KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PETUNJUK PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TAHUN 2017 PEMANTAUAN PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN A. Dasar Hukum Kegiatan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satu indikator kerusakan lingkungan dapat dipantau dari perubahan tutupan lahan. Sejak tahun 2011, Kementerian Lingkungan Hidup (saat itu) menerbitkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tiga indikator dan salah satunya mengenai tutupan hutan. Dalam kurun tahun 2011-2015, indeks tutupan hutan semakin menurun. Kondisi tutupan hutan yang semakin menurun tersebut, diikuti dengan sebaran dan frekuensi kejadian bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Untuk memperbaiki kondisi ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan sasaran yang akan dicapai yakni indeks tutupan lahan meningkat dari nilai 59 menjadi 62. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlunya upaya meningkatkan kualitas tutupan lahan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, komponen masyarakat dan dunia usaha. Dalam UU 32 Tahun 2009, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 1. Perencanaan. 2. Pemanfaatan. 3. Pengendalian. 4. Pemeliharaan. 5. Pengawasan, dan 6. Penegakan hukum. Dengan ruang lingkup tersebut, upaya peningkatan kualitas tutupan lahan perlunya dilakukan melalui Pengelolaan Tutupan Lahan Berbasis Desa dan Perdesaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa melalui Kepala Desa berkewajiban untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Untuk pelaksanaan pengelolaan tutupan lahan berbasis desa dan perdesaan ini, dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan “Desa Hijau”. Memperhatikan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta Pemerintah Desa, tahapan pengelolaan tutupan lahan meliputi: 1. Penghitungan indeks tutupan lahan. 2. Pemantauan perubahan tutupan lahan. 3. Peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan tutupan lahan. 4. Penyusunan profil pengelolaan tutupan lahan provinsi. 5. Pengembangan model pembangunan desa hijau pada masing-masing provinsi. 6. Bimbingan teknis dan replikasi pembangunan desa hijau.
7. Monitoring dan evaluasi capaian pengelolaan tutupan lahan di provinsi dan kabupaten/kota. Untuk pelaksanaan tahapan tersebut, sebagian kegiatan dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi. Sebagai acuan dalam pelaksanaan dekonsentrasi, disusunlah petunjuk pelaksanaan dekonsentrasi dengan harapan adanya pemahaman yang sama sehingga dapat memberikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan. B. Ruang Lingkup Kegiatan Dekonsentrasi Ruang lingkup dekonsentrasi 2017 untuk kegiatan pemantauan perubahan tutupan lahan terdiri dari: 1. Pemantauan perubahan tutupan lahan. Pemantauan perubahan tutupan lahan dimaksudkan agar diperoleh data eksisting penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan, yang selanjutnya akan digunakan dalam pendekatan pengelolaan tutupan lahan. 2. Peningkatan kapasitas daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan tutupan lahan. Pengelolaan tutupan lahan melibatkan berbagai pihak, terutama kabupaten/kota. Untuk memaksimalkan peran berbagai pihak tersebut, dilakukan melalui peningkatan kapasitas daerah. 3. Penyusunan profil pengelolaan tutupan lahan. Profil pengelolaan tutupan lahan merupakan dokumentasi perkembangan perubahan tutupan lahan dengan berbagai respon Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. C. Keluaran (Output) Keluaran (output) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini berupa Profil Pengelolaan Tutupan Lahan Provinsi yang memuat informasi :
