Spirit Publik Volume 2, Nomor 2 Halaman: 121 - 130
ISSN. 1907 - 0489 Oktober 2006
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberian Akta Kelahiran Gratis di Kota Surakarta) The Implementation of Local Legislation of Number 8 the Year of 2003 Surakarta (A Case Study of Free Birth Certivicate Service in Surakarta City) Oleh: Retno Suryawati Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS (Diterima tanggal 3 Juli 2006, disetujui tanggal 28 Agustus 2006)
ABSTRACT The aims of the research are to analyze : (1) the implementation of Local Legislation Number 8, the year of 2003 and (2) various factors that inhibit the implementation of Local Legistation Number 8, the Year of 2003. This is a descriptive research. Samples of the research when taken through a purposive sampling method. Data of the research consisted of primary and secondary data. The data were gathered through in-depth interview, observation and docum entation. To obtain valid data, the research employed a data source triangulation. The data were then analyzed by using an interactive analysis model. Based on the analysis, conclusions are drawn. Firstly, each of phases in the implementation of Local Legistation Number 8, the year of 2003 has been carried out smoothly. The indirect socializations run smoothly and are quite effective in improving the knowlegde of community on Local Legistation Number 8 the Year of 2003, particularly following a large-scale socialization through Free Birth Certificate Launching Program. The implementation of direct socializations, however, through community extensions has not been optimal in terms of frequency and implementing coverage. As a result, the understanding of community on the substance of policy is low. The free birth certificate services have been run smoothly although some delays sometimes occur, particularly during the rush hours in which the number of applicants overflows. Monitoring activities have not been conducted. Yet, the Population and Civil Registry Office of Surakarta city has used the results of research done by other parties to improve the effectiveness of the implementation of Local Legislation Number 8, the year of 2003. Secondly, there are some factors that inhibit the implementation of Local Legislation Number 8, the year of 2003, namely : (1) the number of staff and the amount of fund allocated for the implementation are limited, (2) the communication between the implementer staff and the community has been less smooth, and (3) the implementer staff have had less commitments to provide easy, cheap and satisfactory services. Based on the results of the research, a recommendation is proposed that socialization activities through community extentions should be much improvide in terms of frequency and implementation coverage, the socializations should not only reach administrative village level but also cover RT (Sub-Hamlet) levels. Key words : Free Birth Certivicate, Implementation, Local Legislation Number 8 the Year of 2003, Policy.
PENDAHULUAN
dan hak-hak asasi sebagai manusia seutuhnya yang harus selalu dijaga dan dilindungi.
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
Salah satu wujud perlindungan hak anak
2002 Tentang Perlindungan Anak, diamanatkan
adalah pengakuan atas identitas dirinya yang
bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha
dapat diperoleh melalui pencatatan kelahiran.
Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat
Pencatatan kelahiran sangat penting, karena
121
Spirit Publik Vol. 2, No. 2, Oktober 2006 Hal. 121 - 130
merupakan
bukti otentik keberadaan seorang
anak yang didalamnya memberikan
kelahiran di Indonesia diakibatkan oleh sistem
kejelasan
pencatatan dan statistik vital di Idonesia yang
tentang (1) jati diri pribadi, yang meliputi: nama,
tidak berjalan secara efektif. Selain itu juga
jenis kelamin, dan tanggal kelahiran, (2) status
disebabkan ketidak tahuan orang tua dan
hubungan kekeluargaan, yang meliputi: anak
masyarakat tentang pentingnya pencatatan kela-
keberapa, nama ibu, dan nama ayah, dan (3)
hiran bagi seorang anak (Solo Pos, Mei 2004).
status kewarganegaraan. Dengan demikian dapat
Sedangkan menurut data Susenas Tahun 2001,
dikatakan bahwa tidak dimilikinya pengakuan
menunjukkan 23,97% dari mereka yang tidak
legal atas keberadaan dirinya, berarti secara
mencatatkan kelahirannya memandang biaya
teknis anak tersebut tidak memiliki nama, tidak
pengurusannya mahal.
