NURSYAMSIYAH

PERAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH SUDIRMAN)

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Mencapai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Oleh : NURSYAMSIYAH

103046128235

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430/2009

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, pemberi segala potensi dalam diri manusia. Tuhan yang mempengaruhi kehidupan dalam semua fasilitasnya di bumi ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW pembawa pesan suci Al-Qur’an, pemberi sugesti terhadap segala kebajikan. Rasul akhir zaman, suri tauladan para pejuang kebangsaan. Salam sejahtera semoga tercurahkan untuk para pengikutnya yang tetap konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung atau tidak langsung dalam menyusun skripsi ini tidak akan mendekati kesempurnaan tanpa bantuannya. Oleh karena itu penulis memberi ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 1. Orang tuaku tercinta “Mami dan Papi” yang selalu membimbingku dengan segala

kasih dan sayangnya selama ini, begitu juga untuk kaka ku Robby,

Sonny serta adik ku Saifullah yang memotivasiku untuk selalu semangat dalam segala hal dan semua family yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini, yang telah memberikan keceriaan serta motivasinya secara langsung maupun tidak langsung.

2.

Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

3.

Ibu Euis Amalia, M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari’ah Konsentrasi Muamalat dan Bapak Ah. Azharudin Latif, M.Ag, Selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syari’ah Konsentrasi Muamalat.

4. Bpk Prof . Dr. H. Amin Suma, SH, MA, MM dan Bapak Ir. Agus Edi Sumanto, MM, AAIJ Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memberi arahan, koreksi, saran dan ilmu pengetahuan serta pengalamannya hingga penulisan skripsi ini terselesaikan. 5. Staff perpustakaan Utama dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan buku – buku yang berkaitan dengan skripsi ini. 6. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan kontribusi pemikiran ekonomi islam dalam perkuliahan. 7. Para staff Bank BNI Syari’ah cabang Sudirman yang telah memberikan data – data baik input ataupun out put serta arahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk Divisi Unit Syari’ah bapak Iwan Kustiwan dan ibu Bayi Rohayati. 8. Teruntuk some one “Abd. Salam” yang selalu memberi support dan doanya, Aku ucapkan terima kasih. Semoga Allah mendengar doa kita, Amin.. 9. Semua sahabat – sahabat karibku: Alumni AIC Rian, tuty, legi, dan Man 10 Jakarta, terima kasih atas kehangatan persahabatan yang engkau berikan.

10. Untuk rekan – rekan seperjuangan Fera, Ndah, Dina, nuni, v3, ratih, zaki, ayub, budi, andri, ajay, yudi, ifdhal, dani, zaky, aan, harun, iin, dan seluruh teman – teman Muamalah khususnya perbankan Syari’ah kelas A.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..................................................... 9 C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 10 D. Kajian Pustaka ....................................................................................... 11 E. Metode Penelitian ................................................................................... 11 F. Sistematika Penulisan ............................................................................. 13 BAB II KERANGKA TEORI A. Konsep Manajemen Risiko .................................................................... 15 B. Konsep Pembiayaan Murabahah ............................................................ 27 BAB III GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARIAH A. sejarah Pendirian Bank BNI Syariah ...................................................... 41 B. Tujuan Pendirian .................................................................................... 43 C. Produk dan Jasa BNI Syariah ................................................................. 43 D. Struktur Organisasi BNI Syariah ............................................................ 47 E. Sumber Daya .......................................................................................... 48 F. Refutasi .................................................................................................. 52

BAB IV ANALISIS A. Prosedur Dalam Mengajukan Pembiayaan ............................................ 53 B. Prosedur Manajemen Risiko Pada Bank BNI Syariah ........................... 57 C. Prosedur Penilaian Risiko Pada Bank BNI Syariah ............................... 61 D. Pengelolaan Risiko pada Bank BNI Syariah ......................................... 67 E. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah ........................................................................................... 73 F. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank BNI Syariah ................................................................................................................ 78 BAB V PENUTUP Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslim, fungsi – fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi – fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjam uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis serta pengiriman uang. 1 Pengertian bank syariah menurut UU perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah, yang mengacu kepada Al-qur’an dan Hadits. Artinya bahwa bank syariah secara operasional dan teoritis mengikut ketentuan – ketentan syariah yang terkandung di dalam Alquran dan Hadits 2 , yaitu tata cara bermuamalah secara islami. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang pengharaman bunga (interest) bank beberapa waktu lalu telah mampu menimbulkan optimisme yang cukup besar mengenai peranan dan prospek bank syariah dimasa depan. Bank syariah telah

1

Biro perbankan syariah bank indonesia, Islam dan perbankan syariah, (Jakarta: karim business consulting, 2001), h.1 2 Karnaen purwaatmaja dan muhammad syafi’i antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa), Cet.Ke-1,h.1

1

menjadi alternatif nasional diluar bank konvensional. Apabila bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga (interest), maka bank syariah bekerja berdasarkan prinsip dasar rela sama rela atau suka sama suka (antaraddin minkum) dan tidak ada pihak yang mendzalimi dan didzalimi. Inilah mengapa bank syariah menjadi solusi yang tepat ditengah krisis moneter dan keuangan yang mengglobal sekarang ini. Bank sebagai lembaga perantara atau financial intermediary memiliki 3 fungsi umum yaitu yang pertama adalah memasok dana pinjaman bagi para peminjam yang bonafit, kedua mengurangi risiko bagi para pemilik dana yang menginginkan kelebihan dana yang dimilikinya agar dapat ikut diputarkan dalam

kegiatan

usaha

dan

ketiga

adalah

meningkatkan

likuiditas

perekonomian tanpa mengurangi jaminan likuiditas para pemilik surat tagihan. 3 Dalam jasa keuangan perbankan syariah dimana dana yang dikelola adalah dana masyarakat luas, dimana dalam konsep syariah merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan dunia akhirat oleh pengelola dana yang dalam hal ini adalah bank syariah yang tidak hanya di tuntut untuk amanah dalam menjalankan tugasnya. Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan refleksi dari meningkatnya minat konsumen perbankan di Indonesia akan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah islam. Dengan berkembangnya jumlah bank syariah, menuntut kesiapan sumber daya

3

Soedijono Reksoprajitno, Pengantar Manajemen Bank Umum,(Jakarta: Gunadarma, 2003), h.3

2

insani yang mampu bersaing dan mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan terus menerus melakukan riset pasar, pemasaran harus dilakukan secara profesional sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan akan segera terpenuhi dan terpuaskan. Dalam

beberapa

tahun

terakhir

perbankan

syariah

mengalami

perkembangan yang pesat. Pesatnya pertumbuhan bank syariah telah mengilhami bank – bank konvensional untuk meniru dan menawarkan produk – produk bank syariah. Alasan mereka ikut menawarkan produk bank syariah semata – mata bersifat komersil, yaitu untuk melihat besarnya pasar umat islam yang pertumbuhannya diperkirakan mencapai 15% pertahun. 4 Selain bank menyediakan produk – produk penghimpun dana, bank juga menawarkan produk pembiayaan yang sangat diminati oleh nasabah. Secara umum produk pembiayaan yang selama ini menjadi dominan dalam perbankan syariah adalah produk murabahah. Meski terdapat produk lainnya seperti mudharabah dan musyarakah. Namun pada kenyataannya yang paling intensif digunakan adalah produk murabahah, karena produk tersebut lebih mudah digunakan dan menyerupai kredit pada bank konvensional. Disisi lain masyarakat tidak ingin disulitkan dengan perhitungan yang rumit, mereka hanya ingin tahu beberapa cicilan yang dibayar tiap bulannya secara pasti. Dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memiliki 2 aspek yaitu: Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam ( antara lain

4

Zainul Arifin, Dasar –dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet,2005) hal.5

3

tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya). Aspek ekonomi berarti disamping mempertimbangkan hal – hal syariah bank juga tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun nasabah. Kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut aktiva produktif. Menurut ketentuan BI, aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara. Komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta SWBI. Untuk penggolongan kualitas aktiva produktif pada bank syariah terdiri dari: Pembiayaan Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M). Kualitas aktiva produktif ini dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar nasabah. Transaksi keuangan menurut syariah islam pada hakekatnya adalah suatu transaksi niaga cara penangguhan pembayaran (tidak tunai) atau transaksi pemberian pinjaman karena pada setiap transaksi keuangan akan timbul hak dan kewajiban keuangan. Yaitu: hak suatu pihak untuk mendapat pembayaran dan kewajiban pada pihak lain untuk memberikan pembayaran. Produk murabahah yang ditawarkan kepada masyarakat sangat mirip dengan produk leasing yang ditawarkan oleh bank konvensional, malah equivalent ratenya lebih tinggi konvensional. Dengan demikian dapat kita

4

nilai bahwa bank syariah di Indonesia tidak mau mengambil risiko, lalu mereka membuat produk yang aman. 5 Akad jual beli risikonya kecil, namun bukan berarti akad – akad pembiayaan lainnya kurang diminati. Idealnya, pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad mudharabah (bagi hasil). Sebab, memang itulah ruhnya perbankan syariah. Namun untuk sampai ketahap itu tidak mudah. Bahkan di negara – negara yang sudah lebih dahulu menerapkan syariah pun, pembiayaan murabahah (jual –beli) masih dominan. 6 Seharusnya sebagai bank syariah yang berprinsip bagi hasil dari pembiayaannya seperti mudharabah dan musyarakah itu bisa lebih dominan tapi justru pembiayaan non bagi hasil yang lebih dominan. Dominasi pembiayaan non bagi hasil jelas bukanlah kondisi ideal yang diinginkan. Industri perbankan syariah bersama – sama dengan pemerintah maupun BI harus terus mempersiapkan bagi hasil. Persiapan itu jelas tidak dapat dilakukan secara mendadak, melainkan mau tidak mau harus mulai dipersiapkan dari sekarang, karena perkembangan yang pesat yang sedang berlangsung perlu diarahkan agar tidak terlanjur berkembang kearah yang tidak diinginkan. Mungkin karena risiko yang ada pada pembiayaan murabahah itu relatif kecil, karena bagi orang awam risiko berarti menghadapi kesulitan atau bahaya – bahaya yang mungkin menimbulkan musibah, cidera, atau hal – hal

5

Jafril Khalil, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Menyiasati Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia

(Jakarta: P3EI, 2004), hal .65. 6

Robert Tampubolon, Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersil, (Jakarta: PT. Elekmedia,2004), hal.19

5

semacam itu yang bersifat akan merugikan. Tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih beragam, hal ini perlu diperingatkan bahwa subyek risiko begitu komplek terdapat dalam berbagai bidang berbeda. Secara umum risiko didefinisikan sebagai bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Konsep dari pembiayaan murabahah ini berbeda dengan pemberian pinjaman (kredit) pada bank konvensional. Pada bank konvensional pemberian pinjaman (kredit) dengan pengembangan modal pokok beserta modalnya (bunga berbunga) hal ini sangatlah berkaitan dengan praktek riba yang jelas – jelas dilarang dalam syariah islam. Oleh karena itu, diperlukan tata cara operasional bank syariah agar terhindar dari praktek perkreditan yang mengandung unsur riba yang diharamkan. Pembiayaan murabahah ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lain yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian, bank bertindak selaku penjual disatu sisi dan disisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjual kembali kepada pembeli dengan harga jual yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin (mark up) atau keuntungan yang telah disepakati 7 . Sistem pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai, cicilan ataupun tangguh.

7

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 62.

