7
:dnprg ue8unlSurl ueelola8ua4 uep ue8unpurlrad Sueruar 6002 unqel Z€ rouo51 Suepug-Suepug
:{Ilqnd ueuudula4 Suerual6002 um{EJ :qudureg ueeloia8ua6
:
SZ
.g
roruoSl Suepun-Suepun ,L
tuurual g00Z uil{eJ gI rouro5l Suepun-Suupun '9
,?
Suepun-Suepun
's
!3ueng ueetuuad Suerual Z00Z unrieJ 9Z rouro5l Suepun-tuepun
qerv ueqeturrarua6 3uu1ua1900Z uru{El
II rouoSl
:r{EreBC ueqe}urrauad uep lusnd r{etuueuad Er€tuy uu8uenay Suepun-Suupun 'c
uetuequrua6 Sueluar ?O0Z
unqel g€ roruoN
rBsEC uernte.rad tueruar 9961
lurrur8y {o{od-{o{od unqeJ S roruoN Suepug-Suepun
Iuuln
,Z
Bf,aleruns rsurdo.r6
unlruuequrad uernlu:ad ueqeqruad uep r{a[rV rsurdor4 irouolo
'3
:tsp qaJV rsurlord IsEtTuuS e[ray >lodurolay uE>lnluaqtuad tueluat qery rnuraqn0 uesntnda){ nrens urEIEp unldulauaur nFad 'q Jrunq usp B Jrunr{ urplep pn$teurrp eueurre8uqas uu8uequrrpad unlrusupraq B./rrr{Eq
'I :
r{Eraeq ue>iruuaqtua4 3uu1ua19S6I unqeJ fZ roruo5l Suupun-Suepup
lu8ur8ual4l
:r{ary rsurlord IsEtIuES u[.raX loduroiay uuldutauaru upp {ruuaqtuetu nlrad qureep Ip uErrnlnru.rad rsEtruES ueuntuuqrua4 utledac:ed uru.r3or4 ueelolatua4 ueruoped Sueluat IS/O1OV/Ogg .roruoN r:ata51 ureIECI uetuatr
l
uerEpg terns pn[uepiepurueu >lntun B&\qEq 'q lueuruinurrad rselrues ueun8uequrad
uetudac.rad unlu[rqa4 uE{seprorrduraru r{Eraep quluuaurad 'uee1o$ad uEse/y\e)I sElIIBn{ ue)ltE)lSuruaur {ruun ,€I0z unqEl r{€raeq ueun8uequra4 e[ra;4 BuEJuaU rsEnIE^[ uep uErlepuatua4 'ueunsndua4 ueruopad SuBtuat ZTOZ unqeJ Zt, roruoN rra8a5l TuEIEO rretuatr{ uernturad ue8uap rrnlueplepurrrp Sued lEuorseu spllJolrd uuledruaur r{Braep rp ueruDlnurad rsulrues ueelolatuad ur;>luntuuJueru ?WZ uil{EJ ueun8uuqura4 e[ra) euecuag urEIEp ue4.ruqe[rp tu.B,(
ltOZ-0I02 unqeJ NI lld6 urBIEp
E/y\r{Eq
3uequrrua141
'Hf,DYUft\AI[gnC HTIDV ISNIAOUd ISVJINVS YIUf,X )IOdI^IOTDT
.
l{t\ilflJNilgruild
DNVJNIJ
sroz/Lztl}gg : uowoN HIIDY
UNNTUf,
gNC NVSnJNdIDT
HEJY UTINUEflfIO
a
9.
Undang-Undang Nomor Kawasan Permukiman;
10.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20t4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perafuran Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Pemerintahan Daerah;
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21IPRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan
11. Peraturan
Persampahan (KSNP-SPP) 12.
