BUPATI LUWU TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dalam rangka membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar
Negara
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Nomor 5679);
Negara
Republik
Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); dan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten/Kota. 13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
BAB II ASAS Pasal 2 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. Efisiensi; d. Efektifitas; e. Pembagian habis tugas; f. Rentang kendali; g. Tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas. BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3 (1) Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas e. Badan; dan f. Kecamatan (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah, Tipe A; 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tipe C; 3. Inspektorat, Tipe A; 4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A; 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A; 6. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dan Kebudayaan, Tipe A; 7. Dinas Kesehatan, Tipe A 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A; 9. Dinas Pertanian, Tipe A; 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Tipe A; 11. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Tipe A; 12. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A;
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Tipe B; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B; Dinas Sosial, Tipe B; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B; Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe B; Dinas Perhubungan, Tipe B; Dinas Pendidikan, Tipe B; Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe B; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe B; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe A; Dinas Pangan, Tipe C; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A; Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah, Tipe A; Badan Pendapatan Daerah, Tipe B; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Tipe C; Kecamatan Burau, Tipe A; Kecamatan Wotu, Tipe A; Kecamatan Mangkutana, tipe A; Kecamatan Tomoni, Tipe A; Kecamatan Tomoni Timur, Tipe A; Kecamatan Kalaena, Tipe A; Kecamatan Angkona, Tipe A; Kecamatan Malili, Tipe A; Kecamatan Wasuponda, Tipe A; Kecamatan Towuti, Tipe A; Kecamatan Nuha, Tipe A; Pasal 4
(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. (2) Kelurahan terdiri dari: a. Kelurahan Malili Kecamatan Malili; b. Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni; c. Kelurahan Magani Kecamatan Nuha. Pasal 5 Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Pasal 6 (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf. (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretrais DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota; c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten. Pasal 8 (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur. (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9 (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: b. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2) Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 4) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB V KECAMATAN Pasal 11
(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; b. mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. mengordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; e. mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan saran pelayanan umum; f. mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangan. (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan. Pasal 12 (1) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam : a. melaksanakan kegitan pemerintahan kelurahan; b. melakukan pemberdayaan masyarakat; c. melaksanakan pelayanan masyarakat; d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum; e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan umum; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBENTUKAN UPT Pasal 13 (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
b. unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil; dan (3) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (4) Selain unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah dan bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layan yang bekerja secara professional. (5) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB VII SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Paragraf 1 Sekretariat Daerah Pasal 14 (1) Sekretariat Daerah tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pasal 15 (1) Sekretariat Daerah tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pasal 16 (1) Sekretariat Daerah tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Paragraf 2 Sekretariat DPRD Pasal 17 (1) Sekretariat DPRD tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (3) Sekretariat DPRD tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (5) Sekretariat DPRD tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (dua) subbagian. Paragraf 3 Inspektorat Pasal 18 (1) Inspektorat tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Inspektorat tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (5) Inspektorat tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu. (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian. Pasal 19 Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan. Paragraf 4 Dinas Daerah Pasal 20 (1) Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Pasal 21 (1) Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Pasal 22 (1) Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Paragraf 5 Badan Daerah Pasal 23 (1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Pasal 24 (1) Badan Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Pasal 25 (1) Badan Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Pasal 26 (1) Unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. (2) Unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. (3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit. BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN Pasal 27 (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Sekretaris DPRD, inspektur, asisten, kepala dinas, kepala badan, dan staf ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. (4) Kepala Bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan structural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5) Lurah, kepala subbagian pada secretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon Iva atau jabatan pengawas. (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. (7) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan. (8) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk rumah sakit dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 28 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan peraturan daerah ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. BAB X STAF AHLI Pasal 29 1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. 2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris daerah. 3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. 4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya. 5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 (1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
(2) Peraturan Daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja hubungan kerja rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat menunggu peraturan atau petunjuk teknis berikutnya. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 (1) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8) serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. (2) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, bencana, rumah sakit dan puskesmas tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Pada saat Peraturan Dearah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. Ditetapkan di Malili pada tanggal BUPATI LUWU TIMUR,
MUH. THORIG HUSLER Diundangkan di Malili pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
BAHRI SULI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR
