magelang masuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dimana Kabupaten Magelang menjadi Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Magelang berdasarkan Struktur Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam RTRW Jawa Tengah Tahun 2009-2029 masuk dalam sistem perwilayahan Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 (lima) kawasan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, Secang. Sedangkan menurut pola ruangnya Kabupaten Magelang dapat dijabarkan dalam beberapa fungsi kawasan sebagai berikut: - Kawasan lindung, Meliputi beberapa kawasan hutan lindung kawasan MerapiMerbabu, kawasan hutan yang dikelola masyarakat, kawasan resapan air dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan letusan Gunung Merapi, kawasan rawan angin topan, kawasan perlindungan plasma nutfah. - Kawasan Budidaya, Meliputi kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan bukan logam, kawasan pertambangan panas bumi, kawasan peruntukan industri, kawasan pengembangan pariwisata. Selain dari struktur ruang dan pola ruang, Kabupaten Magelang juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) terkait Kabupaten Magelang adalah: - Kawasan Solo-Selo-Borobudur yang merupakan kawasan KSP dari sudut kepentingan ekonomi. - Kawasan Candi Borobudur merupakan KSP dari sudut kepentingan sosial budaya. - Kawasan Taman Nasional Merapi dan Kawasan Taman Nasional Merbabu sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
II-11
Dalam perspektif inilah sekaligus untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Magelang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Magelang dibagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu: A. Kawasan Lindung Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari: 1. Kawasan hutan lindung. Kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung di Kabupaten Magelang adalah pada sebagian: Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, Pakis, Dukun, Srumbung dan Sawangan dengan luas 8.333 ha. 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air berada di sebagian wilayah, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun, dan Srumbung. 3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: a. Kawasan sekitar mata air Kawasan ini merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat 185 mata air yang perlu dilindungi. b. Kawasan sempadan sungai Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan terhadap sungaisungai yang ada, maka kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Magelang meliputi sungai-sungai pada Tabel 2.8. berikut: Tabel 2.8. Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai di Kabupaten Magelang
II-12
No 1
Nama Sungai
Keterangan
Sempadan sungai besar:
Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai. Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai.
a. Sungai Progo b. Sungai Elo 2
Sempadan sungai kecil: a. Sungai Krasak, b. c. d. e.
3
Sungai Putih Sungai Nongko Sungai Blongkeng, Sungai Pabelan,
f. Sungai Tangsi g. Sungai Kluban Sempadan sungai kawasan perkotaan
di Daerah perlindungan ditentukan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar sungai.
4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya. Kawasan pelestarian alam dan cagar Budaya di Kabupaten Magelang, meliputi: a. Kawasan Taman Nasional. Kawasan taman nasional di Kabupaten Magelang adalah Taman Nasional Gunung Merapi Merbabu yang meliputi: • Lokasi Taman Nasional Gunung Merapi yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang adalah Kecamatan Srumbung (yang meliputi Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang dan Ngablak) dan Kecamatan Dukun (yang meliputi Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten dan Keningar). • Lokasi Taman Nasional Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ngablak (meliputi Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan), Kecamatan Pakis (meliputi Desa Petung, Desa Daleman Kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi), Kecamatan Sawangan (meliputi Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (yang meliputi Desa Surodadi). b. Kawasan Cagar Budaya. Kawasan cagar budaya yang harus dilindungi di Kabupaten Magelang antara lain sebagaimana pada Tabel 2.9. berikut : Tabel 2.9. Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Magelang Obyek Wisata Lokasi No 1 Candi Borobudur Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur 2 Candi Pawon Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur 3 Candi Mendut Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid
II-13
Obyek Wisata No 4 Candi Ngawen 5 Candi Gunung Wukir/Canggal 6 Makam Gunung Pring 7 Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogorejo 8 Makam Pasteur Van Lith 9 Candi Asu 10 Candi Pendem 11 Candi Lumbung 12 Makam Ky. Condrobumi 13 Makam Sunan Geseng 14 Air Terjun Seloprojo 15 Pemandian Kalibening 16 Candi Selogriyo 17 Langgar Agung Pangeran Diponegoro 18 Pesarean Pangeran Singosari (Gunung Sari Salam) 19 Makam Kyai Mijil 20 Makam Kyai Raden Syahid 21 Candi-candi (baru dalam proses penggalian)
Lokasi Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan Desa Somokaton, Kecamatan Salam Bukit Gunung Pring, Kecamatan Muntilan Bukit Gunung Pring, Kecamatan Muntilan Kecamatan Muntilan Desa Sengi, Kecamatan Dukun Desa Sengi, Kecamatan Dukun Desa Sengi, Kecamatan Dukun Kecamatan Candimulyo Desa Tirto, Kecamatan Grabag Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak Kecamatan Secang Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari Desa Menoreh, Kecamatan Salaman Desa Gulon, Kecamatan Salam Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur Desa Salam, Kecamatan Salam Kecamatan Salam
5. Kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang antara lain: a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi, antara lain Kecamatan Srumbung, Dukun, Sawangan. b. Kawasan Rawan Gempa Bumi, terutama gempa vulkanik berada di Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Ngluwar c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah, Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Tabel 2.10. berikut: Tabel 2.10. Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang Gerakan Tanah Lokasi Rawan gerakan tanah Kecamatan Borobudur, Kajoran bagian tinggi utara, Kalingkrik, Pakis, Windusari bagian tengah, Salaman, Tempuran, Secang bagian utara, Tegalrejo dan Candimulyo, Ngablak bagian utara. Rawan gerakan tanah Kecamatan Borobudur dengan 0 0 menengah kemiringan > 10 20 , Kajoran bagian timur, Kaliangkrik lereng bagian atas Gunung Sumbing, Windusari bagian utara, Salaman bagian timur, Tempuran bagian selatan, sebagian Tegalrejo,
II-14
Gerakan Tanah Rawan gerakan rendah
Rawan gerakan sangat rendah Sangat rendah
Lokasi
Candimulyo. tanah Kecamatan Salam, Ngluwar, Muntilan, Srumbung bagian timur, Salaman bagian timur, Ngablak bagian timur dan Borobudur bagian utara dan timur. tanah Kecamatan Mertoyudan Secang bagian Mertoyudan
barat,
Mungkid,
6. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah. Kawasan perlindungan plasma nutfah di Kabupaten meliputi: 1. Lereng Gunung Merbabu; 2. Lereng Gunung Merapi; dan 3. Kecamatan Borobudur. B. KAWASAN BUDIDAYA 1)
2)
3)
4)
Kawasan peruntukan hutan produksi Hutan peruntukan produksi di Kabupaten Magelang dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu: • Kawasan peruntukan hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.764 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, dan Tempuran. • Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, dan Kajoran. Kawasan hutan rakyat Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Magelang mencapai luas ± 2.919 ha yang tersebar di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Sawangan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Salaman dan Ngablak. Kawasan peruntukan pertanian • Kawasan peruntukan pertanian lahan basah Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 37.232 ha yang persebaran lahan basah meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, dan Grabag. Kecamatan dengan luasan pertanian terbesar adalah Kecamatan Salaman, Mungkid, Mertoyudan, Secang, Grabag, Dukun, Bandongan dan Kajoran. • Kawasan pertanian lahan kering Kawasan budidaya lahan kering terbesar tersebar di Kecamatan Pakis, Ngablak, Sawangan, Dukun, Kajoran Candimulyo, Windusari, Kaliangkrik, Grabag dengan luas 9.149 ha. Kawasan peruntukan perkebunan Wilayah yang termasuk kawasan perkebunan tersebar di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran,
II-15
5)
6)
7)
8)
Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dengan luas ± 32.705 ha. Kawasan peruntukan perikanan Luas kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Magelang ± 2.263 ha dengan pengembangan dipusatkan di Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan sebagai sentra pembenihan dengan daerah penyangga perikanan di Kecamatan Dukun, Salam, Ngluwar, Mertoyudan dan Salaman sebagai sentra pembesaran. Kawasan peruntukan peternakan Kawasan peternakan diarahkan perkembangannya pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan hijauan makanan ternak cukup luas, yang artinya ketersediaan pakan hijau untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan di wilayah tersebut, dan pada dataran tinggi dengan curah hujan tinggi serta pada lokasi-lokasi yang mana memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk bekerja di sektor peternakan. Kawasan peruntukan pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan batuan di Kabupaten Magelang lokasinya tersebar di Kecamatan Borobudur, Salaman, Dukun, Srumbung, Salam, Tempuran, Windusari, Secang, Grabag, dan Mungkid. Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Magelang, meliputi : a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
9)
Kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan industri besar dan sedang adalah di Kecamatan Tempuran dengan luas 1.600 ha. Selain kawasan peruntukan industri yang ditetapkan di Kecamatan Tempuran, secara existing terdapat juga industri besar dan sedang yang tersebar di beberapa kecamatan yang secara bertahap akan ditata kembali. 10) Kawasan peruntukan permukiman Pengembangan kawasan permukiman mendapatkan prioritas dalam menentukan penggunaan lahan. Pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada. Akibatnya, wilayah perdesaan sulit berkembang karena jauh dari jangkauan sarana. 11) Kawasan peruntukan lainnya • Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Magelang dipergunakan untuk daerah latihan Akmil Magelang, Armed II, Rindam IV dan Secaba Rindam IV/Diponegoro. • Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam.
II-16
Selain berdasarkan potensi sebagaimana terpapar dalam struktur ruang sebagaimana tersebut di atas, di dalam RTRW Kabupaten Magelang juga telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten Magelang meliputi 3 (tiga) sudut pandang yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya dan dari sisi daya dukung lingkungan hidup. Dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan pada koridor jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya dan Perkotaan Salam dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang yang diikuti dengan pelaksanaan tahapan indikasi program prioritas pada kawasan strategis Kabupaten tersebut. Sampai dengan saat ini telah disusun Rencana Detail Tata Ruang pada KSK tersebut. Adapun program yang telah dicapai dengan membuka akses pengembangan usaha ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut dan pengembangan kawasan perumahan permukiman pada kawasankawasan tersebut, namun tetap diikuti dengan pengendalian tata ruang. Selain kawasan pada koridor jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, dan Agropolitan Sumbing. Untuk mendukung perwujudan agropolitan, telah disusun Masterplan Agropolitan sebagai dokumen acuan dan atau road map dalam penganggaran dan pelaksanaan program. Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang sosial budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Magelang adalah Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat karena juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat teranggarkan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Borobudur dan sekitarnya. Sedangkan untuk Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, ditetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada sub DAS Progo Hulu. Untuk menjaga kelestariannya Pemerintah Kabupaten Magelang mengendalikan secara ketat terhadap penutupan lahan pada kawasan atau area yang ditetapkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air. i.
Wilayah Rawan Bencana
Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana alam khususnya bencana gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Magelang merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah dan keberadaan gunung Merapi. Ancaman bencana oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang adalah: a. Tanah longsor di 17 kecamatan. b. Banjir di aliran sungai terutama Sungai Progo dan Sungai Elo.
II-17
c. Banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. d. Angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 13 kecamatan. e. Kekeringan/krisis air bersih di 10 kecamatan (kemarau panjang) sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan (6 desa), yaitu Kecamatan Kajoran (Kwaderan, Wonogiri), Kecamatan Salaman (Margoyoso dan Sriwedari), Kecamatan Borobudur (Kenalan dan Sambeng). f. Kebakaran hutan. g. Letusan Gunung Merapi, 3 (tiga) kecamatan berada di KRB III. Posisi Kabupaten Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung api dan salah satunya masih aktif memberikan konsekuensi munculnya bencana alam seperti letusan gunung berapi yaitu Gunung Merapi. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah KRB I, KRB II, dan KRB III, dengan perincian sebagai berikut: • KRB III, 3 kecamatan, 19 desa: a. Kecamatan Srumbung di 8 desa (Kaliurang, Kemiren, Tegalrandu, Mranggen, Srumbung, Kamongan, Nglumut, Ngablak, Ngargosoko); b. Kecamatan Dukun di 8 desa (Kalibening, Keningar, Sumber, Krinjing, Sengi, Mangunsuko, Sewukan, Ngargomulyo, Paten); c. Kecamatan Sawangan di 3 desa (Wonolelo, Ketep, Kapuhan). KRB II, 3 kecamatan, 21 desa: a. Kecamatan Srumbung (Bringin, Kamongan, Kradenan, Banyuadem, Pucanganom, Pandanretno, Jerukagung, Sudimoro, Polengan); b. Kecamatan Dukun (Wates, Banyudono, Banyubiru, Dukun, Ngadipuro, Mangunsuko); c. Kecamatan Sawangan (Krogowanan, Sawangan, Gondowangi). • KRB I, 5 kecamatan, 24 desa: a. Kecamatan Dukun (Ketunggeng); b. Kecamatan Ngluwar di 5 desa (Blongkeng, Pakunden, Bligo, Somokaton, Ngluwar); c. Kecamatan Mungkid di 4 desa (Pabelan, Progowati, Ngrajek, Bojong); d. Kecamatan Salam di 8 desa (Salam, Mantingan, Sucen, Kadiluwih, Gulon, Jumoyo, Seloboro, Sirahan); e. Kecamatan Muntilan di 7 desa (Muntilan, Ngawen, Gunungpring, Tamanagung, Gondosuli, Adikarto, Keji). •
II-18
Sumber: RTRW Kabupaten Magelang, 2010-2030
Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang Selain itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang mempunyai kedalaman tanah >60 cm. Tanah yang cukup tebal dan kelerengan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang >15% dan curah hujan cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Untuk bencana gerakan tanah sebagian wilayah Kabupaten Magelang juga masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah.
II-19
Sumber: Analisis Indikator Kinerja Pembangunan Daerah, 2013
Gambar 2.5. Peta Kedalaman Tanah di Kabupaten Magelang Adapun data kejadian bencana dapat dilihat pada Tabel 2.11. berikut: Tabel 2.11. Data Kejadian Bencana Tahun 2010-2014 Tahun Kejadian/ Jenis No Bencana 2010 2011 2012 2013 2014 1 Angin Puting 19 17 23 35 28 Beliung 2 Banjir 0 3 0 3 6 3 Gempa bumi 10 0 0 0 7 4 Kebakaran 18 22 40 37 51 5 Kekeringan 0 22 33 5 0 6 Tanah Longsor 69 50 35 47 61 7 Bencana 4 24 4 7 10 Lainnya/KLB 8 Erupsi 1 0 0 0 0 Jumlah 121 138 135 134 164 Sumber : BPBD Kabupaten Magelang, 2014
Berdasarkan Tabel 2.11 tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah bencana tiap tahun semakin bertambah. Hal ini perlu menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan kedepan sehingga mampu meminimalisir jatuhnya korban jiwa. 2.1.2. Aspek Demografi Penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2014 diperkirakan mencapai 1.233.695 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2013 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk
II-20
(SP) 2010 sebanyak 1.221.681 jiwa atau sekitar 3,67% dari jumlah penduduk Jawa Tengah, terdiri dari laki-laki sebanyak 613,112 jiwa (50,19%) dan perempuan sebanyak 608,569 jiwa (49,81%), dengan sex ratio sebesar 101%, Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 319,642 rumah tangga(Tahun 2010) dan penduduk per rumah tangga 3,70. Dilihat dari sisi persebaran per kecamatan, pada Tahun 2013, terlihat bahwa penduduk tersebar hampir merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (9 persen) dan Kecamatan Grabag (7 persen), sementara kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil berada di Kecamatan Ngablak dan Ngluwar, masing-masing tiga persen. Data sebaran penduduk selengkapnya disajikan dalam gambar 2.6.
Gambar 2.6. Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013 Perkembangan jumlah penduduk dan sebaran per kecamatan Tahun 2010-2014, selengkapnya tersaji pada Tabel 2.12. berikut: Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014 (jiwa) Tahun No Kecamatan 2010 2011 2012 2013* 2014* 1.
Salaman
66,002
66,690
67,358
68,016
68,656
2.
Borobudur
55,668
56,191
56,697
57,193
57,672
3.
Ngluwar
29,920
30,153
30,374
30,590
30,795
II-21
No
Kecamatan
2010
2011
Tahun 2012
2013*
2014*
4.
Salam
44,575
45,028
45,465
45,896
46,314
5.
Srumbung
44,928
45,543
46,146
46,747
47,340
6.
Dukun
43,017
43,475
43,920
44,359
44,787
7.
Muntilan
74,991
75,783
76,549
77,306
78,043
8.
Mungkid
68,836
69,763
70,672
71,574
72,464
9.
Sawangan
53,730
54,320
54,892
55,458
56,010
10.
Candimulyo
45,459
45,971
46,471
46,963
47,445
11.
Mertoyudan
105,180
106,722
108,239
109,753
111,248
12.
Tempuran
46,526
47,030
47,520
48,003
48,475
13.
Kajoran
51,589
51,878
52,146
52,403
52,644
14.
Kaliangkrik
52,409
52,912
53,399
53,875
54,339
15.
Bandongan
54,636
55,158
55,661
56,156
56,636
16.
Windusari
46,404
46,994
47,571
48,144
48,707
17.
Secang
74,889
76,014
77,123
78,230
79,325
18.
Tegalrejo
53,307
53,993
54,665
55,332
55,989
19.
Pakis
52,342
52,689
53,015
53,330
53,628
20.
Grabag
81,686
82,440
83,166
83,878
84,567
21.
Ngablak
37,997
38,170
38,326
38,475
38,611
Jumlah
1,184,091
1,196,917
1,209,375
1,221,681
1,233,695
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014 *) angka sementara
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan antara Tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah 4,19. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut ini: Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 (jiwa) Jenis Kelamin Sex No Kecamatan Jumlah Ratio Laki-laki Perempuan 34,211 34,445 68,656 99.32 1. Salaman 28,860 28,812 57,672 100.17 2. Borobudur 15,189 15,606 30,795 97.33 3. Ngluwar 23,096 23,218 46,314 99.47 4. S a l a m 23,592 23,748 47,340 99.34 5. Srumbung
II-22
No 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Kecamatan
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
Dukun Muntilan Mungkid Sawangan Candimulyo Mertoyudan Tempuran Kajoran Kaliangkrik Bandongan Windusari Secang Tegalrejo Pakis Grabag Ngablak Jumlah
Jumlah
Sex Ratio
22,275
22,512
44,787
98.95
39,019
39,024
78,043
99.99
36,002
36,462
72,464
98.74
28,350
27,660
56,010
102.49
23,872
23,573
47,445
101.27
55,145
56,103
111,248
98.29
24,542
23,933
48,475
102.54
26,547
26,097
52,644
101.72
27,410
26,929
54,339
101.79
28,561
28,075
56,636
101.73
24,843
23,864
48,707
104.10
39,665
39,660
79,325
100.01
29,160
26,829
55,989
108.69
26,780
26,848
53,628
99.75
42,568
41,999
84,567
101.35
19,438
19,173
38,611
101.38
619,125
614,570
1,233,695
100.74
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2015
Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (sex ratio) di Kabupaten Magelang pada Tahun 2013 sebesar 101, artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Magelang terdapat 101 penduduk laki-laki. Sementara itu, terdapat 13 (tiga belas) kecamatan dengan Sex Ratio>100, ini menunjukkan 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Magelang yang jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dari pada perempuan. Kecamatan Tegalrejo merupakan kecamatan yang memiliki sex ratio terbesar (109) yang artinya jumlah penduduk laki-laki adalah 9 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan sex ratio terkecil terdapat di Kecamatan Ngluwar yaitu 97 yang berarti setiap 100 perempuan hanya ada 97 penduduk laki-laki. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Muntilan, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kajoran. Hal ini terjadi karena penduduk di Kabupaten Magelang cenderung terkonsentrasi di kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan tersebut adalah Kecamatan Mertoyudan, Muntilan dan Secang. Kepadatan penduduk menurut kecamatan selengkapnya sebagaimana terlihat pada Tabel 2.14. berikut: Tabel 2.14. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014 No 1 2 3 4
Kecamatan Salaman Borobudur Ngluwar Salam
Luas (km2)
68.87 54.55 22.44 31.63
Kepadatan Penduduk (jiwa/km 2) 2010 2011 2012 2013
2014
958 1,020 1,333 1,409
997 1,057 1,372 1,464
II-23
968 1,030 1,344 1,424
978 1,039 1,354 1,437
988 1,048 1,363 1,451
No
Kecamatan
Luas (km2)
Kepadatan Penduduk (jiwa/km 2) 2010 2011 2012 2013
53.18 845 5 Srumbung 53.4 806 6 Dukun 28.61 2,621 7 Muntilan 37.4 1,841 8 Mungkid 72.37 742 9 Sawangan 46.95 968 10 Candimulyo 45.35 2,319 11 Mertoyudan 49.04 949 12 Tempuran 83.41 618 13 Kajoran 57.34 914 14 Kaliangkrik 45.79 1,193 15 Bandongan 61.65 753 16 Windusari 47.34 1,582 17 Secang 35.89 1,485 18 Tegalrejo 69.56 752 19 Pakis 77.16 1,059 20 Grabag 43.8 868 21 Ngablak Kabupaten 1085.73 1,091 Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014
856 814 2,649 1,865 751 979 2,353 959 622 923 1,205 762 1,606 1,504 757 1,068 871 1,102
868 822 2,676 1,890 758 990 2,387 969 625 931 1,216 772 1,629 1,523 762 1,078 875 1,114
879 831 2,702 1,914 766 1,000 2,420 979 628 940 1,226 781 1,653 1,542 767 1,087 878 1,125
2014
890 839 2,728 1,938 774 1,011 2,453 988 631 948 1,237 790 1,676 1,560 771 1,096 882 1,136
Tabel 2.15. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2012 No
Kecamatan
Usia Produktif (15-64 Thn)
Usia Tidak Produktif (0-14 Th &>65 Th)
Jumlah
Dependency Ratio
1
Salaman
44.810
23.112
67.922
52
2
Borobudur
38.066
19.105
57.171
50
3
Ngluwar
20.123
10.505
30.628
52
4
Salam
30.381
15.464
45.845
51
5
Srumbung
30.884
15.649
46.533
51
6
Dukun
29.846
14.442
44.288
48
7
Muntilan
52.114
25.075
77.189
48
8
Mungkid
47.786
23.477
71.263
49
9
Sawangan
36.756
18.595
55.351
51
10
Candimulyo
30.587
16.272
46.859
53
11
Mertoyudan
75.176
33.971
109.147
45
12
Tempuran
32.033
15.885
47.918
50
13
Kajoran
34.299
18.283
52.582
53
14
Kaliangkrik
35.101
18.745
53.846
53
15
Bandongan
37.611
18.516
56.127
49
16
Windusari
31.232
16.737
47.969
54
17
Secang
51.936
25.833
77.769
50
18
Tegalrejo
37.845
17.277
55.122
46
19
Pakis
36.430
17.028
53.458
47
20
Grabag
55.395
28.467
83.862
51
11.509
38.522
43
21 Ngablak 27.013 Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014
Pada Tahun 2012, Kabupaten Magelang penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67%. Adapun penduduk usia non produktif
II-24
Kabupaten Magelang adalah sebesar 33% dari total penduduk. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Dengan rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 49,54 menunjukkan secara rata-rata 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Magelang masih harus menanggung kurang lebih 50 penduduk usia non produktif. Komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.16. dibawah ini : Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 2014 (jiwa) Kelompok 2010 2011 2012 2013 2014 Umur 0 - 14
307.308
264.974
261.090
220.129
272.003
15 - 64
781.961
938.964
948.751
928.551
886.499
92.454 109.251
108.697
111.824
103.998
65+
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2014
2.1.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga. 2.1.3.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2010-2014 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut: a. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 5,46 persen, dan dalam RPJMD Tahun 2014-2019 pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 5,6 6,1 persen. Pada tahun 2014 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang lebih baik disbanding pertumbuhan provinsi dan nasional. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2014 disajikan dalam table 2.17. Tabel 2.17. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2014 (%) Kabupaten Provinsi Jawa Tahun Nasional Magelang Tengah 2010 4,51 5,84 6,10 2011 4,27 6,03 6,46 2012 5,84 6,34 6,23 2013 5,60 5,8 5,78
II-25
Tahun 2014
Kabupaten Magelang 5,46
Provinsi Jawa Tengah 5,4
Nasional 5,02
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2015
Jika diamati pertumbuhan sektor secara tahunan, pada tahun 2014 dan 2015, ekonomi akan lebih bergeser pada sektor tersier yaitu perdagangan, keuangan dan jasa. Dari data historis tampak sektor pertanian sebagai sektor dominan tumbuhnya tergolong lambat, dan bahkan pada Tahun 2011 mengalami pertumbuhan minus. Sementara itu dua sektor unggulan yang lain, industri dan perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan sebagai pendukungnya, secara konsisten meningkat. Data perkembangan ekonomi sektoral Tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel 2.18. Tabel 2.18. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Menurut Sektor Tahun 2010-2014 (%) Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 1. Pertanian 1,58 -0,19 3,18 2,87 3,27 2. Pertambangan dan Penggalian 7,58 8,66 6,32 5,65 2,26 3. Industri Pengolahan 3,76 3,65 5,86 6,39 6,03 4. Listrik, Gas dan Air Minum 8,26 4,56 5,81 8,39 5,65 5. Bangunan/Konstruksi 7,06 8,48 7,08 7,57 7,65 6. Perdagangan, Restoran dan 4,54 3,86 6,45 7,11 6,07 Hotel 7. Pengangkutan dan 6,17 5,95 7,00 6,55 7,99 Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan 4,05 4,96 5,59 7,77 6,56 Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 7,71 8,66 8,06 5,73 5,75 Kabupaten Magelang 4,51 4,27 5,84 5,60 5.46 Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2015
Nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014 Rp. 12.047.100,23 - mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,250,902.48 - dari Tahun 2013 sebesar Rp. 10.796.197,75. Data historis nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel 2.19 berikut: Tabel 2.19. PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (Rp) Sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Minum 5. Bangunan/ Konstruksi
2010
2011
2012
2013
2014
2.374.670,52
2.523.850,80
2.757.335,49
3.019.833,83
3.217.423,68
203.806,88
228.875,35
250.860,61
278.179,33
306.553,95
1.443.691,68
1.602.147,38
1.810.124,09
2.010.142,80
2.260.709,41
54.619,98
59.013,33
64.478,51
70.558,83
81.004,65
665.087,71
745.656,97
834.813,91
932.236,69
1.058.829,87
II-26
Sektor 6. Perdagangan, Restoran dan Hotel
2010
2011
2012
2013
2014
1.206.640,33
1.314.423,13
1.479.010,31
1.646.434,28
1.870.515,07
7. Pengangkutan dan Komunikasi
405.250,61
444.376,89
489.396,01
536.867,42
641.493,61
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
213.796,89
229.365,52
248.702,52
268.573,85
321.517,76
9. Jasa-jasa
1.454.757,90
1.623.099,22
1.801.834,92
2.033.370,71
2.289.052,23
PDRB Kab. Magelang (juta Rp)
8.022.322,50
8.770.808,59
9.736.556,37
10.796.197,75
12.047.100,23
PDRB Perkapita (Rp)
6.784.073,12
7.290.629,51
7.981.781,19
8.738.454,04
9.765.055,57
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014
Nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 5.059.200,54,mengalami peningkatan sebesar Rp 261,882.54,- dari Tahun 2013 sebesar Rp 4.797.318,- Data historis nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel 2.20. berikut: Tabel 2.20. PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2010-2014 (Rp) Sektor 1. Pertanian
2010
2011
2012
2013
2014
1.145.120
1.142.913
1.170.257
1.213.976
b. Tanaman Bahan Makanan c. Tanaman Perkebunan d. Peternakan e. Kehutanan f. Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian
865.979
851.581
878.852
901.516
72.181
76.985
79.928
83.351
125.786 57.906 23.269 115.123
130.553 59.035 24.759 125.093
135.820 58.454 26.205 132.999
142.437 58.723 27.048 140.506
143.675,38
3. Industri Pengolahan
766.616
793.831
841.170
894.906
948.886,80
22.200
23.213
24.562
26.622
28.126,37
373.876
405.581
434.297
467.177
502.933,10
598.255
616.109
661.460
708.485
751.496,33
232.100
244.776
263.115
280.351
302.754,79
112.121
116.804
124.262
133.914
142.691,88
750.979
815.778
881.770
932.282
985.925,77
4.116.391
4.284.099
4.542.894
4.797.318
5.059.200,54
4. Listrik, Gas dan Air Minum 5. Bangunan/ Konstruksi 6. Perdagangan, Restoran dan Hotel 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB Kab. Magelang (juta Rp)
1.252.710,11
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014
PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2014 diperkirakan tetap akan didominasi empat sektor yang memberikan kontribusi yang terbesar, yaitu pertanian, industri, jasa-jasa dan perdagangan. Menurut perkiraan ini, struktur ekonomi Kabupaten Magelang akan mengalami
II-27
kelambatan transformasi, sehingga masih tergantung pada sector primer. Dari data historis diketahui bahwa empat sektor memberikan kontribusi yang dominan pada PDRB Kabupaten Magelang Tahun 20102014, yaitu pertanian, industri, jasa-jasa dan perdagangan. Namun selama lima tahun, sektor dominan ini mengalami perkembangan negatif. Sektor industri dan perdagangan hampir stagnan. Sementara sektor jasa-jasa mengalami peningkatan kontribusi positif. Tiga sektor terkecil pembentuk PDRB adalah sektor listrik gas dan air minum, keuangan-persewaan-jasa perusahaan dan sektor pertambangan/ galian. Sementara itu, dari sisi perkembangan distribusi dan kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Magelang, selama kurun waktu 2010 2014, jika dilihat dari perkembangan PDRB ADHK dapat diketahui bahwa sektor pertanian sebagai pemberi kontribusi terbesar mengalami pertumbuhan kontribusi negatif, demikian juga sektor industri pengolahan. Namun, jika dilihat dari perkembangan PDRB ADHB dapat diketahui bahwa ada lima sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sektor keuangan, perdagangan, listrik gas dan air minum dan pertanian. Data historis perubahan struktur PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.21 : Tabel 2.21. Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 (%) ADHK
ADHB
Uraian 2010
2011
2012
2013
27,82
26,68
25,81
25,30
2,80
2,92
2,93
18,62
18,53
d. Listrik, Gas dan Air Minum
0,54
e. Bangunan/ Konstruksi f. Perdagangan, Restoran dan Hotel g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan i. Jasa-jasa PDRB Kab. Magelang
a. Pertanian b. Pertambangan dan Penggalian c. Industri Pengolahan
2014
2010
2011
2012
2013
2014
24,76
29,60
28,78
28,32
27,97
26,71
2,93
2,84
2,54
2,61
2,58
2,58
2,54
18,55
18,65
18,76
18,00
18,27
18,59
18,62
18,77
0,54
0,54
0,55
0,56
0,68
0,67
0,66
0,65
0,67
9,08
9,47
9,58
9,74
9,94
8,29
8,50
8,57
8,63
8,79
14,53
14,38
14,59
14,77
14,85
15,04
14,99
15,19
15,25
15,53
5,64
5,71
5,80
5,84
5,98
5,05
5,07
5,03
4,97
5,32
2,72
2,73
2,74
2,79
2,82
2,67
2,62
2,55
2,49
2,67
18,24 100
19,04 100
19,45 100
19,43 100
19,49 100
18,13 100
18,15 100
18,51 100
18,83 100
19,00 100
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014
Data historis PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2013 yang dihitung melalui pendekatan penggunaan/pengeluaran (expenditure approach), sebesar Rp. 10.808.641.860.000,-. Selama empat tahun dari Tahun 2010
II-28
mengalami peningkatan sebesar 11 persen/tahun. Data perkembangan total PDRB menurut penggunaan dan perkembangan komponen PDRB menurut penggunaan selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.25. berikut ini: Tabel 2.22. PDRB Kabupaten Magelang Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (Rp) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 5.741.835,70
2011 6.377.667,36
2012 7.085.781,76
2013 7.859.471,65
1.1. Makanan
2.992.829,24
3.380.101,27
3.757.791,45
4.165.443,04
1.2. Non Makanan
2.749.006,45
2.997.566,09
3327990,31
3.694.028,61
167.718,62
182.912,15
196569,36
225.410,45
1.434.761,40
1.541.344,69
1588322,32
1.899.464,84
No 1
2 3
Uraian Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba (LNPRT) Konsumsi Pemerintah
4
Pembentukan Modal Tetap Bruto
1.849.833,37
2.028.448,93
2.286.415,04
2.499.744,18
5
Eksport Netto + Perubahan Stock
(1.171.826,6)
(1.359.564,42)
(1.420.532,1 0)
(1.675.449,25)
PDRB
8.022.322,49
8.770.808,71
9.736.556,38
10.808.641,86
PDRB SEKTORAL
8.022.322,49
8.770.808,71
9.736.556,38
10.808.641,86
Sumber Data : BPS Kabupaten Magelang, 2014
Komposisi masing masing komponen penggunaan/pengeluaran, yang meliputi: pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan), pengeluaran lembaga nirlaba, pengeluaran pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor, disajikan dalam Gambar 2.7.
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014 (diolah)
Gambar 2.7. PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2010-2014
II-29
Dalam gambar tampak bahwa pengeluaran rumah tangga paling dominan, yaitu 72,72% terdiri dari pengeluaran untuk makanan 38,54% dan non makanan 34,18%. Pengeluaran lembaga nirlaba 2,09%; pemerintah pengeluaran pemerintah 17,57%; investasi atau pembentukan modal tetap bruto sebesar 23,13%. Nilai ekspor dibanding impor sebesar minus (-)15,50%. Perlu dicatat bahwa nilai impor ekspor negatif , yang mengindikasikan bahwa nilai impor lebih besar dari ekspornya atau barang yang dijual keluar daerah lebih sedikit dibandingkan dengan barang yang dibeli dari luar daerah. b. Laju Inflasi Inflasi Kabupaten Magelang antara Tahun 2010 2014 mengalami fluktuasi sesuai harga-harga yang berlaku di masyarakat, namun tetap bergerak pada batas psikologis, yaitu kisaran satu digit. Laju inflasi pada level satu digit ini, menurut BPS, menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada Tahun 2010-2014 masih dapat dikendalikan. Data inflasi selengkapnya bisa dilihat dalam Tabel 2.23. Tabel 2.23. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Magelang Tahun 2010
2014
Tahun
Kab. Magelang
Prov. Jawa Tengah
Nasional
2010 2011 2012 2013 2014
8,25 2,64 2,59 8,49 7,91
6,88 2,68 4,24 7,99 8,22
6,96 3,79 4,30 8,38 8,36
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2014
Apabila dilihat menurut kelompok pengeluaran selama periode 2010-2014 maka tingkat inflasi yang paling fluktuatif adalah kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dan komunikasi. Terlihat bahwa kelompok bahan makanan mencapai tingkat inflasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain. Kelompok transport dan komunikasi yang mencapai inflasi tertinggi selama satu tahun, merupakan dampak dari kenaikan harga BBM. Adanya kenaikan tingkat harga bahan pangan, mengingat Kabupaten Magelang adalah daerah agraris atau penghasil bahan maka tingginya inflasi bukan sebagai musibah. Data inflasi menurut kelompok pengeluaran selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.24. berikut: Tabel 2.24. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2010 2014 (%) Tahun No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Umum
8.25
2.64
2.59
8.49
24.48
4.71
4.12
15.74
3 Makanan Jadi
5.11
3.81
5.29
4.48
5,23
4 Perumahan
0.68
0.47
1.39
3.73
7,83
2 Bahan Makanan
II-30
7,91 13,02
No
Uraian
2010
2011
Tahun 2012
2013
2014
5 Sandang
3.72
4.69
2.95
-1.83
3,44
6 Kesehatan
2.28
1.07
2.99
2.19
3,30
7 Pendidikan
0.24
0.07
0.56
1.94
2,36
8 Transport
1.62
0.28
1.52
14.72
10,48
Sumber Data : BPS Kabupaten Magelang, 2015
c. PDRB Perkapita Pada tahun 2014 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Magelang diperkirakan mencapai Rp. 9.765.055,57/ kapita/tahun. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan mencapai Rp 4,100,851.94 perkapita/tahun. Data historis PDRB per kapita Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 2.25. berikut: Tabel 2.25. PDRB Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 (Rp) Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Harga Berlaku 6.784.073,12 7.371.214,15 7.984.900,72 8.851.875,08 9.765.055,57
Harga Konstan 3.481.023,26 3.607.406,54 3.725.600,05 3.926.818,06 4,100,851.94
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2014
Data historis menunjukkan bahwa jika dipilah per kecamatan maka terlihat bahwa tiga kecamatan yang mencapai PDRB perkapita tertinggi adalah Kecamatan Srumbung, Mertoyudan dan Ngablak. Sementara tiga kecamatan yang nilai PDRB-nya terendah adalah Kecamatan Candimulyo, Dukun dan Salaman. Data PDRB per kecamatan disajikan dalam Gambar 2.8 sebagai berikut:
Gambar 2.8. PDRB Perkapita Menurut Menurut Kecamatan Tahun 2013
II-31
Jika dilihat dari sisi perkembangannya maka kecamatan yang cepat tumbuh adalah Kecamatan Ngablak, Kajoran, Pakis dan Grabag. Sementara kecamatan yang tumbuh lambat adalah Kecamatan Mertoyudan, Dukun dan Tegalrejo. Data PDRB Per Kapita Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2010-2013, selengkapnya bisa dilihat dalam Tabel 2.26 berikut: Tabel 2.26. PDRB ADHB Per Kapita Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2010-2013 (Rp) No. Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Salaman Borobudur Ngluwar Salam Srumbung Dukun Muntilan Mungkid Sawangan Candimulyo Mertoyudan Tempuran Kajoran Kaliangkrik Bandongan Windusari Secang Tegalrejo Pakis Grabag Ngablak
2010
2011
2012
4.034.089 7.146.624 6.033.988 7.318.043 14.348.380 4.042.165 7.111.596 5.878.839 4.755.963 3.703.383 12.106.123 8.040.066 6.468.661 6.372.255 4.544.106 6.076.653 6.861.889 4.351.791 5.114.396 5.345.506 10.211.774
4.408.641 7.727.321 6.562.944 7.948.995 15.417.259 4.341.539 7.832.032 6.348.625 5.124.514 4.008.892 13.260.008 8.802.947 6.984.819 6.830.992 4.922.079 6.579.381 7.455.923 4.661.601 5.547.155 5.832.460 11.161.769
4.784.687 8.395.559 7.064.007 8.617.135 16.562.166 4.639.060 8.499.755 6.866.273 5.489.476 4.304.064 14.396.179 9.604.536 7.586.636 7.323.464 5.356.818 6.991.273 8.081.592 4.992.809 5.995.256 6.374.808 12.291.182
5.256.728 9.421.516 7.844.130 9.516.091 18.300.078 5.066.483 9.465.346 7.609.820 6.037.247 4.693.359 15.917.713 10.932.004 8.418.897 8.165.876 6.015.333 7.742.660 8.871.139 5.463.635 6.598.512 6.985.917 13.820.351
7.984.901
8.851.975
Kabupaten 6.784.073 7.371.214 Magelang Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2014
2013
d. Pemerataan Pembangunan Pendapatan regional dapat diumpamakan sebagai kue regional. manakala kue regional ini dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut. maka dikatakan distribusi pendapatannya merata. Sebaliknya jika pembagian kue regional tersebut tidak merata (ada yang kecil. ada yang sedang. ada yang besar) dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Metode untuk mengukur kemerataan pembangunan antar lain Teori Gini Ratio. Kriteria Bank Dunia dan Indeks Wiliamson. Gini Ratio Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :
II-32
=1
(
+ 10000
)
G = Gini Ratio Pi = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i Qi = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i Qi-1 = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i-1 k = Banyaknya kelas pendapatan Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah. sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut : a. Ketimpangan taraf rendah. bila G < 0.35 b. Ketimpangan taraf sedang. bila G antara 0.35 - 0.5 c. Ketimpangan taraf tinggi. bila G > 0.5 Gini Ratio di Kabupaten Magelang dari hasil Susenas 2010. 2012 dan 2013. sebagai berikut; • Tahun 2010 sebesar : 0.25 • Tahun 2012 sebesar : 0.33 • Tahun 2013 sebesar : 0.34 Dari hasil perhitungan Gini Ratio di Kabupaten Magelang tersebut berarti tingkat ketimpangan rendah. Gambaran ini mencerminkan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan relatif tidak mempunyai perbedaan yang begitu tajam. namun celah perbedaannya mulai sedikit melebar. Kriteria Bank Dunia Bank Dunia. dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan. membagi penduduk menjadi 3 kelompok. yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah. kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah. dan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah. dengan kriteria sebagai berikut: a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12%. maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi. b. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12% sampai dengan 17%. maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah. c. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17%. maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah. Dari data historis hasil Susenas 2012 diketahui. bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Magelang ternyata sudah menerima 22.90% dari total pendapatan. Dari hasil Susenas 2010 menunjukkan. bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Magelang ternyata sudah menerima 26.24% dari total pendapatan. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten
II-33
Magelang menggambarkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataan yang tinggi dan menunjukkan makin merata. Adapun pemerataan pendapatan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.27. berikut : Tabel 2.27. Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Bank Dunia 2010-2013 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 40% berpengeluaran rendah
26.24 23.00 22.90 20.50
40% berpengeluaran sedang
38.05 35.30 34.35 35.54
20% berpengeluaran tinggi
35.71 41.70 42.74 43.96
Sumber: Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan. BPS Kabupaten Magelang. 2014
Indeks Williamson Indeks Williamson pada dasarnya adalah salah satu bentuk modifikasi dari koefisien variasi. yaitu salah satu ukuran statistik untuk menghitung tingkat sebaran data. Data dengan standar deviasi yang tinggi (nilainya mendekati 1). mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi atau dengan kata lain ada ketidakmerataan sebaran data. Dengan mengasumsikan data PDRB perkapita kecamatan sebagai pendekatan dari pendapatan perkapita. metode ini dapat diaplikasikan untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan per kapita antar kecamatan. Semakin tinggi variasi datanya. maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya ketimpangan pendapatan antar kecamatan. Rentang nilai indeks adalah dari nol sampai satu. Idealnya. diharapkan nilai indeks yang mendekati angka nol. yang bermakna pada tingkat pemerataan pendapatan yang semakin baik. Indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang. dalam RPJMD 2014-2019. ditargetkan berada pada kategori sedang yaitu pada besaran 0.4. Dari data historis diketahui bahwa selama periode 2010 2012. rata-rata angka indeks ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang yaitu 0.4072 secara harga berlaku dan 0.4105 secara harga konstan. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB perkapita di Kabupaten Magelang relatif merata bila dibandingkan daerah yang lebih tinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah. Pada Tabel 2.28. disajikan hasil perhitungan Indeks Williamson. untuk melihat tingkat kesenjangan pendapatan antar kecamatan. Penghitungan dilakukan untuk melihat perkembangan selama tiga tahun terakhir berdasar data antara Tahun 2010 sampai 2012. Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Magelang. Tabel 2.28.
