Daftar isi. Laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Daftar isi

Laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Penulisan Bab II Prinsip-Prinsip Pendaftaran Pemilih A. Defenisi Pemilih B. Kriteria Dasar Daftar Pemilih C. Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih D. Metode dan Pendekatan Pemutakhiran E. Sumber Data F. Mekanisme Penyusunan Data Pemilih G. Pemutakhiran dan Publikasi Data Pemilih Bab III Persiapan A. Pengorganisasian Kerja B. Alur Kerja dan jadual Tahapan Pemutakhiran DPT C. Koordinasi Antarlembaga D. Bimbingan Teknis E. Layanan Helpdesk F. Pemanfaatan Aplikasi Sidalih Bab IV Pelaksanaan A. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) B. Sinkronisasi Data DP4 dan DPSHP KPU C. Tahapan Pencocokan dan Penelitian D. Penyusunan DPS E. Penetapan DPSHP Bab V Penetapan Hasil A. Penundaan Penetapan DPT

1

Daftar isi

B. Rapat Pleno Penetepan DPT 4 November 2013 C. Upaya KPU Memperbaiki DPT D. Rapat Pleno Perbaikan DPT 4 Desember 2013 E. Rakor DPT Januari 2014 F. SK KPU No 240 G. Rapat Pleno Perbaikan DPT 25 Maret 2014 Bab VI Permasalahan dan Penyelesaian A. Masalah Perkembangan Data Wilayah B. Pengumpulan Data Pemilih di Luar Negeri C. Data Ganda dan NIK Invalid Bab VII Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi Lampiran

2

Bab I

Komisioner Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Arif Budiman menyanyikan lagu Indonesia pada saat pembukaan Rapat Pleno DPT (22/10/2013). Foto. Humas KPU

Pendahuluan

3

A. Latar Belakang

D

alam praktik demokrasi di belahan dunia manapun, suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam pelaksanaan sebuah pemilihan umum (pemilu) yang bebas, jujur dan adil. Berdasarkan UU No 15/2011 dan UU No 8/2012 salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Makanya, KPU dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Dalam hal ini, mulai dari pantarlih di tingkat yang paling bawah hingga KPU Pusat wajib memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih dan Sejumlah pimpinan Partai Politik menghadiri acara rapat pleno bersih dari pemilih ganda. SemaDPT di Gd. Ruang Sidang KPU (22/10/2013). Foto. Humas kin kecil jumlah pemilih yang tidak KPU terdaftar dalam DPT, maka bisa dikatakan kualitas daftar pemilih semakin baik. Pasalnya, dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, akurasi data pemilih diragukan (kisruh DPT), sehingga menimbulkan sengketa hasil pemilu dan melemahkan legitimasi hasil pemilu. Akibatnya, KPU menjadi satu-satunya lembaga yang dipersalahkan. Padahal, masalah kualitas dan akurasi DPT menjadi tanggung jawab bersama pemangku kepentingan pemilu seperti KPU, Kemendagri, Kemenlu dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Seperti tertera dalam UU No 8 Tahun 2012, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih, disebutkan bahwa data kependudukan berasal dari pemerintah yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU, dengan memperhatikan data pemilih pada pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan

3

walikota yang terakhir. Dengan kata lain, seluruh pemangku kepentingan pemilu memberi andil yang sangat besar untuk mewujudkan akurasi dan kualitas DPT. Dalam hal penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014, KPU secara intensif bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pemerintah saling support dan melakukan sinkronisasi untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih melalui pencermatan DP4 dengan data pemilukada terakhir hingga pencocokan dan penelitian data (coklit) yang dilaksanakan oleh Pantarlih. KPU yakin pada pemilu 9 April lalu, kualitas DPT telah jauh membaik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. KPU juga berhasil menghimpun data pemilih dari seluruh Indonesia by name dan by address, di mana hal ini tidak pernah bisa dilakukan pada pemilu sebelumnya Peserta Rapat Pleno DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD dihadiri KPU Selain itu, KPU juga Provinsi dan Pimpinan Partai Politik (22/10/2103. Foto. Humas KPU berhasil membangun data base pemilih yang dapat diakses oleh masyarakat secara online baik ketika masih berstatus DPS, DPSHP dan DPT. Ini semua bisa terlaksana karena KPU menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih yang membantu pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu 2014. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan Sidalih tersebut, KPU telah berhasil mendorong sejumlah nilai, diantaranya: Pertama, transparan. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan; Kedua, melayani pemilih. Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan

5

pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU; Ketiga, Partisipatif. Dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, adanya partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi. Artinya, selain keinginan kuat dari pemerintah dan KPU, berkat keterlibatan dan pasrtisipasi aktif seluruh masyarakat pemilih secara bersama mengecek dan mengawasi penyusunan daftar pemilih telah membuahkan hasil DPT yang berkualitas pada Pemilu 9 April lalu. B. Maksud dan Tujuan Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU dalam melakukan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu legislatif 2014 sejak persiapan, pelaksanaan hingga penetapan. Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu legislatif 2014 telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU No 8 Tahun 2012. 2. Dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan daftar pemilih Pemilu legislatif 2014 yang dilakukan oleh KPU dilakukan secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu, masukan Partai Politik dan masyarakat serta bantuan pemerintah melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri. 3. Bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu serta masyarakat yang lebih luas. C. Ruang Lingkup Laporan tahapan pemutakhiran dan penetapan DPT Pemilu Legislatif 2014 ini, berupaya untuk menggambarkan bagaimana proses tahapan pemutakhiran dan peneta-

6

pan data pemilih berikut ini : 1. Penggunaan Sidalih dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data. 2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online 3. Penyandingan DPSHP dengan DP4 4.Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data pemilih. 5. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan. 6. Verifikasi ulang terhadap DPT yang elemen datanya belum lengkap. 7. Koordinasi KPU dengan Disdukcapil di setiap jenjang untuk melengkapi DPT yang elemen datanya belum lengkap. 8. Rapat Pleno terbuka Rekap DPT Nasional dan Penetapan DPT Nasional dengan melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk memperbaiki NIK In valid dan data lainnya. D. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah : Kata Pengantar Bab I Pendahuluan Bab II Prinsip-Prinsip Pendaftaran Pemilih Bab III Tahapan Persiapan Pemutakhiran Bab IV Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Bab V Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bab VI Permasalahan dan Penyelesaiannya Bab VII Penutup Lampiran Tampak sejumlah angka DPT di layar besar pada Rapat Pleno DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD (22/10/2013). Foto Humas KPU.

7

Para Komisioner KPU memimpin Rapat Pleno DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Gedung KPU (22/10/2103. Foto. Humas KPU

Bab II

Prinsip-Prinsip Pendaftaran Pemilih

8

A. Defenisi Pemilih

P

eraturan KPU Nomor 9 dan 10 Tahun 2013 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam dan luar negeri untuk Pemilu legislatif 2014 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pemilih adalah : • Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. • WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. • Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. • Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dan di PPLN/TPSLN. Untuk itulah, bagi seluruh WNI yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah, agar bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu legislative 2014, harus terdaftar dalam DPT. Adapun pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap WNI tersebut dilakukan berdasarkan domisili yang jelas dan tercatat dalam desa/kelurahan tempat tinggalnya secara faktual, atau bagi pemilih di luar negeri yang tercatat sesuai pendataan kantor perwakilan Indonesia di negara bersangkutan. Namun, jika terdapat pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan identitas KTP yang dimiliki, pemilih tersebut diminta menentukan tempat pemungutan suara di mana dia akan menggunakan hak pilih. Manakala seorang pemilih memiliki lebih dari satu identitas KTP, pemilih tersebut harus mencantumkan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Demikian pula halnya dengan pemilih di luar negeri, jika terdapat pemilih yang belum tercantum dalam daftar dokumen laporan WNI yang dimiliki oleh Perwakilan Republik Indonesia, pemilih bersangkutan mendaftarkan alamatnya. Manakala seorang pemilih memiliki lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen laporan WNI yang di-

9

miliki oleh Perwakilan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Selain itu, bagi WNI dimanapun dia berada, yang belum memiliki identitas kependudukan wajib dicatat dan dimasukan dalam daftar pemilih. B. Kriteria Dasar Daftar Pemilih Secara internasional, terdapat beberapa prinsip yang diakui dalam penyusunan daftar pemilih yang kredibel yakni integrity, legal, accessibility, comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, dan sustainability. Dalam konteks Indonesia, ada tiga kriteria dasar yang disepakati dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, yakni : 1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun. 2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. 3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal. C. Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih a. Memastikan seluruh pemilih terdaftar di dalam DPT (secara komprehensif); b. Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual pe milih (akurat dan up to date – nama dan alamat); c. Memastikan tidak mengandung nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih; d. Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih; dan e. Mempersiapkan logistik pemilu. D. Metode dan Pendekatan Pemutakhiran KPU memilih metode pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (contin-

