1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU, Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan; b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan; c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, mustahiq dan Amil Zakat, serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Zakat. Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
2
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang.undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RlAU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. 3. Gubernur adalah Gubernur Riau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. 5. Kanwil Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Riau. 7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Riau. 8. Pengelolaan Zakat adalah Aktivitas yang dilaksanakan Badan AmiL Zakat dan Lembaga Amal Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat. 9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh orang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat. 10. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 11. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pacta waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
3
12. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 13. Rikaaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan. 14. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya. 15. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bershadaqoh. 16. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat. 17. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam. 18. Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang selanjutnya aisingkat BAZ adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan Islam. 19. Dewan Pertimbangan adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang memberikan pertimbangan kepada badan Pelaksanan Amil Zakat. 20. Komisi Pengawas adalah unsur Lembaga Badan Amil Zakat yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif clan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris clan Kafarat serta penelitian dan pengembangan pengelo1aan zakat. 21. Badan Pelaksana adalah unsur Lembaga Badan Amil Zakat yang bertugas melaksanakan tugas Administratif dan. teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat serta penelitian clan pengembangan pengelolaan zakat. 22. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga pengelola Zakat. Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris clan Kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat clan oleh masyarakat yang bergerak di bidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh Pemerintah. 23. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat dan semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan Zakat, Infaq, Shadaqoh, :Hibah Wasiat, Waris. Kafarat clan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris untuk melayani Muzakki yang berada pada Desa/Kelurahan, instansi-instansi Pemerintah dan Swasta. 24. Nisab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya; 25. Haul adalah Masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan qomariah. Tahun qomariah, Panen atau pada saat menemukan Rikaaz.
4
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqoh berdasarkan iman dan taqwa. keterbukaan dan kepastian hukum sesuai hukum hukum Islam, Pancasila, Undangundang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Pengelolaan zakat bertujuan : a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Shadaqoh sesuai dengan tuntutan agama Islam. b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. c. Meningkatkan basil guna clan daya guna Zakat, Infaq, Shadaqoh. BAB III PENGELOLAAN ZAKAT Bagian Pertama Pengelola dan Pengumpul Zakat Pasal 4 Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dilakukan oleh BAZ dan LAZ Pasal 5 (1). Zakat terdiri dari Zakat Mal dan Zakat Fitrah. (2). Jenis Harta yang dikenai Zakat Mal adalah : a. Emas, Perak dan Uang; b. Perdagangan dan Perusahaan; c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan; d. Hasil Pertambangan; e. HasiL Peternakan; f. Hasil Pendapatan Jasa; g. Rikaaz. (3). Perhitungan Zakat Mal menurut Nisab dan Haul, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam. Pasal 6 (1). Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzakki. (2). Pengelola Zakat BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam Pengelolaan zakat. Pasal 7 BAZ dapat menerima harta selain Zakat yaitu Infaq dan Shadaqoh.
5
Pasal 8 (1). Setiap orang yang beragama Islam atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam yang hartanya telah mencapai Nisab dan Haul, berkewajiban menunaikan zakat melalui BAZ atau LAZ. (2). Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam. (3). Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau LAZ. (4). Zakat yang telah dibayarkan berdasarkan tanda bukti pembayaran dari BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba pendapatan Slsa kena pajak clan Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Pendayagunaan Zakat Pasal 9 (1). Hasil Pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kebutuhan komsumtif mustahiq dengan persyaratan-persyaratan sebagal berlkut : a. Hasil Pendataan dan penelitian kebenaran mustaqhid 8 asnaf, Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Sabillillah clan Ibnusabil. b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. c. Mengutamakan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. (2). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq clan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan: a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi clan ternyata masih terdapat kelebihan. b. perdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. (3). Persyaratan dan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkari dengan Keputusan BAZ yang berpedoman kepada Peraturan yang berlaku. Pasal 10 Hasil Infaq dan Shadaqoh sebagaimana dimaksud Pasal 7 disalurkan sesuai dengan niat, munfiq dan mutashaddiq. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI BAZ Pasal 11 Struktur Organisasi BAZ terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang dalam Pelaksanaanya dibantu oleh divisi-divisi.
