BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;
c.
bahwa pengaturan retribusi sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan pengaturan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-22.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-313.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Than 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;
20.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
21.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
-422.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Istilah dan Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.
Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.
Sekretaris Kotabaru.
5.
Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk/ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
-56.
Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
7.
Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
8.
Direktur adalah Direktur RSUD Kotabaru.
9.
Pola Tarif adalah merupakan dasar perhitungan menetapkan besaran tarif layanan rumah sakit.
untuk
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. 11. Besaran Tarif Layanan adalah total tarif per unit layanan yang dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost). 12. Biaya Satuan (unit cost) adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/jenis layanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. 13. Jasa Sarana adalah imbalan hasil yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas serta pemanfaatan bahan, yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan. 14. Jasa Pelayanan adalah imbalan hasil yang diterima rumah sakit atas pelayanan yang telah diterima oleh pasien atau pelanggan lainnya. 15. Akomodasi adalah penggunaan ruangan dan fasilitas di ruang perawatan termasuk makanan dan minuman pasien. 16. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka penegakan diagnosis, perawatan, penunjang pelayanan dan pengobatan pasien Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1)
Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur/memberi acuan bagi rumah sakit dalam menyusun besaran tarif layanan.
(2)
Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah agar rumah sakit memperoleh rumusan besaran tarif layanan yang tepat yang memenuhi unsur-unsur pertimbangan menjamin kontinuitas pelayanan dan pengembangan pelayanan, fungsi sosial rumah sakit, kompetisi yang sehat dan azas gotong royong.
-6Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi kebijakan tentang tarif layanan, identifikasi pelayanan yang dikenakan tarif layanan, komponen tarif layanan, pola perhitungan tarif layanan, serta pendapatan dan pengelolaan pendapatan rumah sakit. BAB II KEBIJAKAN TARIF LAYANAN Pasal 4 (1)
Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab bersama dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(2)
Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di rumah sakit dikenakan tarif layanan.
(3)
Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna layanan atas penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit dengan perhitungan biaya setara biaya satuan (unit cost).
(4)
Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan: a.
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
b.
harus mempertimbangkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.
harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan dan, kompetisi yang sehat. Pasal 5
(1)
Kelas ruang perawatan di rumah sakit yang membedakan akomodasi ruangan terdiri atas : a. kelas 3; b. kelas 2; c. kelas 1; d. kelas khusus; dan e. kelas Paviliun.
(2)
Direktur menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas ruang rawat berdasarkan kelas-kelas perawatan.
(3)
Proporsi tempat tidur perawatan kelas 3 sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
-7Pasal 6 Perhitungan tarif pelayanan dengan besaran yang ditetapkan sesuai jenis, sifat atau klasifikasi tindakan/pelayanan dan tidak memperhitungkan lagi berdasarkan kelas akomodasi ruang perawatan atau disebut sebagai pelayanan non kelas yaitu untuk pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik. Pasal 7 (1)
Tarif pelayanan dan lain-lain untuk golongan masyarakat yang pembayaran tarif layanan dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada atau ditetapkan tersendiri berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.
(2)
Tarif pelayanan untuk peserta Badan Pelaksana Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS-BK), dan peserta Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3)
Apabila pihak penjamin tertentu telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih berlaku, yang di dalamnya mencakup ruang lingkup kerjasama di bidang pelayanan kesehatan/pengobatan, maka naskah perjanjian kerjasama dimaksud merupakan payung kerjasama secara umum.
(4)
Kerangka acuan teknis kerjasama pelayanan kesehatan/pengobatan akan dirumuskan lebih lanjut antara rumah sakit dengan pihak penjamin, dengan tetap mengacu kepada naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak penjamin. Pasal 8
(1)
Besaran tarif pelayanan diusulkan Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)
Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pasal 9
(1)
Direktur berwenang membebaskan tarif pelayanan.
(2)
Petunjuk pelaksanaan mengenai pembebasan tarif pelayanan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.
-8BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF Bagian Kesatu Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pasal 10 (1)
Kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit adalah mengacu kepada Standar Pelayanan Minimum yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2)
Kegiatan pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
(3)
Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penerimaan pasien, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat darurat.
(4)
Penerimaan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tempat penerimaan pasien rumah sakit, baik tujuan rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, maupun untuk tujuan lainnya.
(5)
Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi/pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap, meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
(6)
Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi/pemeriksaan, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur, meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif dan rawat rehabilitasi.
(7)
Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
(8)
Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis.