6

Perbedaan pokok antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan pada bank syariah adalah dilarangnya riba atau bunga pada pembiayaan syariah. Pada pembiayaan murabahah sistem yang digunakan adalah adanya margin atau mark up keuntungan, sedangkan pada mudharabah dan musyarakah adanya sistem bagi hasil antara shahibul maal selaku penyedia dana dengan mudharib atau nasabah (investor). Mark up merupakan jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya

pada suatu produk untuk

menghasilkan harga jual. 8 Kredit pada bank konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang kepada nasabah sebagai peminjaman, dimana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko, karena mengakibatkan keragu - raguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil - hasil yang akan terjadi dimasa mendatang. Salah satunya ketidakpastian ekonomi, yaitu kejadian - kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari pelaku ekonomi. Semua yang menyadari bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian, kecuali kematian. Itupun juga mengandung ketidakpastian didalamnya seperti waktu dan sebab kematian tersebut. Ketidakpastian itulah yang mengakibatkan risiko (yang merugikan) bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih-lebih dalam dunia bisnis (perbankan), dimana ketidakpastian dan risiko yang tidak 8

Bayu Swastha, Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta:Liberty, 2005), edisi 2, hal.256

7

dapat diabaikan begitu saja, bahkan harus diperhatikan secara cermat, bila menginginkan kesuksesan. Bahwa semakin besar keuntungan yang ingin didapat maka semakin besar pula risiko yang dihadapi. Sehubungan dengan kenyataan tersebut semua orang khususnya pengusaha selalu harus berusaha untuk menanggulanginya. Artinya berupaya untuk meminimalisir ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimumkan. Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pengelolaan berbagai usaha cara penanggulangan risiko. Inilah yang disebut manajemen risiko. Walaupun manajemen risiko bukanlah satu-satunya solusi dalam menyelesaikan masalah umumnya keuangan (financial problem) perbankan, tetapi sebagaimana yang tersirat dari ungkapan Miranda Goeltom, bahwa manajemen merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam menjamin perbankan dan menjadi standar dari kelayakan operasional institusi perbankan. Sistem manajemen risiko merupakan kemampuan manajerial sebuah organisasi (perusahaan) dalam mengidentifikasi, menilai serta menghadapi sebab-sebab dan akibat dari suatu hal atau kejadian yang tidak dapat diperkirakan dan risiko dari hal atau kejadian tersebut. Dari kemampuan manajerial risiko yang baiklah kerugian dapat diminimalisir bahkan dihindari agar tidak terjadi dimasa yang akan datang. Ini terutama dalam jasa keuangan perbankan, dimana dana yang dikelola adalah dana masyarakat luas, dimana dalam konsep Syariah merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan dunia akhirat . oleh pengelola dana yang dalam hal ini adalah Bank

8

Syariah, yang tidak hanya dituntut amanah dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga dituntut profesionalisme dalam mengelola dana yang diamanahkan tersebut. Sebab keamanahannya tersebut tidak akan terwujud tanpa didukung oleh profesionalisme dalam berusaha terutama dalam perbankan. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mencoba menelaah dan meninjau lebih lanjut manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh bank syari'ah. Permasalahan tersebut

penulis

ungkap

dalam

skripsi

yang

berjudul

:

"PERAN

MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH" (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH SUDIRMAN) B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan pengadaan penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang akan menimbulkan potensi risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada pihak ketiga. Selain itu, risiko – risiko seperti pembayaran yang tertunda, risiko industri, risiko pasar (seperti kenaikan nilai tukar mata uang dan kenaikan suku bunga) maupun potensi lainnya yang berasal dari manajemen bank syariah itu sendiri, harus juga menjadi perhatian khusus bagi bank syariah dalam mengelola risiko – risiko tersebut, sehingga setiap pembiayaan yang dikeluarkan bisa lebih kompetitif dibanding kredit perbankan konvensional.

9

Secara empiris belum banyak kajian yang membahas detail mengenai hal ini, Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana proses manajemen risiko dan pengelolaannya terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah ? 2. Apa yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank BNI syariah ? 3. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah pada Bank BNI syariah ? C. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian (tujuan yang diharapkan penulis sebagai berikut:) a. Untuk mengetahui proses manajemen risiko serta pengelolaan terhadap pembiayaan murababahah pada Bank BNI Syariah. b. Untuk mengetahui penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank BNI Syariah. c. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank BNI Syariah. Manfaat Penelitian: 1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai study awal dalam mengetahui peran manajemen risiko dalam pembiayan murabahah pada Bank BNI Syariah. 2. Bagi Fakultas, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam literature pada fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

10

3. Sebagai evaluasi wawasan dan pengetahuan penulis tentang konsep murabahah dan aplikasinya pada produk pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah. D. Kajian Pustaka Terdapat beberapa studi dengan tema yang sama. Diantaranya pertama: karya Alia yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah (2004). Karya ini membahas tentang Produkproduk pembiayaan yang berbasis bagi hasil dengan terperinci dan penerapannya dalam manajemen risiko pada Bank Syariah. Kedua: Karya dengan tema yang sama dibahas oleh Silviyanti dengan judul Dominasi Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Persepektif Manajemen Risiko (2006). Karya ini membahas dengan jelas dominasi produk Murabahah pada Bank Syariah. Ketiga: karya Asep Syaiful Bahri dengan judul Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat (2008). Karya ini membahas tentang mekanisme manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah. E. Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, Diantaranya: 1. Metode Pengumpulan Data a. Library Research (Riset Kepustakaan) Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku - buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, makalah dll. Yang mengandung informasi

11

berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs internet. b. Field Research (Riset Lapangan) Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis primer yaitu data yang diperoleh dari bank BNI Syariah. Adapun teknik pengumpulan data primer ini, dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data lapangan yang di dapat dari BNI Syariah berupa annual report BNI Syariah, Profil BNI Syariah, Pedoman pembiayaan BNI Syariah, laporan keuangan, dan lain – lain. Selain itu penulis juga melakukan wawancara sebagai tindak lanjut untuk memperoleh keterangan atau data yang tidak didapat dari study dokumentasi. Wawancara ini dilakukan oleh tokoh lembaga atau para fungsionaris BNI Syariah : Iwan Kustiwan (Divisi Analis Risiko), Ibu Bayi Rohayati (Divisi analis Risiko) 2. Metode Pengolahan Data Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analysis Evaluatif. Deskriptif yaitu memberikan sebuah gambaran secara sistematik mengenai perkembangan produk pembiayaan murabahah diperbankan syariah. Analisis dimaksudkan bahwa dalam penelitian ini dilakukan kajian secara mendalam terhadap fakta yang ada melalui beberapa penguraian dan Evaluatif yaitu memberikan penilaian terhadap masalah yang diangkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat. 3. Metode Penulisan Tehnik penulisannya berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi di

12

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan Fakultas tahun 2007. F. Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan skirpsi maka disusun sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II

Kerangka teori, yang terdiri dari Konsep manajemen risiko, Pengertian Manajemen Risiko, Jenis – Jenis Risiko Perbankan, Tujuan Manajemen Risiko, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Pokok Manajemen Risiko. Konsep Pembiayaan Murabahah Pengertian Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan, Prinsip Analis Pembiayaan,

Pengertian

Murabahah,

Landasan

Hukum

Pembiayaan Murabahah, Jenis – jenis Pembiayaan Murabahah, Tujuan

dan

Manfaat

Pembiayaan

Murabahah,

Tehknik

Penyelesaian Pembiayaan Pada umumnya. Bab III

Profil Bank BNI Syariah, tujuan Pendirian, Produk dan Jasa, Struktur Organisasi, Sumber Daya, dan Refutasi.

Bab IV

Manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah, prosedur pengajuan pembiayaan, Proses manajemen risiko, Proses penilaian risiko pada, Pengelolaan risiko, Penyelesaian pembiayaan

13

murabahah bermasalah. Bab V

Penutup Kesimpulan Saran lampiran - lampiran

14

15

BAB II KERANGKA TEORI A. Konsep Manajemen Risiko 1.Pengertian Manajemen Pengertian manajemen sangat luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Manajemen menurut james A.F. Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. 1 Menurut Haiman, manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha – usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. 2 Bila kita lihat dari kedua pengertian di atas, maka akan tampak beberapa pokok penting dalam definisi tersebut antara lain: 3 a. Adanya tujuan yang ingin dicapai b. Tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang lain c. Kegiatan – kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena – fenomena (gejala –

1

T. Hani Handoko, Manajemen: Edisi II (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta dan Anggota IKAPI, 1993) Cet-7, h. 8 2 M. Manullang, Dasar – dasar Manajemen, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004), Cet-17, h.17, h.3 3 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, h.3

16

gejala),

kejadian-kejadian,

keadaan-keadaan,

jadi

memberikan

penjelasan-penjelasan. 4 Memperlihatkan

pengertian

manajemen

yang

diatas

serta

kenyataan bahwa manajemen itu adalah ilmu sekaligus seni, maka diberi definisi sebagai “ perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”. 5 2.Fungsi Manajemen Sampai sekarang, masih belum ada konsesus baik di antara praktisi maupun di antara para teoritis mengenai apa yang menjadi fungsi – fungsi manajemen, sering juga disebut unsur-unsur dari manajemen. 6 Pada hakikatnya, fungsi – fungsi manajemen adalah sebagai berikut: a. Planning (Perencanaan) adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. b. Organizing adalah mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing – masing unit tersebut. c. Leading (Pengarahan dan Pemimpinan) merupakan fungsi dari manajemen yang dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak.

4

M. Manullang, Dasar – Dasar Manajemen, h.4 M.Manullang, Dasar – Dasar Manajemen, h.5 6 M. Manullang, Dasar – Dasar Manajemen, h.11 5

17

d. Staffing merupakan penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. e. Controling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan koreksi sehingga apa yang dilakukan oleh pegawai dapat diarahkan. Atas dasar tersebut, Bisa kita simpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang – orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan- tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Staffing (Penyusunan personalia atau kepegawaian), Leading (pengarahan dan pemimpin), dan pengawasan (controling). 7 3.Pengertian Manajemen Risiko Kata risiko banyak digunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Konsep risiko itu sendiri timbul karena adanya pengajuan tentang “Ketidakpastian” dimasa yang akan datang. Memahami konsep risiko secara luas, akan merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan tehnik manajemen risiko. Oleh karena itu

7

T. Hani Handoko, Manajemen: Edisi II,….. h, 10

18

dengan mempelajari definisi yang ditemukan dalam berbagai literatur diharapkan pemahaman tentang risiko semakin jelas. Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, Tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain: 8 a. Risiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loss) (A. Abbas Salim). b.Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dan hasil yang diharapkan (Herman Darmawi). Lebih jelas dan terfokus dari definisi di atas, BI mendefinisikan manajemen risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (evens) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

9

Ketika bank mencoba mengaplikasikan definisi kedalam program manajemen risiko, maka semua kegiatan atau usaha yang dilakukan akan melibatkan kegiatan yang membutuhkan perhatian/kewaspadaan penuh, pengetahuan yang terus dikembangkan, pengalaman yang cukup

memadai,

dan

kemampuan

serta

energi

yang

terus

diperbesar.Sedangkan manajemen risiko itu sendiri mempunyai beberapa definisi diantaranya: risiko mempunyai arti yang lebih luas yaitu semua risiko yang terjadi didalam masyarakat (kerugian harta,

8

Soeisno Djodosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi,(jkt:Salemba 4,1999), cet. Ke1, h. 1-2 9 Robert Tampubolon, Manajemen Risiko: Pendekatan kualitatif untuk bank komersil, (Jakarta: PT Elek Media Kompurtido,2004), cet.ke 2, h.20.

19

jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain). 10 Kemudian manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. 11 Program

manajemen

risiko

pertama-tama

bertugas

mengidentifikasi risiko yang dihadapi, sesudah itu menghadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi dan menangani risiko itu. Oleh karena itu jika risiko itu kecil maka harus cepat dikendalikan. Bank

Indonesia

mendefinisikan

manajemen

risiko

nomor

5/8/PBI/2003 sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan

untuk

mengidentifikasi,

mengukur,

memantau,

dan

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.Dari beberapa definisi di atas BI menekankan pada mekanisme dari manajemen risiko itu sendiri. Sebagai Bank Syariah yang merupakan salah satu unit bisnis. Dengan demikian, Bank Syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, Bank Syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktifitasnya yang banyak berhubungan dengan produkproduk bank yang mengandung banyak risiko, seperti produk murabahah yang memiliki risiko yang relatif tinggi yang mungkin 10

Drs.H. Abbas Salim, Ma, Asuransi dan manajemen risiko, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), cet.ke.2, hal.199. 11 Herman Darmawi, Manajemen Risiko, hal.17

20

diakibatkan karena ketidakjujuran / kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat Bank Syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum. 4. Jenis-Jenis Risiko Perbankan Risiko

usaha

ketidakpastian

(business

mengenai

risk)

pendapatan

bank

merupakan

(keuntungan

bank)

tingkat yang

diperkirakan akan diterima. Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank. Semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula risiko atau pandapatan yang diinginkan. Bank Indonesia menyebutkan, risiko yang dihadapi bank itu mencakup: a. Risiko kredit (Credit Risk) Adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. Risiko kredit sulit dikenali tanpa menguji portofolio kredit. Faktor kunci bagi pengendalian risiko kredit adalah diversifikasi dari tipe – tipe kredit, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis – jenis industri yang dibiayai, kebijakan agunan dan sebagainya, dan yang paling penting adalah standar pengendalian kredit yang diterapkan. b. Risiko Pasar (Market Risk) Adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang

21

dapat merugikan bank. Termasuk dalam variabel pasar ini adalah suku bunga dan nilai tukar. Bank syari’ah tidak akan menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku dual banking system meningkatnya tingkat bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syari’ah dan berpindah kebank konvensional. c. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Pengukuran risiko likuiditas adalah komplek, Faktor kuncinya adalah bahwa bank tidak dapat dengan leluasa memaksimumkan pendapatan karena adanya desakan

kebutuhan

likuiditas.

