Bcrbesif penempatan Jabatan $ffif -. KorrPet€nsf ff Oqglanieasi Pemerintahan lleeralr Oleh:
Retno Susilowati
"ffi,::ffi*ll',lffi,1tr'TUnivercitas SriwilaYa Abstact plcc in organizatiort stuc' CompAenq function afrially is basd on the rigfit people on the right Based on resarchu' com' people serve to nt role irnporto is an goueriment local tii"i liiAit" in prominent factors for most iot impteienta iiorr*tion for structural function..The education and experience, line, itructural age, s|niority, on iitoi aena Ii"i"oji"" o" stricturot los training.
;"*;ry1
i"
l(ata Kunci: Kompetensi, Iabatan, struktural, Fungsional" Eselon. Latnr BelakanE Kelancaran Penyetenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah/nasional sangat tergantung Pada kapabilitas aparafff negaraldaerah
khususnya Pegawai negeri. Dalarn rangka mencapai tujuan Pembangunoil, diperlukan Pegawai sebagai unsur aparatur yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan kePada Pancasila dan Undang-IJndang Ilasar 1945. Penekanan kembali Pada nilai birokrasi yang memiliki status public sen)ant (pelayanan masyarakat) tidak dapat ditawar lagi. Adanya kesan bahwa aparatur pemerintah belum sepenuhnya mernberikan pelayanan yang terbaik Pa{A masyarakat dan belum profesional hendaknyu dijadikan pemicu untuk mengembangkan sistem rnanajemen pegawai negeri yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel'
penupstsn Jabaten.
Harapan terhadaP Profesionalisme pegawai negeri siPil fNS) Yang semakin menguat disebabkan oleh masih besarnya kesenjangan antara kinerja
yang diharapkan oleh masyarakat dengan kinerja yang ada (nyata)' Masih rendahnya tingkat efisiensi baik dari sisi waktu, biaya mauPun Prosedur
memperlihatkan bahwa kompetensi pada PNS masih sangat perlu ditingkat-
kan atau disesuaikan dengan tuntutan pekerjaarl.
Berbagai faktor Penyebab ketidakmamPuan aparatur pemerintah dalam memberikan PelaYanan Publik yang baik antara lain rendahnya kualitas pegawai pemerintah dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan
jalur karir yang dapat ditempuh'
Per-
rnasalahan profesionalitas PlrlS disinyalir oteh para pakar akan semakin rumit,
apabila ada intervensi kekuatan politik
dalam hal rekruitmen maupun
.. . Retno susilowatil 67
Pada
level yang lain khususnya pada
pe_
nempatan suatu jabatan struktural.
Tak dapat dihindari penerapan
yang minirnar meuriliki empat karakteristik yaitu, (l) memiliki kompetmsi {knoutledege, skill, ahitities dan experiena) yang melnadai; (2) komifirren pada or_ ganisasi; (3) selalu bertindak cost efe* tivenws dalam setiap aktivitasnya, dan (4) ffingraence af gmrs yaitu bstindak selaras antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi (Lako dan sumaryaa 2002:37 telah dikutip oleh Tim pengkaji BKN*Pusat Penelitian dan Penfembangan BKIJ Zm4)" Disarnping empat karakteristik sDM yang berkuatitas tersebut diatas, rnaka ciri-dri profressional menurut syamsul Ma' anfdalam
right man on the right place yang artinya pimpinan organisasi hanrs mampu memilih orang-orang yang me_ miliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab bagr pen€paian tugas pokok dan fung_ si dari unit-unit dimana rnereka harus ditempatkan (Ihoha, Z00S: tT6). Berkaitan dengan kompetensi jabatary telah diatur dalam unaang-undang Nomor 4J Tahun lW tentang perubahan Atas Undang-Und*g No_ mor 8 Tahun lg74 tentang pokok-pokok wscfrna Pertgembangun Kspegawaian Kepegawaian pasal lT ayat {Jn_ (2002:60) el adalah memiliki wawasan dang-undang Nornor g Tahun rgr4, luas dan dapat mernand*g masa depengangkatan pqgawai negeri sipil da_ parL