P U T U S A
N
Nomor 04/Pdt.G/2015/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : PEMBANDING umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding. melawan TERBANDING umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur,
dahulu sebagai Penggugat
sekarang Terbanding. Mahkamah Syari’yah Aceh tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Idi, Nomor 0224/Pdt.G/2014/MS-Idi., tanggal 10 November 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING). 3. Memerintahkan
kepada
Panitera
Mahkamah
Syar'iyah
Idi
untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Hal. 1 dari 9 hal. Put. No 04 /Pdt.G/2015/MS-Aceh
Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal
18
November 2014; Telah
membaca
memori
banding
yang
diserahkan
kepada
Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Idi pada tanggal 19 November 2014, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 November 2014; Telah membaca kontra memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Idi pada tanggal 25 November 2014, dan telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 November 2014; Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal
28
November
2014.
Penggugat/Terbanding
telah
melakukan
pemeriksaan berkas banding pada tanggal 15 Desember 2014, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sesuai dengan
surat
keterangan
Panitera
Mahkamah
Syar’iyah
Idi
Nomor
0224/Pdt.G/2014/MS-Idi, tanggal 23 Desember 2014 PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara
Hal. 2 dari 9 hal. Put. No 04 /Pdt.G/2015/MS-Aceh
ini
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Idi sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 0224/Pdt.G/2014/MSIdi, tanggal 10 November
2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17
Muharram 1436 Hijriyah sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo posisi kasus diringkaskan
bahwa
Penggugat/Terbanding
mengajukan
dapat
gugatan
cerai
terhadap Tergugat/ Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor
9
tahun
1975
yaitu
antara
Penggugat/Terbanding
dengan
Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a-quo antara lain sebagai berikut: -
Bahwa Majelis judex factie Mahkamah Syar’iyah Idi telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, terutama
dalam
menilai
dan
mempertimbangkan
fakta,
khususnya
mengenai dalil pokok gugatan Penggugat yaitu tentang terjadinya perseselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana dikemukakan di dalam jawaban yang menyatakan adanya perselisihan yang berlanjut yang semua ini dikenal dengan syiqaq; -
Bahwa sehubungan
dengan hal tersebut di atas, mestinya dalam
Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Idi
seharusnya
sebelum
memberikan
putusan
akhir
hendaknya
berpedoman kepada dasar hukum Syiqaq sebagaimana tersebut dalam AlHal. 3 dari 9 hal. Put. No 04 /Pdt.G/2015/MS-Aceh
Qur’an Surat An-nisa’ ayat 35 yang artinya : “Dan jika kamu khawatirkan pada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Swt. akan memberikan taufiq pada suami-isteri itu” ; -
Bahwa dasar Hukum tersebut di atas, lebih utama yang harus diutamakan dalam penyelesaian perkara syiqaq, akan tetapi Majelis Judex Factie mengabaikan dasar hukum pokok tersebut sehingga putusan terkait tidak selaras dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan fakta pokok persidangan selanjutnya bila Majelis Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Idi ingin memisahkan/menceraikan mereka dengan mempertahankan dalil pokok gugatan yang berupa syiqaq, maka ada kewajiban lain yang mesti dijalankan secara ex officio dengan penunjukan hakamain dan kewajiban ini tidak dijalankan oleh Majelis Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Idi ;
-
Bahwa Majelis Judex Factie Mahakamah Syar’iyah Idi telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pada pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 12 alinea 3 yang berbunyi : “ Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil… maka kepada penggugat dibebankan wajib bukti dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya, …”;
-
Bahwa pertimbangan tersebut pada kenyataannya salah dan keliru karena yang sesungguhnya pihak Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk itu sehingga pihak Tergugat tidak dapat mengajukan bukti untuk meneguhkan bantahannya dan terkesan putusan terkait dibuat secara terburuburu/dipaksakan untuk kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak Tergugat/Pembanding dan karenanya pula putusan terkait cacat hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sejati dan harus dibatalkan;
-
Bahwa Majelis Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Idi telah salah dalam menerapkan hukum atau Penerapan Hukum tidak sebagaimana mestinya, Hal. 4 dari 9 hal. Put. No 04 /Pdt.G/2015/MS-Aceh
karena telah menerapkan dalil hukum yang tidak tepat untuk kasus terkait ; -
Bahwa Majelis Judex Factie dalam menguatkan Pertimbangan hukumnya telah
mencantumkan
Ayat
AL-QUR’AN
Surat
Ar-rum
Ayat
21.
