INSP-2014

PEMERINTAH KOTA SOLOK

INSPEKTORAT Jalan CindurMato No.30 Telp (0755)2A073 Kota Solok

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK Nomor

1 41s

/KPTS/INSP-2014

TENTAI\G RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KOTA SOLOK TAIITIN 2OI5 INSPEKTUR KOTA SOLOK

Menimbang

:4.

bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 tentang ]

Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok telah disahkan oleh Walikota melalui Keputusan S/alikota Solok Nomor 188.45-343 Tahun 2014; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Solok yang telah disempurnakan untuk c.

Mengingat

:

1.

I (satu) tahun ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 yang telah disempurnakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentartg Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarazn

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a286) ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4421); -r-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentartg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan arrtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tatrrbahan Lembaran Negara Nornor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentutg Pembagian Urusan Pemerintahan arttara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor a817); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2UA tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 20102014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif ; 16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor I Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok ; 17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok; 18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ................................................................ .......................................................................................... .......................................................... i DAFTAR LAMPIRAN ................................................................ ............................................................................. ............................................. ii SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK NOMOR : 435/KPTS/ INSPINSP-2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KOTA SOLOK TAHUN 2015 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : 188.45188.45-343 TAHUN 2014 2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PEERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK BAB I : PENDAHULUAN ................................................................ ........................................................................ ........................................ 1 1.1 . Latar Belakang ....................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................ 3 BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU ......................................... ......................................... 5 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat ................................................................ 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat .................................... 8 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat ........................................................... 9 BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGR PROGRAM DAN KEGIATAN ..................... 12 3.1 . Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................. 12 3.2 . Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat ...................... 13 3.3 . Program dan Kegiatan ........................................................... 14 BAB IV : PENUTUP ................................................................ ................................................................................ ................................................ 18 LAMPIRAN - LAMPIRAN LAMPIRAN

Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015

i

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA SOLOK TAHUN 2015 2015 BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu dokumen perencanaan yang hendak dilaksanakan SKPD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan dan pendanaannya. Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2015 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Renja Inspektorat ini dilakukan dengan melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan dokumen lainnya, dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja telah disinkronkan dengan rancangan awal, Renstra dan dokumen lainnya. Selanjutnya RKPD Tahun 2015 nantinya sebagai tindak lanjut dan akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPB.

1.2

Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Tahun 2015 ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;


3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

79

Tahun

2005

tentang

Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok; 14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok;


15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 20052025; 16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 20102015; 17. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

1.3

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2015 adalah untuk memperoleh gambaran target dan prioritas program dan kegiatan Inspektorat Kota Solok Tahun 2015. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2015 adalah untuk : 1. Sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. 2. Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015. 3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.

1.4

Sistematika Penulisan

Renja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015 yang merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.


BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA RENCANA KERJA KERJA INSPEKTORAT TAHUN TAHUN LALU Berisikan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Inspektorat pada tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat, analisis kinerja pelayanan Inspektorat,

isu-isu

penting

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

Inspektorat. BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGR PROGRAM DAN KEGIATAN Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja Inspektorat serta program dan kegiatan BAB IV : PENUTUP Berisikan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2015


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra enstra Inspektorat

Pada tahun 2013 Inspektorat memperoleh dana sebesar Rp.4.201.411.769,yang digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak

langsung

disediakan

sebesar

Rp.2.615.442.739,-

dengan

realisasi

Rp.2.303.975.893,- atau 88,09 %. Kemudian untuk belanja langsung yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pada tahun 2013 yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 28

(dua

puluh

delapan)

kegiatan

di

alokasikan

anggaran

sebesar

Rp.1.585.969.030,- dengan realisasi sebesar Rp.1.300.294.102,- atau 81,98 %. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2013 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan program dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan Renstra 2010-2015 ditemui beberapa program dan kegiatan tersebut ada yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target kinerja. Dari Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi penggunaan dana, terdapat beberapa program dan kegiatan baik dana maupun fisik yang tidak memenuhi target yang direncanakan serta faktorfaktor penyebabnya antara lain : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dari evaluasi terhadap capaian Program dan Kegiatan baik dana maupun fisik tidak memenuhi target yang ditetapkan, dimana untuk capaian dana hanya 76,37% dan fisik 85%. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana maupun fisik 100% dikarenakan tidak semua pendidikan dan pelatihan dapat diikuti. Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015