Oleh

karena

itu

bank

harus

memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan, dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang akan berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas. Lebih – lebih bagi bank syari’ah yang dilarang melakukan peminjaman dana yang berbasis bunga, tentu akan lebih sulit untuk memperoleh dana.

22

d. Risiko Operasional (Operating Risk) Adalah risiko yang antara lain disebabkan karena ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. e. Risiko Hukum (Legal Risk) Adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang – undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. f. Risiko Reputasi (Reputation Risk) Adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negative terhadap bank. g. Risiko Strategis (Strategis Risk) Adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. h. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk) Adalah risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang – undangan dan ketentuan lain

23

yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan risiko pengendalian intern secara konsisten. 12 Dari delapan jenis risiko tersebut, terdapat jenis risiko yang berkenaan langsung dengan pembiayaan murabahah yaitu risiko kredit. Risiko Kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya, tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. 5. Tujuan manajemen Risiko Menurut William T.Thornhill tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi, dan pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar atas kemungkinan bencana alam, keteledoran manusia, atau karena keputusan pengadilan. Dalam prakteknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti pengidentifikasian risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman yang telah diidentifikasi, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila terjadi kerugian, organisasi dapat terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya. 13 Sedangkan menurut Drs. H. Agus Salim, MA tujuan manajemen risiko ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan 12

PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Pasal 4. 13 Robert Tampubolon, Mnajemen Risiko: Pendekatan untuk Bank Komersil, h.34.

24

dari kegagalan mengurangi pengeluaran, menaikan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya. Adapun saran-saran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari: a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (survival) b. Ketenangan dalam berpikir c. Memperkecil biaya d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan e. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan g. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan Guna memperoleh hasil yang maksimum dari program perusahaan, maka diperlukan rencana yang mantap dan terarah. 14 6. Fungsi Manajemen Risiko Fungsi

manajemen

risiko

untuk

mengidentifikasikan

atau

mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya

keputusan

harus

diambil

seperti

memilih

dan

menggunakan metode – metode untuk menangani masing – masing risiko di identifikasikan itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu

14

Drs. H. Abbas Salim, MA, Asuransi dan Manajement Risiko, hal.20.

25

dihindarkan.Sebagian lagi mungkin perlu ditanggung sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan. 15 Tujuan suatu perusahaan tidak bisa dicapai apabila fasilitas – fasilitas yang dimiliki tidak dapat manfaatkan karena terjadinya peristiwa atau kerugian. Usaha – usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta bagaimana mengatasi atau menekannya adalah merupakan bagian dari manajemen risiko. Dengan makin kompleknya kegiatan usaha khususnya dalam sektor industri besar. Maka dituntut adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan risiko sehingga peran manajer risiko semakin penting. Fungsi manajemen risiko dijelaskan melalui langkah – langkah dalam proses pengambilan keputusan. Proses itu dimulai dengan mengenal berbagai risiko yang sedang dihadapi. Langkah itu disebut mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Risiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode – metode untuk menangani masing – masing risiko yang telah diidentifikasikan itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu ditanggung sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan. 16

15 16

Herman Darmawi, Manajemen Risiko, h.22 Herman Darmawi, Manajemen Risiko, h.32-33

26

7. Fungsi Pokok Manajemen Risiko a. Menemukan

kerugian

potensial,

yaitu

berupaya

mengidentifikasikan seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. b. Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan, evaluasi dan penilaian ini meliputi perkiraan mengenai: 1) besarnya kemungkinan frekuensi terjadi kerugian dengan memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama periode tertentu. 2) besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian dengan menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh kerugian tersebut terhadap kondisi finansial perusahaan. 3) memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi

dari

teknik-teknik

yang

tepat

dalam

menanggulangi kerugian. 4) menurut Pardi Sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional bank untuk mengimplemetasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan/bank. 17

17

Soeisno Djojosoedarso, Prinsip –Prinsip manajemen risiko dan Asuransit, h. 13

27

B. Konsep Pembiayaan Murabahah 1.Pengertian Pembiayaan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tesebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.18 Dan juga bisa diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan

untuk

mendukung

investasi

yang

telah

direncanakan. 19 2.Fungsi Pembiayaan. 20 a. Meningkatkan daya guna uang, artinya: Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas. b. Meningkatkan

peredaran

uang,

artinya:

pembiayaan

yang

disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, dan sebagainya. 18

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002), Ed. Revisi, Cet-6, h. 92 19 Muhammad, Manajemen pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005), h. 17 20 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, h. 19-20

28

c.

Stabilitas ekonomi, artinya: dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada arus inflasi diarahkan pada usahausaha

untuk

Pengendalian

Inflasi,

Peningkatan

Ekspor,

Rentabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat 3. Prinsip Analisis Pembiayaan. 21 Prinsip

adalah

sesuatu

yang

dijadikan

pedoman

dalam

melaksanakan suatu tindakan. Pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu: a. Character artinya sifat atau karakter nasabah pembiayaan b. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan d. Colleteral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah kepada bank e. Condition artinya keadaan usaha nasabah atau prospek usaha nasabah Selain 5C bank juga menerapkan prinsip 7P yaitu: a. Kepribadian (Personality) Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiaannya atau tingkah lakunya sehari-hari dan masa lalunya.

21

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, h. 60

29

b. Para Pihak (Party) Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. c. Tujuan (Purpose) Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil

pembiayaan,

termasuk

jenis

pembiayaan

yang

diinginkannya. d. Pembayaran (Payment) Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan dan sumber dana dari mana saja untuk pengembalian pembiayaan. e. Perolehan Laba (Profitability) Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. f. Perlindungan (Protection) Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. g. Ramalan kedepan (Prospect) Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, mempunyai prospek atau sebaliknya. 22 4. Pengertian Murabahah Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 23 Fatwa

DSN

tentang

murabahah

No.04/DSN-MUI/IV/2000

mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah: Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 22 23

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, h. 106 Mohammad Rifai, Konsep Perbankan Syariah, (Semarang, CV. Wicaksana, 2002), h.61

30

a. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. b. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati klasifikasinya. c. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. d. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. e.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

f. Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. g. Untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. h. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dalam kitab fikih jual beli murabahah dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli, sedangkan dalam praktek perbankan melibatkan tiga pihak yaitu supplier sebagai penjual pertama, bank

31

sebagai pembeli pertama dan penjual kedua, dan nasabah sebagai pembeli kedua. Jadi sebenarnya yang diterapkan syariah adalah almurabbih yurabbih (pembeli yang menjual barang). Pada jual beli pertama yaitu antara supplier dan bank, pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pada jual beli kedua yaitu antara bank dengan nasabah, pembayaran dilakukan secara cicilan. 24 Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu, dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan murabahah dari bank untuk pengadaan barang tersebut. 5. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah. Jual beli dalam pengertian bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam fikih Islam mempunyai banyak bentuk, namun yang biasa diterpakan dan telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan (modal kerja dan investasi) diperbankan syariah salah satunya yaitu murabahah. 25 Landasan jual beli ini dihalalkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

... ‫ َوَأ َﺣ ﱠﻞ اﻟﻠﱠ ُﻪ اﻟْ َﺒﻴْ َﻊ َو َﺣ ﱠﺮ َم اﻟ ﱢﺮﺑَﺎ‬.....

24

Adiwarman A. Karim, Pembiayaan Murabahah, Makalah Perbankan Syariah, h. 80 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta BITazkia, 1999), h.145 25

32

Artinya: ..... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ( Al-Baqarah : 275)

íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áóÇ ÊóÃúßõáõæÇ ÃóãúæóÇáóßõãú Èóíúäóßõãú ÈöÇáúÈóÇØöáö ÅöáøóÇ Ãóäú Êóßõæäó ÊöÌóÇÑóÉð Úóä ÊóÑóÇÖò ãöäúßõãú æóáóÇ ÊóÞúÊõáõæÇ ÃóäúÝõÓóßõãú Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó Èößõãú ÑóÍöíãðÇ (ÇáäÓÇÁ : 29) Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa : 29) Disamping itu beberapa hadis nabi juga mendukung keabsahan murabahah, yaitu hadist riwayat Aisyah r.a. “Bahwa ketika Rasulullah SAW ingin hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor unta kemudian Rasulullah SAW berkata serahkan salah satunya untukku (dengan harga yang sepada/tauliyah)? Abu bakar menjawab ‘ya dia untukmu tanpa sesuatu apapun’ kemudian Rasulullah mengatakan’kalau tanpa harga jual (tsaman), maka tidak jadi saya ambil” (HR. Bukhari dan Ahmad). Dari hadist di atas nabi mengutarakan adanya suatu keberkahan dalam tiga hal salah satunya adalah secara tangguh, di mana dalam bertransaksi jual beli dengan memberikan masa tenggang dalam hal pembayaran (tangguh) karena di dalamnya tersirat sifat baik hati, memberikan kemudahan dan memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan dengan cara penundaan pembayaran. Seperti diketahui

33

bahwa pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu nasabah pembiayaan untuk pengadaan obyek tertentu di mana nasabah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur atau secara tangguh. 6. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah. Jenis-jenis pembiayaan murabahah yang ditawarkan bank syariah antara lain: a. Murabahah Konsumtif Multiguna (MKM) Murabahah Konsumtif Multiguna adalah pembiayaan bagi pegawai/ pengusaha dan lain-lain untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh Syariah Islam. Dengan besar pembiayaan di atas Rp.20 juta sampai dengan Rp.2 miliar jangka waktu pembiayaan ini adalah delapan tahun, dengan jaminan tanah/apartemen/kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan. b. Murabahah Konsumtif Rumah (MKR) Murabahah Konsumtif Rumah adalah pembiayaan murabahah yang diberikan untuk pembelian rumah tinggal disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon, dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp.2 miliar dan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun. Dalam MKR ini bank meminta uang

34

muka minimal sebesar 20% dari harga beli tanah plus bangunan, jaminan dalam pembiayaan ini adalah tanah dan bangunan. c. Murabahah Konsumtif Kendaraan (MKK) Murabahah Konsumtif Kendaraan adalah pembiayaan murabahah yang diberikan untuk pembelian kendaraan motor ataupun mobil yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masingmasing pemohon. Maksimal pembiayaan MKK ini adalah 80% dari harga kendaraan, sedangkan untuk jangka waktu pembiayaan dibedakan

menurut

jenisnya,

untuk

mobil

jangka

waktu

pembiayaannya: mobil baru maksimal 5 tahun dan mobil bekas maksimal

2

tahun.

Sedangkan

untuk

motor

jangka

waktu

pembiayaannya: motor baru maksimal tiga tahun dan motor bekas maksimal dua tahun. Uang muka MKK ini sebesar 20% dari harga kendaraan dan harus disetorkan sebelum pembiayaan direalisir. Objek yang dijadikan jaminan adalah kendaraan yang dibiayai. d. Murabahah Konsumtif Karyawan/Pegawai (MKP) Murabahah konsumtif karyawan/pegawai ini yaitu pembiayaan bagi karyawan/ pegawai suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan undangundang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam dengan maksimum pembiayaan Rp.20 juta jangka waktu untuk pembiayaan 3 tahun. Jaminan dari pembiayaan ini adalah gaji yang bersangkutan disalurkan melalui rekening tabungan

35

syariah plus yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh bendaharawan dan pimpinan perusahaan / instansi / lembaga. 7. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan murabahah memiliki beberapa tujuan dan manfaat baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah tersebut antara lain: a. Tujuan pembiayaan murabahah bagi bank syariah sebagai berikut: 1. untuk meningkatkan peranan bank syariah dalam pemberian pembiayaan serta untuk meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Tumbuhnya perkembangan bank syariah yang semakin pesat mengakibatkan timbulnya persaingan antar bank-bank syariah tersebut baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masing-masing berusaha

untuk

nasabahnya

salah

dapat

memberikan

satunya

adalah

yang

terbaik

dengan

untuk

meningkatkan

pelayanan sehingga dapat memuaskan nasabahnya. 2. meningkatkan pendapatan bank syariah, seperti kita ketahui bahwa pendapatan bank syariah diperoleh salah satunya dari penyaluran dana termasuk di sini adalah pembiayaan murabahah. Hampir semua bank syariah termasuk bank syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah yang berarti bahwa pendapatan

36

bank syariah dari pembiayaan ini cukup besar sehingga pendapatan bank pun meningkat. 3. menolong nasabah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Dengan adanya pembiayaan murabahah ini maka nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. b. Tujuan pembiayaan murabahah bagi nasabah adalah sebagai berikut : 1) Mencari pembiayaan di mana dalam operasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. 2) Mencari pengalaman di mana satu pihak yang berkontrak (pemesan) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli asset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap asset tersebut. 3) Pada dasarnya tujuan pembiayaan murabahah bagi nasabah adalah untuk memperoleh pembiayaan baik untuk tujuan konsumtif ataupun untuk tujuan produktif. Tujuan nasabah

37

melakukan jual beli dengan bank adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai untuk bertransaksi langsung dengan supplier. Dengan melakukan transaksi dengan bank, maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran

tangguh atau angsuran. Ini

berarti penjual

(bank) akan memiliki piutang uang sebesar nilai transaksi atas pembeli (nasabah), dan sebaliknya pembeli punya utang uang sebesar nilai transaksi kepada bank sebagai penjual. 26 c. Manfaat Pembiayaan Murabahah Pembiayaan murabahah memberi banyak manfaat ke pada bank syariah salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan

administrasinya.

