kpud-sultraprov.go.id,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

LAPORAN KINERJA 2016 Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari – Sulawesi Tenggara Website : http//kpud-sultraprov.go.id, email : [email protected]

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016

1


Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-NYA lah sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai wujud Pelaksanaan Amanat Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015/ tanggal 11 Desember 2015 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi juga sebagai gambaran kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selama Tahun 2016 ini. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat banyak kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, masukan dan saran masih sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan Kinerja ini di tahun yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam lingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari, 20 Januari 2017 SEKRETARIS

H. SYAFRUDDIN,


2


Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban menyampaikan pelaporan setiap tahunnya. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu organisasi yang memiliki tanggungjawab membawahi 17 (Tujuh Belas) Satuan kerja KPU Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pengelolaan kinerja KPU menjadi lebih baik dan terarah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan, oleh karena itu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam mencapai target kinerja di Tahun 2016 ini Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dihadapkan pada persoalan yang menyangkut tata kelola organisasi, masalah pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia baik yang terjadi dalam lingkup internal maupun dalam cakupan wilayah dibawah Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, baik yang menyangkut masalah kedisiplinan dan juga masalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia diberbagai Satker maupun dalam lingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara itu sendiri, Namun dari segala tantangan dan hambatan tersebut diatas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mulai melakukan beberapa pembenahan–pembenahan dan melakukan persiapan dalam pelaksanaan Pemilukada, walaupun KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menyelenggaran Pemilukada namun ada 7 (Tujuh) Satker KPU Kabupaten/Kota yang masuk dalam cakupan wilayahnya yang menyelenggarakan Pemilukada serentak, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tetap membantu dan mendukung pelaksanaan tahapan tersebut agar nantinya Penyelenggaran Pemilikada tersebut berjalan lancar, damai dan sukses. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 01/Kpts/KPU. Prov.026/I/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019 dan juga Prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan


3


adil juga harus tetap ditegakkan, untuk itu beberapa sasaran strategis yang ada dan juga terdapat indikator terpenuhi secara efektif dan efisien, indikator kinerja itu meliputi : 1. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu; 2. Persentase KPU Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal; 3. Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu; 4. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi; 5. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik; 6. Persentase draft Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Perangkat Regulasi KPU; 7. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP; 8. Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Setelah melakukan berbagai macam modernisasi organisasi yang dilakukan oleh KPU dalam pencapaian kinerja yang memudahkan Pekerjaan Penyelenggara Pemilihan dan juga memudahkan akses publik atas proses pemilihan, yaitu dengan adanya beberapa sistem aplikasi, Sistem yang diciptakan KPU yang berimbas juga kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yaitu berbagai sistem Informasi penyelenggaraan Pemilihan yang di buat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP) dan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG), kembali KPU di tahun 2016 membuat suatu layanan digitalisasi data yaitu berupa e-PPID yaitu suatu layanan pengelolaan publik untuk mengakses informasi seputar kepemiluan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID) dimana pada tahun 2016 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan launching pembentukan PPID dan juga

e-PPID yang diresmikan secara

langsung oleh Ketua KPU RI Bapak Husni Kamil Manik sebagai bentuk keseriusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melayani informasi publik kepada masyarakat yang haus akan informasi tentang kepemiluan dan Pelayanan Publik e-PPID Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan penghargaan paling terbuka informasi terbaik ketiga dari KPU sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016

4


memberikan motivasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melangkah lebih baik lagi di tahun yang akan datang, juga di tahun 2016 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kursus kepemiluan yang dibuka secara umum kepada masyarakat, sebagai upaya melibatkan masyarakat khususnya dikalangan anak muda atau kelompok Pemilih Pemula dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada. Kursus Kepemiluan yang diselenggarakan juga oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap Kepemiluan yang berasakan langsung, umum, bebas dan rahasia, sehingga masyarakat akan lebih punya progres terhadap kinerja KPU yang pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan umum. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 juga menjadi pilot project untuk Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yang memberikan acuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi lebih baik lagi. Kedepannya, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus berinovasi dan berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya, dan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pembina untuk 17 (Tujuh Belas) Satker KPU Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan kinerjanya.


5


HALAMAN JUDUL

1

KATA PENGANTAR .........................................................................................

2

RINGKASAN EKSEKUTIF...............................................................................

3

DAFTAR ISI .......................................................................................................

6

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….

7

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………... .

8

BAB I.

PENDAHULUAN ..............................................................................

10

A.

Latar Belakang ............................................................................

10

B.

Kedudukan Tugas dan Fungsi ....................................................

12

C.

Struktur Organisasi ................ ....................................................

14

D.

Sistematika Penyajian Lakip .......................................................

21

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................

22

A.

Sasaran RPJMN 2015-2019 ........................................................

22

B.

Rencana Strategis 2015-2019 .....................................................

26

C.

Rencana Kinerja Tahun 2016.......................................................

30

D.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ....................................................

31

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................

34

A.

Pengukuran Capaian Kinerja ......................................................

34

B.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .......................................

36

C.

Akuntabilitas Keuangan ..............................................................

54

BAB IV. PENUTUP...........................................................................................

58


6


Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1.1 2.1 2.2 2.3

Data Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ……………………......... RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ……………………… Terwujudnya Data Pemilih yang akurat ………………………………..... Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal ………………… Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan 2.4 Pemilu/Pemilihan 2.5 Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten ……………………… Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Mewujudkan Tugas 2.6 KPU ……………………………………………………………………….. Terwujudnya Draft Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi 2.7 Hukum Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku …………….. 2.8 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan ……………………………………. 3.1 Pengukuran Kinerja IKU Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara … Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU 3.2 Provinsi Sulawesi Tenggara ……………………………………………… Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Kabupaten/Kota yang 3.3 Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih Melalui Coklit dan Sistem Informasi ……………………………………. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Kabupaten/Kota yang 3.4 Menyelenggarakan Pemilihan Sesuai Jadwal ……………………………. Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Satker yang Mendistribusikan 3.5 logistik Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis,tepat mutu Pengukuran Kinerja terhadap Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap 3.6 Standar Kompetensi ………………………………………………………. Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana 3.7 Untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik . Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Draft Keputusan KPU yang 3.8 disusun Dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU ……………………………………………………………… Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Peningkatan Kualitas Penyusunan 3.9 Laporan Keuangan sesuai SAP …………………………………………… 3.10 Pengukuran Kinerja terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja ………………. 3.11 Akuntabilitas Keuangan …………………………………………………..


15 16 31 31 32 32 32 33 33 34 35 40 41 42 44 46 48 50 52 54

7


Grafik

1.1

Grafik

1.2

Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ………….

14

Jumlah PNS Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan 16 Tingkat Pendidikan ………………………………………………………… Tabel

1.3

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ……….


18

8


Gambar 3.1

Tahapan Daftar Pemilih Pada Tahapan Pemilu ………………. . ……… 37


9


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara

Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan

Pemilu.

Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh

rakyat.

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

KPU

dibantu

oleh Sekretariat KPU.

Sekretariat KPU sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK). LK Sekretariat KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemilu

adalah

diselenggarakan

secara

Republik

Indonesia

Indonesia

Tahun

Perwakilan

sarana demokratis,

berdasarkan 1945.

Rakyat,

pelaksanaan

Pancasila

Pemilu

Dewan

LUBER,

Perwakilan

JURDIL

dan

dilaksanakan

kedaulatan

rakyat

dalam

Undang-Undang untuk

Daerah,

memilih Dewan


yang

Negara

Kesatuan

Dasar

Republik

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

10


Daerah

Provinsi

dan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota

serta

memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah pusat yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Guna

mewujudkan

Penyelenggara

Pemilu

akuntabilitas yang

berkewajiban

untuk

melaporkan

melembaga

setiap

tahunnya

Pendayagunaan

Aparatur

Peraturan

Menteri

Birokrasi

Nomor

29

mempunyai hasil

Tahun

kinerja

kepada

Negara

Negara

publik, sumber baik

Reformasi

Pendayagunaan tentang

sebagai

pendanaan

secara

Presiden

dan

2010

KPU

Birokrasi

Aparatur

Negara

Pedoman

dari

tertulis,

melalui

Lembaga APBN

periodik

dan

Menteri

Negara

sesuai

dengan

dan

Reformasi

Penyusunan

Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, serta tercapainya instansi pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari good governance.


11


B.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum Pasal 67, Adapun tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut : a. Tugas Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi tenggara 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu. 2. Memberikan dukungan teknis administratif. 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu. 4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi. 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemili Kepala daerah dan wakil kepala Daerah Provinsi. 7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU provinsi. 8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan dan perundangundangan.

b. Fungsi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi. 2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi. 3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi. 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi. 5. Membantu perumusan , penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi.


12


6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi. 7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi. 8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi. 9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi. 10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu da pertanggungjawaban KPU Provinsi.

c. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. 2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi. 4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. 2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu. 3. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

e. Tanggung Jawab Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaanbarang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.


13


C.

Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Sumber Daya Manusia Dengan ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara juga didukung oleh Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu yang berintegritas . Jumlah Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 49 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pegawai dengan status diperbantukan, Pegawai dengan status organik dan juga Pegawai dengan status honorer (non PNS) dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini :

Grafik 1.1 Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

43%

24% DPK 33%

Organik Honorer

Pada grafik 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sejumlah 49 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : 1. Pegawai PNS dengan status diperbantukan (DPK), artinya Pegawai PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah, dengan jumlah 12 Orang atau 24%; 2. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 16 orang atau 33%; 3. Pegawai dengan status honorer (non PNS) adalah sebanyak 21 atau 43%.


14


Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 16 orang PNS organik dan 12 orang PNS DPK yang seharusnya berjumlah 35 orang PNS (Surat Edaran KPU Nomor : 6 tentang Pemetaan jumlah pegawai maksimal untuk KPU Provinsi) maka masih diperlukan tenaga honorer (non PNS) untuk membantu kerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam rentang waktu sepanjang tahun 2016 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Jumlah pegawai PNS yang berdasarkan Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan menurut data bagian SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Tahun 2016 ini mengalami perubahan disebabkan adanya mutasi dari Kabupaten/Kota dan juga yang meninggal, sehingga terjadi fluktuatif jumlah data Pegawai KPU Prov. Sultra sepanjang tahun 2016 ini, sebagai berikut Tabel 1.1 Data Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara No

Kelompok Jabatan Struktural

Jumlah

1

Eselon II

1 Orang

2

Eselon III

3 Orang

3

Eselon IV

6 Orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan 1

Golongan IV/d

1 Orang

2

Golongan IVb

3 Orang

3

Golongan IV/a

1 Orang

4

Golongan III/d

3 Orang

5

Golongan III/c

2 Orang

6

Golongan IIIb

15 Orang

7

Golongan II/d

2 Orang

8

Golongan II/b

1 Orang

Jumlah

28 Orang


15


Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1

Strata 3

1 Orang

2

Strata 2

3 Orang

3

Strata 1

16 Orang

3

Diploma 3

3 Orang

4

SMA

5 Orang

Bedasarkan status kepegawaian 1

PNS

28 Orang

2

Honorer.Non PNS (APBN)

21 Orang

3

Tenaga Kontrak (APBD)

12 Orang

Berdasarkan data tabel diatas jumlah Pegawai PNS berjumlah 28 Orang dengan jenjang pendidikan SMA, D3, S1, S2 dan S3, ini bisa dilihat pada grafik 1.2 dibawah ini :

Grafik 1.2 Jumlah PNS Sekretariat KPU Provinsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

16 16 14 12 10 8 6 4 2 0

1

3

3

Strata 3 Strata 2 Strata 1 Diploma 3

5

jumlah orang

SMA


16


Selain itu di Lingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masih dibantu oleh 12 tenaga Kontrak yang diperbantukan dari Pemerintah Daerah yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Sekretariat KPU Provinsi yang total jumlah keseluruhannya bisa dilihat pada tabel.1.1 diatas.

2. Struktur Organisasi Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai 3 (tiga) Bagian dan 6 (enam) Sub Bagian yang masing- masing bagian membawahi dua sub bagian, yaitu sebagai berikut : 1.

2.

3.

Bagian Program Data Organisasi dan SDM a.

Subbagian Program dan Data

b.

Subbagian Organisasi dan SDM

Bagian Hukum Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat a.

Subbagian Hukum

b.

Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik: a.

Subbagian Keuangan

b.

Subbagian Umum dan Logistk


17


Grafik 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA Hidayatullah, SH

1. 2. 3. 4.

ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA Andi Sahibuddin, S. Ag DR. La Ode Abd. Natsir. M, SE, M.Si Iwan Rompo Banne, S. Sos, M.Si Tina Dian Ekawati Taridala, SH, MH

SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DR. H. Syafruddin, SE, MTP

KEPALA BAGIAN PROGRAM,DATA,ORG & SDM

KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK Asri, S. Sos

Wasil, SP, ME

KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

Hajiruddin. B, S. Sos

STRUKTUR ORGANISASI KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM & DATA SEKRETARIAT KOMISI Helmi, S.Pi 1. Muh. Gani; 2. Asmah Yanti Latif, SE 3. Meryana Aisyah, S.IP

KEPALA SUB BAGIAN

1. Widi Astanto, A,Md;

KETUA 2. Juslan, S.IP;KPU

3. Sri Ayu Merdekawati, S.IP,M.Si

KEPALA SUB BAGIAN ORGANISASI & SDM Hasrin Maasa 1. Nirwana, SE 2. Aryanto Haeba, S.Sos 3. Iwan Kurniawan, SE

KEPALA SUB BAGIAN

HUKUM KEUANGAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA Taufik Ahmad, SH Abd. Kahar, B. Sc

1. 2. 3. 4. 5.