1.2 Workshop Assesment Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasi dana 87,16 % dan fisik 100%. Penyebab

tidak

memenuhinya

target

realisasi

dana

100%

dikarenakan Narasumber yang direncanakan 2 (dua) orang hanya hadir 1 (satu) orang. 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan : 2.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan baik dana maupun fisik tidak memenuhi target yang ditetapkan, dimana untuk capaian dana 86,68% dan fisik 86%. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana maupun fisik 100% dikarenakan pemeriksaan khusus dana DAK tidak terlaksana karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. 2.2 Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasi dana 56,15% dan fisik 100%. Penyebab

tidak

memenuhinya

target

realisasi

dana

100%

dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan untuk konsultasi ke Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak terealisasi karena setiap penyelesaian kasus yang ada dapat terselesaikan oleh Inspektorat. 2.3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasi dana 81,08% dan fisik 100%. Penyebab

tidak

memenuhinya

target

realisasi

dana

100%

dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan untuk konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak direalisasi karena pada saat kegiatan berjalan tidak ada yang perlu dikonsultasikan. Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015

2.4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan baik dana maupun fisik tidak terealisasi karena kegiatan tidak terlaksana, sehingga tidak memenuhi target capaian program dan kegiatan. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana maupun fisik dikarenakan pelaksanaan tindak lanjut masih dilaksanakan dengan sistem monitoring. 2.5 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan dimana realisasi dana 56,81% dan fisik 100%. Penyebab

tidak

memenuhinya

target

realisasi

dana

100%

dikarenakan pembayaran honorarium Narasumber yang rencananya berdasarkan perjanjian kerjasama pihak ketiga diganti dengan pemateri yang dananya lebih kecil dari kerjasama pihak ketiga 2.6 Pelaksanaan Penegakan Etika Pemerintahan Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan dimana realisasi dana 89,98% dan fisik 100%. Penyebab

tidak

memenuhinya

target

realisasi

dana

100%

dikarenakan ada beberapa item belanja tidak digunakan secara keseluruhan diantaranya adalah belanja kerjasama pihak ketiga. 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas, dengan kegiatan : 3.1 Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

Dan

Aparatur

Pengawas. Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan dimana realisasi dana 87,16% dan fisik 100%. Penyebab

tidak

memenuhinya

target

realisasi

dana

100%

dikarenakan pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) rencananya mendatangkan Narasumber tidak terealisasi karena setiap diadakan PKS Narasumber adalah Auditor yang ada di Inspektorat.


3.2 Penilaian Angka Kredit Auditor Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan dimana realisasi dana 93,76% dan fisik 100%. Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan ada item belanja yang dananya tidak digunakan secara keseluruhan diantaranya adalah belanja cetak dan penggandaan.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Sebagaimana yang telah ditetapkan dimana Indikator Kinerja Inspektorat terdiri dari tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah, opini terhadap laporan keuangan, persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, jumlah temuan pemeriksaan dan rasio tenaga pengawas yang bersertifikat Auditor. Dari indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan hasil analisis terhadap capaian kinerja pelayanan sebagai berikut : a. Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan pada tahun 2013 ditargetkan 0,18%, capaian kinerja 0,18%. Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan yang ditemui sudah sesuai dengan yang ditargetkan menggambarkan tingkat kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sudah tercapai. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pembinaan aparatur pengawasan, sehingga hal-hal penyimpangan pada tahun sebelumnya tidak terjadi lagi pada tahun 2013. b. Opini untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian kinerja pada indikator ini adalah 100% karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2012 mendapat Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK RI . Dalam laporan ini opini yang dapat ditampilkan adalah opini terhadap laporan keuangan 2012, karena laporan keuangan 2013 belum di audit oleh BPK RI dan baru akan di audit sekitar bulan April 2014.


c. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ditargetkan 80%, capaian kinerja 84,40%. Peningkatan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan karena kesadaran dan komitmen dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelesaikan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengawasan. d. Jumlah temuan pemeriksaan pada tahun 2013 ditargetkan 200 temuan, capaian kinerja 190 temuan. Rendahnya realisasi jumlah temuan juga menggambarkan tingginya tingkat kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Hal

ini

juga

dikarenakan

meningkatnya

pelaksanaan

pengawasan internal serta pembinaan oleh auditor Inspektorat serta meningkatnya pemahaman SKPD tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyimpangan yang diketahui pada tahun sebelumnya tidak tejadi lagi. e. Rasio tenaga pengawas yang bersertifikasi auditor ditargetkan 66%, capaian kinerja 52,78%. Jumlah aparatur pengawas (pegawai Inspektorat) sebanyak 36 orang, sedangkan sampai akhir tahun 2013

yang telah mempunyai sertifikasi

auditor sebanyak 19 orang. Tidak tercapainya target dikarenakan berkurangnya 2 (dua) orang auditor yakni 1 (satu) orang memasuki masa pensiun dan 1 (satu) lagi tugas belajar.

2.3

Isusu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan. Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan ditetapkan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan untuk tahun 2013 direncanakan 129 lokus yang terdiri dari pemeriksaan reguler dan khusus sebanyak 105 lokus, monitoring dan evaluasi 24 lokus dengan realisasi 110 lokus atau 86% dengan perincian


pemeriksaan reguler sebanyak 89 lokus, pemeriksaan khusus sebanyak 6 lokus dan monitoring dan evaluasi sebanyak 15 lokus. Hal kritis yang terkait dengan pelayanan yakni dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan, konsultasi, monitoring dan evaluasi TLHP dan melakukan review terhadap laporan keuangan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat ditemui beberapa permasalahan dan hambatan, diantaranya : 1) Kurangnya kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) sebagai penunjang tugas-tugas operasional di lapangan. 2) Dukungan dana yang masih terbatas belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD. 3) Sumber Daya Manusia yang masih terbatas jika dibandingkan dengan beban kerja (SKPD yang ada). 4) Tidak kondusifnya gedung kantor bila dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional atau internasional, seperti Sumber Daya Manusia dan MDGs (Millenium Development Goals). Pada sub bab ini tidak ada yang perlu dijelaskan karena program nasional atau internasional, seperti Sumber Daya Manusia dan MDGs tidak ada pada Inspektorat. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan yang dihadapi sebagai berikut : 1) Tantangan a. Adanya peraturan yang selalu berubah-ubah. b. SKPD masih menganggap Inspektorat belum melakukan pembinaan namun menganggap Inspektorat sebagai pencari kesalahan.


2) Peluang a) Adanya

komitmen

dari

Pemerintah

untuk

melaksanakan

pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya. b) Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan,

pelanggaran

dan

penyalahgunaan

wewenang

pejabat sudah semakin meningkat. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari hal di atas, yaitu : 1. Perlu komitmen bersama menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan memberantas korupsi secara sistematik. 2. Perlunya

peningkatan

pengawasan

di

masing-masing

SKPD

dalam

penyelenggaraan keuangan. 3. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebaiknya dilaksanakan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku guna menghindari kebocoran dan penyalahgunaan pelaksanaannya. 4. Perlu peningkatan kesadaran SKPD dalam menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan, baik yang merugikan keuangan negara atau daerah dengan kewajiban setor kepada negara atau daerah serta pelanggaraan terhadap prosedur dan tata kerja lainnya.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGR PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional asional

Sebagaimana yang diminta dalam bagian ini, yakni penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Inspektorat telah melakukan upaya semaksimal mungkin terhadap institusi pelaksana program dan kegiatan pada SKPD. Beberapa arah kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kota Solok adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pengawasan pembinaan dengan prioritas pada objek-objek yang

dianggap

perlu

guna

meningkatkan

efektifitas

dan

efisiensi

pengeluaran keuangan. 2. Peningkatan pemeriksaan pengawasan pada kegiatan pembangunan atau proyek strategis dan menyangkut pelayanan. 3. Peningkatan pengetahuan melalui bimtek-bimtek dan pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013. Kota Solok ditunjuk sebagai Pilot Project Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Sumatera Barat tahun