10

uous register/list). Metode ini dipilih karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. Selain itu, penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah diimplementasikan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan administratif pada tahap pengolahan dan pemutakhiran sampai daftar pemilih sementara (DPS) tersedia. Pada tahap ini, pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yakni Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu lokal terkini ditingkat KPU kabupaten/kota dan Provinsi, serta pencocokan dan penelitian (coklit) oleh panitia pemutakhiran data pemilih pemilih (pantarlih). Kedua, pendekatan partisipatif masyarakat dimulai saat diumumkannya DPS tanggal 11 s/d 24 Juli 2013 hingga tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 7 s/d 13 September 2013 sesuai dengan ketentuan. Pengumuman DPS di kantor desa dan kelurahan maupun pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) akan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2013 formatnya akan tetap sama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, pasal 33 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, yang menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat. E.Sumber Data Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu 2014, sumber penyusunan data yang akan digunakan Peserta Rapat Penyempurnaan Nasional DPT di ruang sidang Geoleh KPU untuk menyusun daftar Pemilih, tidak dung KPU (22/10/2013). Foto Humas KPU. hanya berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri, namun juga menggunakan data DPT Pemilu kepala derah terakhir sebagai data pembandingnya. KPU menyusun seluruh DPT Pemilukada dari daerah yang menyelenggarakan Pemilhan Umum Kepala Daerah selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, untuk selanjutnya diolah Sidalih. KPU akan mengolah kedua

11

sumber data tersebut dengan dibantu teknologi untuk menghasilkan Data Pemilih yang akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih. Penyerahan Data Kependudukan seluruh Indonesia dilakukan ditingkat pusat (Kemendagri–KPU), Disdukcapil Kab/Kota tidak memberikan data kependudukan kepada KPU Kab/Kota. KPU diberikan jaminan untuk mengakses data kependudukan Kemendagri seluas-luasnya untuk keperluan data base daftar pemilih. F. Mekanisme Penyusunan Data Pemilih • KPU bertanggungjawab atas pengelolaan data pemilih yang terpusat. • KPU harus memiliki dan memilihara data pemilih seluruh Indonesia yaitu berupa data pemilih yang meliputi informasi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status anggota TNI/Polri, masih hidup, dan alamat mu takhir (bukan hanya data agregat). • Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang ada dalam server masing-masing. • Sosialisasi/publikasi data pemilih melalui website dilakukan secara distributif, artinya KPU Pusat memiliki data pemilih seluruh Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki data pemilih masingmasing wilayah kerjanya. • KPU harus memiliki pusat data untuk mendukung keperluan tersebut di atas. • Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan Network Operation Center (Unit Pengelolaan Data) KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota. G. Pemutakhiran dan Publikasi Data Pemilih Yang disebut sebagai pemutakhiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) baik yang diperoleh melalui Dirjen Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pantarlih bertugas melakukan pendaftaran calon pemilih dengan pemutakhiran data pemilih yang sudah ada di (DP4) yang disinkronisasi dengan data pemilu sebelumnya. Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan dengan cara: • Di belakang meja (on desk) yaitu pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan aplikasi Sidalih. Dilakukan secara berkelanjutan

12

• Verifikasi faktual yaitu pemutakhiran yang dilakukan dengan pencocokan dan penelitian di lapangan (door to door). Dilakukan menjelang penyelenggaraan pemilu. • Untuk pemilih di luar bisa dilakukan upaya selain mendatangi pemilih langsung, atau dengan; menghubungi Pemilih melalui telepon atau mengirim surat kepada Pemilih melalui pos atau; mengirim surat elek tronik (e-mail) kepada Pemilih atau; mengumpulkan Pemilih di Kantor Perwakilan RI atau; mengumumkan data Pemilih di laman Kedutaan Besar RI untuk mendapatkan masukan dari pemilih; atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang bisa dipertanggung jawabkan. • Publikasi dilakukan pada empat tahapan, yaitu: Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan

Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (22/01/2013). Foto Humas KPU.

13

Persiapan Bab III

14

A. Pengorganisasian Kerja

D

alam melakukan kerja pemutakhiran dan penetapan DPT, KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN, dan Pantarlih melakukan pembagian tugas dan pengorganisasian sebagai berikut :

1. KPU Tugas dan kewenangan bagi KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah mempersiapkan regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan bagi KPU secara berjenjang dan badan ad hoc. Berikutnya, KPU melakukan konsolidasi, sinkronisasi dan analisis data kependudukan dengan DPT pemilu terakhir dan menyerahkan hasilnya berupa daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. 2. KPU Provinsi/KIP Provinsi KPU/KIP Provinsi menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaa Rekapitulasi DPT Nasional dihadiri Kabupaten/Kota atas KPU Provinsi dan Pimpinan Parpol di Gedung KPU Lantai 2 (22/10/2013). nama KPU, menerima/ Foto Humas KPU. mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan DPT dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyerahkan DPT kepada KPU. 3. KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Bimtek untuk PPK, PPS dan Pantarlih. KPU Kabupaten/Kota menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, melakukan pengecekan dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan pengelompokkan tiap kecamatan dan desa/kelurahan, dan menyerahkan daftar pemilih kepada PPS melalui PPK, menerima/mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan DPT dari PPS melalui PPK, dan menyerahkan kepada KPU Provinsi.

15

4. PPK PPK membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan. Menerima data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU Kabupaten/Kota ketika dilaksanakan Bimtek untuk diserahkan kepada PPS dan Pantarlih. Melakukan Bimtek atau pelatihan pemutakhiran data pemilih bagi PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK. Kemudian PPK menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, menyampaikan daftar pemilih kepada PPDP melalui PPS, menerima, mengkoordinasikan, dan menyerahkan DPS dan DPS HP kepada KPU Kabupaten/Kota. 5. PPS/PPLN dan Pantarlih Kewenangan PPS/PPLN dalam proses pemutakhiran data pemilih sangat besar, mulai dari entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, menambah, dan memperbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat. Pelaksana pemilu di atasnya (PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU) tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data pemilih tanpa usulan dan persetujuan PPS/PPLN. Makanya, PPS/PPLN menjadi ujung tombak kedua bagi KPU, setelah Pantarlih, yang langsung berhubungan dengan pemilih. Oleh karena itu PPS memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan warga/pemilih. PPS melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan dan masyarakat luas (misalnya membuat surat edaran, melakukan rapat koordinasi dengan RT/RW, pengumuman di tempat ibadah, pertemuan warga dan sebagainya). Demikian pula PPLN melakukan sosialiasi sesuai dengan metode yang tepat bagi komunitas WNI di luar negeri. Lalu, memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) telah dibentuk. Bersama-sama Pantarlih mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK. Memastikan telah menerima data pemilih per TPS (Model A.0KPU) beserta seluruh dokumen pemutakhiran data pemilih telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian, menyerahkan data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan dokumen pemutakhiran data pemilih kepada masing-masing Pantarlih; dan melakukan koordinasi terakhir dengan Pantarlih mengenai SOP khususnya bagaimana melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftar pemilih baru, cara mengisi masing-masing formulir , dan tenggat waktu yang harus disele-

16

saikan, paling lambat 1 hari sebelum dilaksanakan verifikasi untuk mengecek kesiapan dan pemahaman Pantarlih. Pantarlih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu Pantarlih sangat penting perannya dalam proses penyusunan daftar pemilih. Karena strategisnya peran Pantarlih ini, baik dan buruknya DPT Pemilu 2014 sangat bergantung kepada kinerja Pantarlih di lapangan. Jika Pantarlih bekerja secara optimal dalam proses verikasi faktual, maka DPT Pemilu 2014 diharapkan akan jauh lebih akurat dan berkualitas. Sebelum melakukan verikasi petugas pantarlih harus memastikan beberapa hal berikut : 1. Menerima dan memeriksa seluruh dokumen dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan. 2. Mempelajari seluruh dokumen dan pastikan memahami fungsi dan kegunaan setiap formulir. 3. Membuat rencana kerja, seperti rute ataupun target kerja. B. Alur Kerja dan jadual Tahapan Pemutakhiran DPT Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut telah dilaksanakan mulai dari kegiatan tahapan pertama yaitu, penyerahan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta data WNI di luar negeri sampai dengan kegiatan tahapan ke-16 (enam belas), yaitu perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari tanggal 24 Agustus s/d 6 September 2013. Tahapan lengkap bisa dilihat dalam tabel di bawah. Tabel Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014

17

Sesuai dengan tahapan pada tabel di atas, KPU juga secara konsisten melakukan monitoring terhadap penyusunan DPS melalui aplikasi sidalih, monitoring dan supervisi secara sampling, melalui email dan voice terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Dengan Sidalih, KPU membantu PPS dan Pantarlih dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara. Dan selanjutnya hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang dikumpulkan untuk ditayangkan di website KPU dan tempat-tempat strategis sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 09 Tahun 2013.

