PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANGKA SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN, Menimbang
: a. bahwa
dalam
rangka
menyelenggarakan
pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya
untuk
ketertiban
menjamin
masyarakat
kepastian
serta
hukum
hukum,
penegakan
pengawasan
produk
daerah
peraturan
perundang-undangan
dan
maupun
lainnya
maka
dibutuhkan petugas/penegak hukum yang mempunyai pedoman berupa peraturan yang mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa untuk memberikan landasan kepastian hukum bagi
pengaturan
sebagaimana membentuk
Penyidik
dimaksud Peraturan
Pegawai
dalam Daerah
huruf
Negeri a,
tentang
Sipil perlu
Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Selatan; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1974
Nomor
55,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1999
Nomor
169,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2002
tentang
Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 5. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
2003
tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka
Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Indonesia
Belitung Tahun
(Lembaran 2003
Negara
Nomor
25,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor
36,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor
58
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor
7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANGKA SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 5. Menteri
adalah menteri
yang menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang memuat ketentuan pidana dan telah berlaku sah serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
7. Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
adalah
kesanggupan
Pegawai
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar
dijatuhi hukuman disiplin. 8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 11. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan
khusus
dan
kewajiban
untuk
melaksanakan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. 12. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah. 13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
BAB II KEDUDUKAN , TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2 PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Pasal 3 (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 4 (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil
orang
untuk
didengar
dan
diperiksa
sebagai
tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut
bukan
merupakan
tindak
pidana
dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i.
mengadakan
tindakan
lain
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5 (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana
yang
ditentukan
dalam
peraturan
perundang
undangan tentang kepegawaian diberikan uang insentif. (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 6 PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban : a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah; b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam
wilayah hukum yang sama; c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal : 1) pemeriksaan tersangka; 2) memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya; 3) penyitaan barang; 4) pemeriksaan saksi; 5) pemeriksaan tempat kejadian; 6) pengambilan sidik jari dan pemotretan. d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui kepala unit kerja masing-masing.
BAB IV
PERSYARATAN PENYIDIK
Pasal 7 (1) Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari : a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani
dan rohani yang dibuktikan
dengan surat
keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan Penilaian
Pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar
Pekerjaan
pegawai negeri paling
sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan di bidang
penyidikan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri melalui Bupati. (3) Persyaratan
sebagaimana
diselenggarakan
dimaksud pada ayat (1)
oleh Kepolisian
Negara
huruf g
Republik
Indonesia
bekerja sama dengan instansi terkait. Pasal 8 (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf
a
sampai
dengan
huruf
f
terpenuhi,
Menteri
memberitahukan nama calon kepada Bupati. (2) Bupati
mengajukan
persyaratan
nama
calon
sebagaimana dimaksud
yang telah
memenuhi
pada ayat (1) kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Pasal 9
(1) Selain
memenuhi persyaratan
Pasal
sebagaimana
dimaksud dalam
7 ayat (1), calon pejabat PPNS harus mendapat
pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. (2) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia
dan Jaksa Agung Republik Indonesia
dianggap menyetujui.
BAB V PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN Pasal 10 (1) Calon
pejabat
PPNS
yang
telah
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9, diangkat oleh Menteri atas usul Bupati. (2) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 11 (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
berbunyi
bersumpah/berjanji:
sebagai
berikut
:
”Demi
Allah,
saya
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian , kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil,
serta
akan
senantiasa
mengutamakan
kepentingan
masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”. Pasal 12 (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal. (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri. (3) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pasal 13 (1) Dalam hal terjadi mutasi baik mengenai jabatan maupun tempat
tugas penyidik pegawai negeri sipil yang bersangkutan, Bupati wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan. (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri. Pasal 14 Menteri dapat melakukan kerja sama dengan Bupati yang membawahi pejabat PPNS dalam rangka pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pejabat PPNS yang bersangkutan. Pasal 15 (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;atau c. atas permintaan sendiri secara tertulis. (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri disertai dengan alasannya. (3) Menteri mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 16 Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
Ditetapkan di Toboali pada tanggal 31 Desember 2010 BUPATI BANGKA SELATAN, ttd JAMRO H. JALIL
Diundangkan di Toboali pada tanggal 31 Desember 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, ttd ANITA ARYANI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 10