.*t
ci
;i"rtti :\j! ',
!.
,l
'+..j
PENGADITAN NEGERI SAUMTAKI
Jln. Ir. Soekarno, Telp.(091 S) 22174, Fax.(0918) 22175 Email :pn_saum laki@yahoo- co-id, Website :$rww-pn-saurn laki - go- id
.
SAUMLAKI
MTB
- 97654
KEPUTUSAI\I KETUA PENGADILAI{ I\IEGERI SAqMLAKI NOMOR : 05/SK/trffN/I/2016
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DALAM WILAYAH HT]KUM PENGADILAI{ IYEGERI SAUMLAKI
KETUA PENGADILAI\ IYEGERI SAI}MLAKI
Menimbang :
1.
)
Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 03 Tahun 2008, tentang Pbmbentukan Pengadilan Negeri Saurnlaki, yang secara efektif mulai dioperasikan tanggal 6 Oktober 2008 ; Bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap Perkara Perdata yang diajukan di Pengadilan;
Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki di Maluku Tenggara Barat dan Maluku Baxat Daya merupakan wilayah Keplrlauan yang terdiri dari banyak pulau dengan keadaan saftma tansporksi yang minim; 4. Bahrra sehubungan dengan flngka 2 dan 3 di atas, maka urttuk meuunjang kelancaraa penyelesaian perkara perdata pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, perlu ditetapkan besarnya panjar biaya perkara perdata serta radius / jank dengan Keputusan Ketua 3.
Pengadilan Negeri Saumlaki ; 5. Bahwa Penetapan Panjm Biaya Perkara Perdata sebagaimana pada angka 4 adalah urrtrft Perkra Perdata Gugatm dan Perkara Perdata
Permohonao; 6. Bahwa sehubrmgan dengan angka 2 dan 3 di atas, maka untuk menunjang kelancaran penyelesaian perkara perdata pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, pedu ditetapkan besarnya panjar
I
jarak dengan Keputusan Ketua Pengadilao Negeri Saumlaki ; 7. Bahwa Penetapan Biaya Sita Jaminan Perkara Perdata sebagaimana pada angka 6 adalahuntuk PerkaraPerdata Gugatan. biaya sita jaminan perkara perdata serta radius
Mengingat :
Nomor 04 Tahrn 2094, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentaog Ketenttran-Ketenttran Pokok Kekuasaan Kehakiman ; 2. Undang-Undang Nomor 04 Tahm 20A4, tenhng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I; 3. Undang-Undang Nomor 08 Talun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 02 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum ; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang.Keterbukaan Informasi 1. Undang-Undang
Publik; 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 04 Tahun 2008,
6. 7. 8.
' 9.
tentang Pemungutan Biaya Perkara; Surat Edaran Katua Mahkamah Agung R.I Nomor 09 Tahun 2A09, tentang Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkarapada Pengadilan ; Keputusan Ketua Pengadilan Tinggr Maluku No. 007/KPTlSWfill20A7 Maret 2207, Tentang Biaya Perkara Perdata Yang tanggal
6
DimohonkanBanding; Keputusan Ketua Mahkamatr Agung RI No. |
RI No. |<MN42/SK/VIIU2001
20 Agustus 2001 tentarg Perubahan Keputusan Ketua Mabkamah Agung Nomor : KMA/027NSWVI/2000 tentang Biaya
tanggal
Perkara dan Tata Usaha Negara yang dirnohonkan Peninjauan Kembali;
RI No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ; 11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkarapada Pengadilan; 12. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor lf44lI(MA/SKNll$20Jl tanggal Ja$uad 2011 tentang Pedornan Keterbukaan lnformasi di Pengadilan ; 13. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 551-839Tahun 2009 tertanggal 11 Desember 2009, tentang peruba&ran atas 10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
5
RI
:
Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor55l.2440-Tahun 2008, tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bagi Kendaraan Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan Dalam Wilayah Kebupaten Maluku' Tenggara Barat dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2009 tertanggal 15 Januari 2009, tentang Tarif Angkutan Penyebrangan Lintas Dalam Wilayatr KabupatenMaluku Tenggara Barat (Non Subsidi) ; 14. Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 551137/2A11 tertanggal 25 Februari 2011, tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bagi Kendaraan Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Memperhatikan
:
Hasi} Pertemnan Ketua Pengadilan Neggri Saumlaki dengan Paniter4 Wakil Paniter4 Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki.
MEMUTUSKAN Pertama
Besarnya panjar biaya Perkara Perdata untuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang besamya sebagaimana tersebut di dalam lampiran I ;
Kedua
Besarnya paqia biaya Pemanggilao Pihak B€rperkara untuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam lampiran II;
Keenam
Par$ar biaya Perkara tersebut
K€tujuh
Apbila dike,mudim ftari tdqpf kelsCinm dalan Surilr Keputtrsan
di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bag pata pihak Penggugat / Tergugat lebih dari I (satu) pihak, maka akan diadakm perhitungau kembali ; ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
DI TANG
DTTETAPKA}I PADA
:
SAUMLAKI
: 18 JATT{UARI2O16
kk",.t
.q-
Vs*rP"-.