18

C. Koordinasi Antarlembaga Dalam rangka menyediakan data pemilih pemilu 2014 lebih baik, KPU melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah, khususnya dengan Kemendagri dan Kemenlu. Dalam koordinasi tersebut, sebagiannya terjalin adanya MoU (Momerandum of Understanding) yang pada intinya secara bersama melakukan data sharing, format data, penyelesaian permasalahan kependudukan dan pemilih, serta Pokja bersama dan Help Desk. Bersama Kementerian Luar Negeri RI, misalnya, KPU menandatangani nota kesepahaman Nomor 13/KB/KPU/TAHUN/2012 dan Nomor 02/NK/ XII/2012/01 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2014 ditandatangani pada hari kamis, tanggal 6 Desember tahun 2012. Maksud Nota Kesepahaman antara KPU dan Kemenlu RI adalah: a. Mensukseskan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; dan b. Meningkatkan partisipasi Warga Negara Republik Indonesia dalam politik pada pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Adapun raung lingkup Nota Kesepahaman antara KPU dan Kemenlu RI meliputi: a.Pemilih luar negeri yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berdiam atau sedang berada di luar negeri pada saat diselenggarakannya Pemilu; dan b.Pemilu tahun 2014 bagi pemilih Luar Negeri untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta II meliputi Kotamadya Jakarta Pusat dan Luar Negeri serta Kotamadya Jakarta Selatan dengan alokasi 7 kursi dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. D. Bimbingan Teknis Secara berjenjang KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis untuk PPK, PPS dan Pantarlih. Bimbingan teknis berkaitan dengan tugas-tugas dan hal-hal teknis lainnya seperti : • pembagian wilayah kerja pemutakhiran; • dengan siapa saja koordinasi harus dilakukan; • formulir-formulir pemutakhiran dan tata-cara pengisiannya.

19

Bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS, kemudian PPK dan PPS melakukan pengarahan kepada Pantarlih. Sekitar tanggal 6-8 April 2013, KPU di berbagai jenjang melaksanan Bimtek dan Pelatihan Sidalih gelombang pertama kepada PPK sebanyak 6.994 orang, PPS sebanyak 8.153 orang, dan Pantarlih sebanyak 54.610 orang. Kemudian seminggu setelah itu pada tanggal 11-13 April 2013 (gelombang kedua) seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diundang ke Jakarta. Setelah melakukan pelatihan Bimtek DP4 dan Daftar Pemilih, kemudian diawal Mei, Pantarlih baru mulai melakukan proses coklit. E. Layanan Helpdesk KPU juga sudah memfasilitasi adanya helpdesk khusus untuk data pemilih, kemudian KPU juga menyiapkan aplikasi Sidalih yang membantu pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu 2014. Di KPU Pusat, layanan Helpdesk Senin-Sabtu: 08:00 -16:00, Minggu: 08:00 - 13:00, dengan Kontak Helpdesk No Telp: 021 3193 1527, 021 319 37223 No Fax: 021 315 6362, email: [email protected] F.Pemanfaatan Aplikasi Sidalih Dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, khususnya untuk menyediakan daftar pemilih, KPU memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berisi: 1. KPU dan KPU Kab/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan; 2.KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pe milih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); 3.Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan peraturan KPU. Makanya, sistem aplikasi ini adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer (aplikasi) yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses penutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sidalih yang diintegrasikan dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kemendagri untuk sinkronisasi DP4 dan menyusun serta memelihara data pemilih. Dengan optimalisasi TIK tersebut maka KPU dapat menghimpun daftar pemilih by name, bukan hanya rekapitulasi, dari KPU Kabupaten/ Kota secara real time. Selain itu, dengan Sidalih KPU dapat memonitor kemajuan penyusunan DPS,

20

DPSHP maupun DPT di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, fungsi utama Sidalih antara lain mencakup konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran, dan sosialisasi. Sidalih juga membantu proses pemutakhiran mulai dari analisis DP4, mengunggah DPT Pemilu terakhir, sinkronsiasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, distribusi data pemilih (Model A.KPU) ke seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan menyusun pemilih kedalam TPS (Model A.0 KPU). Selain fungsi tersebut di atas, SIDALIH juga membantu dalam mendata dan merekapitulasi jumlah badan penyelenggara pemilu ad-hoc (PPK dan PPS), serta mensosialisasikan DPS, DPSHP, dan DPT kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan Sidalih, KPU telah berhasil mendorong nilai-nilai: - Transparan, dengan memanfaatkan TIK KPU berupaya transparan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan - Melayani pemilih, Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/ Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU. - Partisipatif, dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, diharapkan partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi. Peserta Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaa Rekapitulasi DPT Nasional dihadiri KPU Provinsi dan Pimpinan Parpol di Gedung KPU Lantai 2 (22/10/2013). Foto Humas KPU.

21

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, Husni Kamil Manik (Ketua), Juri Ardiantoro, Sigit Pamungkas dan Arif Budiman (Anggota), memaparkan sambutan Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (22/1/2013). Foto Humas KPU.

Bab IV

Pelaksanaan

22

D

A. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ata Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan kumpulan data penduduk warga negara Indonesia yang dipakai sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Berkas DP4 barulah sekedar data, belum menjadi daftar sehingga nama-nama yang terdaftar di dalamnya masih berupa kumpulan data yang perlu dilakukan updating oleh Kemendagri untuk keperluan persoalan pemilu. Data DP4 dikumpulkan oleh pemerintah daerah dari kabupaten atau kota yang berdasarkan dari KTP. Selain dari data KTP, pengolahanDP4 juga berdasarkan informasi NIK setiap keluarga. Untuk memaksimalkan akurasi DP4, maka Pemerintah melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi dan pembersihan data kependudukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu : melalui SIAK Online dilanjutkan dengan pengintegrasian dengan hasil perekaman e-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, data pemilih harus diserahkan kepada KPU paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan suara, yakni pada tanggal 9 April 2014. KPU telah menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7 Februari 2013. Jumlah pemilih yang tercakup dalam DP4 sebanyak 190.412.094 orang yang terdiri dari 95.971.913 orang laki-laki dan 94.440.181 perempuan. Semuanya sudah mempunyai NIK sesuai dengan standar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dengan tingkat akurasi 99,30 % dan 136.020.095 jiwa diantaranya telah melakukan perekaman eKTP dengan tingkat akurasi 100 %. Kemenlu juga telah menyerahkan data agregat WNI yang berada di luar negeri berjumlah 4.694.484 jiwa. Seluruh WNI itu tersebar di 167 wilayah negara rangkapan KBRI. Dari data tersebut, pihak KBRI mencatat jumlah WNI terbesar berada di Malaysia, yaitu 1.259.972 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil, yakni satu WNI, tercatat di Marshall Island (wilayah rangkapan KBRI Manila) dan Guinea Bissau (wilayah rangkapan KBRI Dakar). Sementara di Mali, Siera Leone, Guinea Conakry (wilayah rangkapan KBRI Dakar) dan Albania (wilayah rangkapan KBRI Sofia) tidak tercatat keberadaan WNI. B. Sinkronisasi Data DP4 dan DPSHP KPU DP4 yang telah diterima oleh KPU dilaksanakan sinkronisasi antara Tim Teknis KPU dan Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi permasalahan distribusi pemilih dan kode wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil pemekaran di daerah. Langkah awal penyandingan data, KPU melakukan penghapusan data ganda K1, KPU Kabupaten/kota/KIP Aceh menindaklanjuti pembersihan data ganda K1 ini

23

dengan membuat Berita Acara (BA) perbaikan DPT dan menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik tingkat Kabupaten/ Kota, wajib bagi KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh untuk melengkapi data pemilih yang masih nihil. Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 2013 KPU menerima update DP4 hasil klarifikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu, KPU melakukan pencermatan dan penelitian DP4 dengan DPT. Selain itu, DP4 yang diterima oleh KPU dalam pemutakhirannya harus memperhatikan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota. Pemahaman terhadap memperhatikan DPT tersebut adalah menyandingkan DP4 dengan DPT Pemilu dan/atau Pemilukada tersebut, dengan tujuan data DPT yang belum tercantum dalam DP4 ditambahkan ke dalam DP4 atau nama lain sebelum didistribusikan ke daerah untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) yang dituangkan di dalam Model A-KPU. Kementerian Dalam Negeri juga membantu KPU dalam rangka memaksimalkan akurasidata pemilih yakni terkait dengan penyandingan DPSHP dengan DP4, akan tetapi Kemendagri disamping membantu KPU untuk menyandingkan DPSHP dengan DP4, juga membantu melengkapi elemen data DPSHP yang belum lengkap, dimana syarat data pemilih paling sedikit memuat : NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat. Berdasarkan analisa data dan fakta-fakta yang ada, Kemendagri menyimpulkan dari 190,4 juta DP4, 30 juta tidak masuk dalam DPSHP, dan dari 181 juta DPSHP, 20,3 juta diantaranya tidak ada di DP4. C. Tahapan Pencocokan dan Penelitian Tahapan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan oleh Pantarlih atau Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Tahapan coklit ini telah berlangsung hingga 9 Juni 2013. Dalam proses coklit ini, Pantarlih akan mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih. Dimana data pemilih ini merupakan data hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. Pantarlih pertama kali harus melakukan pengecekan data pemilih terlebih dahulu ke rumah ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat apakah adakah perubahan data terbaru di wilayahnya, apakah ada warga yang pindah, pendatang, meninggal, pensiun atau pun penambahan KK, memeriksa setiap KK apakan benar berdomisili di area tersebut; alamat, warga yang tidak dikenal dan data pemilih yang kemungkinan ganda. Dalam bekerja, Pantarlih akan dibekali Model A0-KPU atau Data Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/

