Instrumen Pasar Uang Antar Bank

Instrumen Pasar Uang Antar Bank

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Rupiah

Instrumen Pasar Uang Antar Bank

Tim Penyusun Ramlan Ginting Chandra Murniadi Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat Komala Dewi Wirza Ayu Novriana Ristia Icha Pramesi Riska Rosdiana

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax: 021-2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

Likuiditas Rupiah

Instrumen Pasar Uang

DAFTAR ISI Paragraf

Halaman Hal. i Hal. ii

Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia Rekam Jejak Regulasi Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Rekam Jejak Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank Rekam Jejak Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Hal. iii Hal. iv Hal. v Hal. vi Hal. vi Hal. vi Par. 1 – 3

Hal. 1 – 2

Par. 4 Par. 5 – 8 Par. 9 – 12 Par. 13 – 14 Par. 15

Hal. 2 Hal. 3 – 4 Hal. 4 – 5 Hal. 6 Hal. 6

Par. 16 Par. 17 Par. 18 Par. 19 Par. 20

Hal. 6 – 7 Hal. 8 Hal. 8 – 9 Hal. 9 Hal. 9

Par. 21 Par. 22 Par. 23 Par. 24 Par. 25

Hal. 9 – 10 Hal. 10 Hal. 11 Hal. 11 – 12 Hal. 12

Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia Ketentuan Umum Persyaratan Surat berharga Komersial (Commercial Paper) Persyaratan dan Kewajiban Bank Larangan Bagi Bank Sanksi

Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank Umum Karakteristik dan Persyaratan SiKA Mekanisme Penerbitan dan Transaksi SiKA Penyelesaian Transaksi Pelaporan

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Umum Karakteristik dan Persyaratan Penerbitan SIMA Mekanisme Transaksi Penyelesaian Transaksi Pelaporan

Lampiran Contoh Surat Permohonan Persetujuan Penerbitan Instrumen PUAS Contoh Laporan Transaksi SiKA

Hal. 13 – 15 Hal. 13 – 14 Hal. 15

i

Likuiditas Rupiah


Rekam Jejak Regulasi Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia

28/151/UPG 1996 Perlakuan Persyaratan Pemeringkatan atas Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang Diterbitkan Melalui Bank Umum 28/49/UPG 1995

- 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum - 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

28/52/KEP/DIR/1995 Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia

Keterangan : Terkait KEP DIR Masih Berlaku SE Masih Berlaku Regulasi Terkait

ii

Likuiditas Rupiah


Rekam Jejak Regulasi Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

SE 21/27/UPG 1988

21/48/KEP/DIR/1988 Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

17/2/UPUM 1984

17/44/KEP/DIR/1984 Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank Umum dan Bank Pembangunan

Keterangan : Dicabut PBI/KEP DIR Masih Berlaku PBI/KEP DIR Tidak Berlaku SE Tidak Berlaku

iii

Likuiditas Rupiah


Rekam Jejak Regulasi Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank

SE 14/3/DPM 2012 Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank

- 14/1/PBI/2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah - 14/1/DPM/2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Keterangan : SE Masih Berlaku

Regulasi Terkait

iv

Likuiditas Rupiah


Rekam Jejak Regulasi Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank

SE 14/2/DPM 2012 Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank

- 14/1/PBI/2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah 14/1/DPM 2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Keterangan : SE Masih Berlaku

Regulasi Terkait

v

Likuiditas Rupiah


Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Regulasi Terkait : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/1/DPM 2012 Perihal Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Regulasi Bank Indonesia : - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR/1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR/1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/2/DPM 2012 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/3/DPM 2012 perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/151/UPG 1996 perihal Perlakuan Persyaratan Pemeringkatan atas Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang Diterbitkan Melalui Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG 1995 perihal Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

vi

Likuiditas Rupiah Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan

Moneter Likuiditas Rupiah Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1

Pasal 1 21/48/KEP/DIR 1988

a. b.

c.

Bank adalah bank umum dan bank pembangunan yang didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang didirikan atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No. KEP792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan yang telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1/1972 tanggal 18 Januari 1972 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 562/KMK.011/1982 tanggal 1 September 1982. Sertifikat deposito adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang merupakan surat pengakuan utang dari bank dan LKBB yang dapat dijualbelikan dalam pasar uang.

