PANDUAN PROGRAM
BANTUAN BEASISWA BANTUAN BEASISWA MAHASISWA KURANG MAMPU MAHASISWA PERGURUAN TINGGI PROVINSI JAWA TENGAH
OLEH: TIM PENYUSUN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN Jl. Pemuda No. 134 - Semarang
2013
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam rangka melaksanakan salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah ditetapkan 3 kebijakan pokok yang satu diantaranya adalah pemerataan dan perluasan akses jangkauan layanan pendidikan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan. Untuk mendukung kegiatan tersebut telah disusun berbagai program agar warga negara Indonesia dapat mengikuti pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Salah satu program tersebut adalah program penyaluran beasiswa bagi mahasiswa dari kelompok minoritas, terbelakang dan tidak mampu. Sampai saat ini, Pemerintah Pusat bersama-sama dengan dunia usaha/industri telah mengalokasikan dana bantuan beasiswa dari berbagai sumber untuk mahasiswa di Indonesia. Namun demikian, sebagai dampak dari krisis ekonomi semakin banyak orang tua yang mengalami kesulitan membiayai anak-anaknya menyelesaikan pendidikan tingginya. Akibatnya angka drop out di kalangan mahasiswa tiap tahun cukup tinggi sedangkan angka partisipasi kasar untuk jenjang ini berkisar 15 % tidak mengalami kenaikan berarti. Oleh karenanya Pemerintah Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah termasuk dalam hal pemberian beasiswa bagi mahasiswa. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota; 5. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah C. TUJUAN 1. Tujuan Umum Tujuan umum dari program penyaluran beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dalam 2
bentuk uang kepada mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 2. Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus dari penyaluran bantuan beasiswa ini adalah : - Membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi; - Memberikan dorongan agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat lebih berprestasi. D. SASARAN Sasaran pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu adalah: Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi di Jawa Tengah jenjang diploma dan strata I, yang berasal dari keluarga kurang mampu. E. INDIKATOR KEBERHASILAN KINERJA 1. Membantu meringankan beban biaya yang ditanggung warga masyarakat/mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi. 2. Memberikan dorongan semangat bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar terus melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi sampai selesai. 3. Meningkatkan prestasi bagi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik, yang dapat ditunjukkan dari adanya peningkatan prestasi akademik
II. PENJELASAN UMUM A. PENGERTIAN Bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang sedang melanjutkan ke pendidikan tinggi. B. KRITERIA 1. Kriteria Kriteria penerima beasiswa adalah sebagai berikut : - Mahasiswa yang sedang studi di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah yang terdaftar di Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah. - Berasal dari keluarga kurang mampu, yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa - Pada saat ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak sedang menerima beasiswa lain. - Saat mengajukan sekurang-kurangnya telah menyelesaikan semester 1. 3
2. Persyaratan Penerima (Perguruan Tinggi) Persyaratan yang harus dipenuhi ( dibuat rangkap 6 ): - Mengajukan surat permohonan bantuan beasiswa kepada Kepala Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah - Membuat Surat Pernyataan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Gubernur ( asli bermeterai Rp. 6.000 ). - Membuat Kwitansi sebanyak 6 lembar ( asli bermeterai Rp. 6.000 ) - Melampirkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat. - Melampirkan Surat Keterangan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi yang bersangkutan. - Melampirkan fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku - Melampirkan fotocopy Kartu Hasil Studi - Melampirkan fotocopy nomor rekening Bank Jateng atas nama lembaga penerima
C. SUMBER DANA Sumber dana bantuan pemberian beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
D. INDEKS BANTUAN Dana bantuan kegiatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu tiap mahasiswa sebesar Rp. 1.500.000,- / tahun.
E. RUANG LINGKUP PENGGUNAAN BANTUAN Bantuan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu digunakan untuk membayar SPP, pembelian buku kuliah.