24

Kota Tahun 2014 per TPS dengan maksimal jumlah pemilih sebanyak 500 orang. Seluruh nama dalam Model A0-KPU ini wajib didatangi dan didata oleh Pantarlih TPS bersangkutan. Pendataan mencakup kebenaran data dan penyesuaian dengan syaratsyarat menjadi pemilih Pemilu. Selain itu, Pantarlih juga diberi Model AA1-KPU atau stiker penanda telah dicoklit, dimana stiker ini wajib ditempel di depan rumah warga per KK. Model AA2-KPU atau formulir tanda bukti pencoklitan dan Model AA-KPU atau formulir untuk mencatat data pemilih baru yang belum ada dalam Model A0-KPU. Setelah melakukan pengecekan awal dengan ketua RT/RW kemudian pantarlih melakukan pengecekan secara detail kerumah-rumah dan lakukan wawancara langsung. Menanyakan kepada kepala keluarga atau yang mewakili mengenai identitas atau dokumen resmi setiap anggota keluarganya yang terdaftar pada daftar pemilih, memeriksa apakah data yang tertulis sudah benar. Nama, nomer KTP, KK, alamat, dan seterusnya. Kemudian, bertanya apakah ada anggota keluarga yang belum terdaftar, apakah ada anggota keluarga yang terdaftar meninggal, pindah, pensiun, TNI/ POLRI, cacat, gangguan jiwa. Kemudian mendaftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun ketika hari pemilu tiba, anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah, jika belum terdaftar dalam Model A.0-KPU. Selesai mendata satu rumah, kemudian pantarlih mengisi formulir tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KPU), menyerahkan copy dari tanda bukti tersebut yang telah ditanda tangani oleh pantarlih dan kepala keluarga atau perwakilannya dan simpan bukti aslinya. Lalu mengisi stiker telah terdaftar ( Model A.A.2-KPU) dan tempelkan di area yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding depan rumah dan sebagainya). Satu stiker untuk satu Kepala Keluarga (KK). Tempelkan stiker kosong pada rumah penghuni yang tidak bisa ditemui. Pantarlih mendatangi semua warga termasuk pendatang dan penghuni pemukiman liar atau penghuni di apartemen, rumah kontrakan, rumah susun dan lain-lain bekerja sama dengan lingkungan masing-masing dan/atau pengelola bangunan. Menanyakan identitas atau dokumen resmi yang ada pada penghuni. Mendaftarkan penghuni yang ingin menggunakan hak pilihnya ditempat tersebut. Tidak memasukkan peng-

25

huni yang ingin menggunakan hak pilihnya ditempat asal ke dalam daftar pemilih. Setelah semua warga dalam daerah kerja telah terdata dengan baik, pantarlih meminta pengesahan tanda tangan dan/ atau stempel dari ketua RT/RW. KPU menurunkan 550.483 orang pantarlih untuk coklit atas data pemilih yang disediakan oleh pemerintah. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh pantarlih akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan DPS. PPS memiliki waktu satu bulan (dari tanggal 10 Juni sampai 9 Juli 2013) untuk melakukan penyusunan DPS. Selanjutnya dilakukan penetapan DPS pada tanggal 10 Juli 2013 dan diumumkan ke publik dari tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. KPU Kabupaten/Kota melalui PPK kemudian menyerahkan DPS kepada partai politik di tingkat kecamatan. D. Penyusunan DPS Selesai coklit pada tanggal 10 Juni 2013, maka data yang telah diverifikasi kemudian diinput oleh PPK maupun KPU Kabupaten/Kota, dan sebulan kemudian tanggal 10 Juli tersebut jadilah DPS. Kemudian KPU mengumumkan DPS Nasional sebanyak 177.257.048 jiwa. Sementara itu DPS Luar Negeri pada 130 kantor perwakilan yang telah diumumkan pada tanggal 10 s/d 24 Juni 2013 adalah sebanyak 2.160.253 jiwa, tersebar di luar negeri. Setelah itu, KPU memberi kesempatan masyarakat untuk mencermati DPS, dan menunggu masukan dan tanggapan masyarakat mulai tanggal 11 Juli 2013 s/d 1 Agustus 2013. Masyarakat yang namanya tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan data yang ada di DPS dapat mengisi formulir A.A.-KPU dan menyerahkan kembali kepada PPS. Masyarakat diminta proaktif mencermati DPS yang diumumkan di kantor desa/kelurahan. Mengingat, KPU menginginkan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota tanggal 7 sampai 13 September 2013 benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, anomali, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari. KPU juga meluncurkan DPS secara online. Fasilitas ini disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek keberadaan dirinya dalam DPS. Masyarakat

26

dapat membuka portal kpu www.kpu.go.id. Di dalamnya ada menu DPS Pemilu 2014. Masyarakat tinggal masukkan nama dan alamat sesuai KTP. Setelah itu akan muncul nama, tempat lahir, jenis kelamin dan lokasi TPS. DPS online merupakan ikhtiar KPU untuk menyosialisasikan DPS secara massif kepada pemilih sehingga daftar pemilih semakin berkualitas. Sikap proaktif mencermati DPS juga harus ditunjukkan pengurus partai politik di tingkat kecamatan untuk mencermati dan meneliti satu per satu DPS tersebut. KPU Kabupaten/Kota akan menyerahkan softcopy DPS kepada pengurus parpol di tingkat kecamatan. Parpol dipersilahkan untuk mencermati, menelaah dan mengkritisi. Pada saat yang bersamaan, KPU Provinsi untuk mengoptimalkan fungsi supervisi, monitoring, dan koordinasi terhadap penetapan DPS tersebut. KPU juga melakukan rekap secara nasional dalam tahapan pemilu sebagai evaluasi kerja penyelenggara dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih mulai dari KPU Provinsi sampai ke pantarlih. Setelah pemberian masukan dan tanggapan dari masyarakat, petugas setiap jenjangnya akan melakukan koreksi jika memang benar masih terdapat masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS atau ada data yang tidak akurat dalam DPS. Hasil koreksian tersebut lalu kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat. Perbaikan dan penyusunan DPS dilakukan sejak tanggal 2 sampai 15 Agustus 2013. Hasil perbaikan itu kembali diumumkan ke publik untuk dimintai masukan dan tanggapan. Jika masih ada yang belum terdaftar akan kembali diakomodir. Hasil perbaikan tersebutlah yang akan diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten/Kota. E. Penetapan DPSHP KPU menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada tanggal 16 Agustus 2013 dan diumumkan selama 17 s.d 23 Agustus 2013. Y a n g menetapkan dan mengumumkan DPSHP adalah PPS. DPSHP wajib diumumkan di tempat-tempat strategis, yaitu di kantor PPS dan di kantor/balai pertemuan RW atau tempat umum lainnya yang mudah dijangkau masyarakat. Pengurus parpol dan Bawaslu/Panwaslu dapat memperoleh salinan DPSHP dalam CD dengan format PDF yang terkunci. KPU telah melakukan analisis terhadap data pemilih yang terdapat di dalam DPSHP yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota. Jumlah pemilih DPSHP yang dilakukan analisis adalah 181.139.037 pemilih (lihat Tabel Rekapitulasi DPSHP Sidalih). KPU juga melakukan penyandingan DPSHP dengan DP4, dengan tujuan untuk mengecek tambahan data pemilih (belum tercatat, Anggota TNI/Polri yang pensiun) melalui pemutakhiran data tidak menimbulkan data ganda baru, serta mengetahui data

27

penduduk yang sudah tercantum dalam DP4 tetapi dicoret/dihilangkan dengan alasan sudah meninggal atau pindah domisili ke tempat lain atau menjadi Anggota TNI/Polri. Tabel Rekapitulasi DPSHP Sidalih

28

Grafik Perbandingan Data Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPSHP

Grafik Penyandingan Rekapitulasi DP4, DPS dan DPSHP Berdasarkan Pulau

29

Grafik 5 Provinsi dengan Data Pemilih Terbesar

Mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pengumuman DPSHP dari tanggal 17 s/d 23 Agustus 2013, formatnya akan tetap sama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat. Dalam DPSHP, petugas diminta melengkapi dan memperbaiki validitas data seperti jenis kelamin yang masih kosong atau salah, tanggal lahir yang masih kosong, status perkawinan yang masing kosong, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam daftar dan data ganda. Keterangan tentang status disabilitas juga harus diisi untuk memudahkan KPU mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan alat bantu yang akan disediakan bagi penyandang disabilitas di setiap TPS. Terkait adanya DPSHP yang belum dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan masih berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik, hal itu sangat tergantung dengan perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab KPU melakukan sinkronisasi data dengan DPT Pemilu terakhir dan verifikasi faktual ke lapangan berdasarkan DP4 yang diserahkan pemerintah. Kualitas daftar pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU tetapi juga

30

pemerintah, partai politik dan masyarakat secara umum. Karenanya pengumuman DPSHP yang telah dilakukan di kantor desa/kelurahan dan melalui website data. kpu.go.id menjadi sarana bagi publik untuk melakukan koreksi jika ada data yang diragukan akurasinya. KPU telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada publik untuk mengkritisi saat DPS menuju DPSHP. Tanggapan masyarakat itu kemudian diakomodir di dalam DPSHP yang ditetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 16 Agustus 2013. DPSHP tersebut telah diumumkan lagi ke publik selama tujuh hari dari tanggal 17 s/d 23 Agustus 2013. Setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat, DPSHP tersebut akan diperbaiki dari tanggal 24 Agustus s/d 6 September 2013. KPU Kabupaten/Kota menerima DPSHP akhir dari PPS pada tanggal 7 s/d 10 September 2013. KPU telah merilis DPSHP melalui website KPU (www.kpu.go.id dan http:// data.kpu.go.id/dpshp.php). DPSHP tersebut merupakan hasil koreksi terhadap DPS dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat. Saat ini, masyarakat dapat mengecek DPSHP secara online, selain pengecekan secara manual melalui pengumuman yang disampaikan di kantor desa dan kelurahan. Kami sudah merilis DPSHP melalui website KPU. Masyarakat diberi kesempatan seluasluasnya untuk mengecek lagi statusnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum terdaftar segera melapor ke PPS setempat. Sejak Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menuntaskan proses verifikasi faktual terhadap data pemilih, posisi penyelenggara Pemilu tidak lagi bersifat aktif. Tetapi masyarakat-lah yang diharapkan untuk aktif melakukan pengecekan terhadap setiap informasi tahapan Pemilu yang disampaikan penyelenggara Pemilu.

31

Anggota KPU Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumas, Ida Budhiati, Husni Kamil Manik (Ketua), Ferry Kurnia Rizkiansyah, Arif Budiman (Anggota) Sekjen KPU Arif Rahman Hakim (samping kanan) memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Gd. KPU (22/10/2013). Foto Humas KPU.

Bab V

Penetapan Hasil

32

P

A. Penundaan Penetapan DPT roses penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota didahului dengan tahapan kegiatan penyerahan DPSHP akhir kepada KPU Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh PPS melalui PPK. Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota merupakan proses tahapan kegiatan yang amat penting dan strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. KPU berharap bahwa DPT yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 13 September 2013. Namun, ini tidak berarti dapat menghapus keseluruhan data ganda dan pemilih belum cukup umur dan melengkapi informasi data pemilih yang masih kosong. Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk terus membersihkan DPT dari data ganda maupun data pemilih yang belum cukup umur pasca penetapan DPT. Hal ini disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui Surat Edaran KPU No. 619/KPU/IX/2013 tentang Teknis Pleno Penetapan DPT. Bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT, KPU akan mendaftar mereka ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 bahwa DPK ini akan ditetapkan oleh KPU Provinsi 7 hari sebelum pemungutan suara. Namun, berdasarkan hasil RDP dengan Komisi II DPR, penetapan DPT tingkat Kab/Kota yang semula dijadualkan pada tanggal 13 September 2013, ditunda menjadi 13 Oktober 2013. Demikian pula dengan penetapan Rekapitulasi DPT tingkat nasional, yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 Oktober 2013, kemudian ditunda selama 2 pekan menjadi 4 November 2013. Komisi II meminta KPU untuk menyandingkan DPS sampai akhir, dan DP4 dari Kemendagri. Disitulah muncul masalah-masalah, masih banyak NIKnya yang salah diantaranya NIKnya yang 0 itu ada sekitar puluhan juta, ada berbagai masalah diantaranya NIK nya kosong, namanya kosong, tanggal lahir kosong dan lain sebagainya. B.Rapat Pleno Penetepan DPT 4 November 2013 Pada Rapat Pleno penetapan rekapitulasi nasional, tanggal 4 November 2013, Kemendagri berpendapat agar penetapan ditunda selama 2 pekan untuk melengkapi

33

informasi NIK dalam DPT, dan Bawaslu berpendapat agar perbaikan DPT dilakukan selama 30 hari sejak 4 November 2013. Hasil rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPT elah ditetapkan oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor 913/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Jumlah pemilih dalam negeri yang ditetapkan adalah 186.612.255 orang, sedangkan jumlah pemilih luar negeri adalah 2.010.280 orang. Dengan demikian total pemilih yang terdaftar di DPT adalah 186.622.535 pemilih yang tersebar di 33 provinsi, 497 kab/kota, 6.980 kecamatan, 81.034 desa/kelurahan, dan 545.788 TPS, serta 2.010.280 pemilih di luar negeri tersebar di 130 kota dan 873 TPSLN. Penetapan DPT tanggal 4 November 2013 tersebut masih menyisakan sekitar 10,4 juta pemilih yang memiliki informasi NIK invalid atau NIK yang tidak sesuai dengan standar pemerintah. Atas persoalan ini, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menyelesaikan selama 30 hari terhitung sejak 4 November 2013 hingga tanggal 4 Desember 2013. Penetapan DPT dengan mengakomodir 10,4 juta data yang elemen datanya belum lengkap merupakan langkah untuk menyelamatkan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undangundang. Pada tanggal 5 November 2013 KPU menyatakan bahwa data bermasalah tinggal 7 juta karena NIK sudah ditemukan oleh Sidalih. PDIP menemukan 17 juta data bermasalah dalam DPT, ada 13.503 TPS, 424 desa/kelurahan dan 14 kecamatan yang “hilang”. Kemudian, Gerindra menemukan 3,7 juta data pemilih bermasalah dalam DPT. C.Upaya KPU Memperbaiki DPT Dalam melakukan perbaikan DPT sampai dengan 30 hari sejak 4 November 2013, KPU berupaya memperbaiki dengan cara meminta NIK kepada Kemendagri. KPU juga melakukan pemeriksaan ulang DPT di lapangan. Kemendagri melakukan koordinasi dengan jajaran Pemda untuk membantu KPU dalam perbaikan DPT terutama untuk melengkapi NIK. Termasuk pula partisipasi aktif Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap perbaikan DPT. Pengawasan dilakukan dengan metode mengawasi langsung KPU Kab/Kota dalam perbaikan DPT di lapangan. Data yang digunakan Bawaslu dalam pengawasan perbaikan DPT adalah data 10,4 juta dari KPU dan data yang dimiliki Bawaslu hasil temuan pengawasan di lapangan. Berikut adalah upaya KPU dalam rangka perbaikan DPT setelah 4 November 2013 :

34

1.Menerbitkan Surat Edaran Menanggapi rekomendasi Bawaslu dan dengan semangat penyempurnaan DPT,KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 756/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Perbaikan NIK Invalid. Selanjutnya, KPU mendistribusikan 10,4 juta NIK Invalid kepada KPU Kabupaten/Kota dan memerintahkan KPU Ka bupaten/Kota dengan dibantu PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid di seluruh Indonesia. Dalam Surat Edaran tersebut, juga dilampirkan rencana kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan verikasi ulang pemilih dengan NIK invalid Dengan berbekal daftar pemilih dengan NIK invalid, PPS mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah pada tanggal 11 s/d 19 Desember 2013. KPU juga menjadualkan untuk melakukan monitoring dan supervisi atas NIK invalid secara langsung ke lapangan, ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. Tahap I, KPU melakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat. b. Tahap II, KPU bersama dengan Pimpinan Komisi II DPR RI, Kementrian Dalam Negeri, dan Bawaslu melakukan supervise dan monitoring atas perbaikan NIK Invalid di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Supervisi dan monitoring ini dilaksanakan pada tanggal 24 s.d November 2013. Dari monitoring dan supervisi oleh KPU dai 9 Provinsi tersebut, terlihat PPK dan PPS memiliki komitmen untuk menuntaskan permasalahan pemilik NIK invalid tersebut. Meski terkendala dengan kesulitan dan keterbatasan anggaran untuk melakukan verifikasi ulang, para petugas KPU di tingkat Kabupaten/Kota menjalankan tugasnya secara penuh tanggung jawab terciptanya daftar pemilih yang berkualitas. KPU sangat menyakini bahwa pemilih dengan NIK invalid tersebut tidak/ bukan pemilih fiktif seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Bahkan dari verifikasi ini, KPU optimis 60-65% NIK invalid dapat diperbaiki. Sedangkan sisanya, 35-40% dari NIK invalid tersebut, sulit untuk diperbaiki karena beberapa alasan. Berdasarkan hasil monitoring, pemilih dengan NIK yang sulit untuk diperbaiki disebabkan karena: 1. Pemilih yang berada di Lapas/Rutan. KPU sulita untuk mendapatkan NIK mereka karena pemilih tidak membawa dokumen kependudukan. Manajemen Lapas/Rutan juga tidak mampu memberikan informasi NIK pada saat dilakukan verifikasi. Jumlah pemilih di Lapas/Rutan ini diperkirakan kurang lebih