II-34
Indeks Ketimpangan Williamson 2010-2012 Ketimpangan Antar Kecamatan
Tahun
ADHK
ADHB
2010
0.4101
0.4046
2011
NA
NA
2012
0.4096
0.4073
0.4072
0.4105
Rata-rata Kabupaten
Rata-rata Provinsi 0.7032 0.6402 Sumber: Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Magelang. BPS. 2013
Dari tabel di atas dapat dilihat juga bahwa indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang selama sembilan tahun terakhir berada pada kategori sedang yaitu pada besaran 0.4. Baik secara harga berlaku maupun konstan hampirhampir tidak ada fluktuasi atau perkembangan yang signifikan. Hanya terlihat bahwa secara harga berlaku nilainya lebih baik dibanding menurut harga konstan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Magelang relatif kecil dengan kata lain tingkat pemerataan pendapatan semakin membaik. e. Persentase Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang pada pada tahun 2014. dalam RPJMD Tahun 2014-2019. ditargetkan maksimal 4 maksimal 12.98 atau mengalami penurunan sebesar satu persen. dari tahun 2013. Dari data historis diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 mengalami fluktuasi. Antara tahun 2010-2011 meningkat sebesar 1.14 persen. Antara tahun 2011-2013 menurun sebesar 1.22 persen. Angka kemiskinan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 turun 1.05 persen. namun pada Tahun 2011 naik 1.04 persen hal ini disebabkan oleh kejadian bencana alam meletusnya Gunung Merapi pada Oktober 2010 yang menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor pada 7 (tujuh) Kecamatan terdampak langsung yaitu Kecamatan Srumbung. Dukun. Sawangan. Salam. Muntilan. Mungkid dan Ngluwar. terutama sektor pertanian. perkebunan. industri kecil dan menengah. Hal ini yang menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan. Angka kemiskinan pada Tahun 2012 turun kembali pada angka 13.97 persen. dan pada Tahun 2012 turun kembali pada angka 13.96 persen. Persentase penduduk miskin selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.29. berikut: Tabel 2.29. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2010-2013 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Penduduk miskin (%) 14.14 Jumlah penduduk miskin (jiwa) 167.30 Garis Kemiskinan (Rp/kapita bulan 184.05 Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) 2.05 Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) 0.48 Sumber: Bappeda Kab. Magelang. 2014
II-35
15.18 179.60 204.43 2.27 0.53
13.97 166.40 218.95 2.09 0.48
13.96 171.02 235.43 1.72 0.34
Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kabupaten Magelang berada dibawah atau lebih baik dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Kabupaten Magelang berada diatas atau lebih buruk dari tingkat kemiskinan nasional. Dari pemetaan kemiskinan yang dilaksanakan oleh TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori tingkat kemiskinan sedang . Penggolongan tingkat kemiskinan oleh TKPKD Provinsi Jawa Tengah menggunakan kriteria sebagai berikut: • Tingkat kemiskinan tergolong tinggi jika angka kemiskinan lebih besar dari 26.23 persen; • Tingkat kemiskinan tergolong sedang jika angka kemiskinan brada dalam kisaran antara 13.35 dan 26.23 persen; • Tingkat kemiskinan tergolong rendah jika angka kemiskinan lebih kecil dari 13.35 persen. Dalam pemetaan ini terindentifikasikan bahwa terdapat lima kecamatan tergolong dalam tingkat kemiskinan sedang . yaitu: Kajoran (16.39 persen). Kaliangkrik (20.17 persen). Windusari (16.25 persen). Pakis (17.73 persen) dan Ngablak (14.59 persen). Sedangkan 16 kecamatan yang lain tergolong dalam tingkat kemiskinan rendah . Namun. jika dipilah pada tingkat desa. TKPKD Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasikan bahwa terdapat 56 desa tergolong dalam tingkat kemiskinan tinggi. Daftar desa yang terindentifikasi mempunyai tingkat kemiskinan tinggi disajikan dalam Tabel 2.30. sedangkan letak geografis desa sangat miskin tersebut disajikan dalam Gambar 2.9:
Sumber : TPKD Prov. Jawa Tengah
Gambar 2.9. Peta Desa Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Tahun 2012
II-36
Tabel 2.30. Jumlah Desa yang Tegolong Dalam Tingkat Kemiskinan Tinggi Kabupaten Magelang Tahun 2012 No Kecamatan Desa/Kelurahan No Kecamatan Desa/Kelurahan 1
Salaman
Ngargoretno
29
Mertoyudan
Bondowoso
2
Salaman
Kalirejo
30
Tempuran
Ringinanom
3
Salaman
Kebonrejo
31
Kajoran
Sutopati
4
Salaman
Margoyoso
32
Kajoran
Sukomakmur
5
Borobudur
Giripuro
33
Kaliangkrik
Temanggung
6
Borobudur
Giritengah
34
Bandongan
Rejosari
7
Borobudur
Ngadiharjo
35
Windusari
Wonoroto
8
Ngluwar
Plosogede
36
Windusari
Ngemplak
9
Ngluwar
Blongkeng
37
Secang
Candiretno
10
Salam
Jumoyo
38
Secang
Pirikan
11
Srumbung
Bringin
39
Secang
Sidomulyo
12
Srumbung
Mranggen
40
Secang
Candisari
13
Dukun
Krinjing
41
Tegalrejo
Tampingan
14
Dukun
Paten
42
Tegalrejo
Sidorejo
15
Dukun
Sengi
43
Tegalrejo
Tegalrejo
16
Muntilan
Sokorini
44
Tegalrejo
Mangunrejo
17
Muntilan
Keji
45
Pakis
Daleman Kidul
18
Muntilan
Gunungpring
46
Pakis
Ketundan
19
Muntilan
Tamanagung
47
Pakis
Banyusidi
20
Mungkid
Progowati
48
Grabag
Sugihmas
21
Mungkid
Ngrajek
49
Grabag
Grabag
22
Mungkid
Pabelan
50
Grabag
Citrosono
23
Mungkid
Paremono
51
Ngablak
Magersari
24
Sawangan
Wonolelo
52
Ngablak
Bandungrejo
25
Candimulyo
Surodadi
53
Ngablak
Madyogondo
26
Mertoyudan
Deyangan
54
Ngablak
Kanigoro
27
Mertoyudan
Pasuruhan
55
Ngablak
Girirejo
28
Mertoyudan
Kalinegoro
56
Ngablak
Pandean
Sumber : TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang telah disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan menetapkan strategi: kebijakan ekonomi makro. pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar. pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk. peningkatan keadilan dan kesetaraan gender. pembangunan sarana prasarana wilayah. Pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar dimaksud meliputi: 1. Penyediaan dan perluasan akses pangan;
II-37
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Perluasan akses kesehatan Perluasan akses layanan pendidikan Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha Perluasan akses layanan perumahan Penyediaan air bersih dan sanitasi Perluasan akses layanan tanah Perluasan akses layanan SDA dan lingkungan hidup Peningkatan rasa aman Perluasan akses partisipasi. Dalam perluasan akses berpartisipasi ini terkandung maksud program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat miskin mulai dari tahap perencanaan. pelaksanaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan. f. Angka Kriminalitas Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi keamanan. ketentraman. dan ketertiban umum adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kewaspadaan dini masyarakat. Indikator capaian untuk meningkatkan kondisi keamanan. ketentraman. dan ketertiban umum adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Polres Magelang. Dari data historis diketahui bahwa penanganan tindak kriminal di Kabupaten Magelang masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. hal ini ditunjukkan dengan angka kriminalitas yang yang fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut: Tabel 2.31. Angka Kriminalitas yang tertangani di Kab.Magelang Tahun 2010-2014 Jumlah Kejahatan Jumlah Angka No Tahun Penduduk Rasio Kriminalitas Lapor Selesai (jiwa) (%) 1
2010
1.181.916
246
NA
NA
2.08
2
2011
1.196.917
220
NA
NA
1.84
3
2012
1.209.375
183
NA
NA
1.51
4
2013
1.221.681
355
NA
NA
2.91
5
2014
1.233.695
252
172
1.40
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang. 2014
2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial a. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur Physical Quality of Life Index (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia.
II-38
IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup. Indeks Pendidikan yang terdiri dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2013 mencapai 73.67. Pada tahun 2014. dalam RPJMD 2014-2019 IPM Kabupaten Magelang ditargetkan mencapai 73.94. Data historis menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik dari 72.08 (2010). menjadi 73.67 (2013) dengan peningkatan sebesar 1.59. Tabel 2.32. Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2010-2013 Tahun Cakupan Wilayah 2010 2011 2012 2013 Magelang Jawa Tengah Indonesia
72.08 72.49 72.27
72.69 72.94 72.77
73.14 73.36 73.29
Sumber: Analisis Situasi Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Magelang. 2014
73.67 74.05 73.81
Kab. Magelang Th 2013.
IPM dihitung untuk mengungkapkan status pembangunan manusia. Dari nilai IPM Tahun 2013 yang sebesar 73.67 menjadikan Kabupaten Magelang masuk kategori kelas menengah atas karena nilai IPM berkisar antara 66 s/d 79.99 (menurut skala internasional). Daerah yang masuk kategori pembangunan manusianya tinggi apabila nilai IPM-nya lebih dari 80. kategori kelas menengah kebawah apabila nilai IPM berkisar 50-65.99 dan daerah dengan kelas pembangunan manusianya rendah apabila IPM-nya kurang dari 50. Predikat pembangunan manusia dengan kelas menengah diperoleh oleh semua kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu. Namun bila nilai indeksnya diperbandingkan. maka akan didapat bahwa Kabupaten Magelang menduduki posisi ke-4 se eks Karesidenan Kedu setelah Kabupaten Purworejo yang berada pada urutan ketiga. Kabupaten Temanggung pada urutan kedua. dan Kota Magelang yang berada pada urutan pertama. Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang berada pada urutan ke 18. Tabel 2.33. Nilai dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu. Tahun 2012-2013 Peringkat Peringkat Nilai IPM Kabupaten/ Kedu Jateng No Kota 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1
Kab. Kebumen
71.86
72.25
5
5
24
26
2
Kab. Purworejo
73.53
74.18
3
3
15
13
3
Kab. Wonosobo
71.45
71.90
6
6
31
31
4
Kab. Magelang
73.14
73.67
4
4
18
18
5
Kab. Temanggung
74.71
75.00
2
2
7
9
6
Kota Magelang
77.26
77.91
1
1
3
3
Sumber : BPS Kab. Magelang. 2014
II-39
IPM disusun oleh tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup Ketika Lahir ( 0); pendidikan yang diukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Melek Huruf (Lit); dan standar hidup yang diukur dengan Pengeluaran Per Kapita (PPP-Purchasing Power Parity/paritas daya beli. dalam rupiah). Nilai dari masing-masing komponen IPM di Kabupaten Magelang Tahun 2013. sebagai berikut: • Angka Harapan Hidup (tahun) : 70.63 • Angka Melek Huruf (persen) : 93.64 • Rata-rata Lama Sekolah (tahun) : 7.55 • Pengeluaran Riil Per Kapita disesuaikan (Rp 000) : 644.48 Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Jenis variabel atau indikator tersebut terbagi kedalam indikator input. proses dan output. Sebagai contoh: Angka Harapan Hidup merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri dipengaruhi oleh cakupan imunisasi. penolong persalinan dan lain sebagainya (merupakan indikator proses). Secara umum. Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Magelang berada di urutan ke-5 se eks Karesidenan Kedu. Angka Melek Huruf pada urutan ke-3. Rata-rata lama sekolah berada diurutan ke-3 dan Pengeluaran Riil Perkapita Penduduknya berada pada urutan ke-3. Adapun IPM secara umum berada pada peringkat ke-4. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di setiap kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu menghasilkan output yang berbeda-beda dampaknya terhadap pembangunan manusia. Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayat. Angka ini dapat dihitung dengan bantuan tabel kematian (life table) dan beberapa program paket komputer. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan lama hidup dan hidup sehat . Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain. apabila membicarakan usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari pembicaraan upaya peningkatan taraf kesehatan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2012 adalah 70.23 tahun. Artinya. pada Tahun 2012 seorang penduduk Kabupaten Magelang akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 70.23 tahun. Selama periode satu tahun terakhir Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. yaitu dari 70.18 tahun pada Tahun 2011 menjadi 70.23 tahun di Tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2012 memiliki harapan untuk terus hidup bertambah 0.05 tahun dibanding tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah. Tahun 2008 sampai Tahun 2012 Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang secara umum masih dibawah Angka Harapan Hidup Jawa Tengah. Angka Harapan Hidup yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa
II-40
lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi. asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan dengan cara merawatnya yang cukup tinggi. Faktor kesehatan balita. ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik. diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud. Indeks pendidikan bisa dihitung setelah didapat Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang kedua indikator tersebut. Kesepakatan pakar menyebutkan bahwa pada Tahun 2015 angka enrollment (tingkat kesertaan sekolah) disekolah dasar harus mencapai 100%. Angka melek huruf merupakan salah satu indikator dibidang pendidikan yang diukur dengan kemampuan untuk membaca dan menulis. Semakin tinggi nilai indikator ini. maka akan semakin tinggi mutu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berarti bagi pembangunan. baik pembangunan manusianya sendiri maupun pembangunan secara keseluruhan. Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2012 sebesar 93.31%. Meskipun angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Jawa Tengah yang mencapai 90.45%. namun bila diamati se eks Karesidenan Kedu. Kabupaten Magelang berada pada urutan ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Angka yang cukup tinggi ini diperoleh berkat upaya Pemerintah Kabupaten Magelang yang sungguh sungguh untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dengan mendekatkan sarana pendidikan dasar ke tempat tinggal penduduk dengan tersebarnya Sekolah Dasar (SD) ke semua desa. Angka Melek Huruf yang cukup tinggi merupakan langkah awal yang cukup baik sebagai pijakan untuk pembangunan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Fakta terakhir menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusianya. maka penguasaan terhadap ekonomi/kesejahteraan akan semakin dominan. Ini dibuktikan dengan penguasaan ekonomi oleh negara-negara maju yang notabene sumber daya alamnya cukup terbatas. akan tetapi karena penguasaan teknologi yang bagus menjadikannya sebagai salah satu penguasa ekonomi dunia. Indikator untuk mengukur pembangunan manusia dibidang pendidikan salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP dalam menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. Tetapi dalam pembahasan ini yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dan penghitungan rata-rata lama sekolahnya memakai metode tidak langsung. dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.
II-41
Tingkat kemampuan baca tulis masyarakat yang cukup tinggi belum diimbangi dengan kesadaran untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Ini dibuktikan dengan tingkat lama sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2012 yang baru mencapai 7.55 tahun. Meskipun angka ini lebih tinggi dibanding angka Jawa Tengah (rata-rata lama sekolah untuk Jawa Tengah sebesar 7.39 tahun). namun bila diamati se eks Karesidenan Kedu lamanya sekolah masyarakat Kabupaten Magelang terletak pada urutan yang kedua setelah Kota Magelang yang sebesar 10.36 tahun. Dengan rata-rata lama sekolah yang sebesar 7.55 tahun. dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7.55 tahun atau setara menduduki bangku kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Hasil penghitungan Angka Lama Sekolah untuk penduduk Kabupaten Magelang periode 2010-2013 mengalami kenaikan meskipun agak lamban. Faktor yang menyebabkan lambannya kenaikan angka rata-rata lama sekolah ini antara lain masih tingginya biaya pendidikan yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dan Bantuan Pendidikan. ternyata belum sepenuhnya mampu secara signifikan mengatasi mahalnya biaya pendidikan. Karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan ternyata hanya untuk mencukupi kebutuhan minimum siswa/anak didik. sehingga perlu lebih banyak lagi program-program lain yang berpihak pada mereka yang merasa keberatan atas tingginya biaya pendidikan. Disamping itu perlu diingat pula bahwa angka rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan dasar penduduk 15 tahun keatas yang dalam kenyataannya penduduk yang sudah tua dan untuk Kabupaten Magelang umumnya mempunyai lama sekolah yang kecil sehingga mempengaruhi lambannya kenaikan angka ini. Terlepas dari jalannya yang lamban. faktor lain dari meningkatnya angka rata rata lama sekolah selama periode Tahun 2010 sampai Tahun 2013 ini dimungkinkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Magelang yang telah putus sekolah untuk kembali ke bangku sekolah melalui sekolah-sekolah terbuka yang ada. disamping mereka tetap bekerja untuk mencari penghasilan. Hal ini dikarenakan terbukanya kesempatan yang lebih banyak dan masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya pendidikan. Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula. dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut. Dasar penghitungan kemampun daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah. produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk. alasan lainnya karena pendapatan orang yang sama belum tentu mempunyai
II-42
kemampuan daya beli yang sama bila kedua orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Sehingga perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif. Selain PDRB. ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat. seperti: Indeks PPP yang merupakan rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Hasil evaluasi yang dilakukan dengan cara cermat didapat bahwa metode terakhir yang paling baik untuk dijadikan tolok ukur daya beli masyarakat. Alasan mengapa rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK tidak dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat adalah karena angka yang didapat hanya mencerminkan perbedaan daya beli masyarakat kota. Tetapi dalam penggunaannya angka IHK tetap digunakan sebagai deflator dalam penghitungan perkiraan PPP antar kabupaten/kota dalam harga konstan. sehingga angka yang disajikan dapat diperbandingkan antar daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2013 sebesar Rp 644.480.-. Angka ini masih lebih tinggi daripada Kabupaten Temanggung. Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Tabel 2.34. Nilai Komponen-Komponen IPM Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013 No
Komponen
2010
2011
2012
2013
1.
Angka Harapan Hidup (tahun)
70.12
70.18
70.23
70.63
2.
Angka Melek Huruf (persen)
91.35
93.29
93.31
93.64
3.
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
7.26
7.33
7.55
7.55
4.
Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan (Rp 000)
636.96
638.16
641.45
644.48
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Magelang untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2010 s.d. tahun 2014 mengalami peningkatan. disajikan pada Tabel 2.35. Tabel 2.35. Perkembangan APK Kabupaten Magelang Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014* APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C
112.34
100.56
111.27
75.16
100.15
74.31
102.74 94.56
101.33 83.52
51.70 60.22 69.30 65.10 50.72 Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2014; *) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. 2014
c. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai. Kondisi APM Kabupaten Magelang
II-43
untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2014. dapat dilihat pada Tabel 2.36. Tabel 2.36. Perkembangan APM Kabupaten Magelang Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014* Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
96.09
96.54
94.59
93.69
87.02
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
66.51
71.21
63.64
76.60
62.40
Angka Partisipasi Murni (APM)) 41.37 42.24 62.04 49.56 36.03 SMA/SMK/MA/Paket C Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2014; *) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. 2014
d. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan. yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya. dan bukan karena sebab-sebab lain. per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi. terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer). program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan. penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan. penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran. yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Dalam konteks Kabupaten Magelang. AKI disajikan dalam wujud angka riil jumlah kematian ibu karena kelahiran hidup tidak mungkin sampai angka 100.000 dalam setahun. Dalam kurun waktu 2010-2014. kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif: • Tahun 2010 : 23 kasus dari 20.852 kelahiran hidup • Tahun 2011 : 22 kasus dari 20.037 kelahiran hidup • Tahun 2012 : 13 kasus dari 19.857 kelahiran hidup • Tahun 2013 : 11 kasus dari 18.993 kelahiran hidup • Tahun 2014 : 14 kasus dari 18.663 kelahiran hidup. Upaya untuk menurunkan kasus kematian ibu selama kurun waktu itu dilakukan melalui forum group discussion (FGD) dan kegiatan kelas ibu hamil. sehingga kesehatan ibu hamil dapat selalu terpantau melibatkan Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten. e. AKB dan AKABA Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). Dalam kurun waktu tahun 2010-2014 AKB cenderung meningkat. peningkatan yang terjadi tidak terlalu drastis. Namun demikian AKB Kabupaten Magelang Tahun 2014 lebih baik dibandingkan angka provinsi sebesar 10.08/1.000 KH.
II-44
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Sedangkan balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir. yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun. 11 bulan. 29 hari). Pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun. Dalam kurun Tahun 2010-2014. AKABA cenderung mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2010 sebesar 6.68/1.000 KH menjadi 9.06/1.000 KH pada Tahun 2014. Tingginya AKABA bisa disebabkan oleh beberapa hal. salah satunya yang paling banyak ditemui adalah kurangnya asupan gizi pada balita. Tabel 2.37. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 Indikator
2010
2011
Tahun 2012
2013
2014
Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)
7.38
7.09
6.75
7.27
7.98
Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)
8.68
7.94
7.60
8.11
9.06
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. 2014
f.
Presentase Balita Gizi Buruk
Gizi buruk pada anak balita disebut juga kurang energi protein (KEP). yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Penyebab timbulnya gizi buruk adalah kurang makan makanan bergizi dalam waktu lama. menderita sakit kronis. dan mengalami gangguan fungsi saluran pencernaan. Balita dengan keadaan gizi buruk ditandai oleh berat badan kurang dari berat badan seharusnya. pada kartu menuju sehat (KMS) letak berat badan berada di bawah garis merah. Dalam kurun 2010-2014 balita gizi buruk cenderung fluktuatif tetapi sejalan dengan kenaikan AKABA. Tabel 2.38. Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 No Tahun Jumlah Balita Jumlah Persentase Gizi Buruk Balita (%) 1
2010
18
95.249
0.02
2
2011
26
98.210
0.03
3
2012
13
98.084
0.01
4
2013
28
96.960
0.03
5
2014 36 94.610 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. 2014
0.04
g. Tingkat Partisipasi. Angkatan Kerja (TPAK) Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Magelang pada Tahun 2010 2014 cenderung mengalami peningkatan. diikuti dengan peningkatan TPAK. Peningkatan TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja dan TPAK sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.39. berikut:
II-45
Tabel 2.39. Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2010-2014 Jumlah Angkatan Kerja (orang)
Jumlah Penduduk usia kerja (orang)
No.
Tahun
TPAK (%)
1.
2010
648.484
875.418
74.08
2.
2011
628.377
878.557
71.52
3.
2012
654.887
878.863
74.52
4.
2013
660.111
883.697
74.70
5.
2014
666.331
889.123
74.94
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 2015
h. Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) Jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2010 2014 angkanya fluktuatif. hal ini disebabkan angkatan kerja yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga angkatan kerja kurang terserap di pasar kerja. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.40. berikut: Tabel 2.40. Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 Jumlah Jumlah No Tahun TPT (%) Pengganggur Angkatan (orang) Kerja (orang) 1. 2010 19.245 648.484 2.97 2.
2011
37.570
628.377
5.98
3.
2012
29.252
654.887
4.47
4.
2013
30.252
660.111
4.58
5.
2014
27.067
666.331
4.06
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 2015
2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan meningkatnya keberadaan jumlah kelompok kesenian dan museum. Untuk bidang olahraga. perkembangannya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah klub olahraga dan gedung olahraga. Perkembangan seni. budaya dan olahraga di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.41.
Tabel 2.41.
II-46
Pembangunan Seni. Budaya dan Olahraga Tahun 2010-2014 Indikator
Tahun 2010 1.080
2011 1.180
2012 1.280
2013 1.380
2014 1.480
Jumlah gedung kesenian
3
3
3
3
3
Jumlah Museum
7
7
7
7
7
21
22
28
28
28
Jumlah gedung olah raga
1
1
1
1
1
Jumlah Stadion
0
0
0
0
1
260
260
260
253
253
Jumlah grup kesenian
Jumlah klub olah raga
Jumlah Lapangan Olahraga
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan. 2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 2.1.4.1.1.
Pendidikan
a. Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Magelang pada Tahun 2014 pada jenjang SD/MI 95.10; pada jenjang SMP/MTs 83.35 dan pada SMA/SMK/MA 41.82; sedangkan perkembangan APS selengkapnya disajikan pada table 2.42. Tabel 2.42. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 SD/ MI (7
12 th)
SMP/ MTs (13
15 th)
SMA/SMK/MA (16-18 th) Sumber :
2014*
98.32
98.03 99.36 98.20
95.10
85.21
85.89 86.49 89.36
83.35
48.02
68.25 62.96 59.29
41.82
BPS Kabupaten Magelang. 2014. *) Dinas Dikpora Kab. Magelang 2015
b. Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan pada setiap jenjang. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam Tabel 2.43.
II-47
Tabel 2.43. Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014* SD/ MI
73.67
74.00
75.66
76.04
74.13
SMP/ MTs
33.37
33.72
33.49
33.49
31.48
SMA/SMK/MA
15.55
15.93
15.37
15.37
16.06
Sumber :
BPS Kabupaten Magelang. 2014. *) Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang. 2015
c. Rasio Guru dan Murid Rasio guru terhadap murid merupakan perbandingan jumlah guru per 10.000 jumlah murid. yang mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam Tabel 2.44. Tabel 2.44. Perkembangan Rasio Guru dan Murid Indikator
2010
Tahun 2010-2014 Tahun
2011
2012
2013
2014
SD/ MI
13.76
13.56
13.57
13.59
13.63
SMP/ MTs
12.21
12.40
8.90
8.98
13.05
SMA/SMK/MA
10.36
10.60
11.09
10.13
11.68
Sumber : Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.1.2. Kesehatan Kinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yang mengacu pada SPM bidang kesehatan yaitu: 1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. cakupan kunjungan bayi. cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI). cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. cakupan peserta KB aktif. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. 2. Pelayanan kesehatan rujukan terdiri dari cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 3. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB terdiri dari cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dan 4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan desa siaga aktif.
Tabel 2.45.
II-48
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2010-2014 Indikator
2010
2011
Tahun 2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
127.68%
95.42%
100%
99.8%
99.81%
99.87%
100%
92.90%
100%
96.50% 104.26%
98.66%
100%
100%
99.37%
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
79.14%
81.3%
78.3%
79.9%
79.70%
3.90/ 100.000 pddk
2.60/ 100.000 pddk
1.64/ 100.000 pddk
0/ 100.000 pddk
1.31/ 100.000 pddk
11.90%
9.30%
6.80%
12.80%
12.80%
100%
94.51%
84.94%
89.01%
28.30%
100%
100%
100%
100%
100%
94.59%
94.59%
100%
91.54%
91.54%
55.22%
74.7%
67.18%
62.77%
58.87%
1/ 1.181.723 jiwa
1/ 1.191814 jiwa
1/ 1.219.371 jiwa
1/ 1.221.681 jiwa
1/ 1.221.681 jiwa
40.75
41.10
42.05
42.05
42.05
1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan c. Cakupan kunjungan bayi d. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) e. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin f. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan g. Cakupan peserta KB aktif h. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 1. Acute Flacid Paralysisrate per 100.000 penduduk < 15 tahun
2. Penemuan
Penderita Pneumonia Balita 3. Penemuan pasien baru TB BTA positif 4. Penderita DBD ditangani 5. Penemuan penderita diare i. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan a. Rasio Rumah Sakit Pemerintah per satuan penduduk b. Rasio Puskesmas per satuan penduduk 3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan
II-49
100%
100%
100%
100%
Indikator Kejadian Luar Biasa/KLB Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif
2010
2011
Tahun 2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. 2015
Cakupan pelayanan kesehatan dasar sebagian besar terfokus kepada upaya pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak. penanganan penderita penyakit dan cakupan pelayanan untuk masyarakat miskin. Apabila diperhatikan. dalam kurun 2010-2014 cenderung stabil. Perubahan signifikan terjadi biasanya pada Tahun 2010/2011 sebagai akibat adanya erupsi Gunung Merapi yang berpengaruh pada semua sendi kehidupan masyarakat. Hal yang hampir sama terjadi pada data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. Sedangkan mengenai cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada Tahun 2011 melonjak persentasenya karena pada tahun itu seluruh penduduk terdampak erupsi Gunung Merapi. Sesuai kebijakan Menteri Kesehatan. dijamin kesehatannya melalui jamkesmas pasca bencana. Pada Tabel 2.45 di atas rasio rumah sakit pemerintah tidak bergerak dari angka 1 karena Pemerintah Kabupaten Magelang hanya memiliki 1 rumah sakit tipe C yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan. Demikian juga dengan rasio puskesmas per satuan penduduk yang cenderung stabil karena jumlah puskesmas tetap. Perubahan terjadi semata-mata jumlah penduduk yang bertambah. Sedangkan untuk penyelidikan epidemiologi. penanggulangan KLB. promosi kesehatan dan pemberdayaan bisa mencapai 100%. 2.1.4.1.3.
Pekerjaan Umum
Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dasar bagi warga masyarakat meliputi pembangunan dan peningkatan jalan. jaringan irigasi. bendung. penyediaan air bersih. perumahan layak huni dan sebagainya. Kinerja makro urusan pekerjaan umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik. rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. rasio permukiman layak huni. panjang jalan dilalui roda 4. jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk. panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik. panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase. sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar. sempadan sungai yang dipakai bangunan liar. drainase dalam kondisi baik. pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota. luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.
II-50
dan lingkungan permukiman. Data historis pekerjaan umum disajikan pada tabel 2.46.
pencapaian
kinerja
Tabel 2.46. Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Panjang jalan dilalui roda 4 (km) Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1.5 m) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi
70.70
67.90
65.07
67.58
65.32
1.03
0.95
0.94
0.96
0.98
641.11
641.11
836.84
836.84
887.83
453.29
435.29
544.56
565.50
579.94
41.1
41.5
43
43.48
43.83
518.96
575.96
638.96
708.96
710.010
15.962.90
16.295.44
17.489.82
18.549.16
20.025
43
33.02
33.02
33.02
56.10
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum. Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.1.4.
Perumahan
Kinerja makro urusan perumahan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih. rumah tangga pengguna listrik. rumah tangga bersanitasi. lingkungan permukiman kumuh dan pembangunan rumah layak huni. Tabel 2.47. Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013
2014
Rumah Tangga 319.643 322.766 331.085 336.432 336.452 Rumah tangga pengguna air bersih 51.60 56.44 61.28 66.12 84.79 (%) Rumah tangga 217.960 256.857 244.089 287.059 322.121 pengguna listrik Rumah tangga 62.81 64.2 65.50 70.58 81.31 bersanitasi (%) Lingkungan 2.25 2.59 2.59 2.59 2.59 pemukiman kumuh (%) Rumah layak huni (%) 55.3 55.3 55.3 55.94 53.04 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum. Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang. 2015
II-51
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan dengan memberikan bantuan pada keluarga berumah tidak layak huni pada tahun 2011 sebanyak 24 unit. pada tahun 2012 sebanyak 363 unit dan pada 2013 sebanyak 554 unit; pada tahun 2014 sebanyak 527 unit dengan anggaran APBD Kabupaten. . Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan bantuan dana rehab rumah tidak layak huni sebanyak 10 unit di tahun 2011. 10 unit di tahun 2012 dan 35 unit di tahun 2013; pada tahun 2014 sebanyak 50 unit Usaha pemenuhan rumah layak huni di Kabupaten Magelang tidak hanya dari sumber APBD Kabupaten Magelang dan APBD Provinsi Jawa Tengah. namun juga dari sumber dana lain. yang salah satunya adalah dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat. sebanyak 125 unit di tahun 2011. 187 unit di tahun 2012 dan 744 unit di tahun 2013; pada tahun 2014 sebanyak 788 unit. Berdasarkan data Permasalahan Kesejahteraan dan Penanganan Menurut Jenis Penanganannya didapat Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebagai mana tabel berikut: Tabel 2.48. Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
11.962
27.238
9.780
14.194
2014 12.829
Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2015
Kebutuhan rumah di Kabupaten Magelang berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebanyak 30.207 unit atau 9.47% dari Keluarga yang ada. Dengan prosentase kebutuhan rumah tertinggi berada di Kecamatan Mertoyudan sebanyak 20.64% dan prosentase kebutuhan rumah terendah berada di kecamatan Windusari sebanyak 2.75 %.
