IMPLEMENTASI PROGRAM UNIT PEMBINAAN MASYARAKAT (BINMAS) POLSEK SEMPOLAN JEMBER Oleh: Rahmadi Kurniawan NIM: 1010512013 Abstrak Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa program Unit Binmas Polsek Sempolan Jember belum dapat diimplementasikan secara maksimal sesuai apa yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena masih adanya faktor-faktor yang menghambat, diantaranya: 1) Kondisi personel Unit Binmas Polsek Sempolan Jember saat ini baik secara kualitas maupun kuantitas masih jauh dari apa yang diharapkan (sangat terbatas). 2) Pemahaman, kepedulian dan pemberdayaan fungsi Unit Binmas di jajaran organisasi Polsek Sempolan Jember masih sangat minim. 3) Terbatasnya anggaran bagi Unit Binmas Polsek Sempolan untuk mendukung berbagai program pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas). 4) Masih adanya perilaku kolutif dikalangan oknum di lapangan yang mempraktekkan cara-cara memperoleh informasi secara tidak etis/tidak syah. 5) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan Unit Binmas dalam mengimplementasikan program pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini berdampak pada beberapa wilayah masih rawan terjadi kasus pelanggaran hukum. Kata Kunci: Implementasi, Program Unit Binmas Abstract Based on research conducted indicates that the program units of Jember Sempolan Binmas police can not be implemented optimally match what is planned . This is due to the persistence of the factors that inhibit , including: 1 ) Condition Unit personnel Binmas Sempolan Jember police today both in quality and quantity is still far from what is expected ( very limited ) . 2 ) understanding , awareness and empowerment Unit functions within the organization Binmas Sempolan Jember Police still very minimal . 3 ) Lack of budget for the Police Unit Binmas Sempolan to support various development programs public order and safety ( kamtibmas ) . 4 ) There are some collusive behavior among officers in the field who practice ways of obtaining information is unethical / unlawful . 5 ) The low awareness of the majority community to help support the activities Binmas Unit in implementing development programs public order and security . This resulted in some areas are still prone to cases of violation of the law . Keywords : Implementation , Program Unit Binmas
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Studi yang sederhana ini akan mencoba mengangkat topik tentang “Implementasi Program Unit Pembinaan Masyarakat (Unit Binmas) Polsek Sempolan Jember”. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya keamanan dan ketertiban agar masyarakat bisa hidup dengan tenteram, aman dan damai. Polri dalam salah satu substansi tugas pokoknya adalah memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang
1
pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (public service) dan termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian. Dalam pengelolaan suatu negara, peran kepolisian sangatlah dibutuhkan agar pemerintah dapat menjalankan program kebijakannya dengan baik. Terutama dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban negara berupa Ancaman, Tantangan, Hambatan & Gangguan (ATHG), sangatlah mustahil apabila tanpa bantuan kepolisian. Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat diperlukan dari awal perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya. Kepolisian Resort Jember sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam kaitan dengan salah satu fungsi kepolisian sebagai institusi yang memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka di tingkat Polsek dibentuk institusi kepolisian yang bernama Unit Pembinaan Masyarakat (Unit Binmas) yang dipimpin oleh Kanit Binmas dan secara hirarkis berada dibawah Kapolsek. Di tingkat Polsek peran Unit Binmas ini sangat penting
terutama dalam memberikan pembinaan kepada seluruh masyarakat, sehingga kehidupan yang benar-benar aman dan tertib bisa diwujudkan. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa meskipun sejak lama di tingkat Polsek telah dibentuk Unit Binmas dan telah berusaha untuk terus menerus melakukan tugas pokok dan fungsi pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai program, namun hingga kini kehidupan masyarakat yang benar-benar aman, tertib dan damai belum bisa diwujudkan dengan baik. Untuk itulah peran Unit Binmas Polsek Sempolan Jember dalam mengimplementasikan berbagai program atau kegiatan kualitasnya harus lebih ditingkatkan lagi dan para personilnya juga harus lebih dekat dengan masyarakat sehingga seluruh masyarakat merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi keamanan dan ketertiban itu sendiri. Berdasarkan itulah penulis tertarik mengambil judul, yaitu: “Implementasi Program Unit Pembinaan Masyarakat (Unit Binmas) Polsek Sempolan Jember” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut studi ini akan diarahkan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 1. bagaimanakah implementasi program Unit Pembinaan Masyarakat (Unit Binmas) Polsek Sempolan Jember? 2. faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Unit Binmas Polsek Sempolan dalam mengimplementasikan programnya? 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 1. untuk memberikan gambaran tentang implementasi program Unit Pembinaan
Masyarakat (Unit Binmas) Polsek Sempolan Jember; 2. untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi program Unit Binmas Polsek Sempolan. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu : 1. diharapkan dapat memberikan masukan bagi Unit Binmas Polsek Sempolan khususnya dan Polres Jember umumnya dalam meningkatkan tugas pokok dan fungsi Unit Binmas dimasa yang akan datang;
2
2. 3.