memiliki jenis kelamin, tidak memiliki tanggal
Padahal sebenarnya pencatatan kelahiran
lahir, tidak memiliki hubungan kekeluargaan
merupakan hak asasi setiap anak yang dijamin
dengan siapapun dan juga tidak memiliki
oleh negara, sebagaimana diamanatkan dalam
kewarganegaraan.
pasal 7 Konvensi Hak Anak yang menyatakan
Kejelasan identitas diri seorang anak akan
bahwa “Anak sejak lahir berhak atas sebuah
menghindarkan dirinya dari berbagai pelanggaran
nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan
hak-hak asasinya, seperti: eksploitasi, diskri-
sejauh memungkinkan berhak mengetahui dan
minasi, tindak kekerasan maupun upaya diperjual
dipelihara oleh orang tuanya”.
belikan karena anak jelas siapa orang tuanya.
Sebagai wujud kepeduliannya
terhadap
Sedangkan status kewarganegaraan akan terkait
hak anak tersebut maka pemerintah telah
dengan
membebaskan
berbagai
pelayanan,
fasilitas
dan
perlindungan yang diberikan oleh negara.
beaya
pencatatan
kelahiran,
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 ayat 3
Meskipun pencatatan kelahiran sangat
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
penting bahkan karena pentingnya UNICEF
Perlindungan Anak bahwa “Akta kelahiran
menyebutnya sebagai “The First Right“ yang
menjadi tanggung jawab pemerintah dan pener-
tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, namun
bitannya tidak dikenai biaya”.
kenyataannya sampai sekarang masih banyak
Dalam rangka menindak lanjuti Undang-
anak Indonesia yang belum dicatatkan kela-
Undang tersebut di atas, pemerintah kota
hirannya. Hasil survey PLAN Internasional untuk
Surakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah
mengetahui gambaran pencatatan kelahiran di
Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan Perda
Indonesia yang dilakukan pada Desember 1998
No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan
menunjukkan bahwa 74% anak Indonesia tanpa
Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil
catatan kelahiran (Farid, 2001). Data yang
yang didalamnya mengatur tentang pembebasan
hampir sama dikemukakan oleh Dr. Rohadi
beaya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran
Haryanto Dirjen Adminduk Depdagri, yang
yang
mengemukakan bahwa hanya 40% anak usia 1-
kelahiran dispensasi, akta kelahiran terlalambat
5 tahun yang telah tercatat kelahirannya. (Solo
pencatatan, akta kelahiran istimewa dan kutipan
Pos, Mei 2004).
akta kedua dan seterusnya.
meliputi: akta kelahiran umum, akta
Ada beberapa faktor yang menyebabkan
Dalam pelaksanaannya, ternyata kebijakan
rendahnya pencatatan kelahiran di Indonesia.
tersebut kurang mendapatkan respon yang positif
Menurut Steven Allen, rendahnya pencatatan
dari masyarakat. Terbukti dari masih adanya
2
SURYAWATI – Implementasi PERDA No. 8 tahun 2003 Kota Surakarta
keluhan masyarakat yang disebabkan karena
implementasi kebijakan, sebagaimana dikemu-
meskipun beaya pengurusan akta kelahiran sudah
kakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam
digratiskan tetapi ternyata pada saat mencari akta
Abdul Wahab, 2002) yaitu:
kelahiran mereka masih mengeluarkan beaya.
Implementasi adalah pelaksanaan kepu-
(Solo Pos, Mei : 2004).
tusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam
Berdasarkan kenyataan sebagaimana terse-
bentuk undang-undang namun dapat pula
but di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagai-
berbentuk perintah-perintah atau kepu-
manakah sebenarnya Implementasi Peraturan
tusan-keputusan eksekutif yang penting
Daerah kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003?
atau keputusan badan peradilan). Dengan mendasarkan pada pernyataan kedua ahli di
PEMBAHASAN
atas berarti bahwa implementasi kebijakan juga menyangkut pelaksanaan keputusan
Tinjauan Pustaka
pemerintah daerah dan pemerintah kota.