6
Pasal 12 (1). Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari Seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta Anggota sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang. (2). Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas Seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris serta Anggota sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang. (3). Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, Ketua I, Ketua II, Sekretaris. Sekretaris I Sekretaris II Bendahara Divisi Pengumpulan, divisi Pendismbuslan, divisi Pendayagunaan dan divisi Pengembangan. (4). Dewan Pertimbangan. Komisi Pengawas .dan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan Fit and Proper Test oleh Pemerintah, DPRD clan Kantor wilayah Departemen 1 Agama. Pasal 13 (1). Pengangkatan Pengurus BAZ ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui Fit j and Proper Test oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama clan f Persetujuan DPRD setelah melalui tahapan sebagai berikut : a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, Cendikiawan, tenaga Profesional, praktisi pengelola zakat clan lembaga swadaya masyarakat yang terkait Berta unsur Pemerintah Daerah. b. Menyusun Kriteria calon pengurus BAZ Daerah Provinsi; c. Mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZ Daerah Provinsi secara luas kepada masyarakat; d. Melakukan Penyeleksian terhadap calon Pengurus BAZ Daerah Provinsi sesuai dengan keahliannya. (2). Masa kepengurusan BAZ untuk satu periode selama 3 (tiga) tahun. (3). Ketua BAZ yang Lelah menyelesaikan tugas selama satu periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali sebagai Ketua BAZ hanya untuk satu periode berikutnya. BAB V UNIT PENGUMPUL Pasal 14 (1). BAZ dapat membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Organisasi Profesi yang berkedudukan di tingkat Provinsi yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Pengurus BAZ. (2). Prosedur Pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. BAZ mengadakan pendataan berbagai Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD. Perusahaan Swasta dan' Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud ayat b. BAZ mengadakan kesepakatan dengan pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta clan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk membentuk UPZ.
7
BAB VI LEMBAGA AMIL ZAKA T Pasal 15 Pembentukan LAZ diiakukan sepenuhnya atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang Kemaslahatan Umat Islam. Pasal 16 (1). LAZ sebagaimana dimaksud Pasal15 dikukuhkan oleh Gubernur. (2). Pengukuhan LAZ sebagaimana dimaksud ayat' (1) dilakukan atas I permohonan Lembaga Masyarakat setelah memenuhi Persyaratan sebagai berikut: a. Berbadan Hukum; b. Memilki Data Muzakki Mustahiq; c. Telah Beroperasi minimal 2 tahun; d. Memilki Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama 2 tahun terakhir; e. Memilki Wilayah Operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat lembaga berada; f. Mendapat Rekomendasi dari Kanwil Departemen Agama; g. Telah mampu mengumpulkan dana Rp.5OO.OOO.OOO,-(lima ratus juta rupiah)dalam satu tahun; h. Melampirkan surat penyataan bersedia disurvei oleh Tim yang di bentuk oleh Kanwil Departemen Agama dan diaudit oleh Akuntan Publik; i. Dalam Melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Kanwil Departemen Agama. (3). Pengukuhan tidak disetujui dan atau dibatalkan dan dicabut apabila 1 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 17 (1). BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq, Shadaqoh sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (2). Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur clan DPRD serta 'I dipublikasikan melalui media massa. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), BAZ mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan terhadap pengelolaan zakat. Pasal 19 (1). Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 berkewajiban memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum clan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
8
(2). Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 mempunyai fungsi: a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan hukum zakat, infaq, shadaqah yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ dan LAZ. c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komls1 Pengawas. d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat. Pasal 20 (1). Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 11 melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksakan Badan Pelaksana. (2). Komisi Pengawas mempunyai tugas: a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan. d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang- undangan. e. Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit pengelola zakat. Pasal 21 (1). Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal12 melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah. (2). Badan Pelaksana mempunyai tugas : a. membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat; b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Menyusun laporan tahunan; d. Menyampaikan laporan pertanggunjawaban kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD. e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun ke luar. f. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah yang berwenang melalui media massa setempat, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku terakhir.