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang ilmu pemerintahan pada khususnya; diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi semua pihak yang tertarik meneliti dengan topik atau judul yang sama.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Implementasi Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.” (lihat dalam http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/ pengertianimplementasi-menurut-para.html) Menurut Kamus Webster, implementasi dirumuskan sebagai: “to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana dan untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implemntasinya. Dalam pandangan George C. Edwards dalam buku Leo Agustino (2006:149), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya Alam dan Sumber Daya Manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan. 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Polsek 2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kapolsek Polsek bertugas menyelenggarakan Tugas Pokok Polri Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Penegakan Hukum, Pemberian Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Tugas-Tugas Polri Lainnya Dalam Daerah Hukumnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sedangkan Kapolsek bertugas memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan kepada kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Adapun fungsi yang dijalankan Kapolsek adalah:
3
a.
Pengawasan, Pengendalian, Pemimpin Dan Pembina Satuan Organisasi Di Lingkungan Polsek Dan Unsur Pelaksana Kewilayahan dalam Jajarannya Termasuk Kegiatan Pengamanan Markas. b. Pemberian Saran Pertimbangan Kepada Kapolres Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugasnya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kapolsek melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. memberikan arahan dan kebijakan strategis polsek di maupun operasional di lingkungan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. b. memberikan perintah/tugas kepada unsur pengawas dan pembantu pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. c. menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. 2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Humas (Sihumas) Seksi Humas bertugas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas polsek. Adapun fungsi Seksi Humas adalah: a. pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas polsek; b. pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan polsek. 2.2.3 Seksi Umum (Sium) Tugas Seksi Umum adalah menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan kantor, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan polsek. Adapun fungsi Seksi Umum adalah: a. perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan polsek; b. pelayanan administrasi personel dan sarana prasarana; c. pelayanan kantor antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan polsek; d. perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Seksi Umum menjalankan kegiatan diantaranya:
a. Urusan Perencanaan Administrasi (Ur Renmin), yaitu melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarana prasarana; b. Urusan Tata Urusan Dalam (Ur Taud), yaitu melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, kearsipan, dan pelayanan kantor di lingkungan polsek; c. Urusan Tahanan Dan Barang Bukti (Ur Tahti), yaitu melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti. 2.2.4 Unit Provos Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin personil polsek, pemeliharaan ketertiban serta pengamanan internal dalam penegakan disiplin dan kode etik profesi polri dan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri; Adapun fungsi Unit Provos adalah:
4
a. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri; b. penegakan disiplin dan ketertiban personel polsek; c. pengamanan internal, dalam upaya penegakan disiplin dan kode etik profesi polri; d. pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi; e. pengusulan rehabilitasi personel polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Unit Provos menjalankan kegiatan diantaranya: a. melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan atau kode etik profesi polri, pengusulan rehabilitasi personel polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian; b. melakukan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi polri. 2.2.5 Unit Intelkam Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelejen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan. Adapun fungsi Intelkam adalah: a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen dilingkungan polsek; b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen; c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan /kelurahan; d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen; e. penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; f. pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan rekomendasi skck kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Intelkam menjalankan kegiatan sebagai berikut: a. melaksanakan deteksi dini; b. melaksanakan pembuatan produk intel; c. melaksanakan pulbaket; d. melaksanakan peringatan dini / early warning; e. melaksanakan pemberian saran dan masukan informasi intelejen kepada pimpinan; f. melaksanakan pembangun jaringan intelejen; g. melaksanakan pembuatan kirka intel; h. melaksanakan giat anev; i. melaksanakan giat dinas kepolisian lainnya;
