DIKTAT
PENGANTAR SOSIOLOGI KEWARGANEGARAAN
Disusun oleh. SAMSURI, M.Ag.
JURUSANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DANHUKUM FAKULTASILMUSOSIALDAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERIYOGYAKARTA 2008
KATA PEI\GANTAR
Ada dua arasandiktat ini dihadirkan.pertama, kajian kewarganegaraan yang dinamisdari perspektifsosiologi masihterbatasjumlah dalamedisiBahasa Indonesia.padaharuntuk dunia akademikdi ruar perguruantinggi Indonesi* kajiansosiorogikewarganegaraan sudahtumbuhrebihdari rimaputuh tahunyang lampau' untuk itu, penuris menyusun bahan ini untuk mengantarkanapa saja gagasanawal kajian sosiorogikewarganegaraan. Kedua,sebagaipengantar,diktat ini dimaksudkanuntuk merengkapi bahan kajian yang terah ada terutama di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakurtas Irmu Sosiar dan Ekonomi UniversitasNegeri yogyakarta, di manadi rembagaini terdapatkajian yang secaraeksplisit membahas mengenaikewarganegaraan,yakni Mata Kuliah llmu Kewarganegaraan dan Mata Kuriah pendidikan Kewarganegaraan. Kehadiran diktat ini diharapkanmenyemarakan dan memenuhi keterbatasan referensi Penulisdiktat ini menyadaribahwa materi diktat masih amat sederhana dan terbatas.Kesadaranini muncur terutamakarenasajiannyamasih bersifat transferinformasi,dari BahasaInggris ke dalamBahasaIndonesiadan disusun sedemikianrupadarambentukbahan bacaanini. sungguhpun demikian,penuris berharapdiktat ini dapatberguna. Penulis mengucapkanbanyak terimakasih kepada korega di Jurusan PendidikanKewarganegaraandan Hukum FISE LrNy yang terah menyokong penulisandiktat ini. Tak rupa penuris sampaikankepadapihak fakurtasyang memfasilitasi kegiatanpenulisandiktatini.
Yogyakarta,November 200g Penulis
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II TEORIKAJIAN KEWARGANEGARAAN............... f. {ewarganegaraanLiberal B. Kewarganegaraan Republikan C. KewarganegananKomunitarian.. D. Kewarganegaraan Demokratis Radikal............. .......' BAB III HAK-HAK KEWARGANEGARAAN MODEL MARSHALLIAN A. Hak-hakSipil Kewarganegaraan B. Hak-hakPolitik Kewarganegaraan C. Hak-hakSosial Kewarganegaraan
II
iv t-7 8-16
t7-25
BAB IV DARI WELFARESTATEHINGGAINDUSTRIALCITIZENSHIP : KRITIK TERHADAPTEORIHAK-HAKKEWARGANEGARAAN MODEL
26-62
BABV MODALSOSIALMASYARAKATKEWARGAAN
63-78
MARSHALLIAN
A. Masyarakat Kewargaan B. ModalSosial BAB VI PENUTUP: TANTANGANKAJIANKEWARGANEGARAAN DAFTARPUSTAKA
79-82
BAB I PENDAHULUAN
Arus-utamakajian kewarganegaraan (citizenshipstudies) tampak rebih menitikberatkanperhatiannyakepadapersoaran hak dan kewajibanwarga negara yang bertalianerat denganposisi dan
statusindividu sebagaianggotakomunitas
politik bernamanegara.selain itu, status warganegaralebih banyakdiwarnaioleh kedudukanhukum yang berdampakkepadapersoaran priverege
sebagaianggota
(warganegara)sebuahnegara. Kewarganegaraan (citizenship)memiriki banyak perspektif pengertian. Perbedaan pengertiancenderungdilekatkankepadadisiplin apayangmemberikan pendefinisiannya.Konsepkewarganegaraan secaraklasik selaludikaitkankepada kenggotaanseorangindividu kepada ikatan poritik sebuahnegara-bangsa akan dikaji dari perspektif politik, ataupun hak-hak dan kewajiban dari status kewarganegaraanseseorangdari aspek hukum (regal). Dari penjelasanitu, kewarganegaraan seraru dilekatkan kepada persoaran identitas poritik kewarganegaraan dan statushukum seseorang sebagaiwarganegara. SeylaBenh abib(2004:,et,*1r:.-ikan kewarganegaraan di dunia modern "membership sebagai in a boundedpoliticar community which wos either a nation-state, a multinational state, or a commonwealth stntcttlre.,, Sedangkan warganegarasebagai"individual who hqs membership rights to reside within a territory, who is subiectto the state'sadministrotive.iurisdiction, andu,ho is also.