2013

berdasarkan

Surat

Gubernur

Sumatera

Barat

Nomor

:

050/108/I/KPKP-Sosbud/Bappeda-2013 tanggal 31 Januari 2013. Fokus aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran SE Mendagri tersebut yakni Pelayanan Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015

Terpadu Satu Pintu (PTSP), Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dan Pengelolaan Barang dan Jasa. Sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pengawasan peran Inspektorat dalam hal ini yakni mengawasi pelaksanaan dari Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi serta melakukan penilaian terhadap Pelayanan Publik. Dengan telah diluncurkannya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) On Line di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut diterbitkannya Permenpan dan RB Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) dan Nomor : 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMP-RB secara On Line, maka kepada Pemerintah Daerah diwajibkan melaporkan hasil PMP-RB paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Terkait dengan pelaksanaan PMP-RB peran Inspektorat dalam hal ini adalah sebagai koordinator pelaksana PMP-RB pada Pemerintah Kota Solok, dengan tugas sebagai berikut : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Assesor. 2. Menset-up data unit kerja. 3. Menset-up data akun Assesor. 4. Memberikan informasi akun kepada Assesor. 5. Membuat akun pimpinan. 6. Menilai sub kriteria pemenuhan target indikator eksternal. 7. Melakukan survey internal. 8. Melakukan panel. 9. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan. 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) SKPD, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat adalah : 3.2.1 Tujuan : Yakni, meningkatnya pengawasan fungsional terhadap SKPD Kota Solok


3.2.2 Sasaran : 1. Peningkatan kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas.

Tabel : Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2015 No

Tujuan

Sasaran

1. 1. Meningkatnya pengawasan fungsional terhadap SKPD Kota Solok.

1. Peningkatan kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas.

3.3

Target Tahun 2015

Indikator Sasaran 1. Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan.

0,15

2. Opini terhadap laporan keuangan.

WTP

3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan.

85

4. Jumlah temuan pemeriksaan.

150

1. Rasio tenaga yang bersertifikasi auditor.

75

Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan program dan kegiatan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah masalah pendanaan yang akan menjadi pagu anggaran pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebanyak 7 (tujuh) program,

29

(dua

puluh

sembilan)

kegiatan

dengan

Rp.1.882.995.450,- sebagaimana terlihat pada lampiran I.


dana

sebesar

Adapun program dan kegiatan beserta kebutuhan dananya adalah sebagai berikut : I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana

Rp.

551. 551.219. 219.600, 00,-

Rp.

1.980.000,-

Rp.

42.000.000,-

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Rp.

47.268.000,-

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Rp.

14.150.000,-

5. Penyediaan alat tulis kantor

Rp.

26.668.000,-

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rp.

10.719.000,-

Rp.

1.500.000,-

Rp.

63.200.000,-

Rp.

3.419.600,-

10. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp.

1.000.000,-

Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga

11. Penyediaan makanan dan minuman

Rp.

19.585.000,-

Rp.

273.230.000,-

Rp.

46.500.000,-

Rp.

134. 34.298. 298.600, 00,-

1. Pengadaan mebeleur

Rp.

37.745.000,-

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rp.

10.000.000,-

Rp.

74.053.600,-

Rp.

12.500.000,-

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 13. Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana Kegiatan :

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan dana

Rp.

24. 24.000 000.000, 000,-

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp.

24.000.000,-

Kegiatan :

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan dana

Rp.

266. 266.892. 892.250 250,-

Rp.

210.260.000,-

2. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Rp.

56.632.250,-

Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dana

Rp.

1.208. 208.500, 00,-

Rp.

1.208.500,-

Rp.

806. 806.995. 995.500, 00,-

Rp.

341.125.500,-

Rp.

17.608.000,-

Rp.

34.974.000,-

Rp.

66.101.750,-

Rp.

71.597.750,-

Rp.

275.588.500,-

Kegiatan : 1. Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD VI. Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan dana Kegiatan : 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok 3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 6. Pelaksanaan Penegakan Etika Pemerintah Daerah


VII. Program Peningkatan Profesionalisme Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan dana

Rp.

