PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 15/MEN/2008 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG BERASAL DARI PUNGUTAN PERIKANAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan di bidang usaha pembudidayaan ikan, maka dipandang perlu menetapkan tata cara pemungutan penerimaan negara bukan pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang berasal dari pungutan perikanan; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Mengingat
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997
2.
ientany Penerimaan (Lembaran ; Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran
Negara Tahun
Bukan
1997
Nomor
Pajak 43,
Negara Republik Indonesia Nomor 3687); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Nomor 4433); Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008; 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER. 08/MEN/2007; 10. Peraturan Menteri KClautai i~ dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan; Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S427/MK.02/2008, tanggal 21 Agustus 2008, hal Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Berasal dari Pungutan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG BERASAL DARI PUNGUTAN PERIKANAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan. 2. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta rnemanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpar., mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 3. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang mernperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
4. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan jumlah produksi dan harga jual ikan di lokasi pembudidayaan. 5. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 6. Bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. 7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. (1) Pasal 2 Pungutan perikanan dikenakan bagi perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. (2) Pungutan perikanan yang dikenakan bagi perusahaan perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP); b. Pungutan Hasii Perikanan (PHP).
(1) PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikenakan pada saat perusahaan perikanan Indonesia di bidang pembudidayaan ikan mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) baru atau perubahan, Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM) baru atau
perubahan, serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan baru atau perpanjangan. (2) PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dikenakan pada setiap akhir semester I dan akhir semester II, atau pada setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, atau pada setiap akhir panen bagi jenis ikan yang masa pembudidayaan (pemeliharaannya) lebih atau kurang dari 6 (enam) bulan.
Pasal 4 Besarnya PPP dan PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006. Pasal 5 (1) Tata cara penyetoran PPP di bidang pembudidayaan ikan diatur sebagai berikut: a. setelah Direktur Jenderal menerima permohonan SIUP, RPIPM, atau SIKPI sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PPP (SPPPPP) dengan menetapkan jumlah PPP yang harus dibayar, dalam rangkap 3 (tiC a), masing-masing disampaikan: 1. lembar I kepada pemohon; 2. lembar II kepada Kepala Biro Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan; 3. lembar III untuk arsip; b. berdasarkan SPP-PPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, PPP harus dibayar oleh pemohon dengan meriggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui bank persepsi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Departemen Kelautan dan Perikanan
dengan melampirkan lembar I SPP-PPP, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dibayar, permohonan SIUP, RPIPM, atau SIKPI dinyatakan batal; c. SSBP sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP, RPIPM, dan/atau SIKPI sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Tata cara penyetoran PHP di bidang pembudidayaan ikan diatur sebagai berikut: a. PHP disetor pada akhir semester I dan semester II atau pada setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember atau pada setiap akhir panen; b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya bulan Juni dan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada huruf a, perusahaan perikanan diwajibkan melaporkan hasil panen kepada Direktur Jenderal; c. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PHP (SPP-PHP), masingrmasing disampaikan: 1. !embar I kepada perusahaan perikanan; 2. lembar II kepada Kepala Biro Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan; 3. lembar III untuk arsip; d. berdasarkan SPP-PHP, perusahaan perikanan melaksanakan pembayaran PHP dengan menggunakan SSBP dalam rangkap 5 (lima) kepada bank persepsi sebagai PNBP pada Departemen Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan lembar I SPP-PHP; e. PHP sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling lambat 25 (dua puluh lirna) hari harus dibayar lungs, dan apabila bates waktu pembayaran tersebut terlampaui, pada bulan kedua diberikan peringatan kesatu; f. apabila sampai akhir bulan kedua perusahaan perikanan tidak melunasi PHP
sebagaimana dimaksud pada huruf -I, pada bulan ketiga diberikan peringatan kedua; g. apabila sampai akhir bulan ketiga perusahaan perikanan tidak melunasi PHP sebagaimana dimaksud pada huruf f, pada bulan keempat diberikan pemberitahuan bahwa SIUP dibekukan selama 30 (tiga puluh) hari; h pembayaran PHP pada bulan kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud pada huruf e, f, dan g dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 (dua perseratus) sebulan dari jumlah yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku; i. apabila sampai akhir bulan keempat perusahaan perikanan tidak melunasi PHP sebagaimana dimaksud pada huruf h, pada bulan kelima, SIUP dinyatakan dicabut dan PHP yang terutang ditagih sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pads tanggal 11 September 2008 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
SUPRANAWA YUSUF