ideolly, a member of the democratic sovereign in the name of whom laws are issuedand administrationis exercised'(Benhabib ,2004:fiflql) Perhatianterhadap kajian warga negara dari aspek sosiologi di dunia akademik sebenarnyabukanlahhal baru. Thomas Humprey Marshall, seorang sosiologInggris,dikenalsebagaiperintiskajiankewarganegaraan dengananalisis sosiologis.Dalamceramahpada1949yangmemberikaninspirasikepada sosiolog dan ilmuwan sosial generasiberikutnya,Marshall menyampaikanperkembangan hak-hakkewarganegaraan dalam tiga periodemulai abad ke-lg hingga abadke20. Hak-hak kewarganegaraan tersebutmeliputi hak sipil, hak politik, dan hak sosial. untuk keperluankajian sosiologikewarganegaraan, buku ini mengikuti Bryan S. Turner (1999) akan membahasinstitusi-institusikewarganegaraan, identitassosial,hakekatketidaksetaraan dan aksesterhadapsumber-sumber daya sosio-ekonomi. Menurut Turner (1999:263), model ,.politik,' kewarganegaraan secaratipikal memiliki satu fokus yang lebih tajam tentang hak-hak politik, negaradan individu. Sejarahide-ide politik tentang kewarganegaraan dimulai denganteori kontrak sosial Jean JacquesRousseauserta teori hak dari Johann Gottlieb Fichte daripada teorisasi "kewarganegaruandan kelas sosial" dari Marshall. Dari hal tersebut,menurut Turner (1999), para sosiolog mencurahkan perhatian untuk memahami bagaimana institusi-institusi kewarganegaraan melindungi individu-individu dan kelompok-kelompok (warga negara) dari dampak negatif dan tindakan tanpa tujuan dari pasar dalam suatu masyarakat
kapitalis' Fokus terhadap potensi redistributif dari institusi kewarganegaraan (fungsi alokatif) memberikan dasar bagi pendekatan sosiorogis terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang keadirandan kesetaraan.Jadi, kewarganegaraan mengkontror akses individu-individu dan kerompok_kerompok terhadap kelangkaansumberdaya dalammasyarakat. Meminjam istilah Marshall,hak-hak dan kewajiban regar setelahd'embagakan sebagaiposisi status formal. pada gilirannya hak dan kewajiban tersebut memberi rukyatsebutanformar untuk sumberdaya yang terbatasdan dengan..sumber-sumber daya,,terutamasumber daya ekonomi sepertikeamanansosiar,perawatan kesehatan,subsidiperumahan, paket pensiun' ataupunkonsesipajak. "sumber daya,,termasukaksesterhadap sumber-sumberdaya atau "barang-barang,, yang secara kurturar diinginkan, seperti di dalam kerangka kerja liberal tradisional yaitu hak untuk berbicara denganbahasayang dipunyai seseorang di arenapublik atau hak yang berkaitan dengan kebebasanberagama.sumber-sumber daya ini termasuk tidak hanya sumberdaya ekonomitradisionarsepertiperumahan, kesehatan,penghasilan,dan pekerjaan,tetapijuga sumberdaya kultural dapatdikonseptualisasikan di dalam paradigmamodalkultural(cultural capital)melaluiteori-teorisosiologiBourdieu. secara skematismoder sosiorogikewarganegaraan tersebutdapat digambarkan sebagaiberikut. MenurutEngin Isin dan Bryan S. Turner(2007),kewarganegaraan modem disusun secara historis dari aspek hak-hak dan kewajiban-kewajibanyang berkaitan dengan kerja, rayananpubrik dan keorangtuaanatau pembentukan kefuarga. Kewarganegaraandidefinisikan
sebagai keanggotaanuntuk suatu
masyarakatmerarui hak-hak yang terhimpun dengan
perayanan,dan mungkin
yang paling kentara iarah daram har sistem nasionar perpajakan. Moder kewarganegaranini sebagaihak-hak sosiarsecaraerat dikaitkan dengansejarah hak-hakkewarganegaraan menurutsosiorogInggris, ThomasHumprey Marshail (1893-1982), yakni meriputihak sipil,hak poritik, danhak sosiar.
