BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana sehingga seluruh permohonan bantuan memperoleh nilai dan kesempatan yang sama, dipandang perlu menyusun pedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4737) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6); 13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 142);
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana 2. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 3. Unit kerja adalah Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya yang selanjutnya disingkat Bagian Ekbangsosbud Setda Kabupaten Jembrana atau Unit Kerja yang membidangi. 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jembrana. 6. Subak adalah Lembaga tradisional yang bersifat sosio agraris,relegius yang sudah membudaya dan dikenal diseluruh Tanah air yang mengatur tata guna air di sawah sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian. 7. Bantuan adalah terdiri dari Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan, Bantuan Partai Politik dan Bantuan Tidak Terduga. BAB II BANTUAN HIBAH Pasal 2 Tata Cara Pemberian Bantuan Hibah Persyaratan Bantuan Hibah meliputi: a. Permohonan (proposal) usulan dari pemohon ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Umum dan atau Unit kerja Setda Kabupaten Jembrana, dan permohonan yang diterima dilanjutkan ke Asisten Ekonomi,Pembangunan dan Sosial. b. Pemohon Bantuan mengajukan permohonan (proposal) dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditujukan kepada Bupati Jembrana dengan tembusan kepada Instansi terkait yang ditanda tangani oleh pemohon. c. Penggunaan Dana Hibah didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara PIHAK PERTAMA (Bupati Jembrana) dengan PIHAK KEDUA (Penerima Hibah).
4
BAB III BANTUAN SOSIAL Pasal 3 Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Persyaratan Permohonan Bantuan Sosial meliputi: a. permohonan (proposal) usulan dari pemohon ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Umum dan atau Unit kerja Setda Kabupaten Jembrana, dan permohonan yang diterima dilanjutkan ke Asissten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial. b. pemohon Bantuan mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditujukan kepada Bupati Jembrana dengan tembusan kepada Instansi terkait yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh Minimal Kelian Banjar Pakraman / Bendesa Pakraman atau perbekel / Lurah. c. permohonan bantuan untuk Tempat Ibadah, agar diketahui oleh Bendesa Pakraman atau Perbekel/Lurah setempat, kecuali yang di luar Kabupaten Jembrana. d. untuk Bantuan Beasiswa Pendidikan, mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. e. untuk Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dibantu apabila sudah sesuai/mengacu pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35/KBPPM/2009 tanggal 24 September 2009; f. untuk Bantuan dana kepada anggota masyarakat penyandang masalah sosial, sakit atau korban bencana, diperuntukkan kepada KK miskin yang terdata dalam buku merah dan atau kurang mampu yang dikuatkan oleh surat keterangan dari Perbekel/Lurah. Pasal 4 Jenis Bantuan Sosial yang dapat diberikan terdiri atas : a. bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yaitu: 1. bantuan kepada Yayasan-yayasan; 2. bantuan Ormas; b. bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yaitu : - bantuan dana untuk Tempat Ibadah/Pura; 1. bantuan pada pura dangkayangan; 2. bantuan pada pura kahyangan jagat/sarana keagamaan lainnya; 3. bantuan pada pura kahyangan tiga; 4. bantuan pada tempat ibadah (non hindu) dan pesantren; 5. bantuan pada pura-pura swagina dan pura-pura lainnya; 6. bantuan tempat ibadah/pura diluar kabupaten Jembrana; - bantuan dana Keagamaan; 1. bantuan biaya upacara keagamaan; 2. bantuan biaya untuk KK miskin; 3. bantuan untuk kegiatan ruwatan; 4. MTQ 5. STQ 6. kegiatan Utsawa Dharma Githa; 7. bantuan dana kepada panitia tawur kesanga di 5 Kecamatan;
