Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
BP HN
Urgensi PeneliƟan dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Legal Research and Assessment of urgency The Establishment of legisla on)
Noor Muhammad Aziz, S.H., M.H., M.M. Kepala Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
lR ec hts V
ind
ing
Abstrak Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, peneli an merupakan aspek pen ng dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, disamping aspek dra ing. Karena bukan sesuatu yang mustahil apabila suatu undang-undang dibentuk tanpa didasari suatu riset yang komprehensif dan mendalam hasilnya akan menuai permasalahan baru. Tulisan ini akan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana manfaat peneli an hukum dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris ditemukan bahwa peneli an hukum sangat bermanfaat untuk mendukung Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tertentu, khususnya dalam menuangkan aspek-aspek berkaitan dengan masalah yuridis, sosiologis dan filosofis. Disamping itu Peneli an Hukum juga bermanfaat untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum yang lebih responsif tanpa keluar dari asas-asas pembentukan hukum. Oleh karena itu op malisasi hasil peneli an untuk pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan langkah-langkah yuridis dimana peneli an perlu dimasukkan dalam satu alur proses legislasi. Kata kunci: legislasi, naskah akademik, pengkajian, peneli an, kebijakan, poli k, sosiologis
na
Abstract In Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regula on of legisla on, research is an important aspect in the prepara on of legisla on, as well as aspects of dra ing. For it is not impossible if a law is based on established without a comprehensive and in-depth research results will reap new problems. his paper will raise issues about how the benefits of legal research in the ac vi es of the establishment of laws and regula ons. By using a juridical approach to empirical research found that the law is very useful to support the Academic Manuscript par cular bill, especially in the pouring aspects related to legal issues, sociological and philosophical. Besides, Legal Research is also useful to draw up development plans are more responsive law without depar ng from the principles of the legal establishment. Therefore, the op miza on results for the forma on of legisla on requiring judicial measures which research needs to be included in the legisla ve process flow.
Jur
Keywords: legisla on, academic dra , assessment, research, policy, poli cal, sociological
17
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
A. Pendahuluan1
dra
peraturan perundang-undangan. Hal
ini pen ng untuk dikaji lebih dalam karena
dari se ap
bukan sesuatu yang mustahil apabila suatu
pergerakan kehidupan, terlebih dalam hal
undang-undang dibentuk tanpa didasari
pengambilan suatu kebijakan. Karena dak
suatu riset yang komprehensif dan mendalam
dapat dipungkiri bahwa se ap kebijakan yang
hasilnya
akan dikeluarkan memerlukan perangkat
baru, misalnya ditolak masyarakat karena
pendukung se daknya terdapat
ga hal
bertentangan dengan persepsi masyarakat,
utama perangkat pendukung dari se ap
terdapat materi yang bertentangan dengan
kebijakan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM),
UUD yang menyebabkan diajukan judicial
Sumber Daya Barang, dan Perangkat Regulasi
review ke Mahkamah Kons tusi, atau sulit
(peraturan perundang-undangan).
diimplementasikan oleh aparat penegak
pada
merupakan komponen in
Penyusunan perangkat regulasi tentu menempel dari aspek-aspek pendukung
B. Permasalahan Dari latar belakang di atas, penulisan
No.10
Tahun
2004)
ini diarahkan untuk menjawab
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
beberapa
permasalahan sebagai berikut:
lR ec hts V
Undang-undang
permasalahan
hukum di tengah-tengah masyarakat.
lainnya dari suatu kebijakan. Undang-undang No.12 Tahun 2011 (sebagai penggan
menuai
ind
bukan merupakan sesuatu yang paralel dan
akan
ing
Regulasi
BP HN
dasarnya
Aspek
1.
Apa penger an peneli an hukum dan
perundang-undangan secara teknis telah
apa manfaat peneli an hukum dalam
mengatur tentang hal yang berhubungan
pembentukan peraturan perundang-
dengan tata cara penyusunan peraturan
undangan yang baik?
perundang-undangan. Teknis dan tata cara
2.
Bagaimana mekanisme yang tepat dalam
yang dituangkan dalam undang-undang
rangka op malisasi hasil peneli an
tersebut lebih banyak menyoro dari aspek
bagi kegiatan pembentukan peraturan
dra ing, padahal ada hal-hal yang pen ng
perundang-undangan yang baik?
yang perlu mendapat perha an, seper
di mana sumber-sumber atau bahan-
Berdasarkan permasalahan dan tujuan
undangan itu didapat atau peneli an apa saja
peneli an di atas, tulisan ini menggunakan
yang diperlukan sebagai bahan penyusunan
pendekatan
na
bahan untuk penyusunan dra perundang-
2
18
yuridis
empiris2,
yaitu
Tulisan ini diolah kembali dari makalah yang pernah Penulis sampaikan dalam Forum Dialog: Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional, tanggal 31 Maret 2011 di Medan, Sumatera Utara. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran sosiologis. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hal. 15.
Jur
1
C. Metode PeneliƟan
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
prinsip-prinsip umum.4 Peneli an sebenar-
gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan
nya merupakan terjemahan dari “research”.
hukum dalam praktek legislasi di Indonesia.
