PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA APARATUR KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA Timothy Gabriel Baptis Lumapow, Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado Abstrak Wacana tentang pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah sudah lama didengung-dengungkan, namun pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh kekurangtahuan masyarakat sendiri dalam melakukan pengawasan, dimana aturan-aturan yang ada baik setingkat Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah yang masih belum jelas, sehingga menyebabkan masyarakat bersifat acuh tak acuh, selain itu hal ini turut diperparah dengan tidak adanya efek bagi aparatur menanggapi laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Elemen kemasyarakatan sendiripun, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Karang Taruna, tidak menunjukkan hasil yang positif dalam mengawasi kinerja aparatur kelurahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan masyarakat
melalui
kelompok
masyarakat
seperti
karang
taruna,
Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengawasi kinerja pemerintah kelurahan yang meliputi: daya tanggap dan tanggung jawab aparat kelurahan tingkulu, akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dikelurahan Tingkulu belum melakukan perannya dalam mengawasi kinerja aparatur kelurahan, begitu pula dengan organisasi kemasyarakatan yang ada dikelurahan Tingkulu, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Karang Taruna yang sampai dengan penelitian ini dilakukan sudah tidak aktif lagi, sehingga tidak dapat melaksanakan peran melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur kelurahan, disisi lain kinerja aparatur kelurahan masih belum maksimal dalam pencapaian sasaran, baik kuantitas, maupun kualitas, sehingga dapat disebutkan masih belum maksimal. Key word: Pengawasan, Masyarakat, Kinerja, Aparatur 1
Pendahuluan Peran
masyarakat
dalam
mengawasi
pelaksanaan
pemerintahan,
dan
pembangunan, di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Permen PAN Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Pasal 9 UU No. 28 tahun 1999 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengatur jaminan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai saksi. Sebagai akomodasi hak asasi masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara yakni hak untuk mengawasi, hak atas informasi, hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan serta hak perlindungan saksi, namun sampai sejauh ini masih belum maksimalnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah, hal ini dapat disebabkan kurangnya informasi maupun sosialisasi baik dari pemerintah, maupun lembaga terkait. Pengawasan yang dilakukan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat, khusus yang ada dikelurahan tingkulu adalah kelompok karang taruna, organisasi gereja, bahkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang walaupun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan khususnya Bab VII pasal 18 diatur bahwa: Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif , namun tidak menutup kemungkinan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tingkulu untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kelurahan. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi lurah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, pasal 4 dan pasal 5 dijelaskan: (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. (5)
2
Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pasal 5: (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. Langkah-langkah dalam pengawasan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (Winardi,1986:397): 1. Mengukur hasil pekerjaan 2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan) 3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Kinerja pemerintah kelurahan yang dimaksud disini lurah dan perangkat yang ada dikelurahan, yang meliputi daya tanggap, tanggung jawab, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi aparat pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sesuai dengan fungsinya yaitu: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti yang disebutkan diatas. Sesuai dengan pengamatan awal peneliti khusus yang ada dikelurahan tingkulu, dalam hal kinerja pemerintah kelurahan; daya tanggap dan tanggung jawab aparat dalam pelaksanaan tugas-tugas dirasa masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan kurang tanggapnya lurah, dan aparatnya ketika terjadi masalah-masalah yang ada dimasyarakat, seperti pertikaian antar warga, bencana alam, bahkan dalam acara duka sekalipun, selanjutnya kinerja dalam hal akuntabilitas pemerintah kelurahan dirasa belum maksimal, dimana pertanggungjawaban pemerintah kelurahan terbatas kepada pemerintah yang ada diatasnya, sedangkan masyarakat tidak pernah mengetahuinya. Kinerja pemerintah kelurahan dalam bidang efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, sampai sejauh ini masih sangat dirasa kurang mengingat masih banyaknya aparat kelurahan yang berhadapan langsung dengan pengurusan administrasi kelurahan dalam hal pelayanan publik sering melakukan korupsi waktu, dimana aparat kelurahan di duga sebagian besar hanya setengah hari berada dikantor, walaupun masih jam kantor
3
