1 MENTERKEUANGAN REPUBLK NDONESJA SALN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLK NDONESA MOR /PMK./ TENTANG PERUBAHAN RNCAN DANA BAG HASL PAJAK TAHUN ANGG...
TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa
berdasarkan
Tahun
2014
Undang-Undang
tentang
Anggaran
Nomor
Pendapatan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 telah
diubah
Tahun
JO.
2015
Tahun dan
dengan
2015
tentang
Rincian
Negara
Belanja
dan
sebagaimana
Undang-Undang
Peraturan
27
Nomor
3 36
Presiden
Nomor
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
Tahun
2015
telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015; b.
bahwa
sesuat
Pasal
ketentuan 36
Peraturan Presiden Nomor Rincian
Anggaran
Pendapatan
Tahun
Anggaran
2015
JO.
5
Tahun dan Pasal
ayat
(4)
2015
tentang
Belanja
Negara
29
Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07 /2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perubahan akibat
rincian
dari
Dana
Bagi
perubahan
data
Hasil
Pajak
ditetapkan
sebagai dengan
Peraturan Menteri Keuangan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 2c.
bahwa
sehubungan
realisasi
penenmaan
yang
mengakibatkan
dengan Pajak
adanya
Tahun
perubahan
prognosa
Anggaran
alokasi
2015
Dana
Bagi
Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan
nncian
Dana
Bagi
Hasil
Pajak
Tahun
Anggaran 2015; d.
bahwa
berdasarkan
dimaksud perlu
dalam
pertimbangan
huruf
menetapkan
a,
huruf
Peraturan
tentang Perubahan
Rincian
sebagaimana
b,
dan
huruf
Menteri
Dana Bagi
c,
Keuangan Hasil
Pajak
Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
1.
Undang-Undang Anggaran
Nomor
Pendapatan
27 dan
Tahun Belanja
2014
tentang
Negara
Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik telah Tahun
Indonesia
Nomor
diubah
dengan
2015
(Lembaran
5593)
sebagaimana
Undang-Undang Negara
Nomor
Republik
3
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669); 2.
Presiden
Peraturan tentang Negara
Nomor
36
Rincian
Anggaran
Pendapatan
Tahun
Anggaran
2015
Tahun
2015
dan
Belanja
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07 /2014 tentang
Pengalokasian
Transfer
ke
Daerah
dan
Dana Desa;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1 (1)
Perubahan nncian Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id
I
- 3 a.
DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi
Pasal
25
dan
Pasal
29
Dalam
Negeri
WPOPDN)
(PPh
dan
Pajak
dimaksud
pada
Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21); dan b. (2)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Perubahan
nnc1an
sebagaimana
ayat (1) didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN, PPh Pasal 21 dan PBB.
Pasal 2 (1)
Perubahan nncian DBH PPh Pasal 25 clan Pasa1 29 WPOPDN
dan
PPh
Pasal
Rp23.780.065.007.000,00
ditetapkan
21
puluh
(dua
sebesar
tiga
triliun
tujuh ratus delapan puluh miliar enam puluh lima juta tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN sebesar Rpl.347.583.343.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan b. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp22.432.48 l.664.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). (2)
Alokasi lebih salur DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN
dan
PPh
Pasal
21
ditetapkan
sebesar
Rp7.407.557.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN sebesar Rpl80.129.200,00 seratus
dua
(seratus
puluh
delapan
sembilan
puluh
ribu
dua
juta ratus
rupiah); dan b.
DBH
PPh
Pasal
(tujuh
miliar
empat
ratus
21
dua dua
sebesar
ratus puluh
dua
Rp7.227.427.800,00 puluh
tujuh
tujuh
ribu
juta
delapan
ratus rupiah).
www.jdih.kemenkeu.go.id
I
-4-
(3)
Perubahan Pasal PPh
29
nncian
DBH
WPOPDN
Pasal
dimaksud
25
PPh
clan
Pasal
alokasi
25
lebih
clan salur
PPh DBH
clan Pasal 29 WPOPDN sebagaimana
pada
ayat
(1)
clan
ayat
(2)
untuk
masing-masing daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan
Menteri ini. (4)
Perubahan rincian DBH PPh Pasal 21 clan alokasi lebih salur
DBH
PPh
Pasal
21
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) clan ayat (2) untuk masing-masing daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3
Pasal (1)
Perubahan
nnc1an
DBH
PBB
Rp24.277.127.259. 000, 0 0
(dua
ditetapkan puluh
sebesar
empat
triliun
dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas: a.