1
Tabel 2.49. Tabel Kebutuhan Rumah Menurut Kecamatan Persentase Jumlah Jumlah Kebutuhan Kecamatan Kebutuhan KK Rumah Rumah Rumah (%) Salaman 18.377 16.822 1.555 8.46
2
Borobudur
3
Ngluwar
4
No
15.389
14.217
1.172
7.62
8.752
7.933
819
9.36
Salam
12.479
11.534
945
7.57
5
Srumbung
12.394
11.692
702
5.66
6
Dukun
12.525
11.704
821
6.55
7
Muntilan
20.432
17.286
3.146
15.40
8
Mungkid
18.531
15.934
2.597
14.01
9
Sawangan
15.466
14.576
890
5.75
II-52
No
Kecamatan
10
Candimulyo
12.168
11.371
797
Persentase Kebutuhan Rumah (%) 6.55
11
Mertoyudan
27.989
22.212
5.777
20.64
12
Tempuran
11.978
11.001
977
8.16
13
Kajoran
14.360
13.524
836
5.82
14
Kaliangkrik
13.748
13.088
660
4.80
15
Bandongan
14.576
13.121
1.455
9.98
16
Windusari
11.708
11.386
322
2.75
17
Secang
19.442
16.908
2.534
13.03
18
Tegalrejo
12.154
11.299
855
7.03
19
Pakis
13.965
13.307
658
4.71
20
Grabag
21.610
19.967
1.643
7.60
21
Ngablak
10.941
9.895
1.046
9.56
318.984
288.777
30.207
9.47
Jumlah
Jumlah KK
Jumlah Rumah
Kebutuhan Rumah
Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2014
2.1.4.1.5. Penataan Ruang Kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu luas ruang terbuka hijau publik. luas kawasan lindung kawasan hutan lindung. kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya. kawasan perlindungan setempat. kawasan suaka alam. pelestarian alam dan cagar budaya. luas kawasan budidaya. ketersediaan Rencana Rinci/Rencana Detail Tata Ruang. jumlah IMB yang dikeluarkan. luas kawasan industri. luas wilayah kebanjiran. luas wilayah kekeringan serta luas wilayah perkotaan. Dalam tabel 2.50 disajikan ketersediaan Rencana Rinci/Rencana Detail Tata Ruang Tabel 2.50. Tabel Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Tahun Nama Dokumen Cakupan Layanan Keterangan Disusun RDTR Kecamatan 2011 Wilayah Kec. Belum Mertoyudan Mertoyudan diperdakan RDTR Kecamatan 2012 Wilayah Belum Muntilan Kec.Muntilan diperdakan RDTR Kecamatan 2012 Wilayah Kec. Salam Belum Salam diperdakan RDTR Kecamatan 2013 Wilayah Kec. Belum Tempuran Tempuran diperdakan RDTR Kecamatan 2013 Wilayah Kec. Secang Belum Secang diperdakan RDTR Kecamatan 2013 Wilayah Kec. Grabag Belum Grabag diperbupkan RTBL Koridor
2012
Wilayah SP-1 KSN
II-53
Belum
Nama Dokumen Borobudur RTBL PalbapangMendut RTBL Blondo Mertoyudan
Tahun Disusun 2006 2006
Cakupan Layanan
Keterangan
Borobudur Koridor jalan Palbapang-Mendur Koridor sepanjang jalan MertoyudanBlondo
diperbupkan Belum diperbupkan Belum diperbupkan
Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang. 2014
Pada saat ini ruang terbuka hijau masih tersedia cukup luas. Lahan pertanian sawah terdapat 36.974 ha. lahan kering perkebunan 41.923 ha. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau publik yang sudah dimiliki dan tersebar di kawasan perkotaan luasnya mencapai 20.6 ha. Kinerja makro urusan penataan ruang dapat dilihat pada Tabel. 2.51 berikut: Tabel 2.51. Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Luas Ruang Terbuka Hijau Publik per Satuan 10 20.6 NA NA NA Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha) Jumlah IMB yang 361 440 439 461 429 dikeluarkan (buah) Sumber: Dinas Pekerjaan Umum. Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.1.6.
Perencanaan Pembangunan
Kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Tabel 2.52. Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Tersedianya dokumen Ada Ada Ada Ada Ada perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
II-54
Indikator Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
2010 Ada
2011 Ada
Tahun 2012 Ada
2013 Ada
2014 Ada
Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.1.7.
Perhubungan
Transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk maupun barang. Sarana transportasi berupa moda angkutan umum maupun kendaraan pribadi dapat menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten. Permasalahan pada pelayanan umum urusan perhubungan yaitu terjadinya fenomena penurunan loadfactor penumpang pada penggunaan angkutan umum dan terjadi kecenderungan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi. Selaras dengan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2011-2035. dalam penyelenggaraan layanan sektor transportasi. faktor keselamatan lalu lintas angkutan jalan perlu mendapat perhatian utama tanpa mengesampingkan faktor keamanan. ketertiban dan kelancaran. Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dilakukan upaya-upaya melengkapi prasarana jalan dengan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas serta pagar pengaman jalan (guard rail) disamping meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Selain itu untuk mendukung faktor keselamatan pula. masalah ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan pada tempat-tempat berkumpulnya angkutan umum pedesaan. diperlukan pembangunan terminal origin destination (OD). Kinerja urusan perhubungan sebagaimana tersebut antara lain bisa dilihat dari data yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas. pemasangan pagar pengaman jalan. jumlah uji kendaraan bermotor dan pembangunan terminal angkutan umum. Dari data historis diketahui bahwa kinerja makro urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.53 berikut: Tabel 2.53. Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Persentase Pemasangan NA NA 60.37 61.53 Rambu-rambu Lalu Lintas (%) Persentase Pemasangan NA NA 8.58 28.75 Pagar Pengaman Jalan (%) Jumlah Terminal Bus 6 6 6 6 (buah) Persentase Uji Kendaraan 81.47 83.03 87.01 93.69 Bermotor (%) Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. 2015
II-55
2014 64.80 28.22 6 96.01
2.1.4.1.8.
Lingkungan Hidup
Kinerja urusan lingkungan hidup antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase penanganan sampah. persentase luas pemukiman yang tertata. dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati peryaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan dan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Dari data historis diketahui bahwa kinerja makro urusan lingkungan hidup selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.54 berikut: Tabel 2.54. Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase penanganan 12 14 16 18 21.1 sampah (%) Persentase penduduk berakses air minum (%)
51.66
56.44
61.28
66.12
84.79
1.03
0.95
0.94
0.94
0.98
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (%)
40
60
80
100
100
Jumlah usaha dan atau kegiatan yang menaati peryaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (%)
40
60
80
100
100
0
0
0
0.20
20.57
100
100
75
100
166.67
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuanpenduduk (%)
Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (%) Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%)
Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Magelang. 2015
II-56
Pelayanan persampahan baru mampu menjangkau wilayah di 7 (tujuh) ibu kota kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan. Sedangkan untuk status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa telah dilakukan identifikasi areal yang dipergunakan untuk produksi biomassa dalam RTRW (areal kerja efektif). Luas areal efektif untuk potensi kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kabupaten Magelang adalah 95.054.665 ha dan sudah selesai dilakukan proses identifikasi kondisi awal tanah. overlay peta kondisi awal tanah. Verifikasi lapangan terbatas dan uji laboratorium. diharapkan bisa ditetapkan statusnya pada Th 2014 ini. Sementara itu dari sisi jumlah usaha/kegiatan yang mentaati peryaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan telah tercapai 80% pada Tahun 2012. begitu juga dengan pengendalian pencemaran air juga mencapai 80%. Sedangkan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada Tahun 2012 mencapai 75%. Pelayanan persampahan di Kabupaten Magelang baru mampu menjangkau wilayah di 7 (tujuh) ibu kota kecamatan dari 21 kecamatan. 2.1.4.1.9.
Pertanahan
Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak atas tanah maka kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat. hal ini ditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yang bersertifikat. Adapun jumlah penerbitan sertifikat di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.55. berikut : Tabel 2.55. Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah Tahun 2010-2013 Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah Bersertifikat 2010 2011 2012 2013 Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai
9.534
10.397
25.119
201
831
283
-
-
-
16
29
25
17.401 279 22 12
Hak Pengelola Jumlah 9.751 11.257 25.427 17.714 Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang Tahun 2015
Sementara itu. jumlah tanah bersertifikat dapat dilihat pada Tabel 2.56. berikut : Tabel 2.56. Jumlah Tanah Bersertifikat Tanah Tahun 2010-2013 Jumlah Tanah Bersertifikat Tanah Bersertifikat 2010 2011 2012 2013 299.448 309.845 334.964 352.365 Hak Milik 3.532 4.363 4.646 4.925 Hak Guna Bangunan 1 1 1 1 Hak Guna Usaha 1.623 1.652 1.677 1.689 Hak Pakai 9 9 9 9 Hak Pengelola
II-57
Jumlah Tanah Bersertifikat 2010 2011 2012 2013
Tanah Bersertifikat Jumlah
304.613
315.870
341.297
358.989
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang Tahun 2015
Kinerja makro urusan pertanahan antara lain bisa dilihat dari indikator penyelesaian izin lokasi. Dari data historis kinerja makro urusan pertanahan disajikan dalam tabel 2.57. Tabel 2.57. Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2010-2013 Tahun Indikator 2010 2011 2012 Persentase luas lahan 30.21 30.86 32.73 bersertifikat (%) Penyelesaian kasus tanah 60 20 62.50 negara (%) Penyelesaian izin lokasi (%) 80 100 100
2013 33.55 100 80
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk. rasio bayi berakte kelahiran. rasio pasangan berakte nikah. kepemilikan KTP. kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk. Data historis indikator urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.58. sebagai berikut: Tabel 2.58. Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)
NA
Rasio bayi berakte kelahiran (%)
67.6
38.67 82.92 68.2
69.0
2014
86.93
93.91
71.5
91.40
Rasio pasangan berakte nikah
NA 1.82 1.89 1.75 1.62 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang. 2015
2.1.4.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja makro urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu: Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah. Rasio KDRT. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan. Data historis kinerja makro urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disajikan dalam 2.59.
II-58
Tabel 2.59. Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) Persentase keterlibatan perempuan di legislative (%)
2.41 59.79
2.42 59.66
2.43
2.44
54.45
NA
12
12
12
12
Indeks Pembangunan Perempuan (IPG)
61.25
69.15
69.41
NA
Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)
68.20
60.79
58.97
NA
Jumlah Anak dengan Disabilitas (anak)
2.318
2.482
2.129
2.295
Jumlah Anak Terlantar (anak)
810
1.601
1.678
1.263
Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)(anak)
128
141
156
194
3.654
4.598
4.081
3.776
49
41
40
45
0.023
0.030
0.043
0.03
100
100
100
100
Jumlah Anak PMKS (anak) Jumlah Kekerasan terhadap Anak (anak) Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat. Perempuan. dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang. 2015
Dari tabel di atas persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif menunjukkan angka yang tetap dari tahun ke tahun ini disebabkan selama periode waktu tersebut masa bakti anggota Dewan yang perempuan tidak ada pergantian antar waktu (PAW). Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) menunjukkan penurunan. ini disebabkan adanya indikator sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. dimana sebagian besar perempuan di Kabupaten Magelang adalah bekerja di sektor informal sebagai petani yang tidak terdata secara jelas. Angka kekerasan terhadap anak menunjukkan angka yang tinggi ini disebabkan masih kuatnya budaya patriarki. budaya assertive pada anak rendah. dan kebijakan perlindungan anak masih bersifat sektoral. Media hiburan yang tidak mendidik juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh disamping kurangnya promosi kebijakan dan kepedulian para pengambil kebijakan terhadap kerentanan anak. Data penyandang masalah sosial anak di Kabupaten Magelang sangat tinggi. namun penanganannya belum dapat dilaksanakan secara optimal ini disebabkan oleh beberapa masalah diantaranya belum adanya petugas/pekerja sosial yang akan mendampingi pola penanganan berbasis keluarga. Adapun pola penanganan PMKS berbasis panti. permasalahannya adalah Pemerintah Kabupaten
II-59
Magelang belum mempunyai panti/LKSA. Sebanyak 30 panti yang ada saat ini dikelola oleh masyarakat. Data anak berhadapan dengan hukum tiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. hal ini disebabkan oleh peran keluarga dan lingkungan masih rendah. dan kebijakan perlindungan anak yang belum berpihak. 2.1.4.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja makro urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu ratarata jumlah anak per keluarga. rasio akseptor KB. cakupan peserta KB aktif. rasio Drop out KB (DO KB). Rasio Total Fertility Rate (TFR) dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Tabel 2.60. Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010
Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Rasio Total Fertility Rate (TFR) Rasio Drop Out (DO) KB Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I (KK) Keluarga Sejahtera II (KK) Keluarga Sejahtera III (KK)
2011
2012
2013
2014
1.64
1.6
1.6
1.6
1.73
77.8
78.8
81.8
75.2
77.29
2.3
NA
2.5
NA
NA
7.69 100.490 57.265 69.935
8.13 96.610 58.129 72.043
7.53 88.261 59.500 74.395
96.000
101.488
111.562
17.85 93.256 60.528 71.100 103.43 6
7.18 92.743 63.778 72.274 104.42 3
Keluarga Sejahtera III Plus 17.780 18.825 20.073 19.822 20.902 (KK) Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat. Perempuan. dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.1.13. Sosial Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Data historis kinerja makro urusan sosial disajikan dalam Tabel 2.61. Tabel 2.61. Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010
2011
2012
2013
2014
Sarana sosial seperti panti asuhan*. panti jompo dan panti rehabilitasi (buah)
30
30
32
33
39
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)
20
15
50
50
890
22
130
31
45
890
PMKS yang tertangani (orang)
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 2015
II-60
a. Sarana sosial Penanganan PMKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan. panti jompo dan panti rehabilitasi. Namun hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Magelang belum memiliki sarana sosial. sehingga data sarana sosial sebagaimana Tabel 2.61. semuanya milik masyarakat/lembaga sosial. Satu-satunya lembaga sosial milik pemerintah adalah Panti Sosial Mardi Putra ANTASENA yang berada di bawah Kementerian Sosial. b. PMKS yang memperoleh bantuan sosial Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial. rehabilitasi sosial. pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. dengan demikian jumlah penanganan PMKS tidak berbanding lurus dengan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Dalam kurun waktu Tahun 2010-2014 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kenaikan secara signifikan yaitu dari 10 orang menjadi 890 orang. c. PMKS yang Tertangani Penanganan PMKS kurun waktu Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.62. berikut: Tabel 2.62. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2010-2014 Tahun Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial
2010
2011
2012
2013
2014
Lanjut usia terlantar (orang)
2.556
2.602
3.923
3.731
4.592
Anak terlantar (anak)
810
1.601
1.678
1.263
2.313
-
-
2.461
4.283
4.287
44
35
28
15
40
Gelandangan dan pengemis (orang)
141
154
142
133
101
Bekas narapidana (orang)
386
423
410
294
228
Penyandang cacat (orang) Tuna susila (orang)
Sumber: Dinas Nakersostrans Kab. Magelang. 2015
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri. pertahanan. keamanan. moneter. yustisi dan agama.
II-61
Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi. dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang konkuren secara proporsional antara pemerintah. pemerintah daerah provinsi. pemerintah daerah kabupaten dan kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: eksternalitas. akuntabilitas. dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan. Dalam rangka keserasian hubungan pusat-daerah sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan ini maka Pemerintah Kabupaten Magelang juga memperhatikan urusan agama sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan. Dari keseluruhan penduduk Kabupaten Magelang yang beragama Islam 97%. Selebihnya berturut-turut adalah agama Katholik (2.12%). Protestan (0.76%). Hindu (0.02%). Budha (0.03%). dan lainnya (0.007%). Walaupun terdapat banyak agama dan beragam aliran. namun di Kabupaten Magelang tidak pernah terjadi konflik terkait agama. Harmoni antar elemen masyarakat senantiasa terjaga. Hal ini terjadi karena tingginya sikap toleransi antar pemeluk agama. Sehingga menjadi kewajiban bagi semua pemangku kepentingan untuk menciptakan dan menjaga harmoni dan kondusifitas kehidupan beragama. Sebagai kabupaten dengan penduduk mayoritas beragama Islam maka wajar apabila di Kabupaten Magelang terdapat 2.627 masjid. Jika dibagi jumlah desa/kelurahan sebanyak 372 maka setiap desa rata-rata terdapat 7 masjid. Ini artinya setiap 406 jama ah muslim tersedia satu masjid. Sementara itu jumlah mushola sebanyak 3.308 buah (rata-rata per desa terdapat 9 mushola). Jika masjid dan mushola dijumlahkan. dengan asumsi bahwa antara masjid dan mushola bersifat kompatibel maka di setiap desa terdapat 16 masjid/mushola. Sedangkan sarana peribadatan bagi agama lain adalah Kristen (gereja) sejumlah 34. Katholik (gereja) 40. Hindu (pura) 1. Budha (vihara) 9. dan Klenteng 1. Sementara itu kondisi pendidikan keagamaan berbasis sekolah disajikan dalam Tabel. 2.63 sebagai berikut: Tabel 2.63. Banyaknya Sarana Pendidikan Keagamaan Islam. Murid dan Guru Tahun 2012-213 No Jenjang Sekolah Murid Guru 2012 1
2 3
Bustanul Atfal/Raudhotul Atfal Madrasah Diniyah Madrasah
2013
2012
2013
2012
2013
436
429
14.479
15.717
1.079
1.147
174 310
180 310
17.310 32.100
17.734 32.535
1.388 2.554
1.638 2.651
II-62
No
Jenjang
Sekolah 2012
2013
Ibtidaiyah 4 Madrasah 71 71 Tsanawiyah 5 Madrasah Aliyah 18 18 Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2014
Murid
Guru
2012
2013
2012
2013
12.937
14.018
1.201
1.341
3.235
3.897
393
430
2.1.4.1.14. Ketenagakerjaan Indikator ketenagakerjaan mencerminkan kesehatan ekonomi atau siklus bisnis secara keseluruhan. Indikator kinerja makro urusan ketenagakerjaan ditunjukkan dari angka partisipasi angkatan kerja. tingkat pengangguran terbuka. pencari kerja yang ditempatkan. jumlah kasus dan status penyelesaian hubungan industrial. a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Magelang pada Tahun 2010 2014 cenderung mengalami peningkatan. diikuti dengan peningkatan TPAK. Peningkatan TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja dan TPAK sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.64. berikut: Tabel 2.64. Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2010-2014 No.
Tahun
1. 2. 3. 4. 5.
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Angkatan Kerja (orang) 648.484 628.377 654.887 660.111 666.331
Jumlah Penduduk usia kerja (orang) 875.418 878.557 878.863 883.697 889.123
TPAK (%) 74.08 71.52 74.52 74.70 74.94
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kab. Magelang. 2015
b. Tingkat Penggangguran Terbuka Jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2010 2014 angkanya fluktuatif. hal ini disebabkan angkatan kerja yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga angkatan kerja kurang terserap di pasar kerja. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.65. berikut: Tabel 2.65. Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010-2014 Jumlah Jumlah No Tahun TPT (%) Pengganggur Angkatan (orang) Kerja (orang) 1. 2010 19.245 648.484 2.97 2. 2011 37.570 628.377 5.98
II-63
No
Tahun
3. 4. 5.
2012 2013 2014
Jumlah Pengganggur (orang) 29.252 30.252 27.067
Jumlah Angkatan Kerja (orang) 654.887 660.111 666.331
TPT (%) 4.47 4.58 4.06
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 2015
c. Pencari Kerja yang Ditempatkan Data perkembangan pencari kerja yang terdaftar meningkat. pencari kerja yang ditempatkan disajikan dalam tabel 2.66 berikut: Tabel 2.66. Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2010-2014 Pencari Kerja Pencari Kerja yang Tahun yang Terdaftar Persentase Ditempatkan (orang) (orang) 2010 14.862 1.906 12.82 2011 5.066 1.925 38.00 2012 5.684 2.070 36.42 2013 17.272 1.252 7.25 2014 4.141 672 16.23
No 1. 2. 3. 4. 5.
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 2015
d.
Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan. yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak. secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.67. berikut: Tabel 2.67. Rasio Rata-Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 UMK KHL No Tahun Rasio (%) (Rp/bln/org) (Rp/bln/org) 1. 2010 752.000 835.868 89.97 2.
2011
802.500
853.565
94.04
3.
2012
870.000
879.072
98.97
4.
2013
942.000
942.856
99.91
5.
2014
1.152.000
1.152.000
100.00
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 2015
e. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja)
II-64
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) selama periode Tahun 2010 2014. mula-mula mengalami penurunan dan Tahun 2012-2013 mengalami kenaikan yang mengindikasikan semakin meningkatnya pekerja non formal. Perkembangan capaian proporsi tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.68. berikut: Tabel 2.68. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja) Tahun 2010-2014 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri Berusaha Kesempatan No Tahun dan Pekerja Keluarga Sendiri Kerja Terhadap Total (orang) (orang) Kesempatan Kerja 1.
2010
16.03
100.898
629.239
2.
2011
11.03
65.145
590.807
3.
2012
13.36
83.559
625.635
4.
2013
14.06
96.900
689.192
5.
2014
12.90
82.492
639.267
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 2014
f.
Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial
Kasus Hubungan Industrial (HI) yaitu sengketa jumlah pekerja dengan pengusaha dibagi jumlah perusahaan selama periode Tahun 2009-2013 menunjukkan jumlah yang fluktuatif. tertinggi pada Tahun 2011 sebesar 27 kasus dan terendah pada Tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) kasus. Namun semua kasus tersebut dapat terselesaikan 100%. data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.69 berikut: Tabel 2.69. Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tahun 2010-2014 Jumlah Jumlah No Tahun Status Perusahaan Kasus 1. 2010 290 9 100% (terselesaikan) 2.
2011
294
27
100% (terselesaikan)
3.
2012
390
8
100% (terselesaikan)
4.
2013
390
3
100% (terselesaikan)
5.
2014
407
6
100% (terselesaikan)
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 2014
g. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode Tahun 2010 2013 mengalami peningkatan. mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan
II-65
semakin meningkat. secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.70. berikut: Tabel 2.70. Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2010-2014 Jumlah Jumlah Tenaga Kerja No Tahun Perusahaan (orang) (buah) 1. 2010 290 19.227 2.
2011
294
21.287
3.
2012
390
24.141
4.
2013
390
24.141
5.
2014
404
24.131
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kab. Magelang. 2015
2.1.4.1.15. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kinerja makro urusan koperasi. usaha kecil dan menengah antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase koperasi aktif. jumlah UKM non BPR/LKM UKM. Tabel 2.71. Kinerja Makro Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase koperasi aktif (%)
75.90
73.99
74.49
74.78
78.25
Jumlah koperasi (buah)
545
544
574
576
570
Jumlah koperasi aktif (buah)
410
411
443
445
446
Jumlah koperasi tidak aktif (buah)
135
133
131
131
24
56
68
94
101
163
80.027
106.213
106.136
106.403
106.650
0.415
0.396
1.2
dan
Menengah
Jumlah koperasi sehat/berkualitas (buah) Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM (buah)
Persentase Usaha Mikro NA dan Kecil yang dibina (%) Sumber: Dinas Perindustrian. Koperasi. Kabupaten Magelang. 2015
NA Usaha
Mikro
Kecil
2.1.4.1.16. Penanaman Modal Kinerja makro urusan penanaman modal antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah investor berskala nasional dan jumlah nilai investasi berskala nasional. Kinerja makro urusan penanaman modal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.72 berikut:
II-66
Tabel 2.72. Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah investor 820 NA NA NA 429 berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala 374.769 (juta 367.748 1.114.169 1.353.508 NA (juta nasional Rupiah ) rupiah) (PMDN/PMA) (juta US $) Rasio daya serap 14.39 NA 2.39 2.45 8.45 tenaga kerja (%) Jumlah Penyerapan 9.890 NA 3.954 4.209 4.527 Tenaga Kerja (orang) Kenaikan/ penurunan Nilai NA NA 64.20 123.12 152.41 Realisasi PMDN (milyar rupiah) Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.1.17. Kebudayaan Kinerja makro urusan kebudayaan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya. sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda. situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Data historis kinerja makro urusan kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut: Tabel 2.73. Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2010-2014 Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 Penyelenggaraan festival seni 30 30 33 36 dan budaya (kali) Sarana penyelenggaraan seni 5 5 18 18 dan budaya (buah) Benda Situs dan Kawasan Cagar 101 400 508 600 Budaya yang dilestarikan (buah) Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. 2015
2014 54 25 681
2.1.4.1.18. Kepemudaan dan Olah Raga Kinerja makro urusan pemuda dan olahraga antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah organisasi pemuda. jumlah organisasi olah raga. jumlah kegiatan kepemudaan. jumlah kegiatan olah raga. jumlah gelanggang/balai remaja dan jumlah lapangan olah raga. Data historis kinerja makro Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010-2014. disajikan dalam tabel 2.74.
II-67
Tabel 2.74. Kinerja Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah organisasi pemuda 18 21 21 21 14 (buah) Jumlah organisasi olah raga 21 22 28 28 28 (buah) Jumlah kegiatan kepemudaan 12 13 15 17 17 (buah) Jumlah kegiatan olah raga 18 18 25 23 23 (buah) Gelanggang / balai remaja 0 0 0 0 0 (selain milik swasta) Lapangan olah raga (buah) 260 260 260 253 253 Sumber: Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja makro urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri bisa dilihat dari indikator yaitu kegiatan pembinaan terhadap LSM. Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Data historis kinerja makro urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selengkapnya disajikan Tabel 2.75. berikut ini: Tabel 2.75. Data Jumlah Kasus Gangguan Kamtibmas No.
Uraian
1
2
Jumlah Kejadian (kasus) 2010 3
2011 4
2012 5
2013 6
2014 7
1
Penganiayaan berat
23
18
13
17
11
2
Bencana Alam
NA
23
NA
21
12
3
Curanmor
86
47
29
33
8
4
Curat/Curas
75
81
38
77
41
5
Judi
NA
NA
14
15
10
6
Kebakaan Hutan
0
NA
NA
NA
0
7
Kebakaran Rumah Keracunan
23 NA
43 NA
64 NA
31
8
19 NA
9
MD. Bunuh Diri
NA
NA
NA
4
11
NA
NA
NA
NA
0
Kolam
/
0
10
MD. Di Sumur
11
MD. Di Sungai
NA
NA
NA
NA
0
12
MD. Keracunan
NA
NA
NA
NA
0
13
MD. Tanah Longsor
0
NA
NA
NA
0
14
MD. Terkena Sengatan Listrik
0
NA
NA
NA
0
15
MD. Tertimpa Pohon
0
NA
NA
NA
0
16
Narkotika
35
20
18
32
16
II-68
No.
Uraian
1 17
2 Pembunuhan
18
Pencurian Hewan
19
Jumlah Kejadian (kasus) 2010 3
2011 4
2012 5
2013 6
2014 7
2 NA
2 NA
2 NA
8 NA
3 0
Pencurian Kawat Listrik
NA
NA
NA
NA
0
20
Pencurian Lain-Lain
NA
NA
NA
NA
15
21
Penemuan Mayat
NA
NA
2
7
11
22
Pengrusakan Rumah
NA
NA
NA
NA
1
23
Perkosaan
24
Rumah Roboh
5 NA
4 NA
1 NA
13 NA
3 0
25
Unjuk Rasa
NA
NA
23
NA
0
26
Uang palsu
1
2
NA
64
2
246
220
183
355
175
Jumlah
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang. 2015
Dari aspek politik dan demokrasi. kondisi politik di Kabupaten Magelang dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden. Pemilu Legislatif. serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Tingkat persentase pemilih dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 sebesar 64.96%; serta Pileg DPR/DPRD dan Pilpres Tahun 2009 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 79.93% dan 79.50%. Pada Tahun 2013. tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sebesar 71.15%. Sedangkan pada Pileg DPR/DPRD dan Pilpres Tahun 2014 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 83% dan 81%. Tabel 2.76. Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Kegiatan pembinaan terhadap 8 10 3 12 12 LSM. Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik 8 10 2 12 3 daerah Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.1.20. Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian Kinerja makro urusan otonomi daerah. pemerintahan umum. administrasi keuangan daerah. perangkat daerah. kepegawaian dan persandian antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk. rasio Linmas per
II-69
10.000 penduduk. pertumbuhan ekonomi. kemiskinan. sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah. penegakan PERDA. cakupan patroli petugas Satpol PP. tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) di kabupaten. petugas Linmas di kabupaten. cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten. tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran. sistem informasi manajemen pemda. lama proses perijinan. jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah. Tabel 2.77. Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010-2014 Tahun Indikator (satuan) 2010 2011 2012 2013 2014 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Pertumbuhan ekonomi (%) Kemiskinan (%) Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah*
0.006
0.006
0.006
0.44
0.44
1.149
1.148
1.146
NA
0.93
4.51 14.14
4.27 15.18 1 (Spipise)
4.76 13.97 1 (Spipise)
5.46 NA 2 (Spipise dan SIM PAP PM)
137
768
NA 13.96 2 (Spipise dan SIM PAP PM) NA
0.12
0.13
NA
0.50
218
211
152
239
11.475
11.462
11.475
11.492
100
100
100
100
Ada
Ada
Ada
Ada
NA
NA
WDP 40.03
NA 39.74
Penegakan PERDA 480 Cakupan patroli petugas 0.08 Satpol PP (%) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. 293 ketentraman. keindahan) di Kabupaten (pelanggaran) Petugas Perlindungan 11.485 Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (orang) Cakupan pelayanan bencana kebakaran 100 Kabupaten (%) Sistim Informasi Manajemen Pemda Ada Indeks Kepuasan Layanan NA Masyarakat* OPINI BPK WTP WDP Persentase Peningkatan 0.63 Pendapatan Asli Daerah (%) Sumber: Berbagai SKPD Kabupaten Kabupaten Magelang 2015
No 1 2 3
75.141 WDP 18.94 Magelang
75.544 WDP 36.77 Tahun
2015.
*)
769
BPMPPT
Tabel 2.78. Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2010 2014 (1 Januari 2014) (orang) Tahun Golongan 2 2010 2011 2012 2013 2014 0 3 0 I 296 292 281 236 211 3 9 2 4 II 2.639 2.565 2.271 1.904 1.544 . 6 4 III 5.974 5.172 4.686 4.360 4.534 . 9 2 4 4 4
II-70
No
Tahun
Golongan
2 2010 2011 2012 2013 0 3 0 4 IV 3.815 4.286 4.439 4.505 .9 1 8 12.724 Jumlah 12.315 11.677 11.005 2 7 Sumber : Badan Kepegawaian.5 Daerah Kabupaten Magelang. 2015 9 4 Berdasarkan tabel 7 tersebut. dapat diketahui bahwa
2014 4.313 10.605
terdapat penurunan jumlah PNS sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014 sebanyak 10.603 PNS. Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas serta adanya mutasi keluar daerah. Tabel 2.79. Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang Tahun 2010 (orang)
2014
Tahun No
Pendidik an
2010 L
2011 P
2012
L
P
L
2013 P
L
2014 P
L
P
1
S3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
S2
130
43
161
55
214
91
250
128
297
163
3
S1 / D - IV
2.045
1.991
2.292
2.777
2.277
2.914
2.368
3.247
2.307
3.344
4
D
III
431
667
392
659
370
645
323
638
303
688
5
D
II
1.303
2.243
964
1.525
788
1.292
544
888
424
693
6
D
I
87
306
83
364
68
227
60
193
51
126
7
SMA
1.576
1.244
1.435
1.114
1.289
981
1.119
795
1.065
712
8
SMP
389
34
356
29
315
28
272
28
265
25
9
SD
226
8
203
6
174
4
150
2
138
2
6.536
5.886
6.429
5.495
6.182
5.086
5.919
4850
Jumlah
6.188
12.724
12.315
11.677
11.005
5753 10.603
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang. 2015
Berdasarkan tabel tersebut. dapat diketahui bahwa komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang pada Tahun 2014 didominasi oleh lulusan S1/D-IV. dengan persentase sebesar 51.02%. kemudian lulusan SMA sebesar 17.39%. lulusan D-II sebesar 13.01%. lulusan DIII sebesar 8.73%. lulusan S2 sebesar 3.43%. lulusan SMP sebesar 2.73%. lulusan D-I sebesar 2.30%. serta lulusan SD sebesar 1.38%. a.
Hukum dan HAM
Sesuai kewenangan daerah. pembangunan pada bidang hukum konsentrasi untuk mewujudkan penyusunan rancangan peraturan daerah yang akomodatif dan dapat diterima masyarakat yang dilakukan melalui proses konsultasi. pembahasan. diskusi baik dengan legislatif. eksekutif utamanya dengan pemrakarsa perda serta dengan stakeholder terkait. pada sisi lain terhadap peraturan daerah yang berusia 5 tahun lebih dilakukan kajian dan evaluasi peraturan daerah yang dilaksanakan dengan format mengundang pemangku kepentingan dengan hasil akhir (output) yang didapat adalah rekomendasi kepada SKPD pemrakarsa perda. dengan alternatif rekomendasi: 1. Mencabut perda 2. Mencabut perda lama dan membuat perda baru 3. Tidak berbuat sesuatu (do nothing)
II-71
Sejalan dengan upaya diatas. dilakukan penyusunan peraturan pelaksanaan (juklak/juknis) sebagai kelengkapan yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikuatkan dengan: 1. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/168/KEP/03/ 2013 tentang Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kecamatan dan Kelurahan. 2. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/441 /KEP/03/2013 tentang Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH pada SKPD. 3. Website JDIH dengan alamat jdih.magelangkab.go.id adalah sebuah bentuk keterbukaan informasi publik yang menyajikan informasi produk hukum yang dimiliki Kabupaten Magelang serta dapat diakses dengan mudah dan cepat. Pada ranah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia telah dibentuk Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2011 2014. dengan keputusan Wakil Bupati Nomor: 188.45/98.1/KEP/03/2012. Upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dilakukan dengan cara pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum. dari Tahun 2010-2014 telah terfasilitasi. terbentuk. dan terbina Kadarkum: Tabel 2.80. Pembentukan Keluarga Sadar Hukum NO 1
2
3
Tahun 2010 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Desa Kadiluwih Kecamatan Salam
b.
Tahun 2011 Desa Ngadirejo Kec. Salaman
Tahun 2012 Desa Kenalan Kecamatan Borobudur Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Desa Ketunggeng Kecamatan Dukun
Tahun 2013 Desa Ngawonggo Kecamatan Kaliangkrik Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Desa Bligo Kecamatan Ngluwar
Tahun 2014 Desa Kaponan Kec. Pakis Desa Klopo Kec. Tegalrejo Desa Grabag Kec. grabag
Ketatalaksanaan
Perwujudan ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik akan dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan penyusunan Standar Pelayanan (SP) yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 pada setiap SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004. Pada Tahun 2014. telah dilaksanakan survei terhadap 64 unit pelayanan publik. yang terdiri dari 21 kecamatan. 5 kelurahan. 1 rumah sakit. 29 Puskesmas. Dinas Kesehatan. Dinas Perhubungan.
II-72
BPMPPT. Disdukcapil. Disnakersostrans. Badan Lingkungan Hidup. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. dan Bagian Organisasi. Untuk tahun-tahun mendatang. diharapkan bisa dilaksanakan survei IKM secara mandiri terhadap semua SKPD yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. dari 15 (lima belas) urusan SPM. telah ditetapkan 13 (tiga belas) Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Ketiga belas urusan SPM tersebut adalah lingkungan hidup. pemerintahan dalam negeri. sosial. kesehatan. layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. pekerjaan umum dan penataan ruang. ketenagakerjaan. komunikasi dan informatika. ketahanan pangan. kesenian. perhubungan. keluarga berencana dan keluarga sejahtera. dan penanaman modal. c.
Kerjasama Daerah
Kerjasama antar daerah antara lain dalam bidang pemerintahan meliputi kerjasama penegasan batas daerah. kerjasama bidang transmigrasi. kerjasama bidang pariwisata. Disamping itu dilaksanakan pula kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain. perusahaan swasta yang berbadan hukum. Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Daerah. koperasi. yayasan. dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. d.
Administrasi Keuangan Daerah
Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui SIM Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7). Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 41). serta Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi. nilai historis. realistis. konsisten. periodesitas. pengungkapan secara lengkap dan nilai kewajaran yang transparan dan akuntabel. Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 27A/LHP/BPK/XVIIISMG/05/2014. tanggal 5 Mei 2014 Opini WDP pengecualian pada Penyajian Aset Tetap.
II-73
Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 27A/LHP/BPK/XVIII-SMG/05/2014. tanggal 5 Mei 2014 Opini WDP pengecualian pada Penyajian Aset Tetap. e.
Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
Upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah. up dating data pengadaan dan mutasi. pengamanan aset. penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD). inventarisasi BMD. penyelesaian kasus/sengketa aset. pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Perwujudan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Magelang dengan diundangkannya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008). maka Perda Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011). dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1037) akan disesuaikan dengan PP dimaksud. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Magelang diarahkan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan. pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang serta salah satu faktor dalam pendukung pencapaian Opini BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). f. Pengawasan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang meliputi pemeriksaan internal secara berkala dan pemeriksaan khusus/kasus. Pemeriksaan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang setiap tahun diterbitkan dengan Surat Keputusan Bupati Magelang dengan jumlah obyek pemeriksaan sebanyak 216 obyek pemeriksaan/tahun. Selain itu Inspektorat Kabupaten Magelang juga melaksanakan pemeriksaan khusus/kasus. Rekomendasi LHP dari Tahun 2010-2014 yang menimbulkan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah serta perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut (per semester I Tahun 2014) dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :
II-74
Tabel 2.81. Rekomendasi LHP dari Tahun 2010 s/d 2014 yang Menimbulkan Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah serta Perkembangan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Tersebut Tahun No
Uraian 2010
1
2
2011
2012
2013
2014
Pemeriksaan berdasarkan PKPT
214 obrik
216 obrik
216 obrik
216 obrik
216 obrik
Jumlah LHP terbit
214 LHP
216 LHP
216 LHP
216 LHP
216 LHP
Nilai Kerugian Negara/Daerah (Rp)
532.026.844.59
497.707.501.23
622.224.109.35
636.501.941.80
Nilai Kerugian Negara/Daerah yang telah ditarik (Rp)
468.008.934.59
475.864.596.23
588.678.337.15
622.316.543.80
225.498.435.39
Sisa yang belum ditarik/ disetor (Rp)
64.017.910.00
21.842.905.00
33.545.772.20
14.185.398.00
85.315.793.00
Nilai Kewajiban setor kepada Negara/Daerah (Rp)
675.975.554.68
615.208.450.95
546.673.159.76
346.962.574.50
376.185.285.97
b. Nilai kerugian setor kepada negara/daerah yang telah setor
638.654.236.68
534.276.082.95
475.014.740.05
233.240.985.50
298.053.739.97
37.321.318.00
80.932.368.00
71.658.419.71
113.721.589.00
78.131.546.00
Pemeriksaan berdasarkan PKPT a.
b.
c.
3
a.
c.
Sisa yang setor
belum
310.814.228.39
Sumber: Inspektorat Kabupaten Magelang
g. Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur Aspek peningkatan kapasitas SDM Aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui pengadaan CPNS. pengangkatan CPNS dan PNS. Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Penjenjangan yang terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan. Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. Pengembangan Karir yaitu Promosi dan Uji Kompetensi. Kesejahteraan Pegawai yaitu Kenaikan Pangkat. Kenaikan Gaji Berkala. Penggajian. dan Pensiun.