2


(1) Dalam rangka pengerahan dana masyarakat, bank dan LKBB diperkenankan menerbitkan sertifikat deposito. (2) Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dalam Rupiah dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). (3) Jangka waktu sertifikat deposito sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.

3


(1) Sertifikat deposito dapat dijualbelikan dalam pasar uang, sehingga diperlukan keseragaman bentuk, isi, dan redaksinya (2) Ketentuan mengenai hal tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan ini.

SE 21/27/UPG 1988 No. 4

Warkat sertifikat deposito hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Pada halaman depan sekurang-kurangnya dicantumkan : a. Kata-kata “SERTIFIKAT DEPOSITO” dan “DAPAT DIPERDAGANGKAN” dengan ukuran besar sehingga mudah terlihat. b. Nomor seri dan nomor urut. c. Nama dan tempat kedudukan penerbit. d. Nilai nominal dalam Rupiah. e. Tanggal dan tepat penerbitan. f. Tingkat bunga atau diskonto. g. Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam Rupiah pada tanggal dan tempat tertentu. h. Tanda tangan Direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit. i. Tanda tangan pejabat dari kantor cabang ditempat sertifikat deposito diterbitkan.

1


Sumber Regulasi

SE 21/27/UPG 1988 No. 2

BAB I 4

Pasal 1 28/52/KEP/DIR/1995

Instrumen Pasar Uang Ketentuan 2. Pada halaman belakang dicantumkan klausula yang sekurangkurangnya menyatakan bahwa : a. Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya. b. Sertifikat deposito dapat dijualbelikan dan dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan. c. Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa. Dengan dikeluarkannya Ketentuan ini, maka bank dan LKBB dapat menerbitkan surat deposito tanpa meminta persetujuan Bank Indonesia.

Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia Ketentuan Umum 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan; 2. Surat berharga komersial (commercial paper), dan selanjutnya disebut CP, adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek, dan diperdagangkan dengan sistem diskonto; 3. Pengatur penerbitan (arranger) adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP mengatur rencana penerbitan CP; 4. Agen penerbit (issuing agent) adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pengabsahan CP; 5. Agen pembayar (paying agent) adalah bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pembayaran sejak CP tersebut jatuh waktu; 6. Pedagang efek (dealer) adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit CP untuk mengusahakan penjualan dan/atau pembelian CP baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya; 7. Pemodal (investor) adalah perorangan atau badan hukum domestic maupun asing yang membeli CP; 8. Grup atau kelompok perusahaan adalah perusahaan dan/atau kumpulan perusahaan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; 9. Peringkat (rating) adalah kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas dari suatu CP yang penetapannya dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek di dalam negeri yang telah mendapat ijin dari Bapepam.

2

Likuiditas Rupiah Paragraf 5

Sumber Regulasi BAB II Pasal 2 28/52/KEP/DIR/1995 Butir a – f. 1

SE 28/49/UPG 1995 No. 1

Instrumen Pasar Uang Ketentuan

Persyaratan Surat berharga Komersial (Commercial Paper) CP yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Mencantumkan : 1. Klausula sanggup dan kata-kata “SURAT SANGGUP” di dalam teksnya dan dinyatakan dalam Bahasa Indonesia; 2. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; 3. Penetapan hari bayar; 4. Penetapan tempat pembayaran; 5. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya; 6. Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan; 7. Tanda tangan penerbit b. Berjangka waktu paling lama adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; c. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia; d. Telah memperoleh peringkat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 1 angka 9 Ketentuan ini; e. Pada halaman muka CP sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut : 1. Kata-kata “SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)” yang ditulis setelah kata-kata URAT SANGGUP sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 di atas; 2. Klausula “dapat diperdagangkan” pada bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal; 3. Pernyataan “tanpa protes” dan “tanpa biaya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD; 4. Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda keaslian CP, tanpa penempatan logo bank atau perusahaan efek secara mencolok; 5. Nama dan alamat bank yang ditunjuk sebagai agen pembayar, tanpa penempatan logo bank secara mencolok; 6. Nomor seri CP; 7. Keterangan mengenai cara penguangan CP sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 Ketentuan ini. f. Pada halaman belakang CP dicantumkan hal-hal sebagai berikut ; 1. Pernyataan mengenai endosemen blanko tanpa hak regres dengan klausula “Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres”. Yang dimaksud dengan pengertian “Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres” adalah : a) Pemindahtanganan CP untuk pertama kalinya dilakukan degnan cara endosemen blanko seperti diatur dalam Pasal 111 jo Pasal 113 KUHD sehingga CP dapat bersifat sebagai surat sanggup atas unjuk setelah diendosir. b) Untuk memenuhi persyaratan tanpa jaminan dari endosan, endosemen tersebut di atas harus dinyatakan dengan jelas yaitu tanpa hak regres (without recourse).

