HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
H. Edy Tarsono, S.H.,M.H. Yunan Prasetyo K., S.H.,M.H.
Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP)
i
Judul: Hukum Perlindungan Anak
Penulis: H. Edy Tarsono, S.H.,M.H. Yunan Prasetyo K., S.H.,M.H.
Editor: Endra Wijaya Putri Ayu Maharani Kover: een Yunan Prasetyo K.
Hak cipta pada penulis. Hak penerbit pada Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP).
Alamat PKIH FHUP: Gedung Fakultas Hukum Universitas Pancasila, lantai 3, Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jakarta Selatan, 12640. Cetakan ke-1: November 2011.
ISBN: 978 – 602 – 99279 – 8 – 6 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang untuk diperbanyak dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk keperluan pengutipan untuk membuat karya tulis ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumbernya.
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya kami dapat menyelesaikan buku Hukum Perlindungan Anak ini dengan baik. Buku ini telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkontribusi bagi dunia anak pada umumnya, dan bagi bidang Hukum Perlindungan Anak pada khususnya, di Indonesia, yang dalam pengamatan kami sangat berjalan lambat dan memprihatinkan kondisinya. Buku ini juga merupakan salah satu upaya kami untuk menambah dan memperkaya literatur pembahasan dalam bidang Hukum Perlindungan Anak, yang materinya dirasakan masih sangat jarang di Indonesia. Bahkan, sering kajian tentang perlindungan anak di bidang hukum ini dianggap sesuatu yang kurang menarik. Setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara perlahan-lahan kajian mengenai perlindungan anak makin marak. Hal seperti inilah yang tentunya harus semakin didorong oleh berbagai kalangan, termasuk para akademisi. Semoga dengan penerbitan buku Hukum Perlindungan Anak akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi orang tua, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun pemerintah. Sehingga, penanganan terhadap kasus-kasus anak dapat lebih difokuskan dan menjadi prioritas utama bagi bangsa dan negara, mengingat anak-anak inilah yang kelak akan menjadi penerus eksistensi bangsa dan Negara Indonesia. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyusunan, penulisan, dan penerbitan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang tulisan, artikel, dan penelitiannya menjadi acuan dalam penulisan buku Hukum Perlindungan Anak ini.
iii
Akhir kata, dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan yang ada, kami mohon maaf, dan semoga buku ini tetap dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Jakarta, November 2011
Penulis.
iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR — iii DAFTAR ISI — v BAB I
HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK — 1 1. Pengantar — 1 2. Kedudukan Anak — 2 3. Anak dalam Berbagai Bidang — 3 a. Dalam Bidang Kesehatan — 3 b. Dalam Bidang Pendidikan — 4 c. Buruh Anak — 6 d. Status Hukum Anak — 7 e. Anak yang Berhadapan dengan Hukum — 7 4. Beberapa Pengertian Dasar Pembahasan — 8 a. Pengertian Anak — 8 b. Pengertian Perlindungan Anak — 9 5. Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan Anak — 12 6. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Anak — 13 7. Hukum Perlindungan Anak — 16 8. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Hukum — 17
BAB II
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN KONVENSI HAK-HAK ANAK — 18 1. Pengantar — 18 2. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tentang .Perlindungan Anak (UUPA) — 19 3. Pelaksanaan Perlindungan Anak — 22 a. Dasar-Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak — 22 b. Persyaratan Perlindungan Anak — 22 c. Pelaksanaan Perlindungan Anak — 23 d. Perwujudan Pelaksanaan Perlindungan Anak — 23
v
e. Pelaksanaan Perlindungan Anak — 24 f. Aspek Pelaksanaan Perlindungan Anak — 25 g. Mitra Pengadaan dan Pengelolaan Dana — 25 h. Tempat Perlindungan Anak — 26 i. Waktu Perlindungan Anak — 26 j. Faktor Pendukung dan Penghambat — 26 4. Konvensi Hak-Hak Anak — 28 a. Persyaratan Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak — 35 b. Langkah-Langkah Sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak — 35 5. Produk Hukum Lain yang Berkaitan dengan Anak — 35 6. Penggolongan Peraturan Hukum Antar-Lintas Bidang Hukum — 36 a. Bidang Hukum Perdata — 36 b. Bidang Hukum Pidana — 37 c. Bidang Hukum Ketenagakerjaan — 37 BAB III
PERLINDUNGAN ANAK DALAM BIDANG HUKUM PIDANA — 39 1. Pengantar — 39 2. Perlindungan Anak menurut Hukum Positif Indonesia — 40 a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) — 40 b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak — 43 c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia — 45 d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak — 46 e. Dalam Proses Peradilan — 51 3. Penjatuhan Pidana Kepada Anak Nakal — 52 a. Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak – 52 vi
b. Terdakwa dan Tersangka — 53 c. Penyidik Anak — 55 d. Penuntut Umum Anak — 57 e. Hakim Anak — 59 f. Penasehat Hukum — 61 g. Petugas Kemasyarakatan — 62 4. Kedudukan Korban dalam Tindakan Pidana — 62 a. Pengertian Korban — 62 b. Macam dan Bentuk Korban — 63 c. Peranan Saksi — 63 d. Hak dan Kewajiban Korban — 64 e. Kebijaksanaan Pencegahan dan Penghukuman — 65 f. Masalah dan Penanggulangannya — 65 BAB IV
RESTORATIVE JUSTICE — 66 1. Pengantar — 66 2. Penanganan Melalui Diversi/ Pendekatan Restorative Justice — 69 3. Pengertian, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Diversi — 70 4. Kriteria Tindak Pidana yang Dapat Dipertimbangkan untuk Diversi — 72 a. Pelaku — 72 b. Tingkat Keseriusan Kejahatan — 73 c. Sifat dan Jumlah Pelanggaran yang Pernah Dibuat Sebelumnya — 74 d. Apakah Anak yang Bersangkutan Mengakui Pelanggaran — 74 e. Pandangan Korban — 74 f. Sikap Keluarga Anak Tersebut — 75 5. Mekanisme Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) — 76 a. Kepolisian — 76 b. Bantuan Hukum — 78 c. Kejaksaan — 79 vii
d. e. f. g.
Pengadilan — 80 BAPAS — 81 LAPAS — 81 Pendamping Anak (Pekerja Sosial) — 83
BAB V
PERLINDUNGAN ANAK DALAM BIDANG HUKUM PERDATA — 85 1. Pengantar — 85 2. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Bidang Hukum Perdata — 86 a. Perkawinan Anak-Anak — 86 b. Pengasuhan, Perwalian, dan Pengangkatan Anak — 87 c. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia — 102
BAB VI
PERLINDUNGAN ANAK DALAM BIDANG HUKUM KETENAGAKERJAAN — 104 1. Pengantar — 104 2. Buruh Anak — 105 3. Buruh Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Anak — 106
BAB VII
PERLINDUNGAN ANAK DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN ANAK — 109 1. Pengertian Kesejahteraan Anak — 109 2. Hak-Hak Anak — 109 3. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak — 111 4. Usaha Kesejahteraan Anak — 111 5. Peran Serta Masyarakat dan Pengawasan — 112 6. Ketentuan-Ketentuan Penjamin Pelaksanaan Perlindungan Anak — 112
DAFTAR PUSTAKA — 114 LAMPIRAN — 116 ***
viii