9
BAB VIII LINGKUP KEWENANGAN BAZ Pasal 22 BAZ berwenang mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris pada instansi/lembaga pemenntah dan swasta, perusahaan-perusahaan di tingkat Provinsi. Pasal 23 (1). Pembayaran zakat dan pelaksanaan infaq clan sadaqah dapat dilakukan kepada UPZ dan BAZ secara langsung ataupun melalui rekening Bank yang terpisah sesuai dengan peruntukannya. (2). Terhadap Muzakki yang melalaikan kewajibannya, BAZ dapat secara tegas dan proaktif untuk mengambil zakat tersebut. Pasal 24 (1). BAZ Provinsi mempunyai hubungan kerja yang. bersifat koordinatif, konsultatif, clan informatif dengan BAZ Nasional, BAZ kabupaten/Kota, clan BAZ Kecamatan. (2). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat (I), BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi dilingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi satu sarna lain. Pasal 25 Setiap pimpinan di lingkungan BAZ bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing clan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 26 Setiap pimpinan dilingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. PasaI 27 Setiap kepala Divisi BAZ menyampaikan laporan dan menampung laporan-laporan berkala BAZ serta. menyampaikannya kepada Kewa BAZ melalui Sekretaris BAZ. Pasal 28 Seriap laporan yang diterima oleh Ketua BAZ, wajib diolah dan digunakan sebagai beban untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan araban kepada bawahannya. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29 (1). Pembinaan terhadap Muzakki dan mustahiq dilakukan oleh BAZ.
10
(2). Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ, dilakukan oleh Komisi Pengawas BAZ. (3). Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, Komisi Pengawas wajib menggunakan jasa akuntan publik atau lembaga keuangan pemerintah. (4). Tata cara pembinaan clan pengawasan terhadap LAZ diatur lebih lanjut oleh Gubernur. Pasal 30 (1). BAZ memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Gubernur clan tembusannya disampaikan kepada DPRD. (2). Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh BAZ paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun. Pasal 31 Masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan BAZ clan LAZ BAB X SANKSI Pasal 32 Setiap Muzakki yang karena sengaja atau karena kelalaiannya tidak menyalurkan zakat Mal melalui Lembaga Resmi Pengelola Zakat, dihukum sebagai berikut : a. Diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali. b.Apabila teguran sebagaimana dimaksud huruf a tidak di indahkan, maka diumumkan namanya melalui Media massa. c. Diwajibkan membayar zakat clan dikenakan hukuman denda.' Sebesar sepersepuluh zakat yang wajib ditunaikannya. Pasal 33 Setiap orang atau Badan/Lembaga yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat, yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 clan Pasal 16 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan clan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 34 (1). Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat clan atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat waris clan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan clan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2). Setiap petugas BAZ yang melakukan tindak pidana dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.
11
BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 35 (1). Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. (2). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Memanggil seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; h. Menghentikan penyidikan; i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan. (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana ayat (1) wajib membuat berita acara setiap tindakan : a. Pemeriksaan tersangka; b. Penyitaan benda; c. Perusakan rumah; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Memeriksa ditempat kejadian. (4). Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirim kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 37 Untuk kelancaran administrasi BAZ, Pemerintah Daerah menempatkan struktur kelembagaan di bawah Sekretariat Daerah. Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ hingga mencapai kemandirian sebagaimana dimaksud Pasal 17, Pemerintah Daerah menganggarkan biaya operasional dalam APBD.
12
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. (2). Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan; Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.
Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 16 Februari 2009 GUBERNUR RIAU
Drs RUSLI ZAINAL Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 17 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU H. WAN SYAMSIR YUS pembina Utama Madya NIP. 19530305 197306 1003 LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR :2
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR : 6 TAHUN 2005 TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK SELATAN, Menimbang
: a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
b.
bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran Agama Islam adalah tercermin dari pakaiannya dalam kehidupan sehari-hari; bahwa menutup aurat di dalam Islam hukumnya adalah wajib, baik dalam ibadah yang bersifat mahdah maupun yang bersifat ammah ; bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.
c. d.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan. 3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Permusyawaratan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Karyawan/Karyawati Pemerintah adalah orang yang bekerja pada Kantor Pemerintah. 6. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan Islam. 7. Masyarakat Kabupaten Solok Selatan adalah orang yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Solok Selatan. BAB II MAKSUD,TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Pertama Maksud Pasal 2 Maksud Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi masyarakat merupakan perwujudan seseorang atau masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta’ala serta taat mengamalkan Agama Islam sekaligus melestarikan pakaian adat.