3


6

Sumber Regulasi Pasal 2 28/52/KEP/DIR/1995 Butir f. 2 Pasal 3 28/52/KEP/DIR/1995

Instrumen Pasar Uang Ketentuan 2. Cara perhitungan nilai tunai.

(1) CP yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnya. (2) Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil. (3) Setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam CP harus ditandatangani oleh penerbit di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan dan ditandatanganserta oleh pengatur penerbitan dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut dilakukan.

7


(1) CP yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu. (2) Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), CP hanya dapat ditagihkan langsung kepada penerbit.

8


Perdagangan CP di pasar perdana dan pasar sekunder mempergunakan sistem diskonto.

BAB III Pasal 6 28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (1) – (2)

Persyaratan dan Kewajiban Bank

9

SE 28/49/UPG 1995 No. 2

10

(1) Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedangang efek, atau pemodal dalam kegiatan perdagangan CP adalah bank yang dalam 12 bulan terakhir tingkat kesehatan dan permodalannya tergolong sehat. (2) Bank hanya diperbolehkan bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek, atau pemodal terhadap CP yang termasuk dalam kualitas investasi (investment grade) sebagaimana ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek. Yang dimaksud dengan kualitas investasi (investment grade) untuk peringkat CP adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat efek (saat ini adalah PT. Pemeringkat Efek Indonesia/PEFINDO), yaitu CP yang didukung oleh tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Tingkat kesanggupan tersebut dimulai dari urutan yaitu memadai (PA4), memuaskan (PA3), kuat (PA2), dan paling tinggi (PA1).

Pasal 6 28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (3)

(3) Kegiatan usaha Bank sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, atau pedagang efek tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia.

Pasal 7 28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (1)

(1) Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan wajib menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi yang objektif mengenai calon penerbit, sekurang-kurangnya memuat : a. Laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam degnan kualifikasi wajar tanpa syarat; b. Laporan keuangan kuartalan terbaru;

4


Sumber Regulasi

Instrumen Pasar Uang Ketentuan c. Anggaran dasar perusahaan penerbit; d. Tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi CP; e. Peringkat CP.

SE 28/49/UPG 1995 No. 3 SE 28/151/UPG 1996 No. 1

Perlu dilampirkan surat pernyataan asli dari lembaga pemeringkat efek atas penetapan peringkat tersebut.

SE 28/151/UPG 1996 No. 2

Untuk itu bank-bank umum yang melakukan kegiatan sebagai pengatur penerbitan wajib menerima surat pernyataan pendaftaran diri perusahaan pemeringkat melalui perusahaan penerbit CP.

Pasal 7 28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (2) – (3)

(2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan media cetak.

Persyaratan pemeringkatan (rating) bagi Surat Berharga Komersial (CP) tetap berlaku sejak tanggal 2 Februari 1996

(3) Kegiatan bank sebagai pengatur penerbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia. SE 28/49/UPG 1995 No. 4

11

12

Dalam rangka penyampaian laporan atas kegiatan bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan kepada Bank Indonesia, digunakan formulir “Laporan Kegiatan dalam Rangka Penerbitan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)” dan menyampaikan laporan tersebut untuk setiap program penerbitan CP selambat-lambatnya akhir bulan penerbitan CP tersebut kepada Bank Indonesia.


Agen penerbit wajib melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administratif maupun yuridis.

SE 28/49/UPG 1995 No. 5

Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat administratif adalah penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administratif dengan memperhatikan antara lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan calon penerbit CP, kebenaran dan keaslian tanda tangan penerbit CP serta keaslian kertas CP yang bersangkutan, maupun dari segi yuridis, dengan memperhatikan pemenuhan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, berkaitan dengan pengabsahan yang dilakukan oleh bank yang bertindak sebagai Agen penerbit, dijelaskan bahwa tanda tangan pejabat bank yang melakukan pengabsahan atas CP tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan aval atau memberikan jaminan dalam bentuk apapun.


