etotfcw frreprt*ucrtal-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

etOtfCW frrreprt*UCrtAl-

SKRIPSI RONALD VAN ROOM

INTEGRASI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM BIDANG EKONOMI : BEBERAPA PERMASALAHAN YURIDIS

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS

A1RLANGGA

S U R A B A Y A

1990

skripsi

INTEGRASI NEGARA-NEGARA ....

VAN ROOM, RONALD


INTEGRASI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM BIDANG EKONOMI: BEBERAPA PERMASALAHAN YURIDIS

S

K

R

I

P

S

I

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAX GELAR SARJANA

HUKUM

oleh RONALD VAN ROOM NPM.

038532241

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S

U

R

A 19

skripsi

B

A

Y

A

9 0


VAN ROOM, RONALD


INTEGRASI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM BIDANG EKONOMI: BEBERAPA PERMASALAHAN YURIDIS

S

K

R

I

P

S

I

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR .

SARJANA

HUKUM

oleh RONALD VAN ROOM NPM.

038532241

Pembimbing

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S

U

R

A 19

skripsi

B

A

Y

A

9 0


VAN ROOM, RONALD


Diuji pada tanggal 25 Juni 1990 oleh :

Ketua

:

Abdoel Rasjid,

S.H., LL.M.

Sekretaris

:

E m a n , S .H ., M.S.

Anggota

:

Hermawan Ps. Hotodipoero,

J. Hendy Tedjonagoro,

S.H.

I Wayan Titib Sulaksana,

Djasadin Saragih,

skripsi

ScfH

S.H.

S. II., LL.M.


VAN ROOM, RONALD


ABSTRAK INTEGRASI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM BIDANG EKONOMI : BEBERAPA PERMASALAHAN YURIDIS

VAN ROOM, RONALD Pembimbing : Hermawan PS Notodipuro,SH.MS KKB KK-2 INT 154/91 Van i Copyrights @ 1991 by Airlangga University Library. Surabaya Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1945, berkembanglah berbagai ikhtiar kerjasama regional di hampir seluruh kawasan penting, membaik di Eropah, Timur Tengah, Asia, Afrika dan Amerika Latin. Salah satu asumsi pokok yang mendasari kerjasama regional adalah bahwa kedekatan geografis akan mempermudah upaya-upaya saling memahami di antara negara-negara bertetangga sehingga masalah-masalah yang mungkin dapat menjurus pada pertikaian berlanjut dapat dibatasi dengan segera atas dasar hidup berdampingan secara damai. Di samping itu ada pula kerjasama regional yang dilakukan atas dasar pembagian kerja di antara negara-negara yang berdekatan secara geografis dimana masing-masing negara memusatkan diri terutama pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang menurut hematnya paling kuat dimilikinya sambil menyerahkann bidang kegiatan ekonomi lainnya kepada negara tetangga yang lebih kuat mintanya terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Keyword: Negara ASEAN

skripsi


VAN ROOM, RONALD


It is not from the benevolence of the butcher, the bre wer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their self-interest. We address ourselves, not to their humanity, but to their self-love, and never talk to them of our necessities, but of their advantages.

ADAM SMITH, The Wealth of Nations

iv

skripsi


VAN ROOM, RONALD


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat-NYA, karena atas segala berkat dan karunia yang dilimpahkan ga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi merupakan salah satu syarat yang harus

sehingini

yang

dipenuhi

oleh

setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Pekerjaan penulisan skripsi ini

sudah

barang

tentu melibatkan berbagai pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran serta dukungan moril maupun materiil. Bebcrapa pribadi kiranya perlu saya kemukakan

di

sini

secara khusus, dengan tidak mengurangi penghargaan

saya

kepada banyak pihak yang tidak mungkin saya

sebutkan

satu persatunya. Pertama, saya

menyampaikan terima kasih

yang

mendalam kepada Bapak Hermawan Ps. Notodipoero, S.H.,M.S. yang telah bersedia membimbing saya untuk menyelesaikann penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan

beliau

baik sebagai Ketua Jurusan Hukum Internasional

maupun

sebagai pengajar pada Fakultas Hukum Universitas

Air -

langga. Ueliau telah pula bersedia mencjuji skripsi sebut. Dnlam hubungan ini saya juga berterima kasih

terke

pada Bapak Harun Alsagoff, S.II.,M.A. yang telah memL'irikan sumbangan pikiran dalam merumuskan judul skripsi ini. Terima kasih yang sama saya sampaikan kepada

skripsi


Ba-

VAN ROOM, RONALD


pak Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., Bapak Em an , S.H., M.S., Bapak J. IlGndy Tedjonagoro, S.H., Bapak I Wayan Titito Sulaksana, S .II. , M.S., dan Bapak Djasadin Saragih, S. II., LL.M. yang masing bertindak sebagai Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota tim penguji skripsi ini. Selanjutnya saya raengucapkan terima kasih

kepada

Ibu Tetty Latupapua, yang pada saat pengumpulan data untuk penuiisan skripsi ini menjabat sebagai Kepala

Biro

Sosial Budaya Sekretariat Nasional Departemen Luar Negeri RI dan kini menjabat sebagai Charge d'Affaires KBRI Brus sel di Belgia. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih yang mendalarn kepada Papa dan Mama serta adik-adik tercinta : Carla, Renata, Angela, Stella dan Fiona yang dengan

te-

kun dan sabar memberikan dukungan rnoril maupun spirituil demi suksesnya pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Akhirnya, kepada sejawat Mohammad Mudjib, S.H. sa ya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena se cara aktif turut serta memberikan masukan baik melalui referensi maupun diskusi selama proses penyusunan skripsi ini. Seraoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala amal baik mereka.

Surabaya, Agustus 1990. Ronald van Room vi skripsi


VAN ROOM, RONALD


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................................. ...............

V

DAFTAR ISI ...........................................

viii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................... BAB I

X

PENDAHULUAN 1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya .......... ........ ............... 2. Penjelasan Judul

BAB II

......................

1 9

3. Alasan Pemilihan Judul ................

10

4. Tujuan Penulisan .......................

11

5. Metodologi ...................... .

11

6 . Pertanggungjawaban Sistematika

13

.......

KERANGKA DAN UNSUR-UNSUR KERJASAMA EKONOMI PADA ORGANISASI REGIONAL 1. Penggolongan Organisasi Regional

....

20

2. Unsur-unsur Kerjasama Ekonomi pada MEE dan ASEAN .............................. BAB III

INTEGRASI EKONOMI NEGARA-NEGARA

25

ANGGOTA

ASEAN: BEBERAPA KEMUNGKINAN DAN HAMBATANHAMBATANNYA 1. Kemungkinan Integrasi Ekonomi

Negara-

negara Anggota ASEAN .................

55

2. Beberapa Masalah yang Dihadapi Negara-

viii

skripsi


VAN ROOM, RONALD


Halaman nagara Anggota ASKAN untuk Borintcgrasi dalam Bidang iilkonomi ................... BAB IV

63

XESIilPULAN DAN SARAN 3.. Kesinipulan .......... ...................

39

2. Saran

70

.......................... ........

DAFTAPv BACA A”

73

LAIiP IHA.'!-l a :;p i AM

75

ix

skripsi


VAN ROOM, RONALD


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. THE ASEAN DECLARATION (BANGKOK DECLARATION) 0 August 1967 2. DECLARATION OF ASEAN CONCORD 3. TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA 4. TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY Part One Part Five

x

skripsi


VAN ROOM, RONALD


B A B

I

P E N D A H U L U A N

1. Perroasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya Suatu bangsa selalu mempunyai aspirasi hidup atau karsa yang bersifat langgeng dan luhur. Aspirasi

hidup

atau karsa tersebut kemudian diejawantahkan menjadi juan nasional, yang kemudian dijabarkan menjadi

tu-

tujuan

jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Semuanya

itu

kemudian dijabarkan ke dalam strategi dan politik nasional. Tujuan nasional, baik tujuan jangka panjang pun jangka pondek dari suatu bangsa pada umumnya

maumenda-

sarkan kepada keinginan untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan. Upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan keamanan bangsa dalam hubungan internasional

dan

dinamakan

kepentingan nasional. Di dalam suatu keluarga

bangsa-

bangsakepentingan nasional suatu bangsa dapat

sejajar/

seiring dengan kepentingan nasional bangsa lainnya,

te-

tapi dapat juga berbeda dan bahkan saling bertentangan. Tingkat perbedaan atau persamaan antara kepentingan

na

sional bangsa-bangsa yang tergabung di dalam suatu hubu ngan antar bangsa di suatu kawasan dapat berbeda

dan

berubah-ubah menurut dimensi tempat dan waktu.

Hal

tersebut dalam hubungan antar bangsa menimbulkan

berba-

1

skripsi


VAN ROOM, RONALD


2

gai macam pertikaian (contention), persengketaan

(con

flict), dan kerjasama (cooperation). Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada 1945, berkembanglah berbagai ikhtiar kerjasama

tahun regional

di hampir seluruh kawasan penting, ■•baik di Eropah, mur Tengah, Asia, Afrika dan Amerika Latin. Salah asumsi pokok yang mendasari kerjasama regional bahwa kedekatan geografis akan mempermudah

Ti satu

adalah

upaya-upaya

saling memahami di antara negara-negara bertetangga

se-

hingga masalah-masalah yang mungkin dapat menjurus

pada

pertikaian berlanjut dapat dibatasi dengan segera

atas

dasar hidup berdampingan secara damai. Di samping itu a da pula kerjasama regional yang dilakukan atas dasar pembagian kerja di antara negara-negara yang berdekatan se cara geografis

dimana masing-masing

negara

memusatkan

diri terutama pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang

menu-

rut hematnya paling kuat dimilikinya sambil menyerahkann bidang kegiatan ekonomi lainnya kepada negara

tetangga

yang lebih kuat mintanya terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.^ Di Eropa setelah tercapainya perdamaian, suatu gerakan di antara orang-orang idealis untuk

timbul me-

1Proyek Kerjasama ASEAN, Dimensi Kerangka Kegiatan Kerjasama ASE AN , Setnas ASEAN-LIPI, Laporan Penelitian, Jakarta, 1986, h. 6.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


3

nyatukan Eropa secara demokratis yang dimulai

dengan bi-

dang ekonomi yangmotif dan tujuan awalnya bersifat

po-

litis, yakni mencegah agar supaya perang tidak lagi berkecamuk di Eropa, serta tidak hanyut dalam

komunisme.

Upaya tersebut di atas memperolah dukungan dengan diumumkannya Rencana Bantuan Marshall atau yang lebih

dikenal

dengan "Marshall Plan", dimana Amerika Serikat

dalam

rangka kerjasama dengan negara-negara Eropa, memberikann bantuan ekonomi dan keuangan dalam jumlah yang besar ser ta dalam jangka waktu panjang denbgan persyaratan

agar

negara-negara yang tergabung dalam gerakan tersebut membangun kembali negaranya yang telah hancur serta menga lami kerusakan berat akibat perang. Negara-negara yang dimaksudkan di:atas

yaitu

Jerman Barat, Belgia, Belanda, Luxemburg, Perancis, Italia, selanjutnya menggabungkab diri ke dalam

dan suatu

organisasi yang mereka sebut dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (The European Economic Community-EEC).

Organisasi

ini bertujuan memajukan kerjasama ekonomi secara bersama dan peningkatan aktifitas yang harmonis serta hidup dan hubungan yang lebih besar guna

standard memperbaiki

standard hidup dan hubungan yang lebih erat antara

satu

dengan lainnya melalui suatu wadah kerjasama yakni Pasaran Bersama (Common Market) melalui tahapan-tahapan

pe-

nyesuaian kebijakasanaan dari para anggotanya. Pola

ke

skripsi


VAN ROOM, RONALD


4

arah integrasi ini dimulai dengan landasan yuridis Traety of Romedi tahun 1957, yang bertumpu pada sistem politikdan sistem ekonomi yang pada dasarnya memiliki

kesa-

maan antara negera-negara anggotanya. Di kawasan Asia Tenggara, telah muncul juga suatu organisasi regional yang pada deklarasi pendiriannya,yaitu Deklarasi Bangkok 1967, mempunyai maksud dan tujuann untuk mengadakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial,budaya dan ilmu pengetahuan, yang disebut dengan Associat ion of Southeast Asian Nations (ASEAN). Organisasi

re

gional ini lebih menekankan kerjasama ekonomi dengan pertimbangan bahwa stabilitas nasional khususnya dan regio nal pada umumnya sangat bergantung pada pembangunan eko nomi nasional maisng-masing negara anggotanya, Berdasarkan asumsi inilah maka pembangunan ekonomi mendapat prio n t a s utama di semua negara ASEAN.

2

Selain itu kerjasama ekonomi dianggap lebih nyata dan dapat dilaksanakan, walaupun pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pemikiran ke arah kerja sama ekonomi yang lebih nyata ini dipengaruhi oleh

ada-

nya kenyataan bahawa Masyarakat Ekonomi Eropa telah mampu berfungsi dengan baik hingga saat ini. Namun harus diingat bahwa latar belakang dari lahirnya kedua organisasi regional tersebut dalam hal pemahaman

2 C.F.F. Luhulima, "ASEAN dalam Usia 19 Tahun: Masalah Keamanan Regional dan Nasional", Kompas, 8 Agustus 1986, h. IV.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


5

tentang kedaulatan pada keikutsertaan sebagai

negara

anggota pada suatu organisasi adalah berbeda, Pada syarakat Ekonomi Eropa, kedaulaatan itu sangat

Ma-

bergan-

tung pada pemenuuhan terhadap kebutuhan yang sama dimana hal ini merupakan tantangan yang timbul

pula, setelah

Perang Dunia 11.^ Di lain pihak, ASEAN lahir sebagai akibat kembangan politik di Asia Tenggara pada waktu itu

per yang

pada dasarnya membentuk ASEAN sebagai organisasi region al dengan suatu motivasi politik yakni keinginan

untuk

menciptakan keamanan dan stabilitas regional yang

meru

pakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi masing - masing negara anggotanya. Secara tersirat sikap politik ASEAN tercermin pada pembukaan Deklarasi Bangkok 1967

sebagai

berikut: Considering that the countries of Southeast Asia share a primary responsibility for strengthening the economic and social stabilityof the region and ensuring their peaceful and progressive na tional development, and that they are determined to ensure their stability and security from ex ternal interference in any form and manifestati o n ^ order to preserve their national identities in accordance with the ideals and aspirations of their peoples. Dari kenyataan tersebut di atas dengan jelas

tergambar

keinginan negara-negara anngota ASEAN untuk terselenggaranya suatu tata regional dalam bidang politik dan keama-

3 Harun Alsagoff,"ASEAN Sebagai Pasaran Bersama Dicanangkan Kembali", Surabaya Po s t , 29 Agustus 1986, hal. VI.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


6

nan. Selain itu pilihan bentuk "association" perhirapunan bagi ASEAN sendiri merupakan wahana

atau kerja

sama antara negara-negara berdaulat dimana kedudukan A SEAN sendiri tidak berada di atas negara-negara, anggo tanya, akan tetapi berdiri di antara negara-negara tersebut. ASEAN juga tidak membatasi keleluasaan

negara

negara anggotanya sebagai akibat penyerahan sebagian kedaulatannya, akan tetapi lebih merupakan perwujudan ker jasama di antara negara-negara anggotanya atas dasar kebijaksanaan negara-negara tersebut. ASEAN tidak menurunkan derajat negara-negara anggotanya dan tidak menuntut * emansipasi antara pengaruh organisasi ASEAN sebagai p e r - ' wujudan komitment bersama dan pengaruh pemerintah negara negara anggota ASEAN secara individual. Dengan demikian ASEAN merupkan organisasi yang didasarkan atas

prinsip

kesamaan derajat, prinsip menghormati integritas terri torial dan prinsip menghormati kedaulatan masing-masing negara anggotanya. Jika dibandingkan dengan MEE, organisasi yang

disebut terakhir ini memilih

integrasi yang mempunyai ikatan dan konnsekuensi

maka bentuk yang

lebih tegas dalam hal ikatan kerjasamanya. Hal ini berbeda sekali dengan bentuk perhimpunan (association) p a da ASEAN. Integrasi itu sendiri dapat diartikan suatu usaha untuk menggabungkan beberapa unsur

skripsi


sebagai yang

VAN ROOM, RONALD


7

terpisah ke dalam suatu kesatuan yang serasi.

Sedangkan

dalam pengertian ekonomi, integrasi diartikan pada

satu

sisi sebagai suatu proses ke arah suatu tujuan tertentu, sedsanhkan pada sisi lain diartikan sebagai suatu keadaan (state of affairs). Ditinjau sebagai suatu

proses

perkembangan, maka integrasi ekonomi meliputi

usaha-

usaha diamana berbagai raacam diskriminasi yang menghambat hubungan lalu lintas ekonomi antar negara dihapuskan.Bila ditinjau sebagai suatu keadaan tertentu, maka integra si ekonomi dapat dilihat sebagai suatu keadaan dimana ti dak terdapat berbagai raacam diskriminasi antar negara yang lazimnya terdapat dalam hubungan ekonomi internasi4

onal.

Dalam tulisan ini, saya akn mengartikan integrasi

ekonomi sebagai proses penghapusan diskrminasi negara-negara yang tergabung dalam kerjasama

antar regional,

yang meliputi usaha-usaha untuk menghapus segala

rinta-

ngan yang menghambat lalu lintas perdagangan, pembayaran dan mobilitas faktor-faktor produksi. Di lain pihak tegrasi ekonomi regional

antar sekelompok negara

in ter-

etentu juga berarti bahwa diskriminasi dan rintangan rintangan terhadap negara-negara di luar kelompok regio nal ini tetap dipertahankan.

