DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG BUPATI TEMANGGUNG,

-4-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

10. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

-1-

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

tentang Dalam

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006.

Menimbang :a. bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/01761, tanggal 6 Februari 2006, Perihal Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Temanggung Nomor 7 tahun 2005 tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 903/32/Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 agar dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006;

BUPATI TEMANGGUNG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

NOMOR : 1 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

-2-

Rp.

Rp.

Anggaran surplus/defisit (1-2)

3.334.313.100,-

3.334.313.100,-

Rp. 439.618.213.900,-

2. Anggaran Belanja Daerah

3. Anggaran Pembiayaan Daerah

Rp. 442.952.527.000,-

1. Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 7) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2006

MEMUTUSKAN

TEMANGGUNG DAN BUPATI TEMANGGUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Dengan Persetujuan

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

-3-

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Bupati Temanggung untuk melakukan penarikan Pinjaman Jangka Menengah Kepada PT Bank BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) dan atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

3. Ketentuan Pasal 4 diaubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Surplus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) digunakan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta untuk Transfer ke Dana Cadangan.

Pasal 2

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

7.712.608.400.,-

Rp. Rp. 11.046.921.500,-

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

-8-

-5-

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Belanja

7. Lampiran VII Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Daerah, dan Anggaran Pembiayaan Daerah.

6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;

5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

4. Lampiran IV Daftar Pinjaman Daerah;

3. Lampiran III Daftar Jumlah Pegawai per Golongan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, dan Anggaran Pembiayaan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

2. Lampiran II Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Daerah;

1. Lampiran I

DAFTAR LAMPIRAN

-6-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal II

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 152);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 151);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

H. MUKHAMAD IRFAN

-7-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 1

M. SETYO ADJI

SEKRETARIS DAERAH, ttd

Diundangkan di Temanggung Pada tanggal 13 Pebruari 2006

BUPATI TEMANGGUNG WAKIL BUPATI, ttd

Disahkan di Temanggung Pada tanggal 13 Pebruari 2006

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

0135

KECAMATAN TRETEP

0132

KECAMATAN GEMAWANG

0131

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0140

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PENGELOLA DAN PENGENDALI DAMPAK DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PER DINAS SOSIAL

0139

0136 0137 0138

DINAS KESEHATAN KABUPATEN

0302

BIDANG INFRASTRUKTUR

02

KANTOR KESATUAN BANGSA

0141

DINAS PENDIDIKAN

0304

PUSKESMAS

0303

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

0204

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

0203

DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KONS DINAS PASAR

0408

0407

KANTOR KOPERASI DAN UKM

0406

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERTANIAN

0402

0305

DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KANTOR PELAYANAN KB

0310

BADAN PENGELOLA RSUD

0301

BIDANG PELAYANAN UMUM

03

0311 04 0401 0409

BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN EKONOMI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

1.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 489.900.000

588.426.000 365.132.000 2.783.229.000 1.007.999.000 835.474.000 3.065.707.400 845.994.000 587.213.000 502.974.000

23.200.000 24.200.000 288.820.000 517.134.000 887.991.400 432.486.750 144.579.000 211.645.000 216.175.000

7.581.692.800 59.746.351.000

800.000.000 12.340.154.000 0

129.600.000

7.388.192.500 439.129.000

0 149.770.771.00 10.567.319.150 0 2.032.914.000 584.317.500 0

156.547.000 0 402.800.000 1.440.968.000 49.000.000 440.900.000

4.630.777.000 387.234.000 2.926.200.000 2.651.824.000

6.248.946.000 77.908.000 1.045.787.750 731.920.000

2.987.880.800 53.849.064.000 4.593.812.000

5.897.287.000

9.175.000.000 178.144.800.00 27.256.298.150 0 9.124.958.000 5.080.390.000 8.000.000.000

375.000.000 0

1.441.789.000 3.304.614.000

2.433.000.000 763.950.000

3.331.623.000 17.215.811.500 11.812.381.250 14.650.000 1.316.658.000

1.616.313.000 5.003.463.500

112.037.000 3.595.782.500

3.800.000 6.000.000 0 1.413.600.000 28.500.000 1.225.939.000 191.168.500 3.900.000 950.000.000 9.143.400.000 202.750.000 0 1.244.541.000 123.570.000 1.459.436.000 425.000.000 162.000.000 15.000.000 4.507.340.000 4.636.060.000 2.747.261.000 1.003.000.000 0 173.400.000 2.359.436.000 240.000.000 58.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

615.426.000 395.332.000 3.072.049.000 2.938.733.000 1.751.965.400 4.724.133.150 1.181.741.500 802.758.000 1.669.149.000 76.471.443.800 19.931.096.500 568.729.000 161.582.631.150 2.740.801.500 12.339.159.000 890.142.000 4.133.987.750 3.398.744.000 61.344.284.800 15.127.159.000 208.148.359.150 15.208.348.000 3.874.789.000 4.241.964.000 31.387.628.750 1.968.350.000 8.657.246.000

-614.426.000 -394.832.000 -3.072.049.000 -2.938.733.000 -1.751.965.400 -4.724.133.150 -1.181.741.500 -802.758.000 -1.669.149.000 -75.981.543.800 -19.131.096.500 -568.729.000 -161.582.631.150 -2.740.801.500 -12.182.612.000 -890.142.000 -3.731.187.750 -1.957.776.000 -61.295.284.800 -14.686.259.000 -198.973.359.150 -7.208.348.000 -3.499.789.000 -4.241.964.000 -28.056.005.750 -1.953.700.000 -7.340.588.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH

- 12 -

2.1.3

2.1.2.01 2.1.2.02 2.1.2.03 2.1.2.04

2.1.2

Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan -9-

BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

528.165.000

25.737.954.850

17.793.071.500 3.076.847.500 2.529.090.000 2.338.945.850

220.321.268.050 11.194.305.850 1.701.920.000 1.627.039.000

BELANJA ADMINISTRASI UMUM

Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

234.844.532.000

APARATUR DAERAH

2.1.1

2.1.1.01 2.1.1.02 2.1.1.03 2.1.1.04

261.110.652.750

BELANJA

2.1

442.952.527.000

814.076.000 -

814.076.000

11.355.883.000 357.822.000.000 24.630.000.000 12.431.913.000

406.239.796.000

JUMLAH PENDAPATAN

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Perhitungan Pihak Ketiga

PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi

BAGIAN DANA PERIMBANGAN

17.013.600.000

2

1.3.1 1.4.1

1.3

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

1.2

1.1.4

4.710.000.000 13.386.055.000 789.000.000

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1.1.1 1.1.2 1.1.3 Hasil

35.898.655.000

3

2

PENDAPATAN ASLI DAERAH

JUMLAH

URAIAN

1.1

KODE REKENING 1 PENDAPATAN 1

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2006

LAMPIRAN : I

JUMLAH PEMBIAYAAN

- 10 (3.334.313.100)

JUMLAH PENGELUARAN

2.000.000.000 8.800.000.000 246.921.500

11.046.921.500

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

7.712.608.400

1.200.000.000 6.512.608.400 -

3.334.313.100

439.618.213.900

Transfer ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan Pembayaran Hutang Kelebihan Target Tahun 2005

JUMLAH PENERIMAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer Dari Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

SURPLUS (DEFISIT) PENDAPATAN – BELANJA

3.2

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3 3.1 JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK TERSANGKA

BELANJA TRANSFER

2.4 2.000.000.000

53.824.505.500

BELANJA MODAL

2.3

5.347.409.500 26.169.988.600 2.301.302.000 12.804.443.000

75.313.291.550

2.2.3


46.623.143.100


2.2.2.01 2.2.2.02 2.2.2.03 2.2.2.04

2.2.2


175.027.000 68.444.000 160.000.000 343.150.000

BELANJA ADMINISTRASI UMUM

2.2.1.01 2.2.1.02 2.2.1.03 2.2.1.04

746.621.000

PELAYANAN PUBLIK

2.2.1

122.683.055.650

BELANJA MODAL

2.2

REKAPITULASI APBD PER SATUAN KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tanggal

TAHUN ANGGARAN 2006

2

1

DAN UNIT ORGANISASI

SATKER

URAIAN BIDANG

KODE

PENDAPATAN

KECAMATAN PRINGSURAT

0115

KECAMATAN TEMBARAK

0114

KECAMATAN TEMANGGUNG

0113

DINAS PENDAPATAN DAERAH

0108

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PENGAWAS

0107

0106

SEKRETARIS DAERAH

0105

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

0103

SEKRETARIAT DPRD

0102

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

0101

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

01

KECAMATAN PARAKAN

0117

BELANJA APARATUR

3

KECAMATAN KALORAN

0116

KECAMATAN BULU

0118

4

PUBLIK

BBH

5

KECAMATAN KLEDUNG

0127

KECAMATAN BEJEN

0126

KECAMATAN KRANGGAN

0125

KECAMATAN WONOBOYO

0124

KECAMATAN JUMO

0123

KECAMATAN NGADIREJO

0122

KECAMATAN CANDIROTO

0121

KECAMATAN KANDANGAN

0120

KECAMATAN KEDU

0119

1.000.000

10.000.000 5.000.000 2.000.000 4.500.000 2.000.000 500.000 20.000.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

KECAMATAN TLOGOMULYO

0129

750.000 1.500.000

5.045.213.000 5.473.057.100 0 1.198.496.500 980.690.000 1.487.268.500 3.554.550.000 607.016.000 628.180.000 499.729.000 1.082.240.000 573.877.000 718.890.000 564.633.000 582.826.000 898.162.000 576.122.000 525.131.000 880.843.000 592.515.000 566.849.000 607.022.000 630.597.000 471.293.000

SURPLUS TDK. TERSANG

6 0

5.045.213.000

0

6.594.788.600

0 2.000.000.000

1.721.227.000 70.153.526.050

0

0

3.700.832.500

0

1.267.394.000

0

2.322.439.000

0

6.500.000

3.988.650.000

0

PEMBIAYAAN PENERIMAAN

PENGELUARAN

10

306.345.221.800

7.712.608.400

-5.045.213.000

12 0

0

0

0

0 7.712.608.400

0

0

0

11.046.921.500 (3.334.313.100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-502.993.000

JUMLAH

11

11.046.921.500 (3.334.313.100)

0

-6.594.788.600 -1.721.227.000 354.914.727.950 -3.700.832.500 -1.267.394.000 2.387.561.000

0 0

0

0

0

0

0 0 0

-605.322.000

0 0

-625.415.000

0

-637.222.000 -659.547.000

504.493.000

0

0

-482.529.000

0

-586.077.000

0

-594.833.000 -614.026.000 -954.687.000

607.322.000

-555.606.000 -913.243.000

626.415.000

-595.349.000

639.222.000 660.297.000

0

0

-645.730.000

533.529.000

-1.165.790.000

612.077.000

-742.090.000

599.833.000 616.026.000 959.187.000

0

556.106.000 933.243.000

0

596.849.000

0 0

0

-638.716.000

662.730.000

0

1.166.290.000

0

752.090.000

0 0 0

5.000.000

0 0

6.700.000

0

6.000.000

-3.958.650.000

639.716.000

0

6.600.000

0

6.000.000

0

6.000.000 6.000.000 12.000.000 4.775.000 26.200.000 3.800.000 4.500.000 8.000.000