(1) Bank dapat membeli CP di pasar perdana maupun pasar sekunder, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan pihak lain. (2) Pembelian CP oleh bank untuk kepentingan sendiri diperlakukan sebagai pembelian surat berharga.

5


Sumber Regulasi BAB IV Pasal 10 28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (1)

SE 28/49/UPG 1995 No. 6

14

15

16


Larangan Bagi Bank (1) Bank dilarang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, atau pemodal atas penerbitan CP dari : a. Perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan; b. Perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan CP mempunyai pinjaman yang digolongkan diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut : a. Memberikan data keuangan calon penerbit yang ada di bank yang bersangkutan, termasuk kolektibilitas pinjaman, kepada lembaga pemeringkat efek yang akan melakukan pemeringkatan sepanjang ada surat kuasa dari calon penerbit; b. Meminta informasi antar bank dalam rangka penerbitan CP.

Pasal 10 28/52/KEP/DIR/1995 Ayat (2) Pasal 11 28/52/KEP/DIR/1995

(2) Bank dilarang menjadi penjamin penerbitan CP.

BAB V

Sanksi


Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini dikenakan sanksi administratif.

SE 28/49/UPG 1995 No. 7

Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 53 UndangUndang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 10 Tahun 1998

Romawi I

Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar bank Umum

SE 14/3/DPM 2012 Romawi I

Pembelian CP oleh bank tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikannya kepada penerbit CP.

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri. 4. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang

6



Sumber Regulasi

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12. 13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Bursa adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan pasar komoditi syariah. Komoditi di Bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di pasar komoditi syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank yang selanjutnya disebut SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan Komoditi di Bursa. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan persediaan (stock) komoditi di pasar komoditi syariah. Peserta Komersial adalah BUS, UUS, atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang membeli Komoditi di Bursa. Konsumen Komoditi adalah BUS atau UUS yang membeli Komoditi di Bursa dari Peserta Komersial. Murabahah adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (‘iwadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) adalah tanda bukti penguasaan Komoditi di Bursa yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan pasar komoditi syariah secara elektronik. Qabdh adalah penguasaan Komoditi di Bursa oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hokum (tasharruf) terhadap komoditi tersebut, seperti menjual, menerima manfaat atau menanggung risikonya. Qabdh Hukmi adalah penguasaan Komoditi di Bursa oleh pembeli secara dokumen kepemilikan komoditi yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

7


Sumber Regulasi Romawi II SE 14/3/DPM 1012 Romawi II

18

Romawi III SE 14/3/DPM 1012 Romawi III


Karakteristik Dan Persyaratan SiKA SiKA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut : 1. Diterbitkan atas dasar transaksi jual beli Komoditi di Bursa dengan menggunakan akad Murabahah. 2. Diterbitkan dalam rupiah. 3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (scripless). 4. Berjangka waktu satu hari (overnight) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. 5. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya. 6. Diterbitkan berdasarkan perdagangan Komoditi di Bursa. 7. Diterbitkan paling banyak sebesar nilai perdagangan Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitannya. 8. Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 9. Perdagangan Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Mekanisme Penerbitan Dan Transaksi SiKA 1. SiKA diterbitkan oleh BUS atau UUS selaku Konsumen Komoditi. 2. SiKA dapat ditransaksikan oleh Konsumen Komoditi dengan BUS, UUS, atau Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selaku Peserta Komersial. 3. Transaksi SiKA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang. 4. Dalam hal transaksi SiKA dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka penggunaan Perusahaan Pialang dimaksud menggunakan akad Ju’alah. 5. SiKA memuat informasi antara lain : a. nilai nominal perdagangan Komoditi di Bursa sesuai Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT); b. marjin perdagangan Komoditi di Bursa; dan c. jangka waktu pembayaran tangguh oleh Konsumen Komoditi. 6. Mekanisme Transaksi SiKA a. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersial untuk melakukan pembelian Komoditi di Bursa dan berjanji (al wa’d) akan melakukan pembelian komoditi dimaksud. b. Peserta Komersial membeli Komoditi di Bursa dari Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (al bai’) sebesar nilai nominal komoditi. c. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa SPAKT. d. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad Murabahah. e. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad Murabahah dan menerbitkan SiKA. f. Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima komoditi dalam bentuk SPAKT dari Peserta Komersial (Qabdh Hukmi). g. Konsumen Komoditi menjual komoditi melalui Bursa kepada

