PA.Plg

PUTUSAN Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadonah antara : Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 , pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komp. Taman Bukit Raflesia Kel. Karya Baru Kec.

Alang-Alang

Lebar

Kota

Palembang,

dengan

ini

memberikan kuasa kepada Purwata Adi Nugraha, SH, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Ki Anwar Mangku Lrg. Nasional III No. 006 RT. 44 RW. 16, Plaju Ulu – Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2014, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya disebut Penggugat; melawan Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - , pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Komp. Taman Bukit Raflesia Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) MATA MERAH Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada

Syahril Nasution bin Uspan Nasution, pekerjaan Putusan Nomor «0001» Halaman 1 dari 36 Halaman

Wiraswasta, tempat tinggal di Perum.Bukit Permata Indah Blok B 23 Rt.16 Rw.05 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan AlangAlang

Lebar,

Kota

Palembang,berdasarkan

Surat

Kuasa

Insidentil tanggal 25 Juni 2014 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 Juli 2014, selanjutnya disebut Tergugat ; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan; DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 20 Mei 2014 dengan Nomor 0851/Pdt.G/2014/PA.Plg mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,

yang kawin secara Islam pada hari Minggu tanggal 24 Juli 1997 di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Kel. Tanjung Agung Kec. ULU MUSI Kabupaten Lahat sebagaimana Kutipan Akta Nikah. 2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami

istri dan tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Komp. Taman Bukit Raflesia Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang – 30152 Sumatera Selatan.

Putusan Nomor «0001» Halaman 2 dari 36 Halaman

3.

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga)

orang anak, yaitu : 1. Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 1998 (usia 16 tahun 2 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kota Palembang; 2. Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2002 (usia 11 tahun 5 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kota Palembang ; dan 3. Anak 3, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2008 (usia 6 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipil Kota Palembang. Dan sekarang ketiga orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. 4.

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan bahagia, namun setelah memasuki 10 tahun usia pernikahan atau sekitar tahun 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcokan, dimana diketahui tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, TERGUGAT TELAH MENIKAH LAGI DENGAN PEREMPUAN LAIN. 5.

Bahwa pernikahan kedua Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan

Pasal 56 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur sebagai berikut : Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam : (1)

Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari

Pengadilan Agama.


(2)

Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut

pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975. (3)

Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa

izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam : (1)

Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk

memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : a.

Adanya persetujuan isteri ;

b.

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-

isteri dan anak-anak mereka. (2)

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b. Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. (3)

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang

suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. 6.

Bahwa pada saat itu Penggugat telah berniat akan mengajukan perceraian

ke Pengadilan Agama Palembang dan atasan Tergugat yang pada saat itu berstatus


sebagai anggota TNI aktif pun telah mengetahui hal tersebut. Akan tetapi, dikarenakan masih memikirkan anak dan keluarga niat tersebut diurungkan Penggugat. 7.

Bahwa selama ini Penggugat berusaha sabar melihat perbuatan Tergugat

dan berharap Tergugat akan menceraikan perempuan yang dinikahinya tersebut, namun Tergugat tidak pula menceraikannya dan malah telah berani mengajak perempuan yang dinikahinya tersebut ke acara keluarga dimana Penggugat pun hadir dalam acara tersebut. 8.

Bahwa terhadap permasalahan ini pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya kesabaran

Penggugat

sampai

pada

batasnya,

dimana

Penggugat

pun

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. 9.

Bahwa

saat

ini,

Tergugat

diketahui

berkediaman

di

Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) MATA MERAH Palembang, dikarenakan pada tahun 2012 tersandung perkara pidana dan diputus bersalah serta harus menjalani pidana 5 (lima) tahun dan telah dicopot statusnya dari keanggotaan TNI aktif. 10.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Perceraian Penggugat telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;


b.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ; c.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; d.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain ; e.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri ; f.

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; g.

Suami melanggar taklik talak ;

h.

Peralihan

agama

atau

murtad

yang

menyebabkan

terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga. “ Maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat. 11.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang

berbunyi : “ Dalam hal terjadinya perceraian : a.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya; b.