No 1 2 3
Tabel 2.82. Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural (orang) Jumlah Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 Adum ( Diklat Pim IV) Spama ( Diklat Pim III) Spamen ( Diklat Pim II)
0 1 2
5 5 1
10 6 2
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang. 2015
II-75
14 9 2
41 43 3
Tabel 2.83. Rekapitulasi Peserta Diklat Teknis/Fungsional. Bimtek. Lokakarya. Seminar Tahun 2010-2014 (orang) Tahun NO. URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 1
Pengiriman peserta diklat teknis/fungsional ke lembaga diklat
154
130
96
Pelatihan Operator Komputer 16 15 16 bagi Aparatur oleh Kantor Diklat Naker Aparatur (BLK) 3 Penyelenggaraan diklat TF yang difasilitasi instansi di luar Pemerintah Kabupaten Magelang Diklat Teknis Kompetensi 0 0 40 Sekdes Diklat Teknis Teknologi 0 0 0 Informasi dan Komunikasi bagi Sekdes Diklat Teknis Persiapan 0 0 30 Penyusunan SPM Pengelolaan keasipan bagi sekdes 4 Penyelenggaraan oleh BKD Bimtek Perencanaan 126 0 0 Pembangunan Daerah Bimtek Pengelolaan 126 0 0 Keuangan Daerah Diklat dan Ujian 0 99 217 Pengadaan Barang/Jasa Bimtek Sistem Akuntansi 0 0 0 Keuangan Daerah Bimtek Penanganan 0 0 0 Kasus Kepegawaian Bimtek manajemen 0 0 0 kepegawaian 422 422 244 399 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang. 2015
78
145
16
15
2
h.
0
0 0
30 0
0 15
0
80
0
50
219
45
116
0
200
0
0
45
659
Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Magelang dioperasionalisasikan melalui Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun mendatang. yaitu Tahun 2014 2019. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi. yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN. meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map
II-76
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek. jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang bersifat dinamis. karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini. kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang. permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. 2.1.4.1.21. Ketahanan Pangan Aspek pelayanan umum pada urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada beberapa indikator yang berkaitan dengan ketersediaan pangan di masyarakat. antara lain : jumlah produksi padi. jagung. kedelai. tebu. daging. telur dan susu. Produksi pangan di Kabupaten Magelang bukan hanya mendukung ketersediaan pangan di dalam kabupaten tetapi juga mendukung ketersediaan pangan provinsi dan nasional. Perwujudan swasembada pangan beras. gula dan daging dilakukan melalui berbagai strategi utama. Penerapan Sapta Usaha Tani secara konsisten dengan didukung modernisasi pertanian diharapkan menghasilkan capaian produksi tanaman pangan. Peningkatan produksi komoditas tebu dilakukan melalui ekstensifikasi. pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB). dan peningkatan akses alsinbun bagi pembudidaya tebu. Dalam rangka mendukung program swasembada daging. dilakukan peningkatan jumlah populasi ternak sapi potong dengan memacu produksi dan produktivitas ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan bibit ternak yang berkualitas. Ketersediaan pangan hasil pertanian di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.84. Tabel 2.84. Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Tahun 2010 2014 Jenis Pangan Strategis Padi Jagung
2010
2011
2013
(ton)
(ton)
2014
327.650
302.080
345.933
354.966
345.883
77.387
63.184
78.196
74.187
62.889
-5.004
- 3.465
NA
938
1.031
1.809
Kedelai Bawang merah
2012
2.462
1.232
II-77
Jenis Pangan Strategis
2010
2011
2012
2013
(ton)
(ton)
2014
Cabe merah
217.147
170.310
267.406
239.088
252.371
Daging sapi
1.016.29
1.376.86
1.708.14
1.653.55
89.774.33
Daging ayam
9.005.61
10.128.33
8.754.09
10.848.05
25.657.16
13.872.88
14.964.4
12.299.15
13.225.84
16.455.83
-2.000
-7.004.2
11.000.
Telur Gula pasir
Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab.Magelang. 2015
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan meliputi : 1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan. 2) Distribusi dan Akses Pangan. 3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan. 4) Penanganan Kerawanan Pangan. Penyusunan target pemenuhan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2015 dilakukan untuk dapat menjadi tolok ukur kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu Tahun 2015 dengan kurun waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.85 Tabel 2.85. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 Realisasi Pencapaian SPM 2010 2011 2012 2013 2014 Ketersediaan energi dan protein per kapita** NA NA 1.775.3 - Energi (Kkal) 1.841.7 1.936.4 NA NA 48.6 - Protein (Gram) 49.5 56.0 Penguatan cadangan NA NA 57 58 60 pangan** (%) Ketersediaan informasi NA NA 50 53.33 55.29 pasokan. harga dan akses pangan di daerah** (%) Stabilitas harga dan NA NA 69 70 76.6 pasokan pangan** (%) Pencapaian skor Pola 76.3 80.9 82.00 83.70 92.3 Pangan Harapan (PPH)** Pengawasan dan pembinaan NA NA 50 NA 100 keamanan pangan** (%) Penanganan daerah rawan NA NA 30.6 40.24 81.13 pangan** (%) Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab.Magelang. 2015
2.1.4.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam
II-78
perencanaan. pelaksanaan. pengendalian dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa. fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa melalui pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. pemasyarakatan dan pemanfaatan tekonologi tepat guna. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Posyandu dan PKK. serta Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR). Tabel 2.86. Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 Usaha Ekonomi Desa 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7
Simpan Pinjam (UED-SP Pasar Desa 58 Badan Usaha Milik Desa 1 (BUMDes Cadangan Pangan 1 Pemerintah Desa (CPPD) Usaha Peningkatan 10 Pendapatan Keluarga (UP2KPKK Desa Berpartisipasi dalam 345 PNPM-MP Unit Pengaduan Masyarakat 1 TKPKD Sumber: Bapermaspuan dan KB Kabupaten
58 3
58 8
58 9
60 11
2
3
6
6
12
14
16
18
345
345
345
345
0
0
1
1
Magelang Tahun 2015
2.1.4.1.23. Statistik Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik digambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen-dokumen Buku Kabupaten Magelang Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Magelang setiap tahunnya. Namun demikian. diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan. Tabel 2.87. Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Buku Kabupaten dalam Ada Ada Ada Ada Ada angka Buku PDRB Kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.1.24. Kearsipan Pengelolaan kearsipan dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan. hal tersebut antara lain dengan telah terbangunnya sistem jaringan kearsipan diseluruh SKPD; peningkatan kapasitas SDM kearsipan melalui bintek pengelola kearsipan tingkat SKPD. Kecamatan dan Desa; peningkatan sarana kearsipan; pelestarian dan penyelamatan dokumen/arsip daerah; serta peningkatan kesadaran arsip masyarakat melalui pameran. Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Magelang tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.88.
II-79
No 1
Tabel 2.88. Pengelolaan Kearsipan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2013 2010 2011 2012 52.2 59.74 68.55 81.16 Pengelolaan arsip secara baku
2
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
3
Pembenahan kearsipan desa (desa)
4
Bintek SDM Kearsipan (Sekdes
5
Penyelamatan dan pelestarian arsip (Berkas)
2014 90.60
63
60
37
176
56
100
130
90
47
0
17
31
13
13
15
6.000 6.000
6.000
6.000
6.000
Sumber: Kantor perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang. 2014
2.1.4.1.25. Komunikasi dan Informatika Pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Magelang semakin ditingkatkan untuk mendukung semakin terbukanya jaringan komunikasi dan informasi masyarakat. melalui kegiatan antara lain fasilitasi pembentukan media tradisional (FK Metra). pemantauan isi siaran. pengembangan sumber daya informasi. fasilitasi peningkatan pelayanan informasi. penyampaian informasi hasil-hasil pembangunan melalui media massa serta penyelenggaraan dialog interaktif. Pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Magelang tahun 2010 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.89. Tabel 2.89. Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 Tahun No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah jaringan 32 32 32 32 47 komunikasi 2 Rasio wartel/warnet 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 terhadap penduduk 3 Jumlah surat kabar 9/3 9/3 9/3 9/3 9/3 nasional/lokal 4 Jumlah penyiaran 6 6 6 6 7 radio/TV lokal 5 Web site milik Ada Ada Ada Ada Ada pemerintah daerah 6 Pameran/expo 8 8 8 8 8 7 Pengawasan isi siaran 0 4 4 4 4 (Lembaga Penyiaran 8 Pelayanan Perijinan 0 0 1 1 1 (Lembaga Penyiaran 9 Fasilitasi FK-METRA 0 0 1 1 4 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. 2015
II-80
2.1.4.1.26. Perpustakaan Jumlah perpustakaan dan koleksi perpustakaan dalam kurun waktu Tahun 2010 - 2014 senantiasa mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung. Selain itu juga disebabkan semakin meningkatnya kesadaran dan minat baca masyarakat. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Magelang terlihat pada Tabel 2.90. Tabel 2.90. Perkembangan Perpustakaan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Jumlah Perpustakaan 653 668 683 698
- Perpustakaan Desa - Perpustakaan Masjid - Perpustakaan Kelompok Tani - Perpustakaan Perguruan Tinggi - Perpustakaan Khusus - Perpustakaan Sekolah - Perpustakaan Keliling - Perpustakaan Umum - Perpustakaan Cabang Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2014 715
104
119
134
149
164
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4
5
529
529
529
529
529
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
26.606
41.014 41.187
40.259
36.595
39.342
40.763 42.694
44.925
47.345
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.1.4.2.1. Pertanian a.
Produksi Pertanian
Produksi pertanian selain tanaman pangan juga menjadi andalan Kabupaten Magelang untuk pemenuhan kebutuhan regional maupun provinsi lain. Pada tahun 2014 produksi sayuran utama dan buah seperti bawang merah. cabe merah. pisang. durian. dan salak mengalami peningkatan dibanding tahun 2013. Adapun komoditas mangga. kentang mengalami penurunan. Penurunan terbesar pada produksi mangga sebesar 50.7% dikarenakan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
II-81
No 1 2 3 4 5 6 7
Tabel 2.91. Produksi Hortikultura Tahun 2010-2014 Tahun Komoditas (ton) 2010 2011 2012 2013 Mangga Durian Salak Pisang Cabai Merah Bawang Merah Kentang
353 1.606.9 15.269 9.316.6 21.714.9 246.2 7.014 Sumber: BPS Kabupaten Magelang.
1.043.1 2.544.2 4.925 5.418.8 17.031 123.2 4.469.1 2015
897.2 626.4 14.533.5 8.269.5 26.740.6 93.8 5.554.1
1.098.5 1.520.1 33.897.7 9.423.6 23.908.8 103.1 5.204.6
2014 541.3 2.335.2 41.756.7 12.931.3 25.237.1 160.9 4.355.2
Tahun 2014 produksi hasil perkebunan seperti kelapa. karet. kopi dan mete mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2013. Komoditas yang mengalami penurunan yaitu Kakao sebesar 13 % Hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam dan memelihara kakao. Tabel 2.92. Produksi Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2010-2014 Tahun Komoditas No (ton) 1 2 3 4
2010
Kelapa Kakao Kopi Nilam
5.433 42 491 Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2015
2011
2012
4.183 52 455 -
7.208 69 832 40.000
2013 7.483 80 889 -
2014 7.958 74 1.096 -
Jumlah populasi ternak sapi potong. sapi perah dan kambing di Kabupaten Magelang terus meningkat. Pada Tahun 2014. populasi sapi potong meningkat dari 77.764 ekor pada Tahun 2013 menjadi 78.153 ekor pada Tahun 2014 atau naik 0.5 %. Sedangkan populasi sapi perah meningkat dari 2.440 ekor pada Tahun 2013 menjadi 2.451 ekor pada Tahun 2014 atau naik 0.45 %. Populasi kambing meningkat dari 86.963 ekor pada Tahun 2013 menjadi 87.397 ekor pada Tahun 2014 atau naik 0.5 %. Tabel 2.93. Populasi Ternak Tahun 2010-2014 No Tahun Komoditas (ton) 1 2 3 4
Sapi potong Sapi Perah Kambing Unggas
2010
2011
2012
2013
2014
70.867
75.827
77.757
77.764
78.153
606
647
781
2.440
2.451
71.143
81.410
83.432
86.963
87.397
3.663.334
4.249.144
4.371.046
4.556.040
4.633.165
Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2015
b. Kontribusi Terhadap PDRB Kontribusi sub sektor tanaman pangan. tanaman perkebunan dan peternakan terhadap PDRB di Kabupaten Magelang pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 relatif stabil. Kontribusi
II-82
sub sektor tanaman pangan menurun. hal ini dikarenakan kontribusi sektor lain khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi. namun demikian nilai produksi sub sektor tanaman pangan tetap meningkat. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB bukan berarti kurang berhasilnya pembangunan sektor pertanian karena perlu dilihat juga nilai produksinya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.94 dan 2.95 Tabel 2.94. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 2012
2013
Sektor/Subsector Nilai (Juta Rp) Pertanian
Kontribusi
Nilai (Juta Rp)
Kontribusi
1,179,258.55
100.00%
1,213,076.09
100%
878,851.54
74.53%
901,516.04
74.32%
79,927.76
6.78%
83,351.22
6.87%
c. Peternakan
135,820.30
11.52%
142,437.44
11.74%
d. Kehutanan
58,454.27
4.96%
58,723.37
4.84%
e. Perikanan
26,204.68
2.22%
27,048.02
2.23%
a. Tanaman Bahan M akanan b. Tanaman Perkebunan
Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2014
Tabel 2.95. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2013 2012
2013
Sektor/Subsector Nilai (Juta Rp)
Kontribusi
Nilai (Juta Rp)
Kontribusi
Pertanian
2,757,335.48
100%
3,010,214.81
100%
a. Tanaman Bahan M akanan
2,153,490.67
78.10%
2,353,155.16
78.17%
b. Tanaman Perkebunan
172,326.59
6.25%
187,701.33
6.24%
c. Peternakan
261,872.61
9.50%
285,766.68
9.49%
d. Kehutanan
119,804.32
4.34%
129,679.63
4.31%
e. Perikanan
49,841.29
1.81%
53,912.01
1.79%
Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2014
2.1.4.2.2.
Kehutanan
II-83
Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan kondisi fisik lahan maka kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung di Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.693/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/11/1980 seluas kurang lebih 1.474 hektar. Beberapa lokasi sering mengalami bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi. Adapun kawasan rawan erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi tersebut meliputi Kecamatan Srumbung. Dukun. Muntilan. Salam. Sawangan. Ngluwar dan Mungkid. Disamping itu ada beberapa wilayah disekitar lereng Gunung Sumbing dan Merbabu yang rawan bencana longsor. antara lain di Kecamatan Kajoran. Kaliangkrik. Windusari. Pakis dan Ngablak. Pada kawasankawasan tersebut perlu diantisipasi agar masyarakat terhindar dari ancaman bencana tersebut. Kinerja makro urusan kehutanan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis. kerusakan kawasan hutan/lahan kritis. penebangan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Tabel 2.96. Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Rehabilitasi hutan dan lahan 1.65 1.51 550 250 5.843 kritis (ha) 0 0 Kerusakan Kawasan Hutan 5.00 4.88 NA NA NA Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
1.35
1.32
1.23
1.20
NA
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang. 2015
Tabel 2.97. Produksi Hasil Hutan (Kayu) Tahun 2010-2014 (m3) Produksi Jenis 2010 2011 2012 2013 2014 Mahoni (AI) 217.11 22.10 0 0.25 0 Mahoni (AII)
637.99
637.99
0
1.71
0
Mahoni (AIII)
242.97
686.98
0
5.55
0
Pinus (AI)
212.50
51.12
25.79
23.82
266.54
Pinus (AII)
201.60
20.32
84.75
74.21
84.85
Pinus (AIII)
306.00
306.00
66.42
30.35
31.68
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.2.3.
Energi dan Sumber Daya Mineral
Kontribusi sektor pertambangan dan galian di Kabupaten Magelang pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 fluktuatif. Hal tersebut disebabkan masih terbatasnya pengembangan potensi pertambangan di Kabupaten Magelang.
II-84
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB dapat di lihat pada Tabel 2.98. Tabel 2.98. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB Tahun 2010-2014 ADHB ADHK Tahun Kontribusi Kontribusi Nilai (Juta Rp)
2010
203.806.88
(%) 2.80
2011
228.875.35
2012
Nilai (Juta Rp)
115.123.12
(%) 2.54
2.91
125.092.78
2.61
250.860.61
2.93
132.992.83
2.58
2013
283.701.53
2.93
140.505.54
2.62
2014*
306.553.95
2.84
143.675.38
2.54
Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.2.4. Pariwisata a. Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung Kabupaten Magelang memiliki destinasi wisata sebanyak 72 obyek wisata yang berupa wisata alam 19 obyek. wisata budaya 25 obyek. wisata buatan 32 obyek. desa wisata 50 desa. lokasi kerajinan 6 lokasi. museum 6 unit dan 3 obyek wisata minat khusus Data kunjungan wisata untuk setiap destinasi wisata secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.99. berikut: Tabel 2.99. Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Kunjungan 2.924.307 2.644.194 3.540.329 3.909.593 wisata (orang) Wisatawan Manca Negara 200.984 284.475 254.004 303.036 (orang) Wisatawan 2.723.323 2.359.719 3.286.325 3.606.557 Nusantara (orang) Kontribusi sektor pariwisata 15.04 14.99 15.19 15.15 terhadap PDRB (%) Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. 2015
3.921.463 301.909
3.619.554
8.82
Tabel 2.100. Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Destinasi Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 Destinasi Wisata Candi Borobudur
2009
Jumlah Kunjungan Wisatawan 2010 2011 2012
2013
2014
2.515.171
2.408.453
2.186.281
3.014.093
3.581.726
Candi Mendut dan Candi Pawon
44.228
53.575
56.461
67.651
84.022
TR Kalibening
32.172
27.140
24.085
0
0
3.376.304 78.141
II-85
0
Destinasi Wisata
2009
Jumlah Kunjungan Wisatawan 2010 2011 2012
2013
2014 27.528
PAH Candi Umbul
12.886
13.363
16.720
20.129
19.971
TR Mendut
54.790
51.028
57.210
2.632
61.876
68.858
2.974
1.876
1.323
2.632
3.074
3.294
413.681
41.792
268.558
345.808
342.944
329.480
7.482
0
0
0
0
17.914
12.453
16.119
11.400
11.683
13.573
1.732
1.744
2.720
2.750
2.549
2.874
14.900
7.089
7.996
12.651
13.132
4.241
5.794
6.721
6.167
6.579
Telaga Bleder Ketep Pass Taman Anggrek Sekar Langit Seloprojo Kedung Kayang Curug Silawe
0
13.534 7.877
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. 2015
Pada Tahun 2011 TR Kalibening direnovasi sehingga tidak ada kunjungan wisatawan. begitu pula untuk Taman Anggrek Mendut. namun demikian di Tahun 2014 ini Taman Anggrek Mendut sudah mulai dibuka kembali untuk umum. Kabupaten Magelang memiliki 72 destinasi wisata meliputi wisata alam. wisata budaya dan wisata religi. Kabupaten Magelang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan merintis kerjasama pengelolaan destinasi wisata milik desa seperti Candi Selogriyo. Candi Ngawen dan lain-lain.. b. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Selama kurun waktu tahun 2010 2014. rata-rata lama menginap wisnus maupun wisman stagnan. Perkembanganya tergambar pada Tabel 2.101. Tabel 2.101. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Tahun 2010-2014 (hari) No Tahun Wisman Wisnu 1 1 1 2010 2 1 1 2011 3
2012
1
1
4
2013
1
1
5
2014
1
1
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.2.5.
Kelautan dan Perikanan
Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat. Jumlah produksi perikanan darat 8.307.80 ton. Luas kolam yang ada adalah 257.70 ha. Untuk perikanan perairan umum. produksi (rawa. danau. sungai. dan lain-lain) mencapai 229.79 ha. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan. Jumlah rumah pembenihan ada 5 (lima) Balai Benih Ikan (BBI). yang terdiri dari 3 (tiga) BBI Lokal dan 2 (dua) BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 (dua) Pasar Ikan Pemerintah Kabupaten dan 10 (sepuluh) pasar desa/kelompok.
II-86
Ikan yang diproduksi masyarakat meliputi ikan mas. nila. tawes. lele. gurami. bawal. patin dan lainnya. Selain produksi benih ikan dan ikan konsumsi. juga terdapat pengembangan potensi ikan hias. Budidaya ikan hias yang ada antara lain ikan koi. koko. komet. silkid serta pembesaran arwana silver maupun arwana red. Produksi benih terbesar adalah benih ikan nila. Selain untuk mencukupi kebutuhan benih ikan tingkat lokal juga untuk mencukupi kebutuhan benih ikan di tingkat Jawa Tengah dan juga dikirim ke Jawa Timur. Jawa Barat. DKI. Sumatra dan Kalimantan. Adapun pusat perbenihan terletak di Kecamatan Mungkid. Muntilan. dan Sawangan. Kinerja makro urusan kelautan dan perikanan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu produksi perikanan (konsumsi. benih dan tangkap) dan konsumsi ikan. Tabel 2.102. Kinerja Makro Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Produksi perikanan konsumsi (ton) Produksi perikanan benih (x 1000 ekor) Konsumsi ikan (kg/kap/th) Produksi perikanan tangkap (ton)
3.381
4.712
8.308
13.246
15.488.9
454.913
602.761
752.099
12.50
12.88
13.35
14.30
14.59
207.05
228.47
229.79
208.25
272.7
1.014.518 1.202.663
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. 2015
Tabel 2.103. Produksi Benih Ikan Air Tawar (x 1000 ekor) Tahun 2010-2014 Tahun Populasi 2010 2011 2012 2013 2014 108.272
189.704
214.283
305.737
387.179
Karper
82.039
75.991
88.842
104.009
116.554
Tawes
34.246
41.833
57.025
64.789
68.509
Bawal
28.187
51.629
71.495
88.765
146.410
195.899
236.076
312.037
439.529
467.786
Gurame
3.833
4.008
4.043
7.489
12.117
Lainnya
2.438
3.521
4.373
4.193
4.105
Lele
Nila
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. 2015
Tabel 2.104. Produksi Ikan Konsumsi Air Tawar (ton) Tahun 2010-2014 Tahun Populasi 2010 2011 2012 2013 2014 Lele
812
1.042
2.389
4.093
4.321
Karper
581
751
865
1.642
2.043
Tawes
252
310
492
588
774
Bawal
369
474
1.303
2.368
2.967
1.245
1.709
2.503
3.962
4.293
Nila
II-87
Populasi
2010
2011
Tahun 2012
2013
2014
Gurame
123
155
402
402
450
Lainnya
209
272
355
191
637
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. 2015
2.1.4.2.6.
Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dan diharapkan dapat berfungsi dan mempunyai peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah. guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Magelang. Pada Tahun 2013. kontribusinya mencapai 10.87%. Salah satu indikator perdagangan adalah nilai ekspor. Kegiatan ekspor di Kabupaten Magelang melibatkan relatif banyak komoditas. antara lain kayu olahan. kulit samak. dan mebel. Kinerja makro urusan perdagangan antara lain bisa dilihat dari indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Tabel 2.105. Kinerja Makro Urusan Perdagangan Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap 10.63 10.62 10.77 10.87 PDRB (%) Ekspor Bersih 25.541.26 42.651.52 66.762.81 76.505.81 Perdagangan (000 US $) Cakupan bina kelompok NA NA NA NA pedagang/ usaha informal Sumber: Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. 2015
NA 102.000
2.26
Kabupaten Magelang memiliki 82 pasar tradisional yang terdiri dari 22 pasar Pemerintah Kabupaten dan 60 pasar desa pada Tahun 2014. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Jumlah pasar desa ini mengalami peningkatan pada Tahun 2013 terdapat 68 pasar sementara pada Tahun 2014 menjadi 60 pasar desa. Tabel 2.106. Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 TAHUN NO. URAIAN 2010
2011
2012
2013
2014
1
PASAR TRADISIONAL
80
80
80
80
82
a.
Pasar Pemerintah Kabupaten
22
22
22
22
22
- Pasar Umum
18
18
17
17
17
- Pasar Hewan
2
2
2
2
2
II-88
NO.
TAHUN
URAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
- Pasar Ikan
2
2
2
2
2
- Pasar Kayu
1
1
1
1
1
b.
Pasar Desa
58
58
58
58
60
2
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
19
25
38
42
52
a.
Minimarket
15
20
31
35
45
b.
Supermarket/Hypermarket/De pt. Store/Perkulakan (Grosir)
4
4
5
5
5
c.
Pusat Perbelanjaan/Mal
0
1
2
2
2
Sumber: Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. 2015
Penurunan jumlah pasar tradisional disebabkan oleh kelemahan pasar tradisional. Hampir setiap pasar tradisional memiliki kelemahan yang sama. Kelemahan tersebut diantaranya tampilan pasar tradisional yang terlihat kumuh. kotor. becek (jika musim hujan). pembuangan sampah yang kurang terpelihara sehingga menimbulkan bau yang tak sedap. Selain itu pasar tradisional juga kurang lahan parkir. tata ruang yang tidak beraturan. sirkulasi udara yang buruk. jam operasional yang terbatas. serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang masih rendah. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya pedagang kaki lima (PKL). Masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional adalah bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli. Dengan demikian. kebanyakan pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar ataupun naik ke lantai dua untuk berbelanja karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar. Kelemahan pasar tradisional tersebut masih ditambah dengan maraknya pembangunan pasar modern seperti hypermarket. supermarket dan minimarket telah menyudutkan pasar tradisional. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Salah satu perubahan perkembangan daerah rural (pedesaan) mejadi daerah urban (perkotaan) yaitu munculnya pasar modern sebagai tuntutan masyarakat perkotaan yang konsumtif. Munculnya pasar modern memberikan efek ganda bagi masyarakat maupun pemerintah. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menarik. Untuk melindungi pasar tradisional. Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penataan dan pembinaan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan. dan Toko Modern. Peraturan daerah ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
II-89
2.1.4.2.7.
Perindustrian
Kinerja makro urusan industri antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB. kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri. pertumbuhan industri serta jumlah kelompok pengrajin. Tabel 2.107. Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (industri pengolahan) (%)
18.00
18.27
18.59
18.71
2014 18.77
Pertumbuhan Industri
3.76
3.65
5.86
6.39
6.03
Cakupan Bina Kelompok pengrajin
2.79
NA
NA
NA
2.76
Sumber: BPS Kab. Magelang 2015. Dinas Perindustrian. Koperasi. Usaha Mikro. Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang. 2015
Sektor industri memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Magelang. Kontribusinya terhadap pendapatan regional mencapai 18.77% pada Tahun 2014. Sampai dengan Tahun 2013. di Kabupaten Magelang terdapat 23 unit industri besar dan sedang dengan 12.230 orang tenaga kerja. Sedangkan industry sedang 41 perusahaan. dengan tenaga kerja 1.610. Sementara itu. hingga Tahun 2013. terdapat 38.510 unit industri kecil dan menengah dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 91.649 orang. Kegiatan industri di Kabupaten Magelang terdiri dari beraneka macam dan tersebar di banyak kecamatan. Industri kecil dan menengah terbanyak adalah jenis industri kimia. agro. dan hasil hutan. Sementara itu. untuk industri besar dan sedang. yang terbanyak adalah industri makanan. minuman jadi dan tembakau serta industri macam-macam perhiasan. mainan anak-anak. cinderamata. Secara spasial. potensi industri berbahan baku batu ada di Kecamatan Muntilan. potensi industri berbahan baku bambu ada di Kecamatan Borobudur. potensi industri sapu rayung ada di Kecamatan Mungkid. dan potensi industri kaleng bekas ada di Kecamatan Salaman. Sementara itu. industri berbahan baku ketela berpotensi dikembangkan di Kecamatan Grabag. Mungkid dan Candimulyo. dan industri gula kelapa potensial dikembangkan di Kecamatan Candimulyo. Di Kabupaten Magelang juga terdapat beberapa sentra industri. Sentra industri yang menonjol diantaranya sentra industri kecil. kerajinan pahat batu di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan. sentra industri makanan dari ketela (slondok) di Desa Sumurarum Kecamatan Grabag. sentra industri makanan jenang dodol krasikan di Desa Gulon Kecamatan Salam. sentra industri makanan dari beras ketan (tape ketan dan wajik) di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan dan Desa Salaman Kecamatan Salaman. industri kerajinan tanduk di Desa Pucang Kecamatan Secang. genting Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman. kaleng bekas di Desa Tirtosari Kecamatan
II-90
Sawangan dan Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman. industri mainan anak-anak di Desa Kalijoso Kecamatan Secang. industri kerajinan perak di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dan industri kerajinan sangkar burung di Desa Prajegsari Kecamatan Tempuran. Peningkatan persaingan dunia industri menuntut peningkatan mutu produk serta fasilitasi pengenalan produk-produk Kabupaten Magelang ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa memberikan pembinaan kepada para pelaku industri dan memberikan fasilitas promosi keluar daerah. Selain itu. kendala lainnya adalah masih terbatasnya teknologi. desain. akses permodalan serta pemasaran IKM. Guna meningkatkan pengembangan usaha kecil pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi industri dan IKM secara optimal. Untuk lebih mengembangkan industri perlu strategi pengembangan lokalitas. sektor. sub sektor dan komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. antara lain melalui percepatan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh. 2.1.4.2.8.
Ketransmigrasian
Dalam bidang ketransmigrasian. berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. sinergi dan saling menguntungkan . Tabel 2.108. Data Transmigrasi Tahun 2010-2014 Tahun
Tujuan
Lokasi
2010
1. Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat 2. Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah 1. Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 3. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 4. Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah 1. Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur
UPT Nangakalis Sp.1 Kecamatan Nangakalis UPT Watuana Kecamatan Pandiri
2011
2012
UPT Awua Jaya
UPT Terentang Hulu Sp.1 UPT Buleleng
UPT Dadahup Sp.3
Keterangan Transmigrasi Umum: 10 KK (41 Jiwa) Transmigrasi Umum: 10 KK (37 Jiwa) Transmigrasi Umum: 15 KK (63 Jiwa) Transmigrasi Umum: 15 KK (62 Jiwa) Transmigrasi Umum: 10 KK (43 Jiwa) Transmigrasi Umum: 10 KK (39 Jiwa)
UPT Tanjung Buka Transmigrasi Kecamatan Tanjung Umum: 25 KK Palas (92 Jiwa)
II-91
Tahun
2013
2014
Tujuan
Lokasi
2. Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 3. Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat 1. Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah 2. Kabupaten Kapuas Hulu ProvinsiKalimanta n Barat 3. Kecamatan Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat 4. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah 5.
Keterangan
UPT Permata Kecamatan Terentang UPT Lengkong Yadom Kecamatan Ela Hilir UPT Telangsiong Kecamatan Paju Apat
Transmigrasi Umum: 10 KK (37 Jiwa) Transmigrasi Umum: 5 KK (18 Jiwa) Transmigrasi Umum: 10 KK (40 Jiwa)
UPT Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir UPT Sei Mata Sp.4 Kecamatan Simpang Hilir UPT Desa Umpanga Kec. Bungku Barat
Transmigrasi Umum: 5 KK (20 Jiwa) Transmigrasi Umum: 5 KK (17 Jiwa) 2 KK (6 jiwa)
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 2015
Transmigrasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk dalam rangka menciptakan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan jumlah penduduk. Migrasi penduduk dari Kabupaten Magelang ke pulau-pulau di luar Jawa yang kurang padat penduduknya tersebut bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja demi peningkatan taraf hidup. Jenis transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan transmigrasi umum. Tabel 2.109. Kinerja Makro Urusan Ketransmigrasian Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Transmigrasi umum
20
50
40
20
2
Sumber : Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang. 2015
Berdasarkan data Tahun 2010. jumlah transmigran sebanyak 20 KK yang terdiri dari 77 jiwa. Jumlah ini meningkat pada tahun 2011 menjadi 50 KK (207 jiwa) yang mengikuti program transmigrasi. Penduduk yang mengikuti program transmigrasi tersebut berasal dari Kecamatan Salaman. Salam. Srumbung. Sawangan. Candimulyo. Mertoyudan. Secang. Pakis dan Ngablak. Pada Tahun 2011 jumlah transmigran terbanyak berasal dari Kecamatan Srumbung yaitu 33 KK (133 jiwa). Transmigrasi yang terjadi pada tahun tersebut kemungkinan juga dikarenakan adanya peristiwa erupsi Merapi yang menyebabkan banyak kerusakan baik lahan pertanian atau tanah garapan maupun tempat tinggal. Adapun wilayah tujuan transmigrasi meliputi Pulau Sulawesi (Poso. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara)
II-92
serta Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah). Pada lokasi transmigrasi tersebut mereka akan mendapatkan rumah. tanah garapan seluas kurang lebih 1.5 hektar. alat-alat pertanian dan jatah hidup selama sekitar dua tahun. 2.1.5.ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Konsumsi RT Per Kapita)
Tangga
Per
Kapita
(Angka
Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan. dan menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Di Kab. Maglang pada tahun 2013 diketahui bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dalam sebulan sebesar Rp. 439.594. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp. 372.410. Pengeluaran rata-rata konsumsi per kapita penduduk Kab. Magelang tahun 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.110. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besar tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin berpengaruh bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita. yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi. minuman. tembakau. dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan. sandang. biaya kesehatan. sekolah. dan sebagainya. Tabel 2.110. Asumsi Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2010-2013 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Total Pengeluaran RT (Rp)
312.517 334.552 372.410
439.594
Jumlah RT
319.642 322.766 331.085
336.432
Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2014
b. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar.
II-93
sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Tabel 2.111. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010-2013 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Indeks yang diterima petani (lt)
NA
137.21
145.98
157.99
Indeks yang dibayar petani (lb)
NA
131.65
137.72
150.38
NTP
NA
104.58
105.99
105.11
Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2014
c. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan. yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Tabel 2.112. Persentase Konsumsi RT Non Pangan Tahun 2010-2013 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Total Pengeluaran RT 34.27 34.18 34.18 46.02 non pangan Total Pengeluaran 71.57 72.71 72.78 NA Ratio 0.48 0.47 0.47 NA Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2014
2.4.1.1.
Produktvitas Total Daerah
Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Tabel 2.113. Produktivitas Per Sektor Tahun 2010-2013 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 Pertanian
7.81
11.17
13.36
12.07
Pertambangan & Penggalian
23.36
44.79
56.86
46.50
Industri Pengolahan
14.54
24.64
21.22
23.92
57.13 164.92
108.35
Listrik. Gas & Air bersih
101.71
Bangunan dan Konstruksi
18.91
22.23
20.73
24.97
Perdagangan. Hotel & Restoran
10.17
11.85
13.70
14.18
Pengangkutan & Komunikasi
21.87
26.45
25.25
28.97
Keuangan. Persewaan. & Jasa
81.67
74.01
56.37
79.78
II-94
Indikator
2010
Tahun 2011 2012
2013
Perusahaan Jasa-jasa
18.18
20.79
20.77
24.03
PDRB
11.95
16.13
17.43
17.90
Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2014
2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota. yang meliputi fasilitas transportasi (jalan. jembatan. pelabuhan). fasilitas kelistrikan. fasilitas komunikasi. fasilitas pendidikan. dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota/kabupaten. a. Aksesibilitas Daerah Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya yang terletak di antara 2 (dua) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan. jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-MagelangPurwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dilihat pada Tabel 2.114. berikut: Tabel 2.114. Aksesbilitas Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 Tahun Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah orang melalui terminal per tahun (000 orang) Jumlah bus AKAP (unit) Jumlah angkutan pedesaan (unit) Jumlah ijin trayek Jumlah kendaraan angkutan barang (unit)
5.638
5.253
5.228
3.705
3.448
125
159
159
139
139
738
836
859
841
862
1.017
1.020
1.023
1.023
1.088
7.006
7.182
7.599
7.607
8.052
Sumber : Dinas Pehubungan Kabupaten Magelang. 2015
b. Penataan Wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan prioritas di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. Kawasan prioritas tersebut terdiri dari kawasan fungsional yaitu Kawasan Purwomanggung (PurworejoWonosobo-Magelang-Temanggung) dan kawasan prioritas internal Kawasan Masatandur (Magelang-Salam-Muntilan-Borobudur). Kabupaten Magelang mempunyai potensi pariwisata skala internasional. Oleh sebab itu dalam RTRWP Jawa Tengah Tahun 20092029. pengembangan potensi pariwisata lebih diarahkan pada wisata
II-95
budaya yang berupa peninggalan sejarah atau kegiatan dan kerajinan tradisional. Dalam RTRWP Jawa Tengah 2009-2029. terdapat beberapa arahan pengembangan. yaitu kawasan prioritas. kawasan dan fungsi kota. pengembangan pariwisata. pengelolaan kawasan lindung. pengelolaan kawasan budidaya. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan. pengembangan sistem sarana prasarana wilayah. rencana kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. dan rencana kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Penataan wilayah di Kabupaten Magelang bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan rencana tata ruang bangunan dan lingkungan. c. Ketersediaan Air Bersih Wilayah Kabupaten Magelang memiliki cukup banyak sumber air dari mata air yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat sebagai sumber air bersih yang digunakan masyarakat sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian dan peternakan. Akses air minum perpipaan tercatat untuk daerah perkotaan mencapai 88.31% dan di wilayah perdesaan mencapai 45.01%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan sampai Tahun 2015 tercatat 75.80%. Pelayanan air minum perpipaan berasal dari PDAM. SPAM DAK dan Pamsimas. Peningkatan cakupan air minum diwilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum/bersih. PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang memberikan pelayanan air bersih di Kabupaten Magelang adalah sebesar 20.83% dengan jumlah pelanggan sampai dengan akhir Tahun 2013 adalah sebanyak 48.208 Sambungan Rumah (SR). Perkembangan atau penambahan pelanggan/Sambungan Rumah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana Tabel 2.128. sebagai berikut : Tabel 2.115. Perkembangan Pelanggan Air Minum PDAM Tahun 2010-2014 Tahun
Jumlah Pelanggan
2010 2011 2012 2013 2014
41.371 43.131 45.291 48.208 49.662
Sumber : PDAM Kabupaten Magelang. 2014
Kualitas air selalu dibawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 492/Menkes/Per/IV/2010.
