PUTUSAN Nomor: 19/Pdt.G/2014/MS.Aceh.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING,
umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding; Melawan
TERBANDING,
umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, telah memberi kuasa kepada Muhammad Isa Yahya, SH dan Hendri Rahmadhani, SH. Keduanya Hukum
Advokad/Konsultan
Muhammad
Isa
Hukum
Yahya
&
pada
Asosiates
Kantor yang
beralamat di jalan Tgk.Muin Nomor 15 Lambhuk Banda Aceh, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 27 Nopember 2013 yang telah dilegalisasi oleh Panitera, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding; Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 225/Pdt.G/2012/MS.Bna. tanggal 15 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal Hal 1 dari 8 hal Putusan No.19/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon(TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000 000,-(tiga juta rupiah ); 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak, masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli,Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh untuk dicatat tentang perceraian mereka; 5. Membebankan Pemohon
untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
bahwa Pembanding/Termohon pada tanggal 23
Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh Nomor 225/Pdt.G/2013, tanggal 15
Januari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada lawannya pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2014; Memperhatikan
memori
banding
Pembanding/Termohon tanggal 12 Pebruari
yang
dibuat
oleh
pihak
2014 dan surat keterangan
tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tanggal 17 Maret 2014; Hal 2 dari 8 hal Putusan No.19/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundangundangan, maka permohonan banding tersebut formal dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari :Berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 225/Pdt.G/2012/MS.Bna. tanggal 15 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah dan keberatan Pembanding/Termohon dalam memori banding tanpa kontra memori terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dalam hal sebagai berikut; Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon secara nyata ada tuntutan yang melekat sebagai haknya dan adanya koneksitas dengan perceraian dalam perkara ini, maka hal tersebut harus dipilah dan dikatagorikan sebagai gugatan rekopensi untuk memperjelas secara tegas dalam memposisikan gugatan antara konpensi dan rekonpensi meskipun hal tersebut termohon tidak memposisikannya;
Dalam Konpensi: Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya
dapat disetujuinya, karena berdasarkan pasal 33 undang-undang Nomor 1 Hal 3 dari 8 hal Putusan No.19/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan “ Suami isteri wajib saling cinta mencintai
dan
saling
hormat
menghormati”
namun
demikian
terbukti dalam persidangan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah(Merriage breakdown) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan suasana saling cinta-mencintai dan saling hormatmenghormati; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
telah
melaksanakan ketentuan pasal 39 undangt-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 70 dan 82 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, akan menambah dan akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, karena fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dirukun damaikan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sedemikian rupa sifatnya dan sudah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya, lagi pula Pemohon sudah nekat menceraikan Termohon; Dalam Rekonpensi: Menimbang,bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam rekonpesi telah menjatuhkan putusan yang pada dasarnya mengabulkan gugatan rekonpensi sebagian dan menolak selebihnya, antara lain dengan menetapkan dan menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan mut’ah sebesar Rp.2.000.000.-(Dua juta rupiah) kepada Penggugat rekonpensi; Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi
menuntut Tergugat
rekonpensi sebagai akibat talak agar membayar nafkah iddah sebesar Hal 4 dari 8 hal Putusan No.19/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan mut’ah sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah ), sedangkan Tergugat rekonpensi menolaknya dengan alasan penghasilan/gaji anggota
golongan II yang hanya cukup
untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tuntutan tersebut dipandang tidak pantas sebesar itu; Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dan fakta yang terungkap, ternyata penyebab terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal bukanlah semata dari penggugat rekonpensi, tetapi dari tergugat rekonpensi itu sendiri, lagi pula penggugat rekonpensi tidak terbukti sebagai isteri nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf © Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, suami di wajibkan memberi nafkah selama masa iddah dan mut’ah disesuaikan dengan kebutuhan yang layak dan sebagai penghibur yang wajar terhadap seorang isteri yang diceraikan, karenanya tuntutan tersebut dapat ditetapkan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 225/Pdt.G/2012/MS.Bna tanggal 15 Januari 2014 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh berikut ini. Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir
dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hal 5 dari 8 hal Putusan No.19/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI
Mengabulkan permohonan banding Pembandi
Memperbaiki
putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Banda
Aceh
Nomor
225/Pdt.G/2012/MS.Bna.tanggal 15 Januari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul awal 1435 Hijriyah; Dalam Konpensi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak
I (satu) raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan
sidang Mahkamah Syar’iyahy Banda Aceh; 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk mengirim sehelai
salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai
Pencetat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat akad nikah dilangsungkan dan para pihak berdomisili untuk dicatat dalam daftar yang tersediakan untuk itu. Dalam Rekonpensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi: 2.1.Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah); 2.2.
Mut’ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta
rupiah); 3. Menolak selain/selebihnya:
Hal 6 dari 8 hal Putusan No.19/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
Dalam Konpensi dan Rekonpensi : 1. Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Membebankan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 M. bertetapan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami Drs.H. Muhammad Is, SH. Hakim tinggi yang ditunjuk sebagai
Ketua Majelis,
Drs.Asri Damsy, SH. dan Drs.H.M.Syamri Adnan, SH.MH. Masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2014/MS.Aceh
tanggal 21 Maret 2014,
putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah.oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Hasan Mahmud, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak – pihak berperkara;
Hakim Ketua, dto
Drs. H.MUHAMMAD IS, SH.
Hakim Anggota, Dto. Drs. ASRI DAMSY, SH.
Hakim Anggota, Dto. Drs.H.M.SYAMRI ADNAN, SH. MH. Hal 7 dari 8 hal Putusan No.19/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
Panitera Pengganti, Dto. Drs.M.HASAN MAHMUD,SH Perincian Biaya : 1. Biaya Meterai …………………Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi………………….Rp. 5.000,3. Biaya Leges…………………….Rp. 3.000,4. Biaya Proses………………… Rp.136000,Jumlah Rp.150000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan putusan yang sama bunyinya; Banda Aceh, 22 Mei 2014
PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH, dto
DRS. H. SYAMSIKAR
Hal 8 dari 8 hal Putusan No.19/Pdt.G/2014/MS-Aceh.