memiliki kompetensi di bidanglam suatu jabatan dilaksanakan berda- trya, memiliki jiwa kompetensi&ersaing sarkan prinsip profesionalisme sesuai secara jujur dan sportif, serta menjundengan kompetensi, prestasi kerja, dan jung ti"gg etika profesi. jenjang pangkat yang diretapkan untuk Ruky (2003:104 r€lah dikutip jabatan itu serta syarat objektif lainnya oleh Tim Pengkajian BIGI) mengutip tanpa membedakan jenis kelamin, suku, pendapat Spncer dan spencer dari agam4 ras, atau golongan. Dari amanat kelompok konsultan Hay & Mac Ber undang-undang tersebut secara jelas bahwa kompetensi adalah, menglsyaratkan bahwa pengangkatan " an underlylng charocteristic of an PNS pada jabatan tertentu tidak boleh individuol thot is cosuaily reloted to crlterion <eferenced firctive and/or dilakukan dengan mengabaikan tuntutsuperior performance ii o job or siiwaan kompetensi yang dipersyaratkan. tiorf . Melihat pentingnya kompetensi Menarik pendapatnya Mc. Cle_ jabatan dalam penempatan pegawai lland, dikutip Sedarmayanti gW, maka sudah selayaknya organisasi pekompetensi bisa dianalogikan seperti merintahan daerah menerapkan kom'gunung es' dimana keterampilan dan petensi sebagai basis dan pertimbangan pengetahuan membentuk puncaknya utama pengrsian jabatan struktural. yang berada diatas air. Bagran bawah permukaan air tidak terlihat rnata, Konsop Kompetensi tetapi rnenjadi frondasi dan memiliki Kualitas SDM aparatur gNS) pengaruh terhadap bentuk bagian yang sangat berpengaruh dalam pencapaian berada diatas air. peran sosial dan citri visi dan misi pemerintah pusat/daerah. diri berada pada bagian ,sadar, SDM yang berkualitas adalah SDM azas the
EmpirikA
Voturne KII (Z) 200S1 OS
sesec rrang
sedangkan rnoti:f
ffirang
berac la pada alam'bawah sada/nya.
Kompetensi diyakini banyak pihal :memiliki sumbangan yang besar bahkan menentukan
orang
sangat
ba$ sese -kinerja
dalanrr menghasilkan yang nngat baik r
geri sipil dalam suatu jahtan mmggu_ nakan prinsip profrsionalisme sesuai dengan kompetensl prestasi kurla jen_ jang pangkat yang aitutupkan untuk jabatan itu serta syarat oblektif lainn ya tanpa membedakan jenis kerarnin, suku,
Jabat m$0rtlfirnal Berdasarkan peraturan pemerin_
tah N omor 13 Tahun ZWZ, yang di_ jabahn karir aJahh
maksu d dengan
jabatar r struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri
sipil s etelah mernenuhi syarat yLS ditentu kan. Pengangkatan pegawai ne-
Tabel
1
JeninrE Pangtat dan Golongur
|enjang
tsselon
Pangkat Ia
Ib
IIa trb IIIa
IIIb Iva Ivb
Pgmbina ljfarna nrrrl,, L7 I'gmbina f lfarn n t\[,,A lrLlcl tsgnrbina flfarnr
t'gmbt+?
h..fr,.t o
Iinffkalrl
Peq$ina
pqu,uffi
o
(J
Terendah GoVRuang *--%*
Terting,g pangkat
I
rv/d tvlc IV/.
*fembina Uhma
Nlb
Pembina Tinsk at t {r r rt o
Jgmbina Utama
rYlu
Tv/a
rqld
Pembina
Itr/c
l'enata Mrrrla Tina1. a*3I r
Penata Tinskat I
mlb Wa
Penata
Va
rY /"
I'embina Llfama l\,frrt,,
Penata
Sest rai
Penata Muda Tingkat
GoI/Ruang
I
rv/d rv/c rv/b Nlu Era ffilc wlb
dengan pasal 12 ayat (1) teknik dan metoda penyus unan pol Nomor 100 Ta- karir dengan menggunak ln unsur hun 200C I sebagaimana telah diubah unsur antara lain, pendidik an formal dengan P eraturan Pemerintah Nomor pendidikan dan pelatihan, r rsia masd 13 Tahun 2m2, dinyatakan untuk menjamin k*l rastian arah pengembangan kerja, pangkat, golongan r uang dutl ti*gkat jabatan. dti"p pimpir ran insr"rd karir ditet ;apkan pola dasar karir ao si wajib menyusun dan m enetapkad ngan K*p utusan Presiden' Pola dasar ini menjar li pedoman yang memuat pola karii pega*ai negeri sirril di linsl Peraturan Pemerintah
Perrcnlnt rn Jahtan.