II-96
Untuk melayani seluruh pelanggan yang ada saat ini PDAM Kabupaten Magelang memanfaatkan 15 (lima belas) mata air dan 1 (satu) unit sumur dalam sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.129. berikut ini: Tabel 2.116. Sumber/ Air Minum PDAM Kabupaten Magelang Nama Sumber/Mata No Lokasi Sumber/Mata Air Air 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sijajurang & Silincat Semaren Cotrosono Tlogorejo Blambangan Karangampel Banyutemumpang Combrang Sidandang Sidosari Sipragak Sigandulan Kanoman Nglimut/RucahRucah Sumur Bor Gento
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Bumirejo Kecamatan Kaliangkrik Sawangan Kecamatan Sawangan Citrosono Kecamatan Grabag Tlogorejo Kecamatan Grabag Mungkid Kecamatan Mungkid Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo Krogowanan Kecamatan Sawangan Paremono Kecamatan Mungkid Tejosari Kecamatan Ngablak Sidosari Kecamatan Salaman Mangunrejo Kecamatan Salaman Sukorejo Kecamatan Kajoran Sidomulyo Kecamatan Candimulyo Pagergunung Kecamatan Ngablak
Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo
Sumber : PDAM Kabupaten Magelang. 2014
Peningkatan cakupan layanan air minum di wilayah perdesaan banyak dikelola oleh masyarakat baik melalui perpipaan maupun bukan perpipaan. Pelayanan air minum perpipaan diwilayah perdesaan dibangun melalui program PAMSIMAS dan SPAM DAK. Terdapat 86 desa Pamsimas sampai dengan Tahun 2014. d. Fasilitas Listrik Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Magelang menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya pertambahan pemasangan. baik bagi perumahan. perkantoran maupun industri. Tabel 2.117. Banyaknya Pelanggan Listrik. Kwh dan Nilai Disalurkan Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 Jumlah Pemakaian Listrik Nilai Yang Disalurkan Tahun Pelanggan (kWh) (Rp) 2010
231.473
336.369.469
194.696.544.166
2011
275.116
455.888.225
293.440.103.508
2012
259.172
468.170.138
306.737.248.151
2013 2014
307.588 322.121
537.922.287 560.728.978
384.154.574.154 441.718.987.596
Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2014
II-97
Sebagian besar pemanfaatan listrik di Kabupaten Magelang adalah untuk keperluan rumah tangga. kemudian untuk keperluan sosial. untuk keperluan usaha. keperluan pemerintah dan keperluan industri. e. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Ketersedian fasilitas perdagangan dan jasa ikut menjadi salah satu faktor penunjang perkembangan suatu wilayah dan daya saing daerah. Sampai dengan Tahun 2013. di Kabupaten Magelang terdapat 5 hotel bintang. 34 hotel melati dan 287 homestay. Hotel dan homestay merupakan salah satu akomodasi pariwisata yang menjadi kebutuhan dasar bagi wisatawan selama berada di destinasi wisata. Tingkat hunian hotel tercatat berkisar lebih dari 28.10% pada Tahun 2013. Tabel 2.118. Jumlah Hotel dan Homestay Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Hotel Bintang 5 1 1 1 1 2 2 Hotel Bintang 4 1 3 Hotel Bintang 3 2 2 3 3 2 4 Hotel Melati 25 25 29 31 31 5 Homestay 298 255 245 245 245 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Tahun 2015
NO.
Tabel 2.119. Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 URAIAN TAHUN 2010 2011 2012 2013
2014
1
PASAR TRADISIONAL
80
80
80
80
82
a.
Pasar Pemerintah Kabupaten
22
22
22
22
22
- Pasar Umum
17
17
17
17
17
- Pasar Hewan
2
2
2
2
2
- Pasar Ikan
2
2
2
2
2
- Pasar Kayu /Mebelair
1
1
1
1
1
b.
Pasar Desa
58
58
58
58
60
2
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
19
25
38
42
52
a.
Minimarket
15
20
31
35
45
b.
Supermarket/Hypermarket/ Dept. Store/Perkulakan (Grosir)
4
4
5
5
5
Pusat Perbelanjaan/ Mal
0
1
2
2
2
c.
Sumber: Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. 2014
II-98
2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi Beberapa faktor yang mendorong iklim berinvestasi di suatu daerah meliputi faktor keamanan dan ketertiban. kemudahan perijinan dan pengenaan pajak daerah. a. Keamanan dan Ketertiban Bahwa salah satu syarat bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah adanya iklim dan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Untuk menindaklanjuti hal ini. Kepala Daerah. dalam hal ini Bupati senantiasa membangun hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak Polres. Dandim. Kejari. PN serta Pimpinan DPRD dalam melaksanakan program pemantauan situasi keamanan serta penegakan kebijakan-kebijakan nasional. baik melalui pertemuanpertemuan berkala (rapat koordinasi) maupun yang bersifat insidentil. Hubungan tersebut diwadahkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Muspida sebagai wadah perumusan kebijakan bersama dalam menyikapi berbagai dimensi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatan serta isu-isu strategis di Kabupaten Magelang. Jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan pada Tahun 2014 terdiri dari 73 perkara. yang terdiri dari perkara pidana sebanyak 27. perkara perdata 50. serta 525 perkara lalu-lintas. Jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan pada Tahun 2013 terdiri dari 151 perkara. yang terdiri dari perkara pidana sebanyak 111. perkara perdata 40. serta 631 perkara lalu-lintas. Dari segi kelembagaan Kabupaten Magelang memiliki 1 Kantor Pengadilan Agama. 1 Kantor Pengadilan Negeri dan 1 Kantor Kejaksaan Negeri. Dalam rangka menciptakan keamanan. Pemerintah Kabupaten Magelang didukung oleh 1.092 personil polisi dengan 10 pos keamanan polisi. b. Kemudahan Perijinan Salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan perizinan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.133 berikut ini:
II-99
Tabel 2.120. Jenis Perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada BPMPPT
Pendaftaran penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Izin Usaha Industri ( IUI ) Izin Perluasan Industri Tanda Daftar Industri Izin Usaha Pariwisata Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Usaha Penggilingan Padi Izin Usaha Angkutan Jalan Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet
1. 2. 3.
Pelayanan satu pintu / one stop service Diproses Lewat BPMPPT Pendaftaran penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
4.
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Industri Tanda Daftar Industri Izin Usaha Pariwisata Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Usaha Penggilingan Padi Izin Usaha Angkutan Jalan Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet
15. 16. 17.
Izin Usaha Peternakan Izin Usaha Perikanan Izin Usaha Pertambangan
14.
18.
Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu
19. 20.
Izin Perluasan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Jenis pelayanan
No
Izin Usaha Peternakan Izin Usaha Perikanan Izin Usaha Pertambangan Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu
15. 16.
Izin Perluasan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal ( Merger )
II-100
No
Pelayanan satu atap / one roof Diproses lewat Dinas Instansi Teknis Terkait
1.
Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet
2. 3.
Izin Usaha Perikanan Izin Usaha Pertambangan Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Izin Perluasan
4.
Distanbunhut
Distanbunhut
Pelayanan satu pintu / one stop service Diproses Lewat BPMPPT
No
Jenis pelayanan
No
21. 22. 23. 24.
Merger ) Izin Usaha Perubahan Izin Lokasi Izin Pemanfaatan Tanah Izin Perubahan Penggunaan Tanah
17. 18. 19. 20
Izin Izin Izin Izin
21.
27.
Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha ( HO ) Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan ( IMB ) Izin Pemakaman dan Perabuan
23.
Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha ( HO ) Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan ( IMB ) Izin Pemakaman dan Perabuan
28.
Izin Pemasanagn Reklame
24.
Izin Pemasanagn Reklame
29. 30.
Izin Trayek Dokumen Amdal. UKL/UPPL dan SPPL Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan
25.
Izin Trayek Dokumen Amdal. UKL/UPPL dan SPPL
5. 6.
Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan
7.
25. 26.
31.
32. 33.
Izin Riset/Penelitian Izin Rumah Potong Hewan
34. 35. 36.
22.
Usaha Perubahan Lokasi Pemanfaatan Tanah Perubahan Penggunaan Tanah
Izin Perubahan Penggunaan Tanah Izin Gangguan dan Izin Mendirikan /
8.
izin Air Tanah Izin Jagal Izin Ketenagakerjaan
izin Air Tanah Izin Jagal Izin Ketenagakerjaan
9. 10. 11.
37.
Izin Pemakaian Tanah Pengairan
Izin Pemakaian Tanah Pengairan
12.
38.
Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah Izin penggunaan Alat Berat
Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah
13.
Izin penggunaan Alat Berat
14.
II-101
Pelayanan satu atap / one roof Diproses lewat Dinas Instansi Teknis Terkait Izin Usaha Perubahan Izin Lokasi
Izin Riset/Penelitian Izin Rumah Potong Hewan
39.
25
No
Izin Pemakaman dan Perabuan Izin Pemasanagn Reklame Izin Trayek Dokumen Amdal. UKL/UPPL dan SPPL Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan Izin Riset/Penelitian Izin Rumah Potong Hewan izin Air Tanah Izin Jagal Izin Ketenagakerjaan Izin Pemakaian Tanah Pengairan Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah Izin penggunaan Alat Berat
Dishub Dis LH Dinkes
Dis peterikan DPU & ESDM Dis Peterikan Dis Nakersostran DPU & ESDM DPU & ESDM DPU & ESDM
No 40.
Pelayanan satu pintu / one stop service Diproses Lewat BPMPPT Tanda Daftar Lembaga Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Perlindungan Konsumen Konsumen Sumber : BPMPPT Kabupaten Magelang. 2014 Jenis pelayanan
No
No 15.
Pelayanan satu atap / one roof Diproses lewat Dinas Instansi Teknis Terkait Tanda Daftar Lembaga Disdagsar Perlindungan Konsumen
Tabel 2.121. Perkembangan Investasi PMA dan PMDN Jumlah Investasi (Rp.) No.
Uraian
1
2
1
PMA
2
PMDN JUMLAH
2010
2011
2012
2013
4
5
6
7
2014
548.225.000
12.000.000
-
-
92.219.171.669
215.339.000.000
367.748.004.294
673.222.548.037
374.769.320.000
92.767.396.669
227.339.000.000
367.748.004.294
673.222.548.037
374.769.320.000
Sumber : BPMPPT Kabupaten Magelang. 2015
II-102
Tabel 2.122. Data Pelayanan Perijinan No.
Uraian
1
2
1.
Pendaftaran Penananaman Modal
2.
Izin Prinsip Penanaman Modal
3. 4. 5.
Jumlah 2009
2010
2011
2012
2013
2014
3
4
5
6
7
8
0
-
-
-
-
36
34
31
39
31
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
0
-
-
-
-
Izin Prinsip Perub Pen Modal
0
-
-
-
-
Izin Usaha Perdagangan
453
524
577
553
611
683
6.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
309
520
598
596
637
706
7.
Izin Usaha Industri (IUI)
10
6
8
5
12
13
8.
Izin Perluasan Industri
0
-
-
-
-
9.
Tanda Daftar Industri (TDI)
37
45
34
31
32
30
10.
Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )
27
24
69
25
28
157
11.
Izin Usaha Penggilingan Padi
23
34
9
17
14
7
12.
Izin Usaha Angkutan Jalan
56
43
32
33
22
11
13.
Izin Usaha Jasa Pariwisata Izin Pembudidayaan dan Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet Izin Usaha Peternakan
24
28
32
35
68
43
0
-
-
-
-
0
-
-
1
0
0
-
-
-
-
0
-
1
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
14. 15. 16. 17. 18.
Izin Usaha Perikanan Izin Usaha Pertambangan
19.
Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi S/d 2000 M3 per tahun Izin Usaha Perluasan
20. 21.
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) Izin Usaha Perubahan
0
-
-
-
-
22.
Izin Lokasi
3
4
2
1
5
23.
Izin Pemanfaatan Tanah
0
-
-
-
-
24.
Izin Perubahan Penggunaan Tanah
0
-
-
-
-
II-103
93
No.
Uraian
1
2
25. 26.
Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha Izin Mendirikan/ Mengubah/ Merobohkan Bangunan (IMB)
27.
Izin Pemakaman dan Perabuan
28.
Izin Pemasangan Reklame
29. 30.
Izin Trayek Dokumen AMDAL. UKL/UPL/ dan SPPL
31.
Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan
32.
Izin Riset/Penelitian
33.
Izin Rumah Potong Hewan
34. 35.
Jumlah 2009
2010
3
2011
4
5
2012
2013
6
7
2014 8
498
603
625
724
795
181
377
361
440
461
429
37
49
39
-
349
303
256
354
275
0
-
-
-
-
0
-
3
-
-
0
-
-
-
-
238
302
345
393
349
0
-
-
-
-
Izin Air Tanah
0
-
-
-
-
-
-
-
-
Izin Jagal
0
36.
Izin Ketenagakerjaan
0
-
-
-
-
37.
Izin Pemakaian Tanah Pengairan Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
Izin Penggunaan Alat Berat Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDPLK)
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
2281
2900
3027
3252
3340
38. 39. 40.
Jumlah
878
Sumber : BPMPPT Kabupaten Magelang. 2014
II-104
252
394
3696
c. Pengenaan Pajak Daerah Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Magelang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dipungut meliputi pajak hotel. pajak restoran. pajak reklame. pajak penerangan jalan umum. pajak parkir. pajak mineral bukan logam dan batuan. pajak air tanah. dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai diberikan diwilayah Kabupaten Magelang mulai 1 Januari 2013. Pajak PBB-P2 diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2009-2013 mengalami kecenderungan peningkatan dengan persentase kenaikan rata-rata mencapai 20% per tahun. Kenaikan ini disebabkan adanya pendaerahan Pajak Air Tanah pada Tahun 2011. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2011. dan Pajak PBB P2 pada Tahun 2013. Sehingga saat ini Pajak Daerah sendiri menempati porsi terbesar dalam komponen penerimaan PAD di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pencapaian Realisasi Pajak Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.136. sebagai berikut : Tabel 2.123. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2010 2014 No
Jenis Pajak
1
Pajak Hotel
2
Pajak Restoran
3
Pajak Hiburan
4
Pajak Reklame
5
Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir
6
7 8 9 10
11
Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2010
2011
Realisasi (Rp) 2012
2013
2014
4.278.430.057
4.377.288.220
5.769.718.741
6.640.638.262
9.413.978.197
1.697.702.956
1.812.943.168
3.135.782.354
3.593.410.841
4.829.370.064
131.874.645
160.343.924
271.746.797
447.774.200
765.241.112
443.016.750
701.984.948
768.461.878
622.590.032
880.353.54
12.454.023.160
12.533.099.310
17.473.532.700
19.625.284.954
22.604.040.161
2.789.238.210
7.073.569.530
11.445.366.900
16.424.444.976
14.519.514.103
191.030.800
194.023.400
433.045.201
545.507.650
553.108.536
404.419.029
613.214.992
993.843.492
978.810.603
500.000 17.219.110.880
19.838.808.035
3.004.629.345
4.559.495.256
5.012.134.402
21.985.316.578 29.333.617.227 42.915.498.908 JUMLAH Sumber: DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015
70.672.600.543
79.395.385.267
Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan
2.075.945.698
II-105
d.
Sumber Daya Manusia
Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan aset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Penduduk usia produktif yang banyak merupakan potensi sumber daya manusia suatu wilayah. Jika dilihat secara demografis struktur penduduk Kabupaten Magelang memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Pada Tahun 2012 sebanyak 67% penduduk termasuk dalam kategori penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). sedangkan 33% sisanya merupakan penduduk usia tidak produktif. Hal ini berarti angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Magelang sebesar 49.54 artinya tiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung 50 orang penduduk tidak produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif. maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak menanggung anak-anak yang belum aktif secara ekonomi. Apabila dicermati lebih lanjut. 8.16% penduduk Kabupaten Magelang merupakan balita dan 16.90% merupakan penduduk usia 5-14 tahun. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Daerah dalam penanganan penduduk balita dan usia 5-16 tahun terutama dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar. Tabel 2.124. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010-2013 Tahun Pendidikan yang ditamatkan (%) 2010 2011 2012 2013 Tidak tamat SD 17.99 21.14 21.82 21.63 SD 42.22 33.48 34.93 36.39 SMP 19.02 21.33 17.96 15.95 SMA 15.98 19.84 20.38 19.43 Diploma/ Sarjana 4.80 4.21 4.91 6.60 Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2014
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 2019 A.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kinerja ditunjukan berikut :
pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan 11 indikator kinerja. dengan capaian sebagai
II-106
Tabel 2.125. Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat No.
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20142019
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014 Target RKPD 2014
Realisasi tahun 2014
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status*
1
Angka Usia Harapan Hidup
70.56
Tahun
70.28
70.63
70.23
2
Indeks Gini
0.295
Indeks
0.320
0.34
0.325
0.315
3
Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
0.4046
Indeks
0.4096
0.4105
0.4086
8.00
Persen
12.98
13.96
13.96
11.98
75.94
Indeks
73.94
73.67
73.14
74.34
6.4 7.1
Persen
5.4 5.9
5.46
5.6
5.6 6.1
ï‚™
15.06
Juta Rp.
9.57
9.77
8.85
10.48
ï‚™
Persen
6±1
7.91
8.49
6±1
95.42
96.32
ï‚™
2.91
2.51
ï‚™
4
Persentase penduduk miskin
5
IPM
6
Pertumbuhan PDRB
7
PDRB per kapita
8
Laju inflansi
9
Rasio penduduk yang bekerja
10
4±1 97.97
Angka kriminalitas
Status* : ï‚™: Tercapai;
1.45
-
95.72
indek
: Akan tercapai;
2.71
NA
95.93
1.40
70.34
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara keseluruhan dari sebanyak 10 indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat. sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai. 0 indikator berstatus akan tercapai. dan 4 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. 1 indikator berstatus belum dapat diukur karena belum tersedia data. B.
Aspek Daya Saing
Kinerja pembangunan Aspek Daya Saing ditunjukan dengan 9 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.126. Capaian Kinerja Aspek Daya Saing No.
1
2
Program dan Indikator Kinerja Program
Pengeluaran konsumsi rumah tangga Pengeluaran
Target RPJMD 20142019
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
38.38
Rp. (juta)
25.27
37.03
Persen
34.72
II-107
26.06
46.02
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
23.24
27.47
34.27
35.17
Status*
ï‚™
ï‚™
No.
3 4
5
6 7 8 9
Program dan Indikator Kinerja Program
konsumsi non pangan perkapita Nilai tukar petani Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Luas Wilayah Industri Lama Proses Perijinan (Hari) Opini BPK WTP Nilai AKIP Status* : ï‚™: Tercapai;
Target RPJMD 20142019
Satuan
106.99
-
106.27
0.0017
-
0.0027
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
105.11
106.13
106.42
0.0038
0.0030
0.0025
66.12
75.80
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
Status*
66.12
95.66
persen
70.96
0.37
Persen
0.37
0.22
0.37
0.37
9
9
9
9
9
Hari
WTP
-
WDP
WDP
B
-
CC
CC
: Akan tercapai;
WDP CC (50.61)
ï‚™
WDP
ï‚™
CC
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara keseluruhan dari sebanyak 9 indikator pada urusan aspek daya saing. sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai. 1 indikator berstatus akan tercapai. dan 2 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. 1 indikator berstatus belum dapat diukur karena belum tersedia data. C.
Urusan Wajib
1) Pendidikan Kinerja pembangunan Urusan Pendidkan ditunjukan dengan 22 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.127. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan No.
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20142019
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status*
1
APK PAUD
53.63
persen
53.78
54.02
53.63
53.93
ï‚™
2 3
Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM)
93.95 10.00
persen tahun
93.45 7.87
93.64 NA
93.35 7.55
93.55
ï‚™
97.09
persen
94.59
87.02
93.69
95.49
4
II-108
8.15
No.
5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
Program dan Indikator Kinerja Program
SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C a. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A b. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B c. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
Target RPJMD 20142019
82.65
Satuan
persen
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
77.80
76.60
78.90
49.56
55.56
persen 66.56
101.84 97.56
52.06
persen persen
62.40
36.03
Status*
102.54
101.33
102.74
102.34
95.06
83.52
94.56
95.56
65.10
69.70
0.17
0.16
ï‚™
0.69
0.65
ï‚™
0.96
0.87
ï‚™
99.56
99.3
ï‚™
persen
50.72
ï‚™
80.00
67.40
0.14
0.16
0.57
0.67
0.81
0.91
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
99.98
99.64
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
99.99
99.84
99.49
99.81
99.88
ï‚™
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
99.98
96.79
96.65
96.02
99.88
ï‚™
Rerata Nilai UN SD/MI
7.75
7.64
7.75
7.62
7.66
ï‚™
Rerata Nilai UN SMP/MTs
6.49
6.40
5.81
6.39
6.42
Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK
7.18
7.08
6.37
7.07
7.10
88.00
82.00
80.00
83.00
89.62
88.82
89.70
88.62
89.02
71.55
67.41
71.86
66.61
68.22
86.74
76.42
67.97
58.70
78.48
Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI
II-109
0.13
0.50 0.54 99.56
73.93
ï‚™ ï‚™
No.
23
Program dan Indikator Kinerja Program
Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS
Status* : ï‚™: Tercapai;
Target RPJMD 20142019
Satuan
91.43
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014 84.29
: Akan tercapai;
86.29
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status*
71.43
85.72
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara garis besar kinerja pembangunan urusan pendidikan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 23 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 13 indikator berstatus telah tercapai. 2 indikator berstatus akan tercapai. dan 7 indikator berstatus perlu perhatian. 1 indikator berstatus belum dapat diukur karena belum tersedia data. 2) Kesehatan Kinerja pembangunan Urusan Kesehatan ditunjukan dengan 10 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.128. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan No.
1 2
Program dan Indikator Kinerja Program
Kasus Kematian Ibu Melahirkan Angka Kematian Bayi (AKB)
3
Persentase Balita Gizi Buruk
4
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
5
6
7 8
9
10
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Target RPJMD 20142019
11
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014 Target RKPD 2014
kasus
Realisasi tahun 2014
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
11
14
11
11
7.98
7.27
6.80
0.17
0.15
8.11
8.00
6.50
kasus
7.00
0.15
Persen
0.15
8.00
Permil
8.00
0.04 9.06
Status*
ï‚™
ï‚™ 100
-
100
100
100
100
100
Persen
100
100
100
100
ï‚™ ï‚™ 100
-
100
100
100
100
90.00
-
90.00
28.30
89.01
90.00
100
NA
62.77
100
95.00
104.26
96.50
95.00
100
Cakupan 95.00 Kunjungan Bayi Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai;
: Perlu upaya keras
II-110
ï‚™
Secara garis besar kinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 10 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai. 0 indikator berstatus akan tercapai. dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu perhatian yaitu: 1. Kasus Kematian Ibu Melahirkan; 2. Angka Kematian Bayi (AKB; 3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup 4. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA dan 5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin. 3.
Pekerjaan Umum
Kinerja Urusan Pekerjaan Umum indikator. dengan capaian sebagai berikut :
ditunjukkan
dalam
3
Target RKPD 2015
Status
Tabel 2.129. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum No.
Program dan Indikator Kinerja Program
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014
1
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
69.73
persen
68.05
2
Luas Jaringan Irigasi
30.57
persen
30.57
3
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
67.40
Persen
56.10
Status* : ï‚™: Tercapai;
: Akan tercapai;
67.58
68.53
41.31
30.57
30.57
56.10
51.90
58.10
65.28
ï‚™ ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara garis besar kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai. 0 indikator berstatus akan tercapai. dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu perhatian yaitu: Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik.
4) Perumahan Kinerja Urusan Perumahan di tunjukkan dalam 3 indikator. dengan capaian sebagai berikut. Tabel 2.130. Capaian Kinerja Urusan Perumahan No.
Program dan Indikator Kinerja Program
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014
II-111
Target RKPD 2015
Status
1 2 3
Rumah Tangga 84.20 Persen 75.40 81.31 Ber-Sanitasi (%) Lingkungan 2.45 Persen 2.79 Pemukiman 2.59 Kumuh (%) Rumah Layak 85.00 Persen 60.00 53.04 Huni (%) Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
70.50
80.40
2.59
2.79
55.94
65.00
ï‚™ ï‚™
Secara umum pembangunan penataan ruang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. 2 indikator berstatus telah tercapai. dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras untuk mencapainya. . 5) Penataan Ruang Kinerja Urusan Penataan Ruang indikator. dengan capaian sebagai berikut :
di
tunjukkan
dalam 7
Tabel 2.131. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang No.
1
2
3 4 5 6 7
Program dan Indikator Kinerja Program
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014
Target RKPD 2015
Status
ï‚™
Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target
>30
persen
>30
>30
>30
>30
Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan
4.00
persen
3.25
NA
3.55
3.40
0
Persen
0
NA
0
0
25 .886
Ha
25 .886
52.485
25 .886
25 .886
8 .2687
Ha
8 .2687
132.608
8 .2687
8 .2687
676
-
461
429
582
550
ada
ada
Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya Luas Kawasan Lindung (ha) Luas Kawasan Budidaya (ha) Jumlah IMB Yang Dikeluarkan Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital
Status* : ï‚™: Tercapai;
ï‚™ ï‚™
ada ada
: Akan tercapai;
ada
: Perlu upaya keras
II-112
ï‚™
Secara umum pembangunan penataan ruang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 7 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. 4 indikator berstatus telah tercapai. dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. serta 2 indikator belum dapat diukur karena belum ada data. 6) Perencanaan Pembangunan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan di tunjukkan dalam 10 indikator. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.132. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan No.
1
2
3
4
Program dan Indikator Kinerja Program
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yg Telah Ditetapkan Dgn PERDA
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014
Target RKPD 2015
Status
ï‚™: ada
ada
ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : ada ada ada RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : ada ada ada RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran 100 100 100 Program RPJMD persen kedalam RKPD Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
ada
ada
ada
ada
ada
ada
100
100
ï‚™:
ï‚™:
ï‚™:
Secara umum kinerja urusan perencanaan pembangunan tergolong baik. Dari sebanyak 4 indikator untuk urusan perencanaan pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMD. seluruhnya berstatus telah tercapai. 7) Perhubungan Kinerja Urusan Perhubungan di tunjukkan dalam 7 indikator. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.133. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan No.
Program dan Indikator Kinerja
Target RPJMD
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014
II-113
Kinerja 2010
Target RKPD
Status*
Program
1
2 3 4 5
6
7
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Jumlah Ijin Trayek Rasio Uji Kir Kendaraan Jumlah Terminal Bis Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota Yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji
Pemasangan Rambu-Rambu Status* : ï‚™: Tercapai;
20142019
Target RKPD 2014
Realisasi tahun 2014 3.448.751
3.705.271
orang
3.705.271
1.069
-
1.028
96.7
Persen
94.7
8
terminal
6
32
menit
32
s/d 2013
2015
3.705.271
3.705.271
1.023
1.032
93.69
95.1
6
7
32
32
1.088 96.01 6 32
94.00
ï‚™
ï‚™
ada
persen
: Akan tercapai;
63.00
64.80
ada
ada
61.53
72.00
: Perlu upaya keras
Secara umum pembangunan urusan perhubungan menunjukkan kinerja yang baiki. ditunjukkan dari sejumlah 7 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai. dan 1 indikator berstatus akan tercapai. 8) Lingkungan Hidup Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di tunjukkan dalam 5 indikator. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.134. Capaian Kinerja Lingkungan Hidup No.
Program dan Indikator Kinerja Program
1
Persentase Penanganan Sampah Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor Dan Sumber Mata Air Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL
2
3
Target Satuan RPJMD 20142019
31.00
Persen
Capaian Kinerja Kinerja tahun 2014 2010 s/d Target Realisasi 2013 RKPD tahun 2014 2014
Target RKPD 2015
21.00
23.00
2.10
Persen
1.30
30
Persen
20
II-114
21.00 1.30
30
ï‚™ ï‚™
ada ada
ï‚™
16.00
Status
ï‚™
ï‚™ 1.10
1.40
20
20
ï‚™
ï‚™
4
5
Rasio Tempat Pembuangan 0.98 0.081 Sampah (TPS) 1.76 Per Satuan Penduduk Jumlah Daya 100.000 100.000 2.300. m³ Tampung TPS 000 (M³) Status* : : Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
0.940
0.080
432
100.000
ï‚™
ï‚™
Pembangunan lingkungan hidup secara umum memiliki kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 5 indikator yang tercantum dalam RPJMD. seluruhnya berstatus telah tercapai. 9) Pertanahan Kinerja Urusan Pertanahan dengan capaian sebagai berikut :
di tunjukkan dalam 2 indikator.
Tabel 2.135. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan No.
1 2
Program dan Indikator Kinerja Program
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Penyelesaian Izin Lokasi Status* : ï‚™: Tercapai;
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014 33.83
Persen
100 : Akan tercapai;
Target RKPD 2015
33.65
NA
33.55
33.69
100
10
80
100
Status
: Perlu upaya keras
Urusan Pertanahan secara umum memiliki kinerja yang kurang. terlihat dari sebanyak 2 indikator yang tercantum dalam RPJMD. 1 indikator berstatus belum dapat diukur dan 1indicator perlu kerja keras untuk mencapainya. 10) Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan 4 indikator. Tabel 2.136. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No.
1
2
Program dan Indikator Kinerja Program
Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk Bayi Berakte Kelahiran
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014 91.87
100
Persen
persen
91.70
77.17
II-115
93.91
86.93
91.40
71.50
Target RKPD 2015
Status
91.73
ï‚™
82.57
ï‚™
Rasio Pasangan Berakte Nikah Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Status* : ï‚™: Tercapai;
3 4
1.80
persen
Sudah : Akan tercapai;
1.62
NA
1.62
1.70
sudah
sudah
Sudah
sudah
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tergolong cukup baik. ditunjukkan dari sejumlah 4 indikator target RPJMD telah mencapai. sebanyak 3 indikator berstatus akan tercapai. 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 3 indicator sebagai berikut: Tabel 2.137. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No.
1
Program dan Indikator Kinerja Program
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
2 3
Rasio KDRT Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Status* : ï‚™: Tercapai;
Target Satuan RPJMD 20142019
2.56
0.024
100
Persen
Capaian Kinerja Kinerja tahun 2014 2010 s/d Target Realisasi 2013 RKPD tahun 2014 2014
Target RKPD 2015
2.46
Persen 0.029
100
Unit
: Akan tercapai;
Status
2.04
2.44
2.48
0.01
0.03
0.028
ï‚™
82
100
100
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara umum capaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan kinerja yang baik. dari sebanyak 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD 2014-2019. sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai. dan 1 indikator berstatus akan tercapai. 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukan dalam 5 indikator. Tabel 2.138. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No.
Program dan Indikator Kinerja
Target Satuan RPJMD
Capaian Kinerja tahun 2014
II-116
Kinerja 2010
Target RKPD
Status
Program
20142019
Target RKPD 2014
Realisasi tahun 2014
s/d 2013
2015
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Rasio Akseptor KB Cakupan Peserta KB Aktif (%)
1.57
-
1.72
81.50
Persen
81.25
40.00
75.20 81.30
80.89
Persen
80.64
37.24
80.59 80.69
4
Keluarga Pra Sejahtera(%)
20.18
Persen
22.55
26.22
22.6
22.50
5
Keluarga Sejahtera I (%)
14.38
Persen
16.88
17.92
17.38
16.38
1 2 3
Status* : ï‚™: Tercapai;
: Akan tercapai;
1.73
1.75
1.69
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera menunjukkan kinerja yang kurang. terlihat dari sebanyak 5 indikator yang tercantum dalam RPJMD. 3 indikator berstatus perlu upaya keras untuk mencapainya. dan 2 indikator berstatus akan tercapai. 13) Sosial Kinerja pembangunan Urusan Sosial ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.139. Capaian Kinerja Urusan Sosial No.
Program dan Indikator Kinerja Program
1
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan. Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi PMKS Yg Memperoleh Bantuan Sosial
2
Status* : ï‚™: Tercapai;
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014 34
20.00
Target RKPD 2015
Status
ï‚™
Unit
33
39
33
33
Persen
14.7
8.09
13.70
15.4
: Akan tercapai;
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan Urusan Sosial menunjukkan kinerja yang cukup. terlihat dari sebanyak 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai. dan 1 indikator memerlukan upaya keras. 14) Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.140. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan II-117
No.
1 2 3 4 5 6
Program dan Indikator Kinerja Program
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014
Angka Partisipasi 76.65 Persen 74.94 74.94 Angkatan Kerja Angka Sengketa Pengusaha1.28 Persen 1.28 1.47 Pekerja Per Tahun Pencari Kerja 16.23 54.27 Yang Persen 12.82 Ditempatkan Tingkat 3.02 Pengangguran Persen 3.36 4.06 Terbuka Keselamatan Dan 79.00 Persen 67.50 Perlindungan 70.68 Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha 100 100 Persen 100 Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
Target RKPD 2015
74.70
75.14
0.77
1.28
7.25
28.22
4.58
3.28
65.00
70.00
100
100
Status
ï‚™
ï‚™
ï‚™
ï‚™
Kinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2014 menunjukan kinerja yang baik. terlihat dari capaian kinerja sebanyak 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai. sejumlah 0 indikator berstatus akan tercapai. dan sebanyak 2 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang perlu perhatian/upaya keras adalah: (1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun dan (2) Tingkat Pengangguran Terbuka. 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukan dengan 4 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.141. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20142019
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014
Target RKPD 2014
Realisasi tahun 2014
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Persentase Koperasi Aktif
78.18
Persen
77.18
78.25
74.78
77.37
ï‚™
II-118
2
3 4
Jumlah UKM non 106.384 106.402 BPR/LKM 106.650 UKM Jumlah 382 364 294 BPR/LKM Usaha Mikro dan 0.38 Persen 0.33 1.25 Kecil Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
106.403
106.398
363
368
0.39
0.34
ï‚™
ï‚™
Secara umum kinerja pembangunan urusan koperasi dan UMKM menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 4 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. seluruh indikator berstatus telah tercapa. Kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah: a. b. c. d. e.
Pengelolaan Dana Bergulir Peningkatan Sarana dan Prasaran Usaha bagi UMKM Promosi Usaha Produk Koperasi. UMKM dan IKM Bimbingan dan Pengembangan Calon Wirausaha Baru Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koperasi f. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi g. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD h. Fasilitasi HaKI dan Sertifikasi Halal i. Sosialisasi Penerapan SNI j. Sosialisasi PIRT UMKM k. Penguatan Motivasi Kewirausahaan l. Peningkatan Kemampuan Manajemen UMKM m. Pengembangan Jejaring Pasar Produk UMKM n. Penyelenggaraan Pasar Murah o. Pembinaan Ketrampilan Masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT) p. Pembinaan Pedagang Kaki Lima q. Fasilitasi Pengelolaan Hibah/Bansos r. Pembinaan Koperasi s. Penghargaan Koperasi Berprestasi t. Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi u. Fasilitasi Pendirian Koperasi Baru v. Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan KUB/Prakop 16) Penanaman Modal Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukan dengan 4 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.142. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal No.
1
Program dan Indikator Kinerja Program Jumlah
Target Satuan RPJMD 20142019 1.164
-
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014 767
II-119
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status
687
846
ï‚™
Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah Nilai Investasi Juta 724.647 Berskala rupiah Nasional (PMDN/PMA) Rasio Daya Serap Tenaga 31.19 Kerja Kenaikan / Penurunan Milyar Nilai Realisasi 359 rupiah PMDN (Milyar Rupiah) Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai;
2
3 4
Secara umum kinerja menunjukkan kinerja yang indikator yang ditargetkan berstatus telah tercapai. mencapai.
820
374.769 427.231
1.348.528
486.714
16.19
14.39
13.19
19.19
82
NA
69
180
: Perlu upaya keras
pembangunan urusan Penanaman Modal cukup berhasil. terlihat dari sebanyak 4 dalam RPJMD. sebanyak 1 indikator 3 indikator perlu upaya keras untuk
17) Kebudayaan Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.143. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan No.
1
2
3
Program dan Indikator Kinerja Program
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014
Penyelenggaraan Festival Seni dan 38 38 54 Budaya Sarana Penyelenggaraan 18 Unit 18 25 Seni Dan Budaya Benda. Situs Dan 66.45 Kawasan Cagar 70.00 persen 66.55 Budaya Yang Dilestarikan Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
Target RKPD 2015
Status
36
38
ï‚™
18
18
ï‚™
66.45
66.65
Secara umum kinerja pembangunan urusan kebudayaan menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai. dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras untuk mencapai. Kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah: pendataan/pendaftaran BCB. pengadaan perangkat audio visual. pembinaan juru pelihara BCB. fasilitasi dan koordinasi PEPADI. pertunjukan kesenian di mandala wisata/obyek wisata. pertunjukan wayang kulit. wayang orang dan ketoprak.
II-120
18) Pemuda dan Olahraga Kinerja pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga ditunjukan dengan 5 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.144. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga No.
1
2
3 4 5
Program dan Indikator Kinerja Program
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014
Jumlah 27 24 Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi 36 30 Olahraga Jumlah Kegiatan 19 17 Kepemudaan Jumlah Kegiatan 24 24 Olahraga Lapangan 2.00 permil 0.25 Olahraga Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
Target RKPD 2015
14
21
24
28
28
30
17
17
23
23
24
0.18
0.21
0.50
17
Status
ï‚™
Secara umum kinerja pembangunan urusan Pemuda dan Olahraga menunjukkan kinerja yang kurang. terlihat dari sebanyak 5 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai. dan sebanyak 4 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang perlu perhatian/upaya keras adalah: (1) Jumlah Organisasi Pemuda. (2) Jumlah Organisasi Olahraga (3) Jumlah Kegiatan Olahraga. dan (4) Lapangan Olahraga per seribu penduduk. 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukan dengan 6 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.145. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No.
Program dan Indikator Kinerja Program
1
Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM. Ormas Dan OKP Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
2
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014
Target RKPD 2015
Status
12
12
12
-
12
II-121
12
12
12
9
12
6
ï‚™
ï‚™
3
Cakupan masyarakat yang 40 mendapat 100 Persen 40 pengetahuan kebencanaan Cakupan masyarakat 100 terdampak 100 Persen 100 bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat Cakupan dokumen 100 100 Persen 50 rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Cakupan masyarakat yang 100 sudah mendapatkan 100 Persen 100 pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
4
5
6
ï‚™ 30
60
ï‚™ 100
100
10
60
ï‚™
ï‚™ 100
100
Secara umum kinerja pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (khususnya BPBD) menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai. Kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah melaksanakan program prioritas Bupati Magelang dengan kegiatan: a) Pembentukan desa bersaudara (sister village) 5 pasang; b) Pembentukan desa tangguh bencana 5 desa c) Pembentukan TEA 4 lokasi 20) Otonomi Daerah Kinerja pembangunan Urusan Otonomi daerah ditunjukan dengan 6 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.146. Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah No.