8


Sumber Regulasi

Instrumen Pasar Uang Ketentuan Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad al bai’ sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT. h. Konsumen Komoditi menyerahkan komoditi dengan mengalihkan SPAKT yang diterima dari Peserta Komersial sebagaimana dimaksud pada huruf f. i.Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi. 7. Peserta Pedagang Komoditi yang melakukan transaksi dengan Peserta Komersial dan Konsumen Komoditi tidak boleh merupakan pihak yang sama.

Penyelesaian Transaksi

19

Romawi IV SE 14/3/DPM 1012 Romawi IV

Pelaporan

20

Romawi V SE 14/3/DPM 1012 Romawi V

Romawi I 21

SE 14/3/DPM 1012 Romawi I

1. Pada saat pembelian Komoditi di Bursa, Peserta Komersial melakukan transfer dana kepada Peserta Pedagang Komoditi sebesar nilai nominal komoditi dan memperoleh SPAKT dari Peserta Pedagang Komoditi. 2. Pada saat SiKA diterbitkan, Peserta Komersial menyerahkan SPAKT kepada Konsumen Komoditi. 3. Pada saat penjualan Komoditi di Bursa oleh Konsumen Komoditi kepada Peserta Pedagang Komoditi, Peserta Pedagang Komoditi melakukan transfer dana kepada Konsumen Komoditi sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT. 4. Pada saat SiKA jatuh waktu, Konsumen Komoditi melakukan transfer dana kepada Peserta Komersial sebesar nilai nominal komoditi ditambah marjin perdagangan Komoditi di Bursa.

1. BUS atau UUS yang melakukan transaksi SiKA wajib melaporkan transaksi SiKA kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem LHBU. 2. Dalam hal transaksi SiKA belum dapat dilaporkan secara online melalui Sistem LHBU, BUS dan UUS melaporkan transaksi SiKA yang dilakukan dengan mengirimkan softcopy laporan melalui e-mail dan hardcopy laporan melalui faksimili kepada Direktorat Perbankan Syariah dan Direktorat Pengelolaan Moneter. 3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan format laporan sebagaimana contoh pada Lampiran ketentuan ini.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Umum 1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

9



Sumber Regulasi 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

22

Ketentuan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Asing adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor bank dari bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Sertifikat Investasi Mudaharabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (‘iwadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

Romawi II

Karakteristik Dan Persyaratan Penerbitan SIMA

SE 14/3/DPM 1012 Romawi II

SIMA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut : 1. Diterbitkan dengan menggunakan akad Mudharabah. 2. Dapat diterbitkan dalam rupiah maupun valuta asing. 3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (scripless). 4. Berjangka waktu satu hari (overnight) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. 5. Dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu. 6. Dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap. 7. Dapat diterbitkan paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi dasar penerbitannya.

10


Sumber Regulasi Romawi III SE 14/3/DPM 1012 Romawi III

Romawi IV 24

SE 14/3/DPM 1012 Romawi IV


Mekanisme Transaksi 1. SIMA diterbitkan oleh BUS atau UUS. 2. SIMA dapat dibeli oleh BUS, UUS, Bank Konvensional, atau Bank Asing. 3. SIMA dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan menggunakan akad jual beli (al bai’) pada harga yang disepakati. 4. Penjual SIMA dapat berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali SIMA yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada harga yang disepakati di awal. 5. Transaksi pembelian SIMA dan transaksi penjualan SIMA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang. 6. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada angka 5, penggunaan Perusahaan Pialang oleh BUS atau UUS menggunakan akad Ju’alah. 7. Penerbit SIMA menginformasikan kepada pembeli SIMA antara lain : a. nilai nominal investasi; b.jangka waktu investasi; c. nisbah (bagi hasil); d.jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA yaitu asset yang memiliki imbal hasil tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap; dan e. tingkat imbal hasil SIMA yang akan didistribusikan atau indikasi tingkat imbalan SIMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir, sesuai dengan jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA. 8. Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan SIMA, pembeli SIMA terakhir harus memberitahukan kepada penerbit SIMA. 9. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan oleh penerbit SIMA dalam membayar nominal investasi pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.