yang secara otomatis masih ada pelayanan, tetapi aparat kelurahan sudah tidak berada di kantor, sehingga pengurusan pelayanan masyarakat yang seharusnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu hari, harus tertunda sampai dua hari bahkan lebih. Sesuai dengan masalah berdasarkan observasi awal peneliti seperti yang dipaparkan di atas, peran masyarakat melalui kelompok/organisasi kemasyarakatan dalam mengawasi pemerintah kelurahan yang ada dikelurahan tingkulu belum maksimal, hal ini dibiarkan berlarut-larut, tanpa adanya pressure kepada aparat pemerintah kelurahan tingkulu, penyebabnya masih belum dapat diketahui dengan pasti, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang mengkaji masalah penelitian tersebut diatas, melalui kajian-kajian dan kaidah-kaidah ilmiah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi kinerja aparatur kelurahan tingkulu? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran yang dilakukan masyarakat melalui kelompok masyarakat seperti karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengawasi kinerja pemerintah kelurahan yang meliputi: daya tanggap dan tanggung jawab aparat kelurahan tingkulu, akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, untuk melihat kinerja diatas maka dibutuhkan langkah-langkah pengawasan yang meliputi: 1. Mengukur hasil pekerjaan 2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan) 3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang peran masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat kelurahan Tingkulu. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait fokus penelitian
4
sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu.Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian, data dianalisis secara kualitatif. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat kelurahan, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan, (public service) yaitu diukur melalui indikator: 1. Peran lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada dikelurahan Tingkulu untuk memberikan masukan/saran kepada aparat kelurahan, mengenai pelayanan yang diberikan. 2. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi program-program ditingkat kelurahan, dan capaian hasil dari program tersebut. 3. Kecepatan, tanggap, dan ketepatan waktu aparat dalam melaksanakan tugastugas pelayanan. Serta hal-hal lain yang akan berkembang saat penelitian ini dilaksanakan. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut : -
Lembaga Masyarakat yang ada terdiri dari: LPM, Karang Taruna.
-
Tokoh dan Warga masyarakat.
-
Tokoh Agama
-
Aparat Kelurahan
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masingmasing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumendokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya.
5
Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian.Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran SertaMasyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, dijelaskan bahwa peran sertamasyarakat
adalah
peran
aktif
masyarakat
untuk
ikut
serta
mewujudkanPenyelenggaraanPemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,yang dilaksankaan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlakudalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan diwajibkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, dan memberikan dataatau mengenai informasi penyelenggaraan negara, dan hak menyampaikan sarandan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraannegara.Maksud peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dantanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Disamping itu, diharapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkanmasyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap PenyelenggaraanPemerintahan.Peran serta masyarakat dalam pengawasan dilaksanakan dalam bentuk: 1. Hak
mencari,
memperoleh,
dan
memberikan
informasi
mengenai
penyelenggaraan pemerintahan; 2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara pemerintahaan; 3. Hak
menyampaikan
saran
dan
pendapat
secara
bertanggung
jawab
terhadapkebijakan Penyelenggara Negara; dan 4. Hak memperoleh perlindungan hukumPenyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini tidak lagi hanyamengandalkan kekuasaan yang dimilikinya semata dengan pendekatan sanksi. Tetapi
pemerintah
interaksisimbiosis masyarakat,DPRD,
daerah
mutualisme Partai
antar
Politik,
harus
mampu
berbagai LSM,
membangun
jaring-jaring
pihak/stakeholders
akademisi,
maupun
baik
para
itu
pelaku 6
usaha.Denganinteraksi yang dinamis diharapkan terjadi komunikasi yang harmonis danhubungan positif antar semua pihak untuk bertukar informasi dan mengedepankan pendekatan
persuasif
di
dalam
menghadap
kompleksitas
masalah
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam mengaktifkan peran sertamasyarakat dapat diartikan sebagai upaya ekspansi dari aset dan kapasitasmasyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi,mengkontrol kebijakan dan membangun akuntabilitas institusi-institusi publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dilihat dari sisi dimensinya, pemberdayaan publik ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu pertamaupaya
memperluas
kekuatan
sosial,
termasuk
di
dalamnya
upaya
memberikanakses kepada basis-basis produksi yang berpengaruh pada kesejahteraan publik,kedua
upaya
memperkuat
kekuatan
politik,
termasuk
di
dalamnya
upayamenciptakan akses publik untuk mempengaruhi proses penyusunan kebijakan, danketiga Upaya memperluas kekuatan psikologis publik, termasuk di dalamnyaupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan potensi yang ada dalamkelompok-kelompok masyarakat untuk berkembang.Lebih lanjut diharapkan dengan adanya pemberdayaan publik
untuk
pembangunan
ikut
serta
diarahkan
dalam untuk
penyelenggaraan memenuhi
pemerintahandaerah,
kebutuhan
fokus
masyarakatmelalui
pendekatandemand sideyang dipadukan dengan visi pemerintah Kota Manado melalui jabaran program-program dalam pendekatansupply side Dengan
itudiharapkan
terjadi
penguatan
kekuasaan
dan
legitimasi
penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan,implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Seringkali pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban untuk melibatkan warga dalam proses-proses kepemerintahan karena tidak adanyainsentif dan dis-insentif dari pemerintah pusat untuk menjalankan hal tersebut.Karena itu kewajiban untuk menjalankan proses kepemerintahan yang partisipatif wajib didorong melalui mekanisme insentif dan dis-insentif oleh pemerintah pusat. Mekanisme insentif dan disinsentif harus dilakukan baik terhadapkelembagaan maupun terhadap pejabat publik yang mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat.