Suatu kebijakan yang telah dirumuskan
Mendasarkan pada pendapat-pendapat di
tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target
atas, maka implementasi kebijakan dalam hal ini
tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target
dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan yang
baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah
dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan
diimplementasikan. Oleh karena itu untuk dapat
tercapainya
mengetahui apakah tujuan kebijakan yang telah
ditetapkan.
tujuan
kebijakan
yang
telah
dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak,
Studi implementasi kebijakan membahas
maka kebijakan tersebut harus diimplemen-
berbagai aspek. Ada 4 aspek yang perlu dikaji
tasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
dalam studi implementai kebijakan
implementasi kebijakan merupakan tahapan yang
siapa yang mengimplementasikan, (2) hakekat
sangat penting dalam proses kebijakan bahkan
dari proses administrasi, (3) kepatuhan dan (4)
jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan
dampak dari pelaksanaan kebijakan (Anderson,
(Udoji dalam Solichin Abdul Wahab, 2002)
1979). Sementara fokus perhatian dalam pene-
yaitu: (1)
Pengertian Implementasi kebijakan adalah
litian implementasi menyangkut 2 hal, yaitu:
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peme-
“complience” (kepatuhan) dan “what’s hap-
rintah baik secara individu maupun kelompok
pening”? (apa yang terjadi). “Kepatuhan” me-
yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan seba-
nunjuk pada apakah para implementor patuh
gaimana dirumuskan dalam kebijakan (Van
terhadap prosedur atau standar aturan yang telah
Meter dan Van Horn, 1975). Pengertian senada
ditetapkan. Sementara itu, “apa yang terjadi”
dikemukakan oleh Budi Winarno (1989), yang
mempertanyakan bagaimana proses implementasi
mengatakan
kebijakan
itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa
dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan
yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya
yang dilakukan oleh individu-individu peme-
(Ripley dan Franklin, 1986).
bahwa
implementasi
rintah dan individu-individu swasta
(atau
Mendasarkan pada pendapat kedua ahli di
kelompok-kelompok)
untuk
atas, maka fokus penelitian implementasi tidak
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
hanya bersangkutan dengan tingkat kepatuhan
dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebe-
implementor terhadap aturan atau standar yang
lumnya. Perumusan secara lebih rinci tentang
telah ditetapkan tetapi juga mempertanyakan
mencapai
yang
diarahkan
3
Spirit Publik Vol. 2, No. 2, Oktober 2006 Hal. 121 - 130
hambatan-hambatan yang muncul dalam proses
lapangan. Dengan demikian, variabel-variabel
pengimplementasiannya.
yang mempengaruhi implementasi Perda Kota
Dalam penelitian ini akan melihat dari sisi “apa yang terjadi”, yaitu ingin mengetahui
Surakarta No. 8 Tahun 2003 diidentifikasi dari: sumber daya, komunikasi dan sikap aparat.
bagaimana proses implementasi Perda No. 8 Tahun 2003 dan faktor-faktor penghambatnya. Implementasi
kebijakan
tidak
Metodologi Penelitian
selalu
Penelitian ini merupakan penelitian des-
berjalan mulus, banyak faktor yang dapat
kriptif
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi
implementasi Perda Kota Surakarta No. 8 Tahun
kebijakan. Hal ini disebabkan karena pada
2003
dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu
penghambat implementasi. Sumber data primer
berada pada tempat yang vakum, sehingga
diperoleh dari: Kepala Sub Dinas Catatan Sipil,
terdapat berbagai macam faktor disekelilingnya
Kepala Sub Dinas Dokumentasi Dan Informasi,
yang
Kepala Sub Dinas Bina Program, Kepala
turut
mempengaruhi
implementasi
kebijakan.
yaitu mencoba menggambarkan proses dan
berbagai
faktor
yang
menjadi
Kelurahan, masyarakat kota Surakarta baik yang
Dalam model kebijakan faktor-faktor yang
sudah maupun yang belum mengurus akta
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebi-
kelahiran dan masyarakat yang berdomisili di
jakan yaitu: tujuan kebijakan, sumber-sumber
luar Kota Surakarta yang mengurus akta kela-
kebijakan, komunikasi, karakteristik agen pelak-
hiran di Kota Surakarta.
sana, kondisi sosial ekonomi dan politik dan
Pengumpulan data dalam penelitian ini
sikap aparat pelaksana (Van Meter dan Van Horn,
menggunakan teknik observasi, wawancara dan
1976).
dokumentasi.