3
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah : 1) Membentuk sikap sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia; 2) Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan seharihari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun di hadapan umum; 3) Menciptakan masyarakat yang mencintai Budaya Islam dan Budaya Minangkabau; 4) Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah “syara’ mangato adat memakai”. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri, sebagai identitas Muslim dan Muslimah, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain. BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN Bagian Pertama Kewajiban Pasal 5 Setiap Siswa/Siswi SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK dan Karyawan/Karyawati diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi Mahasiswa/Mahasiswi TNI dan Polri dan masyarakat umum adalah bersifat himbauan. Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 6 (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan pada : a. Kantor-kantor Pemerintah dan Swasta; b. Sekolah-sekolah Negeri dan Swasta, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK; c. Lembaga-lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah; d. Acara-acara resmi; (2) Bagi TNI Polri, Mahasiswa/Mahasiswi dan masyarakat umum dihimbau untuk berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada acara hiburan umum.
4
Pasal 7 (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi Karyawan / Karyawati pada Kantor Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut : A. KARYAWAN : 1) Memakai celana panjang ; 2) Memakai baju lengan panjang / pendek. B. KARYAWATI : 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul; 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki; 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada. (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat), serta pusar tidak terbuka. (3) Ketentuan mengenai Model Pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 (1) Ketentuan memakai Pakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa / Siswi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut : A. LAKI-LAKI : 1) Memakai celana panjang; 2) Memakai baju lengan panjang / pendek. B. PEREMPUAN : Memakai baju lengan panjang yang menutup pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut; 1) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki; 2) Memakai kerudung yang menutup rambut, telinga, leher dan tengkuk serta dada. (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat) serta pusar tidak terbuka. (3) Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Karyawan / Karyawati. Pasal 10 Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, menyesuaikan dengan jenis acara dan ketentuan yang berlaku setempat.
5
BAB IV SANKSI Pasal 11 Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Bagi Karyawan / Karyawati / Dosen / Guru-guru dikenakan sanksi dengan ketentuan Disiplin Pegawai. b. Bagi Siswa / Siswi dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut : 1) ditegur secara Lisan; 2) ditegur secara tertulis; 3) diberitahukan kepada orang tua; 4) tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di sekolah; 5) dikeluarkan / dipindahkan dari sekolah. c. Bagi Panitia yang menyelenggarakan Acara Resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar Panitia menertibkan undangan; BAB V PEMBIAYAAN Pasal 12 Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VI PENGAWASAN Pasal 13 Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Masyarakat. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja di daerah Kabupaten Solok Selatan. (2) Bagi Karyawan / Karyawati, Mahasiswa / Mahasiswi, Siswa / Siswi dan Pelajar serta masyarakat yang tidak beragama Islam busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
6
(2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan
Ditetapkan di Padang Aro Pada Tanggal, 12 September 2005 BUPATI SOLOK SELATAN
SYAFRIZAL Diundangkan di Padang Aro Pada Tanggal, 13 Oktober 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,
ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBA Pembina Tk. I. NIP. 010122943 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2005 NOMOR
1
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG WAJIB BACA TULIS AL-QURAN BAGI SISWA SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH, SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH DAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA CALON PENGANTIN YANG BERAGAMA ISLAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimban:
a.
b.
c.
d.
e.
bahwa AI-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata’ala kepada Nabi Muhammad, sebagai salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya; bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; bahwa Pendidikan Alqur’an di Indonesia sebagai Sub Sistim Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya; bahwa kemampuan membaca Al-Quran bagi anak didik merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti Strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya; bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan Kitabbullah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib baca tulis AL-Quran bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah,Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Serta Calon Pengantin yang beragama Islam
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BACA TULIS AL-QURAN BAGI SISWA SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIAH, SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH DAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA CALON PENGANTIN YANG BERAGAMA ISLAM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin; 3. Wajib Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf arab atau latin dan sebagainya;
4
4. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkanNya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah; 5. Wajib Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya untuk menjadikan siswa dan masyarakat pandai baca tulis Al-Qur’an dengan baik dan benar; 6. Wajib membaca AI-Qur'an dengan baik dan benar adalah Kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an dengan Fasih sesuai dengan Ilmu Tajwid; 7. Siswa Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Siswa SD, adalah Siswa SD / Madrasah lbtidaiyah (MI) se Kota Banjarmasin; 8. Siswa Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SMP adalah Siswa SMP /Madrasah Tsanawiyah (MTs) Se Kota Banjarmasin; 9. Siswa Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa SMA adalah Siswa SMA / SMK / Madrasah Aliyah se Kota Banjarmasin; 10. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan bagi yang beragama Islam; 11. Masyarakat adalah masyarakat Kota Banjarmasin; 12. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama Islam dan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se Kota Banjarmasin; 13. Kantor Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin; 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2 Maksud wajib baca tulis Al-Quran bagi Siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin yang beragama Islam adalah untuk membentuk Insan Kamil atau Muslim / Muslimah yang Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an. Pasal 3 Tujuan wajib baca tulis Al-Qur'an bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin yang beragama Islam adalah : a. Tujuan Umum Tujuan Umum adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin dan masyarakat : 1. Memiliki sikap sebagai seorang muslim/muslimah yang baik dan berakhlak mulia; 2. Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala; 3. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
