Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Himpunan Riset Material Indonesia/MRS-Id
Waktu Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dimulai sejak diresmikan oleh Rapat Anggota pada tanggal Sembilan Juni tahun dua ribu delapan (96-2008) di Bandung. Pasal 3 Tujuan Tujuan organisasi profesi ini adalah membina dan mengembangkan pengetahuan, penelitian dan penggunaan riset material untuk kepentingan manusia pada umumnya serta kepentingan bangsa Indonesia pada khususnya. Pasal 4 Usaha Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 3 diatas, organisasi profesi ini akan: Ayat 1 Mengusahakan agar perkembangan riset material di Indonesia mencapai mutu yang dicita-citakan bersama. Ayat 2 Menegakkan integritas professional dalam arti menjaga dan mempertahankan martabat dan kehormatan profesi. Ayat 3 Menjamin komunikasi, baik antara anggota di dalam HRMI, maupun dengan masyarakat lain di luar HRMI. Ayat 4 Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sahg dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Pasal 5 Kerangka Organisasi Organisasi himpunan terdiri atas empat bagian pokok: MAJELIS UMUM, PENGURUS PUSAT, PANITIA-PANITIA TETAP, dan PENGURUS CABANG.
Pasal 6 Kekayaan Perbendaharaan organisasi ini didapat dari: Ayat 1 Iuran Anggota. Ayat 2 Sumbangan-sumbangan dalam bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Ayat 3 Penghasilan atas usaha organisasi yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. BAB II HAL-HAL MENGENAI KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 7 Syarat-syarat Keanggotaan Ayat 1 Anggota terdiri dari mereka yang telah memperoleh pendidikan formal di bidang yang berkaitan dengan riset material (S1 keatas) yang bekerja didalam bidang pengembangan, pengajaran, atau penyebarluasan pengetahuan tentang material, dan mereka yang secara professional bekerja di dalam bidang riset material. Ayat 2 Keanggotaan organisasi terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Utama, Fellow, dan Anggota Mahasiswa. Ayat 3 Anggota Biasa adalah warga Negara Republik Indonesia yang memperoleh pendidikan formal sekurang-kurangnya S1 di dalam bidang yang berkaitan dengan riset material, auat mereka yang secara professional bekerja di dalam bidang yang terkait dengan riset material. Ayat 5 Anggota Utama dan Fellow ditentukan berdasarkan skor penelitian di bidang riset material yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional, jurnal ilmiah nasional,
proseding pertemuan ilmiah internasional, dan proseding pertemuan ilmiah nasional dan keterlibatan aktif dalam kegiatan ilmiah internasional dan nasional. Ayat 6 Anggota Utama adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai skor penelitian dan kegiatan di bidang material minimum sebesar 100 poin. Ayat 7 Fellow adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai skor penelitian dan kegiatan di bidang material minimum sebesar 250 poin, warga asing yang memiliki reputasi luar biasa dalam bidang riset material dan diakui secara internasional. Pasal 8 Skor penelitian dan kegiatan di bidang material dihitung berdasarkan aturan sebagai berikut: Ayat 1 Satu makalah yang terbit di jurnal ilmiah internasional memiliki poin 4 (empat) tanpa memperhatikan urutan nama penulis. Ayat 2 Satu makalah yang terbit di jurnal ilmiah nasional memiliki poin 1 (satu) tanpa memperhatikan urutan nama penulis. Ayat 3 Satu makalah yang terbit di proseding pertemuan ilmiah internasional memiliki poin 0,75(nol koma tujuh lima) tanpa memperhatikan urutan nama penulis. Ayat 4 Satu makalah yang terbit di proseding pertemuan ilmiah nasional memiliki poin 0,5 (setengah) tanpa memperhatikan urutan nama penulis. Ayat 5 Menjadi ketua atau anggota dewan editor jurnal ilmiah internasional tentang material dan bidang terkait per tahun memiliki poin 2 (dua) per tahun masa jabatan. Ayat 6 Menjadi ketua atau anggota dewan editor jurnal ilmiah nasional tentang material dan bidang terkait per tahun memiliki poin 1 (satu) per tahun masa jabatan.
Ayat 7 Menjadi ketua atau anggota komite pertemuan ilmiah internasional tentang material dan bidang terkait per pertemuan memiliki poin 1 (satu) per pertemuan. Ayat 8 Menjadi ketua atau anggota komite pertemuan ilmiah nasional tentang material dan bidang terkait per pertemuan memiliki poin 0,5 (setengah) per pertemuan. Pasal 9 Kewajiban Anggota Ayat 1 Membantu terlaksananya tujuan himpunan. Ayat 2 Patuh kepada peraturan-peraturan dan keputusan organisasi. Ayat 3 Membayar iuran organisasi, kecuali Anggota Kehormatan. Pasal 10 Hak Anggota Ayat 1 Seluruh anggota berhak memilih kepengurusan, kecuali Anggota Mahasiswa. Ayat 2 Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat hanya Fellow dan Anggota Utama.