Pemerintah
Pusat
bagian
PBB
DBH
nnc1an
Perubahan
kepada
dibagikan
yang
seluruh kabupaten/ kota: 1)
DBH
PBB
dibagikan
bagian secara
Pemerintah merata
Pusat
kepada
yang
seluruh
kabupaten/ kota; clan 2)
DBH
PBB
Pemerintah
Pusat yang dibagikan
sebagai insentif kepada kabupaten/ kota. b.
Perubahan
rmcian
DBH
PBB
bagian
provinsi/ kabupaten / kota; clan c. (2)
Perubahan rincian Biaya Pemungutan PBB.
Perubahan
nncian
DBH
PBB
bagian
Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)
Perubahan
rmc1an
provinsi / kabupaten / kota
DBH
PBB
sebagaimana
bagian dimaksud
pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran
IV
www.jdih.kemenkeu.go.id
I
- 5yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Menteri ini. (4)
Perubahan rincian Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) huruf c
tercantum
dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4 (1)
Alokasi
lebih
perubahan
salur
rincian
merupakan
selisih
dibandingkan
lebih
dengan
antara
penyaluran
triwulan I sampai dengan triwulan III TA 2015. (2)
Perubahan
rmcian
dan
lebih
salur
digunakan
sebagai dasar penyusunan revisi DIPA dan penyaluran Triwulan IV.
Pasal 5 (1)
Penyaluran alokasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPO PDN, PPh Pasal 21 dan PBB Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. (2)
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, penyaluran DBH
PPh
Pasal
25
dan
Pasal
29
WPO PDN
dan
PPh Pasal 21 dan PBB triwulan IV dapat dilakukan penundaan paling tinggi 100%
(seratus per seratus )
dari alokasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
setelah
1m,
dikurangi
dengan
realisasi
penyaluran triwulan I, triwulan II dan triwulan III.
(3)
Penundaan
penyaluran
DBH
PPh
Pasal
25
dan
Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 dan DBH PBB sebagaimana diperhitungkan
dimaksud setelah
pada alokasi
ayat kurang
(2),
akan
bayar
DBH
PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 dan DBH PBB ditetapkan dalam APBN tahun anggaran berikutnya .
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 6 -
Pasal 6 Peraturan
Menteri
mulai
m1
pada
berlaku
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
29
Desember
2015
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta b 29 Desem er 2015 Pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
.
WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
19 7 2
Salin.an sesuai dengan aslinya Kepal?-Biro Umum
I I<:'c�
�
,
u.b.
crla �ian.J . U.
\,: � .
Kemcnterian
/
G IARTO ..---NIP 19590'fl-�\®)'l:'<984021001 _
www.jdih.kemenkeu.go.id
-7-
LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA NOMOR 249 / PMK.07 / 2015
TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
TAI-IUN ANGGARAN 2015 PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PPH PASAL 25 DAN PASAL 29 WPOPDN DAN ALOKASI LEBIH SALUR D B H PPH PASAL 25 DAN PASAL 29 WPO PD N
��
>----
Dae rah
Rincian DBI-l
Realisasi Triwulan I s.d
2
3
4
I __ __
P';oviusi Aceh
-· I
1
3
Kab. Aceh Selatan
5
Kab. Aceh Tengah
4
Kah. Aceh Timur
9
Kab. B i
___ _
t=:� 13
25.617.000 26.502.000
47 050.000 45.048.000
Kab. J\ceh Tenggara
7
41.011.000
Kah. Ac:eh Utara
K�u.