Penger an research awalnya digunakan
Pendekatan
mengkaji
untuk peneli an di bidang teknik dan ilmu
bagaimana ketentuan norma f diwujudkan
alam. Namun dalam perkembangannya
senyatanya di masyarakat. Peneli an ini juga
research juga mulai digunakan dalam ilmu
menggunakan pendekatan yuridis norma f3
ekonomi, ilmu-ilmu sosial dan terakhir
karena
sekunder
dalam ilmu hukum dan ilmu poli k.5 Dalam
sebagai sumber tambahan, berupa berbagai
peneli an yang dilakukan untuk bidang teknik
peraturan
dan
dan ilmu pengetahuan alam berbeda dengan
referensi dokumen lain yang terkait dengan
peneli an untuk bidang sosial. Peneli an
pengkajian, peneli an dan proses legislasi.
bidang teknik dan ilmu pengetahuan alam
menggunakan
empiris
data
perundang-undangan
ing
yuridis
BP HN
pendekatan yang digunakan untuk melihat
dak memberikan penilaian, tetapi yang
ini termasuk peneli an yang bersifat deskrip f
dikejar adalah obyek fitasnya karena hanya
anali s yakni akan menggambarkan secara
matema k dan ilmu-ilmu alam saja yang
keseluruhan obyek yang diteli
secara
dianggap dapat menghasilkan ilmu yang
sistema s dengan menganalisis data yang
obyek f. Sedangkan pemikiran dan peneli an
diperoleh.
di bidang-bidang lainnya, terutama yang
lR ec hts V
ind
Sedangkan dilihat dari sifatnya, peneli an
menyangkut kehidupan mental manusia, baik
D. Pembahasan
1. PengerƟan PeneliƟan Hukum dan Manfaat PeneliƟan Hukum Dalam Pembentukan Perundang-undangan
dalam masyarakat (seper sejarah, sosiologi,
Peneli an menurut Kamus Besar Bahasa
kegiatan ilmiah. Hal itu disebabkan manusia
Indonesia adalah kegiatan pengumpulan,
dan masyarakat terlalu cepat berubah-ubah,
pengolahan, analisis, dan penyajian data yang
sehingga sulit mengadakan eksperimen
dilakukan secara sistema s dan obyek f untuk
secara berulang-ulang, yang akan dapat
memecahkan suatu persoalan atau menguji
menghasilkan hasil peneli an yang sama.6
na
suatu hipotesis untuk mengembangkankan
hukum,
poli k
dan
sebagainya)
dak
mungkin menghasilkan ilmu, atau merupakan
Research yang semula dipakai dalam ar
peneli an yang digunakan bagi suatu tujuan
lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet. v, (Jakarta: PT Raja Gra indo Persada, 2001), hal. 13-14; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam dan Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hal.15. Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cetakan Pertama, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988). Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 96. Ibid., hal. 97.
Jur
3
sebagai perorangan (psikologi), maupun di
4
5 6
19
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
prak s (applied research) biasanya dikaitkan
e.
ka panjang dengan maksud menemukan
sehingga
“Research
hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan,
Development” atau peneli an dan
yang belum diketahui oleh bangsa-
pengembangan (Litbang) dan Perencanaan
bangsa lain di dunia, seper peneli an
(Planning). Namun sesuai perkembangannya
ruang angkasa.
dikenal
dengan
kata peneli an biasanya desertai dengan
f.
Service Research, yaitu peneli an untuk
kata keterangan atau kata yang menunjukan
memperoleh produksi dan mutu barang
tujuan
yang lebih baik, menyangkut peneli an
atau
kegunaan
peneli an
itu,
misalnya7:
materi, maupun yang mengenai orang,
ing
a.
organisasi dan struktur perusahaan atau
Basic Research, yaitu peneli an yang bertujuan
memperoleh
jawatan.
dasar-dasar
atau asas-asas baru suatu cabang ilmu ini dak secara langsung (tetapi hanya secara
dak langsung) bermanfaat
bagi prak k. Karena itu basic research murni. b.
Applied yang
menjadi
peneli an
Reseach,
dilakukan
yaitu
peneli an
dengan
maksud
supaya hasilnya secara langsung dapat
diterapkan ke dalam prak k atau di dalam proses produksi. Oleh karena itu peneli an terapan ini biasanya dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan
dan
jawatan-jawatan, bekerjasama dengan universitas-universitas. c.
Deskrip ve
Research/Survey,
yaitu
na
peneli an yang menganalisis data-data
yang dikumpulkan, serta melaporkannya sekedar untuk informasi baru. Diagnos c atau Prescrip ve Research,
Jur
d.
yaitu peneli an untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah.
Ibid., hal. 100-102.
materi
metodologi
peneli an yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diku p oleh
Sunarya
Hartono
menyebutkan
macam-macam peneli an yang dikenal yaitu
lR ec hts V
diterjemahkan
Berdasarkan
ind
tertentu, sehingga peneli an semacam
20
BP HN
dengan “development” atau pengembangan and
7
Offensive Reseach, yaitu peneli an jang-
peneli an historis, peneli an deskrip f, peneli an
perkembangan,
peneli an
kasus dan peneli an lapangan, peneli an korelasional,
peneli an
eksperimental
sungguhan, dan peneli an eksperimental semu atau peneli an ndakan. Sedang tugas ilmu dan peneli an adalah: a. b. c.
menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan; menerangkan
kondisi-kondisi
yang
mendasari peris wa; menyusun teori, ar nya mencari dan merumuskan dalil-dalil (hukum-hukum atau kausalitas mengenai hubungan antara kondisi yang satu dan kondisi yang lain, atau hubungan antara satu peris wa dengan peris wa yang lain);
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
es masi
e.