1. Irmawati, SE; 2. Firmawati, SH;

KEPALA SUB BAGIAN UMUM & LOGISTIK Baharuddin, S.Sos

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS & HUPMAS Samsu Agusdar. S, S.IP

Uddin Hamid, SE; Widyawati, S.Sos Amin. L; Isrim; Muh. Ilham Putra Ali, A. Md

1. Hatmawati, SH; 2. Yuyun Indrayani, SE;

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

Dalam grafik 1.3 struktur organisasi di atas terlihat bahwa Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi 3 (tiga) bagian, yakni Bagian Program, data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang membawahi 2(dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Data dan Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016

18


membawahi 2 (dua) Sub Bagian yakni Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Logistik serta Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang juga membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Bagian Hukum dan Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. A. Bagian Program, data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengolahan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia. Dalam menjalankan tugasnya, bagian ini memiliki fungsi : 1.

Penyiapan program dan pengolaan data.

2.

Penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas : 1.

Subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program.

2.

Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi dan tata laksana.

B. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik . mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik. Dalam melaksanakan tugas, bagian Keuangan, umu dan Logistik menyelenggarakan fungsi: 1.

Perencanaan dan pengolaan Keuangan

2.

Pelaksanaan urusan umum dan logistik

Bagian Keuangan , Umum, dan Logistik terdiri atas: 1.

Subbagian Keuangan, yang memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.


19


2.

Subbagian Umum dan Logistik, yang memiliki tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat. Dalam menjalankan tugas, bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, menyelenggarakan fungsi: 1.

Menyiapkan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

2.

Penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


20


D.

Sistimatika Penyajian LAKIP Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Dijelaskan

mengenai

Rencana

Strategis,

Rencana

Kinerja

dan

Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal KPU. BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV

PENUTUP Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan

kendala

utama

yang berkaitan

dengan

kinerja

Sekretariat Jenderal KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang


21


BAB II PERENCANAAN DAN perjanjian KINERJA

Sasaran RPJMN 2015 - 2019

A.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, maka KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut: 1.

Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;

2.

Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian indeks;

3.

Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;;

4.

Meningkatnya

keterbukaan

informasi

publik

dan

komunikasi

publik,

serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; 5.

Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.


22


Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, Swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi : a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; e. Fasilitasi peningkatan peran parpol; f. Penguatan

dan

pemberdayaan

organisasi

kemasyarakatan

untuk

keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis; i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog. 2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.


23


3.

Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; b. Pengembangan

Pusat

Pendidikan

Pemilih

dan

pengawasan

pemilu

yang partisipatif; c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada Politisi perempuan yang terlibat dalam politisi partainya; d. Pendidikan

politik

bagi

kelompok

perempuan,

politisi

perempuan,

penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal; f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia. 4.

Membangun keterbukaan informasi publik, yang ditempuh dengan strategi : a. Pengembangan

kebijakan

bidang

komunikasi

dan

informasi

termasuk

keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara

yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat

dipertenggungjawabkan; c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; d. Fasilitasi

untuk

mendorong

pemerintah

daerah

untuk

meningkatkan

partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;


24


e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; f. Penguatan

media

centre,

media

komunikasi,

media

publik

lainnya,

kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; g. Kampanye publik terkait reformasi mental; h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; i. Penguatan

Goverment

Public

Relation

(GPR)

untuk

membangun

komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat; j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi; k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers. 5. Mendorong

masyarakat

untuk

dapat

mengakses

informasi

publik

dan

memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media. 6.

Menguatkan

iklim

kondusif

bagi

berkembangnya

demokrasi

yang

beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Penyusunan Perturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik social; b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016

25


Terkait dengan kepemiluan bahwa tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun kedepan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khusunya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B

Rencana Strategis 2015-2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya

secara

optimal,

KPU telah

menerbitkan

Keputusan KPU

Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 d a n j u g a K P U P r o v i n s i S u l a w e s i Tenggara Strategis

Nomor

01/Kpts/KPU

Prov.026/I/2016

KPU P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a

tentang

Rencana

Tahun 2015-2019 dengan

berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. 1.

Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari organisasi KPU yang memiliki visi sebagai berikut: KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “menjadi penyelenggara

Pemilihan

Umum

yang

mandiri,

profesional,

dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “.


26


Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan

yang bersih,

efektif,

demokratis

dan

terpercaya

serta

peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut: a.

Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;

b.

Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, progesif, dan partisipatif;

c.

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

d.

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

e.

Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;


27


f.

Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;

g.

Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam mewujudkan visi dan mewujudkan misi tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah : a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Sulawesi Tenggara; d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu; e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel. Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan dalam RPJMN ke-3 Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijabarkan dalam Renstra KPU Tahun 2015-2019, maka sasaran strategis yang hendak dicapai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut :


28


1.

Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini 

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.

2.

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal 

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemmilihan sesuai dengan Jadwal.

3. Terwujudnya dukungan logistik dengan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan 

Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

4. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten 

Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi.

5. Terwujudnya dukungan sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU; 

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik.

6. Tersusunnya draft Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan; 

Persentase draft Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU 

Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP;



Nilai Akuntabilitas Kinerja


29


C.

Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak setiap tahun Rencana Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 20152019 yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini : Tabel 2.1 RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 SASARAN/INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

Sasaran 1 : Terwujudnya Data Pemilih yang Tekini Persentase KPU Kabupaten/Kota yang 100% memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu 7 Kabupaten/Kota Sasaran 2 : Terwujudnya Tahapan Pemilu Pemilihan Sesuai Jadwal Persentase KPU Kabupaten/Kota yang 100% menyelenggarakan Pemilihan Sesuai dengan jadwal 7 Kabupaten/Kota Sasaran 3 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaran Pemilu/Pemilihan Persentase Satker yang mendistriibusikan logistic 100% Pemilihan secara tepat sasaran , tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu. Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai 60% terhadap Standar Kompetensi. Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana 100% untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik. Sasaran 6 : Tersusunnya Draft Keputusan KPU serta Pendokumentasian informasi hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Persentase Draft Keputusan KPU yang disusun dan 100% diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitasi Keuangan dan Kinerja KPU. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP. Baik Nilai Akuntabilitas Kinerja


B

30


D.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, pada tanggal 14 Januari 2016 Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016.

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 diiliustrasikan dibawah Ini : 1. Terwujudnya Data Pemilih yang akurat, Indikator dan target sasaran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini : Tabel 2.2 Terwujudnya Data Pemilih yang akurat No.

Indikator Kinerja

Target

1.