Sesungguhnya ayat tersebut hanya cocok bagi para pihak yang akan melangsungkan pernikahan atau lebih menitikberatkan kepada tujuan perkawinan yang akan diraih oleh pasangan-pasangan yang akan menikah, seharusnya dalam menyelesaikan kasus terkait, mestinya mengambil dalil yang relevan yaitu mengenai Hakamain dan Majelis Judex Factie Mahkamah Syar’iyah Idi tidak pernah menunjuk Hakamain dalam perkara ini; -
Bahwa penggunaan dasar Hukum berupa kaedah usul Fiqh yang artinya Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemeslahatan dan kaedah doktrin hukum bila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itu hakim dapat menjatuhkan talaq atas dirinya ;
-
Bahwa kedua kaedah tersebut tidak relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus syiqaq karena dalam kasus tersebut telah ada dalil pokok yang wajib dijalankan dan memiliki kedudukan tertinggi sebagaimana termuat dalam Surat An-nisa, ayat 35 ;
-
Bahwa berdasarkan kepada alasan dan dalil tersebut diatas, maka mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Idi
Nomor.
0224/Pdt.G/2014/MS-Idi tersebut dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini : -
Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ;
-
Membatalkan
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Idi
Nomor.
0224/Pdt.G/2014/MS-Idi tersebut ; Dengan mengadili sendiri : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Mohon putusan yang seadil-adilnya. Hal. 5 dari 9 hal. Put. No 04 /Pdt.G/2015/MS-Aceh
Menimbang
bahwa
Penggugat/Terbanding
dalam
kontra
memori
bandingnya menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Idi, karena putusannya sudah benar dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk menguatkan putusan tersebut; Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam hal Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Idi tidak mengangkat hakamain dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014(Buku II), menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan dan tidak diperbolehkan merubah gugatan cerai dengan alasan cekcok terus menerus menjadi perkara syiqaq. Oleh karena perkara a-quo diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf (f), bukan berdasarkan syiqaq, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Idi tidak mengangkat hakamain, dalam hal ini apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Idi sudah tepat dan benar; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Idi, ternyata alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya
perselisihan
dan
pertengkaran
yang
terus
menerus
antara
Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan
pada
keterangan
dua
orang
saksi
yang
diajukan
oleh
Penggugat/Terbanding yang mengemukakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding rukun dan damai tetapi sejak satu tahun terakhir, rumah tangganya ribut disebabkan Tergugat/ Pembanding sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat/ Terbanding serta menuduh berselingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah diupayakan damai oleh Aparat Desa dan melalui mediasi serta juga didamaikan oleh Majelis Hakim Hal. 6 dari 9 hal. Put. No 04 /Pdt.G/2015/MS-Aceh
Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Idi selama proses persidangan berlangsung, namun usaha damai tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa perselisihan damai,
juga
ternyata
antara
tersebut selain telah diupayakan
Penggugat/Terbanding
dengan
Tergugat/
Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan saat gugatan diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Idi. Hal ini menunjukkan
bahwa
rumah
tangga
Penggugat/Terbanding
dengan
Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pengugat/ Terbanding
dengan
perselisihan
antara
Tergugat/Pembanding
membuktikan
keduanya.
Mahkamah
Putusan
telah Agung
terjadi Nomor
1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi, maka oleh karenanya
putusan
Majelis
Hakim
Mahkamah
Syar’iyah
Idi
Nomor
0224/Pdt.G/2014/MS-Idi., tanggal 10 November 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriyah sudah cukup alasan untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan Hal. 7 dari 9 hal. Put. No 04 /Pdt.G/2015/MS-Aceh
putusan
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat
Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding
dibebankan kepada
Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding ; Menguatkan putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 0224/Pdt.G/2014/ MSIdi, tanggal 10 Nopember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriyah ; Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rabi’ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd Mannan Hasyim,S.H.,M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H., dan Drs. H. Muhtadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabi’ul Akhir 1436 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
Hal. 8 dari 9 hal. Put. No 04 /Pdt.G/2015/MS-Aceh
tersebut dan Drs. H. Helmy Daud, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
Ketua Majelis D..t.o Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H. Hakim Anggota D.t.o Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H. D.t.o Drs. H. Muhtadi, M.H. Panitera Pengganti D.t.o Drs. H. Helmy Daud
Perincian biaya perkara : 1. 2. 3. 4.
Biaya Proses Biaya Redaksi Materai Biaya Leges Jumlah
Rp 134.000,Rp 5.000,Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya’ Banda Aceh, 06 Februari 2015 Wakil Panitera Mahkamah Syar’iyah Aceh, dto AZHAR ALI, SH.
Hal. 9 dari 9 hal. Put. No 04 /Pdt.G/2015/MS-Aceh