;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) ;
13. Peraturan
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2A07 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Qanun
Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qgnun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
16. Qanun
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
KEDUA
Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut "POKIA SAI.IITASI PROVINSI ACEH" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. POKJA SANITASI PROVINSI ACEH bertungsi sebagai berikut:
a. koordinasi, yaitu
mengkoordinasikan perencanaart, Penganggaran, pelalsanaan, pengendalian dan evaluasi Program dan Kegiatan PPSP provinsi dan Kabupaten /kota;
b.
advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan Sanitasi di seluruh
a c.
advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yai.g dibutuhkan Gubernur dan DPRD dan Pokja Sanitasi Kabupaten"/Kota dalam rangka meningkatkan kinerja Pembangunan Sanitasi;
fasilitasi, yaitu membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan terkait program PPSP baik kepada SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar pelalaanaan program dapat mencapai target yang ditetapkan; e.
yaitu membantu Gubernur melakukan
supervisi,
kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelalsanan program serta kegiatan PPSP sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal dan rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera melakukan tindakan korektif;
sinkronisasi,
yaitu membantu Gubernur dalam
menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP antar dan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pemerintah.
KETIGA
POKJA SANITASI PROVINSI ACEH mempunyai Tugas:
a. Ketua:
1.
bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja SANITASI Provinsi Aceh;
2.
mengendalikan pelalsanaan fungsi dan tugas Pokja SANITASI Provinsi Aceh agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
3.
mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas Pokja SANITASI Provinsi Aceh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pokj a SANITASI Kabupatenr/Kota;
4.
memberi arahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan Program PPSP kepada setiap anggota Pokja SANITASI Provinsi Aceh agar setiap bidang dapat melaksanakan fungsi dan firgas secara optimal;
5.
memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Pokja SANITASI Provinsi Aceh;
6.
melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang ditugaskan oleh Gubernur; dan,
7.
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
b. Sekretaris:
1.
mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas setiap bidang
terkait dengan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi progmm dan kegiatan Pokja SANITASI
D-^'*-.i
A
7
2.
memfasilitasi dan harmonisasi pelaksanaan fungsi dan tugas serta membina hubungan kerja antar bidang Pokja SANITASI Provinsi Aceh;
menyiapkan bahan masukan Pemmusan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja SANITASI dan kelembagaan pengelolaan Sanitasi Provinsi Aceh dan fasilitasi Kabupaten/Kota; 4.
menyiapkan laporan Program PPSP berdasarkan laporan pelaksanaan fungsi dan tugas yang dihimpun dari setiap bidang pokja SANITASI Provinsi Aceh dan laporan Kabupaten/Kota;
5.
merumuskan kebijakan penguaran kelembagaan Pokja SANITASI provinsi Aceh, serta fasilitasi KabupatenlKota dalam pelaksanaan Program PPSP dan sejenisnya;
6.
fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh Pokja SANITASI Provinsi Aceh ke Kabupaten/Kota serta konsultasi ke pusat;
7.
menyiapkan pembentukan Pokja SANITASI Provinsi Aceh dan fasilitasi pembentukan Pokja Kabupaten/Kota;
penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi Aceh dan mengelola database Roadmap Sanitasi Provinsi Aceh;
8. fasilitasi g.
fasilitasi tim Pokja Sanitasi Provinsi Aceh menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten/Kota peserta PPSP dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP;
10.
fasilitasi tim Pokja SANITASI Provinsi Aceh dalam melakukan supervisi penguatan kapasitas pokja SANITASI Kabupaten/Kota dalam penyusunan BPS dan SSK mauPun MPS;
tugas lain terkait dengan pelaksanaan Program yang ditugaskan oleh ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh;
11. melaksanakan PPSP
jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh.
12. bertanggung
c.
Bidang-bidang:
.
Bidang Perencanaan:
1) mengkoordinasikan penyusunan roadmap
Sani.tasi Provinsi, dan
mengelola database roadmap Sanitasi Provinsi Aceh;
2)
mengkoordinasikan perencanaan Program dan kegiatan PPSP jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta fasilitasi Kabupaten/Kota;
3) menyiapkan
bahan pelatihan aspek perencanaan BPS, SSK dan
MPS;
4)
melakukan supervisi agar perumusan kebijakan peny.rsunan BPS dan ssK sesuai dengan dokumen perencarlaan pembangunan daerah KabuPatenr/Kota
;
7
5)
mengkoordinasikan review BPS dan SSK Kabupaten/Kota untuk penjaminan mutu yang dilakukan oleh tim panel yang terdiri dari unfllr SKPD terkait;
6) memverifikasi dan
mensikronisasikan usulan program dan kegiatan prioritas Sanitasi dalam draf MPS yang diajukan dari Kabupaten/Kota guna dilakukan penyusunan dokumen MPS (kerangka investasi, serta manajemen, dan operasi);
pembahasan draf MPS Kabupaten/Kota melalui lokakarya MPS di Provinsi serta mensinkronisasikan rencana program dan kegiatan prioritas Sanitasi berdasarkan sumber pendanaan APBN dan APBD Provinsi atau sumber
7) mengkoordinasikan
pendanaan lainnya yang sah;
8) menyiapkan
bahan untuk Pokja SANITASI dalam memberikan sararr dan masr.rkan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan Sanitasi diwilayah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota dan/atau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, feasibiliry srudy dan detail engineering desigu
9) menyiapkan
bahan untuk Pokja Sanitasi dalam memberi saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan
Sanitasi permukiman oleh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Kementerian/Lembaga terkait;
10) menyiapkan bahan untuk pokja Sanitasi dalam memberi saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun pelaksanaan pembangunan Sanitasi permukiman baik fisik dan non fisik; 11) menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja Sar:.itasi Provinsi Aceh; 12) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi Provinsi Aceh; dan, 13) bertanggung jawab atas pelalsanaan tugas kepada ketua Pokja Sanitasi Provinsi Aceh.
o
Bidang Pendanaan 1) mengkoordinasikan penyusunan rencarla kerja dan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk mendukung pendanaan program PPSP provinsi dan fasilitasi Kabupaten/Kota;
2)
mengkoordinasikan rencana pendanaan program dan kegiatan PPSP Provinsi, Kabupatenr/Kota dan pusat yang akan didanai melalui APBN dan APBA atau sumber pendanaan lainnya yang sah dalam lokakarya MPS;
7
3)
menyiapkan bahan pelatihan aspek pendanaan untuk BPS, SSK, MPS;
4)
mengkoordinasikan penyiapan laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset PPSP provinsi serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan manajemen aset PPSP Kabupaten/Kota;
5)
memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan penyusunan rencana pendanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset program PPSP Provinsi dan fasilitasi Kabupaten/Kota;
6) mendukung kelancaran
penyediaan anggaran untuk
pelaksanaan program dan kegiatan PPSP;
7)
menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pendanaan kepada ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh ;
8)
melalcsanakan tugas
lain terkait dengan bidang pendanaan
yang dittrgaskan oleh ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh; dan
9) o
bertanggung jawab atas peiaksanaan ftrgas kepada ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh.
Bidang Teknis
1) membantu teknis penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi untuk optimalisasi pengelolaan program PPSP;
2) memberikan pertimbangan teknis dalam
perencanaan
program PPSP;
3) menyiapkan
bahan pelatihan aspek teknis unruk BPS, SSK
dan MPS;
4) menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang
tugas secara berkala kepada ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh;
5) melakukan penjaminan kualitas BPS, SSK dan MPS; 6) memberikan saran dan pertimbangan teknis terkait dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan PPSP Kabupaten/Kota;
7) menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang teknis kepada ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh; dan
8) melalsanakan
ftrgas lain terkait dengan bidang teknis yang dirugaskan oleh lietua Pokja SANII},SI Provinsi Aceh;
9) bertanggung jawab atas pelalsanaan
fugas kepada ketua Pokja
SANITASI Provinsi Aceh.
.
Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan masyarakat: 1) pendistribusian informasi program PPSP diwilayah Provinsi;
7
2) Advokasi Bupati/walikota/DPRD
atau Pengambil keputusan
lain di Kabupaten/Kota;
3) menyiapkan
bahan pelatihan aspek kesehatan, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat untuk EHRA, BPS, SSK dan MPS;
4) penjaringan minat dan komitmen Kabupaten/Kota
untuk
pelaksanaan program PPSP;
5)
menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelalsanaan fungsi dan tugas kepada ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh;
.
6)
melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh; dan
7)
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh.
Bidang Monitoring dan Evaluasi
1)
pemantauan pelalsanaan program Sanitasi regional;
2) pelalsanaan
pemantauan dan evaluasi Program PPSP di
provinsi;
3) menyiapkan bahan pelatihan
aspek Pemantauan dan evaluasi
untuk BPS, SSK dan MPS;
4) pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi Program PPSP di
Kabupaten/Kota;
5) menyiapkan bahan pelatihan monitoring dan
evaluasi
program PPSP;
6)
memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan PPSP Kabupaten/Kota;
7) menyampaikan laporan setiap triwulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pemantauan dan evaluasi kepada ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh;
S)
melalcsanakan tugas lain terkait dengan bidang Pemantauan dan evaluasi yang ditugaskan oleh ketua Pokja SANITASI
Provinsi Aceh; dan
9)
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh.
d. Sekretariat:
1) menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan
program
PPSP kepada Gubernur;
2) menyiapkan pelatihan;
pelalsanaan rapat-rapat, lokarya dan pelatihan-
-83) melakukan analisa data kemajuan pelaksanaan PPSP Kabupaten/
Kota melalui web ppsP.nawasis.info; 4) menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja Sanitasi dan laporan sekretariat Pokja SANITASI serta menyusun laporan program PPSP untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Pokja SANITASI Provinsi Aceh.
KEEMPAT
Bagan strukfltr Pokja SANITASI Provinsi Aceh sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dalam Lampiran
II
Keputusan Gubernur ini.
KELIMA
timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Segala biaya yang
Anggaran 2015.
KEENAM
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 23 Februari 04 Jumadil
/*u.urRNUR
+el -
Menteri Kesehatan RI; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Inspektur Aceh; Kepala Dinas Keuangan Aceh; Kepala Bappeda Aceh; Kepala Dinas Cipta Karya Aceh;
10. Kepala Bapedal Aceh.
1436H
ACE4
t@ ABDULId.H
Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Dalam Negeri RI; 2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Rl/Kepala Bappenas Ri; 3. Menteri Pekerjaan Umum RI;
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Awal
2015 M
a erofBuy Enlax II{e./!\ enlaX
[eB-m13ur1 ueteqaduad Hueptq.rnsun . qe)v uBlBqesa){ seuIcl uuturu13ur1 uereqa.f,uad uep 1]1udua4 ueqepuatuad PrqB)
r{aJy ueler{asey seurq uleda; re:preltsury
uEE[Bprequrad
eroSSuy
enlax Ii{Ed\
uEP rsE:Lnmuox 'ualeqesey tueplg 'C
r{eoy eLrey EdI) sBuIC uped qequril uep r{Isrog rry/uerrDlnurad uetumltur1 ueul€ued rnsun . qery ud:ey BldT) 'qlsrag :ry'ueqeurrued pTclsX
seurq
eue.rese.rd uEP EuBTES
qaev eLruy urdr3 seutq ePdal
Bnjlax
sFqa;
t*plg
'D
qaJy ue8uenay seurq rnsun
uroSSuy
qerv uu8uenay
uruax II{E,/Y\
sEuIC r{erY
uuret8uy PIqe)
qery ue8uenay suur6 upday
enlaX
rreerrepued
etoEBuy eroSSuV
unlax II{B/V\
tueprg 'g
tleJv BPeooEg rnsun r{ary epaddeg rS.raua u8p >1ard1 'fltDltulsu.gul ue8uequra8ua4 tuePrg msunqarv epaddeg Eue.reserd uep Buerug ueun8uequred ueeuesuerad PIqqI
qery epaddeg epday
enla)
rrEerrecuera4
Eueprg'Y .I
tueprg-Eueprg SIIEIaDIaS
qrrV
ple/!\
sFPle.I)les
Eptas ueun8uequrad rse.rts1qurPv orrg EIeoaX
't
rlarY Ep{aS lTrrouo{f, uap ueunEuequred 'qacv usa$arrrp$e1 ue$Is'\y'
qecv qEraPC srreta.rllas
enteX
.Z
.I I
Z
€
ruII w]flvo
ON
xoxod NvJYsvl
I\nDInCnCf,X
HTDV ISNIAOUd ISVIIIWS VIUMI XOdI^iOTDI vITVNOS'lt[d lwNnsns * ra r r/rrmr
-10a
Unsur bidang kelembangaan, sarana dan
Prasarana
Anggota
Perdesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
E. Bidang Monitoring dan Evaluasi Kepala Bapedal Aceh
Ketua
Wakil Kefua
Kabid Pengembangan Lingkungan Hidup a a
F.