Sedangkan

manfaat

pembiayaan

murabahah bagi nasabah antara lain: 1) Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktifnya, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau untuk membentuk usaha baru. 2) memperoleh sarana produksi secara terus menerus. 3) meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produksinya.

26

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, h. 147

38

4) keuntungan tetap/pengembalian yang pasti tanpa adanya fluktuasi bunga, karena harga yang telah disepakati sifatnya tetap dan tidak berubah selama akad belum berakhir. Berbeda dengan bank konvensional yang menetapkan imbalan atas kredit yang diberikan berdasarkan prosentasi tertentu yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga. 27 8. Teknik Penyelesaian Pembiayaan pada Umumnya Setiap pembiayaan itu pasti mengandung risiko pembiayaan bermasalah, akibatnya pembiayaan tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan

risiko

tersebut

seminimal

mungkin.

Dalam

praktiknya kemacetan suatu pembiayaan pada BNI disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut: a. Dari Pihak Perbankan 28 Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksikan sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan

27

Tim Depkop, Panduan Unit Simpan Pinjam Syariah, (Jakarta, Departemen koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah & BNI, 1998), Cet-2, h.48 28 Kasmir., Dasar-Dasar Pebankan, (Jakarta,PT RajaGrafindo Persada, 2002) Ed-1, Cet2, h.128

39

pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan. b. Dari Pihak Nasabah Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu: 1) Adanya unsur kesengajaan: dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun nasabah sebenarnya mampu. 2) Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. 29 Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang disengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

29

Kasmir, Dasar – Dasar Perbankan. h. 129

40

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: 30 a. Rescheduling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. b. Reconditioning adalah mengubah berbagai persyaratan seperti, bunga dijadikan hutang pokok dan penundaan pembayaran bunga pada jangka waktu tertentu dan bisa juga penurunan suku bunga atau bahkan pembebasan bunga. c. Restructuring adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha nasabah memang masih layak.

30

Kasmir,Dasar – Dasar Perbankan, h. 131

BAB III  PROFIL BANK BNI SYARIAH A. Sejarah Pendirian Bank BNI Syariah Bank BNI syariah adalah divisi usaha yang berada pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, BNI merupakan salah satu bank umum pemerintah terbesar pertama di Indonesia dilihat dari sisi jaringan memiliki 900 cabang lebih tersebar diseluruh Indonesia yang didirikan pada masa perjuangan tepatnya pada tanggal 5 Juli 1946. Dalam mewujudkan visinya menjadi “universal banking”. Sesuai dengan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang telah diperbaharui menjadi undang – undang 21 tahun 2008 yang juga mengatur tentang perbankan syariah dimana membolehkan bank umum membuka layanan syariah, sehingga bank BNI pun membuka layanan perbankan syariah yang sesuai prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan konsep dual banking system. Pendirian bank BNI syariah diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah pada tahun 1999, diantaranya yaitu naryono, mungin, Endan Kusnadi dan lain-lain. Kemudian bank Indonesia mengeluarkan izin prinsip dan usaha beroperasinya Unit Usaha Syariah Bank BNI. Keputusan bank BNI untuk membuka divisi usaha syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan pasar. Hal ini ditunjang dengan landasan hukum yang jelas dan kondisi yang memungkinkan, mengingat pengalaman Bank BNI beroperasi sebagai bank

38

umum konvesional selama lebih dari 58 Tahun. Hal tersebut merupakan modal awal yang baik dalam upaya mengembangkan divisi baru ini. Melalui pembukaan Unit Usaha Syariah yang sesuai dengan Undangundang No. 21 tahun 2008 BNI merupakan salah satu pelopor dan turut aktif dalam rangka mengembangkan bank syariah di Indonesia. Bank BNI syariah beroperasi pertama kali pada tanggal 29 April tahun 2000 yang ditandai dengan dibukanya lima kantor cabang di Malang, Yogyakarta, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Pada tanggal 29 April tersebut sekaligus diperingati sebagai hari lahir atau Milad BNI Syariah. Pada tahun 2001 Bank BNI kembali membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan dikota-kota besar di Indonesia, yakni di Jakarta, Bandung, Makasar dan padang. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah pada tahun 2002 BNI membuka 2 kantor cabang syariah baru yakni di Medan dan Palembang. Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan lain bisnis yang semakin memikat sehingga menuntut pelayanan kepada masyarakat, Bank BNI melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara Bank BNI membuka kantor cabang pembantu syariah Jepara. Melalui kerja keras dan dukungan dari stakeholder serta tetap berpedoman kepada prinsip prudensial bank, BNI syariah mengalami perkembangan bisnis yang baik.Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik, BNI syariah menghadirkan layanan yang lebih eksklusif dan lebih pribadi khususnya bagi network individual melalui kantor cabang BNI syariah

39

prima, karena dikantor cabang ini nasabah Bank BNI Syariah prima juga akan mendapatkan, internet, galeri dilayani dengan financial advisor (FA) BNI Syari’ah prima yang ramah dan professional, akan memberikan solusi keuangan melalui layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. B. Tujuan Pendirian Tujuan pendiriran BNI Syariah tercermin dalam visi dan misi Bank BNI Syariah itu sendiri. Adapun visi dan misi BNI Syariah adalah: 1. Visi Menjadi Bank Syariah yang dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah sehingga insyaallah membawa berkah 2. Misi Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan sehingga menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri. C. Produk dan Jasa BNI Syariah Produk dan jasa BNI Syariah adalah: 1. produk simpanan Bank BNI Syariah menyediakan berbagai macam simpanan yang inovatif dengan investasi yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan adalah: a. Giro Wadiah Giro wadiah merupakan simpanan nasabah berbentuk giro dengan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang merupakan dana titipan murni yang dengan

40

seiring dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dengan menggunakan media cek atau bilyet giro dan mendapatkan bonus yang menarik. b. Tabungan Mudharabah Tabungan Mudharabah adalah simpanan dana pihak ketiga berbentuk tabungan dengan prinsip Mudharabah Mutlqoh yang dapat disetor dan diambil kapan saja di seluruh cabang dan ATM BNI di Indonesia. c. Deposito Mudharabah Deposito Mudharabah merupakan investasi baik secara individu maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni Mudharabah Mutlaqoh merupakan simpanan dana masyarakat yang oleh BNI syariah dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dibagi hasilkan antara pemilik dan dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana nasabah akan diinvestasikan pada sektor riil yang menguntungkan untuk memajukan ekonomi umat. d. Tabungan Haji Indonesia (THI) Mudharabah THI Mudharabah BNI Syariah dapat mewujudkan niat nasabah untuk pergi haji. Dana tersebut akan dikelola secara aman dan sesuai syariah. e. Reksadana Syariah Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dan dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (shahibul mall) untuk

41

selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahibul mall menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. 2. Produk Pembiayaan Pembiayaan syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah sesuai prinsip syariah, yakni bagi hasil, jual beli dan sewa yang terbebas dari penetapan bunga. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan adalah: a. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Murabahah memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tanbahan dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. b. Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah merupakan jenis pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil (Mudharabah Mutlaqoh) sesuai dengan kesepakatan, dimana pihak bank selaku penyedia modal menyediakan dana 100%.Sedangkan pihak nasabah bertindak selaku pengelola, dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh shahibul mall. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk barbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian, pertanian serta jasa.

42

c. Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan. Pembiayaan ini cocok bagi nasabah yang memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya

namun

masih

kekurangan

dana

untuk

merealisasikan niat tersebut. Adapun pembiayaan musyarakah ini dapat diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan proyek dan modal ventura. d. Gadai Emas Syariah Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (Qord) yang diterima. Gadai Emas Syariah dapat digunakan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak seperti kebutuhan modal kerja jangka pendek. 3. Produk Jasa Dengan keunggulan teknologi perbankan on line Bank BNI Syariah menyediakan jasa-jasa perbankan guna memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bentuk: a. Kiriman Uang Dengan teknologi on line BNI, nasabah mendapatkan kemudahan pengiriman uang seketika, baik antar sesama kantor cabang BNI Syariah ataupun dengan kantor cabank BNI Konvesional.

43

b. Inkaso Bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota-kota secara cepat dan aman bisa mengguanakan jasa inkaso kepada BNI Syariah. D. Struktur Organisasi BNI Syariah Sebagai pimpinan tertinggi yaitu: RUPS, kemudian DPS yang bertugas untuk memastikan dan menjaminkan operasional bisnis BNI sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Fungsi pokok DPS BNI Syariah 1. Memberikan divisi kepada manajemen perihal pengelolaan dan pengembangan bisnis syariah BNI dari sisi aspek syariah. 2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan bisnis perbankan syariah baik BNI kepada DPS dan atau lembaga-lembaga ekternal lainnya yang terkait. Sementara itu dewan komisi membawahi Direktur Utama. Sedangkan divisi syariah merupakan bagian dari Strategi Businness Unit (SBU) ritel, yang berada dibawah penyediaan langsung Direktur ritel Bank BNI. Adapun fungsi pokok divisi syariah adalah sebagai divisi bank BNI yaitu: 1. Melakukan aktivitas-aktivitas antara divisi 2. Menunjang penyediaan logistik dan materai cabang syariah bekerjasama dengan unit-unit atau divisi terkait 3. Mengelola kebijakan manajemen SDM cabang syariah bekerjasama dengan unit atau divisi tersebut.

44

4. mengkoordinasi pengelolaan anggaran usaha syraiah 5. Menyusun laporan keuangan usaha syariah dan mengkoordinasi dengan divisi Pengendalian Keuangan (PKU) 6. Menunjang pengelolaan sistem teknologi usaha syariah bekerjasama dengan teknologi Sedangkan fungsi divisi syariah sebagai kantor cabang-cabang syariah yaitu: 1. Sebagai kantor pusat cabang-cabang syariah 2. Melaksanakan fungsi treasury (Likuidits, placement, pricing) usaha syariah 3. Menyediakan organisasi bisnis cabang syariah bekerjasama dengan Satuan Pengawas Intern (SPI) 4. Memantau kualitas bisnis cabang syariah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 5. Mengelola sistem akuntansi dan pembukuan keuangan usaha syariah 6. Mengembangkan produk atau jasa bank syariah sesuai tuntutan pasar Dibawah divisi syariah terdapat kelompok perbankan syariah yang langsung

membawahi

pengelolaan

pengembangan

bisnis

syariah,

pengelolaan treasury, dan investment serta pengelolaan penunjang bisnis syariah. E. Sumber Daya 1. Sumber Daya Insani Untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnis, BNI syariah telah menetapkan

45

strategi

Sumber

Daya

Manusia

yang

komprehensif

serta

rencana

pengembangan SDM menuju SDM yang kompeten dan profesional. Model Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (Competence Based Human Reaseose Manajemen Model) telah dipilih sebagai kerangka dasar bagi pengembangan

sub-sub

modul

lainnya

serta

manajemen

personalia,

pengelolaan kinerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kerja, perencanaan jenjang karir serta penghargaan prestasi. Untuk mendukung CBHRM secara penuh, dibutuhkan informasi personalia yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan dan penyempurnaan system impormasi SDM yang ada. Hal ini telah dimulai sejak tahun 2005 dengan selalu memperbaharui data karyawan, mengembangkan modul pengelolaan kinerja dan modul pengkajian yang akan diikuti oleh modul lainnya seperti perencanaan sumber daya insani dan rekrutmen. Dalam proses rekrutmen, BNI syari’ah menilai kompetensi calon karyawan secara keseluruhan yaitu keahlian teoritis dan keterampilan praktis. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani BNI Syari’ah yang berjumlah 580 orang, BNI Syariah selalu melakukan kegiatan pelatihan pengembangan karir. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya insani pada Bank BNI Syari’ah merupakan Human Invesment yang tiada terbatas waktunya mengingat ditangan sumber daya insani yang handal dan berkualitas BNI Syari’ah akan terus tumbuh dan berkembang. Memahami pentingnya mendapatkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sumber daya pada level manajer diikutsertakan dalam pelatihan ESQ &The art of