4 Thee Kian Wie, Seqi Ekonomi dari Masyarakat Eko nomi Eropa, Lembaga Research Kebudayaan Nasional/LIPI, Jakarta, 1972, h. 32 - 33.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


8

Jika dibandingkan dengan kerjasama regional

yang

berada di kawasan Asia Tenggara, yakni ASEAN, maka

ter-

lihat bahwa kerangka kerjasama itu sendiri baru tertuang dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN (Declaration of

ASEAN

Concord), yang ditandatangani pada tahun 1976 pada KTT I ASEAN di Bali. Dan baru pada KTT III ASEAN di Manila pa da tahun 1987 kerjasama ekonomi ini lebih dipererat ngan beberapa kerangka kerjasama ekonomi serta

de

program-

program yang lebih nyata. Dengan penjabaran di atas, dapat diberikan

gam-

baran bahwa kerjasama regional dalam bidang ekonomi pada organisasi regional tampaknya semakin menunjukkan

hasil ’

yang lebih nyata dan menunjang pembangunan ekonomi negara-negara anggotanya. Dalam kaitannya dengan kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN ini sehubungan dengan kondisi ekonomi negara-negara anggotanya serta berbagai kebijakasanaan dalam bidang tersebut baik dalam rangka ASEAN maupun kerjasama bilateral antar

ne

gara anggota ASEAN maka timbul permasaalahan-permasalahan sebagai berikut. Pertama, dapatkah kerjaisama ekonomi intra regional ASEAN ditingkatkan ke dalam suatu bentuk

inte

grasi?, dan kedua, sehubungan dengan permasalahan terse but pertama, harnbatan dan tantangan apakah yang

menjadi

kendala untuk mewujudkan suatu integrasi ekonomi ASEAN?

skripsi


VAN ROOM, RONALD


9

2. Penjelasan Judul Skripsi ini merupakan suatu tinjauan yuridis

ter-

hadap masalah kemungkinan berintegrasinya negara - negara anggot.a ASEAN dalam bidang ekonomi. Bahwa dalam rangka pembangunan bidang ekonomi kawasan Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN

di telah

banyak menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan harmonisasi bidang tersebut. Meskipun secara eksplisit tidak

dalam pernah

dinyatakan bahwa harmonisasi kebijaksanaan tersebut ditujukan untuk menciptakan suatu bentuk integrasi

ekonomi

negara-negara anggota ASEAN. Akan tetapi dari kenyataan kenyataan yang tampak, terdapat langkah-langkah

kongkret

yang memungkinkan ke arah integrasi tersebut. Dengan

de-

mikiansecara implisit judul skripsi ini mengandung

pre-

diksi bahwa suatu saat integrasi ekonomi tersebut

akan

menjadi nyata. Konsep integarsi mengandung pengertian yang

luas

sekali. Oleh karena itu dalam judul skripsi saya membatasinya hanya dalam bidang ekonomi, sehingga pengertiannya menjadi definitif. Dari penjelasan tersebut di atas diharapkan

dapat

diperoleh gambaran tentang maksud yang terkandung didalam skripsi saya ini sekaligus menjadi jelas ruang lingkup pembahasannya.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


10

3. Alasan Pemilihan Judul Seperti telah dikemukakan dalam penjelasan di atas bahwa selama ini negara-negara anggota ASEAN telah banyak menghaSIlkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam

bidang

ekonomi yang mengarah pada terciptanya harmonisasi bidang tersebut. Terutama sejak Konperensi Tingkat Tinggi

(KTT)

I ASEAN yang diselenggarakan di Bali pada bulan Pebruari, • 1976, yang melahirkan Deklarasi Kesepakatan ASEAN (Decla ration of ASEAN Concord)

serta Perjanjian Persahabatan

dan Kerjasama di Asia Tenggara

(Treaty of Amity and Coo -

peration in Southeast Asia). Hal ini dipertegas lagi

de-

ngan hasil-hasil KTT III ASEAN di Manila dimana

negara-

negara anggota ASEAN telah menunjukkan beberapa

langkah

kongkret menuju kerjasama ekonomi yang lebih mantap sebagaimana dicita-citakan dalam Deklarasi Bangkok. Dari kenyataan-kenyataan tersebut saya melihat ada nya kemurigkinan-kemungkinan pada negara-negara

anggota

ASEAN untuk melangkah lebih maju, yaitu tidak saja

mewu-

judkan kerjasama yang bersifat assosiatif tetapi

lebih

dar'i itu menciptakan kerjasama ekonomi yang bersifat

in-

tegratif, meskipun hal tersebut memcrlukan waktu. yang rclatif panjang. Hal-hal seperti itulah yang mendorong saya untuk menilih judul sebagaimana tertera pada sampul skripsi ini. Oleh karena kerjasama ekonomi internasional, khusus-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


11

nya antara negara-negara anggota ASEAN tidaklah sematamata hubungan internasional dibidang tersebut, akan

te-

tapi hal ini sangat erat kaitannya dengan hukum interna sional. Dari sisi inilah saya berusaha memberikan tinjauan terhadap kemungkinan berlangsungnya integrasi ekonomi bagi negara-negara ASEAN. 4. Tujuan Penulisan Tujuan pertama penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu tugas akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu dengan penulisan skripsi ini saya mencoba untuk berperan serta dalam menyumbangkan pikiran yang saya tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dalam ilmu hukum umumnya dan ilmu hukum internasional pada khusus nya. Secara khusus skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan berintegrasinya negara-negara anggota AS EAN dalam . bidang ekonomi. Dengan demikian melalui penu lisan skripsi ini saya berusaha menginventarisir beberapa yang telah ditempuh oleh negara-negara anggota ASEAN

dan

kemungkinan-kemungkinannya untk berintegrasi serta kendala-kendala apa yang meerintangi langkah-langkah itu. 5. Metodologi a. Pendekatan inasalah Penulisan skripsi ini dilakukan dengan memperguna-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


12

kan pendekatan diskriptif, yuridis dan pendekatan politik ekonomi. Pendekatan diskriptif maksudnya adalah bahwa

a-

nalisis skripsi ini akan didahului dengan mengemukakan gambaran tentang latar belakang sejarah berdirinya

ASEAN

serta kondisi politik dan ekonomi negara-negara anggota nya. Selanjutnya ependekatan yuridis dimaksudkan

bahwa

dalam rangka hubungan internasional khususnya hubungan kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara yang bung

terga-

dalam ASEAN itu semuanya didasarkan pada ketentuan-

ketentuan yuridis baik yang dihasilkan oleh ASEAN sendiri maupun maupun ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya. Akhirnya pendekatan politik ekonomi mesti dilakukn dalam penyusunan skripsi ini oleh karena usaha harmonisasi kebijaksanaan negara-negara anggota ASEAN tidak

dapat

dilepaskan dari faktor kepentingan ansional masing-masing. Di samping itu karena latar belakang sistem politik

dan

ekonomi negara-negara anggota ASEAN relatif berbeda

satu

sama lain sehingga pendekatan tersebut terakhir ini

ada

lah sangat perlu. b. Sumber data. Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa

buku-

buku, majalah, surat kabar serta tulisan-tulisan atau pendapat para ahli '..>aik yang diterbitkan maupun yang

tidak

yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


13

c. Prosedur pengumpulan data dan pengolahannya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah pertaama, dengan mengklasifikasikannya berdasarkan urutan topik pembahasan dari permasalahan srkipsi ini. Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan bahan- bahan penunjang lainnya. Dari bahan-bahan yang terkumpul kemudian kemudian dilakukan pengkajian menurut pokok- pokok permasalahn

skripsi ini.

d. Analisis data. Analisis data yang telah terkumpul dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Maksudnya bahwa data yang ada dipadukan dengan bahan penunjang lain nya di samping juga dipadukan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang terkait dengan pokok permnasahan skripsi ini. 6. Pertanqgungjawaban Sistematika Skripsi ini dibagi dalam tiga bagian utama, pendahuluan, pembahasan dan penutup. Sedangkan

yaitu analisis

pokok pev/rmasalahan itu sendiri akan ditempatkan pada Bab II dan Bab III. Setelah pendahuluan yang menguraikan garis

besar

pokpk permasalahan di samping latar belakang penulisan skripsi ini, dalam Bab II secara diskriptif-analitis saya merusaha memap-iarkan kerangka dan unsur-unsur kerjasama

skripsi


VAN ROOM, RONALD


14

ekonomi pada organisasi regional. Dalam bab ini pembahasan akan saya bagi dalam dua subbab yang masing-masing akn meninjau kerjasama ekonomi baik yang terdapat Masyarakat Ekonomi Eropa

apada

(MEE) maupun pada ASEAN sendiri.

Setelah memahami kerangka dan unsur-unsur kerjasa ma ekonomi, selanjutnya pembahasan akan terfokus

pada

kondisi kerjasama ekonomi ASEAN itu sendiri, apakah kerja sama itu diwujudkan menurut pola yang ada pada Masyarakat Ekonomi Eropa atau pola khas ASEAN atau pola lainnya. Un tuk ini Bab III akan menganalisis kemungkinan-kemungkinan ASEAN menuju pola Pasaran Bersama (Common Market)

dalam

lapangan kerjasama ekonominya. Di samping itu bab ini juga akan mencoba mengetengahkan hambatan-hamabatan

dan

tantangan-tantangan yang mungkin menjadi penghalang pelaksanaan pola kerjasama tersebut. Kesimpulan dari analisis tersebut di atas ditempatkan pada Bab IV yang sekaligus sebagai

akan penutup

skripsi ini. Dalam bab terakhir ini pula saya ketengahkan saran-saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


B A B

II

KERANGKA DAN UNSUR-UNSUR KERJASAMA EKONOMI PADA ORGANISASI REGIONAL

Regionalisme sebagai gejala kerjasama antar nega ra dalam suatu kawasan tertentu telah merupakan

gejala

umum sesudah Perang Dunia II. Regionalisme sering dianggap oleh sebagian masyarakat dunia sebagai

alternatif,

kalau tidak dapat dikatakan sebagai pengganti dari

glo-

balisme yang mendasarkan diri kepada prinsip unievrsalitas. Kerjasama antar negara di dalam kawasan yang terbatas akan lebih mudah menciptakan penyesuaian kepentingan serta memberikan kemungkinan

pemecahan yang lebih besar

terhadap konflik-konflik lokal yang dapat mengancam perdamaian di kawasan tersebut. Dengan demikian

pengelom -

pokan regional di samping membantu terciptanya keseimbangan dalam hubungan di dan atau antar kawasan, juga

da

pat merupakan tahapan menuju terciptanya konsensus-kon snsus global. Hal ini sesuai dengan pendapat Oppenheim yang mengatakan bahwa : In view of the wide geographic, economic, and cultu ral differences obtaining between States, the scope of the rules capable of universal application must necessarily be more limited than in the relation of individuals within States. These diversities bet ween States may render necessary development and adjustment on the basis of a regional community of interest, but such particular international law bet ween two or more States presupposes the existence

15

skripsi


VAN ROOM, RONALD


16

and must be interpreted in the light of principles of international law binding all States.5 Di samping itu maka dapat kita lihat pula penda pat lain yang diajukan oleh Michael Leifer dalam tulis annya "Regionalism : The Global Balance and Southeast Asia"^ bahwa : The actual manifestation of regionalist behaviour on the part of States may derive from variety of sources. It may from a common senise of place and identity, from the prospect of mutual advantages in cooperation and from a perception of common of region represeneted in institutional form by sovereign States contigous to one another is, above all, a political expression. Dari ungkapan Leifer itu jelas terlihat, bahwa faktor timbulnya kerjasama atau organisasi rwegional bersumber pada beberapa kepentingan, misalnya identitas dan tempat atau kawasan yang sam a, prospek kerjasama ynag saling menguntungkan serta kesamaan pandangan terhadap ancaman dari luar. Sementara itu Henry G. Schermers mengidentifikasikan adanya tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya keingi nan untuk membentuk organisasi regional, yaitu: a. Outside influence. ... regional cooperation has been stimulated by the need felt in the region itself to resist external influence ....

5 •• Oppenheim, International L a w , Vol. I "Peace , ed. VIII, Longmans, Ltd., London, 1955, p. 51. ^Michael Leifer, Regionalism in Southeast A s i a ,CS IS, Jakarta, 1975, h. 55.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


17

b. Greater homogeneity..... Regional cooperation is practiced between States with comparable pol itical systems and compatible cultural and eco nomic backgrounds .... c. Divergent membership. ... to utilize the largest possible unit for each specific function. It would be pointless to regilate a matter solely for a small region if it could be regulated on a worldwide scale or within a larger region .... Dari ketiga faktor tersebut di atas, faktor homogenitas merupakan yang terpenting sebagai sumber kekuatan organisasi regional.

suatu

7

Sebagaimana telah saya uraikan di muka bahwa

ke-

beradaan kerjasama atau organisasi regional itu telah di akui oleh Perserikatan Banmgsa-Bangsa dan merupakan fak tor yang sangat

membentu dalam rangka memelihara perda-

maian dan keamanan internasional. Pengakuan seperti

itu

dapat dijumpai dalam Piagam PBB, khususnya Bab VIII yang terdiri dari pasal-pasal 52, 53, dan 54. Dengan kata la in bahwa pasal-pasal tersebut merupakan landasan yuridis bagi eksistensi kerjasama atau organisasi regional seba gai salah satu subyek hukum internasional. Akan tetapi ketentuan dalam Bab VIII Piagam PBB terseburt tidak menjelaskan apa dan bagaimana yang dimaksudkan dengan "regional arrangement" sehingga menimbulkan

Henry G. Schermers, International Institutional L a w , Vol. I, A .W . Sijthoff International Publishing Com pany, Leiden, 1972, hal. 17-19.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


18

paham-paham yang berbedA tentang pengertian konsep ter sebut. Bunyi pasal 52 selengkapnya adalah sebagai berikut: 1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action,provided that such arrangement are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations. 2. The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific set tlement of local disputes through such regional arrangemnets or by such regional agencies befo re refering them to the Security Council. 3. The Security Council shall encourage the deve lopment of pacific settelemnt of local disputes through such regional arranegments or by such regional agencies either on the initiative of the States concerned or by reference from the Security Council. 4. This article in no may impairs the application of Article 34 and 35. Kalau kita perhatikan ketentuan tersebut di atas maka yang dimaksud dengan regional arrangement

adalah

kerjasama yang dislenggarakan melalui suatu persetujuan oleh beberapa negara yang ditujuakn untuk kepentingan kawasan tertentu dalam rangka memclihara perdamaian dan keamanan internasional

. Dalam hal ini tidak jelas apa-

kah persetujuan itu diselenggarakan hanya terbatas oleh negara-negara yang secara geografis berada dalam

suatu

kawasan tertentu atau dapat juga oleh negara-negara yang masing-masing berada dalam kawasan yang berbeda mempunyai kepentingan yang sama terhadap suatu

skripsi


namun kawasan

VAN ROOM, RONALD


19

tertentu. Apabila keberadaan organisasi regional dikaitkan dengan organisasi yang bersifat universal, yang

berda-

sarkan kenyataan sejarah organisasi yang disebut

tera-

khir ini tidak dapat terelakkan dalam perkembangan

hu

bungan international, maka meskipun keduanya seolah-olah tampak saling bertentangan dalam hal pendekatan, tetapi keduanya telah berperan di dalam usahanya untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan dunia. Upaya itu dilakukan dengan cara mencari keseimbangan peranan di antara keduanya, sehingga kedua bentuk organi sasi ini bersifat saling menunjang dan dapat menghindarkan diri dari’ kemungkinan ketegangan atau persaingan yang dapat mengancam ketertiban, perdamaian dan kesejah teraan yang telah ada. Kongkretnya, secara umum tampaknya organisasi regional sangat cocok untuk mendorong dan mengembangkan secata intensif kerjasama antar nega ra, sedangkan organisasi global lebih berpeluang

untuk

memecahkan masalah-masalah konflik antar negara. Dengan demikian disadari bahwa regionalisme dapat merupakan batu loncatan yang sangat efektif menuju globalisme. Atas dasar pendirian tersebut, di samping merupakan suplemen, kerjasama regional juga merupakan tahapan ke arah terciptanya sistem kerjasama global yanglebih

nem-

perhatikan aspirasi regional.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


20

1. Penggolongan Organisasi Regional Teoritis, adalah sulit untuk mendefinisikan peng ertian organisasi regional walaupun dalam kenyataan ring digunakan pendekatan proksimitas geografis

sebagai

landasan untuk menentukan organisasi regioanl. karena penggunaan batasan geografis di dalam

se-

Oleh penentuan

organisasi regional ternyata juga tidak mudah karena ti dak adanya persepsi yang sama terhadap pembagian kawasan dunia, maka untuk praktisnya proksimitas geografis digu nakan sebagai salah satu kriteria untuk menentukan orga nisasi regional, di samping memperhatikan pula proksimitas-proksimitas politik, ekonomi, sosial budaya

serta

proksimitas lainnya. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka

or

ganisasi regional sebaiknya diartrikan sebagai organisa si yang meliputu suatu segmen dunia yang diikat

secara

bersama oleh serangkaian tujuan-tujuan bersama yang

di-

dasarkan atas ikatan geografis, politik, ekonomi, sosial budaya serta memiliki struktur formal yang berlandaskann persetujuan-persetujuan formal antar pemerintah. pun pengertian tersebut dapat meliputi

kerjasama

Walau nila

teral, namun perhatian terutama ditujukan kepada kerja g sama antara lebih dari dua negara.

g Rahardjo Jamtomo, Kerjasama ASEAN Menuju KetahaNAN Regional, Taskap KRA XXI, Lemhanas, Jakarta, 1988, h. 12-13.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


21

LJpaya lain yang digunakan untuk memaharni kebera daan organisasi regional adalah dengan melihat pembagian dan penggolongannya berdasarkan sifat dan ruang

lingkup,

fungsi, keanggotaan dan tingkat integrasinya. Dalam

hal

ini Lynn H. Mille menggolongkan organisasi regional

ke

dalam : (1) kerjasama liance),

(cooperation),

(2) persekutuan (alg (3) fungsional (functional). Sementara itu

sarjana lainnya, A Leroy Bennet, membaginya menjadi (1)■ Organisasi dengan tujuan ganda,

:

(2) Persekutuan,

(3).

Organisasi fungsional, dan (4) Komisi-Komisi Regional P B B .^

Tampaknya pembagian dan pengolongan ini

mirip

dengan pendapat sarjana yang disebutkan terdahulu dengan sedikit modifikasi dan tambahan. Organisasi dengan tujuan ganda (mutipurposes

or

ganizations) adalah organisasi yang mempunyai tujuan dan kegiatan politik dan militer di satu pihak serta kegiatan sosial budaya di lain pihak dapat dibedakan jelas. Termasuk dalam golongan ini adalah

secara organisasi

negara-negara Amerika (OAS), Liga Arab, Organisasi

Per-

satuan Afrika (OAU), dan organisasi negara-negara Ameri ka Tengah (OCAS).

9

Lynn H. Milled Regional Organization and SubodiNATE Systems,

^ A . Leroy Bennett, International Organization, Principles and Issues. New Jersey, Prentice Hall, Inc., 1980, h. 326.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


22

Organisasi Persekutuan adalah organisasi

yang

orientasi militer dan politiknya terutama diarahkan un tuk mengamankan negara-negara angotanya dari serangan

ancaman

dari luar. Organisasi-organisasi semacam

umumnya lahir sebagai akibat Perang Dingin Perang Dunia II, yang cenderung bersikap

ini

sesudah tidak

saling

mempercayai dan tidak bersahabat. Hal ini meruupakan pencerminan dari suatu rasa tidak aman sebagai

akibat

dari adanya ancaman suatu negara atau sekelompok negara dimana diperlukan aksi bersama untuk menghadapinya. O r ganisasi semacam ini sebenarnya bertentangan dengan semangat yang tersirat dalam Piagam PBB yang menekankan pentingnya pengharapan terhadap prinsip-prinsip perti kaian secara damai dan tidak menggunakan kekerasan. Termasuk dalam kategori organisasi ini adalah Organisa si Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Organisasi Perta hanan Negara-negara Pakta Warsawa, Organisasi Pertahan an Asia Tenggara (SEATO), CENTO, dan ANZUS.

Organisasi

organisasi tersebut mengandung jaminan bahwa

adanya

serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggotanya akan dianggap sebagai serangan terhadap anngyotanya,

semua

serta sering memiliki anggota yang berasal

dari luar kawasan dimana organisasi itu berada. Komisi-Komisi Regional PBB adalah organisasi re gional yang berada di bawah naungan dan menjadi

skripsi


bagian

VAN ROOM, RONALD


23

dari sistem global PBB yangmempunyai tujuan utama untuk membantu negara-negara anggotanya yang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta untuk meningkatkan hubungan ekonomi baik di antara negara-negara anggota nya sendiri maupun dengan negara-negara bukan anggota. Komisi-Komisi yang telah dibentuk oleh Badan tersebut antara lain Komisi Ekonomi untuk Eropa (E C E ), Komisi Ekonotni untuk Asia dan Timur Jauh (ECAFE yang kemudian diubah menjadi ESCAP pada tahun 1974), Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin (ECIA), Komisi Ekonomi untuk Afrika (ECA), dan Komisi Ekonomi untuk Asia Barat (ECWA). Organisasi Fungsional

adalah organisasi regional

yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi,sosial dan politik, diraana biasanya tidak mencakup kerja sama militer. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa orga nisasi regional yang termasuk dalam kategori ini dimaksudkan terutama untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Dalam kaitannya terdapat suatu asumsi bahwa keberhasilan kerjasama di bidang ekonomi di antara anggota-anggotanya akan mendorong ke berhasilan kerjasama di bidang politik bahkan dapat menghapuskan hambatan-hamabatan politik yang ada . Or ganisasi-organisasi yang termasuk kategori ini

antara

lain : Benelux Economic Union, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) EF T A , OECD, LAFTA , COMECON/CJ1EA, dan OPEC.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


24

Bila penggolongan dan pembagian organisasi regio nal tersebut di atas dikaitkan dengan keberadaan

ASEAN

maka dilihat dari deklarasi pendiriannya, yakni Deklarasi Bangkok, maupun dari segi tugas, fungsi dan kegiatannya dapat digolongkan sebagai organisasi f ungsional. Deklarasi Bangkok yang menjadi dasar pembentukannya

de

ngan tandas mengatakan bahwa ASEAN bertujuan untuk

mem-

percepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan

per-

kembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara,

memeliha-

ra perdamaian dan stabilitas regional, memajukan

kerja

sama aktif dan saling membantu dalam mewujudkan kepenti ngan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik dan administrasi. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut

ASEAN

dalam perkembangannya telah mengupayakan peningkatan ker jasama ekonomi, sosial budaya dan politik. Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, melihat bahwa ASEAN sebagai organisasi regional berada di kawasan Asia Tenggara

saya yang

dengan Masyarakat Ekono

mi Eropa (L4EE) di kawasan ERopa (baca: Eropa Barat),mempunyai titik persamaan yang mendasari kerjasama mereka yakni kerjasama ekonomi dan keduanya tergolong

sebagai

organisasi yang bersifat fungsional.