Unsur Bapedal Aceh Unsur Biro Administrasi Pembanzunan
Anggota Anggota
Sekretariat
o Kabag Adm Pembangunan Permukiman
Dan
Ketua
Biro
Wakil Ketua
Infrastrukstur Biro Administrasi Pembangunan
o Kasubbag Perumahan dan Permukiman Administrasi Pembangunan
r
Unsur Biro Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah
Anggota
Aceh
^c\rrt
7
KEPUTUSA}.I GUBERNI.]R ACEH NOMOR:660 /2015 PEMBENTUKAI{ KELOMPOK KERJA SAI.{ITASI PROVINSI ACEH TAHUN 2015
/ TENTA}IG
STRUKTUR POKIA SAI\ITASAI PROVINSI (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 660/4919/5I) KETUA SXKRETARIS DAERAH ACEH
SEKRETARIS Aceh, Pembangunan dan Ekonomi Keistimewaan Asisten
WAKITSEKRETARIS Kepala Biro Administrasi Pembangunan
o r
SEKRETARI.AT
Kabag
Adm
Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Biro Administrasi Pembangunan
Kasubbag Perumahan
dan
Permukiman Biro
Administrasi Pembangunan
o Unsur Biro Adm, Pembangunan
Setda Aceh dan
SKPD
BIDANG PERENCANAAN
BIDANG PENDANAAN
BIDANGTEtrs{IS
BIDANG PEI{TEHATAN, KOMLINiKASI DAN
BIDANG MONITORING
DANEVAIUASI
PEMBERDAYAAN Kettra:
Kehra:
Ketua:
Ketua
Kepala Bappeda
Kepala Dinas
Kepala Dinas Cipta
Aceh
Keuangan Aceh
Wakil Kehra:
Wakil Keara:
KaryaAceh 'Wakil
Kabid Perencanaarr Pembangunan Sarana dan
Kabid Anggaran Aceh Dinas Keuangan Aceh
Prasarana Bappeda
Anggota o Unsur bidang
Aceh
Dinas Keuangan
Anggota:
Aceh
o
Unsur bidang Pengembangan
Ketua Kabid Perumahan, Air Bersih, Sarana dan prasarana Dinas Cipta Karya Aceh
Kepala Bapped;al
Aceh
Aceh
Wakil Ketua:
Ufakil Ketua: Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Anggota:
A.nggota:
o Unsur
Kepala Dinas Kesehatan
bidang
o lJnsur
Penyehatan
Lingkungan
Penataan
infrastruktur,
lingkungan Permukiman/Air
Iptek dan energi Bappeda Aceh
Limbah
o Unsur
bidang
Pemberdayaan Masyarakat Aceh
Kabid Pengembangan
Lingkungan Hidup Bappedal Aceh Anggota: o Unsurbappedal Aceh o Unsur Biro
Adminisuasi Pembangunan
pada
Dinas Cipta Karya Aceh
ACErry
