MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Menimbang : a. bahwa salah satu upaya agar Bank Pembangunan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta sejajar dengan Bank-bank lain, khususnya dalam bidang permodalan, Bank Pembangunan Daerah dapat mengikut sertakan peran serta swasta dan masyarakat; b. bahwa keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam Bank Pembangunan Daerah agar jelas kedudukan hukumnya dan mampu meningkatkan pengelolaan manajemen serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, perlu menetapkan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah; c. bahwa bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 2. UNdang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah Yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
-1-
MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri; b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah tingkat I; c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah tingkat II.
BAB II BENTUK HUKUM BANK Pasal 2 Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah dapat berupa salah satu dari : a. Perusahaan Daerah; b. Perseroan Terbatas. Pasal 3 (1) Bank Pembangunan Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah, tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah. (2) Bank Pembangunan Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
BAB III PERUBAHAN BENTUK HUKUM Pasal 4 Gubernur dapat merubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
-2-
Pasal 5 Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah dilakukan dengan cara : a. Mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri; b. Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas; c. Pembuatan Akte Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.
BAB IV PENDIRIAN DAN FUNGSI Pasal 6 Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah diproses sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 7 Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, tidak merubah fungsinya sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah atau Penyimpan uang Daerah.
BAB V KEPEMILIKAN SAHAM Pasal 8 (1) Bagian terbesar dari saham PT. Bank Pembangunan Daerah dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), bias dikecualikan apabila pemegang sahamnya adalah Bank Pemerintah atas persetujuan Pemerintah Daerah. (3) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
BAB VI KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS Pasal 9 (1) Kekayaan PT. Bank Pembangunan Daerah adalah nilai seluruh kekayaan PD. Bank Pembangunan Daerah pada saat perubahan bentuk hukum. (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
-3-
(3) Apabila setelah perubahan bentuk hukum ada pihak swasta akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan penilaian kembali yang dilakukan oleh Lembaga Penilai. (4) Gubernur melaporkan hasil penilaian kembali (revaluasi) kepada Menteri.
Pasal 10 Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11
(1) Perubahan bentuk hukum tidak merubah nama Bank Pembangunan Daerah. (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan nama panggilan PT. Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan ciri khas Daerah masing-masing. (3) Nama panggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah. Pasal 12 (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah, seluruh Pegawai PD. Perusahaan Daerah beralih menjadi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah. (2) Tata cara pengelolaan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Pengurus PD. Bank Pembangunan Daerah menjadi Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah untuk pertama kali sampai ditetapkannya Pengurus baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham. (2) Susunan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah.
-4-
Pasal 14 Sebelum peraturan kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Direksi, dapat diberlakukan ketentuan kepegawaian yang berlaku pada Bank Pembangunan Daerah. Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan tetap berlaku bagi Bank Pembangunan Daerah yang bentuk sebelumnya Perusahaan Daerah.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Februari 1998 MENTERI DALAM NEGERI ttd. MOH. YOGIE S.M.
-5-