46

Happiness at Work yang terfokus pada peningkatan kompetisi yang bersifat “ soft skill”. 2. Sumber Daya Teknologi Sejalan dengan sumber daya manusia, sumber daya teknologi merupakan penyangga utama sebuah bank modern. Teknologi informasi memungkinkan produk dan layanan dikembangkan dan disampaikan kepada nasabah dengan saluran yang mutakhir untuk masa depan yang lebih menjanjikan. Sebuah pencapaian yang besar yang dilakukan pada teknologi informasi adalah diselesaikannya implementasi sistem core banking. Implementasi system core banking yang baru, yang dikenal dengan nama BNI iCONS saat ini telah dioperasikan di 34 cabang dan cabang pembantu BNI Syariah diseluruh Indonesia. Dengan keberhasilan implementasi iCONS, BNI Syariah memiliki prasarana TI untuk mendukung pengembangan produk dan jaringan distribusi agar dapat menjawab tantangan persaingan dunia perbankan dengan menyempurnakan layanan diseluruh unit bisnis, yaitu segmen komperasi, konsumer, dan komersil. BNI Syariah telah memanfaatkan sistem ini untuk meluncurkan produk dan layanan baru. Kartu BNI Syariah yang diperkenalkan untuk menggantikan kartu syariah plus. Kartu baru ini memberikan banyak manfaat bagi nasabah, karena selain berfungsi sebagai kartu ATM untuk pengambilan tunai diseluruh jaringan ATM BNI, ATM bersama, ATM Link dan Cirus ATM, Kartu BNI Syariah juga merupakan kartu debit yang dapat digunakan disetiap toko yangmemasang logo Master Card diseluruh dunia. Selain itu, kartu BNI

47

Syariah telah diperkaya dengan fungsi pembayaran otomatis untuk tagihan kartu Kredit (BNI, Citibank, Standar Chartered, HSBC, ANZ dan GE Finance), tagihan Telkom, Indosat, Telkomsel dan PAM. Selain itu dengan teknologi on-line BNI induk, antar kantor cabang dan kantor pusat BNI Syariah saat ini sudah terhubung dengan menggunakan sarana komunikasi canggih yaitu sebuah trasponder pada satelit palapa B4P. Bank BNI adalah salah satu dari dua bank di Indonesia yang menggunakan jaringan telekomunikasi pribadi guna menambah keyakinan pada keamanan dan keandalan dalam beroperasi. Sistem yang digunakan didasarkan pada teknologi VSAT. Kegunaan sistem tersebut diantaranya adalah sebagai sarana trasaksi kiriman uang. Dengan meningkatkan intensitas persaingan industri perbankan syariah, khususnya disektor riil, BNI Syariah yakni bahwa teknologi perbankan untuk memberikan layanan kepada seluruh nasabah. 3. Sumber Daya Fisik Dengan total aktiva tetap sebesar Rp. 32.086 Milyar dan aktiva lain-lain sebesar Rp. 2.641 Milyar pada kuartal 1 2007, BNI Syariah telah memiliki 34 Kantor Cabanng Syariah tersebar diseluruh Indonesia dengan potensi pengembangan melalui jaringan kantor cabang BNI seluruh Indonesia. Selain itu, saat ini BNI Syariah telah menerapkan strategi layanan Ofice Channeling di 750 kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu BNI diseluruh Indonesia.

48

F. Reputasi Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, BNI Syariah menunjukan hasil yang cukup signifikan, terbukti dengan diraihnya beberapa penghargaan, antara lain: 1. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 meraih penghargaan sebagai The Most Profitable Islamic Bank dari Karim Business Consulting. 2. Pada tahun 2004 meraih penghargaan sebagai bank syariah terbaik dari Majlis Ulama Indonesia (MUI). 3. Pada tahun 2004 meraih penghargaan sebagai The Most Profitable, The Most Efficient, The Biggest Market Share, The Widest Market Area Coverage yang semuanya dari Karim Business Consulting. 4. Mendapat penghargaan sebagai bank syariah dalam kategori perusahaan yang memiliki asset diatas Rp. 500 Miliyar dari majalah investor. Dengan diraihnya beberapa penghargaan tersebut, semakin menambah keyakinan bahwa BNI Syariah mampu mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan dan semakin memperkokoh reputasi BNI Syariah sebagai bank kebanggaan bangsa.

49

BAB IV MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BNI SYARIAH A. Prosedur Dalam Mengajukan Pembiayaan Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan di bank syariah, proses pembiayaan bank syariah kepada nasabah – nasabahnya sangat memperhatikan aspek – aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah: 1 i.

Surat Permohonan Pembiayaan Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diajukan

nasabah, Untuk berapa lama, berapa limit / plafon yang diinginkan, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian / perubahan, surat keputusan mentri, perijinan – perijinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan). ii.

Proses Evaluasi Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang

pada prinsip kehati – hatian serta aspek lainnya. Sehingga diharapkan dapat diperoleh analisis yang cukup cermat dan akurat. Proses penelitian yang dimaksud meliputi: a. Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap Dengan kata lain, pemohon yang tidak didukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat / lambatnya proses 1

Muhammad,Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) h. 43

50

suatu permohonan pembiayaan, terutama ditentukan pada tahap ini Jika dipaksakan (baik oleh nasabah maupun pimpinan bank), hasil akhirnya sangat riskan, yang kemungkinan besar menimbulkan kerugian dipihak bank dan nasabah yang bersangkutan. b. Proses penilaian, proses ini dapat dilakukan melakukan beberapa tahapan kantor bank syariah, utamanya jika bank syariah tersebut adalah bank umum, yaitu: 1. Kantor Pusat a. Permohonan dari kantor cabang b. Unit penilai dikantor pusat / wilayah melakukan review atau permohonan nasabah yang telah dilakukan penilaian / analisis oleh kantor cabang c. Komite pembiayaan (kantor pusat / wilayah) d. Keputusan e. Unit peneliti (Kantor Pusat / Wilayah) meneruskan keputusan kantor pusat / wilayah ke kantor cabang yang bersangkutan f. Keputusan diterima kantor cabang, dengan macam keputusan: 1. Ditolak Bila permohonan nasabah ditolak, maka keputusan kanpus / kanwil tersebut diteruskan ke pemohon yang bersangkutan. 2. Dipenuhi a. Persetujuan Kampus / kanwil diteruskan ke pemohon b. Penandatanganan akad

51

c. Pengamanan pembiayaan d. Realisasi e. Pemantauan f. Pelunasan / perpanjangan 2.

Kantor Cabang

a. Pembuatan nota / memo penilaian oleh unit penilaian kantor cabang b. Proses pengambilan keputusan oleh komite pembiayan c. Keputusan: 1. Ditolak Oleh unit penilai, keputusan ini diteruskan kenasabah pemohon 2. Disetujui •

Oleh unit penilai, keputusan ini dibuatkan surat persetujuan yang memuat persyaratan serta klausala lainnya

•

Penandatanganan pembiayaan

•

Pengamanan pembiayaan

•

Realisasi pembiayaan

•

Pemantauan

•

Pelunasan / perpanjangan tambahan plafon / lainnya

3. Format nota / memo penilaian Format neto / memo penilaian calon nasabah yang akan dibiaya oleh bank syariah mencakup antara lain:

52

1. Informasi umum, mencakup perusahaan, status hukum dan pemegang saham 2. Aspek legalitas, mencakup Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Hinder Ordonantie / Ijin Gangguan (HO) 3. Aspek manajemen, meliputi struktur organisasi, reputasi perusahaan, Independensi, Integritas dll 4.

Aspek pemasaran, meliputi produk dan pemasaran serta kompetisi

5. Aspek Sosial Ekonomi 6. Aspek Tenaga Kerja, aspek yang diperhatikan oleh bank syari’ah antara lain: Tenaga kerja yang dibutuhkan: skilled / inskilled labour, dari mana berasal, dapatkah menyerap / mengurangi pengangguran sekitar 7. Aspek Tekhnis, Meliputi: Lokasi Usaha, agunan, Mesin, Teknologi dan kelengkapan alat yang dimiliki. 8. Aspek

Keuangan,

meliputi

sifat

laporan

keuangan,

kewajaran laporan keuangan, analisis rasio, analisis sumber dan penggunaan dana, proyeksi aliran kas, penghitunga modal kerja dan penghitungan pembiayaan investasi 9. Aspek Komersial, produknya mudah dijual dan bahan bakunya mudah didapat 10. Agunan / Jaminan

53

11. Analisis Risiko 12. Pertimbangan, berupa pertimbangan dari berbagai sudut pandang 13. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan evaluasi, dapat ditarik kesimpulan apakah proyek layak / tidak untuk dibiayai 14. Saran, unit kerja pemproses dapat memberikan saran diterima dengan persyaratan atau ditolak dengan alasan 15. Keputusan, Keputusan diambil oleh komite pembiayaan. B. Proses Manajemen Risiko Pada Bank BNI Syariah Melihat kembali pada definisi manajemen risiko yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa manajemen risiko terdiri dari beberapa tahapan tindakan dan merupakan suatu proses. Manajemen risiko bukan terdiri dari fungsi – fungsi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian fungsi yang berkesinambungan dan terintegrasi kedalam strategi, kebijakan BNI, proses bisnis dan mengkristal menjadi kultur organisasi bank.2 Manajemen risiko adalah sebagai suatu proses organisasi bisnis dan dapat dikelompokkan kedalam lima buah fungsi utama, yaitu:3 1. Identifikasi Risiko dan Menetapkan batas toleransi Adalah suatu proses mengenali dengan baik seluruh risiko yang ada pada setiap aktifitas, jenis dan transaksi financial yang dijalankan oleh BNI. Tetapi juga mendeteksi kemungkinan risiko baru yang mungkin saja 2

Muhammad Syarif Surbakti., Manajemen Risiko bagi Perbankan Syariah, (Jakarta, PT. Bank Muamalat Indonesia.Tbk, 2004) h. 18-19 3 Ibid., h. 20

54

terjadi. Hal ini penting karena banyak peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kerugian financial yang besar bagi perbankan, bahkan negara, sebagai akibat adanya risiko yang tersembunyi dan tidak terdeteksi secara dini. Proses identifikasi dan deteksi ini adalah proses yang sangat penting karena BNI dapat melakukan tindakan preventif untuk menghindari atau setidaknya mengendalikan risiko sehingga potensi kerugian financial non financial lainnya dapat dikendalikan atau dieliminasi, jika memungkinkan. Salah satu contoh aplikasi proses identifikasi risiko pada bank BNI adalah dengan mengetahui terlebih mendalam transaksi yang akan dijalankan, seperti dalam pembiayaaan murabahah. Risiko – risiko yang dapat di identifikasi antara lain adalah nasabah membatalkan jual beli namun bank terlanjur membeli objek barang. Nasabah memanipulasi harga objek barang, nasabah memanipulasi informasi data penghasilan, Nasabah tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh tempo yang disepakati, objek barang dicuri atau rusak berat, akad murabahah cacat secara hukum karena tidak memenuhi syarat – syarat hukum perdata yang berlaku diindonesia, dan masih banyak lagi risiko yang dapat diidentifikasikan dari satu jenis transaksi murabahah. 2. Mengukur Risiko Setelah risiko diidentifikasi, proses berikutnya adalah mengukur risiko dilakukan dengan mengkuantifikasi risiko tertentu dan kemudian

55

membandingkan dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Pengukuran risiko yang baik dapat memberikan gambaran mengenai apakah BNI mengambil risiko terlalu besar atau bank terlalu protektif sehingga produk murabahah menjadi tidak menarik dipasar. Contoh pengukuran risiko secara sederhana dan awam dalam kaitannya dengan contoh transaksi murabahah adalah sebagai berikut, Dengan panjer 25% bank akan menanggung kerugian tidak kembalinya modal sebesar 75% dari harga beli bank, dalam pembiayaan ini misalnya tanah yang dgunakan sebagai jaminan bagi bank, maka bank dapat menjual tanah tersebut untuk menutupi kerugian bank yang belum dibayar. 3. Memantau dan melaporkan Risiko Sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien merupakan kunci sukses pelaksanaan proses pemantauan dan pelaporan yang akurat, lengkap, tepat waktu dan dalam frekuensinya yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Frekuensi laporan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis risiko. Transaksi berkaitan dengan saham yang mempunyai tingkat volatilitas tinggi, misalnya setiap 2 jam memonitor perkembangan harga pasar dan perkembangan yang timbul. Sedangkan transaksi dengan volatilitas dan risiko yang lebih terkendali, frekuensi pelaporan dapat lebih jarang, misalnya dua kali sehari, mingguan atau mungkin setiap bulan.