11Ibid., hal. 312.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


25

2. Unsur-unsur Kerjasama Ekonomi pada MEE dan ASEAN a. Masyarakat Ekonomi Eropa (the European Economic Community.

■

The European Economic Community (MEE)

didirikan

berdasarkan The Treaty of Establishing the European Ec onomic Community atau yang lebih dikenal dengan

the

Treaty of Rome dan . ditandatangani pada tanggal 25

Ma-

ret 1957 di R o m a . ^ Berdasarkan Treaty of Rome tersebut, tujuan bentuknya MEE adalah untuk menciptakan suatu

di

Pasaran

Bersama (Common Market) yang di dalamnya ditunjang oleh beberapa aktifitas. Pasal 2 Treaty tersebut selengkapnya menyatkan sebagai berikut: It shall be the aim of the Community, by establish ing a Common Market and progressively approximat ing the economic policies of Member States, to pro mote throughout the Community a harmonious develop ment of economic activities, a continuous and ba lanced expansion, an increased stability, an acce lerated raising of the standard of living and clo ser relations between its Member States. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka Pa sal 3 Treaty of Rome meletakkan prionsip-prinsip di da lam menjalankan aktifitasnya, yakni: 1) Negara-negara anggota MEE akan menghapuskan

tarif-

12

Syahmin A.K., Pokok-Pokok Hukum Organisasi In ternational , Binacipta, Bandung, 1905, hal. 102.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


26

tarif bea masuk, quota-quota dan lain-lain rintangan yang menghambat lalu-lintas perdagangan

antar

negara anggota tersebut; 2)

Terhadap barang impor yang datang dari luar MEE

a-

kan dikenakan tarif bea masuk yang seragam (common external tariff); 3)

Negara-negara anggota MEE akan menghapus segala rintangan yangmenghambat lalu-lintas faktor-faktor produksi antar negara anggota;

4)

Negara-negara anggota MEE akan menempuh suatu kebijaksanaan pertanian yang sama, dan suatu kebijaksanaan transportasi yang sama, serta suatu kebijaksanaan yang sama pula terhadap persaiangan dalam dunia usaha;

5)

Negara-negara anggota MEE juga akan menyeragamkan dan mengkoordinir kebijaksanaan moneter dan

fiskal

mereka, serta kebijakasanaan sosial mereka.*^ Di samping ketentuasn-ketentuan tersebut, ditetapkan pula ketentuan-ketentuan untuk menciptakan Bank Investasi Eropa, Dana Sosial, Council, Commission, Assem bly serta Court of Justice yang mempunyai kewenangan terhadap seluruh negara anggota MEE. Treaty of Rome juga nengatur perluasan keanggotaan MEE yakni suatu negara baru dapat diterima menjadi anggota penuh MEE, jika men-

^ B a c a selanjutnya Pasal 3 Treaty of Rome.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


27

dapat persetujuan bulat dari seluruh negara anggota. Dari sekian banyak permasalahan yang diatur lam Treaty of Rome, ketentuan-ketentuan penting

da yang

patut mendapat perhatian adalah yang menyangkut pembentukan kesaTuan pabean (custom union). Seperti diketahui bahwa dua ciri kesatuan pabean adalah penghapusan segala rintangan tarif bea masuk dan rintangan non-tarif da lam perdagangan antar sesama negara anggota, dan pene tapan tarif bea masuk yang sama (common external tariff) terhadap barang impor dari negara ketiga (lihat pasal 3 paragraf b ) . Dalam penetapan terhadap tarif eksternal

yang

seragam (common external tariff) yakni barang-barang im por yang berasal dari negara ketiga, maka negara-negara MEE mengambil suatu patokan ketentuan yang berasal

da

ri Persetujuan Umum tentang tarif-tarif bea masuk

dan

perdagangan

internasional ( General Agreement on Tariffs

and Trade - GATT) yang menyatakan bahwa tarif eksternal yang seragam dari suatu kesatuan pabean tidak boleh melebihi tingkat tarif bea masuk rata-rata yang berlaku di negara-negara anggota sebelum pembentukan kesatuan pabean tersebut.

14

Ini mengandung pengertian

ba h w a ,

negara-negara yang mempunyai tarif bea masuk yang lebih

Ingo Walter, "A Case Study in Integration: The European Common Market", International Economics - TheoRY AND Policy, Ronald Press, New York, 1968, h. 593.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


28

tinggi atau lebih rendah perlu menyesuaikan tarif

se-

hingga pada akhirnya diperoleh keseragaman tarif.

Akan

tetapi di dalam menghadapi permasalahan tersebut,

yang

berkaitan dengan kepentingan masing-masing negara

ang

gota, tentu saja ketenbtuan-ketentuan tersebut di atas tidak mudah untuk dilaksanakan. Untuk menghadapi masalah tersebut, telah dite

-

tapkan suatu masa transisi yang diberlakukan tidak saja pada saat berdirrinya organisasi ini, tetapi juga

pada

saat diterimanya negara anggota baru yakni selma 5

ta

hun. Maksud diberlakukannya masa transisi tersebut bagi anggota baru adalah untuk mencapai keserasian di antara negara-negara anggota dengan dengan negara anggota baru. Sedangkan bagi negara anggota baru pun akan merupakan masalah yang tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Treaty of Rome, khususnya dalam hal perdagangan. Pelaksanaan'the costum union' itu sendiri

akan

dilakukan melalui tahapan berikut (pasal 14 Treaty

of

Rome) : Tahap I, akan dimulai pengurangan setahun setelah diber lakukannya Treaty ini, yangkemudian disusul dengan pengu rangan berikutnya 18 bulan kemudian, dan akhirnya pada penghujung thaun keempat. Tahap II, pengurangan dilakukan 18 bulan setelah dimulai-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


29

nya tahap ini, yang selanjutnya dilakukan 18 bulan setelah berakhirnya pengurangan terdahulu, dan pengurangan ketiga dilaksanakan setahun kemudian. Tahap III, Jika masih diperlukan untuk dilakukan pengu rangan, maka akan diteruskan pada tahap ketiga ini yang pelakasanaannya akan dikerahkan kepada Council setelah menerima usulan dari Commission. Dalam Treaty of Rome juga ditetapkan ketentuan mengenai mobilitas faktor-faktor produksi dalam kawasan MEE, yang menegaskan secara bertahap pula akan dihapuskan segala rintangan yangmenghambat perpindahan faktorfaktor produksi dari satu negara ke negara lainnya. Dengan demikian ketentuan ini menegaskan hasrat negara anggota MEE

negara -

utnuk membentuk suatu Pasaran Ber -

sama (Common Market), dimana tidak saja

terdapat kebe-

basan dalam lalu-lintas barang dan.jasa, tetapi dalam lalu-lintas produksi. Hal ini di samping

juga bahwa

buruh yang datang dari satu negara lain, berdasarkan Pasal 48 Treaty, sesudah mendapat suatu pekerjaan

harus

diperlakukan sama dengan buruh yang berasal dari negara itu sendiri, juga modal dari suatu negara dapat

masuk

dengan bebasnya ke negara anggota lainnya. Untuk dapat melaksanakan aktifitas dalam rangka mencapai tujuannya, MEE niemerlukan organ atau badan pelaksana. Menurut Pasal 4 Treaty, organ-organ MEE terdiri dari:

skripsi


VAN ROOM, RONALD


30

a. Asembly (Parlemen Eropa), b. Council (Dewan Menteri), c. Commission (Komisi), dan d. Court of Justice (Mahkamah). a d . a . Assembly (Parlemen Eropa) Assembly MEE, atau yang biasa disebut European Parliament (Parlemen Eropa), merupakan badan yang anggotakan 142 orang dan dipilih oleh Parlemen negara angota (Pasal 138 paragraf 1 dan 2).

ber-

negaraMeskipun

sampai saat ini Parlemen masih mengadakan pemilihan secara tidak langsung terhadap para anggotanya, namun kelak dikemudian hari dicita-citakan untuk dilakukan

de

ngan cara "direct universal suffrage" dan "a uniform e lectoral procedure" pada semua neagara-negara anggota MEE seperti yang ditetapkan oleh Treaty of Rome 138 paragraf 1. Untuk

Pasal

merealisasikan cita-cita terse -

but, maka sebagai langkah awal telah disetujui

suatu

konvensi dimana penduduk negara-negara "the Six", yakni negara-negara pendiri MEE, dapat memilih langsung wakil wakil mereka untuk duduk dalam Assembly. Anggota Assembly dapat digolongkan dalam

empat

partai politik yang diakui oleh Assembly, yakni: 1. Partai Kristen DEmokrat (Christian DEmocrats); 2. Paratai Sosialis (Socialist); 3. Partai Liberal

skripsi

(Liberals);


VAN ROOM, RONALD


31

4. Partai Demokrat Eropa (European DEmocrat Union). Keberadaan anggota di daalara Assembly tidaklah mewakili negaranya, melainkan kelompok politik mereka .(irrespec tive of nationality). Pembentukan partai politik yang ada, tidaklah didasarkan pada ketentuan Treaty of Rome, melainkan merupakan tujuan dari Assembly itu sendiri untuk mencapai sovereignty dan independence terhadap peraturan

yang

tetap dan tetap (Standing Orders). Sidang Assembly dilakukan setiap tahun, pada hari Selasa ketiga bulan Oktober

,atau

pada waktu-waktu ter

tentu atas permohonan Commission, Council ataupun

per-

mohonan yang didasarkan pada suara mayoritas Assembly (Pasal 139). Lebi jauh, badan ini bertugas memberikan nasehat dan

mengajukan usul pada Commission dan Council

mengawasi jalannya organisasi MEE khususnya

serta

pekerjaan

Commission. Organ ini dapat pula meminta pertanggungjawaban baik lisan maupun tertulis kepada Commission (Pa sal 140 paragraf 3), dan bahkan memaksa anggota Commis sion untuk membuharkan diri dengan mengajukan mosi dak percaya yang harus didukung oleh dua pertiga

ti dari

jumlah anggota yang hadir, dan meliputi suara terbanyak ( ^ + 1 ) dari seluruh anggota. Hal ini menunjukkan bah wa meskipun Assembly tidake memiliki kekuasaan legisla-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


32

tif sebagaimana yang dimiliki oleh Parlemen di

negara-

negara Eropa Barat, namun memiliki fungsi kontrol

ter

hadap Commission.Diharapkan nantinya Assembly, mempunyai kekuasaan yang lebih besar, antara lain mengawasi

bud

get serta memiliki pengaruh politik yang berarti. ad. b. Council (Dewan Menteri) The Council merupakan

"Supreme Decision Making

Body", yakni Dewan yang mempunyai kekuasaan

tertinggi

untuk merencanakan serta memberi putusan terhadap semua rencana. Keanggotaan dalam Council terdiri dari ri Luar Negeri negara-negara anggota yang

Mente disebut

"A Minister for European Affairs or Minister for Europ ean Integration". Namun tidak selalu menteri

tersebut

yang mewakili negaranya, namun menteri lain pun

dapat

juga menjadi anggota, tergantung pada masalah yang hadapi dan yang akan dibicarakan.^ garakan atas inisiatif ketua Council

di-

Pertemuan diseleng(Presiden Dewan)

,

yang dipilih secara bergantian di antara para wakil ne gara anggota secara alfabetis serta menjalankan tugasnya selama 6 bulan, atau atas permohonan Commission mmaupun atas permintaan salah satu anggota Council. acara pertemuan dibahas, maka terlebih dahulu

Sebelum bahan-

15

European Documentation, EEC Competition Rul es , Luxembourg: Office for Official Publication of European Community, 1983, hal. 12

skripsi


VAN ROOM, RONALD


33

bahan dipersiapkan oleh badan yang disebut Komite Wakil tetap (Permanent Representative Committee), yang dibentuk untuk memudahkan tugas Council dalam menyiapkan pokok-pokok uraian agar dapat menghemat waktu dan mencip takan kelancaran kerja. Tugas utama Council menurut Pasal 145 Treaty

of

Rome adalah menjamin terselenggaranya kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota dan mempunyai kekuasaan menetapkan perundang-undangan. Pasal tersebut menyata kan sebagai berikut: ...the Council shall ensure the coordination of the general economic policies of the Member States and dispose of a power of decision. Dengan demikian secara rinci dapat dilihat tugas

utama

Council antara lain mencakup: a. Mengawasi permasalahan yang telah diajukan kepa da M E E . b. Sesuai dengan Traety o f 'R o m e , Council harus mempcrhatikanm kebijaksanaan ekonomi negara-negara anggota. Fungsi ini dengan sendirinya menunjuk pada kebijaksanaan ekonomi negara-negara

anngo-

ta seperti yang tercantum dalam Treaty. c. Council bertugas untuk mengadakan pemanduaN TERhadap kebijaksanaan para negara anggota

secara

bertahap, di mana hal ini merupakan tujuan MEE. d. Council harus menjamin bahwa negara anggota

skripsi


a-

VAN ROOM, RONALD


34

kan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 Treaty of Rome, yakni mengadakan hubungan kerjasama yang harmonis

de

ngan MEE dalam rangka mengkoordinasikan kebijaksanaan ekonominya bagi tercapainya tujuan MEE. Prosedur pemungutan suara di dalam Council dila kukan dengan cara "unanimously",

"simple" atau "quali -

fied majority". Manurut Pasal 148 Treaty, Council

me m

punyai dua sistem pengambilan keputusan. Yang pertama apabuila berkaitan dengan keinginan anggota, maka kepu tusan diamb.il dngan suarua bulat. Hal ini berarti

se-

tiap anggota mempunyai hak veto. Dalam hal lain,Council mengambil keputusan dengan suara terbanyak ( ^ + 1 ), dan harus minimal 12 suara serta termasuk di dalamnya 4 negara anggota. Pengambilan suara seperti dilakukan jika masalahnya diajukan oleh Commission. Untuk memberikan rasa adil dalam kaitannya dengan negara besar ( The Big Three), maka hak pemberian suara ini dibagi sebagai berikut: Jerman Barat, Perancis,

Italia { the Big Three)

masing-inasing 4 suara; Belgia,dan Delanda masing-masing mempunyai 2 suara; Luxembourg hanya mempunyai 1 suara. Namun dengan masuknya enam negara anggota baru,

maka

komposisi suara mengalami perubahan, yakni: Jerman Barat, Perancis, Italia, Inggris,

skripsi


masing-

VAN ROOM, RONALD


35

masing mempunyai 10 suara; Belgia dan Belanda masing-masing mempunyai 5 suara; Irlandia, Denmark, dan Norwegia masingf-masing me m punyai 3 suara; Luxembourg mempunyai 2 suarA, scmentara Yunani, Spanyol dan Portugal masing-masingmempunyai 1 suara. Dengan demikian komposisi suara terbanyak

dalam

pengambilan keputusan mengalarni perubahan pula, yakni 45 suara termasuk 6 negara anggota di dalamnya. Hal ini un tuk mencegah negara-negara besar memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara yang

lebih kecil.

ad. c. Commission (Komisi) Badan ini memegang kekuasaan eksekutif dan

dapat

dikatakan sebagai pelaksana harian MEE yang menyerupai "the High Authority" dan European Coal and Steel Commun ity (ECSC). Akan tetapi sejak 1 April 1967 beberapa

or

gan Eropa mengalarni peleburan dan menjadi "Single Organ'r termasuk di dalamnya Commission dari badan-badan

Eropa

(Commission of the European Communities) yang keberadaannya menggantikan kedudukan "the High Authority" dari ECSC, MEE sertaEUROATOM. Sehingga dengan demikian European Com mission menjadi suatu badan rangkap dari ketiga organi sasi Eropa yang tugas dan fungsinya menjalankan

amanat

yang ditetapkan oleh Treaty of Paris dan Treaty of Rome. Anggota Commission terdiri dari 14 anggota

skripsi


yang

VAN ROOM, RONALD


36

dipilih dari para warga negara semua negara anggota be r dasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan

4

tahun. Masing-masing negara anggota tidak* dapat raenem

-

patkan wakilnya lebih dari 2 orang di dalam Commission, serta untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya ma ka setiap anggota tidak berada di bawah pengaruh

negara

asalnya. Hal ini tampak oleh karena setiap anggota sebelum mcmangku jabatannya harus inengangkat sumpah terlebih dahulu di muka pengadilan Eropa bahwa ia akan

bekerja

"completely independent and neither solicit not accept instructions their government". Dan apabila di hari ternyata anggota tersebut tidak inemenuhi

kemudian kewajiban

yang dia emban, maka atas permintaan Council anggota Commission lainnya, menurut Treaty,

maupun pengadilan

dapat memberhentikan keanggotaannya dan dengan demikiann hak atas jaminan pensiun maupun tunjangan lainnya

akan

’

gugur (Pasal 160 Juncto Pasal 157 paragraf 2). Selanjutnya Pasal 155 menyatakan tugas Commission sebagai berikut: ... ensure the application of provisions of this Treaty and the provisions enacted by the institution of the Community... formulate recommendations or o p inions in natters which are subject of this Treaty. .. dispose of a power of decisions of its own and participate in the preparation of acts of the Coun cil and of the Assembly and exercise the competence confered on it by the Council for the implementation of the rules laid down by the letter. Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa tugas

skripsi


Commission

VAN ROOM, RONALD


37

di samping sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Treaty dan semua keputusan yang dilakukan oleh organ-organ lain MEE serta memberi saran bagaimana semestinya pelaksanaan keputusan tersebut, juga memperhatikan dan memberi saran baru untuk mnyempurnakan Treaty. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang mempunyai bidang kerja yang meliputi bidang pertanian, ekonomi, keuangan, pasar dalam negeri, hubungan luar negeri, transpor, politik, sosiaL, perluasan assosiasi dan administrasi. Commission juga menjalankan kekuasaan yang ditentukan oleh Council serta berperan di dalam memberikan usul dan kritik pada sidang

Council

maupun Assembly. Dalam melaksanakan tugasnya Commission harus bertindak wajar, serta senantiasa berpegang teguh pada

tu

juan yang terkandung dalam Treaty, sekalipun hal itu bertentangan dengan kehendak negara asal anggota itu sendiri. Bahkan di dalam dialog Council, dimana setiap negara anggota akan membawa ide serta memperjuangkan kepentingan bersama rakyat Eropa, serta tidak jarang bertindak seba gai juri atau penengah di antara mereka yang berselisih paha m. Untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, mengingat besarnya kekuasaan yang ada pada Commission, yang selain rincian tugas di atas serta

pe-

laksanaannya juga semua keputusan yang dihasilkan

dapat

mengikat langsung negara anggota tanpa memerlukan

rati-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


38

fikasi sehingga dengan demikian dapat dikatakan sebagai badan supranasional, maka untuk ini Assembly

bertugas

mengawasai pekerjaan Commisssion bahkan dapat. saja membubarkannya. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap

se-

mua pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Commission maka setiap tahunnya diwajibkannya untuk melaporkan pekerjaannya pada Assembly. Commission diketuai oleh seorang Presiden

dan

Wakil Presiden yang ditunjuk oleh anggota Commission untuk masa jabatan 2 tahun melalui persetujuan bersama. Masa jabatan tersebut dapat diperpanj an'g apabila dise tujui oleh seluruh anggota Commission. Apabila Presiden Commission berhalangan tetap, maka Wakil Presiden

akan

menggantinya setelah melalui prosedur yang ditetapkan oleh Treaty (Pasal 161 Treaty)

a d . d . The Court of Justice (Mahkamah Eropa) Mahkamah Eropa terdiri dari 11 orang hakim

dan

dapat ditambah atas permohonan Council dengan suara mutlak. Para hakim yang terpilih adalah mereka yang

raeme-

nuhi syarat sebagai seorang pejabat hakim tinggi di negaranya atau ahli hukum yang terkenal. Para anggota Mah kamah dipilih dengan kesepakatan bersama oleh pemerintah negara-negara anggota untuk masa jabatan 6 tahun (Pasal 167 paragraf 1). Untuk raempcrlancar tugasnya itu, Mahkamah diban-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


39

tu oleh 5 orang penuntut umum yang mempunyai kebebasan dan tidakl berpihak di dalam melaksanakan tugasnya serta kewajiban menjamin dan mengawasi tegaknya kebenaran

dan

hukum berdasarkan penafsiran dari aturan yang terdapat dalam Treaty. Mahkamah juga memainkan

peranan yang pen-

ting (an essential role) dalam hal menginterpretasikan hukm Eropa. Seringkali hal ini dilakukan atas permintaan peradilan nasional negara-negara a n g g o t a . ^ Mahkamah peradilan Eropa mempunyai bentuk

yang

unik jika dibandingkan dengan peradilan internasional lainnya, oleh karena di samping komposisi dan kekuasaannya, badan ini mempunyai kev/enangan untuk mengambil ke putusan yang lebih luas. Selain itu Mahkamah juga mempunyai tugas memper timbangkan kebenaran dari semua keputusan yang dibuat 0leh Council atau Commision, apakah bertentangabn

atau

tidak dengan Treaty. Sedangkan para hakim bertanggungjawab kepada Assembly, Council dan Commision.

