PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 04/MEN/2007 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap penyelenggara negara termasuk di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250); 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006; 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006; 8. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005, tanggal 20 Januari 2005, hal Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006, tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: a. Pejabat penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, adalah Menteri, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan, pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, auditor, pejabat yang mengeluarkan perizinan, pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat, dan pejabat pembuat regulasi;
b. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan berserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya; c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
BAB II LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Pasal 2 (1) Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan, terdiri dari: a. Menteri b. Pejabat Eselon I; c. Pejabat Eselon II, dan yang disamakan; d. Auditor; e. Pejabat yang mengeluarkan perizinan, baik yang berada di pusat maupun di daerah; f. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan masyarakat, baik yang berada di pusat maupun di darah; g. Pejabat pembuat regulasi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; h. Kuasa Pengguna Anggaran Penguji/Pejabat Pembuat Bendaharawan.
(KPA), Pejabat Surat Perintah
Pembuat Komitmen, Membayar (SPM) dan
(2) Rincian nama jabatan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
Pasal 3 (1) Pada setiap awal tahun, masing-masing pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, serta Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal menyusun daftar nama Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, dan dituangkan dalam formulir sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.
(2) Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari, masing-masing pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan daftar nama Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian. (3) Seluruh daftar nama Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (4) Biro Kepegawaian mengkoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kebutuhan formulir LHKPN yang akan diisi oleh Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan.
Pasal 4 Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan, selama dan setelah mengangku jabatannya wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN.
Pasal 5 (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya, Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mgnisi formulir LHKPN. (2) Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, mengisi Formulir LHKPN Model KPK-A, sebagaimana contoh I Lampiran III Peraturan ini. (3) Apabila Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah pernah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A, maka pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya menggunakan formulir LHKPN model KPK-B, sebagaimana contoh II Lampiran III Peraturan ini.
Pasal 6 (1) Setiap 2 (dua) tahun memangku jabatannya, Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B. (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan tepat 2 (dua) tahun menduduki jabatannya.
Pasal 7 (1) Apabila dipandang perlu, Komisi Pemberantasan Korupsi sewaktu-waktu dapat meminta Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B. (2) Palaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari Komsisi Pemberantasan Korupsi.
Pasal 8 (1) Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan, yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun, diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun, wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mgnisi formulir LHKPN Model KPK-B. (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan atau oleh yang bersangkutan sendiri, atau oleh ahli warisnya apabila Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan atau yang bersangkutan meninggal dunia.
Pasal 9 Formulir LHKPN Model KPK-A, dan Formulir LHKPN Model KPK-B, yang telah diisi oleh Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan, wajib dilampiri dengan fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan, atau ahli waris yang bersangkutan.
Pasal 10 Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, ditandatangani oleh Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan, atau ahli waris yang bersangkutan di atas materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1) Pelaporan harta kekayaan Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dikoordinasikan oleh masing-masing unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal.
(2) Penyamapaian formulir LHKPN Model KPK-A dan Formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, dalam hal ini Biro Kepegawaian. (3) Pejabat pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN.
Pasal 12 Laporan harta kekayaan Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dan yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi negara.
Pasal 13 (1) Setiap terjadinya promosi, mutasi, pensiun atau pengakhiran jabatan dari Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan, oleh masing-masing unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Biro Kepegawaian. (2) Berdasarkan laporan promosi, mutasi, pensiun atau pengakhiran jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Pimpinan masing-masing unit kerja Eselon I, secara berjenjang agar memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan yang lalai atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
Pasal 15 Inspektorat Jenderal agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan kepada Menteri.
BAB IV PENUTUP Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2007 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
NARMOKO PRASMADJI
LAMPIRAN I: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.04/MEN/2007 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKINYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Sekretaris Jenderal; Direktur Jenderal di lingkungan DKP; Inspektur Jenderal; Kepala Badan di lingkungan DKP; Staf Ahli di lingkungan DKP; Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal; Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi; Kepala Pusat Karantina Ikan; Sekretaris Inspektorat Jenderal; Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal; Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil; Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Sekretaris Badan Riset Kelautan dan Perikanan; Kepala Pusat di lingkungan Badan Riset Kelautan dan Perikanan; Sekretaris Badan Pengembangan SDM KP; Kepala Pusat di lingkungan Badan Pengembangan SDM KP; Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Kepala Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI), di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Kepala Balai Besar Kearantina Ikan, Pusat Karantina Ikan; Kepala Balai Besar di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
29. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan (BBPP2HP), di lingkungan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Ditjen P2HP 30. Kepala Balai Besar, Riset di lingkungan Badan Riset Kelautan dan Perikanan; 31. Kepala Sekolah Tinggi Perikanan, Badan Pengembangan SDM KP; 32. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendaharawan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
NARMOKO PRASMADJI
LAMPIRAN II: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.04/MEN/ 2007 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan DAFTAR PEJABAT YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKINYA NO
NAMA LENGKAP
JABATAN
ESELON
NIP
ALAMAT KANTOR
ALAMAT RUMAH
TELEPON
TELEPON
TEMPAT TANGGAL LAHIR
Jakarta, ……………… Penanggung jawab LHKPN
(……………………………) MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
NARMOKO PRASMADJI
LAMPIRAN III : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.04/MEN/2007 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
CONTOH 1: FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) MODEL KPK-A (sebagaimana terlampir)
CONTOH 2: FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) MODEL KPK-B (sebagaimana terlampir)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
NARMOKO PRASMADJI