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

100% 7 Kabupaten/Kota

2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal, Indikator dan target sasaran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini : Tabel 2.3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal No.

Indikator Kinerja

Target

1.

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Sesuai dengan jadwal.

100% 7 Kabupaten/Kota


31


3. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Indikator dan target sasaran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini : Tabel 2.4 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan No.

Indikator Kinerja

1.

Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.

Target 100%

4. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten, Indikator dan target sasaran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini : Tabel 2.5 Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten No.

Indikator Kinerja

Target

1.

Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

60%

5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU, Indikator dan target sasaran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini : Tabel 2.6 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Tugas KPU No.

Indikator Kinerja

Target

1.

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik.

100%


32


6. Terwujudnya Draft Keputusan KPU serta Pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan Perundang-Undangan, Indikator dan target sasaran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini : Tabel 2.7 Terwujudnya draft Keputusan KPU serta Pendokumentasian informasi hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan No.

Indikator Kinerja

1.

Persentase Draft Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU..

Target 100%

7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU, Indikator dan target sasaran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini : Tabel 2.8 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU No.

Indikator Kinerja

Target

1.

Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP.. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Baik

2.


B

33


BAB IIi Akuntabilitas kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2016 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk

keperluan

penilaian

akuntabilitas

kinerja,

maka

dilakukan

pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan- satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut: Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja IKU Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1.

2.

3

4.

Persentase KPU 100% 100% Kabupaten/Kota yang 7 7 memutakhirkan data Pemilih Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Tepat Waktu Persentase KPU 100% 100% Kabupaten/Kota yang 7 7 menyelenggarakan Pemilihan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal.

100,00%

100%

Persentase Draft Keputusan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.

100%

100,00%

100,00%

Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP

Baik

Baik

100%


34


Selain itu ditetapkan pula 7 (Tujuh) sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 melalui Perjanjian Kinerja (PK), sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2 di bswsh ini : Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA (1)

KINERJA TARGET (2)

REALISASI

% CAPAIAN (4)

(3)

Sasaran 1 : Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih Tepat Waktu melalui Coklit dan Sistem Informasi

100% 7 Kabupaten/ Kota

100% 7 Kabupaten/ Kota

100

Sasaran 2 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Persentase KPU Kabupaten/Kota yang 100% 100% menyelenggarakan Pemilihan sesuai 7 7 Kabupaten/ 100 dengan jadwal Kabupaten/ Kota Kota Sasaran 3 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilihan secara tepat sasaran, 100% 100% 100 tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu Sasaran 4 : Meningkatnya SDM yang berkompeten Persentase Kesesuaian Kompetensi 60% Pegawai terhadap Standar Kompetensi

88%

68

Sasaran 5 : Tersusunnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan 100% 100% 100 Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik. Sasaran 6 : Tersusunnya Draft Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan Persentase Draft Keputusan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.

100%

100%


100.00%

35


INDIKATOR KINERJA (1)

KINERJA TARGET (2)

REALISASI

% CAPAIAN (4)

(3)

Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai Akuntabilitas Kinerja

Baik

Baik

100%

B

CC

CC

Berdasarkan tabel diatas dari 8 (delapan) indikator kinerja ada 6 (enam) target yang bisa terpenuhi sedangkan dua lainnya tidak bisa memenuhi target.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2016. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2016 dapat dijelaskan, sebagai berikut: Sasaran 1

Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

Untuk menuju Pemilu yang Demokratis setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Partisipasi Pemilih mempunyai peran dalam Masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Tingkat Partisipasi Pemilih dipengaruhi oleh akurasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih. Dalam rangka mensukseskan Pemilukada Serentak untuk 7 (Tujuh) KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada serentak di Tahun 2017, maka pada sasaran Terwujudnya Data Pemilih yang terkini, maka dapat di ukur melalui indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih Tepat Waktu melalui Coklit dan Sistem Informasi Untuk memperoleh data yang terkini dan akurat, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur


36


dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebelum data diturunkan untuk coklit KPU RI melakukan sinkronisasi basis data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Dinas Pencatatan dan Sipil (Dukcapil) disandingkan dengan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir informasi

data pemilih

(Sidalih).

Setelah

melalui

sistem

data tersebut disandingkan maka data

diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota melalui aplikasi Sidalih untuk dilakukan pencocokan dan penelitian di lapangan oleh petugas pantarlih yang kemudian disusun ketingkat KPU Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar penetapan daftar pemilih agar dapat diakses masyarakat melalui website. Untuk hal tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memonitoring dan memastikan data Pemilih dari 7 (Tujuh)

KPU Kabupaten/Kota yang akan

menyelenggarakan Pilkada Serentak di 2017. Dan pada Tahun 2016 sudah dilaksanakan sesuai tahapan Daftar Pemilih Pemilukada yang bisa dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini : Gambar 3. 1 Tahapan Daftar Pemilih Pada Tahapan Pemilihan


37


Dalam rentang tahun 2016, pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, 7 (Tujuh) KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak telah melakukan langkahlangkah antisipatif dan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi Pemilih melalui serangkaian program kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yaitu : 1.

Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); Dalam Pengolahan DP4, kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan oleh KPU RI pada tanggal 12 Juli – 18 Agustus 2018 dengan mengundang semua Satker Penyelenggara Pemilukada Serentak Tahun 2017, dan penyampaian hasil analisis DP4 dan hasil Sinkronisasi tersebut berdasarkan Program tahapan dan jadwal sesuai PKPU RI Nomor 3 Tahun 2016 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU RI Nomor 7 Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 13 – 16 Agustus 2014, dan pengumuman hasil analisis DP4 pada tanggal 18 Agustus 2016.

2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih : a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS; Program ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus s/d 07 September 2016, setelah memperoleh hasil DP4 dan hasil sinkronisasi yang dilakuakn oleh KPU RI dan tahapan selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih kedalam model A-KWK. Daftar Pemilih yang telah disusun tersebut selanjutnya disampaikan kepada PPS melalui PPK. b. Pemutakhiran;  Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP;  Pencocokan dan Penelitian;  Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;  Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat desa/Kelurahan dan penyampaiannya ke KPU Kabupaten/Kota;  Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;  Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016

38


 Penyampaian DPS kepada PPS;  Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS;  Perbaikan DPS;  Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;  Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;  Penyampaian Rekapitulasi HasilPerbaikan tingkat Desa/Kelurahan DPS hasil perbaikan kepada Kabupaten/Kota;  Daftar Pemilih Tetap  Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupate/Kota ditetapkan sebagai DPT  Penyampaian DPT kepada PPS;  Pengumuman DPT oleh PPS;  Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Penetapan DPS Pilkada Serentak untuk 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;  Rapat Evaluasi DPT dan persiapan DPT antara KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota  Rapat Persiapan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Kampanye Media Massa;  Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih serta Pengadaan dan Pendistribusian Logistik;  Rapat Koordinasi antara KPU, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Pemda/Pemkot, Panwas dan PPK;  Tindak lanjut Surat Edaran KPU RI 506, 556 dan 569  Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)


39


Indikator Keberhasilan dari Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih Tepat Waktu melalui Coklit dan Sistem Informasi untuk 7 (Tujuh) KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini : Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi No 1 1.