Keberadaan

para hakim tidak dapat dipengaruhi oleh Council Commision, sementara Assembly adalah satu-satunya

maupun organ

yang dapat memberhentikan seorang hakim setelah mendengar keterangan dari hakim lainnya (Pasal 167). Organ ini dipimpin oleh Presiden yang dipilih da ri negara- negara anggota Mahkamah Eropa dengan tanpa a-

16-,.,.. Ibid.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


40

danya campur tangan pemerintah negara anggota, untuk ma sa jabatan 3 tahun dan masih dapat diperpanjanga (Pasal 167'ayat 5).

lagi

.

Di samping Mahkamah Eropa, dikenal juga

adanya

pengadilan hak asasi manusia, yakni lembaga yang menja min hak asasi tidak saja terhadap negara tetapi juga ter hadap perorangan. Ini mengandung pengertian bahawa

baik

negara maupun perorangan dapat meminta keputusan

atau

perlindungan berdasarkan jaminan atas hak asasinya sesuai sesuai dengan yang dijabarkan dalam konvensi Eropa

ten-

tang hak asasi amnusia. Sementara itu, badan yang melindungi hak tersebut adalah Komisi Hak Asasi Manusia

dan

Pengadilan Flak- asasi Manusia. Komisi ini berkedudukan di Strasbourg.. Pengadilan Hal; Asasi Manusia, yang mempunyai kedudukan tidak terikat pada Mahkamah Internasional dari The Hague Conference atau pengadilan masing-masing Masyara kat Eropa namun mempunyai yurisdiksi terbatas pada

pcr-

lindungan hak asasi dan kebeabsan yang dijamin oleh kon vensi Council yang beranggotakan 18 orang hakim yang dipilih oleh Majelis Konsultat'ive dari negara anggota Coun cil. Secara ringkas Mahkamah Eropa mempunyai fungsi di sampuing merupakan pengadilan administrasi

(Administrat

ive Court) yangmenguji sah tidaknya semua tindakan dilakukan oleh organ-organ MEE dan menetapkan

skripsi


yang

gati rugi

VAN ROOM, RONALD


41

atas kerugian yang ditimbulkannya, juga merupakan pengadilan

pidana (penal court), yakni pengadilan yang berwe-

nang memberhentikan keanggotaan Commission. Mahkamah Europa berfungsi pula sebagai pengadilan internasional

(In

ternational COurt) yang menyelesaikan perkara antara ne gara anggota serta pengadilan konstitusi yang menyelesai kan konflik yang mungkin terjadi antara Treaty of Rome dengan perjanjian

internasional lainnya.

2. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Sebagaimana diketahui ASEAN adalah organisasi re gional yang dibentuk oleh pemerintah lima negara

Asia

Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand melalyui suatu deklarasi yang dikenal DEklarasi ASEAN atau Deklarasi Bnagkok yang ditandatangani 0leh Menteri-Menteri Luar Negeri kelima negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibukota Thailand. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1984 Brunei darussalam resrai masuk menjadi negara anggota keenam dari ASEAN. Dalam Deklarasi Bangkok dinyatakan bahwa

kendati

ASEAN dibentuk dengan tekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan serta membendung campur tangan dari luar

dalam

segala bentuk dan manifestasinya, kerjasama ASEAN

juga

memikul tanggungjawab untuk memperkokoh stabilitas

eko

nomi dan sosial di kawasan ini dan menjamin

peinbangunan

nasional masing-masing. Dengan demikian dasar regional -

skripsi


VAN ROOM, RONALD


42

isme ASEAN senantiasa mengkaitkan stabilitas dan keamanan dengan pembangunan dan kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi tersebut diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar memperkuat dasar bagi terwujudnya suatu ma syarakat bangsa-bangsa di Asia Tenggara serta tercapainya keadilan sosial dan peningkatan taraf hidup rakyat

di

kawasan ini. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, disu sunlah suatu struktur organisasi ASEAN yang

pada saat

ini telah mengalami pengembangan dibandingkan

dengan

struktur pra KTT ASEAN I di Bali atau dibandingkan

de

ngan ketentuan dalarn Deklarasi Bangkok yang merupakan dasar pembentukannya. Di dalam Pertemuan Para Kepala Pemerintahan negara-negara ASEAN di Bali pada tahun 1976 telah dihasilkan tiga Deklarasi. Salah satunya

adalah

'Declaration pf ASEAN Concord' yang antara lain berisi kesepakatan antara negara-negara penandatangan untuk mengadakan "Regular Review of the ASEAN Organization Struc ture with a view to improve its effectiveness". Kesepa katan ini meruipakan salah satu tujuan untuk memperbaiki mekanisme ASEAN tanpa merubah kedudukan Deklarasi Bang kok sebagai dokumen induk yang memuat maksud dan tujuan didirikannya ASEAN. Dalam usaha melakasanakan kesepakatan tersebut, maka telah diadakan empat kali pertemuan para pejabat se nior dar

skripsi

kelima negara nggota ASEAN yang hasil rekomen-


VAN ROOM, RONALD


43

dasinya telah disetujui oleh Sidang Para Menteri Luar Negeri ASEAN X di Singapura pada tahun 1977 dan kemudian di sahkan dalam KTT ASEAN II di Kuala Lumpur pada bulan

A-

gustus 1977 yaitu berupa struktur organisasi ASEAN sebagaimana tersebut di bawah ini: a . Sidang Para Kepala Pemerintahan (Summit Meeting) Sidang

ini merupakan otoritas/kekuasaan terting-

gi di dalam kerangka ASEAN. Pertemuan ini diadakan

bila

dianggap perlu untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada ASEAN. b. Sidang Tahunan Para Menteri Luar Neqeri ASEAN ( ASEAN Ministerial Meeting) Peranan dsan tanggungjawab bidang ini untuk merumuskan garis kebijaksanaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN tetap diakui sesuai dengan Deklarasi Bangkok. Kemudian Sidang Para Menetri Luar Negeri ini akan meme - ' riksa implikasi-implikasi politik atas keputusan-keputusan ASEAN mengingat dalam semua kegiatan atau aktifitas ASEAN selalu terdapat implikasi politik dan diplomatik. c . Sidang Para Menteri Ekonomi Dengan dilembagakannya Sidang Para menteri Ekonomi serta dibuatnya menjadi bagian organik dari struktur formal ASEAN maka sidang-sidang mereka dianggap

sebagai

badan tertinggi ASEAN untuk pembuatan kebijaksaan

dan

pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sehingga dengan demikian para menteri ekonomi telah menerima suatu

skripsi

i


man-

VAN ROOM, RONALD


44

dat untuk memajukan usaha-usaha regional dalam bidangnya secara tegas. Hal ini sesuai dengan yang tertera

dalam

Deklarasi Kesepakatan ASEAN yang menyatakan sebagai

be-

rikut: Sidang Menteri Ekonomi akan diadakan secara teratur atau kalau dianggap perlu untuk (1) menyusun rekomendasi untuk ... memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN; (ii) meninjau kembali koordinasi dan pelaksanaan program dan pproyek ASEAN mengenai kerjasama ekonomi yang sudah disepakati; (iii) tukar menukar pandangan dan berkonsultasi mengenai rencana dan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagai suatu langkah menuju keserasian pembangunan regional; (iv) melaksanakan fungsi-fungsi lain seperti yang telah disepakati ne gara-negara anggota.17 Keberadaan wadah baru ini, yang mnerupakan tero bosan baru dalam kerjasama ekonomi, telah menunjukkan adanya upaya nyata dari negara-negara anggota ASEAN

untuk

merealisasikan pokok-pokok kerjasama ASEAN dalam

bidang

ekonomi, seperti terteran dalam Deklarasi Kesepakatan A SEAN tersebut yang meliputi di samping kerjasama

bidang

komoditi, khususnya pangan dan energi serta kerjasama di bidang pembangunan industri dan perdagangan, juga pende katan bersama terhadap masalah komoditi internasional dan masalah-masalah ekonomi internasional lainnya. SElanjutnya para Menteri Ekonomi pada sidang pertamanya bulan Januari 1977 di Manila memutuskan membentuk

untuk

lima Komite Ekonomi yang merupakan penyeder -

hanaan dari komite yang ada sebelumnya, yakni Komite Ker-

17

Baca -selanjutnya Declaration of ASEAN Concord Sub B angka 5.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


45

jasama Keuangan dan Perbankan (Committee on

Finance

and Banking), Komite Kerjasama Pangan, Pertanian

dan

Kehutanan (Committee on Fo o d ,Agriculture, and Forestry), Komite Kerjasama Industri, Mineral dan Energi (Committee on Industry, Minerals, and Energy), Komite Pengangkutan ► dan Komunikasi

(Committee on Transportation and Communi

cation), Komite Perdagangan dan Kepariwisataan (Commit tee on Trade and Tourism). Semua masing-masing komite berkedudukan tetap di salah satu ibukota negara anggota ASEAN, namun mulai

tahun 1986 komite-komite tersebut

berotasi inenutut abjad setiap tiga tahun. Komite-komite ini bertanggungjawab langsung

ke

pada Sidang para Menteri Ekonomi (ASEAN Economic Minis ters - AEM), sehingga dengan demikian semua komite

te

tap, khusus maupun ad hoc termasuk kelompok kerja

dan

ahli dilebur ke dalam lima komite ini. Fungsi utama setiap komite, yang bertemu dua ka li setahun sebagaimana sidang-sidang menteri ekonomi, ialah menyarankan pedoman-pedoman bagi pengembangan pro gram kerjasama dalam suatu sektor yang spesifik; meru muskan dan merekomendasikan usul-usul proyek dalam sek tor yang dikoorduinasikannya, yang memerlukan pembeayaanpihak ketiga dan mengkoordinasi program dan proyek yang sudah disetujui. Setiap komite diketuai oleh negara dimana komite itu berkedudukan dan negara itu pula yang harus menyediakan sekretariat yang disebut Interim Tech-

skripsi

I


VAN ROOM, RONALD


46

nical Secretariat (ITS). Kendati ITS ini diserahkan kepada masing-masing negara anggota yang bersangkutan diakui sebagai suatu badan ASEAN dan karenanya

ia

tunduk

kepada pedornan dan aturan yang berlaku bagi badan-badan ASEAN. Kendati bebcrapa kelompok kerja dan anli

sudah

dilebur ke dalam suatu sisfcem komite, sebagian besar d a ri mereka masih bertahan di dalam salah satu dari

lima

komite ekonomi itu di mana fungsi suatu sub-komite ter sebut ialah mempersiapkan suatu usul proyek yang

lebih

terinci untuk diajukan kepada komite. Apabila usul

itu

disetujui pada tingkat komite dan pada tingkat

pejabat

senior (SOM atau SEOM), maka ia harus diajukan

kepada

Standing Committee yang akan menilai dari segi

politik

dan diplomatik. Akhirnya usul itu diajukan ke

sidang

menteri yang bersangkutan, dan sesudah mendapat persetujuan menteri, sub-komite lalu bertindak sebagai koordinator proyek dan menyusun laporan secara berkala.

d . Panitia Tetap ASEAN (Standing Committee) Meskipun Standing Conunitee menyebut dirinya seba gai Committee namun kedudukannya lebih tinggi dari mua komite lainnya serta berada langsung di bawah

seAMM,

khususnya setelah dirumuskan dalam laporan KTT ASEAN II di Kuala Lumpur. Ia juga merupakan pengaman utama kedaulatan setiap negara anggota dalam jaringan kegiatan re-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


47

gional ASEAN. Berdasarkan perkembangannya, maka peranan Standing 'Committee sejak KTT Kuala Lumpur dapat dibedakan atas empat peranan utama yakni dua tugas sektoral yang terdiri dari fungsi pengawasan kerjasama politik dan diplomatik intra-regional dan atas nama

menteri

menteri luar negeri mengawasi pula kerjasama intra ASEAN di semua bidang non-ekonomi. Sementara itu dua tugas lainnya di bidang lintas sektoral yakni merumuskan pe doman-pedoman kebijaksanaan (policy guidelines) koordinasi dari semua kegiatan ASEAN dan memikul

bagi tang-

gung jawab tunggal atas hubungan luar ASEAN. Sebagian besar tugas ini tidak dilaksanakan oleh Standing Committee, khususnya dalam bidang pengawasan dan perumusan pedoman-pedoman kebijaksanaan, melainkan oleh sidang Direktur Setnas ASEAN yang memang mempunyai pengetahuan teknis mengenai ASEAN, yang berlangsung beberapa hari sebelum sidang Standing Committee itu.

Se

cara spesifik Dirjen Setnas ASEAN mempunyai tugas tidak hanya memonitor dan mengkoordinasi kegiatan - kegiatan ASEAN di tingkat nasional, tetapi secara bersama - sama dengan Permanent Committee melakukan tugas juga di ting kat regional Standing Committee dan Sidang Tahunan Men teri hanya disetujui atau tidak terhadap apa yang

diu-

sulkan kedua badan t e r s e b u t . ^

Litbang Luar Negeri Deplu RI, ASEAN dalam Konfigurasi dan Tanggapan Terhadap Gagasan Pembentukan P B C , Jakarta, 1902, hal. 00-81.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


48

e. ASEAN Secretariat ASEAN Secretariat yang mulai berfungsi sejak

7

JUni 1976, dengan dipimpin oleh seorang SEkretaris Jenderal yang diangkat oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN bex"dasarkan pencalonan suartu negara anggota untuk masa jabatan 2 tahun, didirikan berdasarkan "Agreement

on

Establishing of the ASEAN Secretariat" dan berkedudukan di Jakarta. Secretariat ini merupakan organ yang terakhir di bentuk di dalam mekanisme ASEAN yang bertujuan memberikan efisiensi yang lebih besar dalam me'ngkoordinasikann organ-organ ASEAN serta untuk lebih mengefektifkan

pe-

lakasanaan proyek-proyek dan aktifitas ASEAN. Tugas Sekrctariat ini di samping bertanggung jawab ter hadap pelaksanaan tugas-tugas yang ditetapkan oleh

Si-

dang-sidang Menteri lainnya dan Standing Committee,juga menyelenggarakan, memperlancar serta memonitor pelaksa naan kegiatan ASEAN dan bertindak sebagai badan administratif pusat untuk membantu peningkatan pelaksanaan se cara efektif proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan ASEAN. Lebih lanjut ia berfungsi sebagai jalur komunikasi resmi antara ASEAN dengan organisasi-organisasi atau kerja sama-kerjasama regional maupun internasional, para

pe-

merintah danlembaga lainnya yang mengadakan hubungan dengan ASE/vM.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


49

Dalam tugasnya sehari-hari Sekretaris

Jenderal

dibantu oleh 7 orang staf Sekretariat yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN. Mereka itu terdiri dari

3

Direktur Biro, yaitu: i)

Direktur Biro Ekonomi;

ii)

Direktur Biro Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

iii) Direktur Biro Sosial-Budaya. Sedangkan 4 lainnya adalah pejabat untuk bidang-bidang: i)

Hubungan Perdagangan dan Ekonomi Luar Negeri;

ii)

Administrasi;

iii) Penerangan; dan IV)

Pembantu pada Sekretaris Jenderal.

19

Dalam hubungan dengan kerjasama ekonomi negara-enegara anggota ASEAN {intra-ASEAN), dalam

antara bi

dang keuangan dan perbankan telah diadakan "Pengaturann SWAP ASEAN" untuk mengatasi masalah likuiditas interna sional yang bersifat somentara, pembentukan Perusahaan Reasuransi ASEAN, usaha komputerisasi perpajakan,

dan

pengenalan nodel-model perjanjian perpajakan. Dalam bi dang pangan, pertanian dan kehutanan telah dibentuk "ASEAN Food Security Reserve" untuk menjamin supply

pa

ngan, pembentukan sistem inforruasi dan peringatan dini,

19

Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Ne geri R I , ASEAN Selayancr Pandanq, Cetakan IV, Jakarta , 1985, h a l . 9-10.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


50

pembentukanberbagai pusat penelitian dan latihan

dalam

bidang pangan, pertanian dan kehutanan. Dalam bidang energi telah dikembangkan "an ASEAN Emergency Petroleum Sharing Scheme" untuk menjamin adanya suplai

energi

dalam keadaan kekurangan energi yang kemudian dikukuh kan menjadi "The ASEAN Petroleum Security Agreement" di mana negara-negara ASEAN harus saling membantu

dalam

keadaan kekuarangan atau kelebihan suplai energi.

Di

samping itu disetujui pula "The ASEAN Energy Cooperation Agreement" untuk menegmbangkan sumber-sumber energi non konvensional seperti batu bara, matahari, angin

dan

lain-lainnya. Di bidang pengangkutan dan komunikasi saha diarahkan untuk mengurangi beban beaya tarif

uang-

kutan laut, untuk memperbaiki operasi pelabuhan, untuk menyerasikan sistem angkutan darat dan standardisasi peraturan-peraturan lalu lintas, untuk mengembangkan pengaturan paket murah, seperti "The ASEAN Circle Fare" dan "The ASEAN Promotion Fare", untuk memperbaiki jalur komunikasi antar negara anggota ASEAN melalui "The Submarine Cable Project",

ASEAN

"Business Reply Services",

"Inter Country Kemitence Services" dan "The ASEAN Satelite Project". Dalam perkembangannya, kerjasama bidang perdagang an dan industri senantiasa rnendapatkan perhatian secara khusus karena kedua bidang tersebut mempunyai nilai stra-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


51

tegio dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekono mi negara-negara anggota ASEAN dan menciptakan komple mentaritas regional yang akan menumbuhkan kerjasama eko nomi di bidang-bidang lainnya. Kerjas^m di bidang

per-

dagangan terutama diarahkan untuk secara bertahap

me-

ngurangi dan menghapuskan hambatan-hambatan tarif

dan

non tarif yang ada. Untuk ini tata perdagangan Preferensi ASEAN (selanjutnya disingkat TPPA) telah dibentuk pa da tanggal 24 Pebruari 1977 di Manila dengan lima ins trumen untuk menagmbangkan perdagangan di antara negara negara anggotanya. Adapun kelima instrumen yang ditelorkan untuk memajukan perdagangan intra-ASEAN tersebut adalah sebagai berikut: a. Pertukaran Tarif Pi'eferensi (Exchange of Tariff Pre ference )j b. Kontak Kuantitas Jangka Panjang (Long Term Quantity Contract); c. Penetapan prefernsi oleh instansi pemerintah (Prefe rential Procurement by Government Entities); d. Liberalisasi di bidang-bidang non tarif atas dasar preferensial (Liberalization of Non Tariff Measures of Preferential Basis); e. Persyaratan Preferensial bagi pembeayaan impor (Pre ferential Terms for the Financing of Imports). Dalain perkembangannya pengaturan preferensi tarif meerupakan instrumen yang terpenting. Berbagai usaha perbaikan

skripsi


VAN ROOM, RONALD


52

telah dilakukan semenjak TTPA didirikan, antara

lain

berupa perluasan liputan barang, pendalaman tingkat preferensi tarif, dan perbaikan ketentuan asal barang.Usaha-usaha perbaikan secara terbatas juga dilakukan untuk inengurangi hambatan non tarif, memperkecil daftar

pe-

ngecualian barang (exclusion list), dan menerapkan sis tem preferensi secara sektoral, inisalnya produk pangan dan produk ban. Sehubungan dengan kerjasama di bidang industri pada kurun waktu pertengahan pertama dekade 80-an telah disahkan pv/rsetuj uan-persetu j uan dasar yang melandasi pembentukan Proyek industri ASEAN (AIP), Komplementasi Industri ASEAN (AIC) dan Usaha Patungan Industri ASEAN (AIJV). Apabila AIP terutama untuk mengembangkan proyek proyek industri besar milik pemerintah sebagaimana

di-

amanatkan oleh Deklarasi Kesepakatan ASEAN, maka proyek proyek AIC dan AIJV adalah untuk mengembangkan

proyek-

proyek industri swasta. Perbedaan antara AIC dan

AIJV

yaitu bahwa AIC diikuti oleh semua negara anggota ASEAN sedangkan AIJV hanya diikuti oleh negara-negara

ASEAN

yang menginginkan ikut serta (minimum dua negara).

skripsi

I


VAN ROOM, RONALD


B A B

III

INTEGRASI EKONOMI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN: BEBERAPA KEMUNGKINAN DAN HAMBATANNYA

Sebagaimana telah diuraikan pada bab

terdahulu

bahwa kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN te lah menunjukkan perkembangannya yang positif, sekalipun' hal ini relatif lebih lainbat j ika dibandingkan

dengan

perkembangan di bidang politik. Mcskipun Deklarasi Bang kok memberikan penekanan penting pada kerjasama ekonomi namun pengembangan skema-skema atau dasar-dasar kerjasama di bidang tersebut baru ditetapkan

bagi setelah

sepuluh tahun berdirinya organisasi regional tersebut, yaitu dengan ditandatanganinya Deklarasi Kesepakatan ASEAN (Declaration of ASEAN Concord). Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi kawasan Asia Tenggara sebelumnya di rasakan belum cukup mantap sebagai akibat adanya saling curiga mencurigai di antara negara-negara anggota ASEAN sendiri serta perebutan pengaruh oleh negara-negara besar pada kawasan ini. Oleh karena itu kerjasama

dalam

bidang politik dalam rangka menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan mendapat prioritas utama.