(9)
Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis yaitu dokter dan dokter gigi.
(10) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah seluruh pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat atau bidan di tempat pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, kamar operasi dan tempat pelayanan/tindakan lainnya.
-9(11) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan penunjang pelayanan dalam rangka rehabilitasi dan penyembuhan pasien. (12) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Direktur. Paragraf 1 Penerimaan Pasien Pasal 11 (1)
Pelayanan penerimaan pasien merupakan pelayanan pendaftaran dan administrasi pasien sebelum mendapatkan pelayanan rumah sakit yang dilaksanakan di Loket Penerimaan Pasien sebagai bagian dari Unit Rekam Medis Rumah Sakit.
(2)
Pelayanan penerimaan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemeriksaan dokumen persyaratan berobat; dan b. pemberkasan dan pengelolaan rekam medis. Paragraf 2 Pelayanan Rawat Inap Pasal 12
(1)
Pelayanan rawat inap terdiri atas : a.
rawat siang hari (day care);
b.
rawat sehari (one day care);
c.
rawat intensif;
d.
perawatan di kamar operasi (pre-post; dan RR)
e.
perawatan di kamar bersalin; dan
f.
perawatan di kamar observasi IGD; dan
g.
perawatan di kamar tindakan lainnya.
(2)
Rawat siang hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan/kebidanan, rehabilitasi, hemodialisa atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.
(3)
Rawat sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan/kebidanan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
- 10 Paragraf 3 Pelayanan Medis Pasal 13 (1)
Pelayanan medis diselenggarakan di tempat pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat darurat.
(2)
Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a.
pemeriksaan dan konsultasi;
b.
visite dan konsultasi;
c.
tindakan medis; dan
d.
persalinan.
(3)
Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
(4)
Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
(5)
Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dibagi berdasarkan klasifikasi yang meliputi :
(6)
a.
tindakan medis ringan;
b.
tindakan medis sedang;
c.
tindakan medis berat;
d.
tindakan medis canggih; dan
e.
tindakan medis khusus.
Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah terdiri dari : a. persalinan normal; b. persalinan patologis; c.
kuretase; dan
d. pelayanan bayi baru lahir. (7)
Berdasarkan sifatnya pelayanan medis dibedakan menjadi : a. terencana adalah pelayanan medis yang karena keadaan pasiennya tidak memerlukan tindakan segera; dan b. segera (cito) adalah pelayanan medis yang dikarenakan keadaan pasien harus segera dilakukan.
(8)
Tindakan medis tertentu di beberapa tempat pelayanan dapat dilakukan secara pelimpahan wewenang dan kolaborasi dengan tenaga lain secara khusus perawat/bidan.
- 11 (9)
Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pelimpahan tugas secara tertulis oleh dokter penanggungjawab kepada perawat/bidan sesuai dengan kompetensinya.
(10) Pelayanan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pelayanan yang dalam pelaksanaannya melalui kerjasama lintas profesi. (11) Direktur menetapkan ketentuan pelimpahan wewenang dan pelayanan kolaborasi. Paragraf 4 Pelayanan Keperawatan/Kebidanan Pasal 14 (1)
Jenis pelayanan keperawatan/kebidanan meliputi : a.
pengkajian keperawatan/kebidanan;
b.
asuhan keperawatan/kebidanan;
c.
tindakan keperawatan/kebidanan; dan
d.
konsultasi keperawatan/kebidanan.
(2)
Pengkajian keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang pasien dalam rangka penegakan diagnosis keperawatan, kekuatan pasien dan rencana yang efektif dalam perawatan pasien.
(3)
Asuhan keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut :
(4)
(5)
a.
asuhan keperawatan dasar;
b.
asuhan keperawatan parsial;
c.
asuhan keperawatan total; dan
d.
asuhan keperawatan intensif.
Tindakan keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan rencana tindakan yang dikerjakan oleh perawat/bidan agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal, meliputi : a.
tindakan keperawatan mandiri; dan
b.
tindakan keperawatan kolaborasi.
Konsultasi keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah konsultasi perawat primer atau perawat asosiasi kepada konselor keperawatan dalam ranah penanganan pelayanan keperawatan klien.