prediksi, dan
atau
proyeksi
ramalan, peris wa-
disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan (ar
yang ke-2 dari pandangan Soerjono
BP HN
membuat
peris wa yang akan (bakal) terjadi, atau
Soekanto), atau sebagai perilaku yang teratur
gejala-gejala yang akan mbul;
dan ajeg (ar yang ke-8), bahwa benar dapat
melakukan pengendalian atau peng-
dilakukan
arahan, yaitu melakukan
terhadap Hukum itu. Sedang apabila hukum
ndakan-
ndakan guna mengendalikan atau
peneli an
empiris
sosiologis
itu dianggap sebagai “petugas” (ar
ke-6),
mengarahkan peris wa-peris wa atau
proses (ar ke-7) sebagai lembaga hukum
gejala-gejala tertentu ke arah yang
(legal ins tu on), atau sebagai tata hukum
dikehendaki.
posi f (ar ke-4), peneli an hukum historis
Peneli an hukum sebenarnya berasal dari dua kata yaitu peneli an8 dan hukum9. memperoleh data dan informasi tentang norma atau kaedah hukum, bila sesuatu
materi hukum telah diatur dalam peraturan dan
hukum/kebutuhan
hukum
aspek-aspek
masyarakat
tentang sesuatu materi yang belum diatur
kemudian ingin untuk diatur sebagai ius cons tuendum.10
Melihat
peneli an
kasus,
banyaknya
penger an atas hukum, maka pendekatan peneli an yang dilakukan juga berbeda.
peneli an
korelasional atau peneli an kausal-kompara f dapat diadakan.11 Akan tetapi, peneli an perkembangan
(development research), peneli an dasar (basic research), dan peneli an terapan lainnya yang menyangkut hukum
daklah
dapat dilakukan menurut metode-metode
lR ec hts V
perundang-undangan,
deskrip f,
ind
Peneli an hukum adalah suatu proses untuk
ing
d.
peneli an
sosial,
tetapi
membutuhkan
metode peneli an yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan objek atau materi hukum itu sendiri, yaitu norma-norma hukum. Oleh karena itu, perlu sekali dibedakan antara peneli an hukum dan peneli an sosial.12
Apabila hukum dianggap sebagai suatu
9
Jur
10
Pengertian seperti yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkankan prinsip-prinsip umum. Sedang dalam kajian BPHN tentang Kedudukan dan Peranan Penelitian Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan dikatakan bahwa penelitian adalah suatu proses untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu. Soerjono Soekanto misalnya mengartikan hukum sebagai :1) Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum; 2) Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan; 3) Hukum dalam arti kaidah atau norma; 4) Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis; 5) Hukum dalam arti keputusan pejabat; 6) Hukum dalam arti petugas; 7) Hukum dalam arti proses pemerintah; 8) Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg; 9) Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja menambahkan bahwa hukum mempunyai arti Lembaga Hukum Masyarakat. BPHN, Pengkajian Hukum tentang Kedudukan dan Peranan Penelitian Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tahun 1999, hal.17. Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 118. Menurut Sunaryati Hartono saat ini memang banyak sarjana, baik dari kalangan sarjana sosiologi maupun dari kalangan sarjana hukum sendiri, masih mengira bahwa karena ilmu hukum dikelompokkan ke dalam ilmu-ilmu sosial, metode penelitian Hukum juga (harus) sama dengan metode peneltian yang digunakan untuk penelitian empiris sosiologis.
na
8
11 12
21
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
6) Penel an untuk mengetahui tentang
yang dilakukan antara lain dapat dibedakan
keadaan hukum yang sebenarnya
sebagai berikut13:
(penerapan hukum);
a.
peneli an
BP HN
hukum
Macam-macam
7) Peneli an tentang kesadaran hukum
Menurut bidang hukum yang diteli misalnya :
suatu golongan atau kelompok
1) Peneli an Hukum Adat;
masyarakat; 8) Peneli an
2) Peneli an Hukum Pidana;
menentukan
3) Peneli an Hukum Perdata;
kebijaksanaan pemerintah di dalam
4) Peneli an Hukum Dagang;
salah satu bidang hukum;
Hukum
Publik
9) Peneli an
ing
5) Peneli an Internasional;
Hukum
menyusun
(jangka panjang);
Adminstrasi
Negara;
c.
8) Peneli an Hukum Perselisihan; 9) Peneli an Hukum Agraria; 10) Peneli an Hukum Laut;
Menurut metode dan cara penulisan/
ind
7) Peneli an
untuk
rancangan Pembangunan hukum
6) Peneli an Hukum Tata Negara;
penyajian peneli an:
1) Peneli an deskrip f; 2) Peneli an editoral;
lR ec hts V
11) Peneli an Hukum Lingkungan; 12) Peneli an Hukum Angkasa; 13) dan sebagainya. b.
untuk
Menurut kegunaan hasil peneli an:
3) Peneli an
tentang
perwatakan
(charakterisketch); 4) Peneli an reflek f; 5) Peneli an eksplora f; 6) Peneli an kri s
1) Peneli an untuk keperluan pemeriksaan perkara di muka pengadilan,
Menurut Sunarya Hartono, kiranya sulit
yang dilakukan oleh: Polisi, Jaksa,
diterima, bahwa untuk sekian banyak macam
Pengacara, Hakim.
peneli an hanya satu metode peneli an
2) Peneli an yang dilakukan oleh
saja yang paling cocok dan benar. Hal ini
konsultan hukum untuk keperluan
dikarenakan ragam peneli an dan penulisan
negosiasi;
itu biasanya dak muncul dalam bentuk yang murni, tetapi menunjukan sifat condong
4) Inventarisasi Jurisprudensi;
ke arah (overheersend) salah satu bentuk
5) Penelitan
peneli an. Oleh karena itu kecenderungan
na
3) Inventarisasi Perundang-undangan; untuk
kepen ngan
Jur
pendidikan dan pengajaran;
13 14
22
Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 118-121. Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 121.
