Laelia Dwi Anggraini, Pediatric Dentist
Vice Dean for Students Affair, Alumni, Promotion and Colaboration Faculty of Medical and Health Science UMY
Strategi Pengembangan Kegiatan dalam Implementasi Kerjasama Luar Negeri dan Arah Kerjasama Luar Negeri Perti Kesehatan pada era Masyarakat Ekonomi Asia
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
PERLUASAN 1967: INA, MAL PHI, SIN, THA
1984: BRU
1995: VN 1997: LAO, MYM
1977: PTA
PENDALAMAN
2004: ASN-China
1999: CAM
CEPEA Study
2008: ASN-JAP
1992: CEPT AFTA
2009: ASN-ANZ; ASN-India; ASN-China Investment; ASN Korea Investment
1995: AFAS 1997: ASEAN Vision 2020 1998: AIA Founding Fathers
EAFTA Study
2006: ASN-KOR
2003: 3 Pillars of ASEAN Community 11 Priority Integration Sectors (PIS)
2010: ASEAN Plus Working Groups on ROO, Tariff Nomenclature, Customs, Ec Cooperation
2005: Logistics as PIS 2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint 2008: first year of AEC Blueprint; ASEAN Charter entered into force
4
Adam Malik (Indonesia) Narciso R. Ramos (Filipina) Tun Abdul Razak (Malaysia) S. Rajaratnam (Singapura) Thanat Khoman (Thailand)
2011: ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership 2012: Launching of RCEP
2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard 2009: Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 2010: Connectivity Master Plan 2011: ASEAN Framework for Equitable Economic Development
ASEAN Economic Community 2015
3 Pilar ASEAN Community 2015
ASEAN Security Community (ASC)
ASEAN Economic Community (AEC)
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
The Peaceful, prosperous, and people-centric ASEAN
Regional production base
Single regional market
Inpres No. 5 Thn 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Inpres No 11 Thn 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Keppres No 23 Thn 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN Program pembangunan seperti MP3EI Program Sistem Logistik Nasional (Sislognas) Penyusunan Roadmap Daya Saing Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC Pembentukan Komite Nasional AEC 2015 UKP4 – Monitoring Langkah Pemerintah
II. LIBERALISASI JASA KESEHATAN PADA AEC (31 DES’2015)
MNP dilaksanakan mulai tahun 2013 diawali “negosiasi komitmen khusus antar negara ASEAN” : pengakuan kualifikasi, penyetaraan “core” kompetensi dan etikolegal melibatkan PMRA, PDRA, Organisasi Profesi, 5 kolegium (dr, dr.SpB, dr.SpA, dr.SpOG, dr.SpPD) dan kolegium dokter gigi/dokter gigi spesialis. Negara ASEAN diminta memfasilitasi pertukaran informasi: prosedur registrasi, lisensi, “domestic regulations” melalui website yang dikoordinasi ASEAN Secretary. implementasi ASEAN MRA dokter dan dokter gigi harus tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI melalui penguatan “Domestic Regulations
1. Exchange of Information •Compilation •Adoption of best Practices •Standardized Procedures
•Publication through Website
2. Facilitate Mobility •Registration through AJCCS -ASEAN Joint Coordinating Committee on
3. Capacity Building •Visite •Conference How to implement the Healtcare MRA’s ? With highly regulated profesions
Kewajiban melakukan registrasi/registrasi ulang berlaku bagi dokter/dokter gigi/spesialis di semua Negara Persyaratan rekognisi dokter/dokter gigi ASEAN: 1) Teregistrasi oleh ”Profesional Regulatory Authority” di Negara asal dan Negara tujuan 2) Kualifikasi Institusi dan sistem pendidikan terekognisi, 3) Sertifikat kompetensi diakui oleh kolegium se ASEAN 4) Pengalaman berpraktik di negaranya minimal 5 tahun, 5) Melalui penyetaraan CPD,
Dokter/doktergigi/spesialis/subspesialis WNI/WNA ASEAN - Teregistrasi oleh PRA di negara asal dan negara tujuan - direkognisi sesuai persyaratan eligibilitas MRA ASEAN, - memenuhi persyaratan “domestic regulations”, dapat melakukan kegiatan praktik kedokteran/ kedokteran gigi di Indonesia dan di negara ASEAN Akan terjadi persaingan jasa tenaga medis ASEAN berbasis kompetensi dan iptek. Peningkatan kompetensi melalui kegiatan P2KB/P3KGB/ sertifikasi internasional “keharusan” untuk eksis di era global.
PENJAGAAN MUTU DAN LEGALITAS PRAKTIK KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI KKI : Regulator, Pengesahan Standar, Standar Profesi 1. Standar Etik 2. Standar Kompetensi
3. Standar Pendidikan Profesi
Pembinaan Ijazah Profesi Pendidikan (FK/FKG)
Dr/Drg/Sp.