III. PENGORGANISASIAN DAN TATA KERJA PELAKSANA TEKNIS A. PENGORGANISASIAN 1. Perguruan Tinggi Tugas dan peran perguruan tinggi dalam pemberian beasiswa mahasiswa ini adalah : a. Menyeleksi mahasiswa yang akan diusulkan sebagai calon penerima beasiswa. b. Mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. c. Membuat laporan penggunaan dana bantuan pemberian beasiswa kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 4
Tugas dan peran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam pemberian beasiswa mahasiswa kurang mampu ini adalah : a. Menentukan kuota jumlah mahasiswa yang akan mendapatkan bantuan beasiswa mahasiswa kurang mampu. b. Meneliti persyaratan pengajuan beasiswa mahasiswa dari perguruan tinggi. c. Merekomendasikan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan bantuan pemberian beasiswa. d. Menerima pelaporan penggunaan dana bantuan pemberian beasiswa dari perguruan tinggi. 3. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah Tugas dan peran Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dalam pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi ini adalah : a. Meneliti persyaratan pengajuan berkas beasiswa, b. Memproses pencairan pengajuan usulan beasiswa mahasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah kepada penerima bantuan, c. Menerima laporan penggunaan dana bantuan beasiswa dari Perguruan Tinggi penerima bantuan, B. TATA KERJA PELAKSANA TEKNIS 1. Usulan calon penerima beasiswa diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah C.Q. Bidang PNF-PT Jl. Pemuda no 134 Semarang. 2. Usulan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan, 3. Proposal dilampiri nomor rekening atas nama lembaga / Perguruan Tinggi pada Bank Jateng. 4. Proposal sudah diterima di Seksi PT Bidang PNF-PT paling lambat bulan September 2013. C. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA Jangka waktu penerimaan dana beasiswa diatur sebagai berikut : 1. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa mulai semester 2, 2. Beasiswa diberikan atas usulan perorangan dan atau usulan perguruan tinggi. 3. Beasiswa diberikan selama 12 bulan. 4. Mahasiswa diberikan bantuan pemberian beasiswa hanya 1 tahun, tidak secara otomatis tahun depan mendapat. Untuk Pengajuan tahun berikutnya harus menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik.
IV. MEKANISME PELAKSANAAN A. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN 1. Mahasiswa/Perguruan Tinggi mengajukan permohonan bantuan beasiswa kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.
5
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah meneliti persyaratan administrasi/kelengkapan yang diajukan oleh Mahasiswa/Perguruan Tinggi guna memperoleh bantuan pemberian beasiswa. 3. Selanjutnya setelah persyaratan dinyatakan lengkap, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan pencairan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah guna mentrasnfer dana bantuan kepada penerima bantuan. B. MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN 1. Mahasiswa/Perguruan Tinggi mengajukan permohonan bantuan beasiswa kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah meneliti persyaratan administrasi/kelengkapan yang diajukan oleh Mahasiswa/ Perguruan Tinggi guna memperoleh bantuan pemberian beasiswa, selanjutnya memberikan rekomendasikan pencairan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah guna mentrasnfer dana bantuan kepada penerima bantuan. 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP yang diajukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk menerbitkan SPM. 4. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyampaikan SPM kepada Bagian Perbendaraan pada Biro Keuangan untuk menerbitkan SP2D dan diteruskan ke bagian Pengelolaan Kas Daerah pada Biro Keuangan. 5. Bagian Pengelolaan Kas Daerah pada Biro Keuangan memerintahkan kepada PT Bank Jateng untuk mentransfer dana dari rekening kas umum Daerah ke Rekening lembaga penerima bantuan. C. MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memproses proposal yang diterima, 2. Tim penilai melakukan penilaian terhadap kelayakan administrasi dan teknik proposal, 3. Tim penilai melakukan verifikasi lapangan secara acak terhadap lembaga calon penerima bantuan, 4. Tim verifikasi melakukan rapat pleno untuk membahas hasil penilaian proposal dan verifikasi lapangan. 5. Berdasarkan hasil rapat pleno Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyusun rancangan penerima dana bantuan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu. D. SANKSI DAN PELAPORAN 1. Apabila kegiatan tidak dilaksanakan sesuai proposal dan petunjuk, maka penyelenggara diwajibkan untuk mengembalikan dana bantuan kepada negara lewat Kas Daerah pemberi bantuan. 6
2. Apabila penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan terdapat pelanggaran hukum, akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. 3. Penyelenggara diwajibkan untuk membuat laporan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah lewat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
V. PENUTUP Pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membantu mahasiswa yang melanjutkan studi di Perguruan Tinggi di Jawa Tengah untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Melalui program bantuan pemberian beasiswa ini diharapkan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi semakin luas sehingga daya saing SDM Jawa Tengah dapat meningkat. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerjasama Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan Bank Jateng selaku penyalur bantuan.
7