35

5-7% dari pemilih dengan NIK invalid. 2. Pemilih pemula yang belum memiliki KTP yang sedang belajar, baik di pesantren, asrama mahasiswa, maupun seminar dan lain-lain diluar kota. Jumlah pemilih yang seperti ini kira-kira 3-5% dari pemilih NIK invalid. 3. Pemilih yang tidak memiliki identitas penduduk. Temuan KPU di lapangan tidak sedikit WNI yang sudah memiliki hak pilih belum memiliki identitas kependudukan sama sekali, baik KTP maupun Kartu Keluarga (KK). Mayoritas pemilih ini ditemukan di wilayah ‘grey area”. Jumlah pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan ini diperkirakan jumlahnya kurang lebih 10% dari NIK invalid. 4. Pemilih dengan KTP/KK Lama dan NIK invalid sejak awal. Hasil verifikasi ulang yang dilakukan KPU ditemukan tidak sedikit pemilih yang masih menggunakan KTP/KK model lama, dimana NIK didalamnya belum memenuhi standard nasional. Selain itu, ditemukan pula sejumlah pemilih dengan NIK invalid yang tertera di KTP/KK pemilih, bahkan di e-KTP sekalipun ditemukan NIK dengan 4 digit di belakang 0 semua. Jumlah pemilih dengan KTP/KK lama dan NIK invalid sejak awal diperkirakan jumlahnya kurang lebih 10% dari NIK invalid. 5. Pemilih yang sulit ditemui. Dalam proses verifikasi ulang terhadap pemilih dengan NIK invalid tersebut, ternyata tidak sedikit pemilih tersebut tidak dapat ditemui petugas KPU karena mereka sedang merantau atau melaut dalam kurun waktu cukup lama. KPU sulit mendapatkan NIK mereka karena KTP dan KK tidak ditinggal di rumah. Diperkirakan pemilih yang tidak dapat ditemui KPU karena tidak berada di rumah kurang lebih 5% dari NIK invalid. Untuk memastikan keberadaan pemilih keberadaan pemilih tersebut di atas, KPU membuat Berita Acara (BA) yang dtandatangani oleh petugas (PPS) dan pemilih atau petugas RT/RW atau kepala lapas bagi pemilih di lapas. Dengan demikian jika terdapat pihak-pihak yang mempermaslahkan pemilih ini KPU memiliki bukti hukumnya.

36

Dalam proses verifikasi di lapangan, selain memastikan DPT Pemilu 2014 lebih berkualitas, KPU juga melakukan penghapusan kepada pemilih dalam DPT, baik pemilih dengan NIK invalid maupun NIK valid yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, anggota TNI/POLRI, belum cukup umur dan belum menikah, tidak dikenali/fiktif, pindah domisili, dan ganda. Dapat kami laporkan pula bahwa sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu, ditetapkan jadwal kegiatan perbaikan NIK invalid an DPT seperti yang tertuang dalam Surat Edaran sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Pada tanggal 29-30 November 2013, seluruh KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka dengan kegiatan utamanya adalah Pembuatan Berita Acara (BA) Perbaikan NIK Invalid dan Perbaikan lainnya. Selanjutnya, jadwal kegiatan serupa dilaksanakan di KPU Provinsi yaitu dari 1-2 Desember 2013. Hasil sementaran rekapitulasi di tingkat Provinsi yang telah masuk ke KPU sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 pukul 17 . 30 WIB yang kami catat adalah di 8 Provinsi, yaitu provinsi. Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Bali. Data yang kami terima tersebut juga masih belum lengkap, karena beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi tersebut belum semuanya melaporkan kepada KPU Provinsi. Sedangkan provinsi lainnya belum masuk, karena jadwal rekapitulasi di tingkat provinsi masih berlangsung sampai dengan tanggal 2 Desember 2013. Adapun data rekapitulasi ke-8 (delapan) provinsi dari perkembangan perbaikan data pemilih NIK invalid sebagai berikut:

36

2. Koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri Melalui Surat KPU Nomor. 715/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. KPU koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dalam rangka menelusuri NIK invalid Tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut, pada hari kamis, 28 November 2013, KPU telah menerima Data Perbaikan Hasil Penyandingan DPT terhadap DP4 dan Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejumlah 6.313.721 orang. Data tersebut menurut informasi berasalh dari menemukan dari 10,4 juta orang NIK invalid. 3. Melakukan Analisis Temuan dan Laporan Partai Politik Pada tanggal 4 November 2013, PDI Perjuangan menyerahkan berkas ke KPU. Berkas tersebut adalah data pemilih yang memiliki NIK ganda. Selain itu, pada tanggal 19 November 2013. Partai Gerindra juga menyerahkan berkas ke KPU. Berkas tersebut adalah temuan akan adanya data ganda yang berjumlah sekitar 3,7 juta pemilih. KPU menerima dengan baik segala macam bentuk temuan data dari Partai peserta Pemilu dan menanggapinya dengan positif. KPU melakukan analisis terhadap data yang disampaikan oleh PDIP dan Partai Gerindra, baik dengan cara melakukan verifikasi dilapangan maupun melakukan perbaikan atau analisis melalui sistem yang ada pada kami. Khususnya mengenai surat dari Partai Gerindra, telah kami beri penjelasan melalui surat kami Nomor. 812/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Jawaban Nota Protes (Somasi) Partai Gerindra. Dengan segala upaya dan proses yang telah dilaksanakan oleh KPU, KPU meyakini bahwa DPT Pemilu 2014 akan jauh lebih baik dari sisi komprehensivitas, keakurasian, dan keterkinian data, sebab semua WNI yang telah memiliki hak pilih terakomodir daylam DPT, semua WNI yang tidak berhak menjadi pemilih akan dikeluarkan dalam DPT, semua WNI yang tidak berhak menjadi pemilih akan dikeluarkan dari DPT, dan informasi pemilih yang terkandung di dalamnya adalah benar dan valid. D.Rapat Pleno Perbaikan DPT 4 Desember 2013 Pada rapat Pleno 4 Desember 2013, KPU menyampaikan : - Jumlah pemilih 186.172.508 - Juml pemilih Laki-Laki 93.217.439 - Juml Pemilih Perempuan 92.955.069 - Juml PPK 6980 - Juml PPS 81.093 - Jumlah TPS 545.764

37

- NIK Invalid 4.244.686 - Rincian Perbaikan Nov –Des2013

Sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu, KPU diminta melakukan perbaikan DPT secara terus menerus sampai dengan 14 hari menjelang pemungutan suara, yaitu tanggal 26 Maret 2014. Setelah Rapat Pleno Perbaikan DPT tanggal 4 Desember 2014, KPU memiliki pekerjaan yang tidak ringan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan DPT yang telah ditetapkan pada rapat Pleno KPU sebelumnya yaitu 4 November 2014. Perbaikan-perbaikan dalam rangka menyempurnakan DPT yang dilakukan oleh KPU antara lain

38

melingkupi: 1. Melengkapi data pemilih yang belum lengkap, seperti misalnya nama pe milih, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, 2. Memperbaiki NIK invalid 3. Memvalidasi pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain karena; - Meninggal Dunia - TNI/Polri - Tidak Dikenal - Pindah Domisili - Pemilih Ganda - Belum cukup umur dan belum kawin E. Rakor DPT Januari 2014 Pada tanggal 22-24 Januari 2014, KPU melaksanakan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Jakarta. Hasil rakor Pemutakhiran Data Pemilih tersebut : - Jumlah pemilih 185.813.540 -Jumlah pemilih Laki-Laki - Jumlah Pemilih Perempuan - Jumlah PPK 6980 - Jumlah PPS 81.093 - Jumlah TPS 545.764 - NIK Invalid 2.067.793 Dengan demikian rincian perbaikan bulan Desember –Januari 2014 bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :

39

F. SK KPU No 240 Hingga tanggal 15 Februari 2014 KPU terus melakukan perbaikan dengan rincian : - Jumlah pemilih 185.822.507 - Juml pemilih Laki-Laki 93.056.196 - Juml Pemilih Perempuan 92.766.299 - Juml PPK 6980 - Juml PPS 81.132 - Jumlah TPS 545.791 - NIK Invalid 2.067.793 - terjadi penambahan 8.967 pemilih Akibatnya, pada tanggal 15 Februari 2014, KPU telah mengeluarkan SK KPU No 240 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Pemilu per Daerah Pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014. Dengan dasar inilah KPU akan mendistribusikan surat suara ke TPS-TPS di seluruh Indonesia. Meski KPU telah mengeluarkan SK No 240 tahun 2014, Proses perbaikan DPT, khususnya perbaikan NIK dan validasi pemilih yang tidak memenuhi syarat terus dilakukan oleh jajaran KPU. Namun, proses validasi terhadap pemilih yang TMS tersebut tidak lagi mengurangi jumlah rekapitulasi pemilih tingkat TPS maupun nasional. Kendati tidak mengurangi rekapitulasi DPT yang telah ditetapkan, pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut telah di-

40

beri tanda coretan (---------) pada pemilih yang tidak memenuhi syarat dan terdapat keterangan alasan TMS di dalam DPT. Tabel Rekap Perbaikan Nov –Feb 2014

41

G. Rapat Pleno Perbaikan DPT 25 Maret 2014 Sehari sebelum Rapat Pleno 25 Maret 2014, KPU melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi. Dari rapat koordinasi dengan KPU Provinsi ini kami mendengarkan laporan dan masukan dari KPU Provinsi terkait proses perbaikan DPT dan penyusunan DPK. Terdapat permohonan dan tuntutan dari beberapa KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh KPU Provinsi untuk memasukan beberapa pemilih ke dalam DPT. KPU Kabupaten/Kota mendapatkan laporan dan menemukan sejumlah pemilih yang jumlahnya relatif besar dan terkonsentrasi dalam 1 titik tempat. Pemilih-pemilih tersebut terdapat di Lapas (Klungkung, Bali), daerah transmigran baru (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan NTB), serta daerah perkebunan (Kalimantan Tengah). Memang dengan UU No 8 Tahun 2012 pemilih tersebut dapat didaftar di DPK maupun DPTb bagi yang telah terdaftar di tempat asal. Namun dengan jumlah pemilih yang terkonsentrasi dalam satu tempat sangat sulit bagi KPU untuk dimasukkan ke DPK maupun DPKTb, selain jarak dengan TPS terdekat sangat jauh, ketersediaan surat suara bagi mereka dikhawatirkan tidak mencukupi karena jumlah surat suara di TPS adalah sesuai pemilih DPT ditambah 2%. Bila digambarkan hasil kerja KPU dalam kurun waktu hampir 3 bulan untuk memperbaiki dan menyempurnakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, tampak dalam tabel di bawah ini : 4 November 2013

42

24 November 2015

Dari sisi jumlah pemilih, DPT selama kurun waktu bulan November 2013 sampai dengan 15 Februari 2014 telah mengalami pengurangan jumlah pemilih 789.748 pemilih. Pengurangan pemilih tersebut disebabkan karena pemilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Terkait dengan perbaikan NIK invalid, KPU telah bekerja secara maksimal dan dengan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, meski sampai dengan hari ini pemilih dengan NIK invalid di dalam DPT belum bisa bersih secara total. KPU bersama Kementerian Dalam Negeri telah berhasil memperbaiki NIK invalid secara signifikan. Pada bulan Desember 2013, pemilih NIK invalid adalah sebanyak 3,3 juta pemilih, maka pada 25 Maret 2014 ini jumlah pemilih NIK invalid di DPT tinggal tersisa 124.814 ribu pemilih, dan KPU yakin angka ini akan terus berkurang. Hal ini tentu saja berkat kerja keras Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjend Adminduk dan Disdukcapil di daerah yang telah membantu KPU memperbaiki NIK secara optimal. Selain juga kerja keras tanpa lelah KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota, PPK dan PPS, serta operator Sidalih yang bekerja siang dan malam demi tercapainya DPT yang lebih berkualitas. KPU berpandangan bahwa, meskipun DPT ini diperbaiki secara terus menerus sampai dengan 14 hari sebelum pemungutan suara, seperti rekomendasi Bawaslu, harus ada satu titik point dimana jumlah DPT ini harus pasti mengenai jumlahnya. Hal ini sangat penting bagi KPU, dimana jumlah DPT tersebut dijadikan patokan untuk menentukan produksi dan distribusi logistik pemilu, khususnya surat suara dan salinan DPT (SDPT). KPU tidak bisa menunggu perbaikan DPT sampai dengan 14 hari sebelum pemilu, karena pencetakan, penyortiran, dan distribusi surat suara tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan pemungutan suara, 9 April 2014. Setelah terbitnya SK 240, mulai dari 16 Feb – 24 Maret 2014, perbaikan DPT meliputi : • Meninggal Dunia : 108.540 • TNI/Polri : 661 • Belum Cukup Umur : 635 • Tidak Dikenal : 13.099 • Pindah Domisili : 41. 541 • Pemilih Ganda : 37.870 • Jumlah Pemilih TMS : 202.346 • Pemilih TMS tidak mengurangi rekap DPT, karena nama mereka masih di DPT dengan tanda ARSIRAN dan Keterangan TMS Selama kurun waktu antara 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2014, KPU telah melakukan validasi terhadap 202.280 pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang terdiri dari;

43

1. Meninggal dunia : 108.540 2. TNI/Polri : 661 3. Tidak dikenal : 13.099 4. Pindah Domisili : 41.541 5. Pemilih Ganda : 37.870 6. Belum Cukup Umur : 635 Perbaikan NIK

Perbaikan Data Pemilih

44

Pemilih TMS sebanyak 202.280 pemilih tersebut tidak dikeluarkan dari DPT, namun nama-nama mereka telah dicoret dengan kolom keterangan TMS. Dengan demikian KPPS tidak akan menyampaikan kartu undangan memilih (Model C.6KPU) kepada pemilih-pemilih tersebut. Pada hari Senin, 17 Maret 2014 yang lalu, KPU mengundang Tim Teknis Partai Politik peserta pemilu, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah workshop untuk membedah dan memberikan masukan terhadap DPT yang telah diperbaiki KPU pada bulan Februari 2014. Dari pertemuan tersebut terdapat koreksi dan masukan perbaikan DPT baik dari Bawaslu maupun Tim Teknis Partai Politik. Masukan serta temuan dari Bawaslu dan Tim Teknis Partai Politik terkait dengan penggunaan NIK lebih dari 1 pemilih. KPU telah berupaya dengan keras untuk memperbaiki NIK yang digunakan lebih dari 1 data pemilih. Sebagai contoh temuan masukan dari Bawaslu yang disampaikan kepada KPU pada tanggal 17 Maret 2014 di TPS 10, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dimana 1 NIK digunakan oleh kurang lebih 200 pemilih. Menanggapi temuan ini KPU Kota Pekalongan secara cepat memperbaiki data tersebut dan kami bisa memperlihatkan bukti adanya perbaikan. Mohon operator untuk membuka portal KPU Kota Pekalongan dan check DPT TPS 10, Kel Podosugih, Kec Pekalongan Barat. Masukan dan temuan lainnya dari Parpol khususnya PDI.Perjuangan dan Gerindra terkait dengan penggunaan NIK lebih dari 1 pemilih, KPU telah melakukan up dates/perbaikan terhadap NIK yang digunakan oleh lebih dari 1 pemilih. Melalui sistem KPU telah memperbaiki kurang lebih 2,8 juta NIK yang digunakan lebih dari 1 pemilih, sehingga NIK tersebut tidak lagi digunakan oleh lebih dari satu pemilih. Sisanya, KPU telah mendistribusikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dicek kebenaranya atas NIK yang digunakan lebih dari 1 orang tersebut. KPU Kabupaten/ Kota dibantu PPK dan PPS akan mengecek siapa pemilih sah dari NIK tersebut, dan mencoret salah satunya jika data tersebut ganda. Setelah penetapan DPT pada 25 Maret 2014 pun, KPU masih memiliki alat kontrol untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dapat menggunakan hak pilihnya. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS yang akan menyelenggarakan pemungutan suara. Mereka tentu sangat mengetahui siapa saja yang menjadi pemilih di TPS tersebut. Jadi kecil kemungkinan akan ada satu pemilih yang mencoblos dua kali. Proses pindah TPS bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak dapat menggunakan pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar juga diatur secara ketat. Mereka akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan syarat menunjukkan bukti identitas diri dan bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

45

Tabel Rekapitulasi Terakhir DPT Plus DPK (Sidalih)

46

47

48

Anggota Komisi II menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaa Rekapitulasi DPT Nasional dihadiri KPU Provinsi dan Pimpinan Parpol di Gedung KPU Lantai 2 (22/10/2013). Foto Humas KPU.

