Draft final 23 Mei 2012
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR
TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PEMBATALAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembatalan dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Menimbang :
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembatalan dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; .
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBATALAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
1
Draft final 23 Mei 2012 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Bupati adalah Bupati Bantul. 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pasal 2 Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan b. membatalkan SPPT, STPD, SKPD, atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar. 2
Draft final 23 Mei 2012
Pasal 3 (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam : a. SKPD; dan b. STPD; (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (3) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD atau STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan. Pasal 4 (1) Permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan : a. setiap permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan diserta alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Kepala Dinas; d. dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; e. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, pengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberadaannya atas SKPD, dalam hal yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD; f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau menagjukan keberatan kemudian mencabut keberadaannya atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD; g. Wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan h. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk : a) Wajib Pajak badan; atau b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3
Draft final 23 Mei 2012 (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima. Pasal 5 (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif. (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. setiap permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau STPD; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Kepala Dinas; d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembatalannya; dan e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk : a) Wajib Pajak badan; atau b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. setiap permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Kepala Dinas; d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalannya; dan e. diajukan melalui Lurah Desa setempat. (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
4
Draft final 23 Mei 2012 (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah Desa setempat diberitahukan secara tertulis diserta alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima. Pasal 6 (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud palam Pasal 2 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat kepada Kepala Dinas atas permohonan yang pertama. (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), atau Pasal 6 ayat (3). (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima. Pasal 7 (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. Pasal 8 (1) Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak. (2) Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
5
Draft final 23 Mei 2012 (3) Atas
permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
harus dasar Pajak Wajib
Pasal 9 (1)
Bentuk dan format Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(2)
Bentuk dan format Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(3)
Bentuk dan format Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
RIYANTONO Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor
6
Draft final 23 Mei 2012 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL Bentuk dan Format Keputusan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR TAHUN TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIFF BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPALA DINAS, Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak............ nomor ......... tanggal ....... yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ......... tanggal .......... atas SPPT, SKPD dan STPD PBB P2 nomor ..... Tahun Pajak .... dan dengan memperhatikan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor ...... tanggal ..... perlu menetapkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor
Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembatalan dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7
Draft final 23 Mei 2012 MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU :
Mengabulkan sebagian / Mengabulkan seluruhnya / Menolak*) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas : a. Wajib Pajak : Nama : NPWP : Alamat : b. Objek Pajak : NOP : PBB P2 yang terutang : Alamat : Desa : Kecamatan : Kabupaten : Sebesar ……..% dari PBB P2 yang terutang.
KEDUA
:
Besarnya PBB P2 yang harus dibayar setelah pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut : a. Sanksi administratif, denda atau : bunga : b. Besarnya pengurangan atau _____________________ penghapusan ...... % x (a) c. Jumlah Sanksi administratif, denda : atau bunga yang terutang setelah pengurangan atau penghapusan (a - b) Dengan huruf :
KETIGA
:
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bantul Pada tanggal KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL, …………………..
Tembusan disampaikan Kepada Yth. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul 3. Yang bersangkutan Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI Keterangan : *) coret yang tidak perlu
8
Draft final 23 Mei 2012 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL Bentuk dan format Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pembatalan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR TAHUN TENTANG PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPALA DINAS, Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak............ nomor ......... tanggal ....... yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ......... tanggal .......... atas SPPT, SKPD dan STPD PBB P2 nomor ..... Tahun Pajak .... dan dengan memperhatikan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor ...... tanggal ..... perlu menetapkan keputusan pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor
Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembatalan dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU :
Membatalkan/Menolak*) permohonan pembatalan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas : a. Wajib Pajak : Nama : NPWP : Alamat : 9
Pajak
Bumi
dan
Draft final 23 Mei 2012
b.
Objek Pajak : NOP : PBB P2 yang terutang : Alamat : Desa : Kecamatan : Kabupaten :
KEDUA
:
SPPT,SKPD atau STPD PBB P2*) yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA
:
SPPT,SKPD atau STPD PBB P2*) yang ditolak permohonan pembatalannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan tetap berlaku.
KEEMPAT :
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bantul Pada tanggal KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL, …………………..
Tembusan disampaikan Kepada Yth. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul 3. Yang bersangkutan Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI Keterangan : *) coret yang tidak perlu
10
Draft final 23 Mei 2012 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL Bentuk dan format Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR TAHUN TENTANG PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPALA DINAS, Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak............ nomor ......... tanggal ....... yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ......... tanggal .......... atas SPPT, SKPD dan STPD PBB P2 nomor ..... Tahun Pajak .... dan dengan memperhatikan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor ...... tanggal ..... perlu menetapkan keputusan pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor
Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembatalan dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU :
Membatalkan/Menolak*) permohonan pembatalan yang diajukan secara
kolektif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
11
Draft final 23 Mei 2012 KEDUA
:
SPPT,SKPD atau STPD PBB P2*) yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA
:
SPPT,SKPD atau STPD PBB P2*) yang ditolak permohonan pembatalannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan tetap berlaku.
KEEMPAT :
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bantul Pada tanggal KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL, …………………..
Tembusan disampaikan Kepada Yth. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul 3. Yang bersangkutan Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI
12
Draft final 23 Mei 2012 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR TANGGAL
TAHUN 2012
Desa ........................... Kecamatan ................................. No 1
2
3
NOP
Uraian a.Nama : b.Alamat : c.letak objek Pajak : a. b. c. a. b. c.
Menerima /Menolak
dst
KEPALA DINAS,
........................
BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI
13