Ayat 3 Yang dapat dipilih sebagai Ketua Cabang hanya Fellow, Anggota Utama dan Anggota Biasa. Ayat 4 Hak-hak lain yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB III KEPENGURUSAN Pasal 11 Majelis Umum Ayat 1
Majelis memiliki kedudukan tertinggi di dalam organisasi. Ayat 2 Majelis terdiri dari anggota-anggota: a) Ketua Cabang. b) Mantan Ketua HRMI Pusat. c) Seluruh anggota Pengurus Pusat. Ayat 3 Masa jabatan Anggota Majelis adalah 4 tahun. Ayat 4 Keanggotaan Majelis berakhir atas permintaan sendiri, meninggal dunia, atau diberhentikan oleh Rapat Majelis Umum di dalam Rapat Majelis yang sah. Ayat 5 Majelis diketuai oleh Ketua HRMI Pusat. Pasal 12 Hak dan Kewajiban Majelis Majelis Umum adalah lembaga yang memiliki kedaulatan tertinggi di dalam organisasi: a) Menetapkan program-program kegiatan organisasi. b) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c) Menetapkan berdirinya cabang-cabang baru. Pasal 13 Susunan Jabatan Pengurus Pusat Ayat 1 Pengurus Pusat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Bidang khusus sesuai dengan kebutuhan. Ayat 2 Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota secara langsung. Ayat 3 Ketua dan Wakil Ketua hanya dipilih dari Fellow dan ANggota Utama. Ayat 4
Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk periode berikutnya hanya satu kali. Ayat 5 Anggota Pengurus lainnya dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Majelis atas usul Ketua. Pasal 14 Hak dan Kewajiban Pengurus Ayat 1 Ketua atas nama Pengurus Pusat berhak langsung mewakili organisasi secara sah baik di dalam maupun diluar Pengadilan atas segala perbuatan Pengurus dan segala pemilikan dalam lingkup tujuan organisasi. Ayat 2 Bilamana Ketua berhalangan karena sesuatu sebab, Wakil Ketua berhak mewakili Ketua dengan hak dan kekuasaan yang sama. Ayat 3 Pengurus pusat dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang anggota atau lebih sebagai kuasa dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu yang akan ditetapkan secara tertulis. Ayat 4 Pengurus Pusat berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam organisasi dan menjalankan keputusan-keputusan majelis. Pasal 15 Pendirian Cabang Syarat-syarat pendirian cabang ditentukan oleh majelis. BAB IV PERSIDANGAN DAN TATA TERTIB ORGANISASI Pasal 16 Perubahan Anggaran Dasar Ayat 1 Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan Rapat Majelis Umum yang dengan sengaja diadakan untuk maksud tersebut. Ayat 2
Rapat Perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari Anggta Majelis Umum. Ayat 3 Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar harus dianggap sah kalau disetujui oleh dua pertiga suara yang hadir. Ayat 4 Apabila kuorum tidak tercapai seperti pada ayat 2 pasal ini, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas persetujuan Rapat Anggota di cabangcabang. Pasal 17 Pembubaran Ayat 1 Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Majelis yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut. Ayat 2 Rapat sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota Majelis. Ayat 3 Keputusan rapat tentang pembubaran dianggap sah, kalau disetujui oleh seluruh anggota majelis yang hadir. Ayat 4 Bila organisasi dibubarkan dan setelah semua hutang-piutang san ongkos-ongkos diselesaikan, maka harta kekayaan tersisa akan diserahkan ke badan-badan social atau badan-badan lain yang tujuannya sama dengan Himpunan Riset Material Indonesia. Pasal 18 Penutup Hal-hal yang tidak diatur pada Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengansyarat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. SUSUNAN PENGURUS Pasal 19 Pengurus: -Ketua:
Penghadap Tuan Doktor Engineering MIKRAJUDDIN, A. Magister Science, tersebut; -Wakil Ketua Bidang Eksternal: Penghadap Tuan Doktor KHAIRURRIJAL tersebut; -Wakil Ketua BIdang Internal: Penghadap Tuan Doktor FERRY ISKANDAR, tersebut; -Sekretaris: Penghadap Nyonya Doktor CAMELLIA PANATARANI, Magister Science, tersebut; -Bendahara: Penghadap Nyonya Doktor EUIS SUSTINI, tersebut; DOMISILI Pasal 20 Untuk segala urusan mengenai LSM ini dengan segala akibatnya, para penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. DEMIKIAN AKTA INI: Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri oleh: 1. Tuan TITOK DWI HERMAWAN, Ahli Madya, lahir di Pemalang pada tanggal 0806-1980 (delapan Juni tahun seribu Sembilan ratus delapanpuluh), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Panyingkiran Nomor 116A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1050060806803006; 2. Nyoya ARTIWI, Sarjana Hukum, Lahir di Cirebon, pada tanggal 05-12-1977 (lima Desember tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh) pegawai swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wibawa Nomor 4A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 105002.05.00656; Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bandung, sebagai saksi-saksi.
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatanganinya. Dibuat tanpa coretan, gentian maupun tambahan. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. Diberikan sebagai TURUNAN yang sama bunyinya.
Notaris di Bandung,
IRMA RACHMAWATI, S.H., SP-1
