KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.04.1.24.11.12.7154 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
3.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
4.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
-2-
5.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara Online;
6.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
7.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Pertama
:
Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi.
Kedua
:
Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas: 1. 2. 3. 4.
Ketiga
:
Tim Pengarah; Tim Pelaksana; Kelompok Kerja (Pokja); Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, dibentuk Sekretariat.
-3Keempat
:
Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kelima
:
Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut: 1.
Tim Pengarah mempunyai tugas: a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; c. memberikan arahan dalam peningkatan sinergisme/kerjasama/koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan d. memberikan arahan dalam mengkonsolidasikan dan mobilisasi sumber daya untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.
Tim Pelaksana mempunyai tugas: a. merumuskan cetak biru Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam penyusunan cetak biru Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; c. melakukan kerjasama dengan Tim Kerja Nasional dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; d. melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas
-4-
Obat dan Makanan; f. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional; g. mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan pihak terkait jika diperlukan; dan h. mengadakan rapat jika diperlukan. 3.
Pokja mempunyai tugas: a. Pokja 1 Bidang Penataan Laksana, bertugas:
Organisasi
dan
Tata
1) menyusun Organization Right Sizing; 2) mengkoordinir pelaksanaan Quality Management System (QMS) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 3) membahas revitalisasi peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan; 4) memantau dan mengevaluasi kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 5) menyusun Pedoman Analisis Proses Bisnis di Badan Pengawas Obat dan Makanan. b. Pokja 2 Bidang Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, bertugas: 1) mengidentifikasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan 2) melaksanakan penyusunan peraturan perundangundangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. c. Pokja 3 Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, bertugas: 1) menyusun konsep Grand Design Human Capital Management (HCM) di Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2) menyempurnakan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan; 3) menyusun Perencanaan Pegawai (Formasi); 4) menyempurnakan Pedoman Kompetensi Individu Pegawai;
Assessment
-5-
5) menyempurnakan Kebijakan Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan; 6) menyusun Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja; 7) menyusun Pedoman Pola Karir Penempatan, Promosi, dan Mutasi);
(Sistem
8) menyusun Pedoman Pengembangan Data Base Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan; 9) menyusun Pedoman Evaluasi Jabatan; 10) menyusun Pedoman Analisis Jabatan; 11) menyusun Kepegawaian;
Pedoman
Pengendalian/Audit
12) menyusun Pedoman Pendidikan dan Latihan; 13) menyusun Kebijakan tentang Sistem Remunerasi Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan; 14) menyempurnakan kebijakan tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 15) menyusun kebijakan tentang Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri Sipil); 16) menyempurnakan kebijakan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 17) menyempurnakan Kinerja Pegawai;
kebijakan
tentang
Penilaian
18) menyempurnakan kebijakan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 19) menyempurnakan kebijakan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 20) menyempurnakan Kebijakan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 21) mengembangkan Pelatihan.
Sistem
Pendidikan
dan
-6-
d. Pokja 4 Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
Pengawasan
dan
1) mengelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2) menetapkan pedoman Integrated Planning and Budgeting; 3) mengkoordinir penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap unit kerja yang ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan; 4) merumuskan Kebijakan Bidang Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi; 5) melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan dan pemberantasan korupsi; 6) melaksanakan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja; 7) menyusun Modul penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU); dan 8) review Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU). e. Pokja 5 Bidang Pelayanan Publik (Perkuatan Sistem Pengawasan Pre Market dan Post Market, serta Pemberdayaan Masyarakat), bertugas: 1) memperkuat sistem Pengawasan Pre Market dan Post Market; 2) menetapkan evaluasi pengawasan;
kinerja
pelayanan
dan
3) menetapkan pedoman standar pelayanan dan pengawasan; 4) mengembangkan best practices peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan; 5) meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional; 6) memperkuat sistem pemberdayaan masyarakat; 7) mengumpulkan dan mengevaluasi pengembangan/pemberdayaan masyarakat;
data
-7-
8) berdiskusi dengan anggota Pokja lain tentang tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengawasan obat dan makanan; dan 9) berperan aktif untuk mendorong masyarakat menggunakan sumber daya yang ada dalam pengawasan obat dan makanan. f. Pokja 6 Bidang Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set), bertugas: 1) menyusun dokumen manajemen perubahan dan learning organization; 2) membentuk mekanisme Teknologi Informasi;
komunikasi
berbasis
3) mengkoordinir perubahan Mind Set dan Culture Set serta budaya kerja pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 4) melakukan internalisasi nilai-nilai etika, moral, dan agama dalam pelaksanaan tugas pada seluruh pegawai. g. Pokja 7 Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi bertugas: 1) melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Road Map dalam dokumen usulan Reformasi Birokrasi; 2) mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan; 3) melakukan koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim PMPRB Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 4) melakukan promosi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan data yang didapat dari hasil monitoring maupun data dari Tim PMPRB.
-8-
4.
Tim PMPRB meliputi: a. Inspektur, bertugas: 1)
penanggung jawab pelaksanaan PMPRB;
2)
memberikan sosialisasi kepada para pejabat dan staf masing-masing instansi;
3)
memimpin dan mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan survey di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4)
mengkoordinasikan Tim Asesor melakukan penilaian secara mandiri;
5)
melihat profil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6)
melihat rekapitulasi PMPRB Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7)
melihat profil PMPRB di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8)
mensetup data unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9)
mensetup Akun Asesor;
untuk
10) menunjuk Penugasan Asesor; 11) melihat penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; 12) memasukkan penilaian eksternal; 13) melihat penilaian eksternal; 14) melihat pengisian Rencana Aksi; 15) membuat Akun Pimpinan di Badan Pengawas Obat dan Makanan; 16) melihat kemajuan penilaian mandiri; 17) memimpin panel; dan 18) menyampaikan secara online hasil penilaian dan rencana perbaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
-9-
b. Asesor, bertugas:
Keenam
:
1)
memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan;
2)
menganalisis dan menilai bukti dan hasil survei;
3)
memasukkan data Rencana Perbaikan;
4)
membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan;
5)
mencetak Lembar Penilaian; dan
6)
menyampaikan laporan PMPRB ke Inspektur.
Khusus untuk Pokja, dalam pelaksanaan tugasnya: 1.
Mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
2.
Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan
3.
Mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan pihak terkait jika diperlukan.
Ketujuh
:
Tim PMPRB melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali disebutkan lain dalam Peraturan Pemerintah.
Kedelapan
:
Tim Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Kesembilan
:
Mekanisme hubungan kerja antar dan intern Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur tersendiri dalam bentuk petunjuk pelaksanaan.
Kesepuluh
:
Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Kesebelas
:
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku: 1.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.07.24.1.09.10.8566 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia; dan
-10-
2.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.243.05.11.2267 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keduabelas
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2012 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc. NIP. 19530612 198003 2 001 Tembusan: 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Menteri Keuangan. 3. Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 4. Yang bersangkutan.
