PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PULAU BERHALA SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KAWASAN ECO MARINE TOURISM (WISATA BAHARI BERWAWASAN LINGKUNGAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERDANG BEDAGAI, Menimbang
:
a. bahwa Pulau Berhala Serdang Bedagai merupakan satu pulau kecil terluar diwilayah Kabupaten Serdang Bedagai, memiliki potensi perikanan, pariwisata konservasi dan keanekaragaman hayati yang tinggi, sangat rentan terhadap aktifitas ekonomi dan merupakan interaksi kawasan terestrial (daratan) dan lingkungan laut; b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sebagaimana yang dimaksud dalam menimbang huruf ”a” di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pulau Berhala;
Mengingat
: 1.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the sea/ Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493); 4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); -1-
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Nasional Indonesia (lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 127 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PULAU BERHALA SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KAWASAN ECO MARINE TOURISM (WISATA BAHARI BERWAWASAN LINGKUNGAN)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : -2-
1.
Pulau Berhala Serdang Bedagai adalah Pulau Berhala yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara 30 46’ 38” LU dan 990 30’ 03” BT.
2.
Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Serdang
Bedagai. 3.
Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8.
Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai.
9.
Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai
10.
Kecamatan adalah Kecamatan Tanjung Beringin.
11.
Pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai adalah rangkaian kegiatan
yang
dilakukan
untuk
memanfaatkan
dan
mengembangkan sumberdaya alam Pulau Berhala Serdang Bedagai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Berhala Serdang Bedagai khususnya masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, secara terpadu dengan memperhatikan konsep Eco Marine Tourism. 12.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13.
Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
14.
Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
15.
Tourism yang dimaksud adalah wisata bahari dan wisata terestrial.
16.
Ecotourism adalah Perjalanan yang bertanggung jawab ke suatu daerah yang masih alami melakukan konservasi, dan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal;
17.
Wisata terestrial adalah kegiatan wisata dengan pemanfaatan lahan daratannya.
18.
Konservasi adalah usaha perlindungan, pelesterian dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan -3-
tetap
memelihara
dan
meningkatkan
kualitas
nilai
dan
keanekaragaman sumber daya alam.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai, Pulau Sokong Nenek dan Sokong Siembah sebagaimana kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
BAB III TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN PULAU BERHALA SERDANG BEDAGAI Pasal 3 Pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai dilakukan dengan tujuan : 1.
Menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan
2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, mengoptimalkan potensi perikanan, parawisata dan sumberdaya alam lainnya yang terdapat di Pulau Berhala Serdang Bedagai sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah; 3. Mengusahakan terwujudnya konservasi sumberdaya alam di Pulau Berhala Serdang Bedagai dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara berkelanjutan, melindungi jenis ikan dan terumbu karang yang mengalami kepunahan, menjaga kemurnian genetik, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem dan menjamin pemanfaatan plasma nutfah dalam rangka pelestarian sumberdaya ikan dan terumbu karang; 4. Memberdayakan kesejahteraannya.
masyarakat
dalam
rangka
Pasal 4 Prinsip pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai adalah : a. Wawasan Nusantara b. Berkelanjutan -4-
peningkatan
c. Berbasis masyarakat Dengan prinsip pengelolaan berdasarkan Wawasan Nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat, serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Pengelolaan harus dilakukan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada bidang-bidang sumberdaya alam dan lingkungan, infrastruktur
dan
perhubungan,
pembinaan
wilayah,
pertahanan
dan
keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya.
BAB IV AZAS, MANFAAT SERTA SASARAN Pasal 5 Dalam pengelolaan wilayah Pulau Berhala Serdang Bedagai harus berdasarkan asas legalitas, keadilan, demokrasi, keterpaduan, daya guna dan hasil guna, pelestarian dan asas kearifan lokal
Pasal 6 Manfaat pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai meliputi: (1) Terwujudnya
rencana,
penetapan
dan
koordinasi
prioritas-prioritas
pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya Pulau Berhala Serdang Bedagai; (2) Terlindunginya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan, serta perusakan habitat; (3) Berkembangnya sumberdaya di Pulau Berhala Serdang Bedagai bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis dan ekologis; (4) Terwujudnya akuntabilitas dan manajemen dalam pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai.
Pasal 7 Sasaran pengelolaan di Pulau Berhala Serdang Bedagai untuk :
-5-
(1) Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai; (2) Tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis Pulau Berhala Serdang Bedagai; (3) Terakomodasinya aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat pesisir terdekat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya Pulau Berhala Serdang Bedagai secara berkelanjutan (4) Memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan Pulau Berhala Serdang
Bedagai melalui pengurangan dan penghapusan kegiatan
penangkapan yang dapat merusak lingkungan; (5) Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat; (6) Terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perizinan usaha/kegiatan pembangunan di Pulau Berhala Serdang Bedagai.
BAB V PENGELOLAAN
Pasal 8 (1) Pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang a. Perikanan dan kelautan; b. konservasi; c. parawisata; (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, pengelolaan perikanan untuk kepentingan penagkapan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/ atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. (5) Pengelolaan parawisata meliputi wisata bahari dan wisata terestrial. (6) Pengelolaan konservasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melindungi bio-diversity yang ada seperti terumbu karang dan penyu laut. -6-
Pasal 9 Pengembangan Pulau Berhala Serdang Bedagai Pengembangan
Kawasan
Pulau
Berhala
Serdang
Bedagai
dapat
dikembangkan kegiatan – kegiatan konservasi, taman nasional laut, perikanan dan kelautan, wisata, dan daerah persinggahan/ tempat kapal berlabuh.
