EKSEKUSI TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN DENGAN BANTUAN PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)
NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI
Oleh : NUR HIDAYAH C.100.080.088
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012/2013
1
HALAMAN PENGESAHAN Naskah publikasi skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pembimbing I
Pembimbing II
(Septarina Budiwati, S.H, M.H. C.N)
(Mutimatun Ni’ami S.H, M.H)
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)
2ii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
Bismillahirrahmanirrohim Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Nama
: NUR HIDAYAH
NIM
: C 100 080 088
Fakultas/ Jurusan
: HUKUM / ILMU HUKUM
Jenis
: SKRIPSI
Judul
: EKSEKUSI TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN DENGAN BANTUAN PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk: 1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/ mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta. 3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagai semestinya. Surakarta, 21 Maret 2013 Yang menyatakan
Nur Hidayah 3iii
ABSTRAK Eksekusi Terhadap Obyek Hak Tanggungan Dengan Bantuan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen). Nur Hidayah. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau biasa disebut dengan UUHT memberikan berbagai kemudahan kepada para pihak terutama bagi kreditur khususnya dalam hal eksekusi terhadap obyek jaminan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Salah satu cara eksekusi yang diberikan dalam UUHT adalah dengan jalan eksekusi title eksekutorial berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan yang dilakukan dengan bantuan pengadilan. Dalam skripsi ini penulis mencoba memberikan analisis pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan pengadilan di Pengadilan Negeri Sragen. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dari data permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Sragen dari tahun 2007 s/d 2012 didapatkan data bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan pengadilan masih menjadi pilihan bagi kreditur dalam rangka mendapatkan haknya yang telah diciderai oleh debitur. Pada prinsipnya Pengadilan Negeri Sragen tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan apabila tidak ada permohonan dari pihak kreditur. Hal ini merupakan representasi dari asas pasif hakim dalam peradilan perdata. Peran utama pelaksanaan eksekusi sendiri berada pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen seperti halnya diatur dalam pasal 224 HIR/258 RBg dimana Ketua Pengadilan Negeri Sragen mencoba menyeimbangkan perannya kepada kreditur sebagai pemohon eksekusi dan debitur sebagai termohon eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen ditemui beberapa hambatan diantaranya keseriusan para pihak yang berperkara, perlawanan dari pihak debitur saat pelaksanaan sita eksekusi, dan tidak adanya peminat atau pembeli pada saat pelelangan.
Kata Kunci : Eksekusi, Hak Tanggungan, Pengadilan Negeri Sragen.
4iv
EKSEKUSI TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN DENGAN BANTUAN PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen) PENDAHULUAN Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pihak pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.1 Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan khusus oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank.2 Jaminan berupa tanah adalah yang banyak digunakan dalam praktek perbankan didasarkan pada pertimbangan tanah merupakan jaminan yang aman dan punya nilai ekonomis yang relatif tinggi.3 Dasar yuridis pengikatan jaminan terhadap tanah adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau biasa disebut dengan UUHT sebagai pengganti ketentuan hypotheek dan creditverband. Dalam UUHT sendiri memberikan kemudahan bagi kreditur khusunya dalam pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi/ cidera janji yaitu adanya tiga pilihan cara eksekusi yaitu dengan parate executie, penjualan dibawah tangan, dan Titel eksekutorial.
1
Penjelasan umum point 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah 2 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2004, Hal140 3 Agus Yudha Hernoko, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditas Perbankan Nasional (Surabaya: Tesis, Pascasarjana, UNAIR, 1998), Hal 7
1
Penelitian ini mencoba mengkaji secara komprehensif berkaiatan dengan eksekusi dengan cara title eksekutorial (dengan bantuan pengadilan) yang harapanya dapat dijadikan pijakan bagi masyarakat dalam rangka mendapatkan haknya kembali yang telah diciderai oleh pihak debitur. KERANGKA PEMIKIRAN Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.4 Sebagai salah satu bentuk perjanjian jaminan, Hak Tanggungan mempunyai sifat accesoir, artinya perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Kemudahan yang disediakan oleh UUHT bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan adalah apabila debitur cidera janji, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT eksekusi atas benda jaminan Hak Tanggungan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara yaitu Parate executie, Penjualan dibawah tangan dan Titel Eksekutorial.5 Secara etimologis parate executie berasal dari kata “parat” artinya siap di tangan sehingga parate executie adalah sarana eksekusi yang siap ditangan.6 Ketentuan mengenai Parate excecutie ini didasarkan pada Pasal 6 UUHT yang berbunyi: “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut”.