- 12 Paragraf 5 Pelayanan Penunjang Medik Pasal 15 Jenis pelayanan penunjang medis meliputi : a. pelayanan laboratorium; b. pelayanan radiologi; c.
pelayanan farmasi;
d. pelayanan rehabilitasi medis; e.
pelayanan hemodialisa;
f.
pelayanan gizi;
g.
pelayanan transfusi darah dan bank darah plus;
h. pelayanan laundry; i.
pelayanan sterilisasi;
j.
pemulasaraan jenazah;
k. pelayanan ambulance; dan l.
pelayanan pemeriksaan kesehatan; Pasal 16
Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas : a. pemeriksaan patologi klinik; b. pemeriksaan patologi anatomi; dan c.
pemeriksaan mikrobiologi klinik. Pasal 17
Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas : a. pemeriksaan radio diagnostik; b. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan c.
pemeriksaan diagnostik khusus. Pasal 18
(1)
Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas pelayanan farmasi klinis dan pelayanan farmasi non klinis.
- 13 (2)
(3)
Pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.
dispensing;
b.
asuhan kefarmasian;
c.
pelayanan informasi obat; dan
d.
konseling obat.
Pelayanan farmasi non klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu proses yang merupakan siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan. Pasal 19
(1)
Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik.
(2)
Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a.
fisioterapi;
b.
terapi okupasional;
c.
terapi wicara; dan
d.
ortotik/prostetik. Pasal 20
(1)
Pelayanan hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah pelayanan di Instalasi Hemodialisa merupakan pelayanan cuci darah pasien gagal ginjal berdasarkan indikasi medis.
(2)
Pelayanan hemodialisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk day care terdiri atas : a.
tindakan hemodialisa; dan
b.
asuhan keperawatan. Pasal 21
(1)
Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f adalah pelayanan di Instalasi Gizi merupakan pelayanan oleh tenaga gizi dalam bentuk asuhan (konseling) gizi dan pengadaan dan penyelenggaraan makanan pasien di ruang rawat inap.
- 14 (2)
Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a.
pengadaan dan penyelenggaraan makanan
b.
distribusi makanan; dan
c.
asuhan gizi. Pasal 22
(1)
Pelayanan transfusi darah dan bank darah plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g merupakan pelayanan transfusi darah yang diselenggarakan oleh Instalasi Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS).
(2)
Pelayanan transfusi darah dan bank darah plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a.
seleksi donor darah
b.
serologi dan crossmatch;
c.
pengaktapan;
d.
penyimpanan darah donor; dan
e.
distribusi darah donor. Pasal 23
(1)
Pelayanan loundry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h merupakan pelayanan dalam pengelolaan linen rumah sakit yang diselenggarakan Instalasi Loundry.
(2)
Pelayanan loundry terdiri atas : a.
pengelolaan linen bekas pakai yang meliputi : pemilahan, dekontaminasi, pencucian, penyeterikaan; dan
b.
distribusi kepada pasien rawat inap. Pasal 24
(1)
Pelayanan sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i merupakan pelayanan yang bertanggungjawab terhadap suplai alat/bahan kesehatan steril yang diselenggarakan di Instalasi Sterilisasi.
(2) Pelayanan sterilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. pengelolaan alat/bahan bekas pakai; dan b. sterilisasi.
- 15 Pasal 25 (1)
Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j adalah pelayanan pemulasaraan jenazah baik yang berasal dari rumah sakit maupun jenazah dari luar rumah sakit yang diselenggarakan di Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
(2)
Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. perawatan jenazah; b. penyimpanan jenazah; c. bedah mayat; d. konservasi (pengawetan) jenazah; dan e. pelayanan medico legal. Pasal 26
(1)
Pelayanan ambulansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan, mobilisasi jenazah dan pelayanan rujukan pasien.
(2)
Pelayanan ambulansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a.
ambulansi rujukan;
b.
ambulansi kegawatdaruratan medik (118); dan
c.
ambulansi jenazah (mobil jenazah). Pasal 27
(1)
Pelayanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l adalah pemeriksaan kondisi kesehatan atas permintaan tertulis oleh seseorang atau badan hukum, melalui pemeriksaan dan atau penunjang medik dengan hasil yang dinyatakan dalam surat keterangan.
(2)
Pelayanan pemeriksaan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.
pemeriksaan sederhana; dan
b.
pemeriksaan standar.
- 16 Pasal 28 Bagi warga Negara Asing dikenakan tarif layanan sebesar dua kali dari tarif yang berlaku. Bagian Kedua Kegiatan Non Pelayanan Pasal 29 (1)
Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas : a. pendidikan dan pelatihan; b. penelitian; c. kerjasama bantuan alat dan tenaga kesehatan; d. konsultasi dan narasumber; dan e. kegiatan penunjang lainnya.