5
b. Tujuan Khusus Tujuan Khusus wajib baca tulis Al-Qur'an adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ MA serta calon pengantin : 1. Mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharihari; 2. Mampu memahami dan menghapal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaanShalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Mushalla/langgar, serta dapat menjadi imam yang baik dalam Shalat. Pasal 4 Fungsi wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta Calon Pengantin dan masyarakat adalah dalam rangka membentuk Keluarga Sakinah, mawaddah, warrahmah. BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN Pasal 5 (1) Setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar. (2) Wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan klasifikasi: a. Lancar baca tulis Al-Qur'an dengan mengenal Tajwid dasar; b. Lancar baca tulis Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan Tartil; c. Pandai dan fasih baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya. Pasal 6 (1) Setiap Sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA agar menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur’an melalui intrakurikuler. (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an untuk belajar baca tulis Al-Qur'an di MDA / MDW / MDU atau di TPA dan TPSA, Masjid, Musholla/Langgar dan sebagainya. (3) Kepada Pemerintah kota dan masyarakat serta orang tua siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 7 Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait; b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk wajib baca tulis Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru bagi satuan pendidikan yang belum ada;
6
c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur’an adalah Guru Pendidikan Agama Islam satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru pembimbing TPA/ TPSA / MDA atau dari Guru Mengaji dan Tokoh masyarakat setempat; d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 8 Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik . sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga informal lainnya. Penilaian atas wajib baca tulis Al-Qur’an dititik beratkan pada kemampuan baca tulis Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya. Penilaian bagi siswa yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur’an melalui Instansi terkait. Penilaian hasil belajar bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sederajat yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an, sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri bagi satuan pendidikan yang belum ada.
Pasal 9 (1) Hasil penilaian pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajat diberikan Sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/ evaluasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan. (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhubungan dengan MI,MTs, dan MA harus mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Agama Kota Banjarmasin. Pasal 10 (1) Setiap pasangan calon Pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib baca tulis Al-Qur'an dengar baik dan benar. (2) Kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut. BAB IV SANKS1 Pasal 11 (1) Bagi setiap tamatan SD/MI dan atau SMP/MTs yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, temyata tidak mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar dan atau tidak memiliki sertifikat wajib
7
baca tulis Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut. (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan yang diketahui oleh orang tua atau walinya menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti program khusus belajar baca tulis Al-Qur'an, baik yang diadakan di satuan pendidikan tersebut atau pada tempat lain. (3) Bagi Calon Pengantin yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar di hadapan PPN atau Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), maka Pelaksanaan Nikahnya tetap dilangsungkan dengan membuat surat pernyataan sanggup belajar baca tulis Al-Qur’an. Pasal 12 (1) Apabila Sertifikat yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) ternyata mengandung kepalsuan, dikenai sanksi administrasi atau pidana. (2) Sanksi sebagairnana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan Sanksi / Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan Sanksi / Hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 13 (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Tindak Pidana Pelanggaran. Pasal 14 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melakukan Tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang : a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan Rumah; c. Penyitaan Benda; d. Pemeriksaan Surat; e. Pemeriksaan Saksi; f. Pemeriksaan di tempat kejadian. (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 15 Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII PENGAWASAN Pasal 16 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan atau Pejabat lain yang ditunjuk. (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan MI,MTs, dan MA serta calon pengantin dilakukan oleh Kementerian Agama Kota. (3) Walikota dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.
9
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam sehat jasmani dan rohani yang berdomisili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah. (2) Bagi siswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi agama yang dianutnya. Pasal 18 Sertifikat wajib baca tulis Al-Qur’an merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. Ditetapkan di Kota Banjarmasin Pada tanggal 10 Maret 2010
WALIKOTA BANJARMASIN,
H. A. YUDHI WAHYUNI
Diundang di Banjarmasin Pada tanggal 22 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, H. DIDIT WAHYUNIE LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 4