9

123.610.782.200

0

0 0 975.175.000

286.704.000

73.800.000 195.900.000

26.200.000

7.350.000

27.200.000

14.850.000

32.200.000

6.000.000

29.200.000

DEFISIT

8

2.000.000.000

0

1.121.731.500 1.721.227.000 1.527.161.000

761.370.500 238.200.000 27.200.000 69.200.000 27.200.000 27.200.000 49.025.000 26.200.000 26.200.000 26.200.000 27.200.000 26.200.000 26.200.000 25.200.000 25.200.000

JUMLAH

7

429.956.004.000 58.168.348.450 23.868.025.250 39.574.408.500 0 0 0

425.068.254.000 18.840.999.950 14.942.175.100 34.370.351.000 0 0 4.710.000.000 30.000.000 17.000.000 51.000.000 500.000 26.000.000

KECAMATANBANSARI

0128

KECAMATAN SELOPAMPANG

0130

0

0

0

0

0

0

- 11 -

- 16 -

1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun 2) Diisi tanggal pada awal bulan atau awal tahun 3) Diisi periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir

DANA CADANGAN

2006

5

PENJELASAN

SALDO AKHIR Tgl 31 Desember 2006

PENGURANGAN Tgl ……………..2006

MENGADAKAN DANA CADANGAN

PENAMBAHAN Tgl ……………..2006

3

2

1

SALDO AWAL Tgl 2 Januari 2006

TAHUN MULAI

MAKSUD MENGADAKAN

NO

9

8

7

1

6

2000000000

0

0

Untuk Biaya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008

2.000.000.000

2.000.000.000

0

2.000.000.000

0

JUMLAH

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

LAMPIRAN : VI

-

-

498

-

-

-

464

161 283 18 2

34

2 32 0

-

54

-

-

5

5 -

49

31 18

6

V

- 13 -

186 309 254 339

836

12 28 333 463

3

2 1

1992

65

49 16 -

1088

7

ESELON STAF PEJABAT FUNGSIONAL 8

5224

-

-

399

90 109 168 32

3277

1207 952 605 513

1548

6 13 1529

7920

-

49 16 -

1492

281 418 422 371

4653

1404 1266 987 996

1710

15 50 1645

9

TOTAL

92 9208

129

-

-

-

27

24 3 -

5

IV

PEGAWAI KONTRAK JUMLAH PEGAWAI KESELURUHAN

23

-

20 82 102

4

III

1196

-

JUMLAH PNS

-

-

-

-

-

23

9 13 1

3

II

PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

-

-

II.d II.c II.b II.a

Jmlh Gol I

-

Jmlh Gol III

-

-

III.d III.c III.b III.a

-

-

Jmlh Gol IV

I.d I.c I.b I.a

-

IV.e IV.d IV.c IV.b IV.a

Jmlh Gol II

2

I 1

GOLONGAN

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PER GOLONGAN DAN PER JABATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAN PEGAWAI KONTRAK

LAMPIRAN : III

NO

1 1

URAIAN

2 PINJAMAN DARI BANK BPD JATENG

TANGGAL/NOMOR SK. BUPATI DAN PERSETUJUAN DPRD 3 Tgl. 13 Pebruari 2006 No.DPRD.12/3I/II/2006

LAMPIRAN : IV

DAFTAR PINJAMAN DAERAH Tanggal 31 Desember 2006


4 Pokok

JUMLAH

0

0



5 6.512.608.400

6 -

6.512.608.400

0


7 6.512.608.400

KETERANGAN

8 -

6.512.608.400

- 14 -

LAMPIRAN : V

DAFTAR INVESTASI DAERAH Tanggal 31 Desember 2006

NO

URAIAN

Modal/Saham

6

Modal/Saham Modal Modal

3 4 5

2 Modal/Saham Modal/Saham

1 1 2

TAHUN PERTAMA INVESTASI 3 1971 1976 1977 1986 1990 2003

NAMA PERUSDA/ LEMBAGA


4 BKK se Kab Tmg PT. Bank BPD Jateng Cab. Tmg BPR Bank Pasar PDAM Apotik Waringin Mulyo Perusda Aneka Usaha

5 653.364.000 4.621.000.000 1.757.968.916 3.048.603.353 519.975.110

PENAMBAHAN Tgl ………..2006

10.990.911.379

PENGURANGAN Tgl ………..2006

6 500.000.000 0

7


0 0

8.300.000.000 0 0

390.000.000

JUMLAH

0 0 0

0

0

8.800.000.000

0

PENJELASAN

8 1.153.364.000 4.621.000.000

9

10.057.968.916 3.048.603.353 519.975.110 390.000.000 19.790.911.379

- 15 -

- 20 -

2. Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

1. Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum tahun 2004;

Pasal 3

BAB III BANTUAN KEUANGAN

3. Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

2. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

1. Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;

Pasal 2

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD; 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung; 8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

tentang Dalam

- 17 -

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-undang Republik Indoneia Nomor 31 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);


Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

BUPATI TEMANGGUNG,


BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

TENTANG



- 18 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

8. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);


5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);


Tahun 2003 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

BANTUAN

- 19 -

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung; 3. Bupati adalah Bupati Temanggung; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; 5. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;

Pasal I

KETENTUAN UMUM

BAB I

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

MEMUTUSKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Dan BUPATI TEMANGGUNG

Dengan Persetujuan Bersama

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51)


2. Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah pada setiap tahun anggaran dan dianggarkan dalam APBD.

TENTANG

- 24 -

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 9 cukup jelas.

I. UMUM Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem Perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan Aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Temanggung guna memperjuangkan aspirasi Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- 21 -

2. Tata cara penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik secara teknis diatur oleh Bupati.

1. Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima;

Pasal 6

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

3. Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.

2. Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah;

1. Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati;

Pasal 5

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

1. Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.0000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);


NOMOR 2 TAHUN 2006

Pasal 4

PENJELASAN ATAS

- 22 -

H. MUKHAMAD IRFAN


Distetapkan di Temanggung Pada tanggal 22 Mei 2006

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

- 23 -


M. SETYO ADJI


Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diundangkan di Temanggung Pada tanggal 22 Mei 2006

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

- 28 -

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);


18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

tentang Dalam

- 25 -

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985


b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, Bupati wajib membuat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BUPATI TEMANGGUNG,


PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG



- 26 -


7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);



4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

3. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

- 27 -

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);



9.

Jumlah Arus Masuk Kas

Rp. Rp.

- 32 -

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dalam bentuk Laporan Keuangan, dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu : A. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD (LRA) B. Lampiran II : Neraca C. Lampiran III : Laporan Arus Kas (LAK) 2. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan di dalam Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005.

Pasal 5

C. Jumlah Pengeluaran Kas (selama periode) D. Saldo Akhir Kas (Per 31 Desember 2005)

Rp. Rp.

4.608.423.977,00 327.841.885.408,00 332.450.309.385,00 302.647.440.896,00 29.802.868.489,00

Rp. 1.459.606.564.939,00 Rp. 0,00 Rp. 1.459.606.564.939,00

Laporan Arus Kas Daerah Tahun Anggaran 2005

Pasal 4

A. Saldo Awal Kas (1 Januari 2005) B. Jumlah Penerimaan Kas (selama periode)

A. Aktiva B. Hutang C. Ekuitas Dana

Neraca Daerah Per 31 Desember 2005

Pasal 3

- 29 -

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 3);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 30 -

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus B. Anggaran Pembiayaan 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus C. Realisasi Pendapatan dan Belanja 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus D. Anggaran Pembiayaan 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus

317.120.193.733,00 303.193.410.195,00 13.926.783.538,00

4.608.423.977,00 18.535.207.515,00 13.926.783.538,00

312.492.751.724,00 269.011.107.244,00 43.481.644.480,00

19.957.557.661,00 63.439.202.141,00 43.481.644.480,00

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2005

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI TEMANGGUNG

- 31 -

A. Selisih anggaran dan realisasi pendapatan adalah 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus B. Selisih anggaran dan realisasi belanja adalah 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus C. Selisih surplus anggaran dan surplus realisasi adalah 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus D. Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus E. Selisih anggaran dan realisasi pendapatan adalah 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus F. Selisih anggaran dan realisasi pendapatan 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Surplus

18.535.207.515,00 63.439.202.141,00 44.903.994.626,00

Rp. Rp. Rp.

13.926.783.538,00 43.481.644.480,00 29.554.860.942,00

4.608.423.977,00 19.957.557.661,00 15.349.133.684,00

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp.

13.926.783.538,00 43.481.644.480,00 29.554.860.942,00

303.193.410.195,00 269.011.107.244,00 34.182.302.951,00

317.120.193.733,00 312.492.751.724,00 4.627.442.009,00

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp.

Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DAN

Pasal 2

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

- 36 -

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

H. MUKHAMAD IRFAN

- 33 -


M. SETYO ADJI




Disahkan di Temanggung Pada tanggal 1 Agustus 2006

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Sebagai pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005.

Pasal 7

Lampiran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- 34 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008.

b. bahwa dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicantumkan besaran dan rincian tahunan dana cadangan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 ayat (3);

Menimbang :a. bahwa guna membiayai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 ayat (2), maka perlu membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BUPATI TEMANGGUNG,


PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008

TENTANG



- 35 -

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 40 -

2. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

1. Dana Cadangan dicukupi dari penyisihan atas pendapatan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah, kecuali dari dana alokasi khussu, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu;

Pasal 6

2. Kekurangan biaya Pemilihan Tahun 2008 dianggarkan pada kelompok Anggaran Belanja pada Rekening Belanja Bantuan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

b. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

1. Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) dan setiap tahun ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut;

Pasal 5

JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN

BAB IV

4. Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah pada setiap tahun anggaran dan dianggarkan dalam APBD.

3. Penganggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2008 sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008.

- 37 -

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

- 38 -

7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan

6. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung;

5. KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemilihan yang bertanggung jawab kepada DPRD;

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

3. Bupati adalah Bupati Temanggung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung;

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal I

BAB I KETENTUAN UMUM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008.

MEMUTUSKAN

BUPATI TEMANGGUNG

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Dengan Persetujuan Bersama

- 39 -

2. Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada KPUD guna penyelenggaraan Pemiihan Tahun 2008.

1. Penganggaran pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2008 sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikelompokkan ke dalam Anggaran Belanja pada Rekening Belanja Bantuan Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Temanggung.

Pasal 4

Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana, dengan tujuan guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan tahun 2008.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III

b. Digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang ditentukan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan tercapai.

a. Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

Prinsip Dana Cadangan

Pasal 2

PRINSIP DANA CADANGAN

BAB II

8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;

Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan pada Rekening Transfer ke Dana Cadangan.

TENTANG

- 44 -

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008.

Guna membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu membentuk dana cadangan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncteis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

- 41 -

2. Penganggaran penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008.

1. Penganggaran penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikelompokkan dalam Penerimaan Pembiayaan pada Rekening Transfer dari Dana Cadangan;

Pasal 9

TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN

BAB VII

3. Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa deposito pada Bank Milik Pemerintah.

1. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah, dalam bentuk Rekening Dana Cadangan;

Pasal 8

BENTUK DANA CADANGAN

BAB VI

Pasal 7

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008

I. UMUM

BAB V PENGANGGARAN DANA CADANGAN

NOMOR 4 TAHUN 2006


PENJELASAN ATAS

- 42 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

BAB IX

Akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAB VIII

3. Realisasi penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.

H. MUKHAMAD IRFAN

ttd

WAKIL BUPATI,

BUPATI TEMANGGUNG

- 43 -


M. SETYO ADJI

ttd

SEKRETARIS DAERAH,

Pada tanggal 11 Agustus 2006

Diundangkan di Temanggung

Ditetapkan di Temanggung Pada tanggal 11 Agustus 2006

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9.