".
. Rerno SusilowaUf Ol
i
kungan masing-rnasing berdasarkan pola dasar karir.
Peraturan Pemerintah Nomor L3 Tahun 2002 ini juga nrenetapkan syarat pengangkatan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seorang pegawai negeri sipil yaitu,
P
Jabatan struktural hanya dapat didu-
duki oleh pegawal negeri sipil. Calon pegawai nqeri sipil tidak dapat men*
duduki jabatan struktural karena masih
dalam masa percobaan dan belum
mempunyai pangkat. Anggota Tentar:a Nasional lndonesia dan Angota Kepolisian Negara tidak dapat menduduki jabatan struktural karena tidak berstatus pegawai negeri sipil.
P
Serendah rendahnya merniliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan.
P
Merniliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. Kualifikasi dan
tingkat pendidikan pada dasarnya akan rnendukung pelaksanaan tugas dalarn
jabatan profesional, khususnla dalam upaya penerapan kerangka teori, ana-
lisis maupun metodologi pelaksanaan
tugas dalarn jabatan.
P Semua unsur rnenilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalarn 2 (dua) tahun terakhir.
&
Memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan. Kompetensi adalah kemam-
puan dan karakteristik yang dimiliki
oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan si-
kap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas ja batan, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, ef€ktif dan efisien.
P
Sehat jasmani dan rohani.
Disamping persyaratan diatas, pejabat pembina kep€awaian daerah perlu memperhatikan faktor antara lain,
senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan serta pengala{nan.
Penempatan Pe{lnwai Penempatan SDM atau pegawai diakui banyak pihak sebagai elemen
yang penting dari upaya untuk membangun pilar organisasi agar berfungsi dengan baik. Menumt Thoha (2005: TT# 179), ada dua isu pokok yang harus diperhafikan ssrang pimpinan organisasi dalam hal penempatan pegawai untuk menglsi struktur organisasi yang sudah terbsrtuk. Isu pertntnn, menyangkut pmilihan orang-orang yang tepat untuk menglsi posisi-posisi yang ada dalam organisasi serta unit-unit yang ada di dalamnya. Untuk mengetahui kompetensi apa yang dibutuhkan bagi setiap posisi yang harus diernban oleh seorang pegawai atau orang-orang yang mmduduki
jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, rnaka prosedur yang harus ditempuh adalah dilaku-
k"*ya
analisis jabatan Isu kedua, menyangkut beban kerja yang harus dipikul oleh orang-orang yang ditempatkan pada organisasi tersebut. Isu kedua ini menyangkut jumlah pegawai yang harus direkrut atau ditempatkan pada masing-masing bapan organisasi agar tupoksi dari organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Beban kerja pegawai dapat diketahui melalui suatu prosedur yang dinarnakan sebagai analisis beban kerja.