Program dan Indikator Kinerja Program
1
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
2
Target RPJMD 20142019
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
0.44
-
0.44
100.87
-
94.10
II-122
0.44
92.59
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
0.44
0.44
94.09
95.54
Status
ï‚™
No.
Program dan Indikator Kinerja Program
3
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Dan Adiministrasi Pemerintah Penegakan PERDA Persentase Peningkatan PAD Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
4 5 6
Target RPJMD 20142019
Satuan
4
-
2
75
Persen
75
12.02
Persen
Status* : ï‚™: Tercapai;
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status
2
3
ï‚™
75
75
75
12.02
39.74
17.89
12.02
ada
ada
ada
ada
ada
: Akan tercapai;
: Perlu upaya keras
2
ï‚™ ï‚™ ï‚™
Secara umum kinerja pembangunan urusan Otonomi Daerah menunjukkan kinerja yang bagus. terlihat dari sebanyak 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. seluruhnya berstatus telah tercapai. dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. 21) Ketahanan Pangan Kinerja pembangunan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.147. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan No.
1 2
Program dan Indikator Kinerja Program Ketersediaan Pangan Utama Beras Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah Status* : ï‚™: Tercapai;
Target RPJMD 20142019
Satuan
188.1
Ton
Capaian Kinerja tahun 2014
Target RKPD 2014
Realisasi tahun 2014
187.98
293.20
82.30
92.30
93.1 : Akan tercapai;
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status
187.96
188.00
ï‚™
90
ï‚™
83.70
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. seluruhnya indikator berstatus telah tercapai. 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.148. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II-123
No.
Program dan Indikator Kinerja Program
1
Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Cakupan Kelompok Binaan PKK
2
Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014
Status* : ï‚™: Tercapai;
Status
ï‚™
19.00
persen
16.13
16.94
16.94
16.13
39.52
persen
11.29
10.51
5.65
16.94
4
4
4
4
Jumlah LSM
3
Target RKPD 2015
6
-
: Akan tercapai;
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. 2 indikator berstatus telah tercapai. dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Target capaian pembinaan LPM dicapai melalui : • Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat perwakilan masingmasing kecamatan sebanyak 3 desa. sehingga LPM yang dibina sebanyak 63 LPM dari 372 LPM atau 16.94 persen; • Kelompok binaan PKK yang masuk dalam data cakupan kelompok binaan PKK yaitu UP2K PKK/Pra koperasi PKK. warung PKK. koperasi PKK. kelompok PKBN. kelompok kadarkum. kelompok pola asuh. Jumlah PKK aktif tahun 2014 : 32.53 persen. Sedangkan jumlah kelompok binaan seluruhnya 3.420 kelompok dengan rincian: a) UP2K PKK : 1.845 b) Warung PKK : 135 c) Koperasi PKK : 44 d) PKBN : 466 e) Kadarkum : 395 f) Pola Asuh : 535 23) Statistik Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.149. Capaian Kinerja Urusan Statistik No .
1
2
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJM D 20142019
Buku Kabupaten Dalam Angka
ada
Buku PDRB Kabupaten
ada
Status* : ï‚™: Tercapai;
Satuan
: Akan tercapai;
Ada/ tidak Ada/ tidak
Capaian Kinerja tahun 2014
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status
Target RKPD 2014
Realisasi tahun 2014
ada
ada
ada
ada
ï‚™
ada
ada
ada
ada
ï‚™
: Perlu upaya keras
II-124
Secara umum kinerja pembangunan urusan statistik menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. semua indikator berstatus telah tercapai. 24) Kearsipan Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.150. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan No.
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20142019
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014 Target RKPD 2014
Pengelolaan Arsip persen Secara Baku 100 22.66 2 Peningkatan SDM Pengelola 734 orang 232 Kearsipan Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
Realisasi tahun 2014
1
22.96 56
Kinerja 2010 s/d 2013
6.21 176
Target RKPD 2015
39.39
Status
ï‚™
334
Secara umum kinerja pembangunan urusan kearsipan menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai. dan 1 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang perlu perhatian/upaya keras adalah: Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan. 25) Komunikasi dan Informatika Kinerja pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.151. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika N o.
Program dan Indikator Kinerja Program
1
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
2
3
Web Site Milik Pemerintah Daerah Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
Status* : ï‚™: Tercapai;
Target RPJMD 20142019
Satuan
6
-
6
ada
-
9/3
-
: Akan tercapai;
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status
6
6
6
ï‚™
ada
ada
ada
ada
ï‚™
9/3
9/3
9/3
9/3
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika menunjukkan kinerja yang sangat baik. terlihat dari sebanyak 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. seluruhnya berstatus telah tercapai. 26) Perpustakaan
II-125
Kinerja pembangunan Urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.152. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan No.
1 2
3
Program dan Indikator Kinerja Program Jumlah Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Target RPJMD 20142019
Satuan
815
45.335
Capaian Kinerja tahun 2014
Target RKPD 2015
Status
Target RKPD 2014
Realisasi tahun 2014
Unit
716
715
698
734
orang
41.064
36.595
40.259
41.885
2.01
2.01
1.96
2.06
2.24
Status* : ï‚™: Tercapai;
Kinerja 2010 s/d 2013
: Akan tercapai;
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan PERPUSTAKAAN menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai. 1 indikator berstatus akan tercapai. 1 indikator akan tercapai. dan 1 indikator perlu upaya keras. 2.2.2. Urusan Pilihan Evaluasi kinerja kewenangan Urusan Pilihan adalah sebagai berikut : 1) Pertanian Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukan dengan 21 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.153. Capaian Kinerja Urusan Pertanian No.
1 2 3 4
Program dan Indikator Kinerja Program Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar : Produktivitas Padi Produksi Padi Produktivitas Jagung Produksi Jagung
Target RPJMD 20142019
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
60.10
Kw/ha
60.00
60.07
59.89
60.03
355.676
Ton/Th
355.180
345.883
354.966
355.250
59.18
57.31
59.18
59.20
74.187
62.869
59.30
74.337
Kw/ha Ton/Th
II-126
74.187 74.217
Status
ï‚™
No.
Program dan Indikator Kinerja Program
5
Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB sektor pertanian Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)sektor pertanian Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB sektor pertanian
6
7
8
9
10
Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB sektor pertanian Cakupan Bina Kelompok Petani Produksi Hewan ternak - Sapi potong
Target RPJMD 20142019
- Kerbau
12
- Kambing
13
- Domba
Persen
24.33
71.84
Persen
73.76
7.73
Persen
7.05
13.09
Persen
11.97
14.9
Persen
1.8
14 15 16 17
541
9.957.1 1.019.5 1.239.98
18
19 20
Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari) a. daging b. telur
Target RKPD 2015
25.19
23.47
74.14
73.37
6.91
7.19
NA
11.74
12.19
1.8
1.8
1.8
Status
NA
ï‚™
ï‚™
1.115.626
- Itik - Sapi Perah
NA
Kinerja 2010 s/d 2013
NA
793.265
Produksi Hewan Unggas - Ayam Pedaging - Ayam Ras Petelur - Ayam Buras
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
20.03
1.862.169
11
Satuan
94.106 746.158
Kg
1.686.624
kg Kg Kg
ton
490
1.720.357
ï‚™ 480
499
704.397
732.855
990.644
1.030.666
8.841.6
9.198.8
905.36
941.9
1.101.07 83.563
1.145.56
ï‚™ ï‚™
1.066.882 1.010.457
ï‚™
9.144.7 9.018.5
ï‚™
936.39 923.56
ï‚™
1.138.8 1.123.99 86.257
ton liter
1.653.553
760.663 718.485
ton ton
1.779.95 7 564
85.234
ï‚™ 86.939
ï‚™
676.481 675.818
662.567
689.335
ï‚™
6.20 4.65
Gr/kap/ hr
II-127
5.40 3.65
5.56 3.72
5.35 3.61
5.50 3.75
ï‚™ ï‚™
No.
21
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20142019
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
0.11
c. susu
Status* : ï‚™: Tercapai;
Satuan
0.03
: Akan tercapai;
Kinerja 2010 s/d 2013
0.03
Target RKPD 2015
0.03
0.04
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan pilihan pertanian menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 21 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 14 indikator berstatus telah tercapai. 4 indikator berstatus belum bisa diukur. dan sebanyak 3 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang perlu perhatian/upaya keras adalah: (1) Produksi padi dan (2) Produktivitas jagung. dan produksi jagung. 2) Kehutanan Kinerja pembangunan Urusan Kehutanan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.154. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan No.
1 2
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20142019
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisasi RKPD tahun 2014 2014
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 2.822 ha 2.252 5.843 Kritis Kontribusi Sektor Kehutanan 4.87 4.84 Terhadap PDRB 4.66 Persen Sector Pertanian/ Perkebunan (%) Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status
2.250
2.254
ï‚™
4.91
4.83
Secara umum kinerja pembangunan urusan pilihan kehutanan menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai. dan 1 indikator akan tercapai. 3) Energi dan Sumberdaya Mineral Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.155. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral No.
Program dan Indikator
Target RPJMD
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014
II-128
Kinerja 2010
Target RKPD
Status
Status
ï‚™
Kinerja Program
1
2
20142019
Persentase Pertambangan Berijin Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)
Status* : ï‚™: Tercapai;
Target RKPD 2014
Realisasi tahun 2014
s/d 2013
2015
50
Persen
0
0
0
10
Menjadi kewenangan provinsi
2.64
Persen
2.62
2.84
2.62
2.62
ï‚™
: Akan tercapai;
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. 1 indikator berstatus telah tercapai. 4) Pariwisata Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.156. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata No.
Program dan Indikator Kinerja Program
1
Kunjungan Wisata: Manca Negara Kunjungan Wisata: Nusantara Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) Status* : ï‚™: Tercapai;
2
3
Target RPJMD 20142019
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014 Target Realisa RKPD si 2014 tahun 2014
860.549
Orang
360.612
6.594.051
Orang
3.988.130
3.619.554
6.89
persen
5.57
8.82
: Akan tercapai;
301.909
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
303.036
429.129
3.606.557
4.410.074
5.31
5.83
Status
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan pilihan pariwisata menunjukkan kinerja yang kurang. terlihat dari sebanyak 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai. 2 indikator berstatus perlu upaya keras mencapai. Kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah: pengelolaan obyek wisata. pengelolaan obyek wisata Ketep Pass. penataan lingkungan obyek wisata. penataan lingkungan wisata desa. promosi melalui media cetak dan elektronik. festival kuliner. bazar dan pameran. pelatihan SDM kepariwisataan. pembuatan bahan informasi wisata. II-129
5) Kelautan dan Perikanan Kinerja pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukan dengan 16 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.157. Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan No.
1
2
3
4 5
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20142019
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2014 Target RKPD 2014
Realisasi tahun 2014
Produksi Juta Perikanan 1.202.66 1.050 ekor (Benih) 2 .000 Produksi 18.000 Ton 13.750 15.488.99 Perikanan Budidaya Produksi 272.7 Perikanan 263.57 Ton 216.63 Tangkap (ton) Konsumsi Kg/kap/ 14.59 15.75 14.40 Ikan tahun Kontribusi Sub Sektor Perikanan 2.23 2.68 Persen 2.35 Terhadap PDRB Sector Pertanian (%) Status* : ï‚™: Tercapai; : Akan tercapai; : Perlu upaya keras
Kinerja 2010 s/d 2013
Target RKPD 2015
Status
ï‚™ 1.015
1.100 ï‚™
13.246
14.500. ï‚™
208.25
225.30
14.30
14.50
2.29
2.42
ï‚™
Secara umum kinerja pembangunan urusan pilihan kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 5 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai. dan indikator berstatus perlu kerja kreas untuk mencapai. 6) Perdagangan Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :
No.
1
2
Tabel 2.158. Capaian kinerja Urusan Perdagangan Program dan Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja Indikator Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 Program 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US$)
9.98
Persen
89
Juta US$
Target RKPD 2015
10.13
NA
10.16
10.10
88
102
88
88.2
II-130
Status*
ï‚™
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%) Status* : ï‚™: Tercapai;
3
13.55
Persen
: Akan tercapai;
1.86
2.26
2.46
3.03
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan pilihan perdagangan menunjukkan kinerja yang baik. terlihat dari sebanyak 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai. 7) Perindustrian Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :
No.
1
2
3
Tabel 2.159. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Program dan Target Satuan Capaian Kinerja Kinerja Indikator Kinerja RPJMD tahun 2014 2010 Program 2014s/d Target Realisasi 2019 2013 RKPD tahun 2014 2014 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) Pertumbuhan Sektor Industri. Status* : ï‚™: Tercapai;
16.83
Persen
17.95
Persen
3.76
Persen
: Akan tercapai;
2.79
2.76
2.79
18.36
18.76
18.59
3.76
6.03
6.39
Target RKPD 2015
Status
2.80
18.27
3.76
ï‚™
ï‚™
: Perlu upaya keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan pilihan perindustrian menunjukkan kinerja yang cukup baik. terlihat dari sebanyak 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai. 1 indikator berstatus akan tercapai. Kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah: a. Magang Kerja dalam rangka Penguatan Kompetensi Industri Kecil dan Penciptaan Wirausaha Baru b. Bantuan Peralatan c. Penguatan Teknologi Produksi Industri Kecil d. Pengembangan Desain Produk (DBHCHT) e. Penyusunan DED KUMKM Center f. Jasa Konsultansi Pengawasa Pembangunan KUMKM Center II-131
g. h. i. j. 2.3.
Pembangunan Gedung KUMKM Center Pendampingan/Pengembangan Produk OVOP Pengembangan Sentra Industri Kecil (DBHCHT) Dekranasda
LINGKUNGAN STRATEGIS
Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. sinergis dan berkelanjutan. serta memperhatikan dinamika yang berkembang maka kondisi lingkungan strategis perlu mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan ke depan. 1. Internal a. Kekuatan (strength) 1) Geo-Strategis Kabupaten Magelang terletak di posisi yang sangat strategis di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang - Magelang - Yogyakarta dan PurworejoTemanggung. Sehingga Kabupaten Magelang menjadi salah satu kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan daerah maupun dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Selain itu. Kabupaten Magelang termasuk dalam jalur transportasi utama dan jalur distribusi barang dan jasa Kabupaten/Kota yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan DIY 2) Sumber Daya Manusia Penduduk Kabupaten Magelang cukup besar. yaitu urutan ke-8 terbanyak se- Jawa Tengah. Jumlah penduduk yang besar ini dapat menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan daerah. Tidak hanya jumlah penduduk. namun juga didukung dengan kualitas dan kapasitas penduduk yang cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan IPM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. dan menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang. 3) Sumber Daya Alam Kabupaten Magelang memiliki keragaman hayati yang didukung dengan potensi sumber daya alam yang beragam. Dengan didominasi potensi pertanian dan perikanan yang hampir tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. menjadikan Kabupaten Magelang memiliki kekuatan strategis sebagai basis pertanian dalam arti luas. Kabupaten Magelang juga memiliki potensi sumber daya alam berupa bahan galian golongan C yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Kekuatan lainnya yang mendukung potensi sumber daya alam adalah pesona alam yang mendukung pariwisata. Disamping itu kondisi topografi dan jenis tanah yang beragam memberikan banyak pilihan jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan.
II-132
b. Kelemahan (weakness ) 1) Kependudukan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang cukup besar yaitu 1.221.681 orang (BPS. 2014). tetapi tidak diiringi dengan penyebaran penduduk secara merata. dapat menjadi kelemahan yang dimiliki Kabupaten Magelang dalam proses pembangunan ke depan. Kondisi ini dapat dilihat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata. Penyebaran penduduk yang lebih terfokus di daerah perkotaan. sehingga menjadi kendala dalam proses pembangunan Kabupaten Magelang. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 170.669 orang atau sebesar 13.97% pada Tahun 2012 dari total penduduk Kabupaten Magelang. Persentase laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu 2.09. Selain itu jumlah pengangguran juga masih cukup tinggi 30.252 orang atau 3.42 % dari total angkatan kerja. Kondisi ini berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Magelang secara ekonomi maupun sosial yang berada di bawah standar hidup layak. serta keterbatasan akses masyarakat pada sumber-sumber penghidupan yang lebih baik. Hal ini merupakan kelemahan yang harus segera dilakukan penyelesaian agar percepatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud. 2) Kesenjangan Wilayah Indikasi terjadinya kesenjangan wilayah dapat diketahui dengan pengukuran indeks Williamson. Indeks Williamson Kabupaten Magelang pada Tahun 2011 sebesar 0.4096 yang artinya masih terjadi kesenjangan pembangunan antar kecamatan yang menjadi kelemahan dalam proses pembangunan Kabupaten Magelang ke depan. Kesenjangan wilayah ini ditunjukan dengan Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana ekonomi. tidak meratanya pembangunan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian dan pariwisata di perkotaan dan pedesaan. tidak meratanya penyebaran penduduk. serta kurangnya sarana sosial yang mendukung kehidupan masyarakat seperti sarana pendidikan. kesehatan dan keagamaan. Hal ini menyebabkan rendahnya daya saing daerah. Untuk itu perlu meningkatkan pemerataan pembangunan Kabupaten Magelang untuk mencapai masyarakat sejahtera dan maju. 3) Birokrasi Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan. ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Permasalahan kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintahan menjadi kendala dalam reformasi birokrasi. hal II-133
ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas. terbatasnya sarana prasarana aparatur. manajemen pengelolaan aset dan belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan. Kondisi ini yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan publik di semua bidang. 2. Eksternal a. Peluang (opportunity ) 1) Ekonomi Global Adanya pasar bebas di era globalisasi membawa peluang bagi semua negara. termasuk Indonesia. Peluang ini jika disikapi dengan baik. akan meningkatkan kesejahteraan. Tuntutan pasar bebas terhadap kualitas akan meningkatkan UMKM untuk membuat harga dan mutu produk yang dapat bersaing di pasar internasional. Ekspor membuka peluang pasar baru di luar negeri. Ini tidak hanya berlaku bagi pengusaha-pengusaha besar. tetapi juga pengusaha kecil di pedesaan. Selain itu. pasar bebas akan meningkatkan investasi dengan membuka pabrik. restoran. serta pusat perbelanjaan. Bagi masyarakat. hal itu menambah kesempatan kerja. yang juga berarti mengurangi pengangguran. Peluang inilah yang harus dapat ditangkap dan dimanfaatkan oleh Kabupaten Magelang. guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang. 2) Perkembangan Teknologi Peran teknologi baik teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi industri telah menjadi bagian utama kehidupan manusia dan perkembangan pembangunan. Hampir seluruh bidang baik bidang ekonomi. perdagangan. pertahanan keamanan. bidang sosial dan pendidikan. tidak ada satupun yang tidak tersentuh teknologi. Hal ini menjadi peluang besar bagi Kabupaten Magelang guna meningkatkan pelayan publik. peningkatan manajemen pemerintahan. akses pendidikan. akses usaha. dan lain sebagainya. Selain itu kemajuan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi. efektivitas serta produktivitas produk-produk lokal. sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing. Pemanfaatan teknologi untuk birokrasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru. inovatif. instan. transparan. akurat. tepat waktu. dan lebih baik. b. Ancaman ( threat ) 1) Globalisasi Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya akan khasanah kebudayaan. Budaya Jawa memiliki beragam tari-tarian. langgam-langgam. permainan. bahasa. kuliner. dan masih banyak lagi. Aneka ragam kebudayaan tersebut keseluruhannya menyimpan nilai-nilai moral yang tinggi dan II-134
makna filosofis yang mendalam. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi apabila tidak disikapi dengan baik akan melunturkan nilai moral dan nilai budaya jawa. Selain itu hadirnya perusahaaan multinasional mengancam pedagang atau pengusaha kecil di pasar tradisional. Perusahaan multinasional datang dengan modal besar. membangun pusat perbelanjaan yang mewah dan besar. seperti Carrefour. Giant. Indomart. dan lain lain. Jenis barang. ruangan yang nyaman dan kualitas yang terjamin membuat masyarakat lebih senang berbelanja di sana. yang mengakibatkan pasar tradisional pun terancam sepi pengunjung dan tutup. Pertumbuhan perusahaan multinasional juga dapat memberikan ancaman kepada daerah apabila sewaktu-waktu memindahkan tempat operasi perusahaannya ke kabupaten/negara mana saja. Misalnya karena situasi politik tidak mendukung. banyak pungutan tidak resmi. pajak tinggi. upah yang terlalu tinggi dimata pengusaha. Hal ini dapat mengakibatkan para buruh atau karyawannya kehilangan lapangan kerja. Untuk itu perlu upaya-upaya pengamanan dan perlindungan melalui kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada pelaku usaha lokal dan buruh. 2) Perubahan Iklim Fenomena perubahan iklim memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia. Hal ini akibat meningkatnya konsentrasi gasgas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya global warming (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya global climate change (perubahan iklim secara global). Di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan serta meningkatkan resiko kebakaran pada musim kemarau. Perubahan iklim ini diperkirakan akan mempengaruhi produksi padi. dan berdampak pada ketahanan pangan. Selain itu perubahan iklim juga berpengaruh terhadap Kesehatan. Ancaman ini harus diwaspadai dengan menerapkan mitigasi bencana. peningkatan kualitas dan perilaku hidup sehat serta pengendalian kerusakan lingkungan. Menurunnya daya dukung lingkungan akibat perubahan iklim mupun pencemaran lingkungan menjadi ancaman bagi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. 2.4.
Permasalahan Pembangunan Daerah.
Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang permasalahan yaitu (1) permasalahan sumberdaya manusia dan kehidupan beragama. (2) permasalahan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. (3) permasalahan II-135
pembangunan prasarana dan sarana daerah. (4) permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. (5) permasalahan tata kelola pemerintahan dan (6) permasalahan keamanan dan ketenteraman masyarakat. 2.5.1. Permasalahan Sumberdaya Manusia Dan Kehidupan Beragama 1. Urusan Pendidikan a. Rendahnya APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Paket C; b. Rendahnya APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Paket C; c. Masih rendahnya partisipasi pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs); d. Kurangnya kualitas dan kuantitas guru; e. Belum optimalnya ketersediaan. keterjangkauan. kualitas. kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan; f. Kurangnya sarana prasana pendidikan. 2. Urusan Kesehatan a. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB); b. Kurangnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat; c. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan; d. Tingginya prosentase balita gizi buruk. 3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak a. Kurangnya pemberdayaan perempuan; b. Belum optimalnya upaya perlindungan anak. 4. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Tingginya laju pertumbuhan penduduk. 5. Urusan Sosial a. Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana keagamaan. 6. Urusan Kebudayaan a. Kurangnya perhatian. perlindungan dan pelestarian budaya; b. Kurangnya perhatian. perlindungan dan pelestarian terhadap benda cagar budaya. 7. Urusan Pemuda dan Olah Raga Terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan. 8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II-136
a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat perdesaan; b. Tingginya angka kemiskinan; c. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses perencanaan. pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait pengentasan kemiskinan. 9. Urusan Perpustakaan a. Terbatasnya sarana. prasarana perpustakaan daerah; b. Rendahnya minat baca masyarakat. 10. Urusan Ketransmigrasian Rendahnya keinginan untuk bertransmigrasi. 2.5.2.
Permasalahan Perekonomian Daerah Lokal Yang Berdaya Saing 1. Urusan Ketenagakerjaan Tingginya angka pengangguran.
Berbasis
Potensi
2. Urusan Penanaman Modal a. Rendahnya daya saing daerah; b. Belum optimalnya kewenangan pelayanan perijinan penanaman modal; c. Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN; d. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 3. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Rendahnya pengelolaan manajemen koperasi; b. Rendahnya SDM usaha kecil dan menengah; c. Kurangnya akses permodalan; d. Terbatasnya akses dan informasi pasar; e. Belum adanya pusat perdagangan bersama/UMKM center. 4. Urusan Ketahanan Pangan a. Belum optimalnya upaya-upaya penganekaragaman bahan pangan; b. Belum optimalnya upaya-upaya pengamanan pangan. 5. Urusan Pertanian a. Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan pangan masyarakat; b. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian; c. Rendahnya daya saing produ-produk pertanian; d. Rendahnya akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani; e. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani; f. Belum optimalnya pengembangan potensi peternakan. 6. Urusan Pariwisata
II-137
a. Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata; b. Kurangnya SDM pelaku pariwisata ; c. Kurangnya manajemen pengelolaan pariwisata. 7. Urusan Perikanan Belum optimalnya pengembangan potensi perbenihan ikan darat. 8. Urusan Perdagangan Terbatasnya sarana prasarana perdagangan yang memadai. 9. Urusan Perindustrian; a. Kurangnya daya saing produk industri kecil dan menengah b. Terbatasnya SDM; c. Kurangnya akses permodalan industri; d. Belum teridentifikasikannya keunggulan spasial untuk meningkatkan daya saing daerah. 2.5.3.
Permasalahan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Daerah 1. Urusan Pekerjaan Umum a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan; b. Adanya kerusakan jalan dan jembatan; c. Rasio jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi akibat dari letusan Gunung Merapi; d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
2. Urusan Perumahan a. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan; b. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan; c. Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan; d. Tingginya angka rumah tidak layak huni. 3. Urusan Perhubungan Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan. 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Belum optimalnya pengembangan dan sumber-sumber energi terbarukan.
pemanfaatan
2.5.4. Permasalahan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup 1. Urusan Penataan Ruang a. Penambangan tidak berijin; b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak berijin;
II-138
c. Banyaknya bangunan di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Merapi. 2. Urusan Lingkungan Hidup a. Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan; b. Rasio TPS yang masih rendah; c. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam; d. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan. 3. Urusan Kehutanan Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan. pemulihan. pemeliharaan dan pemberdayaan hutan. 2.5.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan 1. Urusan Perencanaan Pembangunan Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis. partisipatif. aspiratif. transparan dan akuntabel. 2. Urusan Pertanahan Banyaknya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat. 3. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan. 4. Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian a. Kurang efektif dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah; b. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan aset daerah. 5. Urusan Statistik Kurangnya sinkronisasi data statistik pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah. 6. Urusan Kearsipan Rendahnya SDM pengelolaan kearsipan. 7. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat; b. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika. 2.5.6.Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat 1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat; b. Belum optimalnya pengendalian terhadap kondisi rawan bencana; c. Kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; d. Terbatasnya anggaran. personil dan perlengkapan penegakan hukum;
II-139
e. Meningkatnya potensi kerawanan keamanan. ketertiban terkait dengan perubahan sosial. pengangguran dan berkembangnya faham ekstrim (terorisme) . 2.6. Isu Strategis Pembangunan Daerah Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Magelang. maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan Kabupaten Magelang 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2014-2019). yaitu: 2.6.1. Isu Strategis Sumberdaya Manusia dan Kehidupan Beragama 1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberian pendidikan setara dan layak serta peningkatan kompetensi para pendidik; 2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan serta pemenuhan prasarana pelayanan kesehatan; 3. Perlunya pemberdayaan rakyat miskin untuk meningkatkan kemandirian masyarakat; 4. Perlunya penguatan modal sosial dan budaya lokal; 5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan; 6. Perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. 2.6.2. Isu Strategis Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing 1. Perlunya peningkatan pendapatan masyarakat berbasis Usaha Menengah Kecil Mikro; 2. Perlunya peningkatan kemandirian perekonomian daerah yang mampu berdaya saing; 3. Perlunya peningkatan pengembangan pertanian (termasuk peternakan dan perikanan). pariwisata dan industri kecil/menengah sebagai sektor unggulan daerah; 4. Perlunya revitalisasi pasar tradisional. membangun pusat perdagangan bersama bagi hasil pertanian. peternakan dan produk UMKM. dan membangun jejaring kemitraan dengan pihak lain; 5. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh. 2.6.3. 1. 2. 3. 4.
Isu Strategis Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah Perlunya pembangunan sarana prasarana jalan. jembatan dan irigasi guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat; Perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan bantuan stimulan guna peningkatan angka rumah layak huni; Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan; Perlunya upaya pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro. solar
II-140
cell. dan panas bumi guna memenuhi layanan pasokan listrik. 2.6.4. Isu Strategis Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup 1. Perlunya pelestarian lingkungan hidup dengan adanya perencanaan pembangunan berkelanjutan; 2. Perlunya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam; 3. Perlunya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. 2.6.5. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan 1. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Perlunya percepatan reformasi birokrasi dalam upaya menuju Good Governance; 3. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan. kecamatan sampai kabupaten. 2.6.6. Isu Strategis Keamanan dan Ketentraman Masyarakat 1. Perlunya optimalisasi penegakan hukum oleh aparatur yang dibantu masyarakat; 2. Perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.
II-141
B A B III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Tahun 2014-2019 yaitu membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, dengan sasaran: a. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja, dengan strategi pengembangan kualitas tenaga kerja masyarakat yang mampu bersaing dipasar kerja serta peningkatan perlindungan tenaga kerja. b. Membaiknya Struktur Perekonomian Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal, dengan strategi menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama sinergis antar pelaku usaha. c. Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah, dengan strategi penciptaan iklim investasi yang kondusif dan dukungan pelayanan perijinan yang baik. d. Semakin Membaiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat, dengan strategi penguatan potensi lokal dalam pengembangan pangan, dukungan sarana prasarana serta diversifikasi pangan. e. Menguatnya Kontribusi Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dengan strategi peningkatan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau. f.
Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan, dengan strategi meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani ikan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
g. Meningkatnya Kinerja Sarana dan Prasarana Perdagangan, dengan strategi pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok, dengan harga yang terjangkau, dan diarahkan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. h. Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah, dengan strategi memperkuat industri kecil dan menengah yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal, regional maupun internasional, untuk mendorong perekonomian daerah. i.
Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah, dengan strategi pengembangan sektor pariwisata dalam mendorong kegiatan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi wisata yang ada, keragaman budaya, dan peninggalan sejarah. III - 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2010 2015 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 12,18% dari Rp.7,151 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp.8,022 triliun. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 9,33% menjadi Rp.8,770 triliun dan meningkat menjadi Rp.9,736 triliun pada tahun 2012 atau mengalami kenaikan sebesar 11,01 %. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 11,07% menjadi Rp.10,814 triliun dan tahun 2014 diprediksikan naik sebesar 11,40% menjadi Rp.12,047 triliun. Sementara untuk tahun 2015 diperkirakan menjadi Rp.13,372 triliun. Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 tumbuh 4,51 % dari Rp.3,938 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp.4,116 triliun pada tahun 2010, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.4,292 triliun atau mengalami kenaikan 4,27 %. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 5,84 % dibanding tahun 2011 menjadi Rp.4,542 triliun. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 5,60% menjadi Rp.4,797 triliun dan pada tahun 2014 diproyeksikan naik sebesar 5,46% menjadi Rp.5,059 triliun. Sementara untuk tahun 2015 diperkirakan menjadi Rp.5,337 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2010 2015 PDRB (juta Rp.) No Tahun ADHB ADHK 2000 1 2010 8.022.322,50 4.116.390,07 2 2011 8.770.808,70 4.292.354,46 3 2012 9.736.556,38 4.542.888,66 4 2013 10.814.289,76 4.797.319,01 5 2014* 12.047.100,23 5.059.200,54 6 2015** 13.372.281,26 5.337.456,57 * angka sementara ** angka perkiraan b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang masih terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan restoran & hotel. Tahun 2014, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar 26,71%, disusul sektor jasajasa sebesar 19,00%, sektor industri pengolahan sebesar 18,77% dan sektor perdagangan restoran & hotel sebesar 15,53%. Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2014 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,52%, disusul sektor primer sebesar 29,25%, dan sektor III - 2
sekunder sebesar 28,23%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2010-2014, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2010 sebesar 32,14% menjadi 29,14% pada tahun 2014. Untuk tahun 2015 diperkirakan menurun menjadi 29,14%. Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2010 2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 kontribusi sektor sekunder sebesar 26,97% meningkat sedikit menjadi 27,44% pada tahun 2011, kemudian naik menjadi 27,83% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 naik lagi menjadi 28,06% dan meningkat lagi menjadi 28,23% pada tahun 2014. Untuk tahun 2015 diperkirakan naik menjadi 28,46%. Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 kontribusi sektor tersier sebesar 40,89% meningkat menjadi 41,17 % pada tahun 2011, 41,28% pada tahun 2012 dan 41,52% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 42,52%. Untuk tahun 2015 diperkirakan menurun menjadi 42,40%. Tabel. 3.2 Kontribusi sektor dalam PDRB NO 1
2
3
Sektor Primer a. Pertanian b. Pertambangan & Penggalian Sekunder a. Industri Pengolahan b. Listrik,Gas & Air bersih c. Bangunan & Konstruksi Tersier a.Perdagangan, Hotel & Restoran b.Pengangkutan & Komunikasi c.Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan d. Jasa-jasa
2010 32,14 29,60 2,54
Kontribusi terhadap PDRB (%) 2011 2012 2013 2014* 2015** 31,39 30,90 30,45 29,25 29,14 28,78 28,32 27,83 26,71 26,56 2,61 2,58 2,62 2,54 2,58
26,97 18,00
27,44 18,27
27,83 18,59
28,06 18,71
28,23 18,77
28,46 18,94
0,68
0,67
0,66
0,69
0,67
0,67
8,29
8,50
8,57
8,66
8,79
8,84
40,89 15,04
41,17 14,99
41,28 15,19
41,49 15,16
42,52 15,53
42,40 15,48
5,05
5,07
5,03
5,03
5,32
5,24
2,67
2,62
2,55
2,60
2,67
2,63
18,13
18,51
18,51
18,70
19,00
19,05
* angka sementara ** angka perkiraan
c. PDRB Per Kapita PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2010 sebesar Rp.6.784.073,12 dan meningkat menjadi Rp.10.328.918,53 pada tahun 2015. PDRB perkapita berdasarkan harga konstan (ADHK) tahun 2000 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun ke tahun. Tahun 2010 PDRB ADHK sebesar Rp.3.481.023,26 dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 4.176.617,11 Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.
III - 3
Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2010 2015 PDRB Per Kapita (Rp.) No Tahun ADHB ADHK 2000 1 2010 6.784.073,12 3.481.023,26 2 2011 7.371.214,15 3.607.405,54 3 2012 7.984.900,72 3.725.600,05 4 2013 8.851.975,08 3.926.818,06 5 2014* 9.765.055,57 4.100.851,94 6 2015** 10.328.918,53 4.176.617,11 *angka sementara **angka perkiraan Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2013, berada pada posisi 4 dari 6 Kabupaten/Kota di wilayah Eks Karesidenan Kedu dan berada jauh dibawah PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah.
PDRB Perkapita 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
Gambar 3.1. PDRB Perkapita Tahun 2013 Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu
d. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang dari tahun 2010 2015 mengalami fluktuasi, dari 4,51 % pada tahun 2010, 4,27 % pada tahun 2011, meningkat menjadi 5,84 % pada tahun 2012, kemudian menurun menjadi 5,60% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 turun menjadi 5,46%, serta pada tahun 2015 diperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50%.
III - 4
Grafik 3.2: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2010-2015
7 6
5,84
5 %
5,60
5,50
5,46
4,51 4,27
4 3 2 1 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tahun
Tabel 3.4 Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang Tahun 2010 2015 NO
Sektor
1 2
Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan
3 4 5 6 7 8 9
Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB
2010 1,58 7,58
2011
2012
2013
2014*
2015**
-0,19 8,66
3,18 6,32
2,87 5,65
3,27 2,26
2,69 7,84
3,65
5,86
6,39
6,03
5,35
3,76 8,26
4,56
5,81
8,39
5,65
6,13
7,06 4,54
8,48 3,86
7,08 6,45
7,57 7,11
7,65 6,07
7,09 5,79
6,17
5,95
7,00
6,55
7,99
6,06
4,05
4,96
5,59
7,77
6,56
5,83
7,71 4,51
8,66 4,27
8,06 5,84
5,73 5,60
5,75 5,46
7,60 5,50
Terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang karena sektor yang memberi kontribusi besar terhadap PDRB seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan restoran dan hotel mengalami pelambatan. e. Inflasi Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah. Selama Tahun 2014 secara umum laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 7,91 persen, lebih rendah dibanding tahun 2013 yang laju inflasinya sebesar 8,49 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan III - 5
laju inflasi provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,84 persen dan laju inflasi nasional sebesar 5,75 persen. Selama periode Januari-Desember 2014 dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014 sebesar 2,79 persen. Inflasi tertinggi ini merupakan efek dari kenaikan harga BBM yang diumumkan berlaku mulai tanggal 17 November 2014. Inflasi terendah terjadi pada April 2014 sebesar minus 0,53 persen (terjadi deflasi). Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode JanuariDesember 2014 bisa dilihat dalam gafik. Laju inflasi pada tahun 2014 tertinggi pada kelompok bahan makanan 13,02%, kemudian diikuti oleh transportasi dan komunikasi sebesar 10,48%, kelompok perumahan sebesar 7,83%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 5,23%, kelompok sandang 3,44%, kelompok kesehatan 3,30% dan terakhir kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 2,36%. Grafik 3.3 : Laju Inflasi Tahun 2014 Menurut kelompok Pengeluaran 13,02 14 12 10 8 6 4 2 0
10,48 7,83 5,23
3,44
3,30
2,36
Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 masih dapat dikendalikan. Untuk tahun 2015, laju inflasi Kabupaten Magelang diperkirakan pada kisaran angka 5%. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Meskipun diharapkan perekonomian tahun 2016 akan lebih baik dibanding tahun tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena diperkirakan perekonomian global masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal. Melihat kondisi ini maka tantangan kedepan dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka pemberdayaan potensi lokal merupakan isu penting untuk dikembangkan. Di sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/global menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk III - 6
itu dalam mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional ataupun global. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional maupun internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Pada tahun 2016 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan masih menunjukkan prospek yang positif. Pada tahun 2016, target indikator ekonomi makro dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 3.5. Target indikator makro ekonomi No. Indikator Ekonomi Target 1 PDRB ADHB 14.226.199,99 Triliun 2 PDRB ADHK 5.556.964,90 Triliun 3 Pertumbuhan PDRB ADHK 5,8 6,3 % 4 PDRB Perkapita ADHB Rp. 11.049.472,53 5 PDRB Perkapita ADHK Rp. 4.316.159,26 6 Inflasi 5+1 % 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Untuk meningkatkan kapasitas PAD dan dalam upaya memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya: a. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah baru, dengan mengkaji dan menghimpun sumber-sumber potensi dan produktif yang dilaksanakan melalui penataan dan pemantapan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah yang didasarkan pada besaran potensi pendapatan. b. Peningkatan peranan PAD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, peningkatan tabungan daerah dan pendayagunaan asset daerah. c. Peningkatan pemungutan ekstensifikasi swasta dalam produktivitas manajemen.
sumber-sumber PAD yang ada melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan sumber pendapatan baru, menjalin kemitraan dengan pemanfaatan aset daerah serta peningkatkan efisiensi dan BUMD melalui penertiban dan penyehatan sistem
III - 7
Realisasi pendapatan tahun 2013-2014 dan target pendapatan daerah tahun anggaran 2015-2016 yang meliputi PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dapat dilihat dalam tabel 3.7. Tabel. 3.7. Realisasi Pendapatan TA 2013-2014, Target 2015 dan Prediksi Tahun 2016 No.