yang terjadi adalah14:
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Para peneli
dak menggunakan satu
metode peneli an dan/atau satu gaya
hukum dapat berlaku dengan baik ditengahtengah masyarakatnya. Kita
penulisan saja. Akan tetapi, para peneli menggunakan suatu kombinasi dari
efek fitas hukum tanpa membicarakan
beberapa metode peneli an dan gaya
lebih dahulu tentang hukum dalam tataran
penulisan secara serentak.
norma ve (law in books) dan hukum dalam
Metode-metode
peneli an
yang
dikombinasikan itu bergantung kepada: 1) subjek
peneli an
dak mungkin untuk mengukur
ngkat
bahwa efek fitas hukum adalah masalah
3) besar kecilnya dana peneli an;
pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh
4) sarana peneli an yang tersedia;
dengan cara memperbandingkan antara
5) tenaga peneli yang tersedia;
realitas hukum dalam teori, dengan realitas
ind
2) tujuan peneli an (objek peneli an);
7) lingkungan/tempat peneli
hukum dalam praktek sehingga nampak
dilaku-
kan.
keberadaan
sistem
sebagaimana
hukum
dikemukakan
nasional
oleh
W.
Friedman, yakni terdiri atas Materi Hukum (Legal Substance), Struktur (Legal Structure) Budaya
Hukum
(Legal
Culture).15
Di sisi lain sistem hukum juga dipahami akan
mencakup sarana dan prasarana dari hukum Sesuai
perbedaan antara keduanya. Untuk mencari
lR ec hts V
sistem biasanya akan melihat kepada
itu sendiri.
adanya kesenjangan antara keduanya16. Hukum dianggap dak efek f jika terdapat
Memandang hukum sebagai suatu
dengan
keberadaan
hukum
na
secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka
korelasi dari kedua teori tersebut dalam suatu sistem hukum nasional adalah dengan
Jur
melihat sejauhmana effek fitas suatu sistem
16
membandingkan kedua variable ini adalah efek fitas hukum. Donald Black berpendapat
6) waktu peneli yang tersedia;
15
tataran realita (law in ac on), sebab tanpa
(materi
peneli an);
dan
dak dapat menjelaskan tentang
ing
b.
BP HN
a.
solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum (das sein) dengan ideal hukum (das sollen) agar 2 (dua) variable (law in books dan law in ac on) menjadi
sama?
Pertanyaan
berikutnya
adalah manakah yang harus berubah dari kedua variable tersebut, apakah hukumnya yang harus diubah agar sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sebaliknya, yaitu ngkah laku masyarakat yang harus berubah
mengiku kehendak hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut
harus terlebih dahulu dilakukan peneli an hukum, apakah dalam bentuk peneli an hukum norma f atau peneli an hukum
Friedman W, Legal Theory, Fifth Edition, (New York: Columbia University Press, 1967). hal. 29. Soerjono Soekanto tentang Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, dalam buku Zulfadli Barus, Berϔikir Kritis dan Sistemik Dalam Filsafat Hukum, (Jakarta: CELS, 2004), hal. 48.
23
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
sosiologis. Peneli an hukum yang dilakukan bahan pustaka atau
karena adanya kesenjangan antara law in
data sekunder belaka dinamakan peneli an
books dan law in ac on, maka perubahan-
hukum norma f dan peneli an yang meneli
perubahan
data primer disebut peneli an hukum
dilakukan perubahan tentu harus dilakukan
sosiologis.17
peneli an.
mbal balik antara fakta hukum dengan
menemukan jawaban yang benar (right
fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai
answer) dan/atau jawaban yang tak sekali-
independent variable dan fakta sosial
kali keliru (true answer) mengenai suatu
dilihat sebagai dependent variable. Dengan
permasalahan hukum19. Peneli an akan
demikian peneli an jenis ini bermula dari
kian terasa diperlukan apabila kian banyak
norma-norma hukum baru menuju ke fakta-
saja permasalahan bermunculan dalam
fakta. Bila ternyata ada kesenjangan antara
kehidupan.
keduanya, maka yang harus diubah adalah
kehidupan sejalan dengan kian maraknya
fakta-fakta sosial agar sesuai dengan dengan
kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
keinginan hukum sebab diasumsikan bahwa
sehubungan dengan itu kian banyak pula
hukum telah lengkap dan final sehingga
bermunculan masalah-masalah di dalam
yang harus diubah adalah fakta sosialnya.
kehidupan hukum akan semakin banyak pula
Jadi, hukum di sini berfungsi sebagai alat
diperlukan peneli an dengan hasil-hasil yang
keter ban sosial. Itulah sebabnya peneli an
cermat, berketerandalan dan sahih untuk
ini disebut juga dengan peneli an hukum
menjelaskan serta menjawab permasalahan
doktrinal, sehingga bersifat kualita f.
yang ada20.
lR ec hts V
ind
norma f
ing
adalah seluruh upaya untuk mencari dan
hukum
kompleks
suatu
Menurut pandangan Sunarya Hartono,
diperkaya
dengan
peneli an hukum norma f, merupakan
dipergunakannya
metode
kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum.
dan teknik yang lazim dipergunakan dalam
Bahkan, peneli an hukum yang bersifat
peneli an
sehingga
norma f hanya mampu dilakukan oleh
peneli an
seorang sarjana hukum. Sebagai seorang
hukum
ilmu-ilmu
ilmu-ilmu
sosial,
dilakukannya
na
memungkinkan
hukum siologis atau sociological research.18
yang sengaja dididik untuk memahami dan
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV Radjawali, 1985), hal. 15. Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hal. 110. Soetandyo Wignyosoebroto, Sebuah Pengantar Ke arah perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II (Makalah), Disampaikan pada Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II, Juli 1995. Ibid.,
Jur 24
Semakin
sosial,
bantuan
kemungkinan
20
Sebelum
peneli an yang menganalisis hubungan
peneli an
19
diperlukan.