Kepuftcan Kepla Bl$l F{omor 43/ Kep/2OOl Melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: &fftepl 2001 tentang Standar Kompetensi |abatan Strukturat Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan yang dimaksud kompeterrsi adalah kemampuan dan karakteristik yang dirniliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian
EmpirikA
Volume )fill Q) 200{170
-t
dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya' Lebih lanjut diielaskan bahwa kompetensi terdiri dari: P Kornpetensi umurn yaitu kemampuan dan karakteristik yang yang harus di-
miliki oleh s€orang fgawai negeri sipil berupa peng€tahuan dan prilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan Yang dipangkunya. Kompetensi urnum tercanturn dalam Lampiran Keputusan KePala Badan KePegawaian Nasional, selain itu dapat diperoleh rnelalui pendidikan formal rnaupun Diklat kepemimPinan'
P
Kompetensi khusus adalah kemampuan dan karakteristik yang dirniliki oleh seorang pegwai negeri sipil berupa keahlian untuk rnelaksanakan tugas jabatan struktur:al yang dipangkunya' Kompetensi khusus ditetapkan oleh pernbina kepegawaian di instansi rnasing-masing sesuai dengan uraian tugas/labatan di unit organisasi, selain itu dapat diperoleh melalui diklat teknis-
AdaPun maksud standar komPetensi jabatan adalah sebagai dasar dalam p€ngangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan dan dasar bagi Penyusunan/pengernbangan program pendidikan dan p.t"titran bagi PNS. Tujuan standar kompetensi iabatan adalah untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/unit organisasi dan untuk menciptakan optimalisasi kineria organisasilunit organi-
Datam pedoman diatas Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karaktsistik Yang dimiliki oleh seorang Pgawai Negeti Sipil berupa pengeahuan, ketrampilan, dan sikap Perilaku Yang diPerlukan dalam pelalaanaan tugas iabatamYd, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profussional, efektif, dan efisien' Pedoman penyusunan standar komPetmsi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi panduan bag setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun standar kompetansi di instansi masing-masing. Menurut kePurusan ini Standar Kompetensi Iabaan struktural adalatt u
strukural. Standar kompetensl Jaboton ini meltpwt kompetensi dosar dan kampetensi bidang"-
KomPetensi dasar adalah komPetensi yang w4ib dimiliki oleh setiap
pejabat struktural. Kompetensi dasar untuk peiabat struktural eselon II, m, dan eselon IV terdiri atas lima kompetensi yaitu: integritfls, kepernimpinan, perencanaan dan Pengorganisasian, kerjasama, serta fleksibilitas. Pengertian
masing-illasing sebagai berikut:
sasi.
Keputusnn Kepala Tahun 2OO3
&
lntegritas (lnt)
Bertindakberdasarkannilaiwalaupun sulit untuk rnelakukannya' Marnpu secara terbuka rnengakui telah melaku-
Blfi Nomor 4OA
kankesalahan.Mengarnbiltindakan
Belurn secara Penuh diimPlementasikan, keputusan Kepala BKN Nomor 43 tahun 2001 telah direvisi dengan
Keputusan KePala BKN Nomor 6A
Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan standar Kornpetensi ]abatan.
[email protected]
persyorotsn kompetensi minimat yang
harus dimitiki seorang pq,awdi negeri sipil dolom petoksnnson tugas labaton
RetnoSusilorandl 71
atas perilaku orang lain l€ng tidak
etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan'
P
KePemirnPinan (kP)
MamPu rnengunakan strategi atau perilaku tertentu Yang dapat mempe-
ngaruhi orang lain untuk mencapai tujuan.
P
Perencanaan
dan
Konrpetensi bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang
Pengorganisasian
(PP}
pekeriaan yang rnenjadi tanggung jawabnya. Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian lrJegara Nomor MA Tahun 2003 ditentukan bahwa kompetensi bidang dipilih dari tiga puluh tig" kompetensi yang tersedia dalam kamus kompetensi jabatan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabtrya, dengan jumlah antara lima sampai dengan sepuluh kompetensi. Jumlah bobot Kompetensi Dasar yang diperlukan untuk setiap jenjang jabatan sebagai berikut:
Marnpu bertindak tetap terfokus, de-
ngan menggunakan waktu
secara
efektif dan rn€ncegah gangguan yang menyimpang agar tidak mengganggu penyelesaian pekerjaa n.
P
Kerjasama (Ks)
Mampu rnemberi semangat, menghargai kontribusi orang lain, rnenciptakan suasana bersahabat, moral yang baik dan kerja sama. Menjaga kelangsungan h idup kelornpok.
P
Flesibilltas {F}
Mampu membuat perubahan secara keseluruhan mengenai rencana, tujuan ataupun sasaran untuk menanggapi perubahan baik di dalam maupun di luar organisasi.
Tabel 2 Jumlah Sobot Kompetcnsi llasar yer€ lliperlukan untuk Seienlang Jabatan
No
Kompetensi Daear
Kode
Eselon
il
m
rv
Int
3
7
1
Kepu*impinan
Kp
3
2
1
3
Perencanaan dan Pengorganisasian
PP
3
2
1
4
Keriasama
Ks
3
2
1
5
Fleksibilitas
F
3
2
t
15
10
5
1
Integritas
2
rul:glPT,ryqlryrrukan Kompetensi Bidang
dipilih dari
nganalisis data dan informasi yang
kompetensi yang tersedia dalarn Kamus
perlukan dalarn rangka penyusunan
Kompetensi ]abatan sesuai dengan bidang pekerjaan yang meniadi tanggung jawabnya, dengan jumlah antara lima
st6ndar kompetensi jabatan serta dilakukan pengukuran kompetensi jabatan. Meskipun persyaratan tentang kompetensi diuraikan secara sederhana dalam keputusan tersebut, dalam implementasinya tidaklah mudah karena mernerlukan prosedur yang rumit terutama dalam membuat indikator yang
sarnpai dengan s€puluh kompetensi.