23.415.000
reuen
PiJie
Java
19
Kab. Gayo Lues
20
20.352.000
Kab. Nal!,an Raya
Kab. Aceh
13
77.485.000
16.492.000
28.190.000
Kab. Acch Barnt Daya
16.836.000
Kab. Acch Tamian.e.
r-21 Kab.
95.616.000
17.487.000
Bener Meriah
� Kab. Piclie Jaya 23
25.558.000
�ta Subulussalam
II
Proviusi Sumatcra Utara
2
Kab. Dairi
_l
3 -I
--
Kab. Labuhan Batu
7
KaiJ. Mandailing Natal
9
Kab. Si m
II
Kab.
8
10
a lungu n
Tapanuli Tengah
9.288.600,00
41.011.000,00
13.078.200,00
20.878.200,00
19
104.283.000,00 16.492.000,00
12.110.400,00
23
KalJ. l·lumbang Hasundutan
22
15.580.800,00
'.24
2s
38.747.400,00
26
Kab. Padang_ Lawas Utara
29
Kab. Labuhan Batu Selatan
28
30
31
:i2 33
III
l
'2
3
4
Kab. Padang Lawas Kab. Labuhan Batu Utara
Kab. Nias Utara
Kab. Nias Barat
Kola Gunungsiloli
P1·ovinsi Sumatera Darat
601.746.600,00
160.564.300,00
8
9
11
____!_L_ 13
Kab. Pcsisir Sclatan Kab. So
lo k
Kab. Tanah Data1· Kota Bukit Tinggi Kota Padant? Panjang Kota Padang Kuta Payakumbuh Kota Sawahlunto
16
Kota Pariaman
17
330.014.000
411.252.000 482.934.000
319.825.000 324.064.000
17.927.334.000,00 1.395.697.000,00 500.226.000,00
297.465.000,00
655.200.000,00
543.890.400,00
1.130.026.000,00
143.966.400,00
322.235.000,00
146.263.200,00
323.451.000,00
145 158.000,00
322.308.000,00
216.575.400,00
495.430.000,00
150. 140.400,00
336.180.000,00
273.927.600,00
610.677.000,00
220.014.000,00
466.537.000,00
144.770.400,00
327.302.000,00
189.814.200,00
411.252.000,00
147.210.000,00
330.014.000,00
223.333.800,00
482.934.000,00
145.057.200,00
319.825.000,00
451.136.000
282.891.000,00
144-.114.000,00
324.064.000,00
3.971.853.000
1.253.848.200,00
3.971.853.000,00
31.213.200,00
1·1
15
466.537.000
327.302.000
326.247.000,QQ_
978.945.000,00
602.405.400,00
129.055.000
Kab. Siiuniun.Q
10
322.308.000
339.361.000,00
405.034.0Q0,09_
327.786.000,00
150.675.000,00
30.625.200,00
7
6
323.451.000
331.378.000,00
160.429.200,00
101.050.000
Kab. Padang Pariaman
666.258.000,00
l4'L575.400,00
Kab. Kepulauan Mcntawai Kab. Pasama11
498.227.000,_Q_Q_
8_52.024 .00Q� _ ___
227.018.400,00
125.391.000
5
1.083.572.000,00
330.022.800,00
J(alJ. Limapuluh Kola
Kab.Agam
E:l:l.362.000,Q_Q_
362.557.000,00
201.589.200,00
328.219.200,00
610.677.000
--·
25.558.000,9_.Q_
17.289.0QQ.,QQ_ 23.415.627.000,00
l 49.299.200,00
500.226.000
336.180.000
Kab. Batu Bara
27
95.616.000,00
17.-187.000,00
14 .195.400,00
8.019.601.200,00
495.430.000
Kab. Samosir
16.836.000,00
13.432.200,00
17.927.334.000
322.235.000
Kab. Serdang Berdagai
28.190.000,00
9.093.600,00
656.914.0QC!,QQ_
1.130.026.000
Kab. Nias Selatan
20.352.000,00
313.786.800,00
655.200.000