(1) Perikanan dan Kelautan a. Perairan Pulau Berhala Serdang Bedagai memiliki perairan yang potensi untuk penangkapan ikan.
Untuk tidak terjadinya penangkapan yang
merusak lingkungan khususnya biodiversity seperti terumbu karang perlu diatur daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan serta daerah dimana kapal-kapal penangkap ikan boleh melabuhkan kapalnya hal ini mengingat pulau Berhala Serdang Bedagai yang dikelilingi oleh terumbu karang yang sangat eksotik. b. Tidak boleh melakukan penangkapan ikan dengan alat apapun dan melabuhkan jangkar pada radius 1 (satu) mil laut. c. Kegiatan perikanan dan kelautan ini selanjutnya diatur dengan Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati.
(2).Eco Tourism Pengembangan pariwisata dikawasan Pulau Berhala Serdang Bedagai harus mengikuti kaidah -kaidah ekologis, khususnya adalah bahwa tingkat pembangunan secara keseluruhan tidak boleh melebihi daya dukung (carring capacity) suatu pulau, dampak negatif pembangunan (cross–sectoral impacts) hendaknya ditekan seminimal mungkin sesuai dengan kemampuan ekosistem pulau
tersebut
untuk
menenggangnya.
Selain
itu,
setiap
kegiatan
pembangunan usaha produksi yang akan dikembangkan di Pulau Berhala Serdang Bedagai seyogyanya memenuhi skala ekonomi yang optimal dan menguntungkan serta sesuai dengan budaya lokal. Kegiatan pariwisata adalah segala kegiatan bersifat santai dan menikmati segala elemen potensi alam tanpa merusaknya. Kegiatan pariwisata yang dapat dilakukan di Pulau Berhala Serdang Bedagai adalah Fishing (memancing), Snorkling, Kayaking, Diving (menyelam), Hiking (mendaki) dan lain-lain
-7-
1.
Panorama pantai dan laut lepas ( sunrise, sunset, dll ), panorama bawah laut pada kawasan kaya biota laut dan dapat dinikmati dengan menyelam, snorkling atau dengan kapal khusus berlantai transparan,
2. Kegiatan rekreasi aktif seperti diving, snorkling, jet ski, memancing, perjalanan mengelilingi pulau, berkemah, berjalan menelusuri pulau (Cave Adv.) dll. 3. Kegiatan rekreasi aktif seperti berjemur, bermain dipantai dll. 4. Atraksi hiburan dan tontonan seperti lomba renang, lomba selam, pertandingan olahraga air, dan panggung terbuka
(3). Daerah Persinggahan Kawasan Pulau Berhala Serdang Bedagai yang letak geografisnya strategis berada pada jalur pelayaran dan transportasi laut dapat dijadikan sebagai daerah persinggahan atau tempat labuh kapal dengan ketentuan tidak boleh melabuhkan jangkar pada daerah terumbu karang dan tidak boleh membuang air ballase serta alat tangkap ikan yang rusak di daerah terumbu karang.
BAB VI KEWAJIBAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN Pasal 10 (1). Setiap orang dan/atau badan hukum yang hendak melakukan usaha di Pulau Berhala Serdang Bedagai wajib : a. menyusun amdal jika kegiatan atau usaha yang dilakukan berdampak penting seperti pengubahan bentuk dan bentang alam pulau, eksploitasi sumberdaya alam, proses introduksi, jenis penerapan teknologi dan kegiatan yang mempunyai resiko tinggi b. akomodasi tidak boleh bersifat permanen dan diusahakan dibuat dari bahan alami seperti befax, tenda dan lain-lain c. jumlah pengunjung menginap/ bermalam yang diperbolehkan dalam waktu yang bersamaan tidak lebih dari 100 (seratus) orang mengingat daya dukung pulau. d. membuat
upaya
pengelolaan
lingkungan
(ukl)
dan
upaya
pemantauan lingkungan (upl) bila luasan atau lokasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan harus membuatnya. e. semua sampah yang dihasilkan dari para pengunjung harus dibawa pulang kedarat. -8-
f. dilarang membawa/ mengambil flora dan fauna dari pulau berhala serdang bedagai g. mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan masyarakat pesisir yang berdekatan dengan lokasi usaha tentang rencana usaha dimaksud. h. membuat rencana pemberdayaan masyarakat pesisir terdekat dengan pulau berhala serdang bedagai. i.
memperoleh rekomendasi dari instansi terkait seperti kecamatan, dinas perikanan dan kelautan dan dinas perhubungan dan pariwisata.
(2) Pemerintah Daerah memberikan perizinan pengusahaan di Pulau Berhala Serdang Bedagai setelah dipenuhinya kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tetap mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005. (3) Untuk pengembangan dan pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai bagi setiap pengunjung akan dikenakan tarif izin masuk yang akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
BAB VII PENDANAAN Pasal 11 (1)
Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini sesuai dengan perencanaan dan program yang akan dilakukan pada setiap tahun.
(2) Pendanaan untuk pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai diperoleh dari berbagai sumber antara lain retribusi, dana kompensasi dan sumber lainnya dari sektor kegiatan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII SANKSI Pasal 12 (1)
Bagi pengunjung yang melanggar keutuhan dan kelestarian akan dikenakan sanksi.
(2) Sanksi diberikan sesuai dengan peraturan dan Perundang undangan yang berlaku. -9-
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1)
Pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
program
pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dikoordinasikan Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi dan tetap mengacu pada Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005. (2) Pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan kepala daerah.
Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 17 Oktober 2006 BUPATI SERDANG BEDAGAI,
H. T. ERRY NURADI Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
- 10 -
OK. ARYA ZULKARNAIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2006 NOMOR SERI
- 11 -
- 12 -