56

4. Mengendalikan Risiko Langkah berikutnya yang harus dilakukan setelah proses pemantauan dan pelaporan risiko yaitu tindakan mengendalikan, mengamankan dan menghindari risiko bila memungkinkan. Dalam mengambil suatu keputusan yang baik didalam mengendalikan risiko hanya dapat terlaksana apabila proses pengukuran risiko, pemantauan dan pelapora risiko berjalan dengan baik. Dengan kata lain, BNI tidak akan dapat menentukan tindakan yang harus dilakukannya untuk melakukan risiko. Kecuali komparasi dan analisis antara risiko yang akan terjadi dengan ambang batas tingkat risiko yang dapat diterima BNI terlaksana dengan baik. Apabila BNI tidak mengetahui posisinya terhadap risiko yang terjadi, maka tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko akan bersifat reaktif, padahal tindakan proaktif akan jauh menguntungkan. Dalam beberapa kasus, mungkin saja seorang manajer risiko tidak melakukan tindakan apapun dalam hal terjadinya perbedaan antara risiko yang dihadapi dengan ambang batas tingkat risiko yang diterima. Hal ini dimungkinkan

apabila tingkatan untuk mengurangi risiko

membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada nilai risiko yang ingin diselamatkan. Untuk keadaan ini, manajer risiko harus terus menerus memantau perubahan risiko sampai pada suatu titik yang membutuhkan tindakan mengamankan risiko demi financial BNI syariah.

57

5. Mengawasi, Audit, Menyelesaikan dan menyelaraskan Pada proses ini, dilakukan evaluasi yang menyeluruh atas fungsi , proses dan model kuantitatif pengukuran risiko yang telah dilaksanakan dan dipergunakan. Proses audit dan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah proses manajemen risiko terlaksana secara efektif dan efisien sebagai bagian yang terintegrasi dengan strategi bisnis bank. Proses ini memberikan umpan balik kepada proses awal yaitu identifikasi dan penetapan toleransi risiko. Umpan balik ini akan memberikan keputusan untuk memperbaharui

risiko yang harus

mendapat perhatian dan pengendalian serta batas toleransiya, atau tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, proses manajemen risiko adalah suatu proses yang dinamis, dimana setiap pengulangan proses akan menghimpun dan memadukan informasi yang diperoleh pada proses sebelumnya. C. Proses Penilaian Risiko Pada Bank BNI Syariah Tujuan utama dari penilaian risiko ini adalah untuk mengukur potensi risiko yang mungkin terjadi pada nasabah (debitur), sehingga bank syariah mampu menentukan jangka waktu yang cocok dan menentukan tingkat margin yang sesuai dengan karakteristik usaha nasabah. Adapun dalam proses penilaian (evaluasi) risiko, bank syariah membagi risiko lagi menjadi 2 aspek, yaitu:

58

1. First Way Out Jenis risiko yang terjadi pada first way out yaitu risiko kebangkrutan (Taflis), risiko ini dipengaruhi oleh: a. Industry Risk, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik dan kinerja keuangan usaha nasabah. b. Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, tekhnis produksi, dan keuangan. c. Faktor negatif lainnya, seperti keadaan force majeur, market risk (forex risk, interest risk) maupun karena permasalahan hukum. 2. Second Way Out Pada tahap ini, risiko yang terjadi dipengaruhi oleh: a. Kesempurnaan pada peningkatan jaminan b. Nilai jual kembali jaminan (marketability value of guarante) c. Kredibilitas penjamin (bila ada), pihak ini yang nantinya akan menjamin bila nasabah nantinya tidak mampu membayar. Default risk akan menentukan customer risk rating ( rating risiko nasabah). Jika kondisi industri risk dan kondisi internal perusahaan nasabah baik, maka CRR akan tinggi ratingnya atau rendah risikonya serta diberi nilai dan score:

59

Tabel 1 (Customer Risk Rating) CRR Rating

Score

Tingkat Risiko

1=Baik sekali

5

Very low risk

2=Baik

4

Low risk

3=Sedang/Cukup

3

Modert risk

4=Kurang

2

High Risk

5=Buruk sekali

1

Very high risk

Sumber : Data Bank BNI Syariah Sedangkan, kondisi internal perusahaan nasabah diukur dari hasil analisis aspek manajemen, pemasaran, tehnik produksi, dan keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan (rasio keuangan perusahaan) dibanding dengan kinerja keuangan rata – rata industri. Dari hasil tingkat tersebut didapat industri risk: Tabel 2 Industri Risk Score

Industri Risk

Ciri – ciri Umum

Rating 5

Very Low Risk

Struktur industri nasabah sangan kuat, kinerja keuangan, kinerja pekerja diatas rata – rata industri

4

Low Risk

3

Modert Risk

Diatas rata – rata industri Rata – rata industri dengan prospek pertumbuhan memadai, mempunyai kemampuan keuangan yang

60

cukup membayar kembali pinjaman 2

High Risk

1

Very High Risk

Dibawah rata – rata kinerja industri Industri berisiko untuk diberikan pinjaman dengan prospek dan kemampuan

Sumber: Data Bank BNI Syariah Recovery risk merupakan pembayaran kembali atas pinjaman nasabah dari hasil penjualan jaminan, apabila frist way out tidak dapat diharapkan lagi. Dalam menilai recovery risk ini dianalisis dengan menggunakan rasio pemenuhan jaminan (RPJ), yaitu dari prosentase nilai total jaminan (NTJ) dan diberi rating sebagai berikut: Tabel 3 Rating Jaminan atas Rasio Pemenuhan Jaminan (RPJ) RPJ TOTAL NTJ

RATING JAMINAN

>10%diatas ketentuan

1 (Very Low Risk)

s.d 10%diatas ketenyuan

2 (Low Risk)

Sesuai ketentuan

3 (Modert Risk)

s.d 10% dibawah ketentuan

4 (High Risk)

>>10% dibawah ketentuan

5 (Very High Risk)

Sumber: Data Bank BNI Syariah Langkah terakhir yaitu mengkombinasikan customer risk rating (CRR) dan recovery risk (RPJ) untuk mendapatkan customer credit rating dengan matrik:

61

Tabel 4 Matrik Kombinasi CRR dan RPJ Untuk penentuan customer credit rating RPJ

CRR 1 2 3 4 1

1 2 3 4

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4

2 3 4 4

5

3 4 5 5

Sumber: Data Bank BNI Syariah Dilihat dari gambar diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan penilaian risiko terlebih dahulu BNI melihat aspek risiko nasabah dengan menilainya dari segi usaha yang akan dijalankan dan jaminan yang menjadi tanda keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh bank karena ini adalah bagian dari manajemen risiko yang dilakukan BNI untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitian risiko tersebut, maka nasabah akan diberikan rating atau skor sesuai dengan analisis yang dilakukan petugas analisis bank (account officer) yang telah diberikan kepercayaan oleh BNI. Setelah

pembiayaan

tersebut

diberikan

kepada

nasabah

yang

mengajukan, maka akan ada pemantauan (monitoring) yang dilakukan oleh pihak bank dan melakukan evaluasi setiap pembiayaan yang direalisasikan,

62

setelah dievaluasi akan ada penggolongan collectabilitas menurut tingkat kelancaran pembayaranya masing – masing. Collectability

adalah

penggolongan

tingkat

kelancaran

tingkat

pembayaran nasabah diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan. Sesuai dengan SE BI, jumlah tunggakan dan perhitungan collectability adalah:

Tabel 5 Penggolongan Collectability Jumlah Hari

Penggolongan

Tunggakan

Collectability

1

0

Collectability 1

Lancar

2

1 s/d. 90 hari

Collectability 2

Dalam perhatian

No

Kualitas

khusus 3

91 a.d.180 hari

Collectability 3

Kurang Lancar

4

181 s.d.270 hari

Collectability 4

Diragukan

5

>Dari 270 hari

Collectability 5

Macet

Sumber: Data Bank BNI Syariah Bila collectability cenderung semakin baik maka akan berdampak positif sehingga menaikan Rentabilitas dan Solvabilitas bank BNI dan NPF semakin menurun. Dalam hal ini, terlebih dahulu BNI memonitoring usaha nasabah, apakah nasabah tersebut layak dinyatakan collectability 1 atau collectability 2 sampai dengan collectability 5, apabila debitur melakukan pembayaran tepat waktu itu dikategoriakn collectability 1 dengan kualitas

63

pengembalian pembiayaannya lancar dan apabila pembiayaan tersebut tidak melakukan penunggakan pembayaran selama tiga bulan berturut-turut itu akan dikategorikan dalam perhatian khusus atau collectability 2, akan tetapi apabila penunggakannya berturut-turut selama tiga bulan maka itu dikategorikan kurang lancar dan apabila selama 12 bulan berturut-turut dan bahkan sampai 21 bulan tidak dibayar maka pimpinan bank harus segera melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya, seperti menyita agunan dan menjualnya untuk menghindari kerugian lebih besar. 4 (Lihat daftar pertanyaan) D.

Pengelolaan Risiko Pada BNI Syariah 1. Pengelolaan Risiko Pembiayaan Murabahah Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aktiva produktif yang dimiliki oleh perusahaan berupa pembiayaan yang diberikan kepada debitur untuk membayar kembali pinjamannya. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah adanya keraguan atas kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan bank. Dalam Bank BNI, istilah pembiayaan (Financing) lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah (kredit). Risiko pembiayaan

4

Iwan Kustiwan, Divisi.Analis Manajemen Risiko Unit Syari’ah, Wawancara Pribadi, Jakarta, 6 maret 2009

64

(financing risk) terjadi ketika pihak debitur (mudharib) karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman) yang diberikan oleh bank. Langkah-langkah yang dilakukan bank untuk meminimalisir risiko ini antara lain: Membuat kebijakan pembiayaan secara tepat dan efektif, menetapkan prinsip kehatihatian (Prudential Banking) dalam proses pembiayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya mereka yang menangani masalah pembiayaan bermasalah. Tabel 6 Total pembiayaan (Jutaan) Tahun Total Pembiayaan

Pembiayaan Bermasalah

NPF %

2006

861.431

49.532.271.404

5,75%

2007

1.467.794

40.364.329.253

2,46%

2008

2.417.449

59.222.130.306

2,75%

Sumber Data Bank BNI Syariah Tahun 2008 Dari tabel diatas dilihat bahwa total pembiayaan tiga tahun terakhir selalu naik, karena BNI selalu mengembangkan jaringan – jaringan yang meluas dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Pada tahun 2006 pembiayaan yang dikeluarkan oleh BNI mencapai 861.430.807.023 dengan prosentase pembiayaan bermasalah mencapai 5.75% dan pada tahun 2007 pembiayaan di BNI naik dari tahun sebelumnya menjadi 1.467.793.791.016 dengan prosentase pembiayaan bermasalah 2,46% turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 pembiayaan yang dikeluarkan oleh BNI naik

65

menjadi 2.407.670.504.984 dengan persentase pembiayaan bermasalah turun menjadi 2,75% jauh dari ketentuan Bank Indonesia yaitu 5%. Walaupun kondisi ekonomi indonesia yang mengalami krisis global, tapi tidak membuat nasabah mangkir dari tanggung jawabnya membayar kewajiban pinjamannya ke bank. Pada pembiayan murabahah, BNI sudah cukup baik dalam melakukan diversifikasi risiko, portofolio yang dilakukan BNI bukan pembiayaan murabahah saja tetapi mudharabah, musyarakah, istisna, ijarah, qord dll. Tabel 7 Aktiva Produktif Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Istisna, Ijarah, Qord Tahun 2008 (Jutaan) Pembiayaan

Lancar

Dalam

Kurang

Perhatian

Lancar

Diragukan

Macet

Jumlah

Khusus

2.104.906

253.306

12.813

16.234

30.188

2.417.449

Mudharabah

62.340

1.614

29

255

10.587

74.826

Musyarakah

495.203

14.766

108

200

10.758

521.035

Murabahah

Istisna Ijarah

45.586

Qard

73.506

45.586 71

13

Sumber Data Bank BNI Syariah tahun 2008

66

73.591

Tabel Portopolio Pembiayaan Murabahah, Istisna, Ijarah Tahun 2008 No

Sektor Ekonomi

Lancar

Dlm Perhatian

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

Total

Khusus 1

Pertanian perburuan

2.753.790.584.439

6.066.708.836

3.465.629.907

70.863.835.869

5.807.341.129

140.507.217.746

4821.158.907

152.337.740.332

sarana dan prasarana 2

Pertambangan

133.955.408.040

544.468.577

200.000.000

3

Industri pengolahan

100.088.956.360

47.395.727.181

4

Listrik,Gas, Air

5

Konstruksi

163.875.163.201

40.436.664.224

6

Pedagangan,Restoran

180.635.676.870

17.796.847.181

178.353.477.865

2.834.721.748

286.021.136.306

23.352.696.754

106.215.820.048

3.857.356.688

Lain-lain

1.570.058.413.051

127.473.359.054

12.516.432.887

Jumlah

2.781.606.650.948

269.758.550.243

27.816.066.509 2.753.790.584.439

31.897.884

1.071.102.081

1.071.102.081 2.631.663.123

206.943.490.548

4.730.181.181

3.361.163.791

206.775.514.844

4.885.958.378

5.116.154.397

191.190.312.388

723.426.006

3.962.401.109

314.224.240.426

93.134.365

110.066.311.101

6.149.274.580

22.275.301.373

1.738.472.780.945

12.964.556.843

16.688.840.145

51.533.948.101

3.132.552.546.280

13.487.927.512

1.944.683.526

8.344.420.073

51.533.948.101

103.127.045.722

256.270.622.731

11.019.873.317

8.344.420.073

251.645.821

,Hotel 7

Pengangkutan,pegud angan

8

Jasa-jasa Dunia

164.580.251

Usaha 9

Jasa-jasa Sosial Lainnya

10

Penyisihan Kerugian Jumlah Bersih

Sumber: Data Bank BNI Tahun 2008 Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa pembiayaan bermasalah karena salah satu pembiayaan murabahah tahun 2008 kurang baik dibandingkan tahun 2007, karena tingkat pembiayaan tahun 2008 itu 2,75%. Sedangkan tahun 2007 pembiayan murabahah bermasalah hanya 2,46% jauh di bawah