Bab VI

Permasalahan dan Penyelesaian

49

S

A. Masalah Perkembangan Data Wilayah esuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor: 55/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu Anggta DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, jumlah Badan Penyelenggara PPK sebanyak 6.994 dan PPS sebanyak 81.253, serta Pantarlih sebanyak 549.610. Data dalam Surat Keputusan tersebut khususnya untuk jumlah PPK dan PPS mengacu pada jumlah dan kode data wilayah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen. Pemerintahan Umum. Namun, dalam perkembangan jumlah Desa di daerah, secara faktual khususnya pada beberapa Desa terdapat sejumlah Desa sudah terpisah dari Desa induk ataupun berpindah ke wilayah Kecamatan lain, namun Desa tersebut belum terdaftar. Akibatnya, permasalahan pemekaran wilayah administrasi Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah merupakan akar masalah dari adanya perbedaan jumlah Data wilayah dari Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen. Pemerintahan Umum dengan kondisi faktual di daerah. Meskipun Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan moratorium pemekaran wilayah untuk Kecamatan dan Desa tetapi pada kenyataannya pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa masih terjadi. Terkait dengan permasalahan pemekaran wilayah, maka KPU mengambil langkah tindak lanjut penyelesainnya yang diperlukan diantaranya melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Koordinasi KPU, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan secara intensif melalui Tim Teknis KPU dan Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri. B. Pengumpulan Data Pemilih di Luar Negeri Dalam rangka pengumpulan data pemilih dan verifikasi di luar negeri, KPU menginventarisir sejumlah permasalahan, diantaranya : 1) Tingginya mobilitas WNI 2) Lapor Diri WNI masih bersifat himbauan dan tidak ada sanksi untuk yang mengabaikan 3) Kebiasaan/budaya Negara Setempat terkait “kebebasan” bergerak WNI/TKI 4) Informasi WNI masuk/keluar negara akreditasi adalah wewenang pejabat imigrasi Negara Setempat 5) Keengganan WNI melaporkan diri karena “ketidakperdulian” dan lain sebaagainya 6) Tingginya biaya pengiriman petugas untuk verifikasi data Untuk mengatasi hal tersebut, dalam rangka pemutakhiran luar negeri, KPU terus berkoordinasi dengan Kemenlu dan KBRI setempat, serta memberikan ruang kebebasan PPLN untuk mencari cara atau metode pemutakhiran yang lebih sesuai

50

dengan kondisi di luar negeri seperti menghubungi Pemilih melalui telepon, mengirim surat kepada Pemilih melalui pos, mengirim surat elektronik (e-mail) kepada Pemilih, mengumpulkan Pemilih di Kantor Perwakilan RI, mengumumkan data Pemilih di laman Kedutaan Besar RI untuk mendapatkan masukan dari pemilih, atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. C. Data Ganda dan NIK Invalid Dalam menyusun DPT yang berkualitas, sejumlah tantangan pembersihan data dihadapi oleh KPU, salah satunya adalah tantangan terhadap pembersihan data ganda K1, yaitu data ganda yang memiliki kesamaan pada Nama, NIK, dan Tempat Tanggal Lahir. Beberapa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan bahwa cara pembersihan data ganda akan lebih valid jika dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sendiri. KPU telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan agenda melakukan rekapitulasi penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Namun dalam rapat pleno tersebut diputuskan bahwa rekapitulasi penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2013 tingkat nasional ditunda sampai dengan tanggal 4 November 2013. Tujuannya adalah agar KPU memiliki waktu untuk lebih mencermati dan mengakuratkan data pemilih. KPU menginventarisir sejumlah faktor yang menyebabkan NIK invalid adalah: 1) Masih ada penduduk yang belum/tidak memiliki identitas kependudukan. Biasanya mereka ini adalah penduduk yang tinggal di lahan illegal/konflik, pemilih pemula (mahasiswa/pelajar) yang belum memiliki KTP, dan pemilih yang tinggal di pengungsian. 2) Masih terdapat pemilih yang menggunakan KTP lama (bukan e-KTP) yang memiliki NIK berdigit kurang dari 16 angka. 3) Terjadi human error, dan 4) Adanya kelemahan pada sistem excel. Terkait dengan NIK invalid KPU telah mengirimkan 2 (dua) file kepada seluruh operator Sidalih se-Indonesia, yakni File pertama adalah data NIK invalid yang ada di dalam DPT dan sudah ditemukan padanannya di DP4. NIK yang sudah ditemukan tersebut sudah diperbaiki secara langsung oleh KPU melalui aplikasi Sidalih. File kedua adalah data NIK invalid yang tidak/belum ditemukan padanannya di DP4. KPU mendorong KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan berusaha semaksimalkan mungkin memperbaiki NIK invalid tersebut dari dokumen yang dimiliki oleh KPU Kab/ Kota ( DP4, Model A.0 dan Model A.A KPU) atau bekerjasama dengan Disdukcapil setempat. Setelah dilakukan penyisiran kembali, data-data NIK yang invalid itu kemudian dipisahkan datanya, hingga tersisa yang invalid sebesar 3,1 juta dari 10, 4 juta. Belakangan, hingga pleno 25 Maret 2014, NIK invalid tersisa 124.814.

51

KPU Provinsi seluruh Indonesia menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaa Rekapitulasi DPT Nasional dihadiri KPU Provinsi dan Pimpinan Parpol di Gedung KPU Lantai 2 (22/10/2013). Foto Humas KPU.

Bab VII

Penutup

52

A. Kesimpulan

B

erdasarkan pemaparan dari Bab I s.d VIyang menguraikan bagaiamana proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu 2014, sejak persiapan pelaksanaan hingga penetapannya, maka KPU menyimpulkan beberapa hal penting dari tahapan pemilu tersebut : 1. KPU berhasil menghimpun data pemilih dari seluruh Indonesia by name dan by address, di mana hal ini tidak pernah dapat dilakukan pada pemilu sebelumnya . Selain itu, KPU juga berhasil membangun data base pemilih yang dapat diakses oleh masyarakat secara online baik ketika masih berstatus DPS, DPSHP dan DPT. 2.Dalam hal pemutakhiran data pemilih KPU menggunakan sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang bisa bisa konsolidasi, distribusi dan publikasi data, sekaligus secara online bisa mengumumkan DPS, DPSHP dan DPT , kemudian menyandingan DPSHP dengan DP4. Terkait kerja pemutakhiran tersebut, tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data pemilih. Melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan, verifikasi ulang terhadap DPT yang elemen datanya belum lengkap, diselaraskan dengan koordinasi KPU dengan Disdukcapil di setiap KPU Provinsi se Indonesia menyanyikan Lagu Indonesia Raya pada jenjang untuk melengkapi acara Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan DPT di ruang sidang KPU DPT yang elemen datanya (22/10/2013). Foto Humas KPU. belum lengkap. 3. Hingga jelang pemilu 9 April 2014 lalu, jumlah DPT sebanyak 185.877.936 dan DPK 909.331. Jumlah Pemilih DPT dan DPK menjadi 186.787.267. Angka ini merupakan hasil h kerja keras KPU di semua tingkatan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sejak perbaikan dari Rapat Pleno Bulan November-Desember 2013, dengan pemilih NIK invalid sebanyak 3,3 juta pemilih, hingga tiga bulan kemudian pada Rapat Pleno 25 Maret 2014 ini jumlah pemilih NIK invalid di DPT tinggal tersisa 124.814 ribu pemilih. 4. Bagi pemilih diluar DPT dan DPTB, dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau pasport dengan syarat emilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai

53

dengan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor. Namun, dengan terlebih dulu mendaftarkan diri pada KPPS. Hanya saja, mereka baru bisa menggunakan hak pilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir. B. Rekomendasi Atas empat poin kesimpulan tersebut, maka KPU merasa perlu untuk merekomendasikan perbaikan proses penyelenggaran tahapan pemilu masa mendatang, khususnya dalam tahapan daftar pemilih tetap Pemilu. Ada dua rekomendasi penting : 1. Rekomendasi kebijakan. Berdasarkan masukan para pakar pemilu, untuk mengakhiri kisruh DPT jelang pemilu ada baiknya melakukan pemisahan antara rezim pendaftaran kependudukan dengan rezim pendaftaran dan pemeliharaan daftar pemilih. KPU dari pusat hingga daerah sebagai penyelenggara pemilu sebaiknya menjalankan rezim Pendaftaran dan Pemeliharaan Daftar Pemilih yang membangun sistem data pemilih yang terintegrasi, up to date, diperbaiki sepanjang waktu atau continuous voter registration systems. Hal ini tentu saja nantinya akan bermanfaat bagi kepentingan pemilu nasional dan juga pemilukada. 2. Rekomendasi pemangku kepentingan. Peningkatan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, media, dan peserta Pemilu dalam pemutakhiran data pemlih. Upaya peningkatan peran dan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, partai politik dalam pemutakhiran data pemilih secara khusus.

54

55