Uraian
I
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1 2
Realisasi 2013
Realisasi 2014
Target 2015
Prediksi 2016
173.253.651.914
242.112.665.092
200.653.762.682
247.099.437.198
Pajak Daerah
70.672.600.543
79.395.385.267
70.000.000.000
82.035.197.050
Retribusi Daerah
28.689.459.898
34.863.682.692
16.873.885.000
19.807.206.015
3
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
10.740.005.583
12.540.994.826
14.555.924.121
16.793.839.900
4
Lain-lain PAD Yang Sah
63.151.585.890
115.312.602.307
99.223.953.561
128.463.194.233
II
BAGIAN DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
986.615.535.111
1.047.440.614.157
1.076.700.579.976
1.241.814.979.415
43.990.943.111
33.580.069.157
38.395.335.976
33.322.943.043
899.528.369.000
965.124.427.000
996.070.014.000
1.143.510.546.372
43.096.223.000
48.736.118.000
42.235.230.000
64.981.490.000
365.785.193.607
509.055.023.233
523.829.862.856
1
2
Dana Alokasi Umum (DAU)
3
Dana Alokasi Khusus (DAK)
III LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
268.374.073.318
1
Hibah
858.660.907
646.646.970
2.743.082.000
1.230.105.800
2
Dana Bagi Hasili Pajak dr Prov. Dan Pemerintah Daerah Lainnya
74.433.742.044
98.167.676.637
98.122.786.000
114.410.601.823
3
Dana penyesuaian dan otsus
168.558.883.000
226.290.121.000
337.896.025.000
337.896.025.000
4
Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemerintah Daerah Lainnya
24.522.787.367
40.680.749.000
70.293.130.233
70.293.130.233
1.655.338.472.856
1.786.409.365.891
2.012.744.279.469
Pendapatan Lainnya JUMLAH
1.428.243.260.343
Sumber Data : DPPKAD
Realisasi PAD dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan, dari tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 40% atau: Realisasi tahun 2013 : 173.044.185.433 Realisasi tahun 2014 : 242.112.665.092 Selisih sebesar
: 68.859.013.178 III - 8
Selisih PAD tahun 2014 dibandingkan dengan PAD tahun 2013 tersebut berasal dari : 1. Pajak Daerah dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, berkembangnya jasa usaha pariwisata di Kabupaten Magelang, perkembangan pusat daerah bisnis di kawasan Mertoyudan dengan banyak tumbuhnya pertokoan, perkantoran, restoran, dan bioskop. Perkembangan bisnis/transaksi property yang semakin meningkat. Faktor-faktor tersebut mendorong peningkatan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, BPHTB dan lain-lain. 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari BUMD karena adanya penambahan investasi (penyertaan Modal), 3. Lain-lain PAD yang sah disebabkan karena adanya sumber pendapatan dari PPK BLUD RSUD Muntilan dan bunga deposito. Dari sisi pendapatan yang lain, besarnya alokasi dana perimbangan pemerintah yang semula memberikan kontribusi dalam membiayai kegiatan pembangunan sebesar 63,27% pada APBD tahun 2014 naik menjadi 73,44% pada tahun 2015. Alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat Tahun 2015 yang mengalami kenaikan adalah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU, DAK yang diasumsikan naik sebesar 8,04%, sehingga kontribusi dalam membiayai kegiatan pembangunan sebesar 73,44% pada APBD tahun 2015. Hal ini menunjukan tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat semakin bertambah. Sedangkan DAK diasumsikan naik yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana perimbangan dari pemerintah ini, sebagian besar sudah diarahkan peruntukan nya sehingga daerah tidak leluasa dalam menggunakannya. Prediksi RAPBD 2016 Pendapatan Asli Daerah ada kenaikan sebesar Rp.46.445.674.516.,-, yang semula Rp.200.653.762.682,- menjadi Rp. 247.099.437.198,- yang bersumber dari : 1. Pajak daerah semula Rp.70.000.000.000,- menjadi Rp. 82.035.197.050,naik sebesar Rp.12.035.197.050,- kenaikan ini dikarenakan ada kenaikan kelas NJOP PBB, pengenaan pajak restoran atas jasa boga dan BPHTB mengacu Indikasi Nilai Pasar Tanah (INT). 2. Retribusi Daerah semula Rp.16.448.634.000,menjadi Rp.19.807.206.015, ada kenaikan sebesar Rp.3.358.572.015,- antara lain dari pengelolaan obyek wisata Taman Rekreasi Kalibening yang dikelola oleh Pemda (Disdikpora) dan dari SPBU Baledono. 3. Lain-lain PAD yang Sah semula Rp.99.649.204.561,- menjadi Rp.128.463.194.233,-, naik sebesar Rp. 28.813.989.672,-. Kenaikan ini antara lain dari penjualan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 eks SKPD serta perjanjian sewa bangunan gedung Pemda yang diperpanjang. 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten Magelang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, III - 9
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak . Pelayanan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan . Untuk sinkronisasi dengan pemerintah provinsi maka sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi yang akan meningkatkan alokasi belanja untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, maka perlu juga peningkatan alokasi belanja di Kabupaten Magelang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Disamping hal ini akan membuka dan memperlancar jalur transportasi, memperlancar jalur evakuasi apabila timbul bencana, juga akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Magelang. Peningkatan belanja untuk infrastruktur juga akan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang berusaha terus meningkatkan alokasi belanja modal. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik. Alokasi belanja hibah dan bansos diupayakan dari tahun ke tahun semakin menurun sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Magelang. Agar tidak muncul permasalahan dalam pelaksanaannya, perlu menjadikan perhatian yang serius kepada seluruh SKPD agar dalam pengalokasian dan pelaksanaannya benar-benar mengacu pada ketentuan perundangundangan. Perkembangan belanja tidak langsung dari realisasi tahun anggaran 2013 sampai dengan prediksi tahun 2016 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi belanja tidak langsung tahun 2014 naik sebesar 12%, dari tahun realisasi belanja tidak langsung tahun 2013 dan prediksi belanja tidak langsung tahun 2016 naik sebesar 3% bila dibandingkan dengan target tahun 2015. Kenaikan ini sudah mencadangkan rencana kenaikan gaji di tahun 2016 sebesar 6% dan menghitung tambahan penghasilan pegawai sebesar target tahun 2015 . Belanja langsung adalah belanja yang digunakan secara langsung untuk mendanai program dan kegiatan. Alokasi belanja langsung sangat tergantung kepada pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan dan alokasi untuk belanja tidak langsung. Perkembangan belanja langsung Kabupaten Magelang dari realisasi tahun 2014 sampai dengan prediksi tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 realisasi belanja langsung naik 21% dari realisasi belanja langsung tahun 2013, sedangkan realisasi belanja langsung tahun 2014 naik sebesar 84% dari realisasi belanja langsung tahun 2013. Target belanja langsung pada tahun 2016 naik sebesar 16% dari target belanja langsung di tahun 2015. Rincian perkembangan alokasi belanja dari tahun 2013 s/d 2015 dan prediksi tahun 2016 disajikan dalam Tabel 3.8.
III - 10
Tabel 3.8 Belanja APBD Kabupaten Magelang Tahun 2013-2016
No.
2
Uraian
Realisasi 2013
Realisasi 2014
Target 2015
Prediksi 2016
BELANJA DAERAH
2.1. Belanja Tidak Langsung 1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota/Desa 7 Belanja Bantuan Keuangan 8 Belanja Tidak Terduga 2.2. Belanja Langsung
922.063.005.902
1.035.320.395.986
1.357.016.772.998
1.394.981.372.872
784.342.960.576
889.291.234.891
1.130.813.063.527
1.163.042.642.853
51.243.819.381
43.450.618.035
23.716.958.000
24.912.959.618
6.400.095.000
12.286.824.000
10.796.195.000
9.777.710.743
1.314.200.207
1.314.494.000
10.404.182.170
11.943.559.077
78.096.808.738
88.073.727.060
156.067.681.231
170.304.500.581
665.122.000
903.498.000
25.218.693.070
15.000.000.000
336.092.345.275
618.274.106.096
634.077.122.047
764.591.494.899
Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah. 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, namun karena pemerintah Kabupaten Magelang tidak mempunyai beban tersebut maka pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal kepada BUMD. Untuk keperluan dimaksud sudah ditetapkan perda dana cadangan dan perda penyertaan modal. Disamping itu juga dialokasikan untuk pemberian pinjaman daerah, sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan. Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2013 s.d. 2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.9.
III - 11
Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan 2013-2014, Target 2015 dan Prediksi 2016 Uraian PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA TA sebelumnya Pencairan Dana Cadangan
2013
2014
247.236.494.132 316.131.494.132
373.645.829.914 429.440.829.914
204.684.529.154 246.462.896.179
146.828.588.301 173.473.588.301
296.632.711.632
417.324.403.298
226.252.896.179
81.897.130.387
19.140.276.500
11.848.826.366
20.000.000.000
91.276.457.914
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
2016
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Piutang daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Hasil Penarikan
2015
358.506.000
267.600.250
210.000.000
300.000.000
-
-
68.895.000.000
55.795.000.000
41.778.367.025
26.645.000.000
60.000.000.000
46.000.000.000
31.000.000.000
16.000.000.000
8.685.000.000
9.585.000.000
10.478.367.025
10.345.000.000
210.000.000
210.000.000
300.000.000
300.000.000
Pembayaran Pengembalian Pajak.
Secara keseluruhan Realisasi APBD Tahun 2013 dan Proyeksi 2016 dapat dilihat dalam tabel 3.10.
2014 serta Target 2015
Tabel 3.10 Realisasi APBD TA 2013-2014, Target 2015 dan Prediksi Tahun 2016 No.
Uraian
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 1.1.2
2013
2014
2015
2016
Realisasi
realisasi
Target
Proyeksi
173.253.651.914
242.112.665.092
200.653.762.682
247.099.437.198
Pendapatan Pajak Daerah
70.672.600.543
79.395.385.267
70.000.000.000
82.035.197.050
28.689.459.898
34.863.682.692
16.448.634.000
19.807.206.015
10.740.005.583
12.540.994.826
14.555.924.121
16.793.839.900
1.1.3
Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
63.151.585.890
115.312.602.307
99.649.204.561
128.463.194.233
1.1.4 1.2
Dana Perimbangan
986.615.535.111
1.047.440.614.157
1.076.700.579.976
1.241.814.979.415
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
43.990.943.111
33.580.069.157
38.395.335.976
33.322.943.043
1.2.1.1 1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
899.528.369.000
965.124.427.000
996.070.014.000
1.143.510.546.372
1.2.1.4
43.096.223.000
48.736.118.000
42.235.230.000
64.981.490.000
1.3
Dana Alokasi Khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah
268.374.073.318
365.785.193.607
509.055.023.233
523.829.862.856
1.3.1
Hibah
858.660.907
646.646.970
2.743.082.000
1.230.105.800
1.3.2
Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
74.433.742.044
98.167.676.637
98.122.786.000
114.410.601.823
1.3.3
III - 12
No.
Uraian
1.3.5
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.6
Dana desa
A
JUMLAH PENDAPATAN
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.2
1.3.4
2013
2014
2015
2016
Realisasi
realisasi
Target
Proyeksi
168.558.883.000
226.290.121.000
337.896.025.000
337.896.025.000
24.522.787.367
40.680.749.000
20.208.899.000
20.208.899.000
50.084.231.233
50.084.231.233
1.428.243.260.343
1.655.338.472.856
1.786.409.365.891
2.012.744.279.469
784.342.960.576
889.291.234.891
1.130.813.063.527
1.163.042.642.853
Belanja Bunga
-
-
2.1.3
Belanja Subsidi
-
-
2.1.4
Belanja Hibah
51.243.819.381
43.450.618.035
23.716.958.000
24.912.959.618
6.400.095.000
12.286.824.000
10.796.195.000
9.777.710.743
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial 1.314.200.207
1.314.494.000
10.404.182.170
11.943.559.077
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
78.096.808.738
88.073.727.060
156.067.681.231
170.304.500.581
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
665.122.000
903.498.000
25.218.693.070
15.000.000.000
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
922.063.005.902
1.035.320.395.986
1.357.016.772.998
1.394.981.372.871
B
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Pegawai
42.663.364.599
47.160.062.521
57.248.484.667
2.2.2
Belanja Barang Jasa
184.825.192.183
252.099.753.756
304.127.338.783
2.2.3
Belanja Modal
108.603.624.493
319.014.289.819
272.701.298.597
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
336.092.181.275
618.274.106.096
634.077.122.047
764.591.494.899
C
D
TOTAL JUMLAH BELANJA
1.258.155.187.177
1.653.594.502.082
1.991.093.895.045
2.126.878.581.371
170.088.073.166
101.347.082.891
(204.684.529.154)
(146.828.588.301)
316.131.494.132
429.440.829.914
246.462.896.179
173.473.588.301
296.632.711.632
417.324.403.298
226.252.896.179
81.897.130.387
19.140.276.500
11.848.826.366
20.000.000.000
91.276.457.914
267.600.250
210.000.000
300.000.000
429.440.829.914
246.462.896.179
173.473.588.301
SURPLUS/ DEFISIT
3.1
3.1.1
Penerimaan Pembiayaan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.1.4
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
358.506.000
3.1.5 3.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
-
3.1.7
Penerimaan Hasil Penarikan
-
E
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.1.3
316.131.494.132
III - 13
No.
3.2
Uraian
3.2.1
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran Pengembalian Pajak JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.2.5 F
Pembiayaan Netto
G
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan (SILPA)
2013
2014
2015
2016
Realisasi
realisasi
Target
Proyeksi
68.895.000.000
55.795.000.000
41.778.367.025
26.645.000.000
60.000.000.000
46.000.000.000
31.000.000.000
16.000.000.000
8.685.000.000
9.585.000.000
10.478.367.025
10.345.000.000
210.000.000
210.000.000
300.000.000
300.000.000
68.895.000.000
55.795.000.000
41.778.367.025
26.645.000.000
247.236.494.132
373.645.829.914
204.684.529.154
146.828.588.301
417.324.403.298
375.389.800.688
-
0
-
Proyeksi tahun 2016 terdapat defisit pendapatan dan belanja sebesar Rp.146.828.588.301,-. Defisit tersebut diasumsikan dapat ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp.146.828.588.301,-. Namun demikian kepastian penganggaran pendapatan dari dana perimbangan tentunya akan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan sedangkan besaran bantuan keuangan dari provinsi akan mengacu Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
III - 14
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 Tahun 2016 adalah tahun ketiga dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019, merupakan tahap aktualisasi. Tahap aktualisasi merupakan upaya nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, baik program utama maupun program pendukung untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan daerah. Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, personil, penganggaran, kerjasama, dan sebagainya. Selain itu juga untuk meletakkan landasan yang kokoh untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahap ke 3 (tiga) dari RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005-2025. Beberapa hal yang menjadi pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan pada tahap aktualisasi ini. Tahun 2016 merupakan tahap aktualisasi dengan tema: Infrastruktur untuk Pengembangan Keunggulan dan Kemitraan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat berdasarkan pada : 1. Evaluasi yang akan dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Bab II buku ini. 2. Keberhasilan pelaksanaan tahapan pembangunan Tahun 2016 ditandai dengan pengembangan infrastruktur akan berdampak positif terhadap pengembangan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan daya saing produk ekonomi, dan upaya penanggulangan kemiskinan. 3. Prioritas pembangunan Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang tahun 20142019. 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Penetapan visi daerah, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan daerah merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu daerah mencapai kondisi yang diharapkan. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Daerah yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Magelang pada periode masa jabatan tahun 2014-2019. Memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Magelang pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki serta dengan tetap memperhatikan motto Kabupaten Magelang yaitu Gemah Ripah Iman Cemerlang atau Magelang Gemilang maka Visi Misi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEMANAH (SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH) Semanah semakna dengan sehati , sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintahan daerah dan jajarannya beserta segenap komponen RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 1
masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah. Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Sehingga secara substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara administratif tidak menyulitkan pelaksanaannya. Untuk mewujudkan visi pembangunan 5 tahun yang akan datang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama. 2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. 3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah. 4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. 6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat. Adapun tujuan dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 adalah: 1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama yang semakin meningkat Dengan sasaran yaitu: a. Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan. b. Terwujudnya Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol. c. Kualitas Pembangunan Manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan dan akses terhadap pendidikan. 2. Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta kesempatan berolahraga. a. Meningkatnya penguasaan Iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca. b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan peran dalam pembangunan. c. Bertambahnya Kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Kuantitas Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. 3. Terwujudnya karakter masyarakat yang beragama, berbudaya, serta bermoral berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 4. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan turut dalam pembangunan. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah. Dengan sasaran yaitu: a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja. b. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal. c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah.
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 2
5.
6.
7.
8.
d. Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat. e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan. g. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan. h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan daerah. Dengan Sasaran yaitu: a. Aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. b. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat, berkurangnya permukiman kumuh, dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat. c. Terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan. d. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perhubungan. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan Dengan sasaran yaitu: a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam. b. Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya. c. Terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana. Meningkatnya manajemen sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis. Dengan sasaran yaitu: a. Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas KKN serta Meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. b. Terwujudnya kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah, kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal. c. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. d. Meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan. Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat serta kesadaran dan kepatuhan hukum. Dengan sasaran yaitu: a. Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. b. Berkurangnya Risiko bencana yang berdampak pada masyarakat. Selengkapnya keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 tersaji pada tabel berikut:
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
RPJMD
IV - 3
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 Visi: KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH Misi Tujuan Sasaran Misi 1: Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama yang semakin meningkat
a. Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan b. Terwujudnya Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol c. Kualitas Pembangunan Manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak,mutu pendidikan dan akses terhadap pendidikan. d. Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta kesempatan berolahraga e. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan peran dalam pembangunan f. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berkurang baik secara kualitas dan kuantitas. g. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. h. Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya, beragama serta bermoral berdasarkan nilai nilai Pancasila i. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan turut dalam pembangunan
Misi 2: Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah.
a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja b. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskankeunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah d. Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrument jaminan pangan pada tingkat masyarakat, e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan g. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan. h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang i. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah
Misi 3: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah
Meningkatnya kualitas dan a. aksesiblitas antar daerah meningkat dengan kuantitas sarana dan dukungan infrastruktur wilayah yang baik, Serta prasarana pembangunan berkembangnya aktivitas produksi dan mampu daerah membuka isolasi daerah serta membentuk kawasankawasan pertumbuhan baru b. terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat. berkurangnya permukiman kumuh dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat. c. terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan d. terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perhubungan
Misi 4: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah
Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam b. terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 4
kelestarian lingkungan
lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya c. terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana
Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis
Meningkatnya manajemen dan sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis.
a. meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah b. terwujudnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal c. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak d. meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan catatan sipil.
Misi 6: Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat
Terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram
a. meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.. b. Berkurangannya resiko bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat.
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka melaksanakan pencapaian visi melalui upaya pengembanan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, dapat dirumuskan sebagai berikut: 4.2.1. Prioritas Pendidikan Kebijakan pada Urusan Pendidikan diarahkan pada upaya (1) Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan (3) Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal. Pada Tahun 2016 fokus pembangunan : 1. Pendidikan Pendidikan Gratis Bagi Penduduk Miskin melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri. 2. Penyelesaian Kerusakan ruang Kelas SD/MP (2035 ruang) melalui Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta ( DAK 2014 ), Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta 3. Pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP, SMA/SMK. Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C 4. Sekolah Unggul setiap Jenjang melalui Bantuan Pengembangan Sekolah Unggulan SD, SMP maupun SMA/SMK. 5. Peningkata Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Bintek peningkatan Guru Kelas, Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Mapel. 6. Pendidikan Anak Usia Dini melalui Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD (Bangub).
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 5
4.2.2. Prioritas Kesehatan Kebijakan pada Urusan Kesehatan diarahkan pada (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta peningkatan cakupanpelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan; (2) Pengembangan kualitas sumberdaya kesehatan; (3) Peningkatan promosi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat; dan (4) Peningkatan kemitraan dalam pengawasan peredaran obat termasuk makanan dan perbekalan kesehatan. Pada Tahun 2016 fokus pembangunan sebagai berikut : 1. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya melalui Pembangunan RS Type B. 2. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin melalui Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin). 3. Pengembangan pelayanan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap 4. Pengembangan rumah sakit tipe D melalui Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Salaman dan Grabag. 4.2.3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kebijakan pada Urusan Sosial diarahkan untuk (1) Pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial; (2) Peningkatan nilai-nilai religius dan penghargaan terhadap kearifan lokal; dan (3) Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pada Tahun 2016 fokus pembangunan sebagai berikut : 1. Penyediaan dan perluasan akses pangan melalui Desa mandiri pangan, Lumbung pangan desa, PMTAS. 2. Perluasan akses layanan Pendidikan melalui Kegiatan perluasan alses SMP satu atap, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C. 3. Perluasan akses layanan kesehatan melalui Penanggulangan kurang energi protein(KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. 4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja masyarakat di lingkungan lokasi Penghasil Tembakau, Padat Karya Produktif di wilayah penghasil tembakau. 5. Operasional PNPM ( Dengan nama kegiatan yang Baru ). 6. Perluasan akses layanan perumahan melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 7. Pemenuhan akses air bersih melalui Pembangunan Sistem Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat. 8. Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Lingkungan. 9. Pembangunan pedesaan dan Perkotaan melalui Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh.
Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah Kebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada Pengembangan agribisnis yang berdaya saing melalui pengembangan sumber daya pertanian. Pada Tahun 2016 fokus pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Pengembangan Sentra Benih Ikan melalui Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan 4.2.4.
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 6
3. 4. 5.
evitalisasi Pasar Tradisional milik Pemda meliputi Revitalisasi Pasar Muntilan, Kaliangkrik dan Windusari. Pembangunan Pasar Bersama IKM melalui Pembangunan Gedung IKM Center. Pengembangan Destinasi Pariwisata.
1.2.5. Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik Kebijakan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan pada (1) Pembangunan, pemberdayaan, pemerataan, dan aksesibilitas pada infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi; (2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan konservasi sumberdaya alam secara konsisten dan berkelanjutan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan; dan (3) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam, seperti letusan gunung berapi, banjir,tanah longsor dan kekeringan. Pada Tahun 2016 fokus pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Jalan, Jembatan Kabupaten dan desa. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi melalui Pengelolaan Aset Irigasi (PAI). 3. Penataan perkantoran melalui Pembangunan Kantor Camat, kelurahan, DISDIKPORA dan Gedung Olah Raga. 4. Pengadaan Lahan Terminal Kaliangkrik. 5. Jalur Pengurai Kawasan Artos. 6. Penataan Pertigaan Canguk (Flyover) 1.2.6. Prioritas Lingkungan Hidup Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup diarahkan pada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup, melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian polusi dan konservasi. Pada Tahun 2016 fokus pembangunan sebagai berikut : 1. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam melalui Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air. 2. Adipura Kota Muntilan. 3. Pengelolaan limbah melalui Pembangunan TPS 3R 1.2.7. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kebijakan pada Urusan Penanaman Modal diarahkan pada (1) Peningkatan iklim investasi daerah; dan (2) Peningkatan pelayanan administrasi investasi. Pada Tahun 2016 fokus pembangunan sebagai berikut : 1. Terlaksananya Merit Sistem dalam Pengisian Jabatan melalui Peningkatan Manajemen Kepegawaian. 2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur. 3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksnaan kebijakan kepala daerah. 1.2.8. Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana. Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk (1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam organisasi masyarakat dan politik; (2) Pengembangan wawasan k ebangsaan dan penanganan konflik; (3) Perlindungan masyarakat; dan (4) Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana. Pada Tahun 2016 fokus pembangunan sebagai berikut : 1. Fasilitasi Desa bersaudara (sister village) RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 7
2. Pengembangan Desa Tangguh Bencana 3. Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) 4. Peningkatan kualitas Jalur evakuasi.
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 8
Tabel 4.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2016
No.
Prioritas dan Fokus Pembangunan
1.
Prioritas Pendidikan fokus pada : a. Pendidikan Pendidikan Gratis Bagi Penduduk Miskin melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri. b. Penyelesaian Kerusakan ruang Kelas SD/SMP (2035 ruang) melalui Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta ( DAK 2014 ), Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta c. Pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP, SMA/SMK.
Kinerja Pembangunan Daerah Indikator a. b. c. d. e. f. g.
h. i.
Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A* Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B* Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A* Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B* Terwujudnya Sekolah Unggulan* Penyelesaian Kerusakan ruang Kelas SD/SMP Rintisan Wajar 12 Tahun* Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C*** Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C***
Target Capaian
Program Prioritas Pembangunan
87%
1.
104.5%
2.
86.00%
3.
92.5%
4.
63.4%
10 SD,4 SMP, 1 SMA, 1 SMK 2035 ruang
56% 36%
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 9
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal
SKPD Penanggung Jawab
Disdikpora
d.
e.
f.
2.
Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C Sekolah Unggul setiap Jenjang melalui Bantuan Pengembangan Sekolah Unggulan SD, SMP maupun SMA/SMK. Peningkata Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Bintek peningkatan Guru Kelas, Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Mapel. Pendidikan Anak Usia Dini melalui Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD (Bangub).
Prioritas Kesehatan fokus pada : a. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya melalui Pembangunan RS Type B. b. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin melalui Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin). c. Pengembangan pelayanan puskesmas
a. Pembangunan RS Type B Tahap I b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin) c. Pengembangan pelayanan puskesmas menjadi rawat inap d. Pengembangan Puskesmas Menjadi Rumah Sakit Tipe D
a.
1 paket
b.
166.816 orang
c.
1 puskesmas
d.
1 RSUD
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 10
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata
a. b. c.
Dinas Kesehatan RSUD Muntilan DPU ESDM
rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap d. Pengembangan rumah sakit tipe D melalui Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Salaman dan Grabag.
3.
Prioritas Penanggulangan Kemiskinan fokus pada : a. Penyediaan dan perluasan akses pangan melalui Desa mandiri pangan, Lumbung pangan desa, PMTAS. b. Perluasan akses layanan Pendidikan melalui Kegiatan perluasan alses SMP satu atap, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C. c. Perluasan akses layanan kesehatan melalui Penanggulangan kurang energi protein(KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. d. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja masyarakat di lingkungan lokasi Penghasil Tembakau, Padat Karya Produktif di wilayah
a. Penguatan cadangan pangan** b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan*** c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi** d. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan** e. Besaran buruh/ pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek** f. Prosentase Rumah layak huni g. Cakupan fasilitasi penyediaan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi h. Rumah tangga berSanitasi*** i. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun**
a. 61% b. 100% c. 36,1%
d. 39,47%
e. 34,83% f. 70% g. 100%
h. 81,2% i. 2 lokasi
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 11
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Perbaikan Gizi Masyarakat b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan d. Program Lingkungan Sehat Perumahan e. Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong
a. b. c. d. e.
BPPKP Dinas Kesehatan Disnakersostrans BAPPEDA DPU ESDM
e.
f.
g.
h.
i.
4.
penghasil tembakau. Operasional PNPM ( Dengan nama kegiatan yang Baru ). Perluasan akses layanan perumahan melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pemenuhan akses air bersih melalui Pembangunan Sistem Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat. Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Lingkungan. Pembangunan pedesaan dan Perkotaan melalui Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh.
Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah fokus pada : a. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani b. Pengembangan Sentra
a.
b. c. d. e.
Jumlah kerjasama pemasaran (kemitraan) yang terjalin* Nilai Tukar Petani* Jumlah produksi perikanan benih Persentase jumlah pasar dengan kategori baik* Obyek Wisata yang dikembangkan*
a. 5 MOU b. 106.30 point c. 1.300 juta/ekor d. 62.50% e. 2 obyek
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 12
a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan d. Program Peningkatan Sarana
a. b. c. d.
BPPKP Distanbunhut Dispeterikan Disdagsar
c.
d.
e.
5.
Benih Ikan melalui Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Revitalisasi Pasar Tradisional milik Pemda meliputi Revitalisasi Pasar Muntilan, Kaliangkrik dan Windusari. Pembangunan Pasar Bersama IKM melalui Pembangunan Gedung IKM Center. Pengembangan Destinasi Pariwisata.
Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik fokus pada : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Jalan, Jembatan Kabupaten dan desa. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi melalui Pengelolaan Aset Irigasi (PAI). c. Penataan perkantoran melalui Pembangunan Kantor Camat, kelurahan, DISDIKPORA dan Gedung Olah Raga. d. Pengadaan Lahan Terminal Kaliangkrik. e. Jalur Pengurai Kawasan Artos.
Perdagangan e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
a. peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik b. Peningkatan Jembatan Kabupaten c. Tersedianya Jalur Pengurai Kawasan Artos* d. Pembangunan Flyover pertigaan Canguk* e. Tersedianya lahan untuk pembangunan Jembatan Rejosari Ngembik* f. Pembangunan GOR*
a. 69,01%
b. 8 lokasi c. 1 paket d. 1 paket e. 1 paket (tanah)
f. 1 paket
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 13
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga c. Program Peningkatan Sarana Perdagangan
a. DPU ESDM b. Disdagsar
f.
6.
7.
Penataan Pertigaan Canguk (Flyover)
Prioritas Lingkungan Hidup fokus pada : a. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam melalui Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air. b. Adipura Kota Muntilan. c. Pengelolaan limbah melalui Pembangunan TPS 3R Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan fokus pada : a. Terlaksananya Merit Sistem dalam Pengisian Jabatan melalui Peningkatan Manajemen Kepegawaian. b. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur. c. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksnaan kebijakan kepala daerah.
a. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air*** b. Naiknya nilai Adipura*** c. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan**
a. 3%
a. Persentase jabatan struktural dan fungsional
a. 100%
b. Tercapainya Opini WTP
b. Nilai Adipura menjadi 71 c. 26%
b. WTP
c. Peningkatan PAD d. Pemantauan Rencana Aksi Daerah- Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
c. 6% d. 216 orbik
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 14
a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a. Program Peningkatan dan Pengembangan b. Pengelolaan dan Keuangan Daerah c. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksnaan kebijakan kepala daerah
BLH
a. BKD b. DPPKAD
8.
Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana fokus pada : a. Fasilitasi Desa bersaudara (sister village) b. Pengembangan Desa Tangguh Bencana c. Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) d. Peningkatan kualitas Jalur evakuasi.
a. Jumlah Desa bersaudara (pasang) b. Jumlah desa Tangguh Bencana (desa) c. Jumlah shelter school (sekolah) d. Jumlah TEA
a. 3 desa b. 5 desa c. 5 desa d. 2 unit
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 15
a. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
BPBD
1.3.
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
1.3.5. BIDANG PEMERINTAHAN 1. Terkait dengan APBD, Pemerintah Daerah agar mentaati Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dua kali dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah serta memperhatikan tahapan-tahapannya, sehingga tidak selalu mengalami kelambatan. 2.
Adanya SILPA yang besar dalam anggaran kegiatan Penegakan Perda mencerminkan kinerja dan perencanaan anggaran kegiatan yang kurang baik untuk itu kedepan agar lebih cermat dalam merencanakan anggaran kegiatan. Satpol PP diharapkan lebih tegas lagi dalam tugas penegakan Perda dan Perbup yang dirasakan pada saat ini ibarat macan ompong lebih-lebih pada saat ini tidak mampu mengawal Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan dan Perbup Nomor 26 Tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang yang mana didalamnya ada klausul yang melarang penggunaan alat berat dalam usaha pertambangan tetapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini banyak alat berat yang masih beroperasi secara liar. Ini menunjukkan bahwa memang Satpol PP tidak mampu menegakkan aturan hukum yang berlaku. Disamping itu Satpol PP harus pro aktif dan komunikatif serta berkoordinasi dengan SKPD lain agar kebutuhan personil yang terkait tugas dalam hal penegakan hukum segera dapat terpenuhi utamanya kebutuhan PPNS yang dalam hal ini harus berusaha terus mengajukan usulan pelantikan ke Kemenkumham bagi PPNS yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan sebagai PPNS. Hal ini sangat penting dan mendesak sekali bagi Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan aturan hukum baik Undang-undang maupun Perda serta aturan hukum lainnya.
3.
Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam upaya pemberdayaan dan peningkatkan kapasitas aparatur desa agar tertib administrasi, maka dewan mendorong adanya pembinaan dan pelatihan secara berkala dari pemerintah daerah.
4.
Terkait dengan kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, diharapkan Inspektorat mampu menindaklanjutinya dan dalam penanganan kasus per kasus Inspektorat harus mampu menjaga independensinya sehingga out putnya dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun dalam hal anggaran kegiatan kecamatan masih terbatas, tetapi diharapkan agar tetap meningkatkan kinerjanya, walaupun begitu pihak penentu kebijakan dalam hal ini Bupati agar meningkatkan anggaran kecamatan dalam kegiatan-kegiatan koordinasi antar Muspika, anggaran untuk kegiatan event-event budaya, sosial dan olahraga serta anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan kantor yang saat ini juga dirasa sudah kuno dan terbatas. Hal-hal tersebut sangat penting karena kecamatan adalah salah satu garda terdepan dalam pelayanan publik.
5.
6.
Pembangunan kantor kecamatan di Kabupaten Magelang agar diprioritaskan untuk bangunan kecamatan yang dirasakan sudah tidak layak lagi dan diharapkan arsitektur bangunannya selaras dengan kondisi dan situasi daerah di kecamatan tersebut. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 16
Untuk wilayah kecamatan di daerah bencana rawan tanah longsor di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik dan Kajoran serta bahaya erupsi gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Dukun dan Sawangan supaya anggaran penanggulangan bencana dinaikkan. 7.
Sebagai pedoman dan dasar penggunaan anggaran bagi para perangkat desa dan kelurahan, dibutuhkan aturan hukum yang jelas.
8.
Masalah status aset program PNPM di desa-desa agar segera dapat ditentukan status kepemilikannya apakah akan menjadi milik desa atau Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal ini sangat penting supaya tidak timbul masalah aset dikemudian hari.
9.
Kecamatan agar mempersiapkan untuk kegiatan pengisian perangkat desa karena sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didalamnya diperintahkan untuk pengisian perangkat desa harus dilaksanakan di tahun 2015.