Sertifikat Kompetensi (Profesi)
Registrasi (STR) Kompetensi Kewenangan
Majelis Kehormatan Disiplin (MKDKI)
Lisensi (SIP) (Pemerintah Daerah & Profesi)
4. Standar Pelayanan Medik *) KKI: Fasilitasi SUMBER : KKI, LD-2012
Praktik Dokter/Drg Masyarakat
Masalah Disiplin
Masalah Etik Masalah Hukum 13
The objectives of ASEAN MRA for Medical/Dental Practitioners
Exchange of Information
Compilation
Adoption of Best Practices
Publication trhough website
Capacity Building
Facilitate Mobility
Registration through AJCCs
Standardised Procedures
Visits
Conferences
PRAs Process (Evaluation , Registration etc)
How to Implement the Healthcare MRAs ? With Highly Over-regulated professions
Pengaturan Profesi secara ketat : - Saling pengakuan Sistem pendidikan, - Peraturan Registrasi dan Lisensi, - Penyetaraan “Core” kompetensi, CPD, - Aksesibilitas pertukaran informasi melalui AMS-Website
Registrasi melalui PMRA/PDRA (AJCCs) sesuai Kompetensi merupakan “Penjaminan Negara” terhadap “Legalitas Praktik Kedokteran/Kedokteran Gigi
Menteri Perdagangan
Eselon 1, Kemenko
CCS Eselon 2 / Eselon 3 Kementerian Perdagangan
Professional Regulatory Authority (PRA) di Indonesia: KKI dan Kemenkes
Healthcare Services SWG (HSSWG) Kementerian Kesehatan (Tim TKBJ-PMPK)
Negosiasi AFAS
Pembahasan MRAs,
domestic regulation, dll
AJCCM
AJCCD
AJCCN
Konsil Kedokteran, KKI Kemenkes RI
Konsil Kedokteran Gigi, KKI Kemenkes RI
Dit. Bina Pelay. Keperawatan Pusat Standarisasi, BPPSDM
➊ Membandingkan sistem pendidikan di 10 Negara anggota ASEAN
Sistem pendidikan kedokteran / kedokteran gigi bervariasi (berbasis pendidikan akademik, berbasis rumah sakit) Ada kesenjangan kurikulum pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, perlu petahapan penyetaraan “Core” kompetensi dokter/ dr.spesialis dan dokter gigi / drg.spesialis, melalui : (a) Pertukaran informasi dan penyetaraan kurikulum “FOREIGN (b) Pertukaran staf pengajar DENTAL (c) Pertukaran mahasiswa/co-ass/peserta PPDS/PPDGS STUDENTS EXCHANGE” (d) Ujian bersama untuk penyetaraan kompetensi Kerjasama saling pengakuan tenaga Profesi Dokter gigi Spesialis : Diprioritaskan secara bilateral antara cabang ilmu yang sama dan telah memiliki kemiripan sistem pendidikan, tidak secara multilateral.
2 Mengumpulkan Regulasi untuk Sertifikasi, Registrasi, Lisensi 3 Menginventarisasi Badan/otoritas yang berwenang mengatur
pendidikan, registrasi dan pelayanan kesehatan
Ada perbedaan Regulasi/peraturan, Kultur-budaya, Sosioekonomi,, Sistem Kesehatan Nasional, dan prosedur perijinan praktik kedokteran
4 Pertukaran informasi/Data melalui Website PMRA/PDRA
Penyediaan informasi : “Domestic regulations” “event-2 Conference/ seminar (CPD)” National website AMS . Pengembangan website “ASEAN Healthcare Services”
dan
KKI, 2013, DS,LD
Permenkes 67/2013
KKI, 2013, DS,LD
Dokter / dokter gigi WNA Praktik tanpa STR dan SIP ??
Keselamatan Pasien di tangan sejawat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Imigrasi Kemkes KKI Kemnakertrans IDI - PDGI Pemda Provinsi Pemda Kabupaten/Kota
Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA Pusrengun BPPSDM Kemenkes RI (KKI, MTKI, KFN, BUK, BPSDM, Lintas K/L) TIMPORA Pusat/Provinsi/Kab/Kota (Tim Pengawasan Orang Asing) Organisasi Profesi (Pengwil/Cabang) 22
Rekomendasi : Kepentingan Nasional
Para Pemangku Kepentingan perlu tetap memperhatikan “legalitas kompetensi dr/drg WNI/WNA untuk menegakkan “Patient Safety” di semua upaya pelayanan kesehatan termasuk kegiatan bakti sosial. Mendorong anggota profesi dokter/dokter gigi/perawat untuk menyelaraskan kompetensi dan meningkatkan kualitas profesi di tingkat domestik, dan tingkat regional agar mampu bersaing dengan negara ASEAN. Penguatan koordinasi antar institusi Pemerintah, TNI/POLRI, KKI, Organisasi Profesi di dalam Negeri dan jejaring di luar Negeri (ASEAN) untuk kerjasama dalam rangka “capacity building”.
Bagaimana
dengan kita pada institusi pendidikan tinggi?