7
Informasi yang tertulis hitam di atas putih yang disajikan lewat bilboard, papan pengumuman, media cetak, dan internet dapat dipakai sebagai acuan danakses kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Transparansi dan hak masyarakat memperoleh informasi akan mendorong lahirnya pemerintahan yang baik atau good governance Kebebasan memperoleh informasi disamping mampumenciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance), mampu mencegahKKN, juga dapat untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, dan meningkatkan kualitas pengawasan publik.Pemerintahan umumnya masih sangat tertutup dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi masih minim dibuka oleh pemerintah.Hal sepertiketerbukaan informasi itulah yang dimaksud, antara lain, sebagai prinsipakuntabilitas yang wajib ditegakkan oleh pemerintah dan DPRD. Kalau eksekutif dan legislatif berperilaku baik dan tidak ada kecurangan yang dilakukan, tentunyatidak ada pihak yang akan dirugikan. Malah dukungan publik dan kepercayaanakan bertambah kepada para wakil rakyat dan pelaksana pemerintahan daerah. Kontrol
masyarakat
sangatdiperlukan
dalam
sertatanggungjawab
terhadap rangka
pemerintah
penyelenggaraan meningkatkan
daerah.
Ketentuan
pemerintahan
profesionalisme,
daerah kinerja,
perundang-undangan
juga
secarategas mengatur peran serta masyarakat sebagai social control dengan optimal.Pemerintah daerah, guna mendorong hal tersebut perlu menerapkan manajemen publisitas, dimana setiap informasi, kebijakan, program dan kegiatan, serta tingkat pencapaian yang diraih perlu disampaikan kepada publik. Hal ini tentunyamerupakan langkah untuk mewujudkan good governancepada tataranaplikasinya. Untuk mengoptimalkan peran masyarakat secara nasional, pemerintah pusat dapat memberikan sanksi kepada daerah yang tidak melaksanakan proses- proses pemerintahan
secara
partisipatif
sesuai
peraturan
perundangan
yang
berlaku.Selanjutnya, Pemerintah pusat dapat menstimulus daerah denganmemberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki indeks partisipasimasyarakat yang baik.Yang dimaksud dengan indeks partisipasi masyarakatadalah tingkatan yang menunjukkan kemajuan daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat. Temuan Hasil Penelitian
8
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat khusus dikelurahan Tingkulu masih sangat minim, dan tidak maksimal dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan seperti LPMK, Karang Taruna, PKK, dan lainnya, khusus dikelurahan tingkulu sudah tidak aktuf lagi, maupun melalui perorangan. Tetapi secara konkrit mampu dibuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat lebih terarah kepada kelompok-kelompok keagamaan, khususnya kelompok keagamaan pemuda, yang organisasinya selalu eksis. Melalui kelompok keagamaan pemuda
ini, pembahasan-pembahasan melalui percakapan ringan yang membahas
mengenai gejala-gejala, fenomena-fenomena social, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan, di tindak lanjuti untuk disampaikan kepada pimpinan pemerintah kelurahan, mengingat frekuensi pertemuan rutin secara informal oleh kelompok pemuda, dan aktif serta energiknya kelompok keagamaan pemuda yang ada dikelurahan tingkulu. Namun di sisi lain, informasi yang jelas tentang legitimasi yang diberikan oleh aturan baik setingkat perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan, yang meliputi pelayanan public di setiap tingkatan pemerintahan, masih belum tersosialisasi secara maskimal, setiap tingkatan pemerintah sekalipun, khususnya pemerintah kelurahan tingkulu terkesan enggan untuk menyebarluaskan paying hukum tersebut, sehingga hampir sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan peran serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan, khususnya pelaksanaan pemerintahan yang ada di kelurahan Tingkulu. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peran masyarakat dalam mengawasi kinerja aparatur pemerintah kelurahan melalui
kelompok
atau
organisasi
kemasyarakatan
seperti
Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Karang Taruna yang ada di Kelurahan Tingkulu, belum maksimal disebabkan tidak aktifnya kepengurusan LPMK itu sendiri, serta kesibukan dari masing-masing pengurus dalam menjalankan aktifitas kerja sehari-hari, begitu pula Karang Taruna yang ada 9
dikelurahan tingkulu sampai saat ini sudah tidak aktif lagi, sejak didirikan dari tahun 2008 hanya bertahan satu tahun sampai dengan tahun 2009. 2. Peran masyarakat dalam mengawasi program-program di Kelurahan Tingkulu belum maksimal, disebabkan masih kurangnya sosialisasi program oleh pemerintah kelurahan, dan masih rendahnya keingintahuan masyarakat terhadap program pemerintah kelurahan. 3. Kinerja pemerintah kelurahan yang belum maksimal dibuktikan dengan tingkat kedisiplinan aparat yang masih rendah, berbelit-belitnya pelayanan yang diberikan, serta tidak efektif dan efisien waktu pelayanan, tidak ada tindak lanjut dari masyarakat untuk mengkontrol bahkan mengkritik lemahnya kinerja pemerintah tersebut, diakibatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai legitimasi melalui aturan hukum tentang hak dan kewajiban masyarakat melakukan pengawasan kepada pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan. Saran Saran dalam penelitian ini adalah: 1. Pemerintah kelurahan diharapkan lebih mengintensifkan pembinaan, motivasi kepada
