ms-aceh

P U T U S AN Nomor: xxx/Pdt.G/2012/MS-Aceh

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara wakaf pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. TGK. RAMLI BIN lSMAlL, umur 41 tahun, agama lslam, pekerjaan tani. jabatan lmam/Nadzir Desa Cot Ulim, tempat tinggal di Desa Cot Ulim, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, 2. M. KAFRAWI BIN MURTADHA, S.Ag, umur 41 tahun, agama lslam, pekerjaan Kepala

Kantor

Urusan

Agama

Kecamatan

Jeumpa/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), tempat tinggal di Desa Blang Cirih, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Dalam hal ini memberi kuasa kepada HANAFIAH HUSEIN, S.H dan

ABD.

RAHMAN M. NOER, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KARYA MUDA INDONESIA yang beralamat Jalan Medan – Banda Aceh Nomor 15A, Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/LBH/KM/XI/2011, tanggal 17 Oktober 2011,

dan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

12/LBH/KM/XI/2011, tanggal 01 Desember 2011, dahulu sebagai TERGUGAT l dan TERGUGAT II, sekarang PARA PEMBANDING I/TERBANDING II;

Hal 1 dati 8 Hal Putusan No. 101/Pdt.G/2012/MS.Aceh

MELAWAN TGK. RAMLI BIN ALl, umur 55 tahun, agama lslam, pekerjaan tani, jabatan lmam Desa/Nadzir, tempat tinggal di Desa Cot Leusong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING I/PEMBANDING II ; Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 263/Pdt.G/2011/MS.Bir, tanggal 12 Juni 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi : 1. Menolak Eksepsi Tergugat ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3a/15/4/1988 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Jeumpa tanggal 28 September 1988 tidak mempunyai kekuatan hukum ; 3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.086.000,- ( Satu juta delapan puluh enam ribu rupiah); Hal 2 dati 8 Hal Putusan No. 101/Pdt.G/2012/MS.Aceh

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen bahwa, Hanafiah Husen, S.H selaku kuasa Tgk. Ramli Bin Ismail dan M. Kafrawi Bin Murtadha, S.Ag telah mengajukan permohonan banding tanggal 14 Juni 2012, atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor : 263/Pdt.G/2012/MS-Bir, tanggal 12 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Juni 2012, dan pada tanggal 22 Juni 2012 Tgk. Ramli Bin Ali telah mengajukan pula permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor : 263/Pdt.G/2012/MS-Bir aquo, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Juni 2012; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding II masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya kedua permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam berita acara sidang, pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana tercantum di dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 263/Pdt.G/2012MS.Bir, tanggal 12 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut: Menimbang, bahwa posisi kasus perkara di peradilan tingkat pertama adalah bahwa, Penggugat Tgk. Ramli Bin Ali, Imam/Nadzir Desa Cot Leusong menggugat sebidang tanah wakaf kuburan yang terletak di perbatasan Desa Cot Leusong dengan Desa Cot Ulim seluas lebih kurang 7.000 m2. Di tanah wakaf pekuburan a quo, telah


dikuburkan sebahagian anggota masyarakat Desa Cot Ulim dan sebahagian anggota masyarakat Desa Cot Leusong, namun masing-masing desa mengklaim tanah wakaf pekuburan tersebut termasuk ke dalam wilayah pedesaannya masing-masing, sehingga memicu terjadinya perselisihan paham dari kedua pemerintahan desa tersebut yang berkepanjangan; Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah melakukan persidangan sesuai dengan ketentuan, telah mengkonstastir peristiwa hukum yang di ajukan oleh para pihak, telah mengkualifisir peristiwa hukumnya dan telah pula mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 263/Pdt.G/2012/MS.Bir a quo; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil sikap terhadap apa yang telah di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan terlebih dahulu beberapa pedoman yang perlu diketahui di dalam menangani perkara wakaf tanah menurut ketentuan perundang-undangan sebagai berikut ; 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan : a.