- 48 -

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

II. PASAL DEMI PASAL

- 45 -

- 46 -

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Temanggung Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menimbang :a. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;

BUPATI TEMANGGUNG,


PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG



- 47 -

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 52 -

33. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



29. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 30. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Bupati Temanggung untuk melakukan penarikan Pinjaman Jangka Menengah Kepada PT Bank BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) dan atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

3. Ketentuan Pasal 4 diaubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Surplus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) digunakan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta untuk Transfer ke Dana Cadangan.

Pasal 2

- 49 -

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);



18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);


16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

- 50 -

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 3);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 51 -

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Rp. 11.046.921.500,-

b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

7.712.608.400.,-

3.334.313.100,Rp.

Rp.

3. Anggaran Pembiayaan Daerah

3.334.313.100,a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Rp.

Rp. 439.618.213.900,-

2. Anggaran Belanja Daerah Anggaran surplus/defisit (1-2)

Rp. 442.952.527.000,-

1. Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

Pasal I

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2006

MEMUTUSKAN

TEMANGGUNG DAN BUPATI TEMANGGUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Dengan Persetujuan

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, dan Anggaran Pembiayaan Daerah;

- 56 -

9. Lampiran IX Neraca Daerah Tahun Anggaran 2005.

8. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;

7. Lampiran VII Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, dan Anggaran Pembiayaan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;

5. Lampiran V Daftar Investasi Daerah;

4. Lampiran IV Daftar Pinjaman Daerah;

3. Lampiran III Daftar Jumlah Pegawai per Golongan;

2. Lampiran II Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Daerah;

1. Lampiran I

DAFTAR LAMPIRAN

- 53 -

41. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran

40. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);



34. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 54 -

48. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);


46. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

H. MUKHAMAD IRFAN

- 55 -


M. SETYO ADJI




Disahkan di Temanggung Pada tanggal 13 Pebruari 2006

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal I

51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4);



- 60 -

-

0

0

0

-707.668.000

709.668.000

0

60.000.000

0

0

623.468.000

KECAMATANBANSARI

0128

2.000.000

KECAMATAN TLOGOMULYO

0129

630.124.000

26.200.000

0

0

-660.074.000

660.824.000

0

5.500.000

0

750.000

25.200.000

0

0

0

0

-592.181.000

593.181.000

-466.227.000

467.227.000

0

8.000.000

0

3.800.000

434.027.000

KECAMATAN SELOPAMPANG

0130

566.181.000

KECAMATAN GEMAWANG

0131

1.000.000

25.200.000

0

1.000.000

23.200.000

0

0

0

0

0

-430.199.000

430.699.000

-3.757.351.500

3.757.351.500

0

0

0

6.000.000

24.200.000

400.499.000

750.954.250

3.006.397.250

0

KECAMATAN TRETEP

0132

500.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

0135

0

0

0

-2.986.754.000

2.986.754.000

0

1.453.950.000

514.307.000

1.018.497.000

0

DESA

0136

0

0

0

-1.863.417.850

1.863.417.850

0

27.500.000

0

0

0

-4.791.106.000

4.791.106.000

0

1.225.939.000

513.457.000

3.051.710.000

979.540.850

856.377.000

0

DAMPAK

0137

964.871.000

DINAS SOSIAL

0139

0

DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN

0138

0

0

0

-1.297.363.500

1.297.363.500

0

191.168.500

0

0

141.324.000

0

0

0

0

0

-1.645.119.500

1.645.119.500

-851.401.050

851.401.050

0

3.900.000

0

950.000.000

628.400.000

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0140

511.414.000

KANTOR KESATUAN BANGSA

0141

0

219.101.050

0

0

183.705.500

0

0

0

-81.180.595.210

81.829.610.805

0

10.732.218.500

7.603.939.000

BIDANG INFRASTRUKTUR

02

649.015.595

63.493.453.305

0

0

0

0

0

-62.756.186.405

62.805.302.000

-18.424.408.805

19.024.308.805

0

5.439.304.500

0

5.292.914.000

2.965.448.000

8.946.513.305

4.638.491.000

49.115.595

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

0203

599.900.000

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

0204

178.866.321.250

BIDANG PELAYANAN UMUM

03

11.175.000.000

54.546.940.000

0

0

0

200.496.533.050

211.671.533.050

0

3.203.961.225

0

BADAN PENGELOLA RSUD

0301

10.009.504.000

29.601.250.575

0

0

0

-7.512.401.100

17.512.401.100

0

1.003.000.000

0

10.000.000.000

6.499.897.100

0

0

0 0 -563.729.000 563.729.000

-19.700.433.600

20.500.433.600

0

422.480.000

0 0 439.129.000

12.582.778.000

7.495.175.600 124.600.000 0

DINAS KESEHATAN KABUPATEN

0302

800.000.000 PUSKESMAS 0303

0 0 0 161.080.984.575 161.080.984.575 0 1.179.742.600 10.874.500.975 149.026.741.000 0 DINAS PENDIDIKAN 0304

0 0 0 -3.065.490.275 3.065.490.275 0 423.373.625 586.558.650 2.055.558.000 0 TRANSMIGRASI 0305

0 0 0 -4.031.022.500 4.406.022.500 0 0 2.898.934.250 1.507.088.250 375.000.000 DAN PDE 0310

DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL

DINAS TENAGA KERJA DAN

-

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

LINGKUNGAN DAERAH

BADAN PENGELOLA DAN PENGENDALI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENDAPATAN

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan

1.1.1 1.1.2 1.1.3

BELANJA BELANJA APARATUR DAERAH BELANJA ADMINISTRASI UMUM

1.1 2.1 2.1.1

Belanja Pemeliharaan

2.1.2.04

BELANJA PUBLIK BELANJA ADMINISTRASI UMUM

2.2.1

- 57 -

Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi

2.1.3.13 2.2

Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

2.1.3.12

BELANJA MODAL

Belanja Perjalanan Dinas

2.1.2.03

2.1.3

Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa

2.1.2.02

BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 2.1.2.01

2.1.2


Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1.3.1

2.1.1.04

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3


Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi

1.2.4

2.1.1.03

Dana Alokasi Khusus

1.2.3

Belanja Barang dan Jasa

Dana Alokasi Umum

1.2.2

Belanja Pegawai/Personalia

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.1

2.1.1.02

BAGIAN DANA PERIMBANGAN

1.2

2.1.1.01

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1.1.4

Kekayaan Daerah yang dipisahkan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1