Pendapat yang hampir sama dikemukakan
analisis
Sedangkan
datanya
untuk
digunakan
keperluan
model
analisis
oleh (Edward III, 1980) yang mengidentifikasi 4
interaktif (Miles dan Huberman, 1992). Menurut
faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
model ini tiga komponen analisa yang terdiri dari
kegagalan implementasi kebijakan. Keempat
reduksi data, penyajian data dan penarikan
faktor tersebut yaitu: komunikasi, sumber daya,
kesimpulan
sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Sedang-
interaktif
kan (Grindle, 1980) menjelaskan bahwa imple-
sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti
mentasi kebijakan akan dipengaruhi oleh Isi
tetap bergerak diantara empat komponen analisis
Kebijakan dan Konteks Kebijakan. Yang ter-
tersebut
masuk isi kebijakan yaitu:
berlangsung.
kepentingan, jenis
aktivitasnya
dilakukan
secara
dengan proses pengumpulan data
selama
proses
pengumpulan
data
manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana dan
Hasil Penelitian
sumber daya. Sedangkan konteks kebijakan
1. Proses
terdiri dari: kekuasaan, karakteristik lembaga dan kepatuhan.
Implementasi
Perda
Kota
Surakarta No. 8 Tahun 2003 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8
Untuk keperluan analisis terhadap faktor-
Tahun 2003 yang mengatur tentang pemberian
faktor yang mempengaruhi implementasi Perda,
akta kelahiran gratis dilaksanakan dalam tiga
dilakukan dengan cara mengadopsi pendapat para
tahapan kegiatan yang berlangsung secara terus
ahli di atas yang disesuaikan dengan kondisi di
menerus, yaitu: Tahap Sosialisasi. Tahap Pelak-
4
SURYAWATI – Implementasi PERDA No. 8 tahun 2003 Kota Surakarta
sanaan dan Tahap Monitoring. Masing-masing
tetapi leaflet tersebut belum banyak mengin-
tahapan tersebut dapat dijelaskan,
formasikan tentang akta kelahiran gratis karena
sebagai
berikut:
masih menyatu dengan informasi kependudukan
a. Tahap Sosialisasi
lainnya.
Hal
ini
mengakibatkan
rendahnya
Sosialisasi merupkan kegiatan penyebaran
pemahaman masyarakat tentang maksud gratis
informasi mengenai keberadaan Perda No. 8
itu sendiri. Masyarakat menganggap bahwa
Tahun 2003 yang mengatur tentang pemeberian
“gratis”, berarti sama sekali tidak mengeluarkan
akta kelahiran gratis di Kota Surakarta beserta
beaya pada saat mengurus akta kelahiran.
persyaratan dan prosedur pengurusannya.
Padahal
sebenarnya yang digratiskan hanya
Sosialisasi yang merupakan kegiatan awal
beaya retribusinya saja, sedangkan beaya-beaya
dari serangkaian kegiatan pelaksanaan Perda ini
lainnya seperti: beaya materai, legalisir akta
dilakukan melalui dua cara, yaitu: secara
nikah, beaya saksi dan sebagainya masih menjadi
langsung dan tidak langsung. Sosialisasi lang-
tanggungan pemohon.
sung dilakukan dalam bentuk penyuluhan di
Guna meningkatkan pengetahuan mas-
tingkat kelurahan. Kegiatan ini baru dilaksanakan
yarakat tentang keberadaan Perda No. 8 Tahun
di 26 kelurahan dari 51 kelurahan yang ada di
2003
kota Surakarta, dan rata-rata hanya dilaksanakan
maksud gratis, maka pada tanggal 18 Februari
satu kali penyuluhan di masing-masing kelu-
2006 Dinas melakukan sosialisasi secara besar-
rahan. Dalam kegiatan ini pihak-pihak yang
besaran dalam bentuk lounching Akta Kelahiran
diundang juga terbatas, yaitu : perwakilan dari
Gratis Untuk Anak Indonesia tingkat Kota
kelompok masyarakat yang ada di kelurahan,
Surakarta dan penyebaran leaflet yang khusus
yaitu: perwakilan dari Ikatan Guru Taman Kanak-
menginformasikan tentang akta kelahiran gratis.
