BAB 2 GAMBARAN UMUM OBJEK
2.1 Profil Organisasi Kantor Menteri Negara BUMN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001 dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2001 tanggal 13 September 2001, kedudukan, tugas dan kewenangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang Saham pada PERSERO/Perseroan Terbatas, Wakil Pemerintah pada Perusahaan Umum (PERUM), dan Pembina Keuangan pada Perusahaan Jawatan (PERJAN) yang sebelumnya berada di Menteri Keuangan dialihkan kepada Menteri Negara BUMN.
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Kementrian Negara BUMN 2.2.1 Visi Kementrian Negara BUMN Membangun BUMN yang berdaya saing dan tangguh dalam persaingan global serta berdaya cipta tinggi sehingga mampu memenuhi harapan stakeholders. 2.2.2 Misi Kementrian Negara BUMN •
Meningkatkan intensitas dan efektifitas pembinaan BUMN.
•
Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi baik secara internal di lingkungan Kementerian BUMN maupun secara eksternal dengan pihak regulator dan BUMN.
5 •
Meningkatkan pertumbuhan kinerja BUMN, peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat.
•
Meningkatkan fungsi pengawasan BUMN oleh publik melalui media internet yang dapat secara langsung diakses tanpa adanya hambatan dimensi waktu dan tempat, sekaligus melakukan building acceptence kepada masyarakat atas kebijakan yang ditempuh Kementerian BUMN dan adanya umpan balik secara langsung dari publik melalui jajak pendapat menggunakan media elektronika.
•
Menjamin terlaksananyan seluruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (transparancy, fairness, accountability dan responsibility) pada seluruh lini kegiatan BUMN.
•
Penunjukan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN didasarkan atas pertimbangan profesionalisme, dedikasi dan komitmen terhadap pengembangan kinerja BUMN.
•
Meningkatkan kontribusi BUMN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2.2.3 Tujuan Strategis Kementrian BUMN •
Meningkatkan peranan BUMN dalam perekonomian nasional.
•
Meningkatkan kemudahan akses data dan informasi BUMN serta peraturan BUMN.
•
Optimalisasi pemanfaatan/pengelolaan kekayaan Badan Usaha Milik Negara.
•
Meningkatkan profesionalisme pembinaan BUMN.
6 •
Terciptanya
hubungan
kemitraan
usaha
yang
saling
menunjang
dan
menguntungkan antara BUMN, koperasi dan usaha kecil terutama disekitar BUMN.
2.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Menteri Negara BUMN 2.3.1 Tugas Menteri Negara BUMN Menteri Negara BUMN mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 2.3.2 Fungsi Menteri Negara BUMN Dalam melaksanakan tugas tersebut Menteri Negara BUMN menyelenggarakan fungsi: •
Perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan BUMN yang meliputi kegiatan pengendalian, peningkatan efisiensi, privatisasi, dan restrukturisasi BUMN.
•
Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pembinaan BUMN.
•
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang pembinaan BUMN kepada Presiden.
2.3.3 Kewenangan Menteri Negara BUMN Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut Menteri Negara BUMN mempunyai kewenangan: •
Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
7 •
Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
•
Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya.
•
Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara.
•
Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya.
•
Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: o Mewakili Pemerintah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara. o Mewakili Pemerintah pada Perusahaan Umum. o Mewakili Pemerintah selaku pembina keuangan pada Perusahaan Jawatan. o Mewakili Pemerintah dalam melaksanakan restrukturisasi dan privatisasi BUMN.
2.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Negara BUMN tersebut didasarkan pada arahan yang telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 19992004: •
Menata BUMN secara efisien, transparan dan profesional terutama bagi BUMN yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri, pertahanan dan keamanan, pengelolaan
8 asset strategis dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. •
Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi, swasta dan BUMN serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
•
Menyehatkan BUMN terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal.