Pedoman penyusunan st6ndar ini mengamanatkan untuk membentuk Tim Analis Kompetensi Jabatan GAKD yang mempunyai kompetensi jabatan
tugas mengumpulkan, menyusun, rne-
EmpirikA
Volume
ffi (Z) 2A091 72
konkrit untuk dapat mengukur kompetensi iabatan seclra tePat'
Temuan laPanggn
HasilpenelitianMiftahThoha, (2005) di lima provinsi dan sepuluh kabupaten disimpulkan bahwa dalam jabatan hal penempatan Pegawai dalam banyak diiumpai ketida-sesuaian antara
gawai dalam sebuah organisasi pemerintahan. Hal ini rnenambah daftar pankompetansi ia*g belurn d-iterapkannya kompeberdasarkan jabatan sfiuktural tensi dasar dan bidang. Bahkan di beberapa daerah ada Yang belum Pernah mendapatkan buku Pedoman PenYu-
sunan Standar Kompetensi ]abatan PNS.
keahlian d-engan iabat-an Yang hnu&P diembannya. standar kompe-tensi
Kompetensibelummenjadisalah satl"r syarat untuk menduduki iabatan repata BKN belum ditetapkan sebagai struktural di organisasi pemerintahan syarat penempatan jabatan struktural. Dari persyaratan yang telah Tidak iuth beda dengan temuan daerah. ditentukan oleh Peraturan Pemerintah pada proyek Sustainable Capanty Buildnomor 13 tahun zw?., ada kencendein; for Decentralization (SCBD) yang dirungan iustru persyaratan tambahan teiima oleh 37 kabupaten/kota delapan yaitu senioritas, umur' kepangkatan' provinsi juga menginformasikan bahwa pengalarnan dan pendidikan dan latihdaerah-daerah tersebut belum rneng€Iilu" meniadi lebih diutamakan dibanbangkan standar kompetensi berdasardingkankompetensi.Sulibryapenerapkan KePutusan KePala BKN nomot 46Fan standar kompetensi iabatan struktahun 2m3tural menjadi umpan balik bagi BKI'J
sebagaimana
diatur dalam Kepu-tusan
Pengalamanpenulissendirida-
lam kesempatan penelitian lapangan beberapa Kabupatenfi(ota di wilayah Provinsi Sumtera SeLiatan, iuga sanuL kompetensibelummenjadidasarpejabat berwenang untuk mengangkat Pe-
untuk mengembangkan model Yang lebih konkrit dan aplikatif dalam pengembanganorganisasipemerintahan daerah.
Dafrar Pustaka
Doya Man'ttsin Reformasi Sedarmayanti' 2007' Man'ajemen Sumber Birokrosiaoo*o,*iemerrPe4awaiNe4erislpil.Bandung:PTBefikaAditama. Sipil dt Ind'onesia' Thoha, Miftah' 2005' Marwjemen Kepegawainn Jakarta: Prenada Media' TimPengkajianBKN,PusatPenelitiandanPengembanganBKN.2004.
guhuran Kompetensi' J abatan Struktural' tentang Pokok-pokok Kepegatlnd.ang-Ilndang Nomor 43 Tahun 1999 waran. Jabatan strukPemerintah Nonor 13 tahun 2A02 tentang
Kajian
Pen
Peraturan
tural. tl"n,snpatan Jsbetsn. . . . Retno Susilowadl
73
IGputusan Kepata BKN Nonor 4s{Kepnffil tentang standu Kompetensi Jabatan Struktunt PNS. Keputusan Kepala BKN Nomor 4tiA tahun 2008 tentang pedoman penyusulran Standar Kompeteuei Jabatan Struktural.
EryirikAVolume
)r[II (2) 2009174