organisasi
kemasyarakatan
yang
ada
dikelurahan
Tingkulu,
mengaktifkan kembali Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, agar lebih berperan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Pemerintah Kelurahan lebih optimal lagi mensosialisasikan program-program pemerintah kelurahan tingkulu, agar warga masyarakat mengetahui program pemerintah kelurahan. 3. Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan Tingkulu melalui pembinaan pimpinan dan pelatihan-pelatihan yang seyogyanya diselenggarakan oleh pemerintah Kota Manado, serta sosialisasi mengenai aturan hukum tentang pengawasan masyarakat.
10
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta Agus, Dwiyanto. 1995. Pelayanan Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta University Press, Yogyakarta Amirin, Tatang, M. Drs. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Raja Grafindo Persada, Jakarta Bayu Suryaningrat. 1976. Pemerintahan dan Administrasi Desa. Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri, Jakarta Bohari. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta : Rajawali Press.Bintoron, Tjokroamidjojo. 1978. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta Certo, Samuel C. & S. Travis Certo. 2006. Modern Management, Pearson Prentice Hall. Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung : PT. Alumni Eko, Sutoro. 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. APMD Press, Yogyakarta Handoko, T. Hani. 1995. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE. Harahap, Sofyan Syafri. 2000. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Pustaka Quantum. Husein Umar. 2003. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hikmat, Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press (HUP), Bandung Jhon Salindeho, 1998. Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta Inu Kencana Syafie. 1994. Etika Pemerintahan. Rineka Cipta, Jakarta Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan, PT.Gramedia Utama, Jakarta Koentjaraningrat. 1991. Metode-metode Penelitian Masyarakat. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta M. Manullang, 1977. Dasar-dasar Manajemen. Medan: Monara. MH.Saragih. 1982. Sistem Pengawasan dalam Organisasi, Jakarta: Rajawali Press. Maman Ukas. 2004. Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi. Bandung: Penerbit Agnini. Maskun, Sumitro. 1993. Pembangunan Masyarakat Desa. Media widya Mandala, Yogyakarta Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta Prasadja, Buddy. 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. CV.Rajawali, Jakarta Prastowo, A. 2010.Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif.Jogjakarta : DIVA Press Prayudi, 1981 Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta Sangarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survai. LP3ES, Yogyakarta Saiful Anwar, 2004 Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. …………………..., 1989. Filsafat Administrasi. Jakarta: Haji Mas Agung. S.P. Hasibuan, M. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
11
Silalahi, Ulbert. 2002. Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Simamora, Henry. 2004 Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: YKPN Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat.Bandung : PT. Refika Aditama Suyanto, Bagong. 2006. Metode Penelitian Sosial. Kencana, Jakarta Sukarno K. 1992. Dasar-Dasar Managemen¸ Miswar, Jakarta Syarifin, Jubaedah Dedah. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. CV.Pustaka Setia, Bandung Solihin, Dadang. 2001. Kamus Istilah Otonomi Daerah, Jakarta: ISMEE. Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2003. Penataan Birokrasi Publik Era Millenium. YPAPI, Yogyakarta Terry, George R. 1986. Asas-asas Manajemen Alih Bahasa; Winardi. Bandung: Penerbit Alumni. Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan.Yogyakarta : Pustaka pelajar. Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan dan Perdamaian. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Wasistiono, Sadu. 2001. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Fokumedia, Bandung Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta Winardi, 2000, Manajer dan Manajemen. Bandung: Citra Aditya Bakti. Yani, Ahnad. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. PT.Grafindo Persada, Jakarta Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tentang Kelurahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaaraan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Thn. 2004
12