Menurut Soetandyo “Peneli an Hukum”
Dengan
18
pun
adalah
Peneli an
17
BP HN
dengan cara meneli
Bilamana terjadi inefek fitas hukum
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
apabila kita mencari asas hukum, teori
itu, peneli an hukum norma f bukanlah
hukum, dan sistem hukum, terutama
merupakan hal yang baru bagi dosen Fakultas
dalam hal penemuan dan pembentukan
Hukum. Akan tetapi, karena bertahun-tahun
asas-asas hukum baru pendekatan
terjadi salah paham, seakan-akan peneli an
hukum yang baru, dan sistem hukum
hukum yang bersifat ilmiah harus bersifat
nasional (yang baru).
Socio yuridis atau socio legal, rasanya kini
f.
undang, atau peraturan perundang-
metode peneli an norma f itu.21
undangan
(termasuk
keputusan-
keputusan)
yang
(legisla ve
dari
metode
ing
kegunaan 22
g.
sebagai berikut : Untuk
mengetahui
apakah
dan
atau
posi fnya mengenai suatu masalah yang
tetapi terlebih-lebih untuk menyusun
tertentu dan ini merupakan tugas semua
rencana jangka panjang.
dapat
menyusun
dokumen-
lR ec hts V
Untuk
norma f
dapat
putusan
peneli an, seper yang dapat dilakukan dalam
pengadilan, akta notaris, ser fikat,
kegiatan 1,2,3,4 dan 5. Peneli an seper itu
kontrak dan sebagainya) yang diperlukan
merupakan peneli an yang monodisipliner.
oleh masyarakat. Hal ini menyangkut
Akan tetapi, metode peneli an norma f
pekerjaan notaris, pengacara, jaksa,
tu dapat digunakan bersama-sama dengan
hakim,
metode peneli an lain, misalnya, bersama-
(seper
pembelaan,
dan
pejabat
(government
sama dengan metode peneli an sosial.
lawyers).
Untuk menulis makalah/ceramah atau
Hal ini merupakan condi o sine qua
non apabila kita hendak menyusun RUU
buku hukum.
atau
(lihat bu r 6), atau hendak menyusun suatu
menerangkan kepada orang lain apakah
rencana pembangunan hukum (bu r 7).
dan bagaimanakah hukumnya mengenai
Akan tetapi, dalam peneli an mengenai
peris wa atau masalah yang tertentu.
dampak suatu lembaga hukum dalam
Untuk melakukan peneli an dasar (basic
masyarakat, atau peneli an hukum yang
research) di bidang hukum, khususnya
menyangkut pembangunan hukum masa
dapat
menjelaskan
na
Untuk
Jur
e.
peneli an
digunakan sebagai satu-satunya metode
hukum
tuduhan,
d.
Metode
gugatan,
dokumen
c.
rencana-rencana
jangka pendek dan jangka menengah,
hukum
sarjana hukum. b.
menyusun
pembangunan hukum, baik rencana
mengenal
bagaimanakah
Untuk
ind
a.
baru
dra ing)
peneli an hukum norma f dapat dilihat
22
Untuk menyusun rancangan undang-
perlu disadari kembali betapa pen ngnya Beberapa
21
BP HN
menguasai disiplin hukum. Oleh karena
Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 139-140. Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 140.
25
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
depan (futuris k atau an sipatoris), juga
d.
Peneli an
hukum
untuk
menulis
makalah sebagai kerangka acuan diskusi
depan (futurologi), metode peneli an hukum
atau seminar.
norma f disamping metode peneli an sosial
e.
kegiatan-kegiatan
seper
itu
Peneli an hukum untuk menyusun naskah akademik suatu RUU baru.
atau metode peneli an sosial legal. Dengan demikian,
BP HN
diperlukan metode peneli an tentang masa
f.
Peneli an hukum untuk menemukan suatu kebijaksanaan (Policy) Pemerintah
merupakan kegiatan yang interdisipliner.
yang baru, yang sebaiknya diambil
Disamping hal-hal diatas, peneli an hukum masih dapat dibedakan menjadi
dalam
Peneli an
tertentu, misalnya peneli an hukum
monodisipliner
dan
Peneli an hukum interdisipliner23. Disamping
hukum Perhubungan, atau di bidang perumahan, dan sebagainya.
seper : di
bidang
hukum
untuk menentukan bidang hukum apa
untuk
mencapai
saja yang perlu dikembangkan dalam
jenjang kesarjanaan yang
tertentu
lima tahun mendatang supaya perangkat
(misalnya laporan pendidikan klinis
Hukum Indonesia siap menampung dan
hukum S1, S2, S3).
mengayomi berbagai kebutuhan yang
Peneli an hukum untuk pendalaman dan
akan mbul.
Peneli an
hukum
lR ec hts V
b.