Pasal 1 ayat (4) : Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang di serahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf;

b. Pasal 6 ayat (3): Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan; 2.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan; a. Pasal 1 ayat (4) : Yang dimaksud dengan kelompok orang dalam ayat ini adalah kelompok orang yang merupakan satu kesatuan dan merupakan suatu pengurus; Hal 4 dati 8 Hal Putusan No. 101/Pdt.G/2012/MS.Aceh

b. Pasal 6 ayat (2) huruf d : Surat Pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan; 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik menyebutkan : Pasal 6 ayat (2) huruf c : Surat Pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan;

4.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan: a. Pasal 1 huruf e : Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf; b. Pasal 8 ayat (1) : Nadzir yang terdiri dari perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan salah seorang diantaranya sebagai ketua; c. Pasal 9 ayat (2) : Jumlah Nadzir perorangan dalam satu desa ditetapkan satu Nadzir; d. Pasal 17 : Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut Syari’at Islam yang antara lain mengenai: wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi; Menimbang, bahwa sesuai dengan beberapa ketentuan diatas dapat di

simpulkan beberapa hal yang antara lain : 1.

Pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf di tangani oleh Nadzir;

2.

Nadzir terdiri dari kelompok orang atau badan hukum;

3.

Nadzir harus di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapat pengesahan;


4.

Nadzir kelompok orang adalah kelompok orang yang merupakan satu kesatuan dan merupakan suatu pengurus yang mendapat surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama setempat;

5.

Di dalam satu desa hanya ada satu Nadzir;

6.

Pengadilan Agama yang menangani perkara benda wakaf terlebih dahulu memeriksa apakah pihak yang mengajukan suatu perkara wakaf tanah, berkapasitas sebagai Nadzir resmi yang mempunyai Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang atau tidak; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat Tgk. Ramli Bin Ali

yang menggugat benda wakaf berupa sepetak tanah wakaf pekuburan seperti yang telah disebutkan terdahulu senyatanya tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang sebagai Nadzir untuk Desa Cot Leusong untuk dapat berhadapan/beracara di depan sidang pengadilan; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan Penggugat Tgk. Ramli Bin Ali yang tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang, berakibat gugatannya mengandung cacat formil dalam bentuk DISKUALIFIKASI IN PERSON yaitu Penggugat bukan PERSONA STANDI IN JUDICIO, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk verklaard); Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mmempertimbangkan lagi terhadap pokok perkara, memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 263/Pdt.G/2012/MS.Bir, tanggal 12 Juni 2012 M bertepatan dengan


tanggal 22 Rajab 1433 H, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang akan di uraikan di dalam amar putusan banding ini; Menimbang bahwa, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan di bebankan kepada Penggugat/Terbanding I/ Pembanding II; Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 

Menerima Permohonan banding para Pembanding I dan Pembanding II ;



Membatalkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 263/Pdt.G/2012/ MS.Bir, tanggal 12 Juni 2012 M bertepatan dengan 22 Rajab 1433 H; MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);



Menghukum Terbanding I/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abdul Mu’in A. Kadir, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. Baidhowi, HB. S.H, dan Drs. A. Mu’thi, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Hal 7 dati 8 Hal Putusan No. 101/Pdt.G/2012/MS.Aceh

serta M. Nasir sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

D.t.o

D.t.o

Drs. BAIDHOWI HB, S.H

Drs. H. ABDUL MU’IN A. KADIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA D.t.o Drs. A. MU’THI, M.H PANITERA PENGGANTI D.t.o M. N A S I R

Perincian Biaya Banding : 1. Materai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Leges

Rp.

5.000,-

4. Biaya Proses

Rp. 134.000,-

J u m l a h .....................................................................

Rp. 150.000,-

-------------------------------------(seratus lima pulu ribu rupiah)---------------------------------


ms-aceh

Recommend Documents