Kondisi

yang demikian ini rnerupakan prasyarat bagi berhasilnya upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi tersebut. Deklarasi Kesepakatan ASEAN menyatakan

bahwa,

53

skripsi


VAN ROOM, RONALD


54

penghapusan kemiskinan, kelaparan, penyakit dan

buta

aksara merupakan hal yang mendasar bagi negara -negara anggota ASEAN. Oleh karena itu mereka harus meningkatkan kerjasama dalam pengembangan sosial-ekonomi dengan penekanan khusus pada pencapaian keadilan sosial serta peningkatan tai'af hidup rakyat mereka. Deklarasi

ini

juga menetapkan prinsip-prinsip kerjasama ekonomi yang menekankan pada kerjasama dalam komoditas dasar,

khu-

susnya pangan dan energi; industri perdagangan

dan

pendekatan kerjasama pada masalah-masalah komoditas in ternasional serta masalah-masalah ekonomi dunia

lain-

ny a . Lebih jauh, Treaty of Amity and Cooperation

in

4

Southeast Asia yang ditandatangani pada KTT ASEAN yang sama dengan Declaration of ASEAN Concord menjelaskan bahawa negara-negara anggota harus bekerjasama

dalam

mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini

untuk

memperkuat landasan kemakmuran serta perdamaian masya rakat bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara.

Untuk

tujuan ini mereka harus meningkatkan pemanfaatan

yang

lebih besar dalam bidang pertanian dan industri,

per-

luasan perdagangan dan pengembangan struktur

ekonomi

yang saling menguntungkan bagi rakyat mereka. Berkenaan dengan itumereka harus terus menggali kesempatan kesempatan untuk mempererat kerjasama yang menguntung kan dengan neara-negara lain serta organisasi-organi -

skripsi


VAN ROOM, RONALD


55

sasi internasional maupun regional di luar kawasan ini. Untuk mencapai keadilan dan memperbaiki standar rakyat di kawasan ini negara-negara anggota ASEAN

hidup ha

rus mengintonsifkan kerjasama ekonomi. Oleh karena itu mereka harus menctapkan strategi pengembangan kerjasa ma ekonomi regional yang sifatnya saling menguntungkan antara mereka. Di dalam Bab II telah dikemukakan bahwa langkah langkah dan unsur-unsur utnuk mencapai kerjasama

eko

nomi negara-negara anggota ASEAN telah ditetapkan

se-

perti misalnya TPPA, pembentukan proyek kerjasama

AS

EAN, ASEAN Food Security Reserve dan lain-lain.

Hal

ini merupakan pengejawantahan dari Declaration of ASE AN Concord serta Treaty of Amity and Cooperation

in

Southeast Asia. Sementara itu KTT ASEAN III di Manila, Desember 1987, telah melahirkan Manila Declaration yang merupakan evaluasi terhadap kemajuan-kemajuan yang te lah dicapai ASEAN selama ini. Dari kenyataan-kenyataan tersebut, dapatkah hal ini ditingkatkan menjadi inte grasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN?

1. Kemungkinan Integrasi Ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN Seperti telah diuraikan dalam Bab I, yang dimaksudkan dengan integrasi ekonomi adalah proses penghapusan diskriminasi antar negara-negara yang tergabung da-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


56

lam suatu kerjasama regional. Bila dilihat sebagai upaya penghapusan berbagai macam rintangan, maka integrasi ekonomi regional meliputi berbagai tahap yang menunjukkan tingkat intensitas dari proses integrasi ekonomi yang sedang berjalan. ?0 Menurut Thee Kian Wie ' tahap-tahap menuju inte

grasi antara lain, tingkat pertama adalah wilayah

per-

dagangan bebas (free-trade area), dimana tarif-tarif bea masuk dan pembatasan-pembatasan kuantitatif

atau

quota terhadap barang-barang impor dari negara-negara partner saling dihapuskan,

sedangkan tarif-tarif bea m a

suk dan pembatasan-pembatasan kuantitatif dari masing masingnegara anggota terhadap barang-barang impor negara-negara bukan anggota tetap dipertahankan. selanjutnya dalam proses integrasi ekonomi adalah bentukan kesatuan pabean (custom union), dimana

dari Tahap pembukan

saja tarif-tarif bea masuk dan quota, yang sebelumnya berlaku dalam perdagangan antara negara-negara

anggota

kesatuan pabean saling dihapuskan, akan tetapi dimana juga tarif-tarif bea masuk terhadap barang-barang impor dari negara-negara bukan anggota diseragamkan. berlainan dengan wilayah perdagangan bebas dimana

Jadi ma-

sing-masingnegara anggota tetap mempertahankan tingkat tarif bea masuk mereka yang berbeda-beda terhadap

ba-

rang-barang inmpor darinegara-negara bukan anggota,maka dalam kesatuan pabean masing-masing negara anggota mem-

20 skripsi

Thee Kian Wie, op.cit

.,hal.

34


VAN ROOM, RONALD


57

punyai tingkat tarif bea masuk yang sama (common exter nal tariff) terhadap barang-barang impor yang

datang

dari luar kesatuan pabean itu. Tahap ketiga dari

inte-

grasi ekonomi adalah pembentukan pasaran bersama { com mon market ) dimana bukan saja segala rintangan

dalam

perdagangan antara negara-negara anggota saling dihapus, akan tetapi juga segala rintangan terhadap perpindahanfaktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal dan usahawan-usahawan (interpreneurs). Dengan demikian

da

lam pasaran bersama tidak saja terdapât kebebasan

da

lam lalu lintas barang-barang dan jasa, tetapi juga da lam lalu lintas sumber-sumber produksi. Tahap ke

empat

dalam integrasi ekonomi adalah uni ekonomi (economic union), dimana bukan saja terdapat kebebasan dalam

lalu

lintas barang-barang dan jasa, tetapi juga kebijaksanaan-kebijaksanaan masing-masing negara anggota

dalam

bidang-bidang ekonomi, moneter, fiskal, transportasi, komunikasi, dan sosial diserasikan. Keserasian

dalam

kebijaksanaan nasional masing-masing negara anggota ini diperlukan karena dalam beberapa hal unsur-unsur diskriminatoris dalam lalu lintas barang-barang dan jasa serta faktor-faktor produksi disebabkan oleh ketidakserasian atau perbedaan ekebijaksanaan nasional yang dianut oleh masing-masing negara anggota dalan bidang-bidang sebut di atas. Tahap terakhir dari integrasi

ter ekonomi

ialah integrasi ejkonomi total (total economic integra-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


58

tion), di mana kebijaksanaan nasional dalam berbagai bi dang ekonomi dan sosial diseragamkan. Tindakan ini memerlukan dibentuknya suatu badan supra yang dapat mengambil

semacara nasional

keputusan dalam berbagai

bidang

yang rnengikat negara-negara anggota organisasi/kerjasama regional yang bersangkutan. Dari uraian di atas, jelas tampak bahwa integrasi ekonomi regional memerlukan proses yang lama. Pada

raa-

syarakat Eropa pun memerlukan puluhan tahun sampai

men-

capai kadar integrasi yang mereka nikmati sekaerang ini. Seandainya negara-negara anggota ASEAN bermaksud menem puh integrasi ekonomi regional, suatu masa transisi akan diperlukan ketika masing-masing negara anggota menyesuai kan diri terhadap lingkungan baru dan institusi-institusi regional yangmenghimpun kesanggupan untuk berperan sebagai motor integrasi ekonomi ASEAN. Oleh karena

itu

pemilihan di antara bentuk-bentuk konvensional dari

in

tegrasi ekonomi regional memang tampak sulit bagi ASEAH karena di samping adanya perbedaan yang mendasar

dalam

falsafah yang mendasari dan melatarbelakangi manajemen ekonomi pada umumnya dan manajemen pada khususnya,

juga

perbedaan tingkat kemajuan ekonomi negara-negara anggota organisasi tersebut. Namun beberapa langkah yang telah ditempuh negara-negara anggota ASEAN, baik dalam kerjasama ekonomi maupun institusionalnya, seperti akan diuraikan di bawah ini dapat merupakan modal

skripsi


bidang yang dasar

VAN ROOM, RONALD


59

menuju integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

a. Bidang Institusional. Dalam perspektif kesejarahan, kerjasama

negara-

negara anggota ASEAN di bidang ekonomi dapat dibagi atas dua pereode. Pertama, pereode antara tahun 1967

sampai

dengan KTT ASEAN I di Bali tahun 1976, dan kedua, pereo de antara 1976 sampai dengan KTT ASEAN III di Manila ta hun 1987.21 Dalam pereode pertama, kerjasama

negara-negara

ASEAN'di bidang ekonomi masih merupakan penjajagan kegiatan-kegiatannya masih bersifat diplomatik.

dan

Hal ini

terutama dilakukan melalui komite-komite tetap dan komi te khusus yang dibentuk sesudah

penanadatanganan Dekla

rasi Bangkok tahun 1967. Melalui sidang-sidang komite tetap dan komiet

komite-

khusus mulai tahun 1970, berba

gai masalah ekonomi seperti perdagangan, industri,

per-

tanian, perkapalan, penerbangan sipil, perhubungan

dan

pariwisata telah dibicarakan. Karena berbagai faktor seperti telah dikemukan di atas, misalnya perbedaan latar belakang sejarah, tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda satu sama lain

dan

struktur ekonomi negara-negara anggotanya lebih merupakan

21

skripsi

Setnas ASEAN Deparlu HI, op.cit., hal. 27


VAN ROOM, RONALD


60

persaingan daripada kerjasama saling mengisi

(komplemen-

tasi), maka usaha ASEAN untuk mewujudkan kerjasama

di

bidang ekonomi dalam kurun waktu antara tahun 1967

sam-

pai pai tahun 1976 masih belum menunjukkan hasil

yang

menggembirakan sebagaim,ana diharapkan. Namun

demikian

landasan untuk inengembangkan kerjasama di bidang ekonomi sudah dapat dipupuk karena adanya hubungan.-hubungan yang semakin baik antara para pejabat negara-negara ASEAN serta

anggota

kalangan swasta dari negara-negara tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari pembentukan ASEAN Chamber of Commerce and industry (ASEAN C C I ) tahun 1971. Sejak Konperensi Tingkat Tinggi Bali

(KTT) ASEAN

tahun 1976, kerjasama negara-negara anggota

di ASEAN

dalam bidang ekonomi mulai. menampakkan wujudnya

yang

nyata. Deklarasi Kesepakatan ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) yang ditelorkan pada KTT trsebut menetapkan wadah baru yang tidak terdapat pada Deklarasi Bangkok

be-

rupa pertemuan tetap para Menteri .Ekonomi ASEAN. Tugas nya antara lain meruinuskan rekoinendasi-rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah negara-negara anggotanya, mengadakan penilaian-penilaian dalam ememperkuat kerja sama ekonomi ASEAN, mengadakan penilaian-penilaian

atas

pelaksanaan proyek-proyek ASEAN yang mendapatkan perse tujuan dan mengadakan tukar pikiran serta konsultasi m e ngenai kebijaksanaan perencanaan pembangunan nasional se bagai langkah ke arah mengharmonisasikan pembangunan re

skripsi


VAN ROOM, RONALD


61

gional. Ini merupakan langhkah yang ditempuh

negara-

negara anggota aSEAN untuk menghapuskan sedikit demi sedikit perbedaan yang ada di antara mereka. Selanjutnya penetapan komite-komite ekonomi oleh menteri-menteri

E-

konomi negara-negara anggota ASEAN pada sidang-sidangnya yang pertama pada bulan Januari 1977

merupakan reali -

sasi dari wadah baru tersebut bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan langkah-langkah secara bersama d a lam rangka lebih mendorong kelancaran lalu lintas ekono mi di antara mereka. Dengan dilembagakannya AEM beserta komite- komite nya berdasarkan Deklarasi Kesepakatan ASEAN, maka ini m e rupakan wujud yang nyata di dalam mempererat kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Maka dengan demiki an kerjasama ekonominegara-negara anggota ASEAN tersebut dapat dikembangkan ke dalam bentuk integrasi ekonomi bilamana wadah tersebut di atas dapat berfungsi

secara

optimal.

b. Bidang Kerjasama Ekonomi. Deklarasi Kesepakatan ASEAN yang memuat kerjasama ekonomi yang belakangan berdasarkan Gugus Tugas yang dibentuk ASEAN dalam tahun 1982 ke dalam dua kelompok, yaitu skema penggabungan

berbagai rumusan dibagi pasar

(market sharing) dan skema pemanduan sumber (resource poo ling). Yang dimaksud dengan skema penggabungan pasar da-

skripsi


VAN ROOM, RONALD


62

lam Deklarasi tersebut tidak lain adalah TaTA Perdagang an Preferensial ASEAN (TPPA). Menurut gagasannya ia dak sekedar merupakan pemotongan tarif atas impor

ti yang

berasal dari negara-negara anggota tetapi juga meliputi instrumen-instrumen preferensial lainnya.

Sementara itu

skema pemanduan sumber pada gilirannya meliputi informasi, sumber daya manusia, sumber modal dan teknologi atau sumber lainnya.

Ke dalam kelompok ini termasuk

Proyek

Industry (bersama) ASEAN, Komplementasi Indutsry ASEAN , Usaha Patungan Industry ASEAN serta berbagai proyek

pe

ngembangan sumber daya manusia dan proyek pembangunan .infrastruktur yang mempunyai arti regional.

22

Jika dikaitkan dengan tahapan-tahapan integrasi sebagai mana telah dipaparkan terdahulu, maka TPPA itu sendiri sebenarnya bisa dipandang sebagai langkah integrasi ekonQmi negara-negara anggota ASEAN, sekalipun integrasi ekonomi ASEAN tersebut tidak harus berarti penghapusan semua batas-batas ekonomi antara negara-negara anggota. Selanjutnya bila Icita menengok ke belakang kerja sama ekonomi negara-negara nggota ASEAN, bahwa sejak berdirinya organisasi tersebut telah banyak proyek - proyek pembangunan dan fungsional ASEAN yang telah dikembangkan dan dilaksanakan serta berbagai pusat-pusat latihan

dan

penelitian telah dibentuk. Perkembangan ini semakin

me-

narik negara-negara mitra dialog, misalnya Jepang, Ameri-

22

skripsi

Proyek Kerjasama ASEAN, op.cit., hal. 61


VAN ROOM, RONALD


63

ka Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan sebagai nya. Di samping itu ASEAN telah berhasil pula dalam memobilisasikan dana

dan bantuan teknis yang berkaitan

de

ngan pemanduan sumber-sumber daya ASEAN yang termasuk di dalamnya adalh sumber daya manusia. Kepercayaan

negara-

negara mitra dialog terhadap ASEAN ini akan memperkokoh kerjasam intra ASEAN itu sendiri. Hal ini ditunjang oleh karena watak dan ciri ASEAN sebagai suatu organisasi re gional yang dibentuk atas dasar kekuatan masing-masing negara di kawasan sendiri dan tidak mengkaitkan salah satu blok kekuatan ekonomi dunia. Dengan

dengan demikian

ASEAN dapat menampilkan diri serta memainkan peranannnya dalam berbagai percaturan ekonomi internasional

baik

bilateral, regional maupun global. Kewnyataan ini merupakan potensi yang akan mempermudah langkah integrasi eko nomi negara-negara anggota ASEAN.

2. Beberapa Masalah yang Dihadapi Negara-negara Anggota ASEAN untuk Berintegrasi dalam Bidang Ekonomi Sekalipun tampak adanya berbagai peluang

bagi

negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan kerjasa ma ekonomi ke dalam bentuk integrasi seperti telah

di-

uraikan di atas, namun tidak sedikit pula masalah-masalah yang dihadapi negara-negara tersebut .’.ilam upaya merealisasikannya. Uraian di bawah ini akan msngetengahkan masa lah-masalah yang dimaksud serta akan beruâya mencari jalan keluarnya.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


64

Salah satu penghalang utama kerjasama ekonomi a n tar negara-negara anggota ASEAN ialah tidak adanya pemusatan perhatian pada prioritas yang sama. Hal ini bukanlah karena tidak disadari, melainkan karena sikap negara negara angota ASEAN yang melihat kondisi ekonominya

ma-

sing-masing sehingga peningkatan secara terprogram

dan

desetralisasi struktural merupakan jalan yang paling man bagi kemajuan ASEAN.

23

a-

Ciri yang paling menonjol da

lam pendekatan ini ialah dominasi berkelanjutan

oleh

menteri-menteri luar negeri. Karena itu penekanan kerja sama diletakkan pada masalah-masalah internasional,hubungan internasional dan penyebarluasan kesan bahwa

ASEAN

merupakan "corporate entity",24 yang berinteraksi dengan faktor-faktor lain sebagai sesama. Sebagai akibatnya ada lah pengembangan internal ASEAN terabaikan. Sekalipun dalam kerangka organisasi ASEAN dilembagakan Sidang Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN, tetapi dukungan ekonomi ini

23

telah akan

bagi pemberian prioritas pada kerjasama

tidak

memberikan keuntungan

yang

besar

Hasil wawancara dengan Ibu Tetty Latupapua, Kepala

Biro Sosial Budaya Setnas ASEAN Departemen Luar Negeri Republ'ik Indonesia, 4 April 1989. 24T, . , Ibid.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


65

seperti yang diharapkan dari adanya kerjasama intra ASE AN. Hal ini disebabkan karena perbedaan sikap yang selama ini diperlihatkan oleh menteri-menteri ekonomi

di

satu pihak dan menteri-menteri luar negeri di lain pihak. Menteri-menteri luar negeri melihat kemajuan ASEAN seba gai suatu modal bagi kegiatan ekstra regional, sedangkan menteri-menteri ekonomi lebih melihat perbaikan dari d a lam sebagai tugas urtama mereka. Sikap pandang yang ber beda ini disebabkan antara lain belum berfungsinya kretariat ASEAN

Se

(baca Sekretaris Jenderal ASEAN) secara

semestinya sebagaimana layaknya organisasi internasional lainnya. Oleh karena itu perlu dikembangkan beberapa penyesuaian organisasional serta perbaikan atau bahkan perubahan pedoman pelaksanaan kerja Sekretariat ASEAN. iMasalah yang kedua yang dihadapi negara - negara anggota ASEAN untuk mngembangkan kerjasama ekonominya ke dalam bentuk integrasi adalah pemilihanbentuk-bentuk in tegrasi itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan sis tem ekonomi negara-negara tersebut yang saling berbeda. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ada beberapa ben tuk integrasi ekonomi. Assosiasi Perdagangan Bebas misalnya, di mana negara-negara anggota suatu organisasi re gional menghapuskan halangan-halang in perdagangan

tanpa

harmonisasi dalam kebijaksanaan lain termasuk kebijaksanaan terhadap negara ketiga. Bila ini t^rjadi pada ASEAN,

skripsi


VAN ROOM, RONALD


66

maka akan sangat menarik bagi Singapura sebagai negara yang menganut perdagangan bebas. Sementara di pihak lain yaitu Indonesia, Filipina dan Muangthai dengan tingkat proteksinya yang inasih tinggi cenderung melihat kawasan perdagangan bebas sebagai bentuk integrasi hanya

akan

menguntungkan Singapura. Dalam suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN dikhawatirkan bahwa impor yang hendak dibatasi oleh Indonesia, Filipina maupun Muangthai akan m a suk secara bebas melalui Singapura. Bentuk integrasi ekonomi yang lain ialah