1. Indeks Tutupan Lahan a. Indeks Tutupan Lahan Provinsi. b. Kontribusi Indeks Tutupan Lahan Provinsi terhadap Indeks Tutupan Lahan Nasional. c. Kontribusi Tutupan Lahan Kabupaten/Kota terhadap Indeks Tutupan Lahan Provinsi. 2. Perkembangan Kondisi Tutupan Lahan. a. Penurunan Tutupan Lahan. b. Peningkatan Tutupan Lahan. 3. Peraturan dan Kebijakan untuk Mendukung Pengelolaan Tutupan Lahan. 4. Pendekatan Pengelolaan Tutupan Lahan. D. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi, dilakukan melalui beberapa tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan a. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan tim pelaksana kegiatan dekonsentrasi dimaksudkan untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Tim Pelaksana Kegiatan terdiri atas: : Kepala SKPD BLHD provinsi; • Penanggung Jawab : Kepala bidang terkait dengan kegiatan pengendalian • Ketua pencemaran dan kerusakan; : Kepala subbidang terkait dengan kegiatan • Sekretaris pemulihan; : a. Staf BLHD yang diberikan tanggung jawab • Anggota melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap aparat pemerintah kabupaten/kota dalam pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan; b. Staf BLHD yang diberikan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemetaan; c. Staf BLHD yang diberikan tanggung jawab melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kabupaten/kota dan masyarakat; d. Staf BLHD yang diberikan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pembinaan serta pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang potensial terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan; e. Staf BLHD yang diberikan tanggung jawab administrasi keuangan; f. Staf BLHD sebagai pendukung kegiatan; g. Unsur lain yang terkait dengan kegiatan dekonsentrasi; Tim Pelaksana Kegiatan bertugas: 1) Menyiapkan langkah-langkah kegiatan baik teknis maupun administrasi; 2) Membuat tahapan dan jadwal rencana kegiatan; 3) Melaksanakan kegiatan yang meliputi: − Pemantauan perubahan tutupan lahan. − Peningkatan kapasitas daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan tutupan lahan. − Penyusunan profil pengelolaan tutupan lahan. 4) Berkoordinasi dengan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka, khususnya Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembangaan; 5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai dengan format dan sistematika yang telah ditentukan. b. Penyelenggaraan Rapat Kerja Tim Pelaksana Rapat kerja ini dimaksudkan untuk membahas persiapan dan langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, meliputi: − penyusunan jadwal dan rencana kerja kegiatan selama satu tahun,
− penetapan lokasi prioritas dan identifikasi para pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, − penyiapan administrasi bagi operasionalisasi pekerjaan: persuratan dan keuangan, − penyiapan kebutuhan bahan, alat dan sarana bagi operasionalisasi pekerjaan di lapangan. 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terkait dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah tersusun dalam jadwal dan rencana kerja. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi: a. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan dengan instansi teknis terkait di provinsi dan kabupaten/kota. Rapat koordinasi ini dilaksanakan di provinsi dan dipimpin oleh Kepala BLHD yang dihadiri oleh dinas/instansi dan pihak-pihak terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Rapat koordinasi ini juga dapat dihadiri oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi nara sumber dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi ini. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi pemantauan perubahan tutupan lahan ini bertujuan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan arahan serta masukan dari berbagai pihak antara lain mengenai: 1) 2) 3) 4) 5)
Mekanisme pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. Mekanisme pengumpulan data dan informasi. Mekanisme koordinasi dengan kabupaten/kota. Upaya peningkatan tutupan lahan. Pengembangan program pengelolaan tutupan lahan di provinsi (tindak-lanjut kegiatan dekonsentrasi)
b. Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Koordinasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan setiap semester dan dapat diselenggarakan di Jakarta maupun di provinsi. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi agar sesuai dengan rencana kerja. Kegiatan ini juga untuk melaporkan realisasi hasil kegiatan per semester yang dituangkan dalam bentuk laporan semester. c. Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi 1) Pemantauan perubahan tutupan lahan. a) Metode pelaksanaan Dalam pelaksanaan pemantauan perubahan tutupan lahan membutuhkan keahlian/ketrampilan di bidang sistem informasi geografis, oleh karena itu pelaksanaannya dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut.