4
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan ( Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dala UUHT ), laksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007, Hal 4 6 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan, Hak Tanggungan Buku2, Hal. 267, dikutip dari Herowati Poesoko, Op.cit., Hal 241 5
2
Eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan maksudnya adalah eksekusi dengan cara menjual obyek Hak Tanggungan yang didasarkan atas kesepakatan antara debitur maupun kreditur untuk medapatkan harga tertinggi dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Pelaksanaan titel eksekutorial pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 26 UUHT yang menyatakan bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang eksekusi Hak Tanggungan maka peraturan eksekusi Hypotheek tertap berlaku dalam eksekusi Hak Tanggungan. METODE PENELITIAN Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji bentuk normative atau yuridis prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan realisasinya. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen Mengkaji proses eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan pengadilan atau dengan cara title eksekutorial berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan maka tidak akan bisa dilepaskan dari dasar yuridis pelaksanaan eksekusi dengan cara ini. Pelaksanaan eksekusi dengan cara title eksekutorial berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan mengacu pada ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 26 UUHT yang menyatakan bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang eksekusi Hak Tanggungan maka peraturan eksekusi hipotik tetap berlaku dalam eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan data yang diperoleh penulis berkaitan dengan perkara permohonan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan yang masuk di
3
Pengadilan Negeri Sragen dari tahun 2007 s/d terdapat 22 (dua puluh dua) kasus. Perkara yang dicabut oleh pihak kreditur sebelum aanmaning sejumlah 1 (satu) kasus. Perkara yang selesai sampai tahap aanmaning sejumlah 15 (lima belas) kasus. Perkara yang selesai sampai tahap sita eksekusi sejumlah 4 (empat) kasus. Perkara yang selesai sampai tahap lelang sejumlah 1 (satu) kasus. Dan perkara yang selesai dengan mediasi sejumlah 1 (satu) kasus. Dari jumlah tersebut maka penulis memberikan kesimpulan bahwa bahwa eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan pengadilan masih menjadi pilihan bagi sebagian kreditur untuk mendapatkan haknya kembali yang telah diciderai oleh pihak debitur. Walaupun dalam pelaksanaanya dari tahun 2007 s/d 2012 hanya 1 (satu) perkara saja yang sampai tahap pelelangan. Sedangkan berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen diperoleh data bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:7 a. Tahap Permohonan Pengadilan Negeri Sragen tidak bisa melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan sebelum adanya permohonan eksekusi dari pihak kreditur. Hal ini merupakan reperesentasi pelaksanaan asas pasif bagi hakim dalam perkara perdata yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997. b. Tahap Aanmaning Setelah adanya permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, maka tahapan selanjutnya Ketua Pengadilan Sragen melakukan pemanggilan kepada pihak debitur pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk diberikan peringatan (aanmaning). Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Sragen memberikan nasihat dan pertimbangan hukum 7
Hasil wawancara dengan Bapak Joko Suhatno SH MH(Panitera Pengadilan Negeri Sragen) Pada Hari Rabu, 20 Februari 2013
4
kepada pihak debitur agar bisa memahami dan segera membayar kewajibanya. Hal ini dimaksudkan agar pihak debitur tidak mengalami kerugian yang cukup banyak apabila perkara sampai tahap pelelangan. Karena semua biaya pemeriksaan perkara dari awal sampai dengan akhir akan ditanggung oleh pihak debitur c. Tahap Sita Eksekusi Sita eksekusi pada dasarnya merupakan tahap peringatan terakhir dari Ketua Pengadilan Negeri Sragen kepada pihak debitur sebelum obyek Hak Tanggungan dilakukan eksekusi melalui pelelangan. Dalam hal ini setelah ada penetapan sita eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri Sragen, kemudian jurusita Pengadilan Negeri Sragen melakukan pembacaan penetapan sita eksekusi dengan didampingi oleh Muspika setempat (Kapolsek, Camat, dan Kepala desa) dihalaman/pelataran Balai Desa tempat obyek Hak Tanggungan berada d. Tahap Pelelangan. Tahapan selanjutnya setelah dilakukanya sita eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan adalah tahapan pelelangan terhadap obyek Hak Tanggungan. Tahapan ini diawali dengan Ketua Pengadilan Sragen mengirim surat permohonan agar dilakukannya lelang terhadap obyek Hak Tanggungan kepada Kantor Lelang. Kemudian Terhadap surat permohonan tersebut kemudian Kantor Lelang memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk : 1) Membuat
pengumuman
akan
dilaksanakanya
lelang
dengan