98. 98.381. 381.000, 000,-

Rp.

93.331.750,-

Rp.

5.049.250,-

Kegiatan : 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Penilaian Angka Kredit auditor


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok tahun 2015 merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja ini dalam mengakomodasikan program dan kegiatan telah berdasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Tupoksi Inspektorat, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas bagi Inspektorat. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Setiap aparatur Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan waktunya. 2. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugastugas pengawasan. 3. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Renja yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pendanaannya telah disesuaikan, walau dalam pembahasan nanti terjadi perubahan anggaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tetap akan dilaksanakan. 4. Perlunya peningkatan wawasan aparat pengawas internal pemerintah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 5. Akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Walikota melalui bagian Pengendalian Administrasi dan Program Sekretariat Daerah Kota Solok.


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Nama SKPD : Inspektorat

No

Urusan/Program/Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Lokasi (4)

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (5) (6)

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (9) (10)

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

I

Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input Output

: Dana : Tersedianya perangko, materai dan benda Pos Lainnya

Kota Solok

Outcome : Lancarnya administrasi kantor 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Input Sumber Daya Air, dan Listrik Output

: Dana : Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, dan telepon

Penyediaan Jasa Administrasi Input Output Keuangan

: Dana : Terlaksananya pembayaran honorarium PNS dan uang lembur PNS

Kota Solok

Input Output

: Dana : Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor

Kota Solok

: Dana : Tersedianya alat tulis kantor

Outcome : Lancarnya operasional kantor

100% 12 Bulan

100% 12 Bulan

Kota Solok

100% 1 Orang

42.000.000

DAU

100% 12 Bulan 90%

2.178.000

100% 12 Bulan

46.200.000

100%

47.268.000

DAU

100% 12 Bulan

51.994.800

100%

14.150.000

DAU

12 Bulan

Kota Solok

100% 12 Bulan

90%

100%

Outcome : Terciptanya kebersihan lingkungan kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Output

DAU

100%

Outcome : Terselesaikannya tugas-tugas pengelolaan administrasi kegiatan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.980.000

90%

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3.

100% 12 Bulan

100% 1 Orang

14.150.000

12 Bulan

26.668.000

DAU

100% 12 Bulan 90%

29.334.800

No


(1)

(2) 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Input Output

: Dana : Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Lokasi (4) Kota Solok

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Solok

Input Output

Kota Solok

: Dana : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

: Dana : Tersedianya peralatan rumah tangga

Input Output

: Dana : Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Solok

Input Output

: Dana : Tersedianya makanan dan minuman

Kota Solok

Input Output

: Dana : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah

Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

1.500.000

DAU

100% 12 Bulan

100% 12 Bulan

100% 1 Paket

Kota Solok

100% 12 Bulan

63.200.000

DAU

100% 12 Bulan

75%

100% 12 Bulan

11.790.900

100% 12 Bulan

1.650.000

100% 12 Bulan

69.520.000

75%

3.419.600

DAU

100% 12 Bulan

3.761.560

75%

1.000.000

DAU

100% 1 Paket

1.100.000

80%

19.585.000

DAU

60%

Dalam Propinsi dan luar Propinsi

(8)


80%

80%

Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat pada Inspektorat

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

100% 12 Bulan

Catatan Penting

80%

75%

Outcome : Meningkatnya wawasan Aparatur

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

DAU

75%

Outcome : Lancarnya operasional kantor

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

10.719.000

80%

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor

9. Penyediaan Peralatan Rumah Input Output Tangga

100% 12 Bulan

Sumber Dana (7)

80%

: Dana : Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik Outcome : Terpenuhinya penerangan gedung kantor

Input Output


100% 12 Bulan

21.543.500

60%

273.230.000

DAU

100% 12 Bulan

75%

300.553.000

No


(1)

(2)


13. Penyediaan Jasa Administrasi Input Output Pendukung Perkantoran

II

Lokasi (4)

: Dana : Terlaksananya pembayaran honor Pegawai Kontrak Outcome : Meningkatnya motivasi Pegawai Kontrak