Custom

Union, yaitu penghapusan tarif atas impor intra regional dan pengenaan tarif bersama aatas impor ekstra regional. Bentuk demikian ini akan sangat menarik bagi Indonesia, Filipina dan Muangthai. Akan tetapi tidak demikian

bagi

Singapura, sebab tarif bersama tersebut akan sangat mungkin jauh lebih tinggi daripada tarif yang diberlakukan Singapura selama ini. Hal ini tidak dapat diterima negara yang disebut terakhir.

oleh

,

Sementara itu pilihan terhadap bentuk integrasi Pasar Bersama (Common Market), juga tidak sedikit kesulitan yang akan dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN. Dibanding dua bentuk

integrasi yang telah diuraikan se-

belumnya Pasar Bersama adalah lebih komprehensif

dalam

arti bahwa ia rneliput tidak saja lalu lintas barang,

te

tapi juga lalu lintas faktor tenaga kerja dan modal,

di

skripsi


VAN ROOM, RONALD


67

samping juga berarti harmonisasi berbagai kebijaksanaan termasuk yang menyangkut hubungan ekonomi dengan

negara

ketiga. Karena adanya perbedaan kondisi ekonomi antara masing-masing negara anggota ASEAN, maka akan menghadapi secara berbeda pula bentuk integrasi ekonomi yang tera khir ini. Indonesia, Filipina dan Muangthai misalnya, akan menolak suatu pasar bersama karena khawatir

akan

terjadi banjir impor dari Singapura atau Malaysia disamping kekhawatiran bahwa suatu pasara bersama ASEAN

akan

mungkin menyebabkan investasi terpusat di Singapura dan Malaysia. Sementara itu Singapura dan Malaysia

akan ber-

keberatan sehubungan dengan kebebasan lalu lintas

tenaga

kerja. Melihat kondisi ekonomi negaRA-negara anggota ASEAN sebagaimana diuraikan di atas, memang tidak

mudah

untuk memilih salah satu di antara bentuk-bentuk integra si. Namun hal ini tidak berarti menutup kemungkinan bagi ASEAN untuk menjajagi pendekatan alternatif lainnya. De ngan modifikasi seperlunya ASEAN dapat mempertimbangkan suatu kawasan ekonomi ASEAN yangmengandung untuk sebagian unsur-unsur Pasar Bersama dan untuk sebagian lainnya unr sur-unsur Kawasan Perdagangan Bebas. Dalam kawasan eko nomi ASEAN,

Indonesia, Malaysia, Filipina dan Muangthai

dapat menjalin Pasar Bersama, somentara Singapura

dan

Brunei Darussalam menjalin hubungan Assosiasi Perdagangan Beb a s .

skripsi


VAN ROOM, RONALD


68

Memang masa depan kerjasama ekonomi negara-nega ra anggota ASEAN yang akan sangat mempengaruhi

masa

depan ASEAN secara keseluruhan sangat bergantung

dari

sejauh mana ASEAN bersedia menempuh pendekatan-pendekatan baru. Di samping penjajagan alternatif bentuk intcgrasi tersebut di atas, pendekatan yang menyangkut per dagangan perlu mendapat perhatian pokok. Bagaimanapun, penghapusan halangan-halangan atas perdagangan

intra-

ASEAN, harmonisasi kebijaksanaan perdagangan luar nege ri dan harnmonisasi kebijaksanaan-kebijaksanaan

yang

berkaitan erat dengan perdagangan adalah esensial bagi kemajuan kerjasama ASEAN.

mm

skripsi


VAN ROOM, RONALD


B A B

IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan Organisasi regional ASEAN jika dilihat dari latar belakang pembentukannya dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta berbagai upaya yang sedang dan akan ditempuh oleh negara-negara anggotanya dalam rangka kerjasama ekonomi intra regional, seperti misalnya dilembagakannya Sidang Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (A E M ) dalam

rangka

merealisasikan pokok-pokok kerjasama yang tertera

dalam

Deklarasi Kesepakatan ASEAN (Declaration of ASEAN

Con

cord), khususnya bidang perdagangan dan industri-industri yang mempunyai nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota dan di samping itu pembangunan ber bagai proyekkerjasama serta usaha untuk mendorong kelancaran lalu lintas ekonomi di antara negara-negara terse but dengan dibentuknya TPPA yang - baik langsung

maupun

tidak - dapat dipandang sebagai langkah harmonisasi bijaksanaan bidang ekonomi dan perdagangan mereka,

kemaka

kerjasama ekonomi intra regional tersebut dapat diting katkan menjadi bentuk kerjasama ekono'ii yang integratif. Akan tetapi, upaya negara-nec;ara anggota untuk meningkatkan kerjasama ekonorrinya ke dalam

ASEAH bentuk

integrasi itu bukannya tidak menghadapi problema ataupun ha.mbatan-hambatan yang serius - meskipun potensi ke arah

69 skripsi


VAN ROOM, RONALD


70

integrasi itu cukup besar. Dengan demikian pembentukan integrasi ekonomi ASEAN itu masih akan memerlukan waktu yang relatif panjang untuk mengatasi problema maupun hambatan-hambatan tersebut. Problema atau hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain adalah bahwa

sebagian

besar negara-negara anggota ASEAN masih merupakan negara-negara berkernbang, sehingga mereka lebih mempriori taskan pembangunan ekonomi ke dalam daripada pembangunan ekonomi regional; sistem ekonomi yang dianut negaranegara anggota ASEAN satu sama lain menunjukkan perbedaan yang cukup tajam; dan masih adanya persepsi yang berbeda antara menteri-menteri luar negeri yang memandang kemajuan-kemajuan ASEAN sebagai modal untuk kegiatan kegiatan ekstra regional dengan menteri-menteri ekonomi yang lebih menitikberatkan pembangunan ke dalam (intraregional)

sebagai tugas utama mereka. Oleh karena

ham

batan-hambatan tersebut, maka negara-negara ASEAH

ha-

rus berupaya mencari alternatif lain dari bentuk-bentuk inetgrasi yang a d a . 2. Saran Untuk mencapai tahap integrasi yang diinginkan maka perlu bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memusatkan perhatian terhadap prioritas yang sama

yang

berguna bagi pengembangan kerjasama ekonomi intra regi onal ASEAN. Sementara itu, untuk mengatasi perbedaan-perbeda-

skripsi

I


VAN ROOM, RONALD


71

an yang terjadi antara menteri-menteri luar negeri

di

satu pihak dan menteri-menteri ekonomi di lain pihak, maka sangat perlu untuk melembagakan sidang kepala pemerintahan sebagai pengambil keputusan tertinggi

dan

diselenggarakan dalam setiap kurun v/aktu tertentu, b u kan hanya bila dianggap perlu. Terhadap sidang-sidang menteri-menteri luar ne geri maupun menteri-menteri ekonomi perlu dilebur tnenjadi suatu Dev/an Menteri yang meliputi pula menteri menteri lainnya, meskipun yang torakhir ini belum

me-

nunjukkan kegiatannya sebagaimana dua lembaga kementrian seblumnya. Sidang Dewan Menteri akan dihadiri oleh me n teri-menteri yang terkait dengan pokok perinasalahan yang dibahas. Dengan demikian dominasi antara menterimenteri luar negeri dan menteri-menteri ekonomi

dapat

dihindari. Lebih dari itu keberadaan Dewan Menteri itu dapat merupakan badan pembuat keputusan utama sesudah Sidang para kepala pemerintahan atau Konperensi Tingkat Tinggi. Untuk menunjang itu semua, maka fungsi dan wewenang Sekretariat ASEAN harus diperluas, yakni di sam ping tugas kesekretariatan, komunikasi dan pemantauan yang telah dimilikinya perlu ditambah pula tugas

yang

amat substansial, yaitu mela'iukan studi kebijaksanaan dan menyusun program-program kegiatan kerjasama ASEAN serta mengkoordinasikan pelaksanaannya.

skripsi


Tugas-tugas

VAN ROOM, RONALD


72

itu selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Dewan Men teri . Terhadap kesulitan yang dihadapi dalam menentu kan salah satu bentuk integrasi ekonomi, maka ASEAN da pat mencari jalan keluar dengan menggabungkan bentuk bentuk yang ada sesuai dengan kondisi ekonomi

-

negara -

negara anggotanya, misalnya bentuk kawasan ekonomi yang mengandung cebagian unsur-unsur Pasaran bersama dan scbagian lainnya unsur-unsur Kawasan Perdagangan Bebas.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


DAFTAR BACAAH

Buku Badan Penelitian dan Pengembangan DKpartemen Luar Negeri RI, ASSAM dalam Konfigurasi Asia Pasifik____ dan Tanggapan Terhadap Pembentukan P B C , Jakarta, 1982. Bennet, A. Leroy, International Organization Principles AND Issues, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1980. Bowett, D.17., The Lav; of International Institutions, Metthuen & Co. Ltd., London, 1967. Direktorat Organisasi-ortganisasi Internasional Departmen Luar Negeri R I , Indonesia dan Qrganisasi-QrgaNISASI Internasional, Jakarta, 1983. Emile Noel, Working Together The Institution of The Eu ropean Community, Belgium, 1985. Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, (Bagian I - Umum), Cet. Keempat, Bina Cipta, Ba n dung, 1982. Leifer, Michael, REgionalism in Southeast A s i a , CSIS, Jakarta, 1975. Mille, Lynn !I., REqional Organization and Subordinate Systems, Princeton University Press, Princeton, 1975. Oppenheim, International Lav/, Vol. I "peace", ed. VIII, Longmans Ltd., London, 1955. Proyek Kerjasama ASEAN, Latar Belakang Terbentuknya ASE AN , Setnas ASEAN-LIPI - Laporan Pebnelitian, Jakarta, 1986. %

------- , Dimensi Kerangka '-'egiatan dalam Kerjasama AS EAN, Setnas ASEAN-LIPI - Laporan Penelitian, Jakar ta, 1986. Rahardjo Jamtomo, Kerjasama ASEAN Menuju Ketahanan Re gional, Taskap KRA XXI, Lemhanas, Jakarta, 1988. Schermers, II.G. ,International Institutional.L a w , Vol. I, A.W. Sijthoff, Leiden, 19C2.

73

skripsi


VAN ROOM, RONALD


74

Starke, J.G., Introduction to International L a w , ed. IX, Butterworth, London, 1984. Syahmin A.K., Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1984. Walter, Ingo, International Economic -- Theory and Poli C Y , Ronald Press, New York, 1968. Wie, Thee Kian, Segi Ekonomi dari Masyarakat Ekonomi E ropa, Lembaga Research Kebudayaan Nasional/LIPI, Ja karta, 1972.

Bulletin

.

Office for Official Publications of European Community, EEC Competition Rules, Luxembourg, 1983. ------- , The European Community's Legal System, Luxem bourg, 1983. ------- , The ABC of Community L a w , Luxembourg, 1986. Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Dasa Warsa ASEAN, Jakarta, 1977. ------- , ASEAN SKlayang Pandang, Cet. IV, Jakarta, 1985.

Majalah dan Harian Surabaya Post, 29 Agustus 1986. ------- , 18 April 1937. ------- , 25 Mei 1987. KOMPAS, 8 Agustus 1986.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


I. DECLARATIONS:

1.

THE ASEAN DECLARATION (BANGKOK DECLARATION) 8 August 1967

The Presidium Minister for Political Affairs/Minister for Foreign Affairs of Indonesia, the Deputy Prime Minister of Malaysia, the Secretarv of Foreign Affairs of the Philippines, the Minister for Foreign Affairs of Singapore and the Minister of Foreign Affairs of Thai land : MINDFUL of the exiitcncs ot mutual interests and common problems among coun tries of South-East Asia and convinced of the need to strengthen further the existing bonds of regional solidarity and cooperation : DESIRING to establish a firm foundation tor common action to promote regional coop eration in South-East Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contrif>ute■towards peace, progress and prosperity ::i the region: CONSCIOUS that in an increasingly interdependent world, the cherished ideals of social justice and economic well-being are best attained by fostering good understanding, good neighbourlir.css and meaningful cooperation among the countries oi the region aireadv bound together hy ties of history and culture ;

Deace. freedom,

CONSIDERING that the countries of South-Easi Asia share a primary responsibility, for strengthening Lhe economic and social stability of the region and ensuring their peace ful and progressive national development and that they are determined to ensure their âbility and security from external interference in any form or manifestation in order to pre serve their national identities in accorduncc with the ideals and aspirations of their peoples: AFFIRMING that all foreign bases arc temporary and remain only with the expressed concurrence of the countries concerned and arc not intended to be used directly or indirectly to subvert the national independence and freedom of Slates in the area or prejudice 'he orderly protests of their dove'.opment: DO HEREBY DECLARE: FIRST, tries i

i h e c. s i a b i i s i i r u e ; ! !

of S o u t h -F a s t

A-ia

oi

A s o c i a l ion for R e g io n a l C o o p e r a t i o n a m o n g i t u c o u n

: o :-e ktuv.>.
the

A s - w / . ’. u.v,'.

of

South-East

Nat i o n * -

ASEA N).

SECOND, tiv.it ;he aims and purposes of ihe Association sltall be : 1. To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in ;1k -re gion through joint endeavours in the \pint of equality arid nannershio in order to

skripsi


VAN ROOM, RONALD


, streuathea ihe foundation tor a prosperous and peaceful community of.South-Easi Asian Nations: 2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region .md adherence to the principles of the United Nations Charter: 3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of jonimoit in terest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative field-: 4. To provide assistance to each other in the form of training and resenrh facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres: 5. To collaborate more effectively for the greater utilization of their ugricuiui'.v jiui industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of inter national commodity trade, the improvement of their transportation and communication facilities and the raising of the living standards of their peoples: 6. To promote South-Ea.st Asian studies: 7. To maintain closc and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves. THIRD, that, to carry out these aims and purposes, the following machinery >hail be established : (a). Annual Meeting os Fcêigo Ministers, which shall be by rotation and referred to as ASEAN Ministerial Meeting. Special Meetings of Foreign Ministers may he convened as required : ■(b). A Standing Committee, uaucr the cnairmanship of the Foreign Minister !,i me hu>; country or his representative and having as its members the accredited Ajnba.-.sjuors of the other member countries, to ci'rrv out on the work of the Association in 'etwees'. Meetings of Foreign Ministers: :arr> out me worK of the Associa tion on behalf of that country and to service the Annual or Special Meetings oi Foreign Ministers. ;!ie Standing Committee and such other Committee av t.zv !iereafter be established FOURTH, that the Association is open for participation to all States in the So^th-Eas; Asian Region subscribing to the aforementioned aims, principles and purposes, FIFTH, that the Association represents the collective wiil of the nations ot SouthEast Asia to bind themselves '.ogether in friendship and cooperation and. through ioint

skripsi

I


VAN ROOM, RONALD


t

efforts and sacrifice. secure for their peoples and for posterity rhe. hlcssinus of peace., free dom nnd prosperity. ' Done in Bangkok on the Eighth Day of August in iho Yjar One Thousand Nine Hun Jred and Sixty-Seven.

skripsi

FOR INDONESIA

tsgdl A D A M MALIK. Presidium Minister of Political Affairs/Minister tor Foreign Affairs.

FOR MALAYSIA

isgd) TUN ABDUL RAZAK Deputy Prime Minister. Vlinister of Dcfcnce and Minister of National Developmen i

FOR THE PHILIPPINES

(sSdl N ARC ISO RAMOS Sccrctary of Foreiin Affair*;

FOR SINGAPORE

(Sgd) S. RAJARATNAM Minister of Foreign Affairs

FOR THAILAND

■sgd) {"HANAT KJ-iGMAN' Vlinister uf Foreign Affairs


VAN ROOM, RONALD


4. DECLARATION OF ASEAN CONCORD A COMMON BO N D E X ISTIN G AMONG THE M EM BER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS. Dettpasar. Bali. 24 Fubruarv 1976

The President of the Republic of Indonesia, the- Prime Minister of Malaysia, the Pre sident of the Republic of the Philippines, the Prime Minister of the Republic of Singapore limi ihe Prime Minister of the Kingdom of Thailand. REAFIR.M their commitment lo the Declarations ot Bundling. Bangkok anti Kuala Lumpur, and the Charier of the Unircd Nations; ENDEAVOUR lo promote peace, progress, prosperity and the welfare of the peoples <>i‘ manlier states. . UNDERTAKE to consolidate ihe achievements uf ASEAN and c.'cpaiul .ASBAjN co operation in the economic, social, cultural and political fields: DO HEREBY D E C L A R E :

ASEAN cooperation shall take into account, ainonu others, the following objective^ and principles in the pu'Mii' of political .liability ■ 1 . Ihe stability of each member state and oi the ASEAN region an essential coniribtnion lo international neace and security. Each member stale resolves loeliminate threats posed (iv subversion to its stability. ;hus strengthening national anil ASEAN resilience.

2. Member states, individually and collectively, shall take active stem for the early • establishment of the Zone of Pcane. Freedom ana Ncutrr.’:iy .'. The eiitnination of poverty, hunger, disease and illiteracy i* a primary concern of member states. They shall therefore intensify cooperation in economic and social d&veiop* , ment. with particular ’ "'mphasis on the promotion of social justice and on the improvement of the living standards of their peoples 4. Natural disasters and other major calamities cun retard the puce oi development of member states. They shall extend, within their caoabilities. resistance for relief c: member states in distress. 5. Member states snail take cooperative action in their najjpnal anu regional devei- . ootnent programmes. utilizing us fur as possible the resources available in the ASEAN region io broaden the complementarity of their respective economies ii. \ler.:ber states, in the spirit of ASEAN solidarity, shall rely exclusively on peace ful processes in ihe'settlement of intra-reeional differences. . 7. Member states shall strive, individually and collectively, to create conditions con ducive to the promotion of peaceful cooperation among the nations of Southeast Asia or. the basis of mutual resoect and mutual benefit. •

skripsi


VAN ROOM, RONALD


3. Member states shall vigorously develop an awareness of regional identic -i;:u ..weit all efforts to create a strong ASEAN community, respected by all and respecting all nations on the basis of mutually advantageous relationships, and in accordance with the principle* of self-determination, sovereign equality and 'non-interference in the internal affairs 01 nations. AND DO H ER EBY A D O PT

The following programme of action as a framework for ASEAN cooperation : A. Political

L

•

Meeting of the Heads of Government of the member states as and when necessary.

2. Signing of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. 3. Settlement of intra-recional disputes by peaceful means as soon as possible. 4. Immediate consideration of initiai steps towards recognition nr and resnect tor .'he Zone of Peace. Freedom and Neutrality wherever possible. . 5. Improvement of ASEAN machinery to strengthen political cooperation. 6 . Study on how to develop judicial cooperation including the possibility ol '.m ASEAN Extradition Treaty.

7. Strengthening of political solidarity by promoting the harmonization of vi^<. eoordinating position and. where possible and dcsirahle. taking common action*. !t. Economic I. Cooperation on i>a.sic Cuninmdilks. particularly Food and Enerc} \ \)

■

Member states shall assist each other by according priority ;o the suopiy oi the individual country's needs in critical circumstances, and priority ;o the acquisition of exports from member stales, in respect of basic commodities, 'particularly food and energy,

lii) Member stales shall .iso iiiien-dfv..ôperation m the production of ba>,e eom;Kodiiies particularly food .md energy in the individual member state> of rê region. '

2. Industrial1 Cooperation T (i) ^Member states sitL.il cooperate ;o establish kn-^c-scaie ASEANJndustriai plan;.-,. 'particularly'.o meet regional requirements of essential commodities. (til Priority shali be given to projects which utilize the available material in tile member states. eorur.jutc to the increase of food production, increase foreign exchang*; warnings or =ave foreign exchange and crsate emolument. X

skripsi


VAN ROOM, RONALD


3. Cooperation in Trade

1'

ii) Member siates|^hajTcoopeKUe|in ihe fields of trade in order to promote deve lopment and growth of new production and trade and to improve the trade structures of individual states and among countries of ASEAN conducive to further development and to safeguard and increase their foreign exchance earnings und reserves. . . ■it') Member sates 'hull progress towards the establishment of preferential trading .lrranarmcnis as a long term objective on a basis deemed to be at any particular lime appropriate ihrough rounds of negotiations subject to the unanimous agreement of member siaies. •iii) live espiinsion of traue among member states shall be facilitated throtmh coope ration on basic commodities, particularly in food and energy and through co operation in ASEAN industrial projects. ‘ ;iv) Member states shall acceleratc joint efforts to improve access to markets outside ASEAN for iheir raw material and finished products by seeking the elimination of all trade barriers in those markets, developing new usage for these products ,u;d in adopting common approaches and action in dealing with regional group ings and individual economic powers. ivi Such efforts shall also lead so cooperation in the field oi technology and pro duction methods in order to increase the production and to imp-rove the quality of export products, ns well as to develop new export products with a view to diversifying exports. 4.