(2)
Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, konsultasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
(3)
Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan, termasuk permintaan data, dokumen atau referensi lainnya.
(4)
Kegiatan kerjasama bantuan pemakaian alat dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan kegiatan pihak lain dengan pinjam pakai alat kesehatan atau tenaga kesehatan tertentu.
(5)
Kegiatan konsultasi dan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan konsultasi dan narasumber oleh pegawai rumakh sakit kepada orang/pihak lain, dalam hal manajemen pelayanan kesehatan rumah sakit dan pelayanan kedokteran.
(6)
Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, pemasaran, promosi dan kerjasama operasional (KSO).
(7)
Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan non pelayanan diatur oleh Direktur.
(8)
Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- 17 BAB IV KOMPONEN TARIF Pasal 30 (1)
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)
Obat-obatan dan bahan non medis lainnya, tidak termasuk dalam komponen tarif rumah sakit, tetapi dibayar terpisah oleh pasien (pasien bukan peserta BPJS-BK).
(3)
Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana termasuk BAKHP, bahan lain, sarana atau fasilitas lainnya, yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
(4)
Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan rumah sakit kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
(5)
Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga penunjang medis, dan jasa tenaga kesehatan lainnya.
(6)
Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.
(7)
Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jasa seluruh tenaga perawat/bidan yang melakukan tindakan dan/atau asuhan keperawatan/ kebidanan.
(8)
Jasa penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jasa seluruh tenaga penunjang medis yang melakukan pelayanan penunjang medis.
(9)
Jasa tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jasa seluruh tenaga pelayanan disamping jenis tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).
- 18 Pasal 31 Tarif pelayanan kegiatan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V POLA PERHITUNGAN TARIF Pasal 32 (1)
Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan rumah sakit.
(2)
Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan activity based costing yaitu menghitung biaya satuan per tindakan, yang merupakan bagian dari akuntansi murni.
(3)
Rumus menghitung besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan biaya satuan (unit cost) dengan pengembangan layanan rumah sakit.
(4)
Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil perhitungan biaya BAKHP, inflasi biaya BAKHP, jasa pelayanan dan beban rumah sakit.
(5)
Pengembangan layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan penambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya satuan.
(6)
Biaya BAKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan total biaya pembelian.
(7)
Inflasi biaya BAKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan perkiraan besar inflasi 10% (sepuluh persen).
(8)
Beban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perhitungan rata-rata beban rumah sakit untuk setiap tindakan pelayanan.
BAB VI PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT Pasal 33 (1)
Pendapatan Rumah Sakit berasal dari pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
usaha
kegiatan
(2)
Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- 19 (3)
Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, parkir, sewa, jasa lembaga keuangan, dan kegiatan lainnya.
(4)
Penggunaan jasa pelayanan diperuntukkan bagi petugas pemberi pelayanan langsung, tidak langsung dan untuk pengembangan rumah sakit. Pasal 34
Seluruh penerimaan/pendapatan dari sumber manapun yang sah di rumah sakit, wajib disetor dan dicatat kepada bendahara penerimaan rumah sakit. Pasal 35 Pendapatan Rumah Sakit dikelola langsung untuk membiayai belanja Rumah Sakit sesuai dengan RBA. Pasal 36 Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan Rumah Sakit meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 (1)
Penggunaan pendapatan yang diperoleh dari layanan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas komponen jasa sarana (biaya operasional rumah sakit) dan jasa pelayanan.
(2)
Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur dengan proporsi sebagai berikut : a. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan b. biaya operasional, biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen).
(3)
Proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdistribusikan secara proporsional pada seluruh instalasi/unit pelayanan yang dikenakan tarif layanan.
(4)
Penetapan proporsi komponen tarif (jasa sarana dan pelayanan) berdasarkan pertimbangan keberlangsungan operasional pelayanan rumah sakit.
(5)
Proporsi masing-masing komponen tarif ditiap instalasi/unit pelayanan ditetapkan oleh Direktur.
- 20 BAB VII PENYESUAIAN TARIF Pasal 38 (1)
Tarif layanan rumah sakit dapat dilakukan penyesuaian dan pemutahiran sesuai kebutuhan baik untuk tujuan menjamin kontinuitas pelayanan dan pengembangan layanan serta pertimbangan lainnya.
(2)
Penyesuaian tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh bagian tarif.