Peneli an hukum untuk menentukan rencana pembangunan hukum, misalnya
(notaris,
pengacara, pejabat, jaksa, dsb). a.
g.
ind
Peneli an hukum dalam rangka tugastugas
yang
mengenai Kebijaksanaan di bidang
itu ada hal lain yang menjadi pembeda a.
pembangunan
ing
hukum
sektor
pengembangan ilmu hukum (penulisan,
Peneli an hukum tersebut dalam bu r 1,
untuk mempelajari asas-asas hukum
2, 3, 4, dan 5 biasanya merupakan peneli an
posi f atau untuk mengembangkan
hukum monodisipliner, walaupun ada juga
asas-asas hukum yang baru), termasuk
tesis (S2) atau disertasi (S3), monograf atau
peneli an dasar/Basic research).
makalah yang bersifat mul disipliner atau
Peneli an hukum untuk menyusun
interdisipliner.
bahan-bahan peneli an hukum yang
Akan tetapi, peneli an hukum untuk
baru, seper penyusunan inventarisasi,
menyusun naskah akademik RUU (bu r
ensiklopedi hukum, kamus hukum,
6) dan untuk menemukan kebijaksanaan
komentar
peraturan
apa yang diperlukan untuk pengembangan
komentar
sektor pembangunan yang tertentu (bu r
terhadap putusan pengadilan, dan
7), -apalagi untuk mengadakan perencanaan
sebagainya.
hukum atau legal planning (bu r 8) senan asa
na
c.
textbook, monografi, dan peneli an
terhadap
Jur
perundang-undangan,
23
26
Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 142-143.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
peraturan
(karena
masalah
peneli an hukum akan dapat memecahkan
kegunaan/manfaat RUU atau kebijaksanaan
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
yang bersangkutan) apabila peneli an ini
substansi peraturan perundang-undangan,
benar-benar ingin berbobot dan hasilnya
khususnya dalam menjawab aspek-aspek
dapat dilaksanakan.
yang berkaitan dengan masalah yuridis,
selalu
menyinggung
Disamping itu peneli an hukum juga 24
perundang-undangan,
karena
BP HN
harus merupakan peneli an interdisipliner
sosiologis dan filosofis. Selain itu, peneli an juga bermanfaat untuk menyusun rencana-
a.
Peneli an hukum murni, misalnya untuk
rencana pembangunan Hukum yang lebih
mengembangkan suatu teori.
responsif, baik rencana jangka pendek dan
Peneli an terapan yang lebih memen-
jangka menengah, dan terlebih-lebih untuk
b.
ngkan aksiologi seper
penyusunan
ing
dibedakan dalam :
menyusun rencana jangka panjang.
naskah akademik RUU, dan sebagainya.
Manfaat yang begitu besar dari peneli an
dibedakan
diharapkan dapat membantu para dra er
antara peneli an hukum yang merupakan
dalam pembentukan peraturan perundang-
peneli an:
undangan yang lebih responsif tanpa keluar
dapat
juga
ind
Selanjutnya
dari asas-asas pembentukan hukum. Dengan
a.
Sejarah Hukum;
b.
Hukum posi f;
c.
Perbandingan hukum; dan
d.
Hukum yang akan datang (futuris c).
lR ec hts V
kata lain bahwa hasil peneli an diharapkan mampu membentuk naskah akademik yang berkualitas karena di dalamnya memuat latar belakang pemikiran, landasan filosofis,
Berdasarkan
berbagai
penger an
dan pembagian peneli an hukum di atas maka para peneli
dapat memilih atau
menggunakan metode mana yang ideal
dalam suatu peneli an, yang pen ng hasil dan
peneli annya bermanfaat
peraturan
dapat
dalam
dipahami
pembentukan
perundang-undangan
na
bagaimanakah latar belakang mengenai
Jur
komprehensif
sebagai
bahan
secara Naskah
Akademik RUU. Peneli an hukum dirasakan peranannya dalam pelaksanaan penyusunan
24
suatu RUU, dan naskah akademik, juga berfungsi sebagai sarana informasi anali s, serta forecas ng atas suatu RUU sehingga kelak undang-undang yang dibentuk itu punya kualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat
yaitu
untuk mengetahui atau mengenal apa dan suatu masalah hukum tertentu
sosiologis, yuridis, dan tujuan pembentukan
2. Mekanisme dan OpƟmalisasi PeneliƟan Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Untuk mengetahui peran peneli an dalam penyusunan peraturan perundangundangan, maka sebaiknya diketahui apa
Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 144.
27
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan
a.
peneli an hukum ini, serta mekanisme
Tahap Pra-Legislasi.
BP HN
Dalam Tahap Pra Legislasi akan dilalui
pentahapan pembentukan legislasinya.
proses: (i) Perencanaan RUU; (ii) Persiapan
Berdasarkan hasil kajian BPHN dasar dari
penyusunan Rancangan Undang-undang
pelaksanaan kegiatan peneli an baru diatur
yang terdiri dari Pengkajian, Peneli an,
secara jelas semenjak tahun 1993, yaitu
dan penyusunan naskah akademik; (iii)
dalam TAP MPR No. II/MPR 1993 tentang
Teknik Penyusunan Rancangan Undang-
25
GBHN. Begitu juga dalam Peraturan Presiden
undang yang terdiri dari pengajuan Izin
Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang
Prakarsa kepada Presiden, Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rancangan
ing
Undang-undang
(RPJM) Tahun 2004 –2009 dikatakan bahwa
Kementerian, dan Sosialisasi Rancangan
kegiatan peneli an diperlukan dalam rangka
Undang-undang yang dilanjutkan dengan
pembentukan hukum, khususnya untuk
finalisasi penyusunan Rancangan Undang-
dapat lebih memahami kenyataan yang ada
ind
undang; dan (iv) Perumusan RUU yang terdiri dari Teknis Penyusunan Rancangan
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Undang-undang
Peraturan Perundang-undangan juga secara
Amanat Presiden kepada Ketua Dewan
implisit menyinggung mengenai peneli an
Perwakilan Rakyat. Jadi kegiatan peneli an
hukum ini.