Ko ta Padane: Sidem 1Juan
Kab. Pakeak Bharat
22.239.000,00
77.-185.000,00
656.914.000
1.395.697.000
Kot a Tebi1w Tine:vi
20 21
l 7.087.0()_C!,QQ_
267.431.40()_,QQ_
349.949.000,00
326.247.000
Kotu Tanjung Balai
7.347.400,00
11.679.000.00
345.559.200,00
18
25.050.000,QQ_
153.910.800,00
405.034.000
_!(ota Sibolga
-
42.922.800,00
978.945.000
17
23.415.000,00
11_2.161.000,00
267.431.400,00
Kola Biniai H --Kota Medan 15
Kota PematanJZ Siantar
45.048.000,00
14.319.000,00
152.094.000,00
16
26.502.000,00
11.502.000,00
327.786.000
!\.ab. Toba Samosir
5
57.495.000,00
12.366.600,00
!\.ab. Tapanuli Utarn l� -·----
13
+
349.949.000
339.361.000
Kab. Tapanuli Sdatan
3
25.617.000.00
366.481.800,00
331.378.000
Kab. Nias
=
766.068.000,00
47.050.000,00
813.362.000
666.258.000
Kab. Langkat
6
13.315.200,00
15.525.600,00
852.024.000
Lebih Salur
27.004.200,00
10.548.381.000,00
498.227.000
Riucian DBH dan Alokasi
26.757.000,00
10.805.400,00
17.289.000
1.083.572.000
Kab. Deli Scrdang
-·
23.415.627.000
362.557.000
Kah. Tanah Karn
5
6
�-
Kab. Asahan
4 - 3
43.842.600,00
10.431.600,00
104.283.000
=
13.567.800,00
17.087.000
22.239.000
l\.ota Sc1bane:
Kuta L.ane:sa H 1-Kota Lhokseumawe 15
16
443.129.400,00
23.575.800,00
260.084.000
Kota Banda Aceh
5
112.161.000
25.050.000
Kc_\b. Simeulue
17
�
26.757.000
Kab. Aceh Sinf!:kil
6
10
57.495.000
Kab. Aceh Baral
K�b. Aceh Bese.r
�
8
766.068.000
Triwulan III
(dalam mpiah)
Alokasi Lcbih Salur
188.231.000
125.830.000 105.741.000
129.551.000
115.194.000
135.160.000
37.871.400,00
53.071.200,00 38. 183.400,00
31.566.600,00
36.680.400,00
35.036.400,00
54.939.600,00
451.136.000,00
-
125.391.000,00
188.231.000,00
101.050.000,00
125.830.000,00
129.055.000,00
105.741.000,00
129.551.000,00
115.194.000,00
135.160.000,00
383.956.000
111.563.400,00
383.956.000,00
3.293.964.000
1.076.814.000,00
3.293.964.000,00
128.325.000
35.710.200,00
128.325 000,00
101.711.000
31.200.000,00
101.711.000,00
137.957.000
198.240.000
Kola Solak
197.181.000
Kab. Pasaman Baral
133.414.000
36.428.400,00
7'1.773.200,00
55.029.600,00
41.158.800,00
137.957.000,00
198.240.000,00
197.181.000,00
133.414.000,00
www.jdih.kemenkeu.go.id
-8-
No
D aerah
18
Kab. Dharmasraya
19 IV
Kab.
Solok Sclatan
Provinsi Riau
I
Kab. Bcngkalis
2
!\ab. lndragiri Hilir
5
Kab. l\.uantan Singingi
,___ Kab. lndral!iri Hutu 3 t---!( a b . Kamm1r 4 1)
-
!\ab. f'�J;:1Jawan
� -- -· Kab. H.okan Hilir Kab. Rokan I-lulu 8
9
Kab. Siak
h'.uta Dumai
10
11
�
Kab. Kcpulnuan Mcranti
P1·oviusi Kepulauan Riau
v I 2
h'..ab. B i ntan
4
Kab. Karirnun Kota Salam
-� J<.ota Tanjung 6
Pinang
J_\. ab. Kepulauan Ana m bas ,_.]_ Provinsi Jambi VI