5 - bantuan Dana Kesenian; 1. bantuan dana kelompok-kelompok kesenian; 2. bantuan dana kesenian keluar daerah; 3. bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan kesenian sekolah; - bantuan dana untuk Kelompok Masyarakat lainnya; 1. bantuan dana dalam lomba/event; 2. bantuan dana operasional kepada pengurus Subak se-Kabupaten Jembrana; 3. bantuan kepada penyandang cacat Indonesia Kabupaten Jembrana; 4. bantuan kepada KSPAN se-Kabupaten Jembrana; 5. bantuan kepada asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia; 6. bantuan dana kepada kelompok pelestari penyu; 7. bantuan kepada Dekopinda; 8. bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat lainnya; 9. bantuan dana operasional kepada pengurus Subak Gede di Kabupaten Jembrana; c. bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat yaitu : 1. bantuan dana kepada Sulinggih yang meninggal; 2. bantuan dana kepada Pemangku yang meninggal; 3. bantuan dana kepada anggota Veteran yang meninggal; 4. bantuan biaya pengobatan kepada Sulinggih; 5. bantuan dana kepada anggota masyarakat penyandang masalah sosial, sakit atau korban bencana; 6. santunan kepada anggota Veteran setiap peringatan 17 Agustus; 7. bantuan jasa Pemangku dan Tokoh Umat non Hindu; 8. bantuan jasa Sulinggih; 9. bantuan kepada Bendesa Adat; 10. bantuan kepada Kelian Adat; 11. bantuan kepada petugas P3N; 12. bantuan beasiswa pendidikan; Pasal 5 Besaran Nilai Bantuan Sosial adalah sebagai berikut: a. bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan maksimal Rp. 20.000.000,b. bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1. bantuan kepada Tempat Ibadah/Pura di Kabupaten Jembrana yaitu: Kahyangan Jagat dan Dangkahyangan maksimal Rp. 500.000.000,Kahyangan Tiga maksimal Rp. 100.000.000,Swagina dan Pura-Pura lainnya maksimal Rp. 50.000.000,2. bantuan kepada Tempat Ibadah/Non Hindu yaitu: Masjid maksimal Rp. 100.000.000,Mushola maksimal Rp. 20.000.000,Pondok Pesantren maksimal Rp. 10.000.000,Gereja maksimal Rp. 100.000.000,Vihara maksimal Rp. 50.000.000,Caheteya maksimal Rp. 10.000.000,3. bantuan untuk Pura diluar Kabupaten Jembrana kecuali amongan Jembrana maksimal Rp. 50.000.000,4. bantuan dana Keagamaan yaitu : Kahyangan Jagat maksimal Rp. 300.000.000,Dangkahyangan maksimal Rp. 150.000.000,Kahyangan Tiga maksimal Rp. 75.000.000,Swagina dan Pura-pura lainnya maksimal Rp. 50.000.000,Ruwatan Tingkat Desa maksimal Rp. 10.000.000,-
6 5. bantuan Dana Kesenian yaitu : bantuan dana kelompok-kelompok Kesenian yaitu : Gong Gede dan Gong Kebyar maksimal Rp. 100.000.000,-
c.
Kesenian lainnya maksimal Rp. 25.000.000,bantuan dana kesenian keluar daerah maksimal Rp.100.000.000,bantuan dana untuk kegiatan kesenian sekolah maksimal Rp.25.000.000,6. bantuan dana untuk Kelompok Masyarakat lainnya yaitu : bantuan Dana dalam lomba/event maksimal Rp. 100.000.000,bantuan kelompok-kelompok masyarakat maksimal Rp.50.000.000,bantuan sosial kepada anggota masyarakat 1. bantuan kepada Sulinggih yang meninggal maksimal Rp. 10.000.000,2. bantuan kepada Pemangku yang meninggal maksimal Rp. 7.500.000,BAB IV BANTUAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH Pasal 6 Tata cara pemberian Bantuan Bagi Hasil Pajak
Untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Alokasi Dana Desa (ADD), peruntukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa, dimana Desa wajib memiliki Rekening pada Bank Pemerintah, selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Cq.Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara bertahap yakni tahap I : 30 %, tahap II : 40 % dan tahap III : 30 %, setelah Desa dinyatakan menyelesaikan pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan realisasi tahap berikutnya yang berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. BAB V BANTUAN KEUANGAN Pasal 7 Tata cara pemberian Bantuan Keuangan 1. Mekanisme pencairan bantuan keuangan adalah permohonan dari Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah penerima (menerapkan system LS); dan 2. Untuk Bantuan keuangan lainnya, direalisasikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permohonan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. BAB VI BANTUAN PARTAI POLITIK Pasal 8 Tata cara pemberian Bantuan Partai Politik 1. Pengurus partai politik dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah setelah menyampaikan laporan