dan pengkajian dilakukan pada tahap pra-
lR ec hts V
dalam masyarakat. Dalam Undang-undang
dikenal sebagai pembentukan peraturan
sebelum penyusunan naskah akademik
26
Pelaksanaan pem-
guna mendapatkan bahan baku untuk
bentukan peraturan perundang-undangan
menyusun naskah akademik dimaksud,
biasanya dilakukan dengan memperbaharui
kemudian dituangkan dalam naskah RUU
peraturan yang telah ada yang dikenal dengan
sebelum diserahkan ke DPR.
pembaharuan”
dan
membuat
peraturan yang sama sekali baru yang dikenal dengan “dimensi penciptaan”. Penyusunan
peraturan
perundang-
b.
Tahap Legislasi Dalam Tahap Legislasi akan dilalui proses:
(i)
Pembahasan
Undang-undang
pelaksanaannya terbagi dalam 3 ( ga) tahap,
Pengesahan RUU Oleh Presiden; dan
yaitu Tahap Pra-Legislasi, Tahap Legislasi,
(iii) Pengundangan Rancangan Undang-
dan Tahap Pasca Legislasi.
undang menjadi Undang-undang.
na
Oleh
Rancangan
undangan, khususnya undang-undang dalam
Jur 28
penyampaian
legislasi sebagai langkah pendahuluan
“dimensi
26
dan
Pembentukan hukum secara umum perundang-undangan.
25
Antar
DPR;
(ii)
Lihat : Pengkajian tentang Peranan dan Kedudukan Penelitian Hukum Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Puslitbang BPHN, Tahun 1999). Lihat Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
sosial, manajerial poli k, ekononomi, agama,
Tahap Pasca Legislasi Dan pada Tahap Pasca Legislasi akan
hankam dll. Dari pengkajian tersebut dapat
dilalui proses: (i) Pendokumentasian
tersimpulkan cara bagaimana kita sebaiknya
Undang-undang;
Penyebarluasan
mengatasi masalah hukum yang kita hadapi,
Undang-undang; (iii) Penyuluhan Undang-
mekanisme apa yang perlu di ngkatkan,
undang; (iv) Penerapan Undang-undang;
atau sarana dan prasarana yang diperlukan.27
dan (v) Harmonisasi Undang-undang.
Karenanya sebagian besar dari pengkajian
(ii)
BP HN
c.
hukum justru dimaksudkan untuk mengkaji : Melihat
tahapan
pelaksanaan
1)
penyusunan undang-undang di atas, maka
ing
terjadi di dalam masyarakat, dan
peneli an sebenarnya sebagai sub sistem penyusunan suatu undang-undang, yaitu
Masalah-masalah hukum apa yang bagaimana mengatasinya;
2)
pada tahap pra-legislasi, sebagai rangkaian
Bagaimana
mewujudkan
yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam
kita
dapat
dan
dan
harus
menyempurnakan
ind
Sistem Hukum Nasional kita, yang
sistem penyusunan undang-undang yaitu
mencakup
sebagai langkah pendahuluan. Dalam proses
Hukum, Lembaga dan Aparatur serta
penyusunan peraturan perundang-undangan
Sarana dan Prasarana Hukum;
3)
lR ec hts V
bagian yang menjadi sangat pen ng dan dak boleh terabaikan adalah melihat pada hasil-
hasil peneli an dan pengkajian serta naskah
4)
Budaya
Hukum,
Materi
Bagaimana kita dapat mempercepat proses pembangunan hukum; bagaimana kita harus merencanakan
akademik yang pernah dilakukan, karena hasil
pembangunan hukum Nasional kita dan
pelaksanaan dari ke ga kegiatan tersebut akan
menyusun
sangat menentukan kualitas dari rancangan
hukum Nasional jangka panjang, jangka
peraturan perundang-undangan yang akan
menengah dan jangka pendek;
disusun.
5)
Berdasarkan pola pikir dan kerangka
Rencanna
Pembangunan
memonitor dan mengevaluasi penerapan UU baru di dalam masyarakat;
pembangunan hukum yang disusun oleh
BPHN kegiatan pengkajian adalah kegiatan penginventarisasian berbagai permasalahan
materi
hukum yang
menyimpulkan, bahwa diperlukan peraturan
na
mbul di dalam masyarakat,
hukum
jika
hasil
pengkajian
njauannya bersifat inter
atau pranata atau hukum yang baru, maka
dan mul disipliner. Dalam pengkajian harus
dilakukan peneliƟan yang lebih menekankan
dapat diiden fikasikan berbagai dimensi
pada peneli an norma f, yang digabung
Jur
oleh karena itu
masalah yang melipu
27
Dalam kaitannya dengan pembentukan
aspek teknologi,
BPHN, Departemen Kehakiman RI, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang, 1995/1996, hal. 100.
