BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS,

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS, Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur dana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUDUS.

TENTANG

ALOKASI

DANA

DESA

DI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah gubernur Jawa Tengah. 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Bupati adalah Bupati Kudus. 4. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus. 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14. 15.

16.

17.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat Desa. Pasal 3 Tujuan diberikannya ADD kepada pemerintah desa adalah: a. sumber penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. salah satu sumber untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

4 1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di masyarakat; 2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa; 3. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan/atau 8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pasal 4 Sasaran ADD adalah: a. terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan Desa dalam rangka mendukung pembiayaan pelaksanaan semua urusan yang menjadi kewenangannya; b. terbangunnya kinerja Pemerintahan Desa yang mampu melaksanakan semua urusan yang menjadi kewenangannya menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Pasal 5 Prinsip-prinsip ADD adalah sebagai berikut: a. pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa; b. ADD merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa; c. ADD wajib dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; dan d. seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. BAB III PENGALOKASIAN ADD Pasal 6 Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

5 BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN ADD Pasal 7 (1) Penghitungan besaran penerimaan ADD untuk setiap desa berdasarkan asas-asas: a. asas merata, yaitu besarnya ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimal (ADM); dan b. asas adil, yaitu besarnya ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Proporsional (ADP). (2) Besarnya perbandingan antara Alokasi Dana Minimal (ADM) dan Alokasi Dana Proporsional (ADP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi Dana Minimal (ADM) sebesar 60% (enam puluh persen) dan Alokasi Dana Proporsional (ADP) sebesar 40% (empat puluh persen) dari ADD. Pasal 8 Besarnya Alokasi Dana Proporsional (ADP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditentukan oleh angka bobot masing-masing variabel, sebagai berikut: No.

VARIABEL

1. Jumlah penduduk (jumlah penduduk per desa) 2. Angka kemiskinan (jumlah rumah tangga miskin per desa) 3. Luas wilayah (luas wilayah per desa) 4. Tingkat kesulitan geografis (jarak desa ke kabupaten dalam km) JUMLAH

ANGKA BOBOT 0,300 0,250 0,270 0,180 1,000

Pasal 9 Besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V TATA CARA PENCAIRAN ADD Pasal 10 (1) Permohonan pencairan ADD dilakukan oleh Kepala Desa setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan. (2) ADD digunakan untuk membiayai: a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; b. tunjangan dan operasional BPD; dan c. urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

6 Bagian Kesatu Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 11 (1) Pencairan dana untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan setiap bulan sesuai dengan alokasi penghasilan tetap aparat pemerintah desa yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. surat Permohonan Pencairan Dana dari Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah melalui Camat sebanyak 5 (lima) rangkap masing-masing dilampiri dengan: 1. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyampaikan pertanggungjawaban; 2. surat pernyataan Kepala Desa bahwa aparat pemerintah desa yang menerima penghasilan masih aktif bekerja dan tidak diberhentikan atau habis masa kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. surat rekomendasi Camat; 4. daftar penerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 5. foto copy rekening giro Desa. b. kuitansi sejumlah 6 (enam) rangkap terdiri dari: 1. bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap (dengan ketentuan salah satu kuitansi bermaterai dimaksud telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel); dan 2. tidak bermaterai sebanyak 4 (empat) rangkap yang telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel. c. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap; dan d. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa tahun berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap. (3) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Camat, dengan ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan ke Pemerintah Desa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi. b. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa se Kecamatan untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah. (4) Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah setelah menerima permohonan pencairan dana dari Camat selanjutnya melakukan verifikasi ulang, dengan ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan kepada Camat untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.

7 b. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah mengajukan proses pencairan dana kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. (5) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah memproses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. (6) Dalam hal Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah ke rekening giro desa yang berada di Bank Jateng Cabang Kudus, maka Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Camat untuk segera mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus. (7) Surat permohonan pencairan dana kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebanyak 4 (empat) rangkap ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat dan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah. Bagian Kedua Pencairan Dana di Luar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 12 (1) Pencairan dana untuk membiayai tunjangan dan operasional BPD dan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dalam 2 (dua) tahap. (2) Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Tahap Kesatu, sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan setelah APBDesa ditetapkan; dan b. Tahap Kedua, sebesar 50% (lima puluh persen), setelah melaporkan realisasi penggunaan dana Tahap Kesatu. (3) Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana Tahap Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah sebanyak 5 (lima) rangkap masing-masing dilampiri dengan: 1. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyampaikan pertanggungjawaban; 2. surat rekomendasi Camat; 3. rencana penggunaan dana (RPD); dan 4. foto copy rekening giro Desa. b. kuitansi sejumlah 6 (enam) rangkap terdiri dari: 1. bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap (dengan ketentuan salah satu kuitansi bermaterai dimaksud telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel); dan

8 2. tidak bermaterai sebanyak 4 (empat) rangkap yang telah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel. c. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap; dan d. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa tahun berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap. (4) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Camat, dengan ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan ke Pemerintah Desa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi. b. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Camat membuat daftar rekapitulasi permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah. (5) Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah setelah menerima permohonan pencairan dana dari Camat selanjutnya melakukan verifikasi ulang, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, berkas permohonan dikembalikan kepada Camat untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi. b. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah mengajukan proses pencairan dana kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. (6) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah memproses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima pengajuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b. (7) Dalam hal Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah ke rekening giro desa yang berada di Bank Jateng Cabang Kudus, maka Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Camat untuk segera mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus. (8) Surat permohonan pencairan dana kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 4 (empat) rangkap ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat dan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah. Pasal 13 Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dan huruf b, yang dilengkapi dengan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada akhir bulan sebelum pengajuan.

9 Pasal 14 (1) Pencairan dana ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening giro desa yang berada di Bank Jateng Cabang Kudus sesuai permohonan yang diajukan, untuk selanjutnya harus dimasukkan ke rekening kas desa. (2) Dalam hal Jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penandatanganan dokumen permohonan pencairan dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan operasional BPD yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI PENGGUNAAN ADD Pasal 16 Penggunaan ADD harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang APBDesa. Pasal 17 ADD dilarang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 18 (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. (2) Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap, sah dan memenuhi kebenaran formal dan material. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat verifikasi dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa. (4) Bendahara Desa wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, memungut dan menyetorkan seluruh pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10 (5) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Kepala Desa mempertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.

pengelolaan

ADD

Pasal 19 (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap semester tahun anggaran berjalan. (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Camat kepada Bupati. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN Pasal 20 (1) Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan APBDesa agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Kecamatan yang dibentuk oleh Camat dan Tim Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a. kegiatan yang didanai sesuai dengan APBDesa; b. realisasi keuangan sesuai target; c. meningkatnya penerima manfaat; d. meningkatnya swadaya masyarakat; e. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan f. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa. Pasal 21 Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan sejak perencanaan sampai dengan evaluasi melalui: a. pemeriksaan rutin tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten; b. pengawasan dan pembinaan pengelolaan ADD oleh Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. pengawasan langsung oleh BPD dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11 BAB IX SANKSI Pasal 22 (1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Bagi Desa yang tidak membuat dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, atau Desa yang tidak melengkapi persyaratan pencairan atau Desa yang dianggap bermasalah, maka Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah atas usul Camat dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak merekomendasikan pencairan atau penundaan pencairan dana. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dalam hal terdapat pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya. Pasal 24 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 29 Desember 2014 BUPATI KUDUS, ttd MUSTHOFA Diundangkan di Kudus pada tanggal 30 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd NOOR YASIN BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 23