67

3.029.425.500.558

ketentuan BI yang 5%. Ini berarti pengelolaan BNI dalam pembiayaan murabahah kurang baik karena faktor alam atau ekonomi. Dari pembiayaan diatas tiga besar yang mengakibatkan pembiayaan murabahah bermasalah antara lain: 1. Jasa Usaha

: 314.224.240.426

2. Jasa Lainnya : 110.166.311.101 3. Konstruksi

: 206.943.490.548

Dari ketiga yang diatas yang menyebabkan pembiayaan murabahah tahun 2008 naik dari tahun 2007 yang 2,46% menjadi 2,75% yaitu faktor jasa usaha yang disebabkan karena adanya hambatan dalam usaha yang dilakukan para nasabah yang menyebabkan kurang produktifnya dan tidak berkembangnya usaha yang dijalankan sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan pengembalian kewajiban para nasabah kepada pihak bank yang bisa juga dipengaruhi oleh faktor krisis ekonomi global dan faktor yang disebabkan oleh alam. 2. Pengelolaan Risiko Pasar Sebagai Bank Devisa, bank memiliki aktiva dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aktiva dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs mata uang asing terhadap rupiah pada saat bank memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan dapat menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja bank. Perubahan kurs juga dapat menimbulkan kerugian bagi debitur-debitur bank yang memiliki pinjaman dalam mata uang asing (sementara sumber pengembaliannya

68

berasal dari valuta asing) dan berdampak pada kemampuan pengembalian pinjaman. Sebagian portofolio pembiayaan yang dimiliki bank, didasarkan pada perjanjian jual beli dengan menggunakan harga jual yang tetap. Oleh karena itu, apabila terjadi suku bunga pasar, maka bank tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan harga jual yang telah disepakati. Meskipun demikian, karena bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, hal tersebut tidak mengakibatkan bank mengalami Negatife Spread. Suku bunga pasar yang terlalu tinggi juga dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga. 3. Pengelolaan Risiko Likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko utama yang dihadapi bank. Risiko tersebut akibat adanya ketidak sepadanan jatuh waktu antara kewajiban dan tagihan/pembiayaan yang dimiliki bank. Hal ini dikarenakan pada umumnya bank memiliki padanan dalam jangka pendek dan meyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana tersebut menyulitkan bank dalam memenuhi kewajibankewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya. Selain itu dapat saja terjadi penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar, antara lain sebagai akibat politik yang kuarang menguntungkan, sehingga dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas dan dapat berdampak negatif terhadap

69

kegiatan dan prospek usaha bank tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh untk menjaga likuiditas bank adalah: a. Meminimalisasi atau meniadakan pemberian nisbah khusus kepada nasabah-nasabah tertentu, sehingga distribusi profit akan lebih merata kepada seluruh nasabah. b. Mengaktifkan fungsi pengawasan dari Asset Liability Committe (ALCO) c. Mengawasi pengumpulan dana dan pengelolaan profit jatuh tempo penyaluran dana. 4. Pengelolaan Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat sistem operasional dan prosedur maupun pengawasan yang tidak memenuhi kebutuhan perkembangan perbankan. Lemahnya sistem operasional dapat menyebabkan

meningkatnya

biaya

operasional dan pada akhirnya

mengurangi laba usaha. Selain itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan kelancaran operasional dan mutu pelayanan menjadi terganggu dan menurunkan kinerja dan daya saing bank. Untuk pengelolaan risiko operasional, bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang cukup untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko dan sistem informasi yang dimiliki saat ini telah mampu untuk mamantau kondisi risiko operasional setiap saat diperlukan

70

E. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BNI Syariah Dengan diberlakukannya Undang – Undang No. 21 tahun 2008, perbankan syariah

telah

mendapatkan

kesempatan

yang

lebih

luas

untuk

menyelenggarakan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh perbankan. Banyak bank yang mulai membuka divisi atau cabang syariah seperti halnya Bank BNI. Pesatnya perkembangan perbankan syariah telah membawa persaingan yang tajam dikalangan perbankan tidak hanya dalam menghimpun dana masyarakat tetapi juga dalam penyaluran dana kemasyarakat (pembiayaan). Persaingan yang terjadi ternyata mendorong pula sikap dan tindakan yang sangat agresif sehingga dalam ekspansi pembiayaannya bank kurang mendasar pada prinsip – prinsip usaha yang sehat dan keputusan – keputusan pembiayaan dilakukan secara kurang hati – hati. Pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, tetapi datang secara perlahan – lahan dengan memberikan tanda – tanda penyimpangan (signal of deviation) lebih dulu kepada bank, kecuali terjadi suatu kecelakaan yang menimpa nasabah atau bidang usahanya. 5 Sebab pembiayaan murabahah bemasalah sama halnya dengan sebab pembiayan – pembiayaan lain yang diberikan bank kepada nasabahnya. Sebab – sebab 5

Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial Konsep, Tehnik dan Kasus, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h.264

71

terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah yang secara umum juga ada pada bank – bank lainnya adalah sebagai berikut: 6 1. Ditinjau dari sisi nasabah a. Kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurun. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor menejerial perusahaan nasabah yang kurang baik seperti, keelmahan dalam kebijakan pembelian

dan

penjualan,

lemahnya

pengawasan

biaya

dan

pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat dan permodalan yang tidak cukup. 7 Berikut akan dijelaskan contoh kasus pembiayaan murabahah bermasalah: BNI Syariah memberikan pembiayaan dengan fasilitas pembiayaaan murabahah untuk tujuan produktif. Dengan tujuan untuk pembelian sembako. Besarnya plafon yang diberikan sebesar Rp. 150 juta dengan tenggang waktu pembayaran selama satu tahun, jaminan yang diberikan berupa surat tanah. Secara sepintas usaha tersebut berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kebutuhan masyarakat akan bahan – bahan pokok tersebut. Namun kenyataannya mengalami masalah dalam hal pembayaran kembali pembiayaannya. Berdasarkan hasil kunjungan pihak bank ke lokasi ternyata usaha tersebut tidak berjalan dengn baik, hal ini dikarenakan kesalahan manajemen dalam pengelolaan usaha. b. Karakter/Sikap nasabah.

6 7

Bayi Rohayati, Divisi.manajemen Risiko, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2009 Zainul Arifin, Dasar – dasar Manajemen Bank Syari’ah, (jakarta, Alvabet, 2003) cet-2, h 223

72

Ada kondisi dan situasi yang berubah – ubah, baik kondisi politik maupun kondisi ekonomi dan moneter. Perubahan kondisi atau situasi tersebut dapat pula mengubah sikap serta tingkah laku nasabah, dan perubahan sikap tersebut terlihat sebagai berikut adanya unsur kesengajaan oleh nasabah untuk menipu bank dengan jalan memberikan data dan informasi yang tidak sebenarnya. Disamping itu adanya itikad yang kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran kembali pinjamannya, walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang. c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini juga merupakan salah satu penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. Krisis moneter yang berkepanjangan membawa dampak yng sangat luas, banyak perusahaan – perusahaan yang mem PHK karyawan/pegawainya dikarenakan perusahaan sudah tidak beroperasi lagi. Akibat dari PHK secara otomatis karyawan/pegawai tidak memiliki pendapatan yang mengakibatkan menurunnya atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali pembiayan yang didapatnya dari bank 2. Dari sisi Bank. Pembiayaan murabahah bermasalah dapat disebabkan antara lain: a. Kurang Tajamnya Analisa. b. Tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan minimal yang seharusnya sehingga data kurang akurat dan kurang relevan hal

73

ini

disebabkan

karena

kurangnya

ferivikasi

ke

pihak

ketiga/nasabah c. Lemahnya pemantauan (monitoring). Proses terakhir dalam sebuah pembiayaan adalah proses monitoring, beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain: memantau

mutasi

rekening

koran

nasabah,

memantau

pelunasan angsuran, melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha

nasabah

dan

melakukan

pemantauan

terhadap

perkembangan usaha sejenis. 8 Bagi bank saat memasuki tahadapan ini maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai, oleh karena itu pelaksanaan monitoring ini harus dilakukan

secara

maksimal

sehingga

apabila

terjadi

penyimpangan dapat segera diambil tindakan penyelamatan, jangan sampai berakibat kepada terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah. d. Persaingan antar bank syariah juga merupakan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah. Bank – bank syariah lainnya juga menawarkan produk pembiayaan yang sama (murabahah) sehingga pengelolaan pembiayaan murabahah kurang memperhatikan analisa dalam pembiayaan.

8

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, (Jakarat, Zikrul Hakim, 2003), Cet-1, h.154

74

e. Sistem dan prosedur yang menjadi acuan kurang di indahkan atau tidak melalui prosedur

yang seharusnya dan sering

melakukan penyimpangan. f. Percaya begitu saja pada data yang disodorkan nasabah tanpa studi dan penelitian yang komprehensif. 3. Faktor lingkungan adalah faktor yang berada diluar jangkauan bank dan nasabah, seperti bencana alam, dan peraturan pemerintah yang berubah. Dalam negara yang sedang berkembang, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, peraturan – peraturan sering berubah. Perubahan peraturan ini terkadang membawa pengaruh terhadap jalannya suatu usaha. Sebagai contoh misalnya, pada saat pemerintah mengumumkan pelarangan ekspor karet bermutu rendah, hal ini dilakukan pemerintah demi untuk menjaga mutu karet indonesia di dunia internasional, tetapi dampak dari semua ini adalah beratus – ratus

pabrik

remiling

mengalami

pukulan

yang

hebat

dan

mengakibatkan timbulnya kesulitan – kesulitan keuangan sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya di bank. Contoh lain ketika pemerintah tidak memberlakukan lagi sistem quota pada produk kopi. Akibatnya harga kopi merosot sangat drastis karena supply melebihi demand. Dengan demikian banyak eksportir kopi merugi atau untung

75

kecil sehingga sulit melunasi kreditnya, dari data yang diperoleh jumlah kredit macet para eksportir kopi tersebut mencapai 200 M. 9 F. Penyelasaian Pembiayaan Murabahah bermasalah Pada BNI Syariah Penyelasaian yang diberikan oleh perbankan syariah tidak selamanya berjalan dengan lancar, Jika terjadi kegagalan atau permasalahan dalam pengembalian dana masyarakat tersebut kepihak bank, maka tentunya pihak bank harus menyelamatkan dana masyarakat tersebut, karena dana tersebut merupakan amanat yang dititipkan masyarakat kepada pihak bank. Kewajiban untuk menjaga titipan dengan penuh amanah sangat ditekankan dalam al-qur’an:

{58 : 4/‫ }اﻟﻨﺴﺎء‬... ‫ت ِإﻟَﻰ أَهْﻠِﻬَﺎ‬ ِ ‫ن اﻟﻠﱠﻪَ َﻳﺄْ ُﻣ ُﺮ ُآﻢْ َأنْ ُﺗ َﺆدﱡوا اﻟَْﺄﻣَﺎﻧَﺎ‬ ‫ِإ ﱠ‬ Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya......(an-Nisa’/4:58) Berdasarkan hal diatas maka pihak bank berkewajiban mengambil tindakan – tindakan tertentu dalam menyelasaikan pembiayaan bermasalah dan tentunya harus tetap berpegang pada prinsip syariah. Berikut akan dijelaskan cara atau upaya yang dilakukan BNI Syariah dalam mengatasi atau menyelasaikan pembiayaan murabahah bermasalah: 1. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan yang dilakukan pihak bank dapat dilakukan dengan cara mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan kemudian

9

Muchdarsyah Sinungan, Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994), Cet-1, h, 248