Kota Solok

Input Output

Kota Solok

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (5) (6) 100% 3 Orang

46.500.000

Sumber Dana (7) DAU

90%

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (9) (10) 100% 3 Orang

42.900.000

90%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Mebeleur

: Dana : Tersedianya mebeleur kantor - Lemari arsip tiga pintu - Lemari komputer - Meja 1/2 biro - Kursi futura - Kursi tamu - Kursi kerja eselon II - Kursi kerja eselon III Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Input Output Gedung Kantor

: Dana : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

: Dana : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

Kota Solok

: Dana : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor

DAU

-

100% 1 Paket

10.000.000

DAU

100% 1 Paket

70%

Kota Solok

Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Input Output Peralatan Gedung Kantor

37.745.000

-

1 buah 1 buah 2 buah 10 buah 2 set 1 buah 3 buah 100%

Outcome : Terpeliharanya kondisi gedung kantor

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Input Output Kendaraan Dinas / Operasional

100%

100% Roda 4, 2 Unit Roda 2, 8 Unit

70%

74.053.600

DAU

90%

Kota Solok

100% 12 Bulan

70%

11.000.000

100% Roda 4, 2 Unit Roda 2, 8 Unit

81.458.960

90%

12.500.000

DAU

100% 12 Bulan

70%

13.750.000

No


(1)

(2)

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Input Output

: Dana : Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan pakaian muslim pegawai

Lokasi (4)

Kota Solok

Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian


100% 80 orang

24.000.000

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

DAU


100% 80 orang

90%

26.400.000

90%

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input Output

: Dana : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Dalam dan Luar Daerah

Outcome : Meningkatnya kinerja pengawasan

2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Input Output Reformasi Birokrasi

: Dana : Laporan PMP-RB secara on line

100% 12 bulan

210.260.000

DAU

75%

Kota Solok

Outcome : Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi

100% 1 paket

4

100% 12 bulan

231.286.000

75%

56.632.250

DAU

75%

100% 1 paket

62.295.475

75%

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Input Output Keuangan SKPD

: Dana : Buku laporan capaian kinerja dan keuangan

Outcome : Tersedianya dokumen capaian kinerja SKPD

Kota Solok

100% 1 paket 100%

1.208.500

DAU

100% 1 paket 100%

1.329.350

No


(1)

(2)

VI


Lokasi (4)


Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Input Output

: Dana : Tersedianya : - Laporan hasil pengawasan oleh Auditor dan - Laporan monitoring kegiatan TLHP

Kota Solok

Outcome : - Berkurangnya tingkat kerugian daerah - Persentase tindak lanjut

2. Penanganan Kasus Pengaduan Input Output di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok

: Dana : Tersedianya LHP kasus pengaduan

Kota Solok

Outcome : Terselesaikannya kasus pengaduan

3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Input Output

: Dana : Terlaksananya review atas laporan keuangan SKPD dan evaluasi atas LAKIP SKPD

Kota Solok

5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kota Solok

Input Output

Kota Solok

: Dana : Terlaksananya : - Rapat-rapat Tim Satgas - Reviu penilaian resiko Outcome : Tersedianya : - Keputusan rapat SPIP - Laporan hasil reviu penilaian resiko

DAU

1

100%

110 obrik 36 obrik

110 obrik

0,18% 80%

0,18% 80%

100% 3 Kasus

17.608.000

DAU

2

100% 2 Dokumen

100%

34.974.000

DAU

3

19.368.800

100% 2 Dokumen

38.471.400

100%

66.101.750

DAU

7

1 paket 110 obrik 20% 85% 100%

100% 5 Kasus

375.238.050

80%

100%

: Dana : Tersedianya : - Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Hardware dan Software) - Terlaksananya penyelesaian TLHP Outcome : - Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal - Persentase terselesaikannya TLHP

Input Output

341.125.500

80%

Outcome : - Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan LAKIP 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

100%

100%

72.711.925

1 paket 110 obrik 20% 85% 71.597.750

DAU

8

100%

3 kali 6 SKPD

3 kali 6 SKPD

1 paket 1 dokumen

1 paket 1 dokumen

78.757.525

INSP-2014

Recommend Documents