kanak Indonesia (IGTKI), Bidan, PKK dan
Untuk mendukung kegiatan tersebut Dinas
perangkat desa setempat.
melakukan pemasangan vertikal banner, hori-
Dengan
demikian
pemahaman
masyarakat
tentang
disimpulkan
sontal banner dan pemasangan spanduk di
bahwa pelaksanaan penyuluhan kurang maksimal
tempat-tempat strategis. Kegiatan ini cukup
baik dari segi frekwensi, jangkauan pelaksanaan
efektif dalam meningkatkan pengetahuan mas-
maupun pihak-pihak yang dilibatkan.
yarakat tentang keberadaan Perda dan pema-
Sosialisasi
tidak
dapat
dan
langsung
dilakukan
haman masyarakat tentang maksud gratis.
melalui media elektonik dan penyebaran leaflet. Sosialisasi melalui media elektronik dalam bentuk dialog interaktif baru dilaksanakan di dua
b. Tahap
Pelaksanaan
Pelayanan
Akta
Kelahiran Gratis
stasiun radio yaitu RRI dan PTPN dan hanya
Sebelum pelaksanaan pelayanan terlebih
dilakukan satu kali di masing-masing stasiun
dahulu Dinas menentukan prosedur dan per-
radio. Sedangkan penyebaran leaflet dilakukan
syaratan sebagai acuan dalam pengurusan akta
dengan cara dibagi-bagikan kepada masyarakat
kelahiran gratis. Prosedur dan persyaratan pener-
pada
loket
bitan akta kelahiran gratis mengacu pada
pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Catatan
Keputusan Walikota Surakarta No. 10 Tahun
Sipil Kota Surakarta. Dalam hal ini Dinas
2002 tentang perubahan keputusan Walikota
menyebarkan leaflet sebanyak 4000 lembar,
Surakarta No. 11A tentang
saat
penyuluhan
dan
melalui
Penyelenggaraan
5
Spirit Publik Vol. 2, No. 2, Oktober 2006 Hal. 121 - 130
Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Setelah
persyaratan
dan
Pelayanan di kecamatan dan rumah
prosedur
sakit
sifatnya
hanya
perantara,
karena
ditetapkan, kegiatan selanjunya adalah pelak-
penyelesaian akta kelahiran dilakukan di
sanaan pelayanan akta kelahiran gratis. Dalam
kantor Dinas. Oleh karena itu kelancaran
rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan
pelyanan akta kelahiran disamping diten-
pelayanan prima, maka dalam pelayanan akta
tukan oleh kelengkapan persyaratan, jumlah
kelahiran gratis, Dinas memiliki komitmen, yaitu
pemohon juga ditentukan oleh kesediaan
memberikan pelayanan yang mudah, murah dan
petugas
memuaskan. Untuk itu, Dinas menerapkan dua
kebijakan.
sistem pelayanan yaitu: Pelayanan Reguler dan
-
dalam
mendukung
pelaksanaan
Pelayanan Non Reguler adalah pelayanan
Pelayanan Non Reguler.
tidak tetap yang dilakukan dalam bentuk
-
Pelayanan Reguler adalah pelayanan yang
program jemput bola kerjasama dengan PKK
dilakukan secara tetap di loket pelayanan
Kota Surakarta. Kegiatan yang dimaksudkan
kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
untuk lebih meningkatkan cakupan kepemi-
Sipil Kota Surakarta, 4 kecamatan dan 11
likan akta kelahiran di Kota Surakarta ini
rumah sakit baik negeri maupun swasta yang
dilaksanakan selama dua bulan, yaitu bulan
teleh menjalin kerja sama dengan Dinas.