.Joint A p p r o a c h

to

In tern atio n al

C iv iim o d ity P ro b le m s and

O ther W orld

Econo

mic P r o b l e m s

■■* The principle of ASEAN cooperation on trade shall also be reflected on a priority hasis in joint apprpaches to international commodity problems and other world economic problems such ns the reform of international trading Nysrem. :!i: reform of uUernarional monetary system and transfer of real re sources. in ihe United Nations and oilier relevant multilateral fora, with a view to ■;ontri!)uting ;o the -establishment of the New International Economic Order. ,i; Member v.a!! give 3 ri■.•■■:ire 'to the stabilisation and increase of e.xport earning ot thos-e commodities produced and exported by them trough cotnii'.ciuciing huffer'toc1-; schemes and oiher means. hidiiiiEry for Lei.in/inijt:

Cm jp ^ r^ io n ^

Ministerial meeting on economic matters shall be held regularly or as deemed necessary in order 1 '. ■ • .

skripsi

i‘i formuialc ivco.umendations tor tiic consideration of Governments of member writes for the strengthening of ASEAN economic cooperation:


VAN ROOM, RONALD


,(ii) ^feviewjhe coordination and implementation of agreed ASEAN programmes and projects on economic cooperation: liin exchange views and consult on national development plans and policies as a step towards harmonizing regional development; and fiv) perform such other relevant functions as agreed upon by the member Govern ments. • ' C. Social

.

1 . Cooperation in the field of social development, witii emphasis on the well being of the low-iocome group and of the rural population, through the expansion of oppor tunities for productive employment with fair remuneration.

2. Support for the active involvement of all sectors and levels of the ASEAN com munities. patricularly the women and youth, in development efforts. 3. Intensification and expansion of existing cooperation in meeting, the problems of population growth in the ASEAN region, and where possible, formulation of new strategies in collaboration with appropriate international agencies. 4. Intensification of cooperation among member states as well as with the relevant international bodies in the prevention and eradication of the abuse of narcotics and (he illegal trafficking of drugs.

2). Cultural and Information

1. Introduction of die study of ASEAN, ils member states and their national language' as part of the curricula of schools and other institutions of learning in the member states. 2. Support of ASEAN scholars, writers, artists and mass media representatives to ena ble them to piny an active roie in fostering a sense of regional identify and fellowship. 3. Promotion of Southeast Asian studies through c! 'ser collaboration umnni; national institutes. E. Security

Continuation of cooperation on a non-ASEAN basis between the member -,;ate> :r. security matters in accordance with their mutual needs and interests. F. Improvement of A SEA N machinery

1. Signing of the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat. 2. Regular review of the ASEAN organizational structure with a view to improwng its effectiveness.

3. Study itf the desirability of a new constitutional framework for ASEAN. 10

skripsi


VAN ROOM, RONALD


DvyNtE ai Dcnpasar. Bali, this twenty-fourth day of February in the yc;ir one tliousand nine hundred and seventy-six. For the Republic nf Indonesia

For Malaysia

fsgd) Datuk Hussein Onn. Prime Minister

For the Republic of the Philippines

skripsi

(sg.d) Soeharto. President

(s«J) Ferdinand E. Marcos. President

For the Republic of Singapore

isgd) Lee K-uan Yew, Prime Minister

For the Kingdom of Thailand

(sgd) Kukrit Pramoj. Prime-Minister


VAN ROOM, RONALD


II. TREATIES: L. TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA P R E A M B L E

Th e H igh C o n tra c tin g P a rtie s: C O N S C IO U S of the existing ties of history, geography and culture, which have bound their peoples together; A N X IO U S to promote regional peace and stability through abiding respect for jusiice and the rule or law and enhancing regional resilience in their relations:

DESIRING to enhance peace, friendship and mutual cooperation on matters affecting Southeast Asia consistent with the spirit and principles of the Charter of the United Nations, the Ten Principles adopted by the Asiaii-African Conference in Bandung on 2 5 April 1955, the Declaration of the Association of Southeast Asian Nations signed in Bang kok on 8 August 1967. and the Declaration signed in KualaLumpur on 27 November 1971; CONVINCED that the settlement of differences or disputes between their countries should be regulated by rational, effective and sufficiently flexible procedures, avoiding inegative attitudes which might endanger or hinder cooperation: BELIEVING in the need for cooperation with all peace-loving nations, both within and outside Southeast Asia, in the furtherance of world peace, stability and harmony; SOLEMNLY AGREE to >»nter into a Treaty of Amity and Cooperation as follows:

CHAPTER 1 PURPOSE AND PRINCIPLES Article 1

The ounoie of this Treaty is to promote perpetual peace, everlasting amity and co operation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship. Article 2 In their relations with one another, the High Contracting Parties shall be guided by the following fundamental principles:

skripsi


VAN ROOM, RONALD


:i. Mutual respect- for th.s indepeâencc. sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations: It. The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coersion: • . c. Ncm-itjterference in the internal affairs of one another. ♦ ' d. Settlement of differences or disputes by peaceful means: •j.

Renunciation of the threat or use of force:

i.

Effective cooperation among themselves. . CHAPTER H AM ITY A rti c le 3

*

\

hi pursuar.ee of the purpose* of rhis Treaty ihe High Contracting Parties shall endeuvoui to develop and strengthen ihe traditional, cultural and historical ties of friendship, good neighbourltncss and cooperation which bind them together and shall fulfil in good faith the obligations assumed undjr this Treaty, la ur-er to promote closer understanding among them, the High Contracting Parties shall encourage and facilitate contact and intercourse among •hi’ir peoples. .

CHAPTER III COOPERATIONS

’

Article -4

The High Contracting Parties shall promote active cooperation in the ccontmic. social, technical, scientific and administrative fields as well as in matters of common ideals and aspiration of international peace and stability in the region and all other matters of comnion intcrs.'sr. Article 5 Pursuant to Article 4 me High Counseling Panics shall exert their maximum efforts multilateral!} as well as bilaterally on the basis of equality, non-discrimination and mutual ''cnefit. Article 6 The High Contracting Parties shail collaborate for the acceleration of the economic growth in the region in order to strengthen '.he foundation for a prosperous and peaciful

skripsi


VAN ROOM, RONALD

;


community or nations in Southeast Asia. To this end. they shall promote ihe greater utili zation ot their agriculture and industries, the expansion oi’their trade and the improvemeni of their economic infra-structure for the mutual benefit of their peoples. !n this regard, they shall continue to explore all avenues for close and beneficial cooperation with other Staves as well as international and regional organisations outside the redan. Article 7

The High Contracting Parties, in order 10 achieve social jusiicc and to raise ihc standards of living of the peoples of the region, shall intensify economic cooperation. For this purpose, they shall adopt appropriate regional strategics for economic development and mutual assistance. Article 8

The High Contracting Parties shall strive to achieve the closei cooperation on the widest scale and shall seek to provide assistance to one another in the form of training ana research facilities in the social, cultural, technical, scientific anci administrative fields.. ,

Article 9

The High Contracting Parlies shall endeavour to foster cooperation in the furtherance of the cause of peace, harmony and stability in the region. To this end. the High Contracting Parties shall maintain' regular contacts and consultations with one another on international and regional matters with a view m coordinating their views, actions and policies. Article l(t

liach High Contracting Party shall not in any manner of :ornt participate in jn> activity which shall constitute a threat to the political and economic stability, sovereignty, or territorial Integrity of another High Contracting Pam. ArticJc 1 1

The High Contracting Parties shall endeavour to strengthen their respective national resilience in their political, economic, socio-cultural as well as scanty fields in conformit; with their respective ideals and aspirations, free from external interference as well as internal subversive activities in order to preserve their respective national identities. Articlc J 2

The High Contracting Parties in their efforts lo achieve regional prosperity aivd secu rity. shall endeavour to cooperate in all fields for the promotion of regional resilience, bascc: 18

skripsi


VAN ROOM, RONALD


on rbe principles of self-confidence. self-reliance. mutual respect, cooperation and suiidaritv which will constitute the foundation for a stronrand viable community ot nations in Southeast Asia. C H APTER IV PACIFIC SETTLEM ENT OF DISPUTES Article' 13

The High Contracting Parties shall have the determination and good faith lo prevent disputes from arising. Irtease disputes on matters dircctly affecting them shall retrain from (he threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations. Article 14

To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties shall constitute, as a contiaulng body, a High Council comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony. Article 15

In the event no solution is reached through direct negotiations, the High Counsil shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate means uf settlement such as cocd offices, mediations inquiry or conciliation. The High Council may however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed -icccssary. the High Council shall recommend appropriate measures for the nrevennon of a deterioration of the dispute or rhe M i r a t i o n . Ai’riclc Ifi

The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute unios.i all the purlieu '<> the dispute agree to ihejr application to that dispute. Hov'cvcr. this shall not prcciude the other High Cotura;ting Parties not pnrt\ to the dispute from offering all po»ible assistance ;o settle the said dispute. Parties to the dispute should be well disposed toward* ■ûcli offers of assistance. Article 17

Nothing in this Treaty shall preclude recourse to the modes of peaceful lettletne::: contained in Article 33 (1) of the Charter ol the United Nations. The High Contracting Parties which are parties to a dispute should be encouraged to take initiatives to solve it by friendly negotiations before resorting to the other procedures provided for in the Charter of the United Nations.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


CHAPTER V GENERAL PROVISIONS Article 18

Tiiis Treaty shall be sigGed by the Republic of Indonesia. Malaysia. the Republic of ihr Philippines, the Republic of Singapore ;md the Kingdom of Thailand. It shall be ratified in ueccidancc with the constitutional procedures oi each signatory State. It ihall be open for accession by other States in Southeast Asia.

This Treaty shall enter into force on the date of the deposit of the fifth instrument ot ratification with the Governments of the sianaiorv States which arc designated Depositories of this Treaty and of the instruments of ratification or accession. Article 20

This Treaty is drawn up in the official languages of the High Contracting Parties, all of which arc equally authoritative. There shall be an agreed common translation of the textin the English language. Any divergent interpretalion of the common tcxi shall be .settled by negotiation. IN FAITH THEREOF the High Contracting Parties have signed the Treatv and have hereto affixed their Seals. DONF ar Dcnpasar. Bali, this twenty-fourth day of February in ihe vear one thousand nine hundred and seventy-six. For the Republic of Indonesia

For Malaysia '

(sma) Soehano. President

'

isgdi Datuk Hussein Onu. Prime Minister

For The Republic of the Philippines

;sgd) Ferdinand E. Marco?. President

For the Republic of Singapore

isgd) Lee Kuan Yew, Prime Minister

For the Kingdom of Thailand

i.sgd) Kukrit Pramoj,. Prime Minister

20

skripsi


VAN ROOM, RONALD


TREATY establishing

THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

skripsi


VAN ROOM, RONALD


TREATY

skripsi


VAN ROOM, RONALD


H is of

th e

Fiiench

M ajesty F i:di:iujv

K in o

R ep u b lic

R r.rim u c,

K o v a l H/c/iisK.s.s

th e

th e

tiik

t h e Q u e e n 01’ t h e

of

of

d

B elcian s,

Gehm any,

P h esid en t

O kan

tu b

ok

D uchess

tice

of

th e

11112

P resid en t

P resid en t

Italian

of tu e

K e p u h m c , IfEn

L u x em u o u jic, H eji M a je s t y

N etiieh lan b s,

DE'/'EiiAriNED Co cutiiblirili the foundations of an ever closer union a m o n g the European peoples,

D e o UKi) to ensure the economic and social progress of their couutrics by common notion in eliminating the barriers which divide Europe, D iiuxting

their efforts to the essential purpose of constantly

improving the living and working conditions of their peoples, i

R ecognising

that

the

rem oval

of

existing

obstacles

calls

for

cou cc rl e. i l n c l i o t i i n o r d e r t o g u o r u n t o c a H l c u d y e x p a n s i o n , n b a l a n c e d t r a d e u n d iuir c o m p e t i t i o n , A n x i o u s to strengthen the unity of their economics and to ensure their hannnnioiiH

development

by

reducing

the differences existing

between the various regions and by mitigating the buckwurdncos of the less favoured, Dr.snious of contributing b y

, me a n s of a c o m m o n

commercial

policy ot Llie piDgreHnive abolition of restriction* on international trude, In t e n d i n g to confirm the solidarity which bindw Europe and overseas countries, und desiring, to ensure the developm ent of their prosperity, in accordance with the principles o f tho Charter of tbo

United INal.ioim,

skripsi


VAN ROOM, RONALD


; Uesolved to strengthen tlic sufeguards of pcace and liberty by •ublisliing, tliia combination of resources, and calling upou the other pfles of Europe who share their idcul to joiu in their offortB, Have decided to create a European E conom ic Community and

Itiiicad have designated as their plenipotentiaries ; & Majesty r u n K m c ok rm% B e l g ia n s : Mr. Puul-ilenri S i’aaic, Minister of Foreign Affaire, Huron J. Cli. S n o y c l d ’Ori'UEHS, Sccrctnry-Gencral o f the Ministry of Economic. Affairs, Head of the Belgian delegation In llie Intergovernmental Conference; StthlKSiniiNT Of t h e F kukuai , K iu ru n u c of G gumany : l)r, Konrnil A oicriA uku , Federal Chancellor, Professor Dr. Waller 11A u.STKiN, State Secretary o f the Federal Foreign Office; I’llKSlDliNT OF TJU5 FaiCJN’U l it Kl’UllUC: Mr. Christian P jni ;a u , (Minister of Foreign Affaire, Mr, Maurice F avjhf,, Under-See velary o f Stule for Foreign Affairs; I ttl 1‘tlESlDENT OF Tllli ITALIAN HlU'UllMC: Mr. Antonio SiCONt, President of the Council o f Minister:!, Professor Gaetano Maiitjno, Ministers of Foreign Allaire; tin lidYAL lllUIINliSH Til K GlIANU 1JUCHES9 of K uxemuouiig : Mr. Joseph U jccii, Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, j Mr, Lnmhert S ciiaus , Ambassador, Head of the Luxembourg I ilrlcgHlion to the Intergovernmental Conference; I.

Ha Majesty the Q ukkn ok tuts NiiTntnLANDs; Mr. Joseph L u n s ,. Minister of Foreign Affairs, , Mr. J. Li m 'Iioiist JJo.m an , Head of the Netherlands delegation [ lo llic Intergovernmental Conference; j Who, having exchanged their full powers, found in good and due UjiaYE aCUEI'.d as follow*:

skripsi


VAN ROOM, RONALD


PART

ONE

Principles

skripsi


VAN ROOM, RONALD


ARTICLE

lish

1

]\y Llic present Tretity, tlic. H ig h C o n t j ia c tln g P a h t i e s estab [innmg themselves u E U R O P E A N ECONOMIC COMMUNITY.

ARTICLE 2 II ahull be the aim o f the Community, by establishing u Common Market mid progressively approximating the economic politics of Member Staten, lo promote throughout the Com munity a harmoniotin development of economic activities, u continuous und balanced ex p a n sion, mi increased (liability, uti uceelcral.cd raising of the standard of liviuy and doner rclalious between iLh Member States. » ARTICLE 3 For the purposes set out iu the preceding Article, the activitie* of the Community shuil include, under the condition* uud with the timing provided for in this Treaty; (u) the elimination, us between Member States, of customs duties und of quantitative restrictions in regard to the im portation und exportation of goods, as well as of all other measures MTth equivalent cl l ' uct ;

(6) tlic establishment of a common custom s tariff and a common commercial policy towards third countries ; (c) tho abolition, as between Member States, of Llie obatuclcs to the free m ovem ent of persons, services and capital; (d) the inauguration of a common agricultural policy;

skripsi


VAN ROOM, RONALD


(0) the Inauguration of

11

com m on transport policy;

(J) the establishment o f a system ensuring th a t com petition eLnli not be distorted in the Common Market; (g) the implication o f procedures which shall make it possible to coordinate the economic policies o f Member States and to remedy diiccjuilibrin in their bulancca of payments; (h) the approximation of their respective municipal luw to the extent necessary for the functioning o f the Common Market; (1) the creation o f a 1‘Juropcuu Social Fund in order to improve the possibilities of em ploym ent lor workers and to contribute Lo tho rnising of their standard o f living; (j) the establishment o f n Kuropcun In vestm en t Bnnk intended lo facilitate the economic expansion of the C om m unity through the creation of new resources; und (&) the association of overseas countries and territories w ith tho Community with a view lo increasing trade und til pursuing jointly tlicir effort towards ccouomic und social development. ARTICLE 4

'

J, The achievement o f the tusks entrusted to tlia C om m unity ehnli be ensured b y : — an ASSEM BLY, —a

COUNCIL,

—a

COMMISSION,

—a

COTJHT OF JU ST IC E .

Encli of these institutions shall act w ithin tho lim its o f the powers conferred upon it I>y this Treaty. 2, The Council und the Commission shall bo assisted b y an Econom ic ntiJ Social Committca acting in a consultative cupucity.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


ARTICLE 6 Member States shall take all gcncrul or particular measures wliieh mi: appropriate for ensuring the carrying out of the obligations urirtin^ out o f this Treaty or resulting from the acts of the institutions of the Community. T h ey shall facilitate the achievem ent of the Community's aims. They shall abstain from uny rucusurcs likely to jeopardise the QtUiiurucfil. of the objectives o f this Treaty. . ARTICLE G J. JUember States, acting in close collaboration w ith l.he institutions of the Community, shall co-ordinate their respective economic policies lo the exten t that is neccssary to attain the objectives o f this T reuly. 2. The institutions o f the Com munity shall tuke cure not to prcjudicc the internal and external finuncial stability of Member States. > ' ARTICLE 7 . Within the field o f application o f this T reaty and -without prejudice to the special provisions mentioned therein, any discrimination on the grounds of nationality shall hereby be prohibited. The Council m ay, ucting by means o f u qualified m ajority v o te on a proposal of the Commission and after the A ssem bly has been consulted, luy down rules in regard to the prohibition of any such discrimination. , ARTICLE 8 I. T!ie Common Market shull he progressively established in the course of a transitional period of twelve years. The transitional period shall he divided iulo three stages o f four yearn enclt; the length o f cueh stage m ay be modified in accordance with the firoviiiyne set out below.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


2, To cncli stage there shall ]jc allotted u group of actions which ulinl! lie undertaken and pursued concurrently. <1. Transition from the first lo the second stage shall be conditional upon n confirmatory statement to the effect thnt the cancncc of the ulijcctivcs specifically hiid down in this Treaty for th e first stage has Iiitii in fnct achieved and that, subjcct to the exceptions and procedures provided for in tliis Treaty, the obligations h av e been observed. This statement shall l>e made a I. the end o f the fourth year by llir. Council acting by means of a unanimous v o te on a reporl o f the Cminmssion. The invocation by a Member S la te o f the non-fiilfdinent nf its own obligations shall nut, however, be an obstacle to a unanimous vole. Failing a unanimous v o le , the first Btagc shall autom atically lie extended for a period of one year. At tlic end of the fil th year, the CounciU shall make such conlirmntnry statement under the mime conditions. Failing n unanimous vnlc, Ilie first stage shall autom atically be extended for n further period of one year.