b) Langkah kegiatan Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam pemantauan perubahan tutupan lahan adalah sebagai berikut: 1. Tumpang tindih peta tutupan lahan dengan data penggunaan lahan dan data lainnya Output: Peta bahan verifikasi lapangan terhadap tutupan lahan. 2. Pembentukan tim dan pelatihan verifikasi Untuk keperluan verifikasi lapangan dibutuhkan tim verifikasi dan sebelum melaksanakan verifikasi dilakukan pelatihan terhadap anggota tim guna mempersamakan pemahaman pelaksanaan kegiatan verifikasi. 3. Verifikasi lapangan Verifikasi lapangan dilakukan dengan pengamatan visual di lapangan terhadap: - Penggunaan lahan dari setiap poligon tutupan lahan. - Penambahan tutupan vegetasi. - Penurunan tutupan vegetasi. Output: Database tutupan lahan. 2) Peningkatan kapasitas daerah kabupaten/kota Kemampuan dan keterampilan teknis aparat pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota terkait dengan pemetaan dan pengelolaan tutupan lahan masih belum memadai. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan tuntuan dan kebutuhan dalam melaksanakan pemantauan dan pengelolaan tutupan lahan. Beberapa kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis antara lain : a) Pemantauan perubahan tutupan lahan. b) Penyusunan rencana kegiatan untuk pengelolaan tutupan lahan. c) Database dan pembaharuan data tutupan lahan. 3) Penyusunan profil pengelolaan tutupan lahan provinsi Profil pengelolaan tutupan lahan merupakan output akhir dari pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi 2017. Profil ini disusun melalui koordinasi antar instansi (vertikal, provinsi dan kabupaten/kota). Beberapa kegiatan penyusunan profil pengelolaan tutupan lahan sebagai berikut: a) Penetapan Tim Penyusun. b) Pertemuan Tim Penyusun untuk penyusunan rencana kegiatan. c) Penyusunan draft profil pengelolaan tutupan lahan. d) Pembahasan draft profil pengelolaan tutupan lahan. e) Sosialisasi profil pengelolaan tutupan lahan. F. Pelaporan Kegiatan Realisasi kegiatan dituangkan dalam bentuk laporan yang berisikan uraian pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan Profil Pengelolaan Tutupan Lahan. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap semester dan laporan kemajuan kegiatan disampaikan tiap dua bulan.
Adapun outline dari pelaporan tersebut adalah sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Maksud dan Tujuan c. Sasaran d. Keluaran.
BAB II.
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN a. Tahapan Pelaksanaan b. Pemantauan Perubahan Tutupan Lahan c. Peningkatan Kapasitas Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Tutupan Lahan d. Penyusunan Profil Pengelolaan Tutupan Lahan Provinsi
BAB III.
REALISASI KEGIATAN a. Pemantauan perubahan tutupan lahan; berisikan data dan informasi hasil pelaksanaan pemantauan perubahan tutupan lahan. b. Peningkatan kapasitas daerah kabupaten/kota; berisikan tahapan dan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas. c. Penyusunan profil pengelolaan tutupan lahan; berisikan tahapan pelaksanaan penyusun, yang selanjutnya Profil Pengelolaan Tutupan Lahan dilaporkan secara tersendiri. d. Hasil Kegiatan; berisikan tentang realisasi program kegiatan, seperti nama kegiatan, waktu pelaksanaan, peserta yang terlibat, isi/materi kegiatan dan dokumentasi lapangan.
BAB IV.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI a. Kesimpulan b. Rekomendasi
Adapun outline Profil Pengelolaan Tutupan Lahan adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR (Gubernur) BAB I.
PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Maksud dan Tujuan c. Sasaran d. Keluaran.
BAB II.
INDEKS TUTUPAN LAHAN PROVINSI a. Indeks Tutupan Lahan Provinsi b. Kontribusi Indeks Tutupan Lahan Provinsi terhadap Indeks Tutupan Lahan Nasional c. Kontribusi Tutupan Lahan Kabupaten/Kota terhadap Indeks Tutupan Lahan Provinsi
BAB III.
PERKEMBANGAN KONDISI TUTUPAN LAHAN a. Penggunaan Lahan Eksisting (diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan perubahan tutupan lahan) b. Penurunan Tutupan Lahan (diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan perubahan tutupan lahan) c. Peningkatan Tutupan Lahan (diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan perubahan tutupan lahan) d. Kegiatan Penanaman (5 tahun terakhir)
BAB IV.
PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENDUKUNG PENGELOLAAN TUTUPAN LAHAN a. Peraturan Daerah - Rencana Tata Ruang Wilayah - Pemulihan Kerusakan Lingkungan - Lainnya b. Kebijakan - Pengelolaan kawasan lindung - Pengelolaan ekosistem - Lainnya
BAB V.
PENDEKATAN PENGELOLAAN TUTUPAN LAHAN a. Pengelolaan Hutan b. Pengelolaan Perkebunan c. Pengelolaan Pertambangan d. Lainnya