5
2.2.6 Unit Reskrim Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi. Dalam menjalankan tugasnya Unit Reskrim berfungsi antara lain: a. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana; b. Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Remaja, Anak-Anak Dan Wanita Baik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Maupun Korban Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; c. Pengidentifikasian Untuk Kepentingan Penyidikan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Unit Reskrim menjalankan kegiatan sebagai berikut: a. melaksanakan penyelidikan tindak pidana; b. melaksanakan olah TKP; c. melaksanakan kegiatan gelar perkara; d. melaksanakan pemberkasan perkara; e. melaksanakan koordinasi dengan CJS; f. melaksanakan kegiatan upaya paksa; g. melaksanakan kegiatan kring serse; h. melaksanakan pembuatan SP2HP; i. melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti serta berkas perkara kepada kejaksaan; j. melaksanakan pembuatan rengiat; k. melaksanakan pembuatan rab lidik atau sidik; l. melaksanakan pembuatan perwabku; m. melaksanakan penyusunan laporan rutin dan insidentil; n. melaksanakan giat dinas kepolisian lainnya. 2.2.7 Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tugas SPKT memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Adapun fungsi dari SPKT adalah: a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (Sktlk), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian (SIK); b. pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan pengamanan kegiatan masyarakat dan koordinasi dengan instansi pemerintah; c. pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet); d. pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya SPKT melaksankan kegiatan sebagai berikut: a. melaksanakan pelayanan kepolisian secara terpadu; b. memberikan penerimaan laporan dan pengaduan; c. memberikan bantuan atau pertolongan; d. memberikan pelayanan surat keterangan;
6
e. f. g. h.
mendatangi dan mengamankan tkp; memberikan laporan situasi kepada kapolsek; melaksanakan keamanan mako; melaksanakan giat dinas kepolisian lainnya.
III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan mengungkap fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif ini berusaha melukiskan atau menggambarkan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Ciri pokok metode deskriptif kualitatif adalah lebih menekankan pada mencari jawaban atas permasalahan lewat subyek penelitian daripada hanya mencari fakta-fakta yang aktual. Penelitian deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang hanya akan meluruskan keadaan obyek atau menggambarkan suatu persoalan dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum. 3.2 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Unit Binmas Polsek Sempolan Jember dengan pertimbangan antara lain: pertama, Polsek Sempolan merupakan salah satu Polsek di Kabupaten Jember yang cukup berhasil dalam menjalankan program pembinaan kepada masyarakat. Kedua, Sepanjang pengetahuan peneliti topik penelitian ini belum pernah diteliti di Polsek Sempolan, sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program pembinaan masyarakat di masa yang akan datang. Ketiga, Polsek Sempolan berada di pusat kecamatan sehingga memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi peneliti untuk bergerak dari berbagai keterbatasan baik waktu, dana maupun tenaga. 3.3 Penentuan Sumber Data Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data primer diperoleh dari 6 orang informan yang terdiri dari: 1 orang personil Unit Binmas Polsek sempolan Jember, yaitu Kanit Binmas dan 5 orang dari pihak masyarakat, yaitu: Bambang Haryanto, Suyono, Suripto, Hartono dan Sumardi. Penentuan para informan atau sumber data primer tersebut dilakukan dengan teknik purposive, yaitu dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa sumber data atau informan yang dipilih dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, misalnya dokumen rencana program/kegiatan Unit Binmas, laporan kegiatan tahunan Unit Binmas, dokumen SOP, Peraturan Kapolri, dan berbagai dokumen lainnya.
