PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN UANG UPAH PUNGUT KEPADA DINAS PENDAPATAN DAN DINAS/INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN USAHA-USAHA PEMASUKAN PENDAPATAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN, Menimbang
: a. bahwa dalam usaha pembinaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta untuk memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan dan Dinas/Instansi yang berkaitan dengan usaha-usaha pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bekerja lebih giat dipandang perlu diberikan uang upah pungut; b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pemberian Uang Upah Pungut Kepada Dinas Pendapatan dan Dinas/Instansi Yang berkaitan Dengan Usaha-Usaha Pemasukan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri D). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN UANG UPAH PUNGUT KEPADA DINAS PENDAPATAN DAN DINAS/INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN USAHA-USAHA PEMASUKAN PENDAPATAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tarakan; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah; 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan; 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan; 6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan Asli dari Kota Tarakan; 7. Uang Upah Pungut adalah Uang yang diserahkan untuk peningkatan kinerja kerja pegawai yang dapat menunjang peningkatan PAD; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan. BAB II UANG UPAH PUNGUT Pasal 2 (1) Dalam usaha meningkatkan pemasukan PAD kepada Dinas Pendapatan dan Dinas/Instansi yang berkaitan dengan usaha-usaha pemasukan PAD diberikan uang upah pungut; (2) Uang upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan PAD;
(3) Dinas Pendapatan menata usahakan uang upaha pungut sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan membayarkan kepada Aparat/Instansi yang berhak untuk menerimanya; (4) Pelaksanaan pemberian uang upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diberikan secara berkala (periodik) dan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 3 Pengeluaran uang upah pungut dibebankan pada APBD Kota Tarakan. BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur pemberian uang upah pungut yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 9 Oktober 2001 WALIKOTA TARAKAN ttd. dr. H. JUSUF S.K
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 16 Seri D-07 Tanggal 17 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH,
H. SAUKANI DAIK, SE. MM Pembina Utama Muda NIP. 550 004 736
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR
TAHUN 2001
TENTANG PEMBERIAN UANG UPAH PUNGUT KEPADA DINAS PENDAPATAN DAN DINAS / INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN USAHA-USAHA PEMASUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
I. PENJELASAN UMUM Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, memberikan kewenangan bagi Daerah untuk mengurus urusan-urusan pemerintahan di Daerahnya masing-masing. Untuk dapat mengurus rumah tangga sendiri dengan sebaik-baiknya, diperlukan pembiayaan yang cukup dan untuk ini Daerah wajib menggali sumber pendapatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karenanya pemasukan PAD tersebut harus selalu meningkat. Usaha peningkatan tersebut baik dalam hal mengintensifkan pemasukan PAD maupun menggali sumber pendapatan yang baru memerlukan adanya sarana penunjang. Sarana penunjang yang dimaksud adalah berupa pemberian uang upah pungut kepada Dinas / Instansi yang bersangkutan yakni untuk peningkatan kesejahteraan pegawai dan sekaligus diharapkan meningkatkan mobilitas / operasional pegawai yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah. Pemberian uang upah pungut tersebut selain kepada Dinas Pendapatan juga diberikan kepada Dinas / Instansi lain yang berkaitan dengan PAD. Dalam pengertian Dinas / Instansi yang berkaitan tersebut adalah Dinas / Instansi yang membantu melancarkan usaha-usaha pemasukan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah, bahwa pemberian uang upah pungut kepada Dinas / Instansi yang bersangkutan ditetapkan sebesar antara 2,5 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 5 % (lima persen) dari jumlah realisasi penerimaan. Untuk maksud tersebut diatas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Uang Upah Pungut Kepada Dinas Pendapatan dan Dinas / Instansi yang berkaitan dengan usaha-usaha pemasukan PAD kota Tarakan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 a s/d d
:
Cukup jelas.
Pasal 1 e
:
Penggunaan uang upah pungut sebagaimana dimaksud bukan untuk dipergunakan sebagai dana operasional
ataupun dana investasi Dinas Pendapatan/Pemerintah Daerah. Pasal 2 ayat (1)
:
Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (2)
:
Yang dimaksud realisasi penerimaan adalah jumlah penerimaan PAD yang disetor ke Kas Daerah.
Pasal 2 ayat (3)
:
Yang dimaksud menata usahakan dalam ketentuan ini adalah memonitor dan mengelola perhitungan 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan PAD, menyusun rencana penggunaan serta melaporkannya kepada Kepala Daerah.
Pasal 2 ayat (4)
:
Yang dimaksud secara berkala (periodik) adalah setiap bulan.
Pasal 3 s/d Pasal 6
:
Cukup jelas.