2

746.621.000

122.683.055.650

30.400.000

497.765.000

528.165.000

2.338.945.850

2.529.090.000

3.076.847.500

17.793.071.500

25.737.954.850

1.627.039.000

1.701.920.000

11.194.305.850

220.321.268.050

234.844.532.900

261.110.652.750

439.618.213.900

814.076.000

814.076.000

12.431.913.000

24.630.000.000

357.822.000.000

11.355.883.000

406.239.796.000

17.013.600.000

789.000.000

13.386.055.000

4.710.000.000

35.898.655.000

442.952.527.000

3

I

1

ANGGARAN SBLM PERUBAHAN

URAIAN

REKENING

KODE

746.621.000

130.315.860.280

30.400.000

551.068.000

581.468.000

3.486.053.850

3.426.345.000

3.352.490.500

18.695.104.000

27.959.993.350

1.762.641.500

2.103.119.000

11.327.463.000

223.453.438.300

238.646.661.800

267.188.123.150

456.219.101.655

0

0

18.231.432.000

24.630.000.000

357.822.000.000

11.795.443.703

412.478.875.703

17.668.700.000

904.017.336

15.753.225.345

4.278.000.000

38.603.942.681

451.082.818.387

4

PERUBAHAN

ANGGARAN STLH

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2006

0

7.632.804.630

0

53.303.000

53.303.000

1.147.108.000

897.255.000

275.643.000

902.032.500

2.222.038.500

135.602.500

401.199.000

133.157.150

3.132.170.250

3.802.128.900

6.077.470.400

16.600.887.755

-814.076.000

-814.076.000

5.799.519.000

0

0

439.560.703

6.239.079.703

655.100.000

115.017.336

2.367.170.345

-432.000.000

2.705.287.681

8.130.291.387

5

(KURANG)

LEBIH

Lampiran I

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Transfer Dari Dana Cadangan

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan

Perhitungan Pihak Ketiga

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Transfer ke Dana Cadangan

Penyertaan Modal

Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan

Pembayaran Hutang

Perhitungan Pihak Ketiga

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1

3.1.1

PEMBIAYAAN

1.1.1

BELANJA TIDAK TERDUGA

2.4 SURPLUS/(DEFISIT)

BELANJA TRANSFER


2.2.2.04

2.3


2.2.2.03

BELANJA MODAL


2.2.3


2.2.2.02


2.2.1.04

2.2.2.01


2.2.1.03



2.2.1.02

2.2.2


2.2.1.01

- 58 0

246.921.500

0

0

2.000.000.000

8.800.000.000

11.046.921.500

0

0

6.512.608.400

0

1.200.000.000

7.712.608.400

-3.334.313.100

3.334.313.100

2.000.000.000

53.824.505.500

75.313.291.550

2.301.302.000

12.804.443.000

5.347.409.500

26.169.988.600

46.623.143.100

246.921.500

18.456.311.242

17.132.272.118

0

5.000.000.000

8.800.000.000

49.635.504.860

0

18.456.311.242

6.512.608.400

0

29.802.868.489

54.771.788.131

5.136.283.271

-5.136.283.271

2.000.000.000

56.715.118.225

80.777.294.555

2.382.835.500

12.636.629.700

5.605.829.000

28.166.650.525

48.791.944.725

160.000.000

343.150.000

0

18.456.311.242

0

17.132.272.118

0

3.000.000.000

38.588.583.360

0

18.456.311.242

0

0

28.602.868.489

47.059.179.731

8.470.596.371

-8.470.596.371

0

2.890.612.725

5.464.003.005

81.533.500

-167.813.300

258.419.500

1.996.661.925

2.168.801.625

0

0

Lampiran II :

SURPLUS

BELANJA

160.000.000

TIDAK

343.150.000

BBH

0

JUMLAH

PUBLIK

0

BELANJA APARATUR

68.444.000

PENDAPATAN

175.027.000

URAIAN BIDANG DAN UNIT

KODE

68.444.000

ORGANISASI

SATKER

175.027.000

REKAPITULASI PERUBAHAN APBD PER SATUAN KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2006

2

1

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 5 Tahun 2006 Tanggal : 29 September 2006 PEMBIAYAAN

(DEFISIT)