2.5 Susunan Organisasi Kementrian Negara BUMN Kementrian Negara BUMN terdiri dari: Sekretariat Kementerian BUMN
Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan
Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya
Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata
Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Pertanian, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi
Staf Ahli Bidang Kemitraan Usaha Kecil
Staf Ahli Bidang Tata Kelola Perusahaan
Staf Ahli Kelembagaan Komunikasi
Staf Ahli Bidang Pengembangan Investasi
Inspektorat
Sumber : Kementrian BUMN
Bidang dan
9
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kementrian BUMN Sumber : Kementrian BUMN
10 2.7 Daftar Badan Usaha Milik Negara Jenis usaha dan nama perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan berada dalam lingkup Kementerian BUMN: 2.7.1 Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya Tabel 2.1 Daftar BUMN Sektor Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya Perbankan
PT Bank Ekspor Indonesia PT Bank Mandiri Tbk PT Bank Negara Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Negara
Jasa Lainnya
Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Perusahaan Pengelola Aset
Asuransi
PT ASABRI PT Asuransi Ekspor Indonesia PT Asuransi Jasa Indonesia PT Asuransi Jasa Raharja PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Kesehatan Indonesia PT Jamsostek PT Reasuransi Umum Indonesia PT Taspen
Perjan Rumah Sakit
Perjan RS AB Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS M. Husein Perjan RS Persahabatan Perjan RS Sanglah Perjan RS Sardjito
Jasa Pembiayaan
Perum Pegadaian Perum Sarana Pengembangan Usaha PT Danareksa PT Kliring Berjangka Indonesia PT PANN Multi Finance PT Permodalan Nasional Madani
Telekomunikasi
Perum Produksi Film Negara
11
Jasa Konstruksi
Perum Pengembangan Perumahan Nasional PT Adhi Karya Tbk PT Brantas Abipraya PT Hutama Karya PT Istaka Karya PT Nindya Karya PT Pembangunan Perumahan PT Waskita Karya PT Wijaya Karya
Konsultan Konstruksi
PT Bina Karya PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya
Penunjang Konstruksi
PT Amarta Karya PT Jasa Marga
Jasa Penilai
PT Biro Klasifikasi Indonesia PT Sucofindo PT Survai Udara Penas PT Surveyor Indonesia
Sumber : Kementrian BUMN
2.7.2 Logistik dan Pariwisata Tabel 2.2 Daftar BUMN Sektor Usaha Logistik dan Pariwisata PT Pelabuhan Indonesia I PT Pelabuhan Indonesia II PT Pelabuhan Indonesia III PT Pelabuhan Indonesia IV PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan PT Bahtera Adhiguna PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Nasional Indonesia
Logistik
Perum Bulog PT Bhanda Ghara Reksa PT Pos Indonesia PT Varuna Tirta Prakasya
Perdagangan
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT PP Berdikari PT Sarinah
Kebandarudaraan
PT Angkasa Pura I PT Angkasa Pura II
Pengerukan
PT Pengerukan Indonesia
Angkutan Darat
Perum DAMRI Perum PPD PT Kereta Api Indonesia
Industri Farmasi
PT Bio Farma PT Indofarma Tbk PT Kimia Farma Tbk
Pelabuhan
Pelayaran
12 Pariwisata
PT Bali Tourism & Development Corp. PT Hotel Indonesia Natour PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
Kawasan Industri
PT Kawasan Berikat Nusantara PT Kawasan Industri Makasar PT Kawasan Industri Medan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma PT PDI Pulau Batam
Usaha Penerbangan
PT Garuda Indonesia PT Merpati Nusantara Airlines
Dok dan Perkapalan
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya PT Industri Kapal Indonesia
Sumber : Kementrian BUMN
2.7.3 Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan Tabel 2.3 Daftar BUMN Sektor Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan Perkebunan
PT Perkebunan Nusantara I PT Perkebunan Nusantara II PT Perkebunan Nusantara III PT Perkebunan Nusantara IV PT Perkebunan Nusantara IX PT Perkebunan Nusantara V PT Perkebunan Nusantara VI PT Perkebunan Nusantara VII PT Perkebunan Nusantara VIII PT Perkebunan Nusantara X PT Perkebunan Nusantara XI PT Perkebunan Nusantara XII PT Perkebunan Nusantara XIII
Pertanian
PT Pertani PT Sang Hyang Seri
13 PT Perkebunan Nusantara XIV PT Rajawali Nusantara Indonesia Perikanan
Perum Prasarana Perikanan Samudra PT Perikanan Samodra Besar PT Perikani PT Tirta Raya Mina PT Usaha Mina
Kertas
PT Kertas Kraft Aceh PT Kertas Leces
Pupuk
PT Asean Aceh Fertilizer PT Pupuk Sriwidjaja
Percetakan dan Penerbitan
Perum Percetakan Negara Indonesia Perum Percetakan Uang RI PT Balai Pustaka PT Pradnya Paramita
Kehutanan
Perum Perhutani PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V
Sumber : Kementrian BUMN
2.7.4 Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Tabel 2.4 Daftar BUMN Sektor Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Dok dan Perkapalan
PT PAL
Baja dan Konstruksi Baja
PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra PT Krakatau Steel
Pertambangan
PT Antam Tbk PT Pertamina PT Sarana Karya PT Timah Tbk
Telekomunikasi
Perjan RRI PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT TVRI
Energi
PT Koneba PT Perusahaan Gas Negara Tbk PT PLN PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
Industri Pertahanan
PT DAHANA PT PINDAD
14 Industri Berbasis Teknologi
PT Batan Teknologi PT Inka PT Inti PT LEN Industri
Semen
PT Semen Baturaja PT Semen Gresik Tbk
Industri Sandang
PT Cambrics Primissima PT Ind. Sandang Nusantara
Aneka Industri
PT Garam PT Iglas PT Industri Soda Indonesia
Sumber : Kementrian BUMN
2.7.5 Perusahaan Patungan Minoritas* Tabel 2.5 Daftar BUMN Saham Minoritas Asuransi
PT Asuransi Kredit Indonesia
Telekomunikasi
PT Indosat Tbk**
Kawasan Industri
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
Semen
PT Semen Kupang
Industri Berbasis Teknologi
PT Dirgantara Indonesia
Sumber : Kementrian BUMN
* Kepemilikan Saham Pemerintah RI dibawah 51%