7
3.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: 1. Teknik observasi partisipan. Observasi partisipan dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh para personil Unit Binmas Polsek Sempolan Jember dalam menjalankan program pembinaan masyarakat. 2. Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara peneliti dengan para informan. Wawancara ini dilakukan terhadap 1 (satu) orang personil Polsek Sempolan, yaitu Kanit Binmas serta 5 (lima) orang dari pihak masyarakat yang dibina. 3. Teknik dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai referensi atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, misalnya: Profil Polsek Sempolan Jember, dokumen laporan tahunan Unit Binmas Polsek Sempolan dan data sekunder lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. 3.5 Teknik Analisis Data Untuk menganalisis data-data yang diperoleh maka penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang dapat diperoleh dari hasil dokumentasi digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan penelitian. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Implementasi Program Unit Binmas Polsek Sempolan 4.1.1 Program Pembinaan keamanan dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan ditemukan data atau informasi bahwa selama tahun 2013 program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Unit Binmas Polsek Sempolan telah diimplementasikan dengan bentuk-bentuk aktivitas sebagai berikut: a. Melakukan pembinaan potensi masyarakat, antara lain dengan: 1. Melakukan pendataan tentang organisasi-organisasi sosial, organisasiorganisasi profesi dan kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah Kecamatan Sempolan. 2. Menjalin hubungan baik (Public Relation) dengan Pimpinan/pengurus dan sebanyak mungkin anggota-anggota dari organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat baik formal maupun nonformal. 3. Menjalin kerjasama dengam kekuatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. b. Pembinaan Ketertiban Sosial, antara lain: 1. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi masalah-masalah/PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di wilayah Kecamatan Sempolan yang dapat menjurus pada situasi konflik ). 2. Melakukan pendekatan-pendekatan dan bimbingan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan anggota-anggota masyarakat yang mempunyai sikap dan perilaku menyimpang/fanatik (cenderung ekstrim kanan/ ekstrim kiri), dalam rangka membantu Polsek Sempolan melakukan pembinaan/penggalangan
8
tokoh-tokoh atau kelompok masyarakat yang bersikap atau berperilaku menyimpang/fanatic tersebut. 3. Bersama pimpinan tokoh-tokoh masyarakat setempat melakukan pembinaan terhadap eks Narapidana. c. Rehabilitasi, antara lain: 1. Bersama-sama dengan Instansi setempat melakukan upaya rehabilitasi social akibat bencana alam, pencemaran lingkungan. 2. Membantu instansi yang berwenang dalam melakukan penyelenggaraan berbagai proyek-proyek rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi lingkungan. Misalnya: Rahabilitasi masalah Tuna Karya, tuna Wisma, Proyek pemasyarakat suku terasing, reboisasi dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan ketika ditanyakan tentang bagaimana tanggapan mereka terhadap pelaksanaan program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh Unit Binmas Polsek Sempolan ini ia menyampaikan bahwa: “dengan adanya program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa, maka masyarakat di desa merasa jauh lebih dekat dengan pihak kepolisian, sehingga apabila terjadi permasalahan sosial maupun kriminal dalam masyarakat, maka pihak masyarakat tidak segan-segan untuk melapor atau minta pendapat polisi” (wawancara dengan Bambang Haryanto, tanggal 22 November 2013). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh Unit Binmas Polsek Sempolan ini sangat membantu pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Melalui program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat ini diharapkan agar masyarakat bisa merasakan bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pihak kepolisian dalam ikut menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 4.2.2 Program Pembinaan Terhadap Forum Komunitas Perpolisian Masyarakat (FKPM) di Desa Program pembinaan terhadap Forum Komunitas Perpolisian Masyarakat (FKPM) di desa ini dilakukan dengan tujuan agar terjalin kemitraan antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Dari hasil penelusuran dokumentasi yang dilakukan ditemukan data atau informasi bahwa selama tahun 2013 kegiatan ini telah berhasil diimplementasikan sebanyak 9 (sembilan) kali. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan ketika ditanyakan tentang bagaimana tanggapan mereka terhadap pelaksanaan program pembinaan FKPM ini ia menyampaikan bahwa: “menurut saya dengan adanya Forum Komunitas Perpolisian Masyarakat di desa ini sangat membantu semua masyarakat yang sedang mempunyai permasalahan antar masyarakat, karena masyarakat tidak perlu melapor lagi ke Polsek setempat dan bisa diselesaikan di desa” (wawancara dengan Suyono, tgl 22 November 2013). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sejak dibentuknya FKPM di Polsek Sempolan ini sangat membantu pihak kepolisian dalam
9
menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, karena dengan adanya FKPM ini maka ketika terjadi perselisihan diantara berbagai kelompok dalam masyarakat mereka tidak perlu lagi melapor ke polsek. Semua permasalahan yang terjadi antar masyarakat dapat dimediasi lewat FKPM. 4.2.3 Program Pembinaan Terhadap Poskamling Program pembinaan terhadap Poskamling ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ikut menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dimana mereka berada. Dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan ditemukan data bahwa selama tahun 2013 program pembinaan terhadap Poskamling ini telah diimplementasikan sebanyak 36 kali kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan ketika ditanyakan tentang bagaimana tanggapan mereka terhadap pelaksanaan program pembinaan Poskamling ini ia menyampaikan bahwa: “dengan program pembinaan Poskamling yang ada di desa-desa, maka hal ini bisa meminimalkan angka tindak kriminal pencurian yang kerap terjadi di rumah-rumah warga. Dan kami berharap bahwa program pembinaan secara terus menerus dapat dilakukan agar semua masyarakat dapat memahami arti pentingnya keberadaan Poskamling” (wawancara dengan Suripto, tanggal 22 November 2013). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa program pembinaan Poskamling yang dilakukan oleh Unit Binmas Polsek Sempolan ini sangat membantu pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Melalui program pembinaan Poskamling ini diharapkan agar masyarakat bisa merasakan bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pihak kepolisian dalam ikut menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 4.2.4 Program Pembinaan dan Penyuluhan kepada Siswa SMP dan SMA Program pembinaan dan penyuluhan terhadap para siswa SMP dan SMA ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran para siswa dalam ikut menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah dan masyarakat dimana mereka berada. Dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan ditemukan data bahwa program pembinaan dan penyuluhan terhadap para siswa SMP dan SMA ini telah berhasil diimplementasikan setiap minggu dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sempolan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan ketika ditanyakan tentang bagaimana tanggapan mereka terhadap pelaksanaan program pembinaan dan penyuluhan ini ia menyampaikan bahwa: “menurut saya sangat setuju sekali, karena dengan sering diadakannya penyuluhan oleh anggota Polsek di sekolah-sekolah dapat memberikan dorongan kepada siswa/siswi untuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum serta norma-norma yang dilarang oleh pemerintah maupun agama” (wawancara dengan Hartono, tanggal 22 November 2013) Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Unit Binmas Polsek Sempolan kepada para siswa ini sangat membantu pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban
10
dan keamanan dalam masyarakat, khususnya dilingkungan sekolah. Melalui program pembinaan dan penyuluhan ini diharapkan agar semua siswa bisa ikut menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan tidak melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 4.2.5 Program Pembinaan Terhadap Club-Club Motor Program pembinaan dan penyuluhan terhadap club-club motor ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya yang terlibat dalam club-club motor untuk ikut menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya, sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas. Dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan ditemukan bahwa selama tahun 2013 program pembinaan dan penyuluhan terhadap club-club motor oleh unit Binmas Polsek Sempolan ini telah diimplementasikan sebanyak 46 kali kegiatan penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan ketika ditanyakan tentang bagaimana tanggapan mereka terhadap pelaksanaan program pembinaan dan penyuluhan terhadap club-club motor yang dilakukan oleh Unit Binmas Polsek Sempolan ia menyampaikan bahwa: “saya sangat setuju dan mendukung sepenuhnya apabila semua club motor di Sempolan ini bisa dibina dan dirangkul oleh pihak Polsek Sempolan, hal ini supaya tidak liar di jalan raya dan mengganggu para pengguna jalan yang lain dan yang penting juga adalah mereka lebih mengerti mengenai tata cara berkendara yang baik di jalan” (wawancara dengan Sumardi, tanggal 22 November 2013) Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Unit Binmas Polsek Sempolan kepada club-club motor ini sangat membantu pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, khususnya di jalan raya. Melalui program pembinaan dan penyuluhan ini diharapkan agar semua club motor bisa ikut menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya dengan tidak melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum atau rambu-rambu lalu lintas, sehingga keselematan di jalan raya tetap bisa dijaga. 4.2. Faktor Penghambat Bedasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Binmas Polsek Sempolan ketika ditanyakan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam rangka mengimplementasikan program Unit Binmas Polsek Sempolan Polres Jember, ia mengatakan bahwa: “Untuk saat ini memang masih banyak faktor yang menjadi penghambat bagi Polsek Sempolan dalam mengimplementasikan program-programnya, diantaranya: kondisi personel baik secara kualitas maupun kuantitas masih jauh dari apa yang diharapkan (sangat terbatas); pemahaman, kepedulian dan pemberdayaan fungsi Unit Binmas di jajaran organisasi Polsek Sempolan Jember masih sangat minim; terbatasnya anggaran; masih adanya perilaku kolutif dikalangan petugas; dan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk ikut mendukung berbagai kegiatan Unit Binmas” (Wawancara tanggal 26 Januari 2014).
