PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P. 43/Menhut-II/2012 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan harus menampung aspirasi dan peran serta dari berbagai pihak baik pemerintah maupun pemerintah daerah; b. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dan hutan desa di tingkat pusat dan daerah, maka dipandang perlu menetapkan tata hubungan kerja antara instansi kehutanan pusat dan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Menteri Kehutanan tentang tata hubungan kerja antara instansi kehutanan pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dan hutan desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan …
2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 146, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Pembentukan Kabinet Tahun 2009 tentang Indonesia Bersatu II jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 49/MenhutII/2007 tentang Hutan Desa jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 164); 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MenhutII/2008 tentang Hutan Kemasyarakatan jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MenhutII/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 163); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/MenhutII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA. Pasal 1 ...
3
Pasal 1 Tata hubungan kerja antara instansi kehutanan pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dan hutan desa adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. Pasal 2 Tata hubungan kerja antara instansi kehutanan pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dan hutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan wewenang, tugas dan fungsi satuansatuan unit organisasi yang berkaitan. Pasal 3 Khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua, pemberian izin hutan kemasyarakatan dan hutan desa diberikan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi. Pasal 4 Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1185 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.43/Menhut-II/2012 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NO
RUANG LINGKUP
1
2
1
Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan
DINAS KABUPATEN/ KOTA 3 Fasilitasi : a. Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat
BUPATI/ WALIKOTA 4 Usulan Permohonan areal kerja HKm Kepada Menteri
b. Pengajuan permohonan izin
2
Perizinan Hutan Kemasyarakatan
Penyiapan Izin Usaha Pemanfaatan HKm
DINAS PROVINSI 5 Membantu Fasilitasi : a. Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat b. Pengajuan permohonan izin
Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan HKm
Penyiapan Izin Usaha Pemanfaatan HKm (untuk areal lintas Kabupaten/Kota)
GUBERNUR 6
KETERANGAN
UPT BPDAS
DITJEN BUK
DITJEN PLANOLOGI
DITJEN BPDAS-PS
MENTERI
7
8
9
10
11
a. Verifikasi peta usulan areal kerja HKm
a. Penetapan Tim Verifikasi
a. Kebijakan pelaksanaan HKm
Usulan permohonan areal kerja Kepada Menteri (untuk Areal yang lintas Kabupaten/ Kota)
a. Koordinasi perencanaan areal kerja HKm
Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan HKm (untuk areal lintas Kabupaten/ Kota)
Fasilitasi pemberian Izin Usaha Pemanfaatan HKm
b. Fasilitasi usulan areal kerja HKm
b. Penyiapan peta areal kerja HKm
b. Pelaksanaan Verifikasi c. Pembinaan dan pengendalian
Pembinaan dan pengendaliaan
b. Keputusan Penetapan Areal Kerja HKm
Kebijakan pelaksanaan HKm
12
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NO
RUANG LINGKUP
DINAS KABUPATEN/ KOTA
BUPATI/ WALIKOTA
DINAS PROVINSI
GUBERNUR
UPT BPDAS
DITJEN BUK
DITJEN PLANOLOGI
DITJEN BPDAS-PS
MENTERI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KETERANGAN
1
2
3
Rencana Umum Hutan Kemasyarakatan
Fasilitasi penyusunan Rencana Umum
Mengesahkan Rencana Umum
Fasilitasi penyusunan Rencana Umum (untuk areal lintas Kabupaten/Kota)
Mengesahkan Rencana Umum (untuk areal lintas Kabupaten /Kota)
Fasilitasi penyusunan Rencana Umum
Pembinaan dan pengendalian
Kebijakan pelaksanaan HKm
4
Rencana Operasional Hutan Kemasyarakatan
a.
Menetapkan Pejabat Pengesahan Rencana Operasional
a.
Menetapkan Pejabat Pengesahan Rencana Operasional (untuk areal lintas Kabupaten/ Kota)
Fasilitasi penyusunan Rencana Operasional
Pembinaan dan pengendalian
Kebijakan pelaksanaan HKm
Pembinaan dan pengendalian
Fasilitasi :
Pembinaan dan pengendalian
Bimbingan Teknis
b.
5
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
Fasilitasi penyusunan Rencana Operasional Mengesahkan Rencana Operasional
Fasilitasi : a.
Teknologi budidaya hutan dan Pengolahan hasil hutan
b.
a.
Fasilitasi Penyusunan Rencana Operasional Mengesahkan Rencana Operasional (untuk areal lintas Kabupaten/ Kota)
Teknologi budidaya hutan dan Pengolahan hasil hutan
b. Pendidikan dan latihan
b. Pendidikan dan latihan
c.
c.
Akses Terhadap pasar dan modal
d. Pengembangan Usaha
Akses Terhadap pasar dan modal
d. Pengembangan usaha
1. Pembinaan dan pengendalian penatausahaan Hasil Hutan (kayu dan bukan kayu) 2. Penyiapan Tenaga Teknis (GANIS)
Kebijakan pelaksanaan Pemanfaatan HKm
12
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NO
1
RUANG LINGKUP
DINAS KABUPATEN/ KOTA
BUPATI/ WALIKOTA
DINAS PROVINSI
GUBERNUR
UPT BPDAS
DITJEN BUK
DITJEN PLANOLOGI
DITJEN BPDAS-PS
MENTERI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2 e.