76

membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikannya. Jika nasabah bersedia membicarakan problem usaha dan kondisi keuangan secara jujur dan terbuka ini berarti nasabah mempunyai kemuan baik untuk menyelesaikan masalah mereka dengan bank dan bank pun bisa segera mengetahui apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah sehingga selanjutnya bank bisa memutuskan atau mengambil tindakan dalam menyelasaikannya. Namun tidak semua nasabah bersikap demikian, ada sebagian nasabah yang dengan sengaja menghindar untuk ditemui. 2. Collection, yaitu penagihan secara intensif. Dalam hal ini BNI Syariah melakukan dengan dua cara sebagai berikut: pertama, penagihan secara persuasive yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada

nasabah

pembiayaan

murabahah

yang

menunggak

atas

pembayaran angsurannya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap dimulai dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, Kedua, penagihan secara langsung yakni dengan mendatangi langsung nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami penunggakan. 3. Rescheduling, dalam hal ini BNI Syariah memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan murabahah menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan murabahah dari enam bulan menjadi satu tahun dan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan murabahah dari 36 kali menjadi 48 kali dengan demikian

77

jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran. Fasilitas penjadwalan ulang ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai i’tikad baik dan karakter yang jujur.penambahan jangka waktu ini disebut riba nasiah. Dalam hal ini penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang ini, Allah berfirman:

{280 :2/ ‫ }اﻟﺒﻘﺮة‬... ‫ﺴ َﺮ ٍة‬ َ ْ‫ﻈ َﺮ ٌة ِإﻟَﻰ َﻣﻴ‬ ِ ‫ﻋﺴْ َﺮ ٍة َﻓ َﻨ‬ ُ ‫ن ذُو‬ َ ‫َوِإنْ آَﺎ‬ Artinya: Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan....(al-baqarah/2:280) 4. Memberikan diskon atau potongan kepada nasabah pembiayaan murabahah, ini merupakan salah satu cara yang dilakukan BNI Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah, istilah ini dikenal dengan PPDM (Pemotongan Pelunasan Dalam Murabahah) Pemberian potongan disini yaitu pemotongan marginnya saja bukan pada pokok pinjaman. 10 Pemberian potongan ini dimaksudkan untuk membantu atau memberikan kemudahan kepada nasabah untuk dapat bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Berbeda dengan bank konvensional yang menganut sistem bunga, justru nasabah yang diberikan kredit oleh bank konvensional diwajibkan mengembalikan kreditnya tersebut ditambah dengan bunga yang telah dibebankan tanpa menghiraukan baik atau buruknya kondisi keuangan nasabahnya. Pembebanan bunga tersebut tidaklah adil dan tidak sesuai 10

Iwan Kustiwan

78

dengan asa – asa keuangan islam karena peminjam (nasabah) akan dibebani dengan meningkatnya suku bunga yang bukan menjadi tanggung jawabnya, melainkan terjadi sebagai akibat negara yang menaikkan suku bunga dengan tujuan mempermudah pengendalian moneter. 11 5.

Eksekusi jaminan yaitu penjualan barang – barang yang dijadikan jaminan

dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh

bank apabila nasabah sudah benar – benar tidak mampu lagi untuk bank membayar hutangnya. Hal ini diperbolehkan dalam islam, Itulah mengapa unsur jaminan walau tidak diisyaratkan dalam islam, namun dapat dimintakan sebagai tindakan berjaga – jaga diantara kedua pihak. Dan besarnya jaminan yang akan diambil, tentunya hanya sebatas yang menjadi hak bank saja yaitu harga jual yang telah disepakati pada saat ijab qabul dalam akad pembiayaan, Allah berfirman:

‫س َأ ْﻣﻮَاِﻟ ُﻜ ْﻢ‬ ُ ‫ﻦ اﻟﻠﱠﻪِ َو َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ َوِإنْ ُﺗﺒْ ُﺘﻢْ َﻓَﻠ ُﻜﻢْ ُرءُو‬ َ ‫ب ِﻣ‬ ٍ ْ‫ﺤﺮ‬ َ ‫َﻓِﺈنْ َﻟﻢْ َﺗﻔْ َﻌﻠُﻮا َﻓﺄْ َذﻧُﻮا ِﺑ‬ {279 :2/، ‫ن }اﻟﺒﻘﺮة‬ َ ‫ﻈَﻠﻤُﻮ‬ ْ ‫ن وَﻟَﺎ ُﺗ‬ َ ‫ﻈِﻠﻤُﻮ‬ ْ ‫ﻟَﺎ َﺗ‬ Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(al-Baqarah/2:279) Proses eksekusi oleh BNI Syariah ini dapat dilakukan dengan menyerahkan

penjualan

barang

11

jaminan

kepada

nasabah

yang

Rodney Wilson, alih bahasa: J.T. Salim,Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek,(Jakarta, PT. Intermasa, 1988), Cet-1, h.45

79

bersangkutan atau bank sendiri yang akan melakukan penjualan atas barang jaminan nasabah tersebut, hal ini tentunya dilakukan berdasarkan kesepakaatn kedua belah pihak. Atau menyerahkan ke lembaga eksekutor dalam hal ini adalah BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). 12 Akan tetapi pada saat ini belum ada kasus penyelesaian pembiayaan murabahah yang sampai melalui proses eksekusi ini. 6. Hapus buku yaitu langkah terakhir yang dilakukan BNI Syariah untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya, dikarenakan nasabah sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjamannya dan barang yang dijadikan jaminan tidak bisa menutupi hutangnya sedangkan usaha yang dijalaninya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Seperti firman Allah SWT di bawah ini:

ْ‫ﺼ ﱠﺪﻗُﻮا ﺧَﻴْﺮٌ َﻟ ُﻜﻢْ ِإن‬ َ ‫ﺴ َﺮ ٍة َوَأنْ َﺗ‬ َ ْ‫ﻈ َﺮ ٌة ِإﻟَﻰ َﻣﻴ‬ ِ ‫ﻋﺴْ َﺮ ٍة َﻓ َﻨ‬ ُ ‫ن ذُو‬ َ ‫َوِإنْ آَﺎ‬ {280 : ‫ُآﻨْ ُﺘﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ }اﻟﺒﻘﺮة‬ Artinya: Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(al-Baqarah/2:280) Dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah yang disebabkan oleh faktor lingkungan (faktor yang berada diluar jangkauan bank dan nasabah, seperti bencana alam, peperangan, dan lain-lain) maka bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut tetapi yang perlu dilakukan oleh bank adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera 12

Iwan Kusriwan, Divisi Manajemen Risiko unit syariah

80

memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. 13 Pada perbankan Syariah jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sama halnya dengan BNI Syariah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah, maka hendaknya merujuk atau menyelesaikan melalui BASYARNAS, tentunya hal ini dilakukan jika sebelumnya pada saat pembuatan akad murabahah ini, kedua belah pihak telah bersepakat bahwa untuk berlangsungnya akad murabahah ini segala sesuatunya yang menyangkut didalamnya akibat – akibat yang akan terjadi dalam akad ini, maka yang berlaku adalah syariah islam, dengan menunjuk BASYARNAS sebagai lembaga hukum yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sengketa yang timbul dalam akad murabahah ini apabila tidak bisa di selesaikan dengan BAZARNAS bisa juga diselesaikan pada PA (Pengadilan Agama) yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Namun sampai saat ini belum ada kasus atau masalah di BNI Syariah yang sampai kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional. 14 Dengan kata lain bahwa permasalahan atau perselisihan yang terjadi masih bisa ditangani atau diselesaikan secara musyawarah antara pihak bank dengan nasabah. 13 14

Zainul Arifin, Op. Cit, Bayi Rohayati, Divisi Manajemen Risiko unit syariah

81

82

BAB V PENUTUP A.Kesimpulan 1. Proses manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah terdiri dari: •

Melakukan identifikasi risiko yang dihadapi dan menetapkan batasan – batasan.

•

Mengukur risiko

•

Memantau risiko dan melaporkannya

•

Pengendalian risiko

•

Melakukan pengawasan, audit, menyelesaikan dan melaraskan

Sistem pengelolaan risiko yang dilakukan BNI Syariah yaitu: •

Pembuatan kebijakan dalam pembiayaan secara efektif dan tepat

•

Membuat prinsip kehati – hatian dalam pembiayaan melakukan proses pembiayaan

•

Membuat peningkatan kualitas dari segi SDM, dikhususkan untuk mereka yang bertugas menangani pembiayaan.

•

Mengefektifkan “Unit Manajemen Risiko”

2. Faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah bersal dari faktor antara lain: a. Ditijau dari sisi nasabah b. Dari sisi bank

82

c. Faktor lingkungan adalah faktor yang berada diluar jangkauan nasabah dan bank 3. Salah satunya upaya yang dilakukan bank BNI Syariah yaitu melakukan pendekatan terhadap pihak nasabah kemudian melakukan collection yaitu penagihan secara intensif, dan Rescheduling yaitu bank memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan, memberikan diskon atau potongan kepada nasabah, eksekusi jaminan. Apabila setelah eksekusi jaminan tetapi masih tidak menutupi pinjamannya, maka langkah terakhir yang dilakukan pihak bank dengan cara menutup buku. B. Saran 1.Setiap bank dalam melakukan pembiayaan akan timbul risiko, BNI Syariah termasuk. Untuk itu diperlukan persiapan panduan pengelolaan risiko bagi setiap bank syariah indonesia untuk melakukan studi banding kenegara – negara yang sudah menjalankan perbankan syariah. Ini sangat dibutuhkan mengingat struktur asset dan pembiayaan bank syariah berbeda dengan konvensional. 2. Untuk memberikan pembiayaan murabahah agar bank BNI mengacu dan melaksanakan sistematika serta tahapan pembiayaan yang menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang kompeten dan mampu meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. 3. Sedangkan dalam proses pengawasannya bank syariah harus meyakini bahwa bank memiliki sistem yang aktif dan untuk lebih ditingkatkan dengan membuat konsep dan aturan tertulis.

83

84

DAFTAR PUSTAKA Al-Quran dan Al-Hadist Ali, Mahrus, Terjemah Irisad Ibad, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 1995) Cet ke-1 Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta BITazkia, 1999 Arifin, Zainal, Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2005), Cet ke-3 Salim, Abbas, Asuransi dan Manajemen Risiko, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, Ed-2, Cet-7 Bayu Swasta, Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2005), edisi 2. Darmawi, Herman, Drs., Manajemen Risiko, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, Ed.1, Cet.8 Djodosoedarso, Soisno, Prinsip – prinsip Manajemen Risiko Dan suransi, (Jakarta, Salemba 4, 1999), Cet ke-1 http:// www.BNI.co.id http:// www.BI.go.id Kasmir, SE, MM, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002 Ed. Revisi, Cet. 6

-----------, Dasar-Dasar Pebankan, Jakarta,PT RajaGrafindo Persada, 2002, Ed-1, Cet-2 Khalil, Jafril, Jurnal Kajian Ekonomi Islam,(ALIQTISHADIYAH): Menyiasati Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia, (Jakarta:p3EI,2004)

84

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta,UPP AMP YKPN, 2005) Rifai, Mohammad, DR, H., Konsep Perbankan Syariah, Semarang, CV. Wicaksana, 2006 Reksoprajitno, Soedijono, Pengantar Manajemen Bank Umum, (Jakarta: Gunadarma,2003) Sinungan, Muchdarsah, Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000, (Jakarta: PT, Rineka Cipta,1994) Cet ke-1 Surbakti, Syarif, Muhammad, Manajemen Risiko Bagi Perbankan Syariah, (Jakarta: PT BMI Terbuka) Tampubolon, Robert, Manajemen Risiko: Pendekatan kualitatif Untuk Bank Komersil, (Jakarta:PT Elekmedia, 2004) Tim Depkop, Panduan Unit Simpan Pinjam Syariah, Jakarta, Departemen koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah & BNI, 1998 Tjoekam, Muhammad, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil Konsep, Tehnik dan Kasus, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999) Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003,Cet-1

85

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)

DPS

Dewan Komisaris

Direktur Utama

Dir. Komersil

Pemimpin Usaha Pemimpin Divisi Syariah Usaha Divisi

S

Staf Kontrol Internal

Wakil Pemimpin Divisi

Pemimpin Kelompok

Pengelola Transaksi Internasional

Pengelola Pembiayaaan Non Ritel

Pengelola Tresuri

i h

Pengelola Cab. Syariah

Pengelola Supervisi Cabang

Pemimpin Kelompok PS

Pengelola Administrasi Pembiayaaan

Pengelola Manajemen Risiko

Pemimpin Kelompok Penunjang syariah

Pengelola Pengembangan Produk

Pengelola Pengembangan jaringan dan promosi

Pengelola Akuntansi dan sistem

Pengelola SDM dan Sistem

Pemimpin Bagian Umum