« At tlie rod of l lie sixth year, the Council shall m ake 5uch a ►Inlrinunt acting hy means of a qualified majority v o te on n report of dir Commission. A Within a period of otic mouth as from the date of this last vote, furli Member Slulr. voting in n minority or, if the required m ajority vntr has not been obtained, any Member State, shall be entitled to rn|i)irc the Council to appoint an Arbitration Board w hose decision ditill him! all Member Slates and the institutions o f the Community. Ihr Arbitration Hoard shall be composed o f three m em bers appointed hy the Council acting by means o f a unanimous v o te on a proposal of tlir Commission. If the Cmmi'il has not within u period of one mouth from the iluir. id Hiicli requirement, appointed the members o f the Arbitration Ik-iul, they Hindi be. appointed by the Court o f Justice wiLhin a further |>t'iifd nf one nmol li. The Arbiiiaiion Hoard tdudl a]ipoiut its Chairman.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


The Board shall give its uward within a period of hix months from the d ale <>!’ ihe vo te by tbe Council referred lo in paragraph 'J, last sub-paragraph. 5. The second and third btugcs m ay not he ex tended or curtuilcd cxccpt pursuant to a decision o f the Council acting by means o f a unanimous v ote on a proposal of the Commission. 6. The provisions o f the prcecding paragraphs shall not have the c fleet o f extending the transitional period beyond a totai duration o f fifteen years after the date of the entry into force of this Treaty. 7. Subject, lo the exceptions or deviations provided for in tliU Treaty, the expiry of tlu; transitional period shall con stitu le the final date for the entry inlo force o f u 11 the rules laid down and for the. completion o f all the measures required for the establishm ent o f the Common Market.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


PART

F IV E

Institutions o( the Community

skripsi


VAN ROOM, RONALD


TI T L E

Pr ovi s i o n s

skripsi

I

g o v e r n i n g .Institutions


VAN ROOM, RONALD


Chapter 1 IN ST IT U T IO N S

Scclion 1 The A ssem b ly

A R T I C L E 137 The Assembly, which shall be composed, of re p r e se n ttiv q s _ o f the peoples ol' the S u t e s uniled witliia the Community, shall e x em a c the powers of deliberation and of control wliich arc conferred upon it by this Treaty.' -

A R T I C L E 13S

1, The Assembly shall be composed o f delegates whom the Parlia ments shall lie called upon to appoint fro in among their members in flccordonce with i.bc procedure laid down by each Member State. 2,

The number of these delegates shall be fixed au follows: JUclgium..... .......

14

Germany .......................

36

l'ranec

................

36

Ita ly...............

36

L uxem bourg. . . . . . . . .

6

Netherlands.... .

skripsi

1*1


VAN ROOM, RONALD


J.

The Assembly .'•hull draw up proposnla for eJcclion.s by ilirccl

•nlvrrdii! HiifTnif'i'. in accordance with a uniform procedure in td! Member

TJm Council, ni l i1 1 liy mcanH o f n unnnimoux vole, «lntl| determine llit provisionk which ii. shall recommend to Member Stnten for adoption in ircordnncc with their respective constitutional rule.H.

A R T I C L E 139 The A s s e m b l y ;l i; d l bold mi n m i u n l nn.vjion.

It fdtall meet.

hh

of

rijclil on I lie. lined T u e s d a y in O c to b er . T h e A s s e m b l y t u n y me cL i n e x t r a o r d i n a r y Hesnion al. I lie. r e r p ie s t. of n n m j o r i l y o f i ts m e m b e r s o r it I t h o r e q u c u t o f i b e C o u n c i l o r o f t in; fflmniisfiioii.

A R T I C L E 140 The Assembly shall appoint its President and its officers from imnng its members. Members of l be Commission may attend al! meetings and nlmll, it tlicir rerpiest, be heard on behalf of the Commission. The Commission shall reply orally or in writing lo questions put toil by ihc Assembly or its members. The Council H i n d i be heard by the Assembly under the conditions hliidi the Council i'll II lay down in its rules of procedure. ii

A R T I C L E 141 Exccpt when: n> !or’•*/i c provided for in this Trcnly, the A.u.ctubly (bail set by meni/s of .in absolute majority of the voice a n t . The quorum shall be laid down in the rules of procedure.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


The Assembly mIiiiII a d o p t its rules of procedure by n vole of the majority of its m e m b e r s . The records o f i l ic Assem bly shull be published i a uccordauce with the provisions u f itn rules of procedure. A R T I C L E 143 The Asscmlily s l ml l i Ii hcuor iti jiuiiiic. meeting the annual general report submitted Lo it b y the Commission. ARTICLE U i If a motion of cchmiic concerning the activities of the Commission la introduced in t h e A s s e m b l y , a vote m a y he tukcn thereon only after i poriod of not lens l i m n t h r e e dftys following its introduction, nml nuch

vote shall be b y o p e n b a l l o t .

If the motion of censure is adopted by a two-thirds majority of the votes cast, representing u majority of the members o f the Assembly, llie members of the. Commission shall resign their office in u body. They shall c o n t i / m e . lo c a r r y o u t currcnt business until their replacement in nccordnncc with 11n; provisions of Arliclc 158 has taken placc.

Scclion 2 T h e C o u n c il

A R T I C L E 145 W ith o view to cmuiring the achievement of the objectives Inid down in this Treaty, and under the conditions provided for tbcrein, the Council sh a ll;

skripsi


VAN ROOM, RONALD


—ensure the co-ordination of tho general economic policies of the Member .Sluti"', :ui(l _ —dispose ‘if ii power of decision.

.

A R T I C L E 146 The Council •itiiill lie composed of representative.^ of die Member Stnlci. Ench G o v e r n m e n t hIuiII delegate to it one of ita members. The office uf I'j<' iflf.nl filial] be exercised for a term of six* months by cnch member of i lit; f omie.il in rotation according to the idphabel icnl order of (lie Member Siniex. A R T I C L E 147 Meetings of tin: Council shall be called by the I'rcMideut acting fin Ilia own iniliiilive. or ;it t he request of a member or of tin: Commission. A R T I C L E 143

.

L Except w h e re oi li'-nvisc |i id v id oil for in this T r e a t y , th e eonchtfiiiimi "f llic Council fih;i|l I"; notched b y u m a j o r i t y v o t e of iLh m e m b e r s . r

-

2, Where conelimion.': of the Council require a qualified majority, the votes of its mcinhe.r:i shull lie weighted as follows: . 1if■I;*i11n1.......... .

2

(iermnny...........

'4

1' | ;UU’1‘ ........................... . .

4

I Inly.............

4

Lu xemhourg ....... . <

1

N clhorlnndfl ....... -.

2

Majorities
skripsi


VAN ROOM, RONALD


—rtwclvc Yolcff in eases whcrO/tliiB Treaty requires a previous proposal o f the Cunmi)H;;i
skripsi


VAN ROOM, RONALD


A R T I C L E 153 The Council shall, nfter obtaining the opinion o f the Commission, Iny down the stains of the Committees provided for in this Treaty, A R T I C L E 154 The Council, acting by means of a qualified majority v o le , shall fix the salaries, allowances and pensions o f the President and members of tlic Commission, and of the Pretmlcnl, judges, ndvocnUiB-ôncrol and rcgiiUrnr of IIn: Court of Jufitiee. The Council Hhnll hIho fix, by tncuns of tin: ;«;uur majority, any allowances lo Ix: granted in linti nf remuneration. Scclion 3

The Com m ission

A R T I C L E 155 With a view to ensuring the functioning nnd developm ent o f the Common Market, the Commission shall: — ensure the application o f the provisions o f this Treaty and of the provisions enacted by the institutions of the Community in pursuance thereof; —formulate recommendations or opinions in matters wlilch are the subject of this Treaty, where the latter expressly ho provides or where the Commission considers it necessary; — under the conditions laid down in this Treaty dispose of a power of decision of its own and participate in the preparation of acts of tjic Council nnd of the Assembly; aud — cxcrcise the competence conferred on it b y the Council for the implementation of the rules laid down b y the Iuttor,

skripsi


VAN ROOM, RONALD


A R T I C L E ' 15G. The Com m in ion slmll annually, n ot Inter tlian one month before the opening of llit; A»:-.embiy session, publish a general report on th e activities of the Community, A R T I C L E 157 1. The 'Commission ahull he composed o f nine members chosen for their general competence and of indisputable independence. The nuinbef uf members of the Commission may. he untended hv a unanimous vote ot Hie Council. Only nationalH of Member Statca mny be members of Ilie Com mission. The Commission. uuay not include more than two m e n i b m having the nationality o f the suine State. 2. The members of the Commission shall perform their duties in the general interest of the Community w ith complete independence. In the performance o f their duties, t^cv shall not seek or accept instructions from any Guvernntout or other body. They si'tuii refrain iiutu any ucnon (^ m n pu iib lu witii l)iu d ia m eter uf their duties. Each Member Stutc undertaken to respect lliis charueter and not to seek to influence the members of th e Commission in the performance of their duties. T h e members of the Commission m ay not, during their term of office, engage in any other paid or unpaid professional activity. When entering upon their duties, they shall give n solemn undertaking that, both during and after their term of ofiice, th ey will respect the obligations resulting therefrom and in particular the d uty of excrcising honesty find di»cvetiuu as regards the acceptance, ufter their term of olficc, of certain l'uiK-.tionu or advantages. Should these obligations not ho rc»pccted, the Court of ju stice, on the application o f the Council

skripsi


VAN ROOM, RONALD


or of the Commission, may according to circumstnncca rule lliat the member concerned either lie removed from officc in accordance with ihc provisions of .Article 160 or forfeit Iiis right to n. pension or other idvanlaccfl in lieu thereof. A R T I C L E 158

*

The members of the Commission ahull be appointed by tho Cuvcrinnenls of Member Slutea acting in common agreement. Their term of office shall bo for a period o f four years. lie renewable.

It shall

A R T I C L E 159 Apart from rciircments in regular rotation and the cauc of death, lift duties of n member of the Commission shall be terminated in indiv* Idual cases by voluntary resignation or b y removal from officc. Vocnneics lIms caused nhali be filled for the remainder of the (mu of o/lice. The Council, ucting by mcaua o f a tmnniinous vote, m»y tlccide that such vacancics need not be filled. Except in the cmm of removal from office referred to iu Articlc 160, • member of the Commission shall remain in officc uutil provision has been mode for his replacement. A R T I C L E 160 If unv of I ho Commifuion no lonper fulfils tho conditions | Wqulrol lor ^.jform ancc oi iuh m ines or 11 iiu C m . u a i t d u ticnoua [ frJfnce, tUc Court of Justice, acting on n petition ol‘ tho Couucil or of tbe Commission, may declare him removed from office. In such cn»c ihc Council, acting by means o f u unanimous vote, mijf provisionally suspend tho member from hia duties uiul rnnko |wiiion for Ilia rcphic«mcnt pending tho ruling of the Court of Justice. The Court of .1 ustice mnv, on n p etition of the Council or of tho Commision, provisionally suspend such member from hia duties.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


ARTICLE 161/ The President ami the two V ice-Prcsidcnta. of the Commission ball bo appointed from among its members for a term of two yours inccorduucc with the yame procedure as thut laid down for the appointicut of memhcrH of llui Commission. Their term of olhcc ahull be iiicwtihle. Except in the case of mi entire renewal of tlie Commission, such ppoi uLxnente shall Ik: m a d e after the Commission has been consulted. In the event of resignation or death, the President utul the Viccrcsidcntfl shall be replaced for the pinniiiiKir 0 1 their terms of oHir.e i accordance with the procedure laid do*,a ui the first paragraph of ii9 Article. A R T I C L E 162 The Council and the Commission Blmll consult each other und iliall settle by mutual n - r c e m e n L the particulars of their collaboration. The Commission fchall adopt its rules of procedure with u view lo ensuring its own functioning and tlint of its services in accordance with the provisions of this Treaty, It shall be responsible for the public ities of its rules of procedure. A R T I C L E 163 ‘The conclusions of the Commission shall be reached by « majority if the number of members provided for in Article 157. ’ A meeting of the Commission shall only be valid if the uumber pf members laid down in its rules of procedure arc present. Scction 1 T h e Court of Justic*

A R T I C L E 164 The Court of JusLicc shall ensure observance o f law and justice iii the interpretation und application of this Treaty,

skripsi


VAN ROOM, RONALD


A R T I C L E '165 Tho Courl of Jusiicc shnll Lie composed of seven judges. The Court of .Justice shall sit iu plenary session. It rnny, however, Mi up chumbcre, cadi composed o f three or five judges, in order either Id conduct ccrtnin enquiries or to judge ccrtnin categories of eases in •crordauce with provisions to he laid down in rulo9 for tins purpose. The Court of Justice ahull, however, ahvays sit in plenary session lo order to hear oases subm itted Lo it by a Member S tale or by one ef the institutions of tin; Community or to deni with preliminary quriliong submitted lo it pursuant to Article 177. Should the Court of Justice so request, th e Council m ay, by of a unanimous vole, increase tho inumbcr o f judges and make llie requisite amendments to the sccond and third paragraphs of thi» ncmii

Article und to Article 167, nccond paragraph. A R T I C L E 166 The Court of JuHiicc hIiuII be assisted by two udvocalcs-gouoral. The duty of the iidvoculc'geiieral shall he to present publicly, with complete impartiality and iudependenec, reasoned conclusions on {tic* submitted lo the Court of Justice, w ith a view to assisting the litter in the performance of its duties as laid down in Article 164. Should the Court of Jusiicc so request, the Council m ay, by means of a unanimous vote, increase the number of advocnlcs-general nnd make the requisite amendments lo Article 167, third paragraph. A R T I C L E 167 The judges nnd the udvocates-gcncrnl sholl be choscn from among persons of indisputable independence who fulfil the conditions requited for the holding of the liighcst judicial oUico in their respective coantrics or who are jurists of a reeogniscd conipctence; th ey shall be appointed for a term of six years by the Governments o f Member Slules acting iu common agreement.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


A partial renewal of the Court-of Justicc shall take placc every three years. It shall aH ed three and four judges alternately. The , three judgc3 whose terms of ofljee arc to expire at the end of the Grat period of three years shall be chosen hy lot. A pnrtinl renewal of the advocatcs-gcncral shall take placc every three years. The. .atl voeulo-gencrui whose term of oflice ia to expire at the end of the first, period of three years shall he chosen by lot. The retiring judges and udvoeatcs-gcncral shall he eligible for reappointment. The judges shall appoint from among their members the President of the Court of Justiec for a term of three years. Such term shall be renewable. A R T I C L E 163 The Conrl of Justicc shall appoint its registrar und determine hia fltatua. A R T I C L E 169 *

I f the Ccimrni.-i.sioM considers tnat .a. Member State has failed to fulfil any of il.s rililiiMiimiH under this .ILxcaty, it shall give a reasoned opinion on Liie iiial.tcr alter requiring such State to submit its comments. I f bucIi S tale does not comply w ith the terms of such opinion within the period laid down hy the Commission, the latter m ay refer the matter to the Court of Justice. A R T I C L E 170 A n y Member S ta te which considera that another Me mber State has failed to fulfil any ot its obligationa under this Trcatv_m ay refer tlic m u u o rito the Court of Justice., Before a Member State institutes, against another Member State, p roceedin g relating to an alleged infringement of the obligations under this Treaty, It shall refer the matter to the Commission.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


The ConiiiiUiiiou shall give a reasoned opinion ufLcr the States conccrned lim e been required t o s u b m i t their com m ents in written nnd oral pleadings. If the Commission, within a period of three m ouths after tho date of reference of t.lie m ailer lo il, has not given an opinion, reforcnco to ihd'Court of Justice shall not thereby he prevented. A R T I C L E 171 If Ilie Court, of Justice fmd3 that a Member SLalc has failed to fulfil any of its obligations under this Treaty, such S la te shall lake tho measures required for the im plementation of tho judgm ent of the Court. A R T I C L E 172 The regulations laic! down b y the Council pursuant to the pro visions of tin’s Tn;:il.y may confer on the Court of Jusiicc lull jurisdiction, in rcspect of penalties provided for iu such regulations. A R T I C L E 173

.

Tho Court; of Jnsticc shall review the lawfulness o f acta other lliua recommendations or opinions o f the Council and the Commission. For tliia puiptw,, it. shall he com petent to give judgm ent ou uppcola by a Member St ale, ihc Council or the Conimiubion on grounds of incompclcnce, of errors o f substantial form, of infringement o f this Treaty or of any legal provision relating to its application, or of abuse of power. Any natural or legal person may, under the same conditions, oppcnl ngainsL a decision addressed to him or against a decision w b id iv although in ihe f o r m of a regulation or a decision addressed to another1 person, is of direct and specific concern to him. The appeals provided for in this Article ahull bo lodged wilhiu n period of two moutliB dating, as the case may be, either from the publication of the ael concerned or from its notification to the appellant or, failing tlint, from ilie day ou which the latter had knowledge of that act,

skripsi


VAN ROOM, RONALD


A R T I C L E 17 I f tbc appeal is well founded, 1lie Court o f Justice shall declare the act couccrnctl to be null ;\ud void. In the case of regulations, however, tho Court of Justicc shall, if it considers it ncccssary, indicate those effects o f the regulation annulled which shall he deemed to rcinuiu iu forco, A R T I C L E 175 In the event of the Council or the Commission in violation of this Treoty fuiling to aol, the Member States und the other iustiiulions of the Community m ay refer the m atter to the Courl o f Justicc with a view to establishing such violation. ' Such appeal shall only be admissible if the institution concerned has previously been invited lo act. If, at the expiry of ti period o f two months after such invitation that institution has not eluted its altitude, tbc appeal mny be lodged -within n further period of two months. A ny natural or JegaJ person m ay Bubxnit to the Court of Justice, under the conditions laid down in the preceding paragraphs, n complaint io tho effect thot one of tho institutions of the Community has fuiled to nddross to him mi net other than a recommendation or an opiuion. . A R T I C L E 176 An institution originating an act subsequently declared null and void or an institution whoso failure to act lias been declared contrary to tho provisions of this Treaty shall take the measures required for the mplcmcntation of the judgm ent of tho Court o f Justice. TIu b obligation shall not affect any obligation arising l'rom the application of Articlc 215, (second paragraph. .

A R T I C L E 177

Tbc Court of Justice shall be com petent to make a preliminary decision concerning: 1 ~

skripsi


VAN ROOM, RONALD


(ft) the interpretalion (if this Treaty;

(6)

the validity utul interpretation of acta of the institutions

of tlic Community; and

■

(c) the interpretation of the stotutcs o f m i / bodies net up by .in net of the Council, where such statutes so provide. Where nuy such question is raised before a court or tribunal of fine of the Member Shile.s, such court or Lribuual m ay, if it considers llinL itu judgment depends mi a preliminary decision on V.!uh
..

The Court of Justice shall he com petent, w ithin the limits laid down below, to hear canes conccrning; {«) Thu fulfilment by Member States of the obligations arising under the Statute of ihe. If/uropean Investment. Bank, The Board of Directors of the Bunk mIk u I, in un s respocc, dispose of tho powers toiifcrrcd upon ll»e ( ’.ouimi;t‘uon by Articlc 169;

skripsi


VAN ROOM, RONALD


(b) the conclusions of the Board o f Governors of the Hank. Any Member State, the. Commission or the Botird of Directors of the Bank may lodge uu uppnal in this mutter uildcr the conditions laid dawn ia Article 173; and (c) the conclusions of l he Board of Directors of t he Bank. Appeals ngninst such conclusions may he lodged, under ihc conditions laid down tit Article 173, provided that: they may only be lodged hy a Member State or by the Commission, and only on the grounds of an infringement of formul procedures laid down in Article 21, paragraph 2 and para graphs 5 to 7 inclusive: of l lie S tatute of the Bank. 4 R T 1 C L E 181 The Court of ju stice shall he com petent to make » decision pursuant to any arbitration clause contained in a contract concluded, uadcr public or private law, by or on bohulf o f the Community. A R T I C L E 182 The Court of shall be com petent to decide in any dispute between Member States in conncction with the object, of this Treaty, where such dispute is submitted to it uudcr the terms of a compromise. A R T I C L E 18&* Subject to (lie powers conferred on the Court of Justice by this Treaty, eases to which the Community ia a party shall not lor that rcuson nlove be excluded from the competence of domestic courts or tribunals. '

-'ARTICLE 184 Where a rcpihitinn of the Council or of the Commission is the tub^c^tôfaj i s|) tit c i n legal procccdingBi, uuy '“of1"'tl! c" jTarties ConcerneiT may, notwithstanding th eex p iF y lT>TtIic"x5Criod laid down in Article 173, third paragraph invoke l.hr grounds set out in Articlc 173, (irat paragraph in order to allege h e f o r r I h r (Imirl. uf Justice that the regulation e o n e e rn e d is inapplicable.

skripsi


VAN ROOM, RONALD


A R T I C L E '185 Appeals submitted to the Court of Justice shall n o t .h a v e an y dlnying effect. The Court of Justicc m ay, however, if it considers that circumstances so require, order the suspension o f tile execution o f the *cl appealed ngainsL. A R T I C L E 186 The Court of Jus Lice m ay, in an y cn6cs referred to it, make any necessnry interim order. A R T I C L E 187 The judgment!) of the Court o f Jualiec shall ho enforceable under (lie conditions In ill down in A rlidc 192. A R T I C L E 188 The Statute of t he Court o f Justicc shall be laid dowu in u separate Protocol. The Court of Justice shall adopt its rules of'procedure. .T h e y jhflll be submitted to the Council for unanimous approval.

—

skripsi

148 —


VAN ROOM, RONALD

etotfcw frreprt*ucrtal-

Recommend Documents