PENERIMAAN

JUMLAH

PENGELUARAN

TERDUGA

BADAN PENGAWAS

0107

BADAN PERENCANAAN PEMB. DAERAH

0106

SEKRETARIAT DAERAH

0105

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

0103

SEKRETARIAT DPRD

0102

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

0101

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

01

KECAMATAN TEMANGGUNG

0113

DINAS PENDAPATAN DAERAH

0108

KECAMATAN KANDANGAN

0120

KECAMATAN KEDU

0119

KECAMATAN BULU

0118

KECAMATAN PARAKAN

0117

KECAMATAN KALORAN

0116

KECAMATAN PRINGSURAT

0115

KECAMATAN TEMBARAK

0114

KECAMATAN NGADIREJO

0122

KECAMATAN CANDIROTO

0121

KECAMATAN KLEDUNG

0127

KECAMATAN BEJEN

0126

KECAMATAN KRANGGAN

0125

KECAMATAN WONOBOYO

0124

KECAMATAN JUMO

0123

5.401.213.000

0

62.988.358.400

420.285.779.789

4

3

5

0

0

6.572.827.400

0

1.195.082.000

0

1.340.318.000

0

21.339.962.750

415.800.929.789

557.052.000

5.000.000

729.178.000

10.000.000

550.874.000

26.000.000

1.070.422.000

45.500.000

512.005.000

6.000.000

616.767.000

17.000.000

599.464.000

1.000.000

3.744.007.000

30.000.000

1.525.137.000

4.278.000.000

561.363.000

1.500.000

565.102.000

1.000.000

861.955.000

47.600.000

541.486.000

500.000

571.327.000

2.000.000

847.681.000

4.500.000

593.170.000

4.000.000

6

25.208.593.650

7

40.099.718.500

0

8

2.000.000.000

0

1.110.887.800

7.683.715.200

0

1.674.547.000

2.000.000.000

73.911.966.950

0

0

3.861.869.500

0

1.462.925.000

0

195.900.000

2.388.918.500

0

4.159.107.000

0

7.350.000

632.164.000

0

6.600.000

651.317.000

0

25.900.000

545.805.000

0

6.000.000

1.165.522.000

0

6.000.000

589.074.000

0

6.000.000

762.378.000

0

6.000.000

592.252.000

0

12.000.000

625.370.000

0

5.000.000

908.706.000

0

4.775.000

602.527.000

0

26.200.000

572.461.000

0

6.700.000

913.355.000

0

3.800.000

9

5.401.213.000

0

0 34.859.761.000 959.675.000

267.843.000

73.800.000

219.200.000

6.500.000

27.200.000

130.296.670.550

0

0

1.674.547.000 15.712.243.200 1.561.876.500 789.981.500 26.200.000 27.200.000 69.200.000 32.200.000 27.200.000 29.200.000 26.200.000 49.025.000 26.200.000 26.200.000 25.200.000 27.200.000 26.200.000

599.002.000

0

591.363.000

10

289.989.109.239

11

54.771.788.131

-5.401.213.000

5.136.283.271

0

0

0

0

0 54.774.788.131

0

0 49.635.504.860

0

0 5.139.283.271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-634.317.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-904.206.000

12

49.635.504.860

0

-7.683.715.200 -1.674.547.000 341.888.962.839 -3.861.869.500 -1.462.925.000 1.889.081.500 -4.129.107.000 -631.164.000 -539.805.000 -1.120.022.000 -563.074.000 -752.378.000 -587.252.000 -621.370.000

0

0

0

-600.527.000

0

0

0

-571.961.000

0

0

0

-865.755.000

0

0

0

-598.002.000

0

0

0

-589.863.000

0

0

0

0

0

0

- 59 -

0311

NO

URAIAN

Kredit Lunak Modal/Saham

6 7

Modal/Saham Modal Modal

3 4 5

2 Modal/Saham Modal/Saham

1 1 2

TAHUN PERTAMA INVESTASI 3 1971 1976 1977 1986 1990 2002 2003

NAMA PERUSDA/ LEMBAGA 4 BKK se Kab Tmg PT. Bank BPD Jateng Cab. Tmg BPR Bank Pasar PDAM Apotik Waringin Mulyo BPR Bank Pasar Perusda Aneka Usaha

JUMLAH

LAMPIRAN : V

DAFTAR INVESTASI DAERAH SALDO AWAL Tgl 2 Januari 2006

5 653.364.000 4.621.000.000 1.757.968.916 3.048.603.353 519.975.110 2.435.000.000 390.000.000 13.425.911.379

PENAMBAHAN Tgl ………..2006

PENGURANGAN Tgl ………..2006

6 500.000.000 0

7 0 0

8.300.000.000 0 0

0 0 0

0 0

0 0

8.800.000.000

0


8 1.153.364.000 4.621.000.000

PENJELASAN

9

10.057.968.916 3.048.603.353 519.975.110 2.435.000.000 390.000.000 22.225.911.379

- 64 -

0

KANTOR PELAYANAN KB

3.560.052.000

807.055.000

175.365.000

0

4.542.472.000

-4.542.472.000

0

0

0

BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN 04

18.973.023.000

EKONOMI DAERAH

17.729.504.500

12.012.562.750

2.679.220.000

0

32.421.287.250

-13.448.264.250

0

0

0

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

KANTOR KOPERASI DAN UKM

0406

DINAS PERTANIAN

0402

PERDAGANGAN

0401

448.700.000

0

5.034.658.000

156.547.000

1.618.657.000

14.650.000

129.204.500 6.276.596.450

305.000.000 1.473.140.000

72.666.950

425.000.000

0

2.052.861.500

0

12.784.394.450

0

946.366.950

-2.038.211.500 -12.627.847.450 -946.366.950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN

DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

0409

DINAS PASAR

0408

KONSERVASI SDA

0407

JUMLAH

267.188.123.150

451.082.818.384

5.090.802.500

1.316.658.000

2.646.584.000

16.982.368.000

2.890.103.000

502.800.000

1.032.348.850

162.000.000

762.783.050

34.180.000

3.738.962.950 130.315.860.280

279.900.000 56.715.118.225

0

4.084.451.850

0

3.443.547.050

0

9.109.665.450

2.000.000.000

456.219.101.655

-3.581.651.850 13.538.820.950 -7.793.007.450 -5.136.283.271

0

0

0

0

0

0 54.771.788.131

0

0 49.635.504.860

0 5.136.283.271

- 61 -

-

-

-

-

-

-

Jmlh Gol III

II.d II.c II.b II.a

Jmlh Gol II

I.d I.c I.b I.a

Jmlh Gol I

JUMLAH PNS

-

23

-

-

-

-

-

-

129

-

-

-

27

24 3 -

102

-

522

-

-

-

490

187 283 19 1

32

32

0

-

53

-

-

4

4 -

49

31 18

6

V

- 62 -

344 309 254 339

831

12 28 333 458

3

2 1

2154

74

58 16 -

1246

7

ESELON STAF

PEJABAT FUNGSIONAL 8

5209

-

-

617

267 109 179 62

3190

1120 952 605 513

1402

6 15 1381

8090

74

58 16 -

1867

615 418 433 401

4587

1343 1266 988 990

1562

15 50 1497

9

TOTAL

91 9373

-

III.d III.c III.b III.a

23

20 82

5

IV

PEGAWAI KONTRAK JUMLAH PEGAWAI KESELURUHAN

-

Jmlh Gol IV

9 13 1

4

III

1192

-

IV.e IV.d IV.c IV.b IV.a

3

II

PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

2

I

1

GOLONGAN

SALDO AWAL TANGGAL/NOMOR URAIAN

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PER GOLONGAN DAN PER JABATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAN PEGAWAI KONTRAK PER 30 SEPTEMBER 2005

BANK BPD JATENG

KETERANGAN SALDO AKHIR Tgl 31 Desember 2006 NO

4

PENGURANGAN Tgl ……………..2006 PENAMBAHAN Tgl ……………..2006 Tgl 2 Januari 2006

8 7 6.512.608.400 6 5 6.512.608.400 0 Pokok SK. BUPATI DAN PERSETUJUAN DPRD 3 Tgl. 13 Pebruari 2006 No.DPRD.12/3I/II/2006 2 PINJAMAN DARI 1 1

6.512.608.400 0 6.512.608.400 0 JUMLAH

LAMPIRAN : III

- 63 -

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

LAMPIRAN : IV

7

- 68 -

1.406.847.029.893,00

JUMLAH HUTANG DAN EKUITAS DANA

0,00

1.390.677.970.578,00

Ekuitas Dana Donasi

JUMLAH EKUITAS DANA

1.455.115.932.949,00

0,00

1.455.422.532.949,00

1.459.606.564.939,00

3.124.800.000,00

1.459.606.564.939,00

LAMPIRAN : VI

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH NO

MAKSUD MENGADAKAN

TAHUN MULAI


0

JUMLAH

0

Untuk Biaya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008

1

3

2

1

MENGADAKAN DANA CADANGAN

DANA CADANGAN

5

2006



6

7

2.000.000.000

0

2.000.000.000

0


PENJELASAN

8

9

2000000000

2.000.000.000

1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun 2) Diisi tanggal pada awal bulan atau awal tahun 3) Diisi periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir

- 65 -

- 66 -

PENJELASAN

PENAMBAHAN

PENGURANGAN


TA 2006

TA 2006

NAMA

TAHUN

URAIAN

NO

DEBITUR

PIUTANG DITARIK


9

8

7

6

5

4

3

2

1

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

0

0

0

0

JUMLAH

DAFTAR PIUTANG DAERAH

LAMPIRAN : VIII

5 6

4

Hutang Jangka Pendek Lainnya

3

- 67 -

-8.507.230.876,00 1.399.185.201.454,00

0,00

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan

0,00

Hutang Kepada Pemerintah Pusat

16.169.059.315,00

0,00

16.152.207.515,00 16.851.800,00

1.406.847.029.893,00

Jumlah Hutang Jangka Panjang JUMLAH HUTANG

HUTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Hutang Jangka Pendek

1 2

TOTAL AKTIVA

2.435.825.000,00 2.435.825.000,00

Lain-lain aset

1.389.113.465.075,00

1.348.475.425,00

218.098.376.350,00 62.562.668.310,00 364.647.715.847,00 731.921.682.303,00 10.534.546.840,00

Jumlah Aset Lainnya

AKTIVA LAIN-LAIN

HUTANG HUTANG JANGKA PENDEK Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

13

Konstruksi Dalam Pengerjaan

12

Jumlah Aktiva Tetap

AKTIVA TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

7.635.911.379,00

7 8 9 10 11

7.635.911.379,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Investasi Permanen

INVESTASI PERMANEN

7.661.828.439,00

Jumlah Aktiva Lancar

6

2.998.744.024,00

Persediaan

5

4.625.275.777,00 15.185.000,00 15.438.888,00 7.184.750,00

31-Des-04

1 2 3 4

URAIAN

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas Daerah Piutang Lancar TGR Piutang Pajak Piutang Lain-lain

NO

32.960.847.335,00 1.422.461.685.614,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.455.115.932.949,00

2.135.825.000,00

2.135.825.000,00

1.410.006.949.235,00

0,00

218.098.376.350,00 65.257.390.785,00 371.934.024.247,00 744.162.091.013,00 10.555.066.840,00

10.018.911.379,00

10.018.911.379,00

32.954.247.335,00

3.130.279.937,00

29.800.985.386,00 9.785.000,00 704.614,00 12.492.398,00

31-Des-05 SEBELUM KOREKSI BPK RI

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG NERACA PER 31 DESEMBER 2005

33.823.878.247,00 1.422.657.886.692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.459.606.564.939,00

2.890.825.000,00

2.890.825.000,00

1.411.058.703.774,00

0,00

218.163.462.750,00 68.190.752.785,00 369.926.392.247,00 743.985.211.152,00 10.792.884.840,00

11.833.157.918,00

11.833.157.918,00

33.823.878.247,00

3.862.164.583,00

29.802.868.489,00 9.785.000,00 28.567.777,00 120.492.398,00

31-Des-05 SETELAH KOREKSI BPK RI

LAMPIRAN : IX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG BUPATI TEMANGGUNG,

Recommend Documents