Penyelesaian Transaksi 1. Pada saat SIMA diterbitkan, pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penerbit SIMA sebesar nilai nominal SIMA. 2. Pada saat SIMA jatuh waktu, penerbit SIMA melakukan transfer dana kepada pembeli SIMA: a. sebesar nilai nominal SIMA ditambah imbalan, untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tetap. b.sebesar nilai nominal SIMA, untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap 3. Untuk SIMA yang diterbitkan dengan dasar aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap sebagaimana dimaksud pada butir 2.b., pembayaran imbalan dilakukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah SIMA jatuh waktu. 4. Pada saat SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan menggunakan akad jual beli (al bai’), pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penjual SIMA sebesar harga yang disepakati. 5. Dalam hal SIMA dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dengan akad jual beli (al bai’) dan penjual SIMA berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali SIMA yang telah dialihkan tersebut, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pada awal transaksi, para pihak yang bertransaksi menyepakati harga

11


25

Sumber Regulasi

Instrumen Pasar Uang Ketentuan pada saat penjualan SIMA dan harga pada saat jatuh waktu janji (al wa’d) untuk membeli kembali . b.Penjual SIMA berjanji (al wa’d) untuk membeli kembali SIMA dengan menandatangani dokumen janji untuk membeli kembali yang terpisah dari dokumen perjanjian jual beli. c. Pada saat penjualan SIMA, pembeli SIMA melakukan transfer dana kepada penjual SIMA sebesar harga yang disepakati. d.Pada saat jatuh waktu janji (al wa’d) untuk membeli kembali, penjual SIMA melakukan transfer dana kepada pembeli SIMA sebesar harga yang disepakati di awal.

Romawi V

Pelaporan

SE 14/3/DPM 1012 Romawi V

BUS, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi SIMA wajib melaporkan transaksi SIMA kepada Bank Indonesia melalui Sistem LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU.

12

LAMPIRAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/1/DPM TANGGAL 4 JANUARI 2012ESEMBER 2011 PERIHAL PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN INSTRUMEN PUAS

No. (diisi nomor surat) Lamp. (diisi jumlah lampiran)

(tanggal surat)

Kepada Bank Indonesia Jl.M.H.Thamrin No.2 Jakarta 10350 U.p. Direktorat Perbankan Syariah Perihal : Permohonan Persetujuan Penerbitan Instrumen PUAS

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Dengan

ini

kami

mengajukan

permohonan

persetujuan

penerbitan Instrumen PUAS dengan nama .............................. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan : a. fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan; b. opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari BUS atau UUS terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan; c. penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan yang meliputi karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko Instrumen PUAS tersebut; d. draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan

e. informasi …

13

e. informasi dan/atau dokumen lainnya yang menurut hemat kami relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen PUAS tersebut.

Demikian permohonan kami. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

(Tanda tangan dan nama Direksi BUS/Direksi Kantor Pusat Bank Konvesional/Kepala UUS)

cc.-Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER,

HENDAR

14

LAMPIRAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 3 /DPM TANGGAL 4 JANUARI 2012 DESEMBER 2011 PERIHAL SERTIFIKAT PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ANTARBANK

Kepada Yth. Bank Indonesia cq. : Direktorat Perbankan Syariah (Fax 021-3447620) Direktorat Pengelolaan Moneter (Fax 021-2310171) Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta-10350 CONTOH LAPORAN TRANSAKSI SiKA Sandi Bank

ID Ope rasio nal

No Ref

Jenis Kegiatan Usaha

Sandi Bank Penanam Dana

Sandi Bank Pengelola Dana

Tanggal Laporan

Mata Uang

Tk. Imbalan / Margin Instrumen PUAS

Volume (juta Rp)

Jumlah record isi

Volume (valuta dasar)

Tgl Valuta

Tgl Jth. Tempo

Jk. Waktu

Jam Transaksi

Jenis kegiatan usaha bank penanam dana

Jenis kegiatan usaha bank pengelola dana

Jakarta, (diisi tanggal)

(tanda tangan pejabat/pegawai bank yang bertanggung jawab)

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER,

HENDAR

15

Instrumen Pasar Uang Antar Bank

Recommend Documents