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;


c.

biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. ”

Maka berdasarkan ketentuan di atas Penggugat melalui gugatan ini mohon kepada Majelis Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan hak atas penguasaan dan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1) Anak 1, laki-laki, usia 16 tahun 2 bulan. 2) Anak 2, laki-laki, usia 11 tahun 5 bulan. 3) Anak 3, perempuan, usia 6 tahun. 12.

Bahwa masih berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di

atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebankan kepada Tergugat biaya pemeliharaan anak (hadlanah) per bulan sampai anak berusia dewasa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau total sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dilaksanakan secara TUNAI, SEKETIKA, DAN SEKALIGUS. 13.

Bahwa selain itu selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, terdapat

HARTA BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat, yang terdiri dari : A. Kepemilikan Saham Perusahaan Saham sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) saham berkedudukan di Kota Palembang Prop. Sumatera Selatan dengan Akta Pendirian Notaris. B.Aset Tanah / Properti

(1)Sebidang tanah SHM Sukarami sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi seluas 842 m² (delapan ratus empat puluh dua meter persegi),


beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kelapa Gading Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, atau sekarang masuk wilayah Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. (2) Sebidang tanah SHM Karya Baru sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tgl. 13 Juni 2005 seluas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi), beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, atau sekarang dikenal Komp. Taman Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang – 30152 Sumatera Selatan. (3)Sebidang tanah SHM Karya Baru sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi seluas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi), beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, atau sekarang Kel. Karya Baru Kec. AlangAlang Lebar Kota Palembang – 30152 Sumatera Selatan. (4) Sebidang tanah SHM Talang Kelapa sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi an. Pemegang Hak seluas 237 m² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Talang Kelapa Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. C. Kendaraan Pribadi

(1)1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler 3.8 A/T 4x4 warna Mango Tango tahun 2011 No. Pol. BG NG


(2)1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 200 A/T warna Black tahun 2011 No. Pol. BG AP (3)1 (satu) unit mobil Honda Accord CM 56 VTI.L warna Hitam Metalik tahun 2007 No. Pol. BG QA (4)1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T warna Hitam Metalik tahun 2011 No. Pol. BG RV. (5)1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova V A/T warna Putih tahun 2012 No. Pol. BG RN. (6)1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova E Diesel warna Abu-Abu Metalik tahun 2012. (7)1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalik No. Pol. BG PQ. (8)1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Pol. BG PQ. (9)1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista No. Pol. BG NK. (10)1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna Hitam Metalik No. Pol. BG RI. (11)1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki/Ex 250 warna Hijau tahun 2008 No. Pol. BG US. D. Mobil Truk Pengangkut / Tanki Minyak

(1)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 16 ton merek Hino No. Pol. BG UN. (2)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 16 ton merek Hino No. Pol. BG UD. (3)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 16 ton merek Hino.


(4)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 16 ton merek Nissan Diesel No. Pol. BG UB. (5)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 16 ton merek Nissan Diesel No. Pol. BG UA. (6)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 16 ton merek Nissan Diesel No. Pol. BG UD (7)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 16 ton merek Nissan Diesel No. Pol. BGUD (8) 1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 16 ton merek Nissan Diesel No. Pol. BG UB. (9)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 16 ton merek Nissan Diesel No. Pol. BG UD (10)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 10 ton merek Mitsubishi Fuso No. Pol. BG UB. (11)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 5 ton merek Mitsubishi PS No. Pol. BG MJ. (12)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 5 ton merek Mitsubishi PS No. Pol. BG UM. (13)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 5 ton merek Mitsubishi PS No. Pol. (Hilang). (14)1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 5 ton merek Isuzu Canter No. Pol. BG UA. 14.

Bahwa terhadap harta bersama di atas, mohon kepada Majelis Hakim

Agama yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menetapkan


pembagiannya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut : “ Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” 15.