Pebruari
Pelaksanaan pelayanan reguler dilakukan di
bersamaan dengan kegiatan lounching akta
masing-masing loket pelayanan sesuai hari
kelahiran gratis.
sampai
dengan
Maret
2006
kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat. Waktu
Berkat adanya koordinasi yang terjalin
pelayanan, hari Senin sampai Kamis dari jam
dengan baik antara Dinas dengan PKK, maka
7.30 sampai dengan jam 14.30 dan hari
kegiatan yang diprioritaskan untuk anak usia
Jumat dari jam 7.30 sampai jam 11.00.
0-5 tahun ini mampu meningkatkan jumlah
Kelancaran pelaksanaan
pelayanan
pemohon akta kelahiran di Kota Surakarta.
reguler di kantor Dinas Kependudukan Dan
Sampai dengan tanggal 13 Maret 2006,
Catatan Sipil Kota Surakarta tergantung pada
jumlah pemohon akta kelahiran melalui
kelengkapan persyaratan dan jumlah per-
program jemput bola sudah mencapai 4361
mohon. Jika persyaratan lengkap dan jumlah
pemohon. Jumlah tersebut jauh lebih besar
pemohon tidak terlalu banyak (rata-rata 20
jika dibandingkan dengan jumlah pemohon
pemohon per hari), akta kelahiran biasanya
akta
dapat selesai dalam waktu kurang lebih satu
jumlahnya hanya 3630 pemohon.
kelahiran
baru
tahun
2004
yang
jam. Tetapi jika terjadi peningkatan jumlah pemohon yang sangat besar seperti pada saat
c. Tahap Monitoring.
ada pendaftaran CPNS yang rata-rata jumlah pemohonnya
6
mencapai
lebih
dari
Monitoring merupakan
kegiatan yang
100
dilakukan oleh Dinas dalam memantau pelak-
pemohon per hari, maka waktu yang dibu-
sanaan Perda No. 8 Tahun 2003, untuk menge-
tuhkan untuk menyelesaikan akta kelahiran
tahui
bisa lebih lama bahkan bisa melebihi dari
dilaksanakan.
sejauh
mana
Perda
tersebut
telah
waktu yang sudah di tentukan yaitu 7 hari
Meskipun kegiatan ini sangat penting bagi
kerja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan
upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan Perda,
jumlah petugas.
tetapi kegiatan yang seharusnya dilakukan secara
SURYAWATI – Implementasi PERDA No. 8 tahun 2003 Kota Surakarta
rutin setiap akhir tahun ini belum dapat
peranan penting dalam implementasi kebijakan
dilaksanakan. Namun demikian guna mening-
karena akan mempengaruhi kinerja kebijakan.
katkan efektivitas pelaksanaan Perda, Dinas
(Samodra Wibawa, 1994).
memanfaatkan hasil monitoring dari pihak lain. Dalam
hal
ini
dinas
memanfaatkan
hasil
-
Hambatan Komunikasi.
monitoring dari KIPPAS, yaitu sebuah lembaga
Komunikasi
merupakan
elemen
yang
yang diberi tugas oleh UNICEF untuk melakukan
sangat penting dalam implementasi Perda No. 8
monitoring pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2003.
Tahun 2003, karena melalui komunikasi berbagai
Hasil monitoring tersebut kemudian ditindak
informasi yang berkaitan dengan kebijakan
lanjuti oleh Dinas dengan melakukan langkah-
tersebut dapat diketahui oleh kelompok sasaran
langkah perbaikan.