29
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
pendekatan
sosio-legal
dan
perbandingan hukum28. Peneli an
baiknya, baik yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, maupun oleh
adalah
suatu
kegiatan
lembaga-lembaga peneli an lainnya.
yang dilakukan menurut metode ilmiah atau informasi, dan atau teknologi baru,
E. Penutup
1. Kesimpulan
membuk kan kebenaran atau ke dakbenaran hipotesa,
sehingga
dapat
dirumuskan
teori atau proses gejala alam atau sosial. Bertolak dari penger an peneli an tersebut, maka peneli an hukum bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang proses gejala sosial tentang aspek-aspek Data dan informasi itu dapat berupa
aspek-aspek hukum dari perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap
lR ec hts V
suatu materi yang telah diatur, atau dapat pula berupa aspek-aspek hukum/ kebutuhan
hukum baru masyarakat terhadap materi yang belum pernah diatur. Berdasarkan
data
dan
informasi
yang lengkap yang diperoleh dari hasilhasil peneli an/pengkajian hukum itulah kemudian dilakukan penyusunan naskah akademik dari
yang
suatu
akan
rancangan
menjadi
embrio
undang-undang.
Penyusunan suatu naskah rancangan undangundang yang dak didasarkan pada data dan
na
informasi yang lengkap dan akurat akan sulit
untuk dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi prak s maupun dari segi ilmiah.
Jur
Berdasarkan hal tersebut sangat perlu
peneli an hukum diefek
28
30
Ibid.
beragam
an dengan sebaik-
penger an
peneli an hukum, yang kesemuanya itu mengarah pada suatu proses mencari jawab atas permasalahan hukum. Peneli an hukum pada
dasarnya adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan
ind
hukum dari materi yang diteli .
a.1. Terdapat
ing
yang sistema k untuk menemukan data
BP HN
dengan
jawaban yang benar (right answer)
dan/atau jawaban yang tak sekalikali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan hukum
a.2. Manfaat dalam
peneli an
hukum
pembentukan
peraturan
perundang-undangan adalah untuk mendapatkan bahan baku (raw material) dari seluruh aspek baik yuridis, sosiologis maupun filosofis secara lengkap dan akurat yang kemudian dijadikan bahan untuk penyusunan
Naskah
Akademik,
dan dari naskah akademik tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dalam suatu rancangan undang-undang. Peneli an hukum tersebut akan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
substansi
perundang-undangan,
peraturan sehingga
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
hukum dimasukkan dalam satu alur
pembahasan di DPR, dan dapat
proses legislasi karena pengkajian,
memprediksi bahwa undang-undang
peneli an
tersebut akan dapat diterapkan
naskah akademik adalah kegiatan
secara efek f di masyarakat, atau
serumpun yang menghimpun data
dengan kata lain dapat membantu
dan
para dra er dalam pembentukan
penyusunan peraturan perundang-
peraturan
undangan.
memperlancar
perundang-undangan
BP HN
proses
dapat
informasi
yang lebih responsif tanpa keluar asas-asas
pembentukan
b. Sedangkan mekanisme dalam rangka op malisasi hasil peneli an bagi
langkah-langkah
juridis
ada untuk
mengakomodasi peran peneli an
lR ec hts V
secara lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan.
Di
dalam
aturan yang mengatur tentang Penyusunan Peraturan Perundangundangan saat ini belum disebutkan
secara lebih eksplisit mengenai
peneli an dan peran peneli an hukum. Padahal disadari bahwa
agar produk peraturan perundangundangan kita baik dan berkualitas
permulaan
a. Untuk efek fnya kegiatan-kegiatan peneli an hukum yang dilakukan, maka perlu diusahakan :
ind
kegiatan pembentukan peraturan perlu
bagi
2. Saran
hukum.
perundang-undangan
penyusunan
ing
dari
dan
1) koordinasi peneli an hukum; 2) peningkatan kemampuan tenaga fungsional peneli hukum;
3) adanya suatu sistem peneli an hukum yang baik; 4) adanya kesatuan faham di antara peneli
hukum mengenai
konsepsi atau metode yang semes nya dipergunakan dalam peneli an hukum untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan; b. Untuk lebih menjamin agar hasil peneli an
komprehensif dalam pembentukan
berguna dalam penyusunan, baik
peraturan
dalam naskah akademik maupun
na
perlu adanya mekanisme yang
yang
perundang-undangan
diawali
dengan
kegiatan
hukum
peneli
naskah akademik, yang kemudian
juga
dituangkan dalam dra
perundang-undangan.
Jur
lebih
rancangan undang-undang, para
peneli an, pengkajian, penyusunan RUU, atau
dapat
dianjurkan teknis
dra ing
memahami peraturan
dengan kata lain bahan-bahan kegiatan peneli an dan pengkajian
31
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
BP HN
DAFTAR PUSTAKA Barus, Zulfadli, Berfikir Kri s dan Sistemik Dalam Filsafat Hukum, (Jakarta: CELS, 2004)
BPHN, Departemen Kehakiman RI, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang, 1995/1996.
BPHN, Pengkajian Hukum tentang Kedudukan dan Peranan Peneli an Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tahun 1999.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Pertama, 1988).
ing
Friedman, W, Legal Theory, Fi h Edi on, (New York: Columbia University Press, 1967). Hartono, CFG Sunarya , peneli an Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994). CV Radjawali, 1985).
ind
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, Peneli an Hukum Norma f Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Soemitro, Ronny Hani jo, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1989) Wignyosoebroto, Soetandyo, Sebuah Pengantar Ke arah perbincangan tentang Pembinaan Peneli an Hukum Dalam PJP II (Makalah), pada Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum
lR ec hts V
Sebagai Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II, Juli 1995. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 1945 Beserta Perubahannya. Republik Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Jur
na
undangan.
32