11
Selanjutnya menurut Suyono selaku informan dari pihak masyarakat yang pernah ikut dalam program pembinaan masyarakat ketika ditanyakan tentang bagaimanakah hambatan yang dihadapi Polsek Sempolan dalam menjalankan programnya ditengah-tengah masyarakat, ia menuturkan bahwa: “Menurut saya faktor penghambat di tengah masyarakat ketika Polsek melaksanakan programnya adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan Unit Binmas dalam mengimplementasikan programnya terutama kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini berdampak pada beberapa wilayah masih rawan terjadi kasus pelanggaran hukum. Selain itu, seringkali juga masih ditemukan adanya oknum di lapangan yang mempraktekkan cara-cara memperoleh informasi secara tidak etis/tidak syah, seperti dengan cara menyuap oknum petugas” (wawancara tanggal 26 Januari 2014). Senada dengan Suyono, empat informan lainnya yaitu: Bambang Haryanto, Suripto, Hartono dan Sumardi ketika ditanyakan tentang hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh unit Binmas Polsek Sempolan juga sepakat dengan pendapat Suyono bahwa faktor penghambat umumnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut mendukung berbagai program pembinaan masyarakat, padahal menurut para informan ini program tersebut justru sangat penting dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan juga pengamatan penulis dilapangan dapat dikatakan bahwa untuk saat ini memang masih banyak faktor yang menjadi penghambat bagi Polsek Sempolan dalam mengimpelementasikan programnya. Dan keberhasilan Unit Binmas Polsek Sempolan dalam mengimplementasikan programnya sangat tergantung juga dari upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang ada. Untuk itulah menurut penulis dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut Unit Binmas Polsek Sempolan perlu melakukan berbagai langkah strategis, misalnya: melakukan peningkatan kemampuan personil, pembinaan secara terus menerus kepada setiap personil agar menghindari perilaku kolutif, peningkatan jumlah anggaran pembinaan masyarakat dan pemberdayaan unit Binmas. V. PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan ada beberapa program yang sudah diimplementasikan oleh Unit Binmas Polsek Sempolan, yaitu: program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, program pembinaan terhadap Forum Komunitas Perpolisian Masyarakat (FKPM) di desa, program pembinaan terhadap poskamling, program pembinaan dan penyuluhan kepada siswa SMP dan SMA dan program pembinaan terhadap club-club motor. Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan berbagai program tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara maksimal sesuai apa yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena masih adanya faktor-faktor yang menghambat, misalnya:
12
a. Kondisi personel Unit Binmas Polsek Sempolan Jember saat ini baik secara kualitas maupun kuantitas masih jauh dari apa yang diharapkan (sangat terbatas). b. Pemahaman, kepedulian dan pemberdayaan fungsi Unit Binmas di jajaran organisasi Polsek Sempolan Jember masih sangat minim. c. Terbatasnya anggaran bagi Unit Binmas Polsek Sempolan untuk mendukung berbagai program pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas). d. Masih adanya perilaku kolutif. Dalam hal ini masih ditemukan adanya oknum di lapangan yang mempraktekkan cara-cara memperoleh informasi secara tidak etis/tidak syah, seperti dengan cara menyuap oknum petugas. e. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan Unit Binmas dalam mengimplementasikan program pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini berdampak pada beberapa wilayah masih rawan terjadi kasus pelanggaran hukum.
5.2 Saran-Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan saransaran sebagai berikut: a. perlu peningkatan personel Unit Binmas Polsek Sempolan Jember baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik; b. perlu peningkatan pemahaman, kepedulian dan pemberdayaan fungsi Unit Binmas di jajaran organisasi Polsek Sempolan Jember yang masih sangat minim; c. perlu peningkatan anggaran bagi Unit Binmas Polsek Sempolan untuk mendukung berbagai program pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas); d. perlu melakukan upaya-upaya serius dalam memberantas perilaku kolutif, baik dikalangan personil maupun dikalangan masyarakat; e. perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan Unit Binmas dalam mengimplementasikan program pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku: Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep Dimensi, Indikator, dan Implementasinya). Yogyakarta: Gava Media Riant Nugroho D. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Pelajar. Singarimbun, Effendi. 2006. Metode Penelitian Survai (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Undang-Undang dan Peraturan lainnya: Surat telegram dengan No.Pol.: STR/32/III/2009 dari Kababinkam Polri kepada Para Kapolda tentang Program Quick Wins
13
Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf c, pasal 14 huruf b, pasal 15 ayat 2 huruf ( c). Laporan Tahunan Unit Binmas Polsek Sempolan Jember, 2012, 2013 SOP Unit Binmas Polsek Sempolan Jember, 2013 Profil Polsek Sempolan Jember, 2013 Dokumen Elektronik: http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/ pengertian-implementasi-menurut-para.html- (diakses tanggal 11 Desember 2013)
http://sambodossite.blogspot.com/2009/06/iso-9001-2000-dan-citra-pelayanan-polri. html (diakses tanggal 9 Oktober 2013)
14