kebijakan. Hasil
2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Perda Kota Surakarta No. 8 Tahun 2003
penelitian
menunjukkan,
bahwa
kurang lancarnya komunikasi yang terjalin antara aparat dengan masyarakat
disebabkan karena
Mengingat pelaksanaan suatu kebijakan
kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi
merupakan kegiatan yang sifatnya interaktif,
khususnya dalam bentuk penyuluhan. Hal ini
maka tidak bisa terlepas dari berbagai faktor
mengakibatkan rendahnya pemahaman mas-
yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun
yarakat tentang pentingnya kepemilikan akta
kegagalan dalam pelaksanaannya. Demikian pula
kelahiran. Mereka menganggap bahwa kepemi-
halnya,
likan akta kelahiran hanya diperlukan oleh anak-
dalam
implementasi
Perda
Kota
Surakarta No. 8 Tahun 2003. Beberapa faktor
anak
yang diidentifikasi menjadi penghambat imple-
masyarakat yang merasa tidak membutuhkan
mentasi Perda tersebut yaitu: Sumber Daya,
akta
Komunikasi dan Sikap Aparat, yang dapat
kelahirannya. Padahal kepemilikan akta kelahiran
dijelaskan sebagai berikut :
tidak hanya penting bagi masyarakat, yaitu:
-
sebagai per-syaratan masuk sekolah mulai dari
Hambatan Sumber Daya.
untuk
mengurus
kelahiran
enggan
sekolah.
Sehingga
mengurus
akta
Hambatan yang terkait dengan sumber
TK sampai Perguruan Tinggi, mencari pekerjaan,
daya terutama disebabkan oleh terbatasnya dana.
perka-winan maupun untuk mengurus pewarisan,
Dana yang tersedia untuk pelaksanaan Perda No.
tetapi juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah.
8 Tahun 2003 hanya berasal dari satu sumber,
Data tentang kependudukan yang diperoleh dari
yaitu dana APBD yang jumlahnya terbatas.
pencatatan kelahiran akan sangat bermanfaat
Meskipun ada bantuan dana dari UNICEF, tetapi
sebagai masukan bagi pemerintah dalam peren-
sifatnya hanya insidentil dan biasanya diberikan
canaan pembangunan, agar kebijakan pemba-
untuk membantu pelaksanaan kegiatan pelatihan,
ngunan
dan pembelian sarana dan prasarana penunjang
masyarakat.
dapat
sesuai
dengan
kebutuhan
kegiatan. Terbatasnya dana mengakibatkan ada
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa
beberapa kegiatan yang tidak terlaksanakan
penyuluhan merupakan sarana sosialisasi yang
secara makasimal, seperti: penyuluhan dan
sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan.
monitoring.
Karena melalui forum penyuluhan akan terjalin
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa,
komunikasi dua arah antara aparat dengan
ketersediaan dana secara memadai memegang
masyarakat, sehingga berbagai informasi yang
7
Spirit Publik Vol. 2, No. 2, Oktober 2006 Hal. 121 - 130
berkaitan dengan pelaksanaan Perda yang belum
kebijakan.
dan ingin diketahui oleh masyarakat dapat
KESIMPULAN DAN SARAN
ditanyakan langsung dan dapat segera memperoleh jawaban dari pihak yang kompeten.
Secara keseluruhan pelaksanaan Perda No.
Pemahaman tentang substansi kebijakan akan
8 Tahun 2003 sudah berjalan cukup lancar,
meningkatkan dukungan masyarakat terhadap
meskipun
kebijakan.
belum
masih ada beberapa kegiatan yang
dilaksanakan
secara
optimal
yaitu:
kegiatan penyuluhan dan monitoring. -
Hambatan Sikap Aparat
Berbagai faktor yang menjadi penghambat
Dalam pelaksanaan pelayanan akta kela-
implementasi Perda No. 8 Tahun 2003, yaitu :
hiran gratis aparat belum sepenuhnya memenuhi
terbatasnya
komitmennya, yaitu memberikan pelayanan yang
komunikasi yang terjalin antara aparat dengan
mudah, murah dan memuaskan. Hal ini terlihat
masyarakat dan sikap aparat yang kurang
dari
memenuhi komitmennya dalam memberikan
penetapan
prosedur
dan
persyaratan
pengurusan akta kelahiran gratis yang dirasakan
sumber dana,
kurang lancarnya
pelayanan yang mudah, murah dan memuaskan.