Gambarl. ModerKajianSosiorogi Kewargane garaanMenurut Bryans.Tumer
(teee)
Kewarganegataan model Marshalliantelah diperluasdan diperdalam oleh pendekatan-pendekatanyang menekankan fleksibiritas keanggotaan sosiar, pembatasan-pembatasan kewarganegaraansemata-matasebagaihak, dan dengan perspektifyang membentukidentitas dan perbedaan.perhatian untuk membera hak asasi manusia sering merampaui pembelaan kewarganegaraansebagai pelabelan,statusdan keanggotaan sosiar. Isin danTurner(2007:5) menekankan kompatibilitas krusial kewarganegaraan dan
hak asasi manusia" pembentukan
pentingnya kewarganegaraandalam masyarakat demokratis yang efektif. Kewarganegaraanmenjadi esensialuntuk menanamkan keutamaan-keutamaan kewargaan(civic virtues)dan nilai-nilai demokratis.Kewajiban kewarganegaraan seharusnya tidak dipisahkanbegitutajam dari hak asasimanusia.Di
sini Isin dan
Turner (2007: 5) berupaya untuk mengembangkan sebuah gagasanhak-hak (seperti "hak-hak mobilitas dan transaksi") yang relevan terhadapglobalisasi. Meskipun globalisasisering dianggapuntuk menciptakan suatu dunia di mana kewarganegaraan kehilanganmaknapentingnya,menunjukkanbetapapentingnya untuk lembaga-lembaga politik kontemporer. Institusi kewarganegaraan dalam tradisi budaya politik Barat diawali sejak Yunani kuno dan Romawi. Hak-hak kewarganegaraan menjadi signifikan sebagaiaspekpolitik modern hanyaketika berkaitandenganperistiwa-peristiwa revolusioneryang menerapkannorma-norrna politik yunani kuno dan Romawi seperti Perang KemerdekaanAmerika, dan Revolusi perancis. Di perancis, kewarganegaraan merupakanhasil dari Pencerahan rasionaldan dinyatakansecara radikaldalamtulisan-tulis an paraaristokratseperti Marquisde Condorcet (17431794),yang menjadi pelopor hak-hak perempuansebagaiwarga
negaradalam
eseinyapada 1790,"on giving womenthe right of citizenship"(lsin & Turner, 2007:5-6). Di
Amerika Serikat, topik kewarganegaraanterah memuncurkan
karakteristik yangdijelaskansecaraklasikolehAlexis de Tocquiville(1g05-1g59) dalamduajilid bukunya,Democracyin Americapada lg35 dan 1g40. warga negaradilihat untuk berpartisipasidalamnegarabagianmelalui masyarakatsipil,
yang terbentukdalamsejumlahasosiasisukarela sepertikapel-kapel,denominasidenominasidan kota-kota.Di Inggris,kewargan egaraandibentuk daramkerangka hukumumum(commonraw),yangmenjagaprevirese parapemirikkekayaan,dan menjadipenghalang melawan kekuasaan negaraterhadapindividu.parlemendan pemerintahanhukum (rute of /aw) membenfuk suatu sistem pengawasan melawan muncurnya suatu negara absorutis. Hak-hak warga negara secara esensialmenjadikebebasan-kebebasan negatifdari interferensidaripadahak-hak positif untuk menikmati privelesetertentu. Bentuk-bentukkewarganegaraan ini sangatberbedadari kewarganegaraan sosialdi Jermanera otto von Bismarck di manahak-hakuntuk keamanansosialmenjadi lebih
penting daripadakebebasan
sipil (Isin danTurner,2007:6). Pemahaman kewarganegaraan Marshailian
terah mendominasi
pendekatan-pendekatan sosiologisterhadaphak-hak sosial dalam paruh kedua abadkeduapuluh.Marshail mengusungtiga hak kewarganeg araan:hak_haksipil, politik dan sosial.Hak-haksipit terahberkembang padaabad ke-r7 dan ke-lg sertadifembagakandaramcommonraw, habeascorpus
dan sistemjuri (Isin &
Turner,2007:7). Mendasarkanpada paparantersebut di atas, sebagai pengantarkajian sosiologi kewarganegaraan, buku ini menitikberatkanpijakan pembahasannya kepadateori hak-hak kewarganegaraan dari Marshall. Teori tersebutoleh para ilmuwan politik maupun karangansosiorog dianggapsebagaifondasi kewarganegaraan dari perspektifsosiologi.
kajian
BAB II TEORI KAJIAN KEWARGAIIEGARAAN
Terdapat beberapa pengelompokan teori kajian kewarganegaraan. Janoskidan Gran (2002) membagisedikitnyaadaempatteori kewarganegarirrn, yaitu: teori liberal, kansensus ketertiban, republikanisme dan pluralisme Posmodern moderat. Di pihak rain dengan pembagianyang hampir tidak berbeda, Gerard Delanty (2004) mengelompokkan ada empat kewarganegaraansebagaiberikut, yaitu
teori
rights discourse of liberal theory,
classicol and modern republican theory, communitarianisne,dan radical pluralism. Dalam bab ini akan secara ringkas dan integratif teori-teori kewarganegaraan tersebutdipaparkan.
A. KewarganegaraanLiberal Kewarganegarmnliberal memandangkebebasan individual yang memuat di dalamnyasejumlahhak-hakdasarsebagaiprinsip utama,seperti:hak hidup, hak kebebasan,dan hak milik. Tokoh utamakonsepsikewarganegaraan liberal ialahJohnLockedanJohnstuartMill (Schuck,2002:132-134). Teori KewarganegaraanLiberal menyatakanbahwa kewarganegaraan mulai
dari
individu. pandangan liberarisme individual membentuk
pandangannya dari semuaagregasisosiar,termasuknegara.pemahamanhakekat
