Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencrnarn Pembangunan Nasional
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 1 8 / M.PPN / HW 02 / 2077 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTTRIAN DAN NONKEMENTTRIAN PEI.{YIJSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRXSIDEN TENTANG STRA'ITGI NASIONAI, PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA DAI.A"M RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESAruAN BANGSA MENTER] PERNNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
bahwa dalam rangka pelaksan aan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 untuk menyusun regulasi/kebijakan terkait strateSi nasional pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persahurn dan kesatuan bangsa, perlu men)'usun rancanSan Peraturan Presiden xbagai dasar pe.laksanaan strategi nasional
Menimbang
wawasan kebangsaan dan karaktet bangsa;
b
bahwa berdasarkan pertimbang an *bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsal
c.
bahwa p€1abat dan pegawai yan8 namanya tercantum dalam l,ampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tutas seba8ai anSSota Panitia Antrakenlenterian dan Nonkementerian Penyusunan Rancan8an Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Wawasan Kebangsaan dan Karakter Ban3sa dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
Mengingat :
1
2
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentanr AnSSaran Pendap^tAn dan Belaila Negara Tahun AnSSaran 2017 (lcmbatan Negara Republik Indonesia Tahun 2076 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); Peratsran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang Tata Cara Pelaksanaan An ggaran dan Belanja Negara; 3. Peraturan ...
n
3
Petatura:n Presiden Nomor
7
Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negaral
4
Petatvtan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian P et
5
encanaan
P
emb angunan Nasional
;
Peratlffan Presiden Nomor 66 Tahw 2015 tentanS Badan Peterlicarnaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016:
6
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentan9 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2076 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; MXMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGI.JNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN NONKEMENTTRIAN PENYTJSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PEMANTAPAN WAWASAN IGBANGSAAN DAN KARAICER BANGSA DAI.AM RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA. PERTAMA
KEDUA
Membentuk Panit\a Antarkementerian dan Nonkementerian Penl'usunan Rancangan Peraturan Presiden tentanS StrateSi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam ranSka memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, yang selanjutnya disebut PAK Perpres Stranas Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam I'ampiran Keputusan ini. PAK Perpres Stranas Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri atas Tim Pengarah,, PenanSSunS Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
KETIGA
Pengarah bertuSas memberikan arahan kebliakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Petat:uran Presiden tentanS StrateSi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa'
Tim
KEEMPAT: ...
-3KEEMPAT
:
Penanggung Jawab bertugas bertanggungawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peratu.ran Presiden tentang Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengaruh.
KELIMA
:
Tim Pelaksan abertugas:
a. melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Perattran
Presiden
tentanS Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa; b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Petatwan Presiden tentang Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan KeMtuan Bangsa; c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan RancanSan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan BanSsa; d. menyampaikan laporan hasll pelaksanaan kegiatan kepada Trm P engar ah melalui Penangg rtng J aw ab; e. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa; dan; f. menyampaikan hasil pelaksanaan kajian kepada Tim Pengarah melalui Penanggtng Jaw ab. KEENAM
KETUJUH
:
Tenaga Pendukung bertugas:
a.
membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan dala dan informasi; dan
b.
melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
Segala biaya yang dipeflukan dalam rangka pelaksanaan tuSas PAK Perpres Stranas Pernantapan Wawasatl Kebangsaan dan Karakter BanSsa dibebankan pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2O17 .
KEDEI,APAN: ..
-4KEDELAPAN
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tan&Bal 3 Januari 2077 . Ditetapkan di Jakafia pada tanggal 23 Februai 2077 MINTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
/o ^fu
RR. Rita
Erawati
SALINAN LA"MPIRAN KEPUTUSAN MXNTERI PPN/ KEPAI-{ BAPPENAS NOMOR KEP. 1 8 / M.PPN / HK/ 02 / 20 17 TANGGAT 23 TEBRUARI 2OI7
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITI,A ANTARKEMXNTERIAN DAN NONKEMENTERIAN DALAM PEI{YI.'SUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAI. PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA DAU,M RANGKA MXMPERKUAT PERSATUAN DAN KESAruAN BANGSA
A.
TIMPENGARAH Ketua
Menteri Perencanaafi Pembangunan Nasional/Kepala B
Wakil Ketua
adan P er enc anaan P emb angunan Nasional.
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
AnSSota
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan
1.
Bangsa,
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Ker aw anan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3.
Direktur Jenderal Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
4. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negaral
5. Deputi Bidang Politik, Hukum
dan
Keamanan,
Sekretariat Kabinet;
6. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebuday aan, Kementerian PPN/Bappenas.
B
PENANGGUNGJAWAB
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas C
TIM PELAKSANA Ketua
Direktur Politik
dan
Komunikasi, Kementerian
PPN/Bappenas.
Anggota
.
Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsazn, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2.
Asisten Deputi Koordinasi memperteguh KeBhineka-an, Kementerian Koordinator Bidang
1
Politik, Hukum dan Keamananl
3.
Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 4. Asisten ...
4.
Asisten Deputi Urusan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Man:usia dan Kebtdayaan;
5.
Asisten Deputi Pember dayaan dan Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangttnan Manusia dan Kebudayaan;
6.
Direktur Bina ldeologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri;
7
. Direktur
Kewaspadaan Nasional, Kementerian
Dalam Negeri;
8. Direktur Harmonisasi Peraturan
Perundangan, Kementerian
Direktorat Jenderal Anggaran, Keuangan;
9. Asisten Deputi
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;
10. Asisten Deputi Bidang Hukum, Aparatur NeSara, Sekretariat Kabinet; 1
1. Asisten Deputi Bidang Sekretariat Kabinet;
12.
HAM
Polifik Dalam
dan
Negeri,
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangtndangan II, Kementerian Hukum dan HAM;
13. Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;
14.
Direktur
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial;
15. Direktur Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi dan P adnas, l*mb aga Ketahanan Nasional; 16. Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda; Kementerian Pemuda dan Olahraga; 17.
Direktur Deradikalisasi, Badan P
18.
Nasional
enanggulangan Terorisme ;
Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda
dan
Olahr aga, Kementerian PPN/Bappenas;
19.
Direktur Aparatur Ne8ara,
Kementerian
PPN/Bappenas;
20. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas; 21. Hendra Waham Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Dewi...
-323. Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Drs. Indrajaya, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas; 25. Yunes Hetawati, S.Sos, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
26.
Nourma Nusanti, S.Ikom,
Kementerian
PPN/Bappenas; 27
. lriani Mercy Mboh Sikirit, SIP, Kementerian PPN/Bappenas.
D.
1. 2.
TENAGAPENDUKUNG
Rubiyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
Iwan Setiawan, Kementerian PPN/Bappenas.
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
tld BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
€ RR. Rita
Erawati