Universitas mensupport kegiatan internasionalisasi dalam bentuk kucuran dana untuk mendukung kerjasama internasional dan kegiatan internasional Univ menfasilitasi MoU dalam bentuk pendampingan hukum (Biro Hukum) dan pendampingan isi MoU (Biro Kerjasama) Fakultas mengajukan proposal kegiatan untuk kegiatan internasionalisasi
Standar keg internasional, ex: 1. Minimal 5 Perti asing yang terlibat, 2. Hasil bisa keluar pada jurnal internasional, 3. Perti yang diundang adalah yang sdh MoU Proposal diverivikasi Tim Audit Univ Proposal dinyatakan lolos, dengan acc dana tertentu. Semua kegiatan Internasionalisasi dibawah kendali WR3 dengan membentuk Tim Internasionalisasi
Dekanat mengalokasikan dana tertentu untuk supporting program internasionalisasi Dekanat menjembatani proses MoU dari titik Prodi, sehingga sesuai standar Univ, demikian pula Dekanat menjembatani MoU pada Univ yang didowngrade kan pelaksanaannya pada Prodi (MoU top down dan MoU bottom up)
Selain untuk kerjasama yang melibatkan dosen, Dekanat mendowngrade kan kerjasama dosen dengan kerjasama kemahasiswaan (saat ini ada 16 titik kemahasiswaan pada FKIK, dengan 20 dosen pendamping lapangan) sehingga tercipta keselarasan program
Fakultas mempunyai beberapa PIC untuk program internasionalisasi, misal : 1. Kerjasama Munster Germany PIC dr Upi, SpOG 2. Kerjasama Taiwan PIC Dr Titiek Hidayati, MKes 3. Kerjasama Tokushima PIC Prof Niken 4. Selain itu KPA Prodi membantu pada level Prodi (ada 4 KPA Prodi: PSPD, PSPDG, PSIK, PF)
Selain KPA Prodi, Prodi juga mempunyai PIC untuk kerjasama PSPD: dr Imaniar MKes (KPA PD) untuk kerjasama secara umum dan dr Farindira MKes untuk kerjasama Student Exchange PSPDG : drg Omi MDSc (KPA PDG) untuk kerjasama secara umum, drg Likky SpKGA untuk Student Exchange umum, drg Aji MDSc utk SE Ladokgi,
Drg Ovi MDSc untuk SE Singapura dan Thailand, drg Erlina MDSc untuk SE Malaysia, drg Tita SpOrt untuk SE Cina. PSIK : Ns Wulan (KPA PSIK) dan Ns Arif (Promotion PSIK) PF : Bp Bimo (KPA PF) Pada prinsipnya, semua PIC pada level Prodi dikendalikan KPA, KPA melaporkan kepada WD2 FKIK
Contoh Kegiatan Internasionalisasi
IDSS
6 th Quality and quantity in medical dentistry care, and the spesific case, such as Atraumatic Restorative Treatment-ART, special need children and acupuncture. Philosophical
ground : Practical experience is golden
A. EDUCATIONAL PROGRAM: Topic for IDSS, in the Term of Reference was discuss with lectures. Instructor and lecturer from School of Dentistry UMY and from UGM and UI B. NON EDUCATIONAL PROGRAMME - Social Programs. City Tour (Malioboro, Sultan Palace, Water Castle), Prambanan Temple, Borobudur Temple, Ramayana Ballet , Camping &Village day (student gathering and intercultural activity), Sport (rafting, etc)
I hope this programme in concentration for: Promotive ( education both in school and society) Education system ◦ Preventive ( ex: flour application and sealant and early detection) ◦ Curative ◦ Rehabilitative
Strength : Programme IDSS 6th with evaluation, special event , membership in IADS. Cheap (500 euro, 3 weeks) UGM 440 euro 2 weeks Opportunity : Support from Faculty 17 millions (finance, lecture, and facility) Support Dr Irene, Prof Niken, Dr Tetiana, Dr Dewi, Dr Sagiran, drg Lia+drg Fifin (7 lecturers) UGM 2 lecturer Weakness : More energy (effort) & publication and new comer (Dental Student Club UGM 1st at 2-4 August 2015)
Threat : deadline and committee consistency (internal)
1. 2. 3. 4.
WS IDSS, Collect the Team The bonding system, one lecture UMY for one speaker Marketing strategy Social (village, voluntary work, travel destination)
Activities : 1. Summer course/school. More social work or field work (legal aspec with KKI) 2. Lecture (Class with Profesor/expert) – 7 lecturer, 1 Proffesor 3. Tutorial (mini class with tutor) 4. Plenary and case presentations ? by participants 5. Skills laboratory activity and practicum (with dentist instructor) 6. Voluntary Work (Colaboration /Inter Profesional Education) 7. Visitation in Puskesmas, Posyandu, High School (UKGS in SMP Kesatuan Bangsa) 8. Touring / social program, sight seeing
IDSS : 7 August – 24 August 2015 (3 Weeks)