mencantumkan jadwal pelaksanaan lelang melalui selebaran ini dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. 2) Setelah jangka waktu pengumuman tersebut habis, maka Ketua Pengadilan Negeri membuat pengumuman yang sama melalui media masa seperti koran selama jangka waktu 2 (dua) minggu. 3) Dan harus dicantumkan pula bahwa peminat obyek lelang harus membayar 20% dari harga limit yang telah ditentukan dan dibayarkan
5
kepada rekening KPKNL maksimal sehari sebelum dilaksanakanya lelang. Alur pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen dapat dilihat dalam skema berikut: Permohonan Eksekusi dari Pihak Kreditur Ke Pengadilan Negeri Sragen
Aanmaning kepada debitur
Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Sragen
Permohonan Lelang Ketua Pengadilan Negeri kepada KPKNL
Pelelangan obyek Hak Tanggungan
B. Hambatan
Dalam
Pelaksanaan
Eksekusi
Terhadap
Obyek
Hak
Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen Beberapa hambatan yang sering dijumpai dalam pelaksanaan eksekusi terhadap obyak Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen diantaranya adalah :8
8
Hasil wawancara dengan Bapak Sapto Kendrow SH (Jurusita Pengadilan Negeri Sragen) Pada Hari Rabu, 20 Februari 2013
6
1. Keseriusan dari para pihak yang berperkara. 2. Perlawanan dari pihak debitur pada waktu pelaksanaan sita eksekusi oleh Pengadilan. 3. Tidak adanya peminat/pembeli lelang. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Berdasarkan data pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen mulai tahun 2007 s/d tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan melalui bantuan pengadilan Negeri masih menjadi pilihan bagi pihak kreditur dalam rangka mendapatkan haknya kembali yang telah diciderai oleh pihak debitur. 2. Pengadilan Negeri Sragen pada prinsipya tidak bisa melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan apabila tidak ada permohonan eksekusi dari pihak kreditur. Ini merupakan representasi pelaksanaan asas pasif bagi hakim dalam acara perdata sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Ketua Pengadilan Negeri Sragen pada prinsipnya mempuyai peran utama dalam pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan yang masuk di Pengadilan Negeri Sragen. Peran ini dibagi secara seimbang baik kepada pihak kreditur agar segera mendapatkan haknya, dan kepada pihak debitur agar segera membayar kewajibanya kepada pihak kreditur dan tidak mengalami kerugian yang besar kalau perkara samapai tahap pelelangan. 4. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen terkadang ditemui beberapa hambatan yang bersifat non-yuridis diantaranya adalah keseriusan dari para pihak yang berperkara, perlawanan dari pihak debitur pada waktu pelaksanaan sita eksekusi oleh pengadilan, tidak adanya peminat/pembeli lelang.
7
B. SARAN 1. Pihak kreditur sebaiknya lebih cermat dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet sehingga eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan bisa diminimalisir. 2. Nilai jaminan harus lebih tinggi dari pada nilai pinjaman agar apabila terjadi lelang eksekusi terhadap obyek jaminan, hasil penjualanya mencukupi untuk biaya denda, bunga, dan biaya lelang itu sendiri.
8
DAFTAR PUSTAKA Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta:Raja Grafindo Persada Boedi Harsono. 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan Djoni S Gazali & Rachmadi Usman. 2010, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. 2000, Jaminan Fiduisa, Jakarta: Raja Grafindo Persada Harahap, M Yahya. 2005. Ruang Ligkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.Jakarta: Sinar Grafika Hernoko, Agus Yudha. Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditas Perbankan Nasional (Surabaya: Tesis, Pascasarjana, UNAIR, 1998) Herowati, Poesoko. 2007. Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dala UUHT). Yogyakarta: LaksBang PRESSindo J. Satrio. 1991, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti Kasmir. 2007, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Jakarta: Raja Grafindo Persada Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2005, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek, Jakarta: Kencana Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum, Surakarta: FakultasHukum UMS Lilik Mulyadi. 2002, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Jakarta: Djambatan M. Bahsan. 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada Mariam Darus Badrulzaman. 1989, Perjanjian Kredit Bank Cet 1, Bandung: Alumni
9
Mariam Daruz badrulzaman. 2005, Aneka Hukum Bisnis, cet.2, Bandung: Alumni Mustofa.2010, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT, Yogyakarta: Karya Media Purwahid Patrik. 2004, Kashadi, Hukum Jaminan Edisi revisi dengan UUHT, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Prektek, Bandung: Mandar Maju Salim HS. 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers Sri
Wardah, Bambang Sutiyoso. 2007, Hukum Acara Perkembanganya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media
Perdata
dan
Subekti, Hukum Perjanjian, cet 4, Jakarta: PT. Intermasa Subekti. 1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Sutarno. 2004.Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Bandung: Alfabeta Soerjono dan Abdulrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta Thomas Suyatno. 1989, Dasar-dasar Perkreditan, Jakarta: Gramedia Yahya Harahap. 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah
10