oleh masyarakat cenderung sulit dan berbelit-
Berdasarkan hasil temuan penelitian di
belit sehingga justru mengakibatkan pelayanan
atas, beberapa saran yang diharapkan dapat
menjadi sulit, mahal dan lama. Prosedur dan
membantu
persyaratan
meng-ganggu
implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2003 yaitu
tersebut, yaitu persyaratan legalisir akta nikah
: Pertama. Mengingat sosialisasi khususnya
orang tua dan keharusan menghadirkan dua orang
dalam bentuk penyuluhan sangat penting dalam
saksi. Kedua persyaratan tersebut membawa
memberikan pemahaman masyarakat tentang
konsekuensi, yaitumdisamping mere-potkan juga
substansi kebijakan, maka sudah seharusnya
bertambahnya beban beaya yang harus ditang-
kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi baik dari segi
gung
berbelit-belitnya
frekuensi maupun jangkauan pelaksanaannya.
pengurusan akta kelahira gratis mengakibatkan
Penyuluhan tidak hanya dilakukan di tingkat
keengganan masyarakat untuk mengurus akta
kelurahan saja tetapi juga menjangkau di tingkat
kelahirannya, khususnya bagi mereka yang
RT,
merasa tidak membutuhkan akta kelahiran.
pertemuan
Kalaupun harus mengurus, mereka lebih memilih
terbatasnya dana, dapat melibatkan peran RT
meminta
Disinilah
selaku kepanjangan tangan pemerintah dalam
akhirnya menyebabkan maraknya percaloan,
menginformasikan kebijakannya. Kedua. Agar
yang mengakibatkan pengurusan akta kelahiran
Pelaksanaan pemberian akta kelahiran gratis
menjadi semakin mahal.
memperoleh dukungan dari masyarakat, seba-
yang
pemohon.
bantuan
dirasakan
Sulit
dan
pihak
ketiga.
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan
Untuk
melalui
mengatasi
forum kendala
iknya prosedur dan persyaratan pengurusannya
kesungguhan aparat dalam melaksanakan apa
oleh masyarakat dirasakan memberatkan, seperti:
yang sudah menjadi komitmennya. Karena jika
persyaratan legalisir akta nikah dan keharusan
tidak,
munculnya
mengadirkan dua orang saksi. Persyaratan akta
kekecewaan dari masyarakat yang berdampak
nikah diberlakukan kembali seperti sebelum ada
pada rendahnya dukungan mereka terhadap
kebijakan baru yaitu tidak harus dilegalisir,
menyebabkan
terlepas
RT.
dilakukan
efektivitas
lebih dipermudah, terutama persyaratan yang
akan
tidak
bisa
meningkatkan
dari
8
kebijakan,
yang
dalam
SURYAWATI – Implementasi PERDA No. 8 tahun 2003 Kota Surakarta
cukup menunjukkan aslinya. Tidak harus mengahadirkan dua orang saksi, karena sebenarnya sudah ada persyaratan bukti kelahiran dari bidan atau rumah sakit yang membantu persalinan yang tentunya lebih akurat. DAFTAR PUSTAKA Budi Winarno, 1989, Teori Kebijakan Publik, Yogyakarta: PAU UGM. Edward III, George C, 1990, Implementing Public Policy, Washington DC: Congressional Quartely, Press. Grindle, Marille, S., 1980, Politics and Policy Implementation in The Third World, New York: Princeton Unversity Press. H.B. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian, Surakarta: Sebelas Maret University Press. Meter, Donald S. Van and Carl E Van Horn, 1978, The Policy Implementation Process: A Concep-tual Framework Administration & Society, Sage Publication, Inc. Miles dan Huberman, 1992, Analisa Data Kualitatif, Jakarta: UI Press. Mohammad Farid, 2001, Pencatatan Kelahiran Di Indonesia, LSPP & PLAN Internasional. Ripley, Randall B., 1986, Policy Implementation and Bureaucracy, Chicago: The Dorsey Press. Samodra Wibawa Dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Solichin Abdul Wahab, 2002, Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara. Sumber Lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Penduduk Dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akta Catatan Sipil. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Solo Pos 15 Mei 2004, Mana Janji Itu?
9
Spirit Publik Vol. 2, No. 2, Oktober 2006 Hal. 121 - 130
10