(3)
Penyesuaian tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)
Penyesuaian Bupati.
tarif
layanan
ditetapkan
dengan
Peraturan
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 39 Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 9, Pasal 12 ayat (2) dan Lampiran II dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas yang Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 21Pasal 41 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru. Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 31 Desember 2014 BUPATI KOTABARU,
H. IRHAMI RIDJANI Diundangkan di Kotabaru pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
H. SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2014 NOMOR 29 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KALIMANTAN SELATAN : (210/2014)
KOTABARU,
PROVINSI
-1PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU I.
UMUM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotabaru dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan status BLUD Penuh bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan upaya pengaturan dan penyesuaian sehingga proses penerapan PPK BLUD itu sendiri dapat berjalan sesuai ketentuan. Saat ini tahun 2014 RSUD Kotabaru memperoleh pendapatan dari dari tarif retribusi pelayanan kesehatan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dengan status BLUD yang telah ditetapkan, perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu penetapan pola tarif pelayanan berdasarkan perhitungan biaya satuan per jenis pelayanan. Penetapan pola tarif pelayanan berdasarkan pertimbangan mampu menunjang operasional rumah sakit dan pengembangan pelayanan, fungsi sosial rumah sakit, azas kekeluargaan dan gotong royong serta pertimbangan kompetisi yang sehat dengan rumah sakit lain disekitar.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Pihak penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
-2Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan tindakan medis ringan adalah tindakan medis yang memiliki risiko kecil, yang dilakukan oleh dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), dan dapat dilimpahtugaskan kepada perawat/bidan. Yang dimaksud dengan tindakan medis sedang adalah tindakan medik yang memiliki risiko sedang dan dapat dilaksanakan dengan atau tanpa pembiusan, yang dilakukan oleh dokter yang memiliki STR dan SIP atau dapat dilimpahtugaskan atas dasar keyakinan dokter kepada perawat/bidan. Yang dimaksud dengan tindakan medis berat adalah tindakan medik yang memiliki risiko tinggi dan umumnya dilakukan dengan pembiusan lokal, yang mutlak dilakukan oleh dokter yang memiliki STR dan SIP sesuai dengan bidang keahliannya. Yang dimaksud dengan tindakan medis canggih adalah tindakan medik yang memiliki risiko tinggi dan tidak dapat dilimpahtugaskan kepada perawat/bidan dan umumnya dilakukan dengan atau tanpa pembiusan, menggunakan alat canggih yang dilakukan oleh dokter yang memiliki STR dan SIP sesuai dengan bidang keahliannya. Yang dimaksud dengan tindakan medis khusus adalah tindakan medis dengan faktor penyulit dan memiliki risiko sangat tinggi, umumnya dilakukan dengan pembiusan total, hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter yang memiliki STR dan SIP sesuai dengan bidang keahliannya dapat dikerjakan sendiri dan atau bersama dalam tim.
-3Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Persalinan patologis meliputi : 1. Persalinan dengan cara vaccum ekstraksi; 2. Persalinan dengan forcep; 3. Persalinan dengan penanganan perdarahan post partum; 4. Persalinan sungsang; dan 5. Persalinan gemelli. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang adalah tindakan medis yang dilimpahkan secara tertulis maupun lisan langsung kepada perawat/bidan yang dianggap mampu dan kompeten melaksanakannya dan semua risiko yang terjadi akibat pelimpahan wewenang tersebut merupakan tanggungjawab dokter yang melimpahkan. Pelimpahan wewenang harus terselenggara secara jelas untuk tujuan kejelasan tanggungjawab dan kejelasan pembagian jasa pelayanan antara yang memberikan dan menerima limpah wewenang. Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan rofessional bio, psiko, sosial, spiritual secara menyeluruh oleh tenaga keperawatan/kebidanan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan dan mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan berpedoman pada standar, etika dan etik keperawatan.
-4Huruf a Asuhan keperawatan dasar (minimum nursing care) adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya saja yang memiliki kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dengan riteria : a. b. c. d. e.
Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri. Makan dan minum dilakukan sendiri. Ambulasi dengan pengawasan. Observasi tanda vital dilakukan setiap pergantian jaga. Pengobatan minimal, status psikologi stabil.
Huruf b Asuhan keperawatan parsial (partial nursing care) adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dengan riteria : a. b. c. d.
Kebersihan diri, makan dan minum dibantu. Observasi tanda vital setiap 4 jam. Ambulasi dibantu. Pengobatan lebih dari sekali.