NIP. 19630902 198503 2 402
.dti
LAMPIRAN I STJRAT KEPUTUSANI KETUA PENGAI'ILATI I\IEGERI SAT'MLAKI
NOMOR
: 05lStrUI(PN/Ir2016 TAI\IGGAL : 18 JAIIIUARI2016
PANJAR BIAYA GUGATAI\I DAIY PERIVIOHONAI\I WILAYAH KABUP.ATEN MALT}KU TENGGARABARAT No.
Wilayah Kecamatan
Urut
Besarnya Paniar Biaya Gugatan
Besaruya Panjar Biaya Permohonan
Kecamatan Tanimbar Selatan
Rp.800.000,-
Rp.300.m0,-
Kecamatan Wertamrian
Rp. 1.000.000,-
Rp.500.000,-
Kecamatan Wermaktian
Rp. 1.500.000,-
Rp.750.000,-
Kecamatan Selaru
Rp. 1.500.000,-
Rp.750.000,-
Kecamatan Kormomolin
Rp.2.000.000,-
Rp. 1.000.00t),-
KecamatanNirunmas
Rp.2.500.000,-
Rp. 1.000.000,-
Kecamatan Tanimbar Utara
Rp.2.500.000,-
Rp. 1.000.000,-
Kecamatan Yaru
Rp.2.500.000,-
Rp. 1.000.000,-
Kecamatan l[y'uar Labobar
Rp.2.500.000,-
Rp. 1.000.000,-
PANJAR BIAYA GUGATAN DAI\I PERITIOHONAI\I WILAYAH KABUPATEN
MALI]KUBARAT DAYA
No Urut
\Milayah Kecamatan
l.
KecamatanPP Babar
2.
Kecarnatan PP Babar
3.
Besanrya PanjarBiaya Gugatan
Besarnya Panjar Biaya
Pemohonan
Rp.3.000.000,-
Rp. 1.750.000,-
Rp.3.500.000r
Rp.2.000.000,-
Kecamatan Luang Sermarang
Rp.4.500.000,-
Rp.2.500.000,-
4.
Kecrrmatan Leti
Rp.4.500.000,-
Rp.2.500.000,-
5.
Kecamatan Moa Lakor
Rp.4.500.000,-
Rp.2.500.000,-
6.
Kecamatan PP Terselatan
Rp.4.000.0il),-
Rp,3,fi)0.000,-
7.
Kecamatan Damer
Rp.4.500.000,-
Rp.3.000.000,-
8.
Kecamatan Wetar
Rp.4.500.000,-
Rp.3.000.000,-
Timur
MALUKU TENGGARA BARAT No.
\Milayah Kecamatan
Urut
Besamya Panjar Biaya
Kecamatan Tanimbm Selatan
Rp. 1.500.000,-
Kecanrata* S/ertamrian
Rp.2.O00.000,-
Kecamatan Wermaktian
Rp.2.500.000,-
KecmafimSeluu
Rp.2.500.00O,-
Kecamatan Kormomolin
Rp.3.000.000,-
Kecamatan Nirunmas
Rp.3.000.000,-
Kecamatan Tanimbar Utara
Rp.3.500.000,-
Kecamatan Yaru
Rp.3.500.000,-
Kecarnatan Wuar Labobar
Rp.3.500.000,-
PANJAR BrAYA SrrA JA{v!IIIAI\I PERKSIT$, SUGATAT\I WrLAyArr
MALUKU TENGGARABARAT
Wilayah Kecamatan
rn|BuparDN
Besarnya Biaya Sita Jaminan perkara perdata Gugatan
Kecamatan Tanirnbar Selatan
Rp. 1.000.000,-
Kecamatan Wertamrian
Rp. 1.500.000,-
Kecamatan Wermaktian
Rp.2.500.000,-
KecamatanSelaru
Rp.2.500.000,-
Kecamatan Komromolin
Rp.2.500.000,-
Kwamatat Ninrnmas
Rp.2.5O0.OS0,-
Kecamatan Tanimbar Utara
Rp.3.500.000,-
Kecarnatan Yanr
Rp.4.000.000,-
Kecamatan Wuar Labobar
Rp.4.000.000,-
PANJAR BIAYA BANDING, KASAST PENINJAUAN KEMBALI
1. }YILAYAII
KABT}PATEN MALUKU TENGGARA BARAT :
-
Banding
-
PeninjauanKembali
----
- Kasasi
-*----Rp.
1.500.000,-Rp.2.000.000,---Rp. 4.500.000,-
WILAYAII I(ABUPATEN MALT'KU BARAT I}AYA
- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
:
2-000.000,-Rp.2.500.000,Rp.5.000.000,-
-------Rp-
DITETAPKAN DI : SAUMLAKI PADA TANGGAL : l8 JANUARI 2016
198503 2AO2