2016

Indikator Kinerja Utama 2

Realisasi 2015 3

Target

Realisasi

4

5

6

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data Pemilih Tepat Waktu melalui Coklit dan Sistem Informasi

100%

100%

100%

100%

Capaian Realisasi

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Persentase 7 (Tujuh) KPU Kabupaten yang sudah melaksanakan pemutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi pada Pemilukada Serentak Tahun 2015 sebesar 100%, artinya seluruh DPT sebesar 637.095 pemilih yang telah melalui proses coklit DPS dan melalui aplikasi SIDALIH. Namun ada satu Kabupaten yang melakukan Pemungutan Suara Ulang di Tahun 2016 yaitu Kabupaten Muna yang pada Pemungutan Suara Ulang I Jumlah DPT sebesar 1.889 Pemilih dari 2 Kecamatan dan jumlah DPT pada PSU Jilid 2 sebesar 1202 Pemilih untuk 1 Kecamatan, sedangkan jumlah DPT untuk 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilukada Serentak di Tahun 2017 DPT sebesar 624.727 yamg semuanya yang sudah masuk ke Pemutakhiran Data menggunakan Aplikasi SIDALIH. seluruh Kabupaten/Kota menetapkan Berita Acara penetapan DPT sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga target 100% dapat tercapai. Adapun permasalahan di Kabupaten/Kota yang


40


sering terjadi pada saat penginputan data yaitu masalah jaringan dan masalah wilayah kerja yang tidak punya akses jaringan terutama di daerah Pulau atau Daerah Otonomi Baru. Rekomendasi ke depannya agar pelaksanaan pemutakhiran data melalui coklit dan sistem informasi dapat dilengkapi juga dengan infrasuktur yang memadai.

Sasaran 2

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Pelaksanaan Pemilukada serentak di Tahun 2015 menyisakan satu Kabupaten yang melaksanakan Pemilukada Ulang yaitu salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pemungutan Suara sampai dua kali di Tahun 2016, yaitu Kabupaten Muna walaupun melaksanakan Pemungutan Suara sampai dua kali tapi Pelaksanaannya berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu di bulan juni 2016 dan untuk selanjutnya tahapantahapan sudah dilaksanakan oleh 7 (Tujuh) KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal

.Pengukuran

Kinerja

Terhadap

Persentase

KPU

Kabupaten/Kota

yang

Menyelenggarakan Pemilihan sesuai Jadwal dan tahapan dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilihan Sesuai dengan Jadwal No 1 1.

2016


Realisasi 2015 3

Target

Realisasi

4

5

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal

100%

100%

100%


Target 2019 6

100%

Capaian Realisasi 7

100%

41


Pelaksanaan Pemilukada berlangsung pada tanggal 09 Desember 2015 Pelaksanaan Pemilukada yang untuk pertama kali diselenggarakan dimana ada 7 (Tujuh) Kabupaten di Sulawesi Tenggara yang melaksanakan dan penyelenggaraannya berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sehingga realisasi sebesar 100% tercapai, walaupun diantara 7 (Tujuh) KPU Kabupaten yang menyelenggarakan menyisakan satu Kabupaten yang melakukan Pemungutan Suara Ulang, tetapi setelah melalui proses yang tidak lama Penyelenggaraannya dilakukan di Bulan Juni Tahun 2016 sehingga target 100% terealisasi. Sasaran 3

Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Pada Tahun 2017 Penyelenggaraan Pemilukada serentak akan dilaksanakan kembali oleh 7 (Tujuh) KPU Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara diantaranya ada 3 (Tiga) Kabupaten Baru atau Daerah Otonomi Baru yang baru pertama kali melaksanakan Pemilukada. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pembina untuk Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada akan membimbing dan memonitoring tahapan Pendistribusian logistik dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat jumlah jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat.Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan Logistik Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu dapat dilihat pada tabel 3.5 Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, No 1 1.


Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Realisasi 2015 3

2016 Target

Realisasi

4

5

100%

100%

100%


Target 2019 6

100%

Capaian Realisasi 7

100%

42


Sasaran ini dimaksudkan bahwa

pendistribusiaan Logistik pada Pemilukada

kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada serta inventarisasi sarana dan prasarana yang akan digunakan pada Pemilu sudah secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Untuk pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2016 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Pembinaan dan pelatihan mengenai informasi kebutuhan Pemilu untuk 7 (Tujuh) KPU Kab/Kota se Sulawesi Tenggara ; 2. Melakukan bimbingan teknis penyusunan peta distribusi logistik pemilu Kepada KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada sebagai bentuk Pelaporan KPU kab/Kota atas berapa banyak jumlah kebutuhan yang akan diperlukan KPU Kab/Kota nantinya dalam menghadapi Pemilu; 3. Memonitoring langsung ke KPU Kabupaten/Kota untuk mengetahui sejauh mana Pengelolaan Logistik bisa sampai ke sasaran; Sasaran 4

Meningkatnya SDM yang berkompeten

Dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, ada berbagai cara yang dilakukan KPU adanya Program Beasiswa Tata Kelola Pemilu, ujian alih status dan Pelaksanaan diklat berbasis kompetensi (competence based training) CBT, yang memperhatikan : 1. Standar Kompetensi; 2. Kurikulum/Silabus Kompetensi; 3. Program Diklat berbasis Kompetensi; 4. Sertifikasi melalui uji Kompetensi; Cara pengukuran indikator ini dengan menyandingkan pegawai yang telah mengikuti diklat dengan keseluruhan jumlah pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Untuk menuju kearah Indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya SDM yang berkompeten meningkatkan kedisiplinan maupun menyelenggarakan berbagai Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016

43


atau Pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi. Pengukuran kinerja dapat dilihat pada indikator kinerja terhadap kesesuaian standar Kompetensi pada tabel 3.6 dibawah ini. Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Terhadap Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi. No 1 1.


Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

Realisasi 2015 3

80%

2016 Target

Realisasi

4

5

60%

88%

Target 2019 6

Capaian Realisasi 7

90% 68%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 ada dua orang Pegawai yang lolos dari 4 Orang yang mengikuti tes dalam Program Beasiswa S2 tata Kelola Pemilu, ada 4 Pegawai yang mengikuti Diklat PIM IV dan 10 Orang yang mengikuti Diklat Perbendaharaan yang dari 10 Pegawai dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang dikirim mengikuti Pelatihan tersebut ada 9 Orang yang lulus sehingga persentase 80% terealisasi.Sedangkan pada tahun 2016 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang diikuti oleh 40 Peserta dari 18 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se – Sulawesi Tenggara yang mengikuti hanya 3 orang yang berhasil lulus, dan ada 4 Pegawai yang mengikuti Diklat PIM IV bagi Pegawai yang sudah menduduki jabatan Kasubag. yang sehingga pencapaiannya tidak memenuhi target namun target di tahun 2019 Target Kompetensi Pegawai juga dinilai bagi yang menduduki jabatan Sekretaris, dan ada tiga orang Sekretaris yang melakukan seleksi jabatan yang berhasil dilantik yaitu Sekretaris KPU Kota Kendari, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana dan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan. KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara masih minim jumlah Sumber Daya Manusia apalagi ditambah adanya Daerah Otonomi Baru yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016

44


masih memerlukan Sumber Daya Manusia yang berkompeten yang berpengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan. Alternatif solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah : 1. Mengikutsertakan Para Pegawai untuk mengikuti berbagai Pelatihan/Diklat teknis yang diselenggarakan KPU ; 2. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai dilingkup Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota guna meningkatkan kinerja; 3. Berkoordinasi dengana KPU RI bentuk Pelatihan buat Pegawai yang akan dilaksanakan baik di KPU Provinsi maupun yang diadakan KPU RI; 4. Penjadwalan ulang Pelaksanaan diklat teknis di KPU agar tidak berbenturan dengan kegiatan lain di KPU RI; 5. Memperbanyak jumlah Peserta dalam setiap Diklat agar kompetensi Pegawai bisa lebih banyak;

Sasaran 5

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Prasarana

Guna

Sebagaimana perintah Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas untuk memberikan dukungan teknis administrative dan membantu pelaksanaan tugas Komisioner KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Gedung Kantor yang sudah menjadi hak milik KPU,Kendaraan Roda dua maupun roda tiga yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai sebagai sarana dan prasaran dalam kelancaran tugas-tugas juga KPU Provinsi mulai melakukan renovasi terutama bagian Aula Kantor yang digunakan dalam berbagai Kegiatan yang dilakukan KPU dan Gudang untuk sarana penyimpanan arsip dan dokumen.


45


Indikator Keberhasilan dari sasaran tersusunnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU dapat dilihat dalam tabel 3.7 dibawah ini Tabel 3. 7 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik.. No 1 1.


Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik.

2016

Realisasi 2015 3

100%

Target

Realisasi

4

5

100% 1 Gedung, 2 Mobil dan 5 Motor

100% 1 Gedung, 2 Mobil dan 5 Motor

Target 2019 6

Capaian Realisasi 7

100%

100%

Sarana dan Prasarana merupakan alat penunjang dalam penyelesaian kegiatan dan pekerjaan di KPU Prov. Sultra sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan baik. Untuk itu diperlukan pengelolaan Sarana dan Prasarana perkantoran agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik berupa administrasi maupun teknis dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien. KPU Provinsi memiliki Gedung yang menjadi Hak Milik KPU Provinsi sejak tahun 2010 yang setelah dibangun, di tahun 2011 KPU Provinsi sudah melakukan aktivitas kerja di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Khairil Anwar, No. 9 Kendari. KPU Provinsi juga memiliki kendaraan Roda dua Mobil dan juga 5 Motor yang diperuntukkan untuk kelancaran dan operasional Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang semuanya berasal dari KPU RI. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, maka di tahun 2016, KPU Prov. Sultra melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1. Perbaikan perkantoran yang sudah menjadi Hak milik KPU terus dibenahi dengan perbaikan Aula Kantor yang dilakukan dan membuat ruang e-PPID dan ada ruang teleconference. Bahkan ruang Aula diberikan hak nama Aula Husni Kamil Manik untuk


46


mengenang Ketua KPU yang telah meresmikan ruang PPID didalam Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. Melakukan penyimpanan dan perawatan sarana dan prasarana perkantoran, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kehilangan maupun kerusakan barang, 3. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran, yakni semua jenis sarana dan prasarana Perkantoran, yakni semua jenis sarana dan prasarana dicatat sebagai bukti tertulis atas pertanggungjawaban pengelolaan sehingga mudah melakukan pengecekan barang, pengawasan serta memudahkan jika dilakukan penghapusan barang; 4. Melakukan pelaporan atas sarana dan prasarana perkantoran, yakni melaporkan kondisi barang, apakah ada barang yang baru diadakan, dan keadaan fisik dari sarana dan prasarana tersebut. Untuk kegiatan sarana dan prasarana di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, maka diperlukan belanja modal dan Pengadaan belanja modal dalam tahun 2016 dilakukan melalui pengadaan langsung dan yang ditugaskan dalam hal ini adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), PPK dan juga Bendahara sedangkan mengenai pencatatan Barang dilakukan pada bagian Umum dan Logistik yang dilakukan melalui SIMAK BMN, Belanja Modal untuk Tahun 2016 sebesar 38.000.000,- yang digunakan untuk kebutuhan Sarana dan prasarana kantor.

Sasaran 6

Tersusunnya Draft Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Indikator keberhasilan dari sasaran tersusunnya Draft Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :


47


Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Draft Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU..

1 1.

2016


Realisasi 2015 3

Target

Realisasi

4

Persentase Draft Keputusan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.

100%

100.00%

No

5

Target 2019 6

Capaian Realisasi 7

100.00%

100%

100.00%

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU harus mengeluarkan sejumlah Peraturan demi terlaksananya Pemilihan yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta secara serentak Sesuai dengan kerangka regulasi, Peraturan KPU yang harus diterbitkan demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan terdiri dari 10 (sepuluh) Peraturan. Peraturan-peraturan ini menjadi

pedoman

bagi

Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta para Pemilih dalam melaksanakan atau mengikuti Pemilihan. Dalam menindaklanjuti setiap Peraturan-Peraturan yang dibuat oleh KPU RI maka kerangka regulasi yang dibuat oleh KPU Provinsi berimbas ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Peraturan yang telah ditindaklanjuti dari hasil Keputusan KPU RI. Keberhasilan dalam mencapai target indikator diatas didorong oleh faktor-faktor, sebagai berikut : 1.

Pembuatan SOP Penyusunan Peraturan yang dilakukan ke KPU Provinsi kemudian menindaklanjuti Ke KPU Kabupaten/Kota untuk membuat SOP per bagian dan perdivisi;

2.

Pembahasan yang intensif dalam menyusun isu-isu strategis rancangan peraturan;

3.

Peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait;

4.

Penyelenggaraan uji publik dan penyuluhan rancangan Peraturan;


48


5.