Huruf c Asuhan keperawatan total (total nursing care) adalah pelayanan secara menyeluruh yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya secara keseluruhan dilaksanakan oleh perawat/bidan, dengan riteria : a. b. c. d. e. f.
Sebagian besar aktivitas dibantu. Observasi tanda vital setiap 2-4 jam sekali. Terpasang folley chateter, intake output dicatat. Terpasang infus. Pengobatan lebih dari sekali. Persiapan pengobatan memerlukan prosedur.
Huruf d Asuhan keperawatan intensif (intensive nursing care) adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainya secara intensif dengan riteria : a. b. c. d. e. f. g.
Segala aktifitas diberikan oleh perawat. Posisi diatur. Observasi tanda vital setiap 2 jam. Makan memerlukan NGT. Terapi intra vena. Penggunaan suction. Gelisah/disorientasi.
-5Ayat (4) Huruf a Tindakan mandiri perawat merupakan tindakan mandiri dan tidak bergantung pada profesi lain dimana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai kompetensinya. Huruf b Tindakan kolaborasi perawat merupakan tindakan keperawatan yang membutuhkan kerjasama dengan profesi lain dalam rangka pemberian pelayanan kepada pasien sesuai kompetensinya. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 yang dimaksud dengan pemeriksaan patologi klinik meliputi pemeriksaan darah, kimia darah, urine, feses, sputum, sekret, liquor. Yang dimaksud dengan Pemeriksaan patologi anatomi meliputi pemeriksaan sitologi, fine needle aspiration biopsy, histophatologi, potong beku, histokimia dan imonologi. Yang dimaksud dengan Pemeriksaan mikrobiologi klinik meliputi pemeriksaan pewarnaan gram, sputum BTA, KOH/NACL/M.Blue (@), dan kultur aerobe dan Resistensi. Pasal 17 Yang dimaksud dengan Pemeriksaan radio diagnostik pemeriksaan tanpa bahan kontras, dengan bahan ultrasonografi, dan pemeriksaan dental X-ray.
meliputi kontras,
Yang dimaksud dengan Pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi pemeriksaan eletrocardiogram (EKG), echocardiografi, treedmill, dan pemeriksaan holter monitoring. Yang dimaksud dengan Pemeriksaan diagnostik khusus adalah pemeriksaan yang belum termasuk dalam pemeriksaan radio diagnostik dan pemeriksaan diagnostik elektromedik. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Dispesing adalah pelayanan yang dimulai dari tahap validasi, interpretasi, penyiapan obat, pemberian etiket, penyerahan, informasi dan dokumentasi yang meliputi dispesing resep individual dan disposing dosis unit. Huruf b Asuhan kefarmasian adalah melakukan isit eke ruang rawat untuk melaksanakan asuhan kefarmasian.
-6Huruf c Pelayanan Informasi Obat (PIO) adalah menyiapkan dan memberikan pelayanan informasi obat secara akurat, tidak bias dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Huruf d Konseling Obat adalah memberikan solusi atas keluhankeluhan pasien yang berkenaan dengan penggunaan obat dan memotivasinya sehingga tujuan terapi tercapai secara optimal. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan ambulance rujukan adalah pelayanan ambulance untuk rujukan pasien. Huruf b Yang dimaksud dengan ambulance 118 adalah pelayanan ambulance untuk kasus kegawatdaruratan medik di masyarakat untuk dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Huruf c Yang dimaksud dengan ambulance jenazah adalah pelayanan mobilisasi jenazah baik dari rumah sakit ke rumah atau sebaliknya. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pemeriksaan sederhana adalah hanya pemeriksaan fisik oleh dokter.
-7Huruf b Yang dimaksud dengan pemeriksaan standar adalah : a. Pemeriksaan fisik. b. Elektrokardiografi. c. Foto thorax. d. Laboratorium klinik : pemeriksaan darah rutin, urin rutin, dan kimia darah. e. Pemeriksaan gigi. f. Pemeriksaan mata g. Konsul dokter spesialis, dan h. Administrasi. Pasal 28 Cukup Pasal 29 Cukup Pasal 31 Cukup Pasal 32 Cukup Pasal 33 Cukup Pasal 34 Cukup Pasal 35 Cukup Pasal 36 Cukup Pasal 37 Cukup Pasal 38 Cukup Pasal 39 Cukup Pasal 40 Cukup Pasal 41 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 20