Bahwa untuk memberikan jaminan agar HARTA BERSAMA tersebut

dalam Point. 13 di atas tidak dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat memandang perlu untuk mengajukan permohonan untuk meletakkan SITA MARITAL (MARITAL BESLAG) terhadap Harta Bersama tersebut, sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN. 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT,

terhadap

Penggugat, PENGGUGAT. 4. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1) Anak 1, laki-laki, usia 16 tahun 2 bulan. 2) Anak 2, laki-laki, usia 11 tahun 5 bulan. 3) Anak 3, perempuan, usia 6 tahun.


5. Membebankan kepada Tergugat biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak berusia dewasa masing-masing sebesar Rp.10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga total sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, secara TUNAI, SEKETIKA, DAN SEKALIGUS terhitung sejak diajukannya gugatan ini. 6. Menetapkan secara hukum harta-harta yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai HARTA BERSAMA untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, yang terdiri sebagai berikut : A. Kepemilikan Saham Perusahaan Saham sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) saham di PT. Kartika Tunggal Putra, berkedudukan di Kota Palembang Prop. Sumatera Selatan dengan Akta Pendirian Notaris 2011. B. Aset Tanah / Properti (1) Sebidang tanah SHM Sukarami sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi seluas 842 m² (delapan ratus empat puluh dua meter persegi), beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kelapa Gading Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, atau sekarang masuk wilayah Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. (2) Sebidang tanah SHM Karya Baru sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tgl. 13 Juni 2005 seluas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi), beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, atau


sekarang dikenal Komp. Taman Bukit Raflesia Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang – 30152 Sumatera Selatan. (3) Sebidang tanah SHM Karya Baru sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tgl. 30 Mei 2006 seluas 34 m² (tiga puluh empat meter persegi), beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, atau sekarang dikenal Komp. Taman Bukit Raflesia Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang – 30152 Sumatera Selatan. (4) Sebidang tanah SHM Talang Kelapa sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Tl.Kelapa/2011 tgl. 23 Maret 2011 an. Pemegang Hak seluas 237 m² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Talang Kelapa Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. C. Kendaraan Pribadi (1)

1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler 3.8 A/T 4x4 warna Mango

Tango tahun 2011 No. Pol. BG NG an.. (2)

1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser 200 A/T warna Black

tahun 2011 No. Pol. BG 1. (3)

1 (satu) unit mobil Honda Accord CM 56 VTI.L warna Hitam

Metalik tahun 2007 No. Pol. BG QA. (4)

1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T warna Hitam

Metalik tahun 2011 No. Pol. BG RV. • (5)

1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova V A/T warna Putih tahun

2012 No. Pol. BG RN.


(6)

1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova E Diesel warna Abu-Abu

Metalik tahun 2012 No. Pol. BG RN . (7)

1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalik No.

Pol. BG PQ. (8)

1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik No. Pol.

BG PQ. (9)

1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista No. Pol. BG NK.

(10)

1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna Hitam Metalik No. Pol. BG

RI. (11)

1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki/Ex 250 warna Hijau tahun

2008 No. Pol. BG US. D.

Mobil Truk Pengangkut / Tanki Minyak

(1)

1 (satu) unit mobil tanki minyak kapasitas angkut 16 ton merek

Hino No. Pol. BG UN an.. (2)


Hino No. Pol. BG UD. • (3)


Hino No. Pol. BG UN. (4)


Nissan Diesel No. Pol. BG UB . • (5)


Nissan Diesel No. Pol. BG UA. • (6)


Nissan Diesel No. Pol. BG UD .


(7)


Nissan Diesel No. Pol. BG UD. (8)


Nissan Diesel No. Pol. BG UB. (9)


Nissan Diesel No. Pol. BG UD an. . (10)


Mitsubishi Fuso No. Pol. BG UB an. . (11)


Mitsubishi PS No. Pol. BG MJ an. . (12)


Mitsubishi PS No. Pol. BG UM an. . (13)


Mitsubishi PS No. Pol. (Hilang) an. . (14)


Isuzu Canter No. Pol. BG UA an. . 7. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan ½ (satu per dua) bagian dari HARTA BERSAMA pada Point. 6 di atas kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus setelah Putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (satu per dua) bagian dari penjualan HARTA BERSAMA pada Point. 6 di atas secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