Penyelenggaraan FGD dengan pakar/ahli;

Meskipun tercatat Penyusunan dan harmonisasi Peraturan KPU mengalami peningkatan dari segi kualitas namun dalam pencapaian ini masih ditemui kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan, yaitu : a. Keterbatasan waktu untuk melaksanakan kajian dan pembahasan lebih detail karena padatnya jadwal yang ditetapkan dalam Tahapan Pemilu; b. Ketentuan dalam Undang-Undang yang menjadi Dasar hokum kadang bersifat multitafsir, sehingga mengalami kesulitan ketika menerapkankannya kedalam Peraturan KPU; c. Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hokum Peraturan KPU sehingga banyak Peraturan KPU harus dirubah Prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan

banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam

menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan public, konsultasi dengan DPR, Pemerintah serta instansi lain terkait, sehingga dari sisi waktu kurang efisien; d. Banyaknya peraturan yang harus disusun dalam waktu yang bersamaan dan ditambah dengan singkatnya waktu yang tersedia, membuat sumber daya manusia yang tersedia di Biro Hukum tidak mencukupi untuk mengerjakan pekerjaan penyusunan peraturan, hal ini menyebabkan pegawai harus mengerjakan pekerjaan hingga tengah malam, sehingga dapat berdampak pada kualitas produk hukum yang dihasilkan. e. kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan legal drafting. Agar tercipta Peningkatan Kinerja dalam Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU, maka pada Bagian Hukum melakukan upaya, antara lain: a.

Penyuluhan teknik Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU;

b.

Pembuatan Pedoman teknis tentang Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU;

c.

Melakukan evaluasi terhadap Peraturan dan Keputusan KPU yang telah diundangkan atau ditetapkan;


49


d.

Menambah sumber daya manusia yang memiliki Kompetensi Legal drafter.

Sasaran 7

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ditujukan sebagai pertanggungjawaban Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada masyarakat dalam mengelola dana APBN, pengukuran kinerja terhadap sasaran tersebut melalui 2 indikator Kinerja sebagai berikut : 1.

Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP Dalam meningkatkan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berupaya melakukan Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas Baik. Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota maupun dengan Eselon I di KPU RI serta pendampingan dari BPKP adalah satu cara membuat Penyusunan Laporan Keuangan menjadi berkualitas, adapun indikator kinerja keberhasilannya dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Terhadap Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP

No 1 1.

2016


Realisasi 2015 3

Target

Realisasi 5

Target 2019 6

Capaian Realisasi 7

4

Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Dalam Pencapaian target Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berupaya meningkatkan kualitas, Realisasi yang dilakukan KPU Provinsi adalah selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota maupun dengan KPU RI. Target di Tahun 2016 dapat tercapai dan selanjutnya target untuk pileg dan pilpres


50


KPU selalu berkomitmen selalu menampilkan Pelaporan Keuangan yang berkualitas sesuai SAP. Untuk meningkatkan target realisasi menjadi lebih baik, upaya yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah : 1. Melakukan Rekapitulasi Data Realisasi Pengeluaran baik di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan sekali; 2. Mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan minimal 2 (dua) kali setahun; 3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam Penyusunan Laporan Keuangan pihak – pihak terkait tersebut adalah : BPKP Provinsi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), KPPN, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan KPU Sultra serta KPKNL Kendari; 4. Membangun Komunikasi yang baik di tingkat Satker, antar Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel; 5. Meningkatkan koordinasi dan Supervisi di Tingkat Satker KPU Kabupaten/Kota untuk menghasilkan Laporan wilayah yang berkualitas dan bernilai baik; 6. Melakukan Koordinasi ke Tingkat Eselon I mengenai kebijakan-kebijakan yang terkait peningkatan kualitas Laporan Keuangan sesuai Undang-Undang yang berlaku; 7. Melakukan update segala jenis peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan keuangan guna mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Beberapa kendala yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan, yaitu ; 1. Kurangnya tenaga Pengelola Keuangan; 2. Masih banyaknya Pengelola Keuangan di KPU Kabupaten/Kota yang belum memiliki sertifikat Perbendaharaan atau masih perlu pembelajaran di bidang perbendaharaan. Upaya-upaya yang terus dilakukan KPU Provinsi untuk membuat Pengelolaan Keuangan menjadi lebih baik lagi yaitu :


51


1. Memberikan peluang kepada Pegawai yang berkompeten di bidang Keuangan; 2. Mengikutkan Pegawainya disetiap diklat Perbendaharaan yang diselenggarakan baik oleh KPU RI maupun KPU Provinsi; 3. Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pelaporan Keuangan setiap 3 bulan sekali;

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Birokrasi melalui Surat NomorB/3934/MPANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Dalam rangka peningkatan kualitas Kinerja yang lebih baik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selalu menargetkan kualitas kinerja menjadi Baik walaupun dalam realisasi di Tahun 2015 C namun di Tahun 2016 Kualitas kinerja meningkat menjadi CC. Pengukuran Target dan realisasi dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini : Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja No 1 1.

2016


Realisasi 2015 3

Target

Realisasi 5

Target 2019 6

Capaian Realisasi 7

4

Nilai Akuntabilitas Kinerja

C

B

CC

B

67%

Beberapa kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain sebagai berikut : a. Masih rendahnya Pemahaman Satuan Kerja di daerah terhadap pentingnya Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kerjanya; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016

52


b. Perlu sinkronisasi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja; c. Terbatasnya sumber Daya Manusia yang memiliki Pemahaman dalam menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014; d. Terlambatnya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan setiap Laporan baik Laporan Kinerja maupun Perjanjian Kinerja; Berdasarkan masukan dari Menteri PAN dan RB, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja KPU mendatang adalah: a. Melakukan perumusan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam penyusunan b. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik; c. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; d. Menyempurnakan penyajian informasi dalam LK di tingkat Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan unit kerja, khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta pembandingan data kinerja yang dapat diandalkan; e. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LK untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja f. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KPU untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. g. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai dalam menunjang kinerja Pegawai dan juga kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;


53


C.