Kemitraan usaha
e.
Kemitraan usaha (untuk areal lintas Kabupaten/ Kota)
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA
KETERANGAN
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN
12
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.43/Menhut-II/2012 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN DESA TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NO
1 1
RUANG LINGKUP 2 Penetapan Areal Kerja Hutan Desa
DINAS KABUPATEN / KOTA
BUPATI / WALIKOTA
DINAS PROVINSI
GUBERNUR
UPT BPDAS
3
4
5
6
7
a. Fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga desa b. Fasilitasi pengajuan permohonan izin
Usulan Permohonan areal kerja Hutan Desa Kepada Menteri
c. Pelaksanaan verifikasi
a. Membantu fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga desa b. Membantu fasilitasi pengajuan permohonan izin
Usulan permohonan areal kerja Hutan Desa (untuk areal lintas Kabupaten/ Kota
KETERANGAN
DITJEN BUK
DITJEN PLANOLOGI
DITJEN BPDAS‐PS
MENTERI
8
9
10
11
a. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi
a. Verifikasi peta usulan areal kerja Hutan Desa
a. Penetapan Tim Verifikasi
a. Kebijakan pelaksanaan Hutan Desa
b. Koordinasi perencanaan areal kerja Hutan Desa
b. Penyiapan peta areal kerja Hutan Desa
c. Pembinaan dan pengendalian
b. Pelaksanaan Verifikasi
b. Keputusan penetapan areal kerja Hutan Desa
c. Fasilitasi usulan areal kerja Hutan Desa
c. Pelaksanaan verifikasi
d. Pelaksanaan Verifikasi
2
Perizinan Hutan Desa a. HPHD
Verifikasi teknis/ kelembagaan usulan HPHD bersama provinsi
Usulan permohonan HPHD
Verifikasi teknis/ kelembagaan usulan HPHD bersama Kabupaten/Kota
a. Penetapan Tim Verifikasi b. Memberikan HPHD kepada lembaga desa
Fasilitasi pemberian HPHD
Pembinaan dan pengendalian penerbitan HPHD
Kebijakan pelaksanaan Hutan Desa
12
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NO
1
RUANG LINGKUP 2 b. IUPHHK pada Hutan Desa
DINAS KABUPATEN / KOTA
BUPATI / WALIKOTA
DINAS PROVINSI
GUBERNUR
UPT BPDAS
3
4
5
6
7
DITJEN BUK
DITJEN PLANOLOGI
8
9
Pelaksanaan verifikasi permohonan IUPHHK pada Hutan Desa
Fasilitasi permohonan IUPHHK pada Hutan Desa
DITJEN BPDAS‐PS
KETERANGAN
MENTERI
10
11
a. Pelaksanaan verifikasi permohonan IUPHHK pada Hutan Desa
a. Kebijakan pelaksanaan Hutan Desa
b. Pembinaan dan pengendalian
b. Penetapan Tim Verifikasi IUPHHK pada Hutan Desa c. Keputusan pemberian IUPHHK pada Hutan Desa
3
Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa a. Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD)
Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa
b. Rencana Tahunan Hutan Desa
a. Fasilitasi penyusunan Rencana Tahunan Hutan Desa b. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Hutan Desa
a. Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa b. Pengesahan Rencana Kerja Hutan Desa Pembinaan dan pengendalian penyusunan Rencana Tahunan Hutan Desa di Kabupaten/ Kota
Pembinaan dan pengendalian penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa di Provinsi
Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja
Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja
Fasilitasi penataan batas areal kerja Hutan Desa
Pembinaan dan pengendalian penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa
Kebijakan pelaksanaan Hutan Desa
Pembinaan dan pengendalian penyusunan Rencana Tahunan Hutan Desa
Kebijakan pelaksanaan Hutan Desa
12
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NO
1 4
5
RUANG LINGKUP
DINAS KABUPATEN / KOTA
BUPATI / WALIKOTA
DINAS PROVINSI
GUBERNUR
UPT BPDAS
3
4
5
6
7
2 Pelaksanaan Pemanfaatan
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Hutan Desa
Fasilitasi : a. Teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan
Pembinaan dan pengendalian
Fasilitasi : a. Teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan
b. Pendidikan dan pelatihan
b. Pendidikan dan pelatihan
c. Akses terhadap pasar dan modal
c. Akses terhadap pasar dan modal
d. Pengembangan usaha
d. Pengembangan usaha
e. Kemitraan usaha
e. Kemitraan usaha
Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Hutan Desa di Tingkat Kabupaten/Kota
Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Hutan Desa di Tingkat Provinsi
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,
Pembinaan dan pengendalian
Bimbingan teknis
DITJEN BUK
DITJEN PLANOLOGI
DITJEN BPDAS‐PS
8
9
10
KETERANGAN
MENTERI 11 Kebijakan pelaksanaan pemanfaatan Hutan Desa
a. Pembinaan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan (Kayu dan bukan kayu) b. Penyiapan tenaga teknis (GANIS)
Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Hutan Desa di Tingkat Nasional
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ttd.
KRISNA RYA
ZULKIFLI HASAN
12