9. Menyatakan sah dan berharga SITA MARITAL (MARITAL BESLAG) terhadap HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di dalam Point. 6 Amar Putusan di atas, sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 10. Menetapkan beban biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau, jika Majelis Hakim perpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil ; Bahwa disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan menghadap Hakim Mediator Dra.Hj.Nurlaila Thoib, SH.MHI. pada tanggal 22 Desember 2014 akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 22 Desember 2014 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ; Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas tanggal 12 Maret 2014, oleh karenanya ketentuan pasal 3 ayat (1)


Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah terpenuhi ; Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 September 2014 yang pada pokoknya serbagai berikut : (KUTIP JAWABAN TERGUGAT) ; Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 22 September 2014 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 13 Oktober 2014 yang selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; Bahwa pada sidang tanggal 27 Oktober 2014 Penggugat menyampaikan Surat Pencabutan dan menyatakan mencabut gugatan pembagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dan akan dikesampingkan ; Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, tanggal -,

telah

dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1; b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 4 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh KetuaMajelis diberi kode P.2;


c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Anak 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 20 Oktober 1998, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3; d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama : Anak 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 15 Desember 2003, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4; e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Anak 3, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 23 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.5; f. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji bulan Juni 2013 atas nama : telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.6; Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : Saksi I :

, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan M. Mansyur NoKelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat dari sebelah ibu Penggugat; Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Risdan;


Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami-isteri dan Saksi hadir pada pernikahannya; Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Asrama Tentara dan terakhir mereka tinggal di rumah sendiri di Komplek Taman Bukit Raflesia; Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang yang sekarang ketiganya ada dengan Penggugat; Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi Saksi mendapat cerita dari Penggugat yang katanya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat tidak bersedia dimadu; Bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tersebut pada tahun 2007, tapi Saksi tidak tahu nama isteri muda Tergugat tersebut; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 2 tahun lamanya yaitu sejak Tergugat dihukum penjara; Bahwa Tergugat di hukum penjara karena kasus usaha Tergugat; Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, tetapi Penggugat tidak mau lagi; Bahwa Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; Saksi II : , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kalimantan Blok-AO.9 Perumahan OPI Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, dihadapan persidangan


memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah teman Penggugat; Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami-isteri dan Saksi hadir pada pernikahannya; Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah milik mereka sendiri di Perumahan Bukit Raflesia; Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 3 orang; Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat yang katanya sering cekcok dengan Tergugat yang disebabkan adanya wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan Tergugat yang hal tersebut diketahui Penggugat ketika Penggugat menghadiri pernikahan adik Tergugat ; Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat di PTC bersama seorang wanita yang sedang hamil besar, dan dalam waktu yang lain Saksi pernah lagi melihat Tergugat dengan perempuan yang sama dengan membawa anaknya; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS); Bahwa selama Tergugat di Penjara, Penggugat pernah menemui Tergugat; Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak upaya dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;


Bahwa di persidangan Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat, namun Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan menyampaikan bukti surat-surat dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan ; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini serta mohon putusan ; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra.Hj.Nurlaila Thoib, SH.MHI., namun berdasarkan


laporan Mediator tersebut tanggal 22 Desember 2014, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas tanggal 12 Maret 2014, oleh karenanya ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu Keluarga, terbukti Penggugat berada dalam wilayah yurisdikasi Pengadilan Agama Palembang, sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Palembang, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan


pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat ; Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah secara jelas

dalil-dalil

gugatan Penggugat

mengenai

adanya

perselisihan dan

pertengkaran beserta alasannya tersebut, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa izin Penggugat ; Menimbang, bahwa sepanjang adanya pengakuan Tergugat mengenai perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya tidak disangkal oleh Tergugat, pengakuan mana telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg, akan tetapi dalam perkara aquo Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga serta orang dekat kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui sejauh mana tingkat dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara ; Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan saksi orang dekat ternyata dari keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, serta telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikahi perempuan lain tanpa izin dari Penggugat ; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan terlepas ada atau tidaknya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tetapi dengan melihat kehidupan nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat faktanya sudah tidak mungkin untuk dipertahankan, perceraian merupakan jalan terbaik sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan tidak perlu melihat siapa yang menjadi penyebab adanya perselisihan tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, apabila perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipertahankan, akan lebih besar mudharatnya dari pada maslahatnya ; Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat nama dan telah menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 05 Mei 2014 yang menyatakan tidak menginginkan orang tuanya bercerai karena masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, Majelis Hakim dapat memahami hubungan emosional antara anak terhadap orang tuanya dan Majelis Hakim berpendapat, yang menjalani kehidupan rumah tangga adalah Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah


dipertimbangkan di atas dan menurut kaedah fiqhiyah “ Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan” ; Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga serta Mediator telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak menginginkan untuk rukun dengan Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, hal itu merupakan i’tikad baik Tergugat akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat bukan tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat namun tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dasar dan alasan gugatan perceraian tersebut ; Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa ikatan batin Penggugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga ; Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 25 Juni 1994 dan tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat


dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi : Artinya:”Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum serta telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai pula dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dan mencukupkan dengan keterangan Tergugat saja ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : 1. Anak 1, laki-laki, usia 16 tahun 2 bulan. 2. Anak 2, laki-laki, usia 11 tahun 5 bulan. 3. Anak 3, perempuan, usia 6 tahun. Agar ditetapkan hak pemeliharaannya kepada Penggugat (ibunya); Menimbang, berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi serta bukti P. 3 dan P.4 terbukti anak Penggugat dan Tergugat dan, sudah berumur di atas 12 (dua belas) tahun (sudah mumayyiz) meskipun pada waktu diajukannya gugatan Penggugat, anak nama belum berumur 12 tahun ; Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan anak nama di persidangan, yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya maka ia tidak akan memilih apakah akan ikut ibu atau ayahnya, dalam hal ini Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;


Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut tidak menentukan akan ikut dengan Ibu atau ikut dengan ayahnya dalam hal ini Majelis berpendapat terlepas ada atau tidaknya keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat, memang sebaiknya hak pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (di atas 12 tahun) tidak harus ditetapkan ikut dengan salah satu pihak meskipun pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan apalagi kalau anak tersebut telah menyatakan tidak akan memilih diantara ayah atau ibunya,disamping itu Majelis mempertimbangkan pula keinginan Tergugat yang tidak menginginkan perceraian karena masih mencintai keluarga dan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan maka kedua anak tersebut hak asuhnya tidak ditetapkan kepada Penggugat maupun Tergugat, karena pengertian memilih dalam pasal 105 huruf (b) menurut pendapat Majelis tidak mesti ditetapkan pada ayah atau ibu dalam suatu putusan ; Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim tidak menetapkan kedua anak tersebut kepada ayah atau ibunya didasarkan pula pada pertimbangan psychologis dan sosiologis, apabila ditetapkan kepada salah satu pihak akan berpengaruh terhadap jiwa dan kehidupan anak tersebut

karena

pihak

yang

ditetapkan

sebagai

pemegang

hak

pemeliharaan akan merasa lebih memiliki dan cendrung akan menguasai dan membatasi gerak gerik anak yang dipelihara, sedangkan pada anak yang ditetapkan hak pemeliharaannya merasa terkekang serta tidak ada


rasa kebebasan dan akan timbul rasa keberpihakan kepada pihak yang ditetapkan sebagai pemelihara dan dapat menimbulkan benih permusuhan antara anak dan orang tua ; Menimbang, bahwa selain dasar pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat pula dengan tidak ditetapkannya dalam suatu putusan meskipun anak tersebut diberikan kebebasan memilih, diharapkan jalinan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terputus, anak tersebut dapat mencurahkan keluh kesah dan segala kebutuhan hidupnya apabila mengalami kesulitan pada ayah dan ibunya tanpa ada rasa keraguan. Selanjutnya Tergugat sebagai ayah akan lebih bertanggung jawab dalam segala hal dan tidak terbatas apa yang tertulis dalam suatu putusan dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak nama : 1.Anak 1, laki-laki, usia 16 tahun 1 bulan. 2.Anak 2, laki-laki, usia 12 tahun 3 bulan, tidak diterima ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan

jawaban

Tergugat serta bukti P.5 terbukti anak ketiga, perempuan, saat ini berumur 6 tahun 9 bulan (belum mumayyiz) dan berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ternyata selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan selama persidangan


tidak ada indikasi/bukti Penggugat tidak cakap secara hukum atau halangan syar’i sehingga tidak dapat bertindak sebagai seorang ibu yang baik untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 3 menyebutkan “ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal nsesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaqan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ; Menimbang,

bahwa

hadhonah/pemeliharaan

anak

atas

dasar

kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang, jasmani rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil in cassu berumur 6 tahun 9 bulan, maka seorang ibu secara kodrati lebih dekat dengan si anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya ; Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri karenanya sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun/dapat menentukan sendiri


mau ikut siapa, akan tetapi tidak menghilangkan hak Tergugat selaku ayah dari anak tersebut

untuk berkomunikasi,bertemu serta mengajak anak

menginap atau jalan-jalan, memberikan perlindungan dan mencurahkan kasih sayang sesuai kebutuhan sepanjang tidak menganggu kepentingan si anak, dalam hal ini Penggugat tidak ada hak mutlak sehingga dapat menghalanghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai,seketika dan sekaligus hal itu telah ditanggapi Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang menyatakan keberatan serta tidak mampu untuk memenuhinya sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim; Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab ayah sebagaimana dimaksud pasal 105 huruf ©, pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut meskipun tidak ditetapkan hak pemeliharaan kedua anak tersebut pada ayah atau ibunya ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat nama: Anak 1dan Anak 2 tidak


diterima maka dengan sendirinya gugatan Penggugat atas biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dinyatakan tidak diterima ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan biaya pemeliharaan anak nama Putri,perempuan, umur 6 tahun 9 bulan (belum mumayyiz), oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah anak tersebut, disamping itu Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut saat ini masih kecil dan belum membutuhkan biaya yang telalu besar lagi pula nafkah anak bukanlah sematamata kewajiban ayahnya, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu dari anak tersebut ikut berkewajiban juga memikul biaya anaknya sesuai pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kewajaran dimana Tergugat saat ini masih menjalani hukuman penjara di lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Palembang, maka layak dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhonah) untuk anak nama minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau sesuai kebutuhan melalui Penggugat, sejak dijatuhkan putusan ini hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 12 dan petitum angka 5, Penggugat mengajukan permohonan agar nafkah untuk anak tersebut dilaksanakan secara tunai, seketika dan sekaligus,Majelis menilai gugatan tersebut prematuur, karenanya akan ditolak ;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta bersama, oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2014 dan telah disetujui oleh Tergugat, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita mengenai harta bersama, oleh karena gugatan Penggugat mengenai harta bersama telah dicabut oleh Penggugat maka dengan sendirinya permohonan sita tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka selainnya dinyatakan ditolak dan tidak diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang


wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai

Pencatat

Nikah

di

tempat

Penggugat

dan

Tergugat

melangsungkan pernikahan untuk didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; 4. Menetapkan anak nama Anak 3, perempuan, umur 6 tahun 9 bulan, berada di bawah hadhonah pemeliharaan Penggugat (ibunya) ; 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada diktum 4 di atas minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sejak perkara ini diputus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ; 6. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat selainnya ; 7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum’at tanggal 02 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul Awal 1436 H. yang terdiri dari Dra.Asmah Arfan, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs.H.Syamsul Bahri, SH.MH. dan Dra.Hj.Nadimah masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi’ul awal 1436 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Asmah Arfan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Mugni A.Latif dan Dra. Hj. Nadimah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang


terbuka untuk umum dengan didampingi

para Hakim Anggota serta

Alhamidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Ketua Majelis

Dra. Asmah Arfan, S.H. Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mugni A.Latif

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti

Alhamidi, S.H. Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Penggugat

: Rp.

70.000,-

4.

Panggilan Tergugat

: Rp.

0.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp.



PA.Plg

Recommend Documents