Akuntabilitas Keuangan

Pada

Tahun 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

mendapatkan pagu

anggaran sebesar Rp 6.682.395.000,- yang dialokasikan untuk kelancaran kegiatan selama setahun, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan Pemilukada namun hanya memonitoring dan melakukan supervisi ke beberapa Kabupaten Penyelenggara Pemilukada serentak di Tahun 2015 dan juga Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Muna di Tahun 2016. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 ini dapat terlihat pada Tabel 3.11 di bawah ini : Tabel 3.11 Akuntabilitas Keuangan INDIKATOR KINERJA UTAMA (1)

KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

(%)

(2)

(3)

Sasaran 1 : Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini Persentase KPU 100% 100% Kabupaten/Kota yang 7 7 Kabupaten/ Kabupaten/ memutakhirkan Data Pemilih Kota Kota Tepat Waktu

Pagu

ANGGARAN

(Rp)

(Rp)

(4)

(5)

(6)

(7)

100.00%

251,271,000

245,713,980

97.79

(%)

Realisasi

Sasaran 2 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Presentasi KPU 100% 100% Kabupaten/Kota yang 7 7 100% 286,260,000 274,145,517 menyelenggarakan Pemilihan Kabupaten/ Kabupaten/K sesuai dengan jadwal Kota ota Sasaran 3:Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan secara tepat sasaran, 100% 100% 100% 34,486,000 30,879,200 tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Sasaran 4: Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap 60% 88% 68% 257,012,000 241,459,841 Standar Kompetensi Sasaran 5: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Persentase Tersedianya Sarana 100% 100% dan Prasarana untuk Memenuhi 1 Gedung, 2 1 Gedung, 2 100% Kebutuhan Kerja Pegawai yang Mobil dan 5 Mobil dan 5 791,223,000 776,362,040 Berfungsi dengan Baik Motor Motor


%

95.77

89.54

93.95 98.12

54


Sasaran 6: Tersusunnya draft Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undanga Persentase draft Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat 100% 100.00% 100.00% 97.61 49,470,000 48,289,000 waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Sasaran 7: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Baik Baik 100% 99.83 3,767,085,000 3,760,680,870 Sesuai SAP Nilai Akuntabilitas Kinerja B CC 67% 283,191,000 268,998,984 94.99

Dalam pencapaian sasaran strategis melalui 8 indikator kinerja, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkinerja secara efektif dan efisien pada 6 indikator kinerja sebagai berikut: 1. Persentase K P U Kabupaten/ Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu. Berdasarkan target kinerja sebesar 100% u n t u k

7

(Tujuh)

KPU

K a b u p a t e n / K o t a telah teralisasi 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 97,79%. 2. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pemilihan Sesuai dengan Jadwal. Berdasarkan target kinerja sebesar 100% u n t u k

7

(Tujuh)

KPU

K a b u p a t e n / K o t a telah teralisasi 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 95,77%. 3.

Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu. Berdasarkan target kinerja sebesar 100% telah teralisasi 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 89,94%.


55


4. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi. Berdasarkan target kinerja sebesar 50% telah teralisasi 68% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 93,95%. 5. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik. Berdasarkan target kinerja sebesar 100% telah

teralisasi 100% sehingga

capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 98,12%. 6.

Persentase draft Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. Berdasarkan target kinerja sebesar 100% telah



Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP. Berdasarkan target kinerja sebesar 100% telah



Nilai Akuntabilitas Kinerja. Berdasarkan target kinerja bernilai baik telah teralisasi CC sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,99%. Dalam dua tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Anggaran KPU Provinsi

Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan sebesar 91,4% dari tahun lalu. Secara keseluruhan untuk melihat perbandingan Anggaran dan Realisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 dan 2016, dapat dilihat pada tabel 3.12, dibawah ini :


56


Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2016

NO

ANGGARAN

PAGU

REALISASI

%

1

DIPA 076 2015

13.593.242.000

12.235.901.586

90,01

2.

DIPA 076 2016

6.682.395.000

6.402.338.739

98,48

Jumlah

20.275.637.000

12.242.303.924

91,01

Dilihat dari Pagu Anggaran di Tahun 2015 yang lebih besar dari Tahun 2016, karena peruntukan Dana Tukin KPU Kabupaten/Kota masih ada pada pagu Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Tahun 2016 sudah dialokasikan ke Satker KPU masing-masing Kabupaten/Kota. Dari dua tahun terakhir Realisasi tahun 2016 meningkat menjadi 91,01% . Dari alokasi dan belanja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang penggunaannya diperuntukkan guna pembelanjaan biaya operasional kantor dan kegiatan-kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan realisasi keseluruhan sejumlah Rp 6.402.338.739,- atau 98,48 % dari total Pagu DIPA tahun 2016.


57


BAB IV PENUTUP Kesimpulan Pengukuran dan evaluasi Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2016 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2015-2019. Di Tahun 2016 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tidak Menyelenggarakan Pemilukada namun sebagai Pembina untuk KPU Kabupaten/Kota selalu akan memantau perkembangan Pemilukada yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, dimana 7 (Tujuh) Kabupaten yang sudah menyelenggarakan Pemilukada di Sulawesi Tenggara di Tahun 2015 menyisakan satu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang sampai dua kali di Tahun 2016, namun PSU tersebut dapat berjalan sukses meskipun masih terdapat banyak permasalahan tetapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan tetap mendukung agar Pelaksanaan Pemilukada berjalan dengan damai. Dalam hal administrasi pengelolaan keuangan, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan senantiasa meningkatkan kinerjanya dengan sering melakukan Koordinasi Kepada KPU Kabupaten/Kota serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti KPPN, KPKNL, KPP serta BPKP Provinsi sehingga Pelaporan keuangan berjalan sesuai Standar SAP dan dapat menjadikan Pelaporan Keuangan menjadi lebih berkualitas. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga terlaksana dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dengan didukung oleh prasarana yang memadai dan dengan narasumber yang ahli dibidangnya sehingga meningkatkan kinerja dan pengetahuan Sumber daya Manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu.


58


Sarana dan prasarana perkantoran beserta inventaris kantor lainnya dicatatkan secara terperinci pada SIMAK BMN sehingga dapat dilaporkan setiap barang yang baru diadakan, barang yang rusak, masih terpakai maupun yang akan dihapuskan dan juga renovasi Gedung Kantor sebagai sarana dalam melaksanakan aktivitas perkantoran menjadi lebih baik. Akuntabilitas Kinerja lebih ditingkatkan, pemberian Nilai CC memberikan semangat untuk menjadikan kinerja menjadi Baik agar nantinya WTP bisa terwujud. Saran Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, maka adapun saran dan kritikan antara lain : 1. Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota Se - Sulawesi Tenggara harus lebih ditingkatkan demi kelancaran pelaporan baik itu dalam hal pelaporan keuangan, informasi data dll sehingga dapat terlaksana dengan tepat waktu tanpa adanya keterlambatan. 2. Lebih memperhatikan kompetensi, kualitas, dan keahlian Sumber daya manusia dengan meningkatkan kinerja pegawai sehingga masing-masing pegawai bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yakni memberikan sanksi tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin. 3. Meningkatkan administrasi pengolaan arsip-arsip perkantoran, baik dalam bentuk Hard Copy maupun menerapkan Sistem ADK atau Arsip Data Komputer yakni pengarsipan berbasis komputerisasi sehingga bisa memudahkan dalam pencarian arsip apabila dibutuhkan dikemudian hari.


59


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA Jalan Khairil Anwar No. 9 Kendari, Sulawesi Tenggara


60

kpud-sultraprov.go.id,

Recommend Documents