10. Bagian Humas dan Protokol sebagai juru bicara Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan kinerjanya terkait dengan tugas pokoknya sehingga informasi yang disajikan atau disampaikan kepada masyarakat luas dapat diterima dengan baik serta dapat mengetahui secara persis hasil kegiatan pemerintah daerah. Selain itu Bagian Humas dan Protokol harus mampu berperan sebagai penyeimbang berita, baik dari internal ke eksternal maupun sebaliknya sehingga tidak menimbulkan ekses yang kurang baik di masyarakat umum. 11. Bagian Hukum untuk meningkatkan sosialisasi hukum bagi warga masyarakat Kabupaten Magelang agar setiap produk hukum daerah yang dihasilkan benar benar bisa diterima dan dipahami warga masyarakat. 12. Perlunya Pelatihan Komunikasi Sosial dan Hukum bagi para Kepala Desa sehingga kemampuan para Kepala Desa dalam mensosialisasikan programprogram Pemerintah kepada masyarakat di wilayahnya dapat diandalkan. 13. Untuk kesekian kalinya diharapkan Bagian Hukum agar menyusun prolegda yang terencana baik dan sistematis jangan sampai raperda yang diajukan pembahasannya bersama Legislatif ternyata belum tercantum dalam prolegda tahun berjalan seperti contohnya Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang berkesan disusulkan, dipaksakan dan tidak terencana dengan matang. 14. Peran Bagian Hukum perlu lebih ditingkatkan karena posisinya yang begitu penting dan sentral dalam hal koordinasi dengan SKPD-SKPD lain di jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang. Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan dan DPPKAD, agar semakin meningkatkan kinerjanya secara profesional serta lebih tanggap dan cepat dalam bekerja utamanya pada saat ini permasalahan tapal batas dengan Kota Magelang belum juga selesai meski sudah bertahun-tahun. Bagian Tata Pemerintahan harus mempunyai landasan hukum yang kuat mengenai tapal batas sehingga kita mampu mempertahankan wilayah Kabupaten Magelang sesuai dengan apa yang selama ini kita yakini. Lebih-lebih pihak Pemerintah Kota Magelang pada tahun-tahun terakhir ini begitu getol mempengaruhi masyarakat di seputar tapal batas agar mau bergabung dengan Pemerintah Kota Magelang. Untuk itu bupati beserta jajarannya harus memasang kuda-kuda dan membuat langkah-langkah preventif sebelum wilayah-wilayah strategis dicaplok oleh kabupaten dan dan atau kota yang bertetangga dengan Kabupaten Magelang. Proses penyelesaian tapal batas dengan Kota Magelang yang saat ini sudah diambil alih dan difasilitasi oleh Pemerintah RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 17
Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat agar dikawal dengan baik dan tegas. 15. Kesbangpol sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menciptakan kondisi Kabupaten Magelang yang nyaman, aman dan tenteram diharapkan mampu untuk mengamati dan mewaspadai potensi yang dapat menimbulkan konflik baik konflik horisontal maupun vertikal sehingga suasana di wilayah Kabupaten Magelang tetap terjaga kondusifitas, kenyamanan dan ketertibannya. 16. Permasalahan penambangan Galian C sampai dengan saat ini belum juga selesai. Pajak dan Retribusi Penambangan Galian C yang diterima daerah saat ini sangat tidak sebanding dengan kerusakan jalan yang terjadi akibat pengangkutan Galian C. Maka salah satu jalan keluar untuk mengimbanginya adalah dengan menaikkan target penerimaan pajak Galian C. 17. Walaupun PAD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan namun secara normatif hal tersebut tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada, dikarenakan pemerintah daerah masih sangat bergantung dari DAU maupun DAK dimana penggunaannya sebagian besar hanya untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai), sehingga pemanfaatan dana untuk belanja langsung yang berkaitan erat dengan penggerak roda perekonomian masyarakat masih sangat kurang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mempunyai inovasi dan kreasi serta kemampuan untuk menggali sumbersumber pendapatan lain yang mempunyai potensi namun belum diupayakan. Disamping itu secara umum dalam upaya peningkatan PAD hendaknya dalam memasang target pendapatan menggunakan pola maksimal. 18. Sekretariat DPRD sebagai SKPD yang menjadi mitra utama dan strategis bagi eksekutif dalam mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat agar semakin meningkatkan kinerjanya. Untuk itu secara periodik dan berkala, pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD perlu diikutsertakakan diklat maupun bimbingan teknis sesuai tupoksi yang diemban, khususnya dalam hal implementasi peraturan perundang-undangan, penyusunan renstra dan renja serta inventarisasi aset-aset yang dimiliki. 19. Sebagai penyusun kebijakan untuk memperjelas proses dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bagian Organisasi diharapkan bisa menjadi motor penggerak peningkatan kinerja para Aparatur Sipil Negara utamanya dalam hal evaluasi jabatan agar benar-benar sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan, sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja ASN dan bebas KKN dalam penempatan pejabat ASN, yang pada akhirnya kualitas pelayanan publik bisa lebih baik lagi. 20. Bagian Umum diharapkan mampu membuat perencanaan kebutuhan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan SKPD-SKPD sehingga tidak banyak SILPA pada akhir tahun termasuk juga mengoptimalkan penggunaan anggaran terutama dalam kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala gedung, kantor, kendaraan operasional dan sarana prasarana lain milik Pemerintah Daerah. Hal ini salah satu upaya untuk memperpanjang umur aset-aset milik Pemerintah Daerah yang pada akhirnya dapat mengefisiensikan penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut pada tahun yang akan datang. 21. Untuk menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang tertib administrasi kependudukan, Disdukcapil dituntut secara terus menerus memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Untuk RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 18
mencapai keberhasilan hal tersebut disamping dengan dukungan anggaran yang memadai, Disdukcapil juga harus dapat bekerjasama dengan steakholder dan pihak-pihak terkait, khususnya dalam memberikan pemahaman di masyarakat peran para ulama dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga harapan kedepan masyarakat semakin sadar akan pentingnya administrasi kependudukan seperti: KTP, KK, akta kelahiran dan lain-lain. Sosialisasi kepada masyarakat termasuk dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, serta dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Magelang, sehingga mulai bulan September 2014 pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil sudah tidak dipungut biaya lagi (gratis). Namun bagi masyarakat yang masih belum mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, tetap akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 22. Untuk menuju pelayanan administarsi kependudukan yang lebih baik, Disdukcapil dituntut untuk menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Karena selama ini masyarakat banyak yang belum tahu terkait prosedur pelayanan di Disdukcapil,. Sampai saat ini masih terdapat laporan masyarakat terkait adanya pungli pada saat pengurusan administrasi kependudukan. Dengan adanya SOP yang jelas : prosedur, persyaratan dan waktu pengurusan serta penerbitan dokumen kependudukan, maka diharapkan akan lebih tertib dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. 23. Mundurnya pengangkatan bagi 490 CPNS dari formasi Honorer K2 yang telah lolos seleksi karena proses pemberian NIP di BKN belum selesai, menyebabkan adanya perubahan estimasi kebutuhan anggaran di Badan Kepegawaian Daerah diantaranya menyangkut kegiatan Pra Jabatan baik Golongan I, II maupun Golongan III. Untuk menyusun perencanaan yang disesuaikan dengan estimasi kebutuhan, BKD dituntut proaktif melakukan koordinasi dengan TAPD maupun DPPKAD, sehingga proses penyusunan perencanaan anggaran yang komprehensif tersebut dapat dilaksanakan sedini mungkin. 24. Pentingnya kegiatan Diklat Kepemimpinan maupun kegiatan Bimbingan Teknis lainnya sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi pejabat maupun PNS di Kabupaten Magelang, hendaknya bisa dijadikan sebagai pertimbangan bupati sebagai pembina kepegawaian ataupun Baperjakat dalam menempatkan seorang PNS dalam suatu jabatan tertentu. Sehingga anggaran yang telah dialokasikan pada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut tidak sia-sia. 25. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gemilang FM merupakan salah satu media yang selain dituntut dapat memberikan sumbangan PAD untuk Kabupaten Magelang, namun juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik berupa sosialisasi tentang regulasi peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengingat selama ini daya pancar frekuensi hanya sejauh 15 km. sehingga
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 19
dewan minta agar ada terobosan sehingga daya pancar frekuensi Gemilang FM dapat mencapai seluruh wilayah Kabupaten Magelang.
Radio
26. Berkali-kali dewan mengingatkan kepada bupati untuk Kepala SKPD yang masih dijabat oleh Plt. termasuk Dinas Pendidikan dan Olah Raga agar segera diangkat pejabat yang definitif, agar semua permasalahan dapat segera tertangani. 4.3.2. BIDANG PEREKONOMIAN 1. Sebagaian besar penduduk Kabupaten Magelang berprofesi sebagai petani. Distanbunhut dituntut dapat mengoptimalkan produksi pertanian. Peningkatan hasil produksi pertanian tidak hanya secara kuantitas namun diharapkan secara kualitas. Dengan banyaknya impor hasil pertanian diharapkan produk pertanian lokal dapat besaing dan menjadi tuan rumah dinegrinya sendiri. Prinsip pertanian yang berkelanjutan dapat diterapkan di Kabupaten Magelang dimana seluruh aspek dapat saling mendukung. Petani tidak hanya sebagai obyek pupuk dan benih namun petani dapat menjadi subyek pertanian yang menghasilkan pupuk sendiri, benih sendiri yang ramah lingkungan dan alami sehingga produk pertanian akan berkualitas dan memiliki daya saing. Dalam mendukung produksi pertanian bantuan sarana pertanian yang dilakukan melalui kegiatan oleh dinas diharapkan betul-betul tepat sasaran terutama untuk irigasi, sarana pertanin. Pemberian sarana pertanian dapat merata diseluruh daerah di Kabupaten Magelang dengan tetap memperhatikan potensi daerah tersebut. Dengan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan Bappeda diharapkan dinas dapat menarik anggaran pusat untuk dapat dilaksanakan di Kabupaten Magelang. 2.
Terkait dengan kegiatan di BPPKP, dalam upaya penyampaian program dan kegiatan, perannya dapat dilaksanakan oleh penyuluh lapangan. Pendampingan yang berkelanjutan oleh penyuluh kepada masyarakat sangat mempengaruhi kelanjutan program. Namun dengan keterbatasan penyuluh PNS, tidak mungkin semua daerah terlayani. Untuk itu tenaga penyuluh lapangan yang belum berstatus PNS bisa diberdayakan, namun demikian kesejahteraannya harus tetap diperhatikan.
3.
Untuk produk olahan lokal diharapkan BPPKP dapat berperan aktif sehinga ketergantungan masyarakat akan olahan beras akan berkurang dan digantikan dengan olahan lokal seperti umbi-umbian. Dewan mengharapkan untuk BPPKP dapat sinkron dengan dinas-dinas lain seperti Distanbunhut, Dinas Peterikan, sehingga penyuluh yang ada di BPPKP benar dan tepat sasaran, serta tidak tumpang tindih kegiatan dengan dinas-dinas tersebut.
4.
Investasi sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Magelang. Kemudahan dalam pengurusan perizinan sangat mempengaruhi berkembangnya investor di Kabupaten Magelang. Sebagai sebuah badan, BPMPPT kabupaten mengurusi penanaman modal dan perizinan. Dalam tugasnya BPMPPT menjadi kepanjangan tangan dari bupati. Namun sampai saat ini BPMPPT masih dibantu oleh beberapa dinas teknis dalam memberikan penilaian pada usulan dari masyarakat untuk izin tertentu, sehingga sering tampak ego sektoral yang di kedepankan. Dalam hal ini dewan minta agar ego sektoral ini dapat dihilangkan. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 20
Pemberian izin pada investor diharapkan dapat betul-betul selektif sehingga investor tersebut bertanggung jawab atas izinnya. Untuk BPMMPT agar didukung dengan sumber daya manusia yang handal, dan system yang baik, sehingga rencana perizinan satu atap dapat terwujud, yang diharapkan berefek dapat memangkas waktu dan prosedur. 5.
Peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang menjadi salah satu sektor tumpuan hidup masyarakat. Banyak kelompok ternak yang berkembang di tengah masyarakat, baik ternak hewan besar, hewan kecil dan unggas. Dalam upaya mendukung perkembangan peternakan ini diharapkan peran yang aktif dari dinas dalam upaya pembinaan dan pemberian bantuan, baik bantuan berupa berupa bibit maupun obat-obatan serta penanganan penjualan hasil ternak. Bantuan yang diberikan oleh dinas diharapkan dapat merata tidak hanya terfokus pada kecamatan / daerah tertentu, sehingga peternakan di Kabupaten Magelang akan semakin berkembang. Kabupaten Magelang sebagai sentra perikanan air tawar diharapkan dapat semakin berkembang. BBI diminta agar dapat menghasilkan benih ikan yang berkualitas. Bibit ikan tidak semata-mata untuk diperjualbelikan namun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan budidaya ikan. Terkait dengan pengelolaan beberapa pasar ikan yang kurang baik, Dinas Peterikan agar segera membenahinya. Dinas Peterikan diharapkan bersinergi dengan Distanbunhut, dan BPPKP sehingga konsep pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dapat terwujud, yang berimplikasi pada cita-cita Kabupaten Magelang menjadi kabupaten yang berdikari dalam hal pangan.
6.
Sektor perdagangan dan pasar memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Magelang. Dalam upaya peningkatan PAD ini intensifikasi dan ekstensifikasi diharapkan dapat dilakukan oleh Dinas. Semikin banyaknya barang-barang yang beredar di masyarakat baik barangbarang bersubsidi maupun tidak bersubsidi, dewan minta agar pengawasan dan perlindungan konsumen semakin ditingkatkan, lebih-lebih dengan banyaknya barang-barang konsumsi yang berkualitas impor di Kabupaten Magelang.
7.
Tekait pembangunan pasar Muntilan, dewan minta agar berkoordinasi dengan dinas/ badan yang lain, sehingga rencana adipura di Muntilan dapat diperoleh. Penataan pasar Muntilan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pedagang dan masyarakat sekitar.
8.
Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan mengalami penurunan walaupun PAD yang dipatok cukup tinggai. Dewan berpandangan dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pariwisata diperlukan inovasi pada beberapa obyek wisata. Inovasi pengembangan obyek wisata diperlukan untuk meningkatkan daya tarik obyek.
9.
Budaya lokal dapat dikembangkan terutama dengan semakin banyaknya tekanan budaya dari luar. Mempertahankan budaya lokal maupun nasional merupakan langkah yang sangat penting. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui Disparbud perlu berperan aktif mengupayakannya, dan perlu didukung dengan anggaran. Untuk mendukung upaya peningkatan kunjungan wisata dan pelestari benda cagar budaya, perlu pemberian penghargaan kepada para pelakunya. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 21
10. Sumber-sumber PAD di Kabupaten Magelang dari sektor pariwisata agar dioptimalkan, dengan terlebih dahulu meningkatkan koordinasi dan promosi wisata. Obyek wisata yang terdapat permasalahan dengan pihak ke III namun belum ada kejelasan, maka agar segera diselesaikan. Pemerintah daerah juga harus segera menyelesaikan MoU pada obyek wisata sehingga segera diperoleh PAD. 11. Disperinkop UMKM agar meningkatkan pelatihan-pelatihan kewirausahaan kepada para pelaku ekonomi khususnya kepada para Pelaku Ekonomi Koperasi, UMKM dan Industri Kecil sehingga mereka mempunyai daya saing dalam berusaha dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan. Disperindagkop UMKM agar segera membangun gedung sebagai tempat pameran hasil / produk UMKM dan Indusrti Kecil di Kabupaten Magelang yang sampai saat ini belum ada, sehingga diharapkan mampu menciptakan pasar dan meningkatkan omset penjualan bagi para pelaku ekonomi tersebut. Dana bergulir untuk UMKM dan Dana DBHCHT yang melalui Disperinkop UMKM supaya lebih selektif lagi, tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pendayagunaan UMKM. 12. Bagian Perekonomian diharapkan agar semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi terhadap SKPD-SKPD penyalur Dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sehingga tepat sasaran dan tepat jumlah sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Magelang. Selain itu diminta mampu mengatasi permasalahan distribusi barangbarang yang sangat dibutuhkan masyarakat luas sedini mungkin terutama dalam distribusi pupuk bersubsidi dan peredaran gas kemasan 3 kg yang saat ini banyak keluhan dari masyarakat/konsumen mengenai langkanya pupuk bersubsidi dan gas LPG 3 kg di pasaran. Untuk itu Bagian Perekonomian harus segera meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi dan gas LPG 3 kg kepada produsen dan distributornya sehingga konsumen tidak kesulitan membelinya. Kemudian juga agar lebih intensif dalam monitoring kegiatan UMKM serta mengupayakan kemudahan-kemudahan dalam perijinannya. Tidak kalah penting juga adalah pengawasan distribusi raskin agar lebih serius dan intens supaya penyaluran berasnya bisa tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran. Sampai saat ini disinyalir terdapat kualitas raskin yang dibagikan kepada warga miskin di Kabupaten Magelang dalam kondisi jelek, tidak layak dikonsumsi dan berwarna agak kekuningan serta banyak warga masyarakat yang tergolong mampu tetapi turut menikmati pembagian jatah raskin ini. Bagian Perekonomian agar minta kepada Bulog supaya menyalurkan raskin yang berkualitas baik dan layak dikonsumsi manusia. 13. BPR BAPAS 69, BPR Muntilan, BKK Tempuran dan PD Aneka Usaha agar meningkatkan pelayanan kepada konsumen serta membuat strategi pemasaran yang jitu sehingga mampu menaikkan tingkat profitabilitas perusahaan. 14. Kepada PDAM kembali diharapkan agar ke depan dapat meningkatkan inovasi bisnisnya dalam menggali sumber-sumber air bersih yang mana apabila diambil mengganggu irigasi persawahan di bawah mata air yang disedot. Dalam hal inovasi PDAM agar menggunakan teknologi paling modern sehingga PDAM mampu memperoleh sumber air yang tidak mempunyai dampak terhadap pengairan persawahan. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 22
Dewan akan sangat mendukung PDAM apabila saat ini bersedia untuk berinovasi dan berimprovisasi dalam menciptakan sumber-sumber air bersih non mata air seperti contoh mengambil dari mata air yang tidak digunakan untuk mengairi persawahan atau pertanian serta memproses air permukaan/air sungai menjadi air bersih yang memenuhi standar kesehatan sehingga layak dikonsumsi oleh manusia. Disamping itu kontribusi PDAM kepada warga desa yang diambil sumber mata airnya agar bisa dicairkan setiap bulan, tidak seperti saat ini yang cairnya sampai memakan waktu berbulan-bulan karena harus melalui DPPKAD dan dalam mencairkannya, DPPKAD harus menunggu APBD tahun berjalan ditetapkan. Sekali lagi diusahakan agar dana kontribusi PDAM ini bisa cair setiap bulan. 4.3.3. BIDANG PEMBANGUNAN 1.
Kualitas lingkungan di Kabupaten Magelang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya semakin menurun. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perlu ditingkatkan. Dalam upaya untuk mempertahankan dan mengembalikan lingkungan diperlukan banyak anggaran. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang masih mendapatkan anggaran dengan sistem pagu pada RAPBD TA 2015 belum menyesuaikan kebutuhan anggaran. Badan Lingkunan Hidup diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran sehingga program-program yang dilaksanakan akan tepat sasaran. Dengan rencana Adipura untuk kecamatan Muntilan diharapkan Badan Lingkungan Hidup betul-betul dapat menata lingkungan kecamatan lingkungan, lebih-lebing dengan rencana pembangunan pasar Muntilan, Badan Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga rencana mendapatkan Adipura di tahun 2017 dapat terealisasi.
2.
Terminal Bandongan merupakan prasarana yang sangat penting untuk menampung kendaraan angkutan antar desa maupun antar kecamatan. Pembangunan terminal ini dinilai sangat dibutuhkan dan mendesak, serta sangat komplek, artinya pembangunan terminal ini harus memperhatikan arus lalu lintas dan pusat perbelanjaan. Terkait dengan anggarannya hendaknya proporsional. Terkait dengan sektor pendapatan dewan menyarankan agar Dinas Perhubungan perlu mengimplementasikan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mendongkrak pendapatan dari sektor parkir, karena jika berdasarkan kajian peta potensi ternyata sektor ini sangat prospektif. Untuk belanja langsung komponen honor kepanitian hendaknya miskin struktur tetapi kaya fungsi, begitu pula plafon nomenklatur angka dalam rupiah tidak mesti harus mengambil pola maksimal, disamping itu dewan melihat masih adanya beberapa kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama namun dengan anggaran yang berbeda. Dalam upaya peningkatan PAD hendaknya dalam memasang target pendapatan harus menggunakan pola maksimal terutama dalam komponen tentang retribusi sewa alat berat yang selama ini jauh dari kalkulasi yang terjadi dilapangan. Untuk belanja langsung komponen honor hendaknya miskin struktur dan kaya fungsi, begitu pula plafon nomenklatur angka dalam rupiah tidak mesti harus mengambil pola maksimal.
3.
4.
5.
6.
Mengingat sejauh ini belum ada kejelasan tentang perkembangan pembangunan TPA Regional dan melihat kondisi TPA Pasuruhan yang sudah overload maka dewan menyarankan agar bupati mengambil kebijakan yang RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 23
solutif terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. 7. Untuk kegiatan fisik tahun 2015 dewan menekankan agar pelaksanaan pembangunan jangan hanya sekedar mengejar kuantitas namun juga harus mengedepankan aspek kualitas, oleh karena itu pada tahapan perencanaan harus benar-benar matang baik dari sisi perencanaan, waktu maupun pelaksanaan pekerjaan. Disamping itu agar kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan maka DPU-ESDM harus memaksimalkan peran pengawas di lapangan baik dari internal DPU-ESDM maupun dari ekternal. Harapannya secara umum agar seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang dapat terukur, terarah dan tepat sasaran. 8. Mengingat saat ini daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemetaan untuk Zonase Wilayah Pertambangan yang tentunya harus tetap berpedoman pada aturan tentang Tata Ruang kabupaten, maka DPU-ESDM khususnya bidang ESDM agar segera mensosialisasikan kepada masyarakat tentang batasan zonase lokasi yang diperbolehkan dilakukan penambangan maupun yang dilarang untuk dilakukan penambangan. Disamping itu terkait perijinan penambangan, DPU-ESDM bidang ESDM agar proaktif melakukan komunikasi dengan instansi lain seperti BBWSO terkait rekomendasi tehnik ataupun SKPD lain sehingga tidak terkesan ada lempar tanggung jawab. 9. Berdasarkan data tahun 2014 bahwa masih terdapat 40 titik jaringan di wilayah Kabupaten Magelang yang masih belum teraliri listrik, sedangkan pada tahun anggaran 2015 ini baru bisa dianggarkan 3 titik, sehingga masih terdapat 37 titik yang belum teraliri. Mengingat listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar, maka dewan minta agar sisanya dapat segera terealisir. 10. Mengingat dalam APBD 2015 telah disepakati anggarannya, maka pada tahun 2015 ini diharapkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga diharapkan capaian serapan anggaran untuk pembangunan fisik dapat maksimal. 11. Dalam hal interprestasi terhadap produk regulasi permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang mekanisme pemberian bantuan sosial dan hibah, Bagian Administrasi Pembangunan hendaknya tidak membuat kebijakan sendiri yang merubah tradisi dengan menghilangkan mata rantai komunikasi terhadap aspirator, dengan kata lain tidak menjadikan persoalan yang sebenarnya mudah tapi justru dipersulit. 4.3.4. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Terkait dengan kegiatan pengadaan tanah untuk huntap hendaknya didahului dengan perencanaan yang matang terutama dalam menentukan titik lokasi.
2.
Dewan belum menyetujui anggaran untuk pembangunan tempat evakuasi akhir (TEA) sebesar Rp. 2,2 Milyard, mengingat pembangunan TEA tersebut belum ada titik lokasi yang jelas sehingga belum memenuhi peraturan perundangan tentang mekanisme Hibah dan Bansos. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah agar merencanakan kembali. Diturunkanya target pendapatan pada Dinas Kesehatan dari sebesar Rp 46 M pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 40 M pada tahun 2015 dengan alasan karena adanya peralihan dari kepesertaan Jamkesmas ke BPJS dengan pola pembayaran kapitasi dirasa kurang tepat, mengingat dengan sistem kapitasi maka pendapatan dari pelayanan kesehatan di puskesmas RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 24
sudah bisa diperhitungkan sebelumnya tanpa memperhitungkan jumlah pasien BPJS yang berobat namun diperhitungkan berdasarkan jumlah kepesertaan. Terkait dengan BPJS Kesehatan dewan minta agar Pemerintah Daerah segera berkonsultasi kepada pusat sehingga ada kejelasan terkait dengan anggaran dan obyek penerimanya. 3.
Pembangunan RSUD setara tipe B yang semula telah direncanakan akan dibangun di lokasi eks Pasar Hewan Blondo sampai saat ini belum ada kejelasan terkait ketersediaan lahan yang dibutuhkan, sehingga Dinas Kesehatan diharapkan dapat segera melakukan langkah-langkah konkrit dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga pembangunan yang telah dianggarkan melalui dana cadangan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana.
4.
Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Salaman I dan Grabag I menjadi RSUD tipe D harus segera disiapkan secara cermat dan matang, sehingga target pada tahun 2017 untuk Puskesmas Salaman I dan Puskesmas Grabag I pada tahun 2018 dapat direalisasikan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih luas.
5.
Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu program BPJS Kesehatan, maka diharapkan Dinas Kesehatan bersama steakholder terkait dapat terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
6.
Anggaran kegiatan di Dinas Kesehatan yang bersumber dari DAK berupa Belanja Obat, perlu tetap dianggarkan oleh APBD, mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan penting untuk melayani masyarakat.
7.
Masih sangat minimnya realisasi Belanja Langsung pada Disdikpora disebabkan karena pelaksanaan kegiatan DAK Pendidikan masih menemui beberbagi kendala, sehingga hal tersebut menjadi perhatian khusus kita semua. Dalam hal ini Eksekutif diharapkan memiliki komitmen atau kesungguhan yang kuat untuk mencari solusi sekaligus melakukan langkah-langkah konkrit sehingga kedepan DAK Pendidikan dapat dilaksanakan sesuai harapan.
8.
Terkait dengan BOSDA, dewan minta agar bupati segera merevisi Perkada BOSDA, sehingga bosda bisa mengakomodir GTT PTT jajaran Disdikpora dan Kemenag.
9.
Pemberian tunjangan profesi kepada guru sertifikasi diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan kinerja para tenaga pendidik yang telah mendapatkannya. Namun kenyataan di lapangan masih banyak para guru penerima sertifikasi yang belum menunjukkan peningkatan kinerjanya, sehingga hal tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang telah mereka peroleh selama ini, yang justru berakibat pada kesenjangan atau kecemburuan sosial antara guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi dengan guru yang belum menerimanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Disdikpora diharapkan terus melakukan pengawasan dan pembinaan secara periodik.
10.
Pengadaan sarana prasarana dan opersional pemeliharaan stadion harus direncanakan dengan sebaik mungkin, sehingga kedepan setelah pembangunan stadion selesai dan diserahkan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah pengelolaannya dapat berjalan dengan baik, mengingat anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan stadion tersebut relatif besar. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 25
11. Penanganan bagi para penyandang penyakit sosial di Kabupaten Magelang belum dapat dilaksanaksanakan secara komprehensif, sesuai realita bahwa pada beberapa tahun terakhir ini di lapangan masih kita jumpai orang terlantar, anak jalanan, gepeng, PSK serta penyandang masalah sosial lainnya yang jumlahnya semakin meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan langkah-langkah kongkrit, tidak hanya sebatas melakukan rasia, namun harus diikuti juga dengan melakukan sosialisasi, rehabilitasi serta memberikan bantuan. Maka guna mendukung kegiatan tersebut, dibutuhkan anggaran yang memadai. 12. Dengan ditingkatkannya sosialisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi para pengusaha maupun para buruh terhadap aturan ketenagakerjaan, sehingga berbagai permasalahan ketenagakerjaan seperti masalah: PHK, pengupahan, jam kerja dan lain-lain dapat diminimalisir. 13. Biaya transportasi & akomodasi pada kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi yang didalamnya termasuk uang saku bagi para calon transmigran dipandang masih relatif rendah. Namun dengan adanya usulan indeks baru serta berbagai pertimbangan, uang saku bagi calon Transmigran yang hanya sebesar Rp 800.000,- / KK tersebut kedepan dapat ditingkatkan. 14. Program Rehab Rumah Miskin serta Pendistribusian Raskin di Kabupaten Magelang diharapkan dapat benar-benar tepat manfaat dan tepat sasaran, karena realita dilapangan masih banyak masyarakat yang semestinya tidak berhak namun mendapatkan tetapi justru yang semestinya berhak justru tidak mendapatkannya. Sehingga dalam menentukan sasaran kegiatan tersebut seharusnya didukung dengan data yang valid, yakni tidak cukup hanya mengacu pada data PPLS saja namun perlu diadakan verifikasi dilapangan dengan melibatkan koordinasi yang baik antar SKPD terkait sehingga program tersebut benar-benar dapat mengurangi angka kemiskinan. 15. Untuk mengatur pengelolaan aset yang berada di desa - desa yang berasal dari pasca program PNPM, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah. Dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan aset di Kabupaten Magelang, baik yang telah ada maupun yang akan datang. 16. Ditetapkannya target pendapatan RSUD Muntilan dalam RAPBD 2015 sebesar Rp 33.500.000.000,- dirasa kurang tepat, mengingat dari pendapatan RSUD Muntilan yang pada TA. 2014 ditargetkan Rp 38.665.000.000,- sampai bulan Oktober 2014 telah mencapai realisasi sebesar Rp 36.403.140.869,-, sehingga adanya kenaikkan target pendapatan RSUD pada TA. 2015 sebesar Rp 5.165.000.000,- atau menjadi Rp 38.665.000.000,- sebenarnya sama dengan target pendapatan TA. 2014. Sehingga dewan menilai, bahwa dalam menentukan target pendapatan pada RSUD Muntilan tanpa perhitungan yang komprehensif. Untuk itu pada tahun tahun yang akan datang hendaknya memalui perhitungan yang cermat. 17. Dengan bertambahnya pendapatan, secara otomatis akan menambah pula belanja pada RSUD. Maka diharapkan bertambahnya belanja sebesar Rp 5.165.000.000,- pada RSUD tersebut dapat dialokasikan pada kegiatankegiatan yang mendukung mutu pelayanan Rumah Sakit, antara lain untuk: pengadaan penambahan alat kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, peningkatan SDM serta peningkatan pemberian jasa layanan baik bagi RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 26
tenaga medis, para medis maupun tenaga penunjang lainnya, sehingga RSUD Muntilan kedepan dapat semakin profesional dalam melayani masyarakat. 18. Rencana Penataan Taman Bacaan di kompleks Eks Kawedanan Muntilan pada tahun 2015 2016 merupakan langkah positif menuju terwujudnya gedung perpustakaan di Kabupaten Magelang yang representatif, terlebih dengan dibangunnya Gedung Arsip dilokasi yang berdampingan, maka kedepan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang akan terintegrasi dalam satu lingkungan. Hal tersebut tentunya akan semakin mempermudah Kantor Perpustakaan & Arsip dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 19. Masih minimnya pagu anggaran yang dialokasikan pada Kantor Perpustakaan & Arsip pada APBD TA. 2015 khususnya untuk Belanja Langsung yang hanya sebesar Rp 1.276.070.000,- menunjukkan masih kecilnya perhatian Pemerintah Daerah kepada SKPD tersebut, sehingga diharapkan anggaran yang dialokasikan pada Kantor Perpustakaan & Arsip dari tahun ke tahun semakin meningkat. 20. Bagian Kesra agar meningkatkan penghargaannya kepada para peserta MTQ dan STQ khususnya untuk para juaranya. Untuk itu agar anggaran kegiatan MTQ dan STQ ke depan dinaikkan lagi, selain itu kondisi kamar mandi dan fasilitas untuk wudlu di Masjid An-Nur agar diperbaiki dan direnovasi.
RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
IV - 27
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang (RKPD) merupakan acuan untuk meningkatkan pelayanan dan mewujudkan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan skala prioritas pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Rencana program prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 5.1. Rencana Program Prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2016
0
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SEMUA SKPD
0001
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0002
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0003
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0004
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0006 1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan URUSAN WAJIB
101
URUSAN PENDIDIKAN
10115
Program Pendidikan Anak Usia Dini
10116
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
10117
Program Pendidikan Menengah
10118
Program Pendidikan Non Formal
10120 10121
Program Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Tinggi
10122
Program Managemen Pelayanan Pendidikan
102
URUSAN KESEHATAN
10215
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
10216
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10217
Program Pengawasan Obat dan Makanan
10219 10220
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10221
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10222 10223
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
10224
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
10225
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
10226 10229
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
10230
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Kode
V-1
Anggaran (Rp.)
82.185.819.207 16.980.345.900 62.385.422.637 636.819.000 1.167.410.000 1.015.821.670 603.477.148.680 90.055.465.692 2.242.500.000 40.884.568.090 21.950.585.640 2.650.000.000 4.370.562.000 1.000.000.000 16.957.249.962 213.242.648.707 5.507.007.000 646.147.000 68.970.000 219.200.000 678.500.000 447.092.000 884.793.000 314.513.000 5.356.000.000 7.790.000.000
78.545.461.140 3.000.000 15.480.000
10233
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
103
URUSAN PEKERJAAN UMUM
10315
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
10316
Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong
10318
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Kode 10231 10232
10321 10323 10324 10326 10327 10329 10330 10331
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
104
Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air URUSAN PERUMAHAN
10415
Program Pengembangan Perumahan
10416
Program Lingkungan Sehat Perumahan
10419 10421
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan
105
URUSAN PENATAAN RUANG
10515
Program Perencanaan Tata Ruang
10516
Program Pemanfaatan Ruang
10517
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
106
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
10615
Program Pengembangan Data /Informasi
10616
Program Kerjasama Pembangunan
10618
10621
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10622
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
10623
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
10624
Program Perencanaan Prasarana Daerah dan Sumberdaya Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana URUSAN PERHUBUNGAN
10332
10620
10625 107 10715
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
V-2
Anggaran (Rp.)
21.000.000 95.810.000 112.649.675.567 135.174.340.137 75.252.245.351 11.350.000.000 15.823.907.386 50.000.000 2.047.500.000 13.133.277.400 384.900.000 2.375.000.000 25.000.000 12.970.000.000 1.554.510.000 208.000.000 2.450.700.000 526.700.000 330.000.000 1.594.000.000 2.450.700.000 1.496.500.000 850.000.000 150.000.000 496.500.000 3.211.265.000 518.000.000 125.000.000 70.000.000 435.000.000 1.048.265.000 270.000.000 620.000.000 55.000.000 70.000.000 10.704.904.214 344.695.000
Kode 10716 10717 10718 10719 10720 108 10815
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
10820
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi
10824
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
10826 10827
Program Pengembangan Kapasitas dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan Program Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
10830
Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.
109
URUSAN PERTANAHAN
10915
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
10916 10917
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
110
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
11015
Program Penataan Administrasi Kependudukan
111
11215
URUSAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana
11216
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
11217
Program pelayanan Kontrasepsi
11218
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak URUSAN SOSIAL
10816 10817 10819
11115 11116 11117 11118 112
11220 11222 113 11315
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
V-3
Anggaran (Rp.)
446.369.814 751.345.000 2.845.000.000 2.811.549.400 3.505.945.000 35.459.546.538 28.611.600.000 1.246.400.322 2.779.444.216 320.000.000 355.000.000 250.000.000 160.000.000 300.000.000 1.437.102.000 255.000.000 195.000.000 25.000.000 35.000.000 2.375.142.578 2.375.142.578 943.119.000 162.000.000 315.000.000 270.835.000 195.284.000 2.385.253.000 1.463.764.000 80.300.000 463.500.000 228.689.000 68.000.000 81.000.000 3.713.070.757 1.365.000.000
Kode 11316 11317 11318
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak terlantar
11319
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
11319
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
11320
11322
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan
114
URUSAN KETENAGAKERJAAN
11415
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11321
11416 11417 115 11515
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
11518
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
116
URUSAN PENANAMAN MODAL
11615
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
11616
117
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah URUSAN KEBUDAYAAN
11715
Program Pengembangan Nilai Budaya
11716
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
11717
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
118
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
11815 11816
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan
11818
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
11820
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
11821
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
119
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan
11516 11517
11617
11915 11916 11917 11918
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
V-4
Anggaran (Rp.)
334.692.000 100.000.000 230.000.000 100.000.000 74.000.000 3.000.000 1.506.378.757 3.713.070.757 4.783.000.000 1.715.000.000 2.428.000.000 640.000.000 1.559.000.000 592.490.000 350.510.000 330.000.000 286.000.000 965.651.000 440.951.000 488.700.000 36.000.000 1.928.448.000 542.813.000 104.000.000 1.281.635.000 7.050.934.000 170.000.000 465.000.000 45.000.000 1.536.324.000 4.834.610.000 14.345.958.086 1.149.717.000 904.475.000 433.581.000 333.000.000
Kode 11919 11920 11921 11922 120
12015
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pendidikan politik masyarakat Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
12026
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
12027
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
12030
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
12031
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
12032
Peningkatan Manajemen Kepegawaian
121
URUSAN KETAHANAN PANGAN
12115
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
122
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
12215
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
12016 12017 12019 12020 12021 12022 12023 12024 12025
12216 12217 12218 123 12315
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa URUSAN STATISTIK
124
Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah URUSAN KEARSIPAN
12415
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
12416
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
12417 12418
V-5
Anggaran (Rp.)
14.150.000 5.000.000 120.000.000 11.386.035.086 38.514.740.171
13.340.231.000 766.421.000 11.964.740.600 459.282.000 1.371.870.000 50.000.000 554.669.071 2.325.908.500 263.562.000 30.000.000 1.744.365.000 10.000.000 3.735.653.000 1.898.038.000 38.514.740.171 1.078.700.000 1.078.700.000 7.432.234.800 854.448.000 1.082.250.000 4.873.020.500 622.516.300 418.350.000 418.350.000 527.476.000 19.838.000 210.646.000 45.000.000 251.992.000
Kode 125 12515 12516 12517 126 12615
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi URUSAN PERPUSTAKAAN
2
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan URUSAN PILIHAN
201
URUSAN PERTANIAN
20115
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
20116
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
20117 20118 20119 20120 20121 20122 20123
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
20124
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan
202
URUSAN KEHUTANAN
20215
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
20216
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
20217
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
203 20315
20318
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan Program pengembangan Geologi Daerah.
20319
Program Pengembangan Energi Alternatif
204
URUSAN PARIWISATA
20415
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
20416
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
20417
Program Pengembangan Kemitraan
205
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
20520
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
20522
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
20523
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar URUSAN PERDAGANGAN
20317
20524 206 20615
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
V-6
Anggaran (Rp.)
3.865.858.500 2.125.595.500 422.130.000 1.318.133.000 2.340.000.000 2.340.000.000 78.928.527.012 20.639.121.620 1.377.900.000 5.906.620 406.000.000 972.500.000 14.054.315.000 560.000.000 230.000.000 2.787.500.000 95.000.000 150.000.000 1.705.000.000 140.000.000 1.425.000.000 140.000.000 2.360.624.000 319.624.000 1.144.600.000 683.000.000 213.400.000 6.737.636.275 708.607.500 5.664.028.775 365.000.000 2.296.500.000 1.971.500.000 100.000.000 125.000.000 100.000.000 41.515.740.000 2.541.919.000
Kode 20617 20618 20619 20620
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan
207
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan URUSAN PERINDUSTRIAN
20715
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
20716
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
20717
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
20718
Program Penataan Struktur Industri
20719 208
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial URUSAN TRANSMIGRASI
20815
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
V-7
Anggaran (Rp.)
326.729.000 280.000.000 782.081.000 37.585.011.000 3.233.905.117 145.000.000 21.000.000 177.506.000 1.250.000.000 1.640.399.117 440.000.000 440.000.000 764.591.494.899
B A B VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2016 ini merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan. Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016, ada beberapa arahan yang perlu dipedomani sebagai berikut: Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD dengan sebaik-baiknya. 1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. 2. Untuk menjaga kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran. Dokumen RKPD harus menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 3. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016. 4. Untuk menjamin pemerataan pembangunan antar wilayah semua SKPD agar mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang dan hasil Rapat Teknis SKPD dengan Camat dalam penyusunan renja SKPD.
BUPATI MAGELANG,
ZAENAL ARIFIN
VI-1