7 pertanggungjawaban bantuan keuangan tahun sebelumnya dan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Permohonan bantuan keuangan diajukan oleh Dewan pimpinan cabang Partai Politik kepada Bupati Jembrana; 3. Permohonan tertulis ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik; 4. Pengajuan permohonan bantuan keuangan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut : a. SK DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten ; b. Surat keterangan autentikasi hasil Penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilu DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum; c. Rekening kas umum Partai Politik; d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik. e. Rencana penggunaan Dana Bantuan keuangan Partai Politik; dan f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; g. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik; 5. Kelengkapan permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam rangkap 2 (dua); 6. Untuk melakukan kegiatan Verifikasi keabsahan dan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik, Bupati Jembrana membentuk Tim Verifikasi dan hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara; 7. Penyaluran bantuan keuangan ke rakening kas umum partai politik di laksanakan oleh SKPD dengan persetujuan Bupati, dengan menerbitkan surat Keputusan Bupati. BAB VII BANTUAN TIDAK TERDUGA Pasal 9 Tata cara pemberian Bantuan Tidak terduga 1. Bantuan Bencana alam. a. Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan kepada Bupati Jembrana dengan melampiri foto kejadian bencana yang diserahkan kepada Bagian Umum Setda kabupaten Jembrana untuk diagendakan; b. Dari Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana, surat permohonan tersebut diajukan ke Asisten Ekbangsos Sekda Kabupaten Jembrana dan Asisten Ekbangsos Sekda Kabupaten Jembrana mendisposisi permohonan tersebut ke instansi yang terkait dalam hal ini Kantor Linmas (Satkorlak PB) c. Kantor Linmas (Satkorlak PB) melakukan pengecekan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam kajian; d. Kajian dari Kantor Linmas (satkorlak PB) diajukan ke Bupati Jembrana untuk dimohonkan persetujuan ; e. Kajian yang telah disetujui di proses di Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana selaku pemegang Dana Belanja Tidak terduga ; f. Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana menindaklanjuti dengan membuatkan kajian penetapan mata anggaran, Surat Keputusan dan Nota Persetujuan Bupati yang selanjukan diajukan kepada Bupati Jembrana untuk dimohonkan tanda tangan ; g. Surat Keputusan dan Nota persetujuan Bupati yang telah ditanda tangani selanjutnya diserahkan ke Bendahara Setda Kabupaten Jembrana untuk
8 diproses pencairan dananya ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana untuk diterbitkan SP2D ; h. SP2D yang telah trebit dikembaliakn ke Bendahara dan Bendahara dan Bendahara menyerahkan kepada Pemohon untuk dicairkan di Bank ; 2. Mayat Terlantar. a. Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan kepada Bupati Jembrana dengan melampiri foto kejadian yang dilampiri dengan surat dari Rumah Sakit Umum dan dari Kepolisian yang diserahkan kepada Bagian Umum Setda Kab. Jembrana untuk di agendakan terlebih dahulu; b. Dari Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana, surat permohonan tersebut diajukan ke Asisten Ekbangsos Sekda Kabupaten Jembrana dan Asisten Ekbangsos Sekda Kabupaten Jembrana mendisposisi permohonan tersebut ke instansi yang terkait dalam hal ini Bagian Ekbangsosbud Setda Kabupaten Jembrana ; c. Bagian Ekbangsosbud Setda Kab. Jembrana melakukan pengecekan lapangan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Rumah Sakit Umum, Kepolisian, Dep. Agama) hasilnya dituangkan dalam kajian ; d. Kajian dari Bagian Ekbangsaosbud Setda Kab. Jembrana diajukan ke Bupati Jembrana untuk dimohonkan persetujuan ; e. Kajian yang telah disetujui diproses di Bagian Umum Setda Kabupaten jembrana selaku pemegang Dana Belanja Tidak Terduga ; f. Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana menindaklanjuti dengan membuatkan kajian penetapan mata anggaran, Surat Keputusan dan Nota Persetujuan Bupati yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Jembrana Untuk dimohonkan tanda tangan ; g. Surat Keputusan dan Nota Persetujuan Bupati yang telah ditanda tangani selanjutnya diserahkan ke Bendahara Setda Kabupaten Jembrana untuk diproses pencairan dananya ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana untuk diterbitkan SP2D h. SP2D yang telah terbit dikembalikan ke Bendahara dan Bendahara menyerahkan kepada Bagian Ekbangsosbud Setda Kab. Jembrana selaku pelaksana prosesi pemakaman mayat tersebut untuk dicairkan di Bank ; 3. KLB (Kejadian Luar Biasa) a. Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan kepada Bupati Jembrana dengan melampiri hasil kasus yang terjadi dan surat pernyataan bupati bahwah kasus tersebut merupakan kejadian luar biasa (KLB) yang di serahkan kepada bagian umum setda kab.jembrana untuk diagendakan terlebih dahulu; b. Dari Bagian Umum Setda Kab.Jembrana, surat permohonan tersebut diajukan ke Asisten Ekbangsos Sekda Kabupaten Jembrana dan Asisten Ekbangsos sekda Kabupaten Jembrana mendisposisi permohonan tersebut ke Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana selaku pemegang Dana belanja tidak terduga ; c. Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana menindaklanjuti dengan membuatkan kajian penetapan mata anggaran,Surat Keputusan dan Nota Persetujuan Bupati yang selanjutkan diajukan kepada Bupati Jembrana untuk dimohonkan tanda tangan; d. Surat Keputusan dan Nota Persetujuan Bupati yang telah ditanda tangani selanjutnya diserahkan ke Bendahara Setda Kabupaten Jembrana untuk diproses pencarian dananya ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana untuk diterbitkan SP2D; e. apabila kajian disetujui oleh Bupati, Kepala Unit Kerja membuat konsep Surat Keputusan pelaksanaan bantuan Pemerintah Kabupaten dan Nota Persetujuan;
9 f. Surat Keputusan yang sudah selesai, diperiksa kembali oleh Sekda, apabila belum sesuai maka dilakukan perbaikan kembali, dan apabila telah sesuai maka disampaikan ke Bupati untuk proses pengesahan; g. Bupati mengesahkan Surat Keputusan (SK) pelaksanaan bantuan Pemkab, Surat Keputusan (SK) tersebut diregistrasi di Bagian H.O.T; h. surat keputusan (SK) juga di registrasi di Bagian Ekbangsosbud, kemudian di distribusikan kepada pihak-pihak yang terkait; dan i. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/Satuan/ Bagian yang terkait melakukan pengarsipan atas dokumen master. 4. Pengembalian Sisa UUDP (Uang Untuk Dipertanggung Jawabkan) a. Permohonan mengajukan surat permohonan bantuan kepada Bupati Jembrana dengan melampiri bukti Surat Tanda Setoran dan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan penyetoran sisa UUDP yang diserahkan kepada Bagian Setda Kab. Jembrana untuk diagendakan terlebih dahulu ; b. Dari Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana, surat permohonan tersebut diajukan ke Asisten Ekbangsos Sekda Kabupaten Jembrana dan Asisten Ekbangsos Sekda Kabupaten Jembrana selaku pemegang Dana Belanja Tidak Terduga ; c. Bagian Umum Setda Kabupaten Jembrana menindaklanjuti dengan membuat kajian penetapan mata anggaran, Surat Keputusan dan Nota Persetujuan Bupati yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Jembrana untuk di mohon tanda tangan ; d. Surat Keputusan dan Nota Persetujuan Bupati yang telah ditanda tangani selanjutnya diserahkan ke Bendahara Setda Kabupaten Jembrana untuk diproses pencariannya dananya ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana untuk diterbitkan SP2D ; e. SP2D yang telah terbit ke Bendahara dan Bendahara menyerahkan kepada pemohon untuk di cairkan ke Bank ; 5. Untuk kegiatan yang bersifat Bencana Sosial dan Tanggap Darurat Dalam Rangka Pencegahan Gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah yang belum tersedia dalam anggaran, nantinya akan disesuaikan dengan keadaan pada saat itu ; BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG Pasal 10 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tugas dan wewenang : a. memeriksa permohonan yang masuk, mendisposisi kepada yang membidangi agar dibuatkan kajian; b. mengarahkan dan memantau agar kajian yang dibuat benar dan sesuai dengan pos angaran pada DPA-SKPD; c. menandatangani hasil kajian sebelum diteruskan kepada Bupati; d. mengajukan keputusan Bupati tentang Bantuan Bupati melalui Sekda Kabupaten Jembrana; e. terhadap Dana Hibah kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan/Bagian membuatkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH); dan f. memantau proses kegiatan pengkajian mulai dari awal sampai selesai.
10
BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN Pasal 11 1.Penerima/Pemohon bantuan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Bupati dengan didukung bukti-bukti yang sah. 2. Penerima /Pemohon Bantuan yang melanggar ketentuan dimaksud dapat dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam Tahun Anggaran berkenaan. BAB X PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.
Ditetapkan di Negara pada tanggal 8 April 2011 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 15 April 2011 PJ. KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN JEMBRANA, ttd I